Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wamenkeu II Thomas Djiwandono menjawab soal isu anggaran makan siang gratis yang dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp9.000 bahkan Rp7.500 per anak.

Secara gamblang, Sri Mulyani mengungkapkan kehadiran Thomas di Kemenkeu sebagai Wamenkeu II akan memperkuat koordinasi dalam periode transisi pemerintahan.

Bendahara negara tersebut berharap proses transisi dapat berjalan dengan lancar, baik, dan menjaga keberlanjutan dari pengeolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, dispilin, dan kredibel.

"Mas Tommy sudah menjadi Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, terutama untuk ekonomi dan keuangan. Selama ini lebih dari 3 bulan kita sudah berkoordinasi secara cukup intensif," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers, Rabu (18/7/2024).

Meski demikian, Sri Mulyani enggak menjawab pertanyaan jurnalis secara lebih detil terkait isu pemangkasan anggaran makan siang gratis hingga hanya Rp7.500 per anak.

Menurutnya, pembahasan program makan siang gratis akan dipaparkan lebih detil saat rapat APBN 2025 dengan Komisi XI DPR RI.

"Untuk pertanyaan khusus terkait program [makan siang gratis], saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini karena sedang proses. Nanti akan dalam bentuk nota keuangan dan RUU APBN 2025 dalam waktu 3 minggu ke depan," jelasnya.

Senada dengan Sri Mulyani, Thomas Djiwandono juga enggan menjawab dengan rinci soal program unggulan Prabowo Subianto tersebut.

"Untuk hal pertnayaan makan siang gratis, ini bukan saatnya. Semua hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis atau sebagainya itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tadi," ucapnya.

Sebelumnya, Salah satu narasumber dalam Market Outlook 2024 yang diselenggarakan Bank Mandiri menyebutkan adanya rencana pemangkasan tersebut. Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku angka Rp71 triliun yang sejalan dengan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, memang sudah dibahas dengan Prabowo.

Dirinya mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Heriyanto menyampaikan bahwa pada dasarnya sebagai seorang politisi, Prabowo ingin menyasar target sebanyak mungkin dengan keterbatasan anggaran Rp71 triliun pada 2025.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.

Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Ngga, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).

Thomas menjadi satu dari tiga wakil menteri (wamen) baru yang dilantik Jokowi hari ini, Kamis (18/7/2024), atau sekitar tiga bulan jelang akhir masa jabatan sebagai Presiden RI. Selain Thomas, Jokowi juga melantik Wamen Pertanian Sudaryono dan Wamen Investasi Yuliot. Sekadar informasi, Thomas dan Sudaryono merupakan kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian besar harga pangan hari ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Beberapa pangan yang naik yaitu beras, bawang, cabai merah keriting, telur ayam, hingga daging sapi.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (18/7/2024) pukul 08.10 WIB, harga bawang putih bonggol naik 1,99% menjadi Rp41.060 per kg dan bawang merah naik 2,89% menjadi Rp32.420 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang mengalami peningkatan yaitu kedelai biji kering impor yang naik 1,82% menjadi Rp12.280 per kg. Adapun, harga cabai merah keriting naik 1,28% menjadi Rp45.810 per kg.

Sementara, harga cabai rawit merah turun 0,68% menjadi Rp60.070 per kg. Di sisi lain, harga beras premium naik 1,93% menjadi Rp15.810 per kg dibandingkan hari sebelumnya.

Di samping itu, harga beras medium naik 0,66% menjadi Rp13.640 per kg dan hargs beras SPHP naik 0,48% menjadi Rp12.640 per kg.

Harga daging ayam ras juga naik 0,70% menjadi Rp36.000 per kg. Sementara, harga telur ayam ras juga naik 1,57% menjadi Rp29.720 kg. Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 0,24% sebesar Rp134.710 per kg.

Lebih lanjut, harga gula konsumsi turun 0,17% menjadi Rp17.970 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp17.940 per liter atau naik 0,06%.

Adapun, harga tepung terigu curah turun 0,78% menjadi Rp10.200 per kg. Sementara, minyak goreng curah turun 0,88% menjadi Rp15.800 per liter.

Di sisi lain, harga jagung di tingkat peternak dilaporkan menurun. Tercatat harga jagung hari ini rata-rata dipatok sebesar Rp5.720 per kg atau turun 1,04% dibandingkan hari sebelumnya.

Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp36.880 per kg atau turun 0,97% dari hari sebelumnya.

Sementara itu, harga ikan tongkol turun 1,24% menjadi Rp31.140 per kg dan ikan bandeng turun 3,57% menjadi Rp31.330 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Menginjak tahun kedelapan, industri peer-to-peer (P2P) len­­­ding sudah bukan lagi dikategorikan sebagai in­­­fant industry di industri jasa keuangan Indonesia. P2P lending diharapkan sudah lebih kuat dalam fondasi permodalan, stabil dalam kinerja keuangan, serta jauh lebih baik dalam penerapan governance, risk, and compliance (GRC).

P2P lending lahir dilatarbelakangi sebagai instrumen alternatif pendanaan bagi masyarakat yang belum terjangkau bank dan lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Berdasarkan data Kadin Indonesia, pada 2023 terdapat 66 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 97% total tenaga kerja nasional dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61%.

Hal ini mencerminkan besarnya potensi pasar yang dapat dimanfaatkan industri P2P lending ke sektor produktif dan UMKM dengan menawarkan akses mudah, bunga pinjaman rendah, dan tanpa agunan.

P2P lending memiliki karakteristik tersendiri dibanding instrumen keuangan lainnya. Dari sisi borrower, persyaratannya pendanaan P2P lending lebih sederhana dan dapat mengajukan pendanaan tanpa adanya agunan. Proses penyalurannya pun lebih cepat dan dapat dilakukan di mana saja tanpa ada batasan waktu dan lokasi karena berbasis digital.

Sementara itu, dari sisi lender, P2P lending menjadi salah satu pilihan dalam melakukan diversifikasi investasi. Selain itu, investasi di P2P lending menawarkan imbal hasil yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan industri jasa keuangan pada umumnya.

Namun, bagai dua sisi mata uang, P2P lending memiliki kelebihan dan risiko tersendiri. Pemberitaan negatif yang marak tentang pinjaman online ilegal juga berdampak terhadap P2P lending yang berizin dan diawasi oleh OJK sehingga masyarakat lebih berhati-hati baik sebagai borrower atau lender.

Disadari, pendanaan P2P lending di sektor produktif belum sepopuler seperti halnya kredit bank atau pembiayaan lainnya di masyarakat, tecermin dari proporsi penyaluran dana masih didominasi oleh sektor konsumtif.

Hal ini, telah menjadi perhatian OJK untuk meningkatkan pangsa penyaluran sektor produktif yang tertuang dalam Roadmap Fintech P2P Lending. Dalam roadmap tersebut target pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM sebesar 30%—40% pada 2024, 40%—50% pada 2025—2026, dan 50%—60% pada 2027—2028.

PERLU DIDORONG

Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pendanaan sektor produktif. Pertama, OJK telah menerbitkan SE OJK 19/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI dengan memberlakukan batas maksimum manfaat ekonomi bagi pendanaan sektor produktif.

Dalam SE ini, manfaat ekonomi yang diberlakukan untuk pendanaan sektor produktif sebesar 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 dan berkurang lagi menjadi 0,067% per hari pada 1 Januari 2026.

Bagi borrower pelaku sektor produktif dan UMKM, ini menjadi stimulus untuk memperoleh pendanaan dengan bunga yang kompetitif. Di sisi lain, menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan lender yang akan mendanai sektor produktif dan UMKM tersebut.

Untuk itu, dibutuhkan strategi dalam mendorong minat lender untuk berinvestasi di sektor produktif dan UMKM. Salah satunya adalah meningkatkan pengaturan batas maksimum penyaluran pendanaan yang saat ini di­­atur maksimum sebesar Rp2 miliar. Dengan adanya range penyaluran yang lebih besar, akan menarik lender untuk peluang memperoleh imbal hasil lebih besar.

Kedua, perluasan penyaluran sektor produktif yang masih terkonsentrasi pada kategori tertentu. Berdasarkan data statistik fintech P2P lending, penyaluran produktif terbesar terdapat pada kategori perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp3,155 triliun. Disusul dengan kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp1,011 triliun.

Sementara itu, penyaluran produktif pada kategori lainnya seperti industri pengolahan, informasi dan rekreasi masih relatif kecil dengan jumlah penyaluran di bawah Rp100 miliar. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi para pelaku P2P lending untuk dapat lebih mengoptimalkan penyaluran dananya ke sektor produktif dengan kategori yang masih minim penyalurannya.

Ketiga, secara umum penyaluran P2P lending masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dengan jumlah penyaluran sebesar Rp15,9 triliun, sedangkan di luar jawa hanya sebesar Rp4,9 trilliun.

Hal ini mencerminkan masih terdapat potensi yang sangat besar untuk penyaluran sektor produktif di luar jawa yang saat ini masih belum terjamah oleh para pelaku P2P lending. Dengan karakteristik industri yang berbasis teknologi digital, pelaku P2P lending dapat menjangkau borrower di sektor produktif dan UMKM yang berada di lokasi terpencil termasuk luar Jawa selama terkoneksi dengan internet.

Hal tersebut dapat didukung dengan sosialisasi dan pendampingan P2P lending ke UMKM secara intensif serta penguatan literasi dan inklusi keuangan khususnya di luar jawa.

Bisnis.com, JAKARTA - Menginjak tahun kedelapan, industri peer-to-peer (P2P) len­­­ding sudah bukan lagi dikategorikan sebagai in­­­fant industry di industri jasa keuangan Indonesia. P2P lending diharapkan sudah lebih kuat dalam fondasi permodalan, stabil dalam kinerja keuangan, serta jauh lebih baik dalam penerapan governance, risk, and compliance (GRC).

P2P lending lahir dilatarbelakangi sebagai instrumen alternatif pendanaan bagi masyarakat yang belum terjangkau bank dan lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Berdasarkan data Kadin Indonesia, pada 2023 terdapat 66 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 97% total tenaga kerja nasional dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61%.

Hal ini mencerminkan besarnya potensi pasar yang dapat dimanfaatkan industri P2P lending ke sektor produktif dan UMKM dengan menawarkan akses mudah, bunga pinjaman rendah, dan tanpa agunan.

P2P lending memiliki karakteristik tersendiri dibanding instrumen keuangan lainnya. Dari sisi borrower, persyaratannya pendanaan P2P lending lebih sederhana dan dapat mengajukan pendanaan tanpa adanya agunan. Proses penyalurannya pun lebih cepat dan dapat dilakukan di mana saja tanpa ada batasan waktu dan lokasi karena berbasis digital.

Sementara itu, dari sisi lender, P2P lending menjadi salah satu pilihan dalam melakukan diversifikasi investasi. Selain itu, investasi di P2P lending menawarkan imbal hasil yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan industri jasa keuangan pada umumnya.

Namun, bagai dua sisi mata uang, P2P lending memiliki kelebihan dan risiko tersendiri. Pemberitaan negatif yang marak tentang pinjaman online ilegal juga berdampak terhadap P2P lending yang berizin dan diawasi oleh OJK sehingga masyarakat lebih berhati-hati baik sebagai borrower atau lender.

Disadari, pendanaan P2P lending di sektor produktif belum sepopuler seperti halnya kredit bank atau pembiayaan lainnya di masyarakat, tecermin dari proporsi penyaluran dana masih didominasi oleh sektor konsumtif.

Hal ini, telah menjadi perhatian OJK untuk meningkatkan pangsa penyaluran sektor produktif yang tertuang dalam Roadmap Fintech P2P Lending. Dalam roadmap tersebut target pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM sebesar 30%—40% pada 2024, 40%—50% pada 2025—2026, dan 50%—60% pada 2027—2028.

PERLU DIDORONG

Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pendanaan sektor produktif. Pertama, OJK telah menerbitkan SE OJK 19/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI dengan memberlakukan batas maksimum manfaat ekonomi bagi pendanaan sektor produktif.

Dalam SE ini, manfaat ekonomi yang diberlakukan untuk pendanaan sektor produktif sebesar 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 dan berkurang lagi menjadi 0,067% per hari pada 1 Januari 2026.

Bagi borrower pelaku sektor produktif dan UMKM, ini menjadi stimulus untuk memperoleh pendanaan dengan bunga yang kompetitif. Di sisi lain, menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan lender yang akan mendanai sektor produktif dan UMKM tersebut.

Untuk itu, dibutuhkan strategi dalam mendorong minat lender untuk berinvestasi di sektor produktif dan UMKM. Salah satunya adalah meningkatkan pengaturan batas maksimum penyaluran pendanaan yang saat ini di­­atur maksimum sebesar Rp2 miliar. Dengan adanya range penyaluran yang lebih besar, akan menarik lender untuk peluang memperoleh imbal hasil lebih besar.

Kedua, perluasan penyaluran sektor produktif yang masih terkonsentrasi pada kategori tertentu. Berdasarkan data statistik fintech P2P lending, penyaluran produktif terbesar terdapat pada kategori perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp3,155 triliun. Disusul dengan kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp1,011 triliun.

Sementara itu, penyaluran produktif pada kategori lainnya seperti industri pengolahan, informasi dan rekreasi masih relatif kecil dengan jumlah penyaluran di bawah Rp100 miliar. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi para pelaku P2P lending untuk dapat lebih mengoptimalkan penyaluran dananya ke sektor produktif dengan kategori yang masih minim penyalurannya.

Ketiga, secara umum penyaluran P2P lending masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dengan jumlah penyaluran sebesar Rp15,9 triliun, sedangkan di luar jawa hanya sebesar Rp4,9 trilliun.

Hal ini mencerminkan masih terdapat potensi yang sangat besar untuk penyaluran sektor produktif di luar jawa yang saat ini masih belum terjamah oleh para pelaku P2P lending. Dengan karakteristik industri yang berbasis teknologi digital, pelaku P2P lending dapat menjangkau borrower di sektor produktif dan UMKM yang berada di lokasi terpencil termasuk luar Jawa selama terkoneksi dengan internet.

Hal tersebut dapat didukung dengan sosialisasi dan pendampingan P2P lending ke UMKM secara intensif serta penguatan literasi dan inklusi keuangan khususnya di luar jawa.

Bisnis.com, JAKARTA – Kelompok usaha Salim melalui PT Moya Indonesia diketahui ikut terlibat dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Proyek SPAM Sepaku sendiri tengah dikebut untuk mengejar distribusi air di kawasan IKN. Belum tersedianya air bersih di ibu kota baru itu menjadi salah satu penyebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal berkantor di IKN pada Juli ini.

Bisnis.com, JAKARTA— Semua mata akan tertuju kepada Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono yang baru, menantikan arah kebijakan fiskal di masa pemerintahan baru. Dia tak lain adalah Bendahara Umum Partai Gerindra, sekaligus keponakan presiden terpilih.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menambah dan mengganti jajaran wakil menteri di tiga kementerian menjelang berakhirnya masa jabatan yang tinggal 3 bulan lagi. Tiga wakil menteri tersebut, yakni Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung.

Dalam konferensi pers perkenalannya di kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (18/7/2024) sore, dia mengungkapkan bakal ambil bagian dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Ketika ditanya soal kelanjutan rencana anggaran Prabowo untuk makan gratis yang dikabarkan akan dipangkas menjadi Rp7.500 dari sebelumnya Rp15.000, Thomas enggan memberi respons. Dia menjawab diplomatis dengan mengatakan program Prabowo akan diselaraskan dengan RAPBN dan berdasarkan tata kelola yang baik, akuntabel, pruden, disiplin, dan kredibel.

Berita tersebut merupakan salah satu pilihan redaksi Bisnisindonesia.id pada Jumat (19/7/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

1. 'Curi Start' Mitigasi Risiko Fiskal Ala Kabinet Prabowo

Para pakar ekonomi memiliki pandangan beragam soal masuknya keluarga Prabowo ke tubuh otoritas fiskal. Di satu sisi, Thomas memang dilantik di detik-detik terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memuluskan transisi.

Di sisi lain, hal ini memunculkan pertanyaan soal kepercayaan atau trust issue Prabowo terhadap orang-orang terdekatnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai langkah Presiden Joko Widodo memasukkan tim transisi dari kubu Prabowo ke dalam jajaran kabinetnya tidak ideal.

"Karena tekanan APBN ke depan mungkin lebih berat sementara program prioritas Prabowo seperti makan siang gratis dan food estate harus diamankan pendanaannya," kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Dia mengatakan perputaran isu soal pemerintahan baru belakangan ini juga dikhawatirkan memicu goyahnya arus modal masuk investor yang memengaruhi stabilitas rupiah.

2. Buah Tangan Lawatan ke UEA, Jokowi Bawa Pulang Setumpuk Kesepakatan

Presiden Joko Widodo membawa pulang sejumlah nota kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dari lawatan ke Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA).

Dalam pertemuan kenegaraan, Jokowi mengangkat empat isu utama, yakni kerja sama perdagangan, kerja sama investasi strategis, kerja sama energi bersih dan iklim, serta kerja sama sosial budaya.

UEA merupakan salah satu mitra penting perdagangan Indonesia. Sejak 2014, kala Presiden Jokowi baru menjabat, volume perdagangan nonmigas antara UEA dengan Indonesia hanya mencapai US$2,7 miliar. Namun, jumlah itu telah meningkat menjadi US$4,4 miliar pada 2023. Jokowi mengatakan pihaknya senantiasa meningkatkan kerja sama investasi dengan UEA.

“Ini semua menjadi cermin keberhasilan perkembangan yang sangat maju yang dicapai oleh kedua negara dalam periode ini dengan kekuatan keinginan bersama dan juga perhatian khusus dari Yang Mulia Saudaraku Presiden untuk memajukan kerja sama kedua negara serta menyiapkan segala aspek yang bisa mendukung kerja sama tersebut,” ujarnya dikutip Kamis (18/7/2024).

Terkait kerja sama perdagangan, Presiden Jokowi menyatakan kegembiraannya atas penyelesaian perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Hal ini menjadikan UEA sebagai negara Timur Tengah pertama yang memiliki kerja sama CEPA dengan Indonesia.

3. Masa Genting Penyaluran Pupuk Subsidi

Penyaluran pupuk subsidi di sejumlah daerah pada semester II/2024 berpotensi terhambat seiring dengan belum tersedia tambahan anggaran yang dijanjikan pemerintah.

Sedikitnya, sekitar 100 kabupaten akan kehabisan pupuk subsidi pada Juli 2024. Alokasi pupuk subsidi yang dimaksud merupakan kontrak pertama sebesar 4,7 juta ton yang telah ditekan Kementerian Pertanian dengan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) di awal tahun.

Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi mengatakan bahwa kontrak penyaluran alokasi subsidi pupuk terbaru dari pemerintah kini telah ditambah menjadi 9,5 juta ton. Namun, hingga kini penambahan pasokan pupuk subsidi masih terkendala kontrak.

"Karena kontraknya sedang dalam proses, kalau secara normatif kami hanya bisa menyalurkan sesuai dengan kontrak," ujar Rahmad, Rabu (17/7/2024).

4. Leasing Nantikan Berkah dari Momentum GIIAS 2024

Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) diharapkan dapat mendongkrak penyaluran pembiayaan leasing pada paruh kedua tahun ini, mengingat penjualan kendaraan pada semester I/2024 menunjukan tren penurunan.

Tercatat, penjualan mobil domestik secara wholesales mencapai 72.936 unit pada Juni 2024. Angka itu turun 11,8% secara year-on-year (YoY) dibandingkan pada Juni 2023. Lalu, penjualan ritel mencapai 70.198 unit, turun 12,3% dibandingkan Juni 2023.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan, dalam ajang GIIAS perusahaan leasing atau pembiayaan turut mendukung dengan memberikan fasilitas kredit dan promosi yang menarik kepada calon pembeli.

Masuknya merek-merek baru ke pasar otomotif pada gelaran GIIAS juga dapat mendorong peningkatan animo di masyarakat.

“Ini harapan kami [dengan GIIAS] bisa mengejar ketertinggalan pada semester I/2024,” kata Suwandi ditemui usai Media Gathering Pembiayaan dan Perbankan di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (17/7/2024).

5. Kala Pengembang Lirik Status PSN Demi Percepat Pembangunan Kawasan

Status Proyek Strategis Nasional (PSN) memang menggiurkan untuk kemudahan perizinan dan pembebasan lahan, termasuk bagi proyek properti.

Adapun di sektor properti, status PSN telah disematkan ke kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) tropical concept dan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024. Namun, BSD juga menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Direktur Utama PT Jababeka (Persero) Tbk Setyono Djuandi Darmono berharap kawasan industri hasil pengembangannya di Cikarang, Bekas bisa dijadikan PSN. Hal ini menyusul kota mandiri milik developer raksasa lainnya yang juga sudah ditetapkan menjadi PSN yakni PIK Tropical Concept dan kawasan terpadu di BSD. Namun, tak seperti PIK dan BSD, pendiri Jababeka ini menginginkan konsep yang beda bila kawasan industri Cikarang ditunjuk jadi PSN.

“Saya butuhkan PSN untuk pendidikan dan kesehatan,” ujarnya dikutip Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, kemudahan regulasi pengembangan kawasan PSN dapat menunjang bisnis perusahaan yang berencana menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkualitas tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA - Masa transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto kian nyata dengan dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II.

Thomas menjadi satu dari tiga wakil menteri (wamen) baru yang dilantik Jokowi hari ini, Kamis (18/7/2024), atau sekitar tiga bulan jelang akhir masa jabatan sebagai Presiden RI. Selain Thomas, Jokowi juga melantik Wamen Pertanian Sudaryono dan Wamen Investasi Yuliot. Sekadar informasi, Thomas dan Sudaryono merupakan kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.

Setelah membacakan sumpah jabatan di Istana Kepresidenan, Thomas langsung meluncur ke kantor barunya di Kementerian Keuangan. Mengendarai mobil Alphard berwarna putih, dia langsung disambut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wamenkeu Suahasil Nazara untuk melakukan konferensi pers.

Tommy, sapaan akrabnya, mengaku kehadirannya sore tadi sebagai perkenalan sekaligus rapat bersama Sekretariat Jenderal Kemenkeu karena menjadi sosok baru di lingkungan tersebut.

"Hari ini cuma makan, diterima dengan baik, makan malamnya enak diterima dengan luar biasa Pak Sekjen [Heru Pambudi], ketawa- ketawa kita, sudah itu saja," ungkapnya kepada wartawan usai rapat, Kamis (18/7/2024).

Di hadapan wartawan, keponakan Prabowo Subianto itu menegaskan kehadiran dirinya telah menunjukkan konsistensi sejak pertama bertemu dengan Sri Mulyani tiga bulan silam.

Saat itu, Thomas yang menjabat Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, dibawa oleh petinggi Gerindra Sufmi Dasco untuk diperkenalkan langsung kepada Sri Mulyani.

Putra dari mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Sudrajad Djiwandono itu menyebut, tugas intinya adalah mengawal APBN 2025. Seperti diketahui, rancangan APBN 2025 masih dibentuk oleh pemerintahan saat ini, kendati akan menjadi APBN pertama pemerintahan Prabowo.

"Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama dari 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintahan sekarang, dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," pungkasnya.

Perbesar

Respons Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik kehadiran Tommy di kantornya. Bahkan, dia juga mengajak Wamenkeu Suahasil Nazara dan jajaran eselon I Kemenkeu untuk bertemu langsung dengan rekan kerja baru mereka.

“Kami seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan selamat datang Tommy dan selamat bergabung dengan tim Kementerian Keuangan. Kita siap bekerja bersama sebagai bendahara negara mengelola keuangan Negara Republik Indonesia," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di Kemenkeu, Rabu sore (18/7/2024).

Secara gamblang, Sri Mulyani mengungkapkan kehadiran Thomas di Kemenkeu sebagai Wamenkeu II akan memperkuat koordinasi dalam periode transisi pemerintahan.

Bendahara negara tersebut berharap proses transisi dapat berjalan dengan lancar, baik, dan menjaga keberlanjutan dari pengeolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, dispilin, dan kredibel.

"Mas Tommy sudah menjadi Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, terutama untuk ekonomi dan keuangan. Selama ini lebih dari 3 bulan kita sudah berkoordinasi secara cukup intensif," tuturnya.

Menurutnya, penunjukkan Tommy sebagai Wamenkeu oleh Jokowi justru membuat komunikasi terkait penyusunan APBN 2025 menjadi lebih mudah. Sebelumnya, Sri Mulyani sudah pernah melakukan konferensi pers dengan Thomas dan Airlangga soal anggaran program makan siang bergizin yang diketok sebesar Rp71 triliun.

Namun, saat itu Sri Mulyani baru mengundang Thomas Djiwandono sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi. Sri Mulyani juga menepis adanya kabar buruknya koordinasi antara pemerintah eksisting dengan era selanjutnya

"Tadi sekaligus ada menanyakan apakah masuknya Mas Thomas karena kita tidak ada hubungan yang bagus? Nggak, justru karena selama ini bagus. Dengan ada di dalam jadi gak perlu ada pertemuan khusus karena Mas Thomas sudah di sini sehingga seluruh penyusunan RAPBN 2025 dan kemudian disampaikan Presiden [pada nota keuangan] 16 Agustus dan pembahasan dengan DPR sampai Oktober. Transisi bisa saja lebih cepat, tapi kami tidak mau mendahului karena secara UU bisa sampai Oktober 2024," imbuhnya.

Sri Mulyani juga memastikan program unggulan Prabowo, yaitu makan siang bergizi hingga perbaikan sekolah rusak akan masuk ke APBN 2025.

Menanggapi pernyataan Sri Mulyani, Thomas Djiwandono mengatakan dirinya siap berkoordinasi dengan Suahasil Nazara dan seluruh jajaran Kemenkeu untuk memuluskan proses transisi pemerintahan, khususnya terkait anggaran.

"Kami bisa memastikan bahwa konsistensi itu menunjukkan keberlanjutan dar Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto, terutama dalam menjaga instrumen fiskal," ucapnya.

Perbesar

Prabowo Trust Issue?

Pelantikan Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II mengundang reaksi dari masyarakat, tak terkecuali para ekonom. Meski ada yang setuju dengan langkah Jokowi, ada pula ekonom yang melihat Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki trust issue atau masalah kepercayaan di luar orang-orang terdekatnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan pengangkatan keponakan Prabowo atau kerabat dekat sekaligus bendahara umum Gerindra sebagai wamenkeu akan menimbulkan sentimen negatif bagi perekonomian.

"Ini seolah kolusi yang dinormalisasi persis Orba. Padahal kebijakan fiskal memainkan peran sentral," tuturnya kepada Bisnis, Kamis (18/7/2024).

Bhima berpandangan kurang wajar apabila tim transisi pemerintahan Prabowo-Gibran sampai harus menjadi wamenkeu di era pemerintahan Jokowi, bahkan di masa menjelang pergantian kepemimpinan Oktober 2024.

Idealnya, Tim transisi Prabowo-Gibran mempersiapkan sosok teknokrat untuk mengisi pos di Kementerian Keuangan, baik menteri maupjn wakilnya, yang memahami fiskal dan tantangan perekonomian.

"Ini juga terindikasi semacam trust issue dari sisi Prabowo karena tekanan APBN ke depan mungkin lebih berat sementara program prioritas Prabowo seperti makan siang gratis dan food estate harus diamankan pendanaannya," lanjut Bhima.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto lebih melihat keputusan tersebut sebagai proses transisi agar berjalan lancar ke pemerintahan berikutnya. Pasalnya, Kemenkeu menjadi salah satu kementerian yg akan paling banyak menarik perhatian publik, baik dalam dan luar negeri.

Terlebih lagi Tommy, sapaan Thomas Djiwandono, juga merupakan bagian dari Tim Gugas Sinkronisasi yang menduduki posisi yang berkaitan erat dengan isu-isu ekonomi.

"Dengan beberapa program pemerintahan baru yang bertumpu pada daya dukung potensi dan ketersediaan anggaran [APBN] maka wajar jika ditempatkan figur yang berasal dari tim gugus tugas tersebut," katanya, Kamis (18/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa di beberapa periode sebelumnya, yakni kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) posisi Wamenkeu juga pernah dijabat oleh dua orang.

Hal itu diungkapkan Airlangga saat konferensi pers Peluncuran Geoportal Kebijakan One Satu Peta 2.0 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

“Wamenkeu ada dua, di beberapa periode sebelumnya [Era SBY] Wamenkeunya juga ada dua,” kata Airlangga dikutip dari Antara, Jumat (

Sebelumnya pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga mempunyai dua Wamenkeu, yakni Anny Ratnawati sebagai Wamenkeu I dan Mahendra Siregar sebagai Wamenkeu II.

Kemudian, saat Chatib Basri menjabat sebagai Menkeu, Kementerian Keuangan juga memiliki dua Wamenkeu, yakni Anny Ratnawati yang masih sebagai Wamenkeu I dan Bambang Brodjonegoro sebagai Wamenkeu II.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II di Istana Negara, Jakarta. Dengan pelantikan Thomas Djiwandono maka Wamenkeu dijabat ada dua orang, setelah sebelumnya Suahasi Nazara dilantik sejak tahun 2019.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

Dalam konferensi pers, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penunjukan Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan II bertujuan untuk mempermudah koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.

“Memang fokusnya Tommy akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025. Ini dalam tahap penyusunan berdasarkan yang sudah dibahas dengan DPR kemarin. Dengan masuknya Tommy dalam kabinet akan membuat seluruh komunikasi jauh lebih mudah,” kata Sri Mulyani.

Dia mengatakan Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk penyusunan RAPBN 2025 selama tiga bulan terakhir, termasuk dengan Tommy sebagai anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Selain Thomas, dua wakil menteri lainnya juga dilantik hari ini yaitu Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Wakil Menteri Investasi Yuliot Tanjung.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri penerbangan Indonesia seakan sedang tidak baik-baik saja. Belum selesai dari masalah harga tiket pesawat mahal, kini muncul adanya dugaan monopoli.

Bola liar dugaan monopoli ini muncul dari asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Bisnis.com, JAKARTA -- Thomas Djiwandono resmi mengemban tugas baru sebagai wamenkeu II atau wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selain Suahasil Nazara pada Kamis (18/7/2024).

Usai dilantik, Thomas menuju kantor Kementerian Keuangan menggunakan mobil Alphard berwarna putih untuk melakukan konferensi pers bersama Sri Mulyani dan Suahasil Nazara.

Dirinya mengaku kehadirannya sore tadi sebagai perkenalan sekaligus rapat bersama Sekretariat Jenderal Kemenkeu karena menjadi sosok baru di lingkungan tersebut.

"Hari ini cuma makan, diterima dengan baik, makan malanya enak diterima dengan luar biasa Pak Sekjen [Heru Pambudi], ketawa- ketawa kita, sudah itu saja," ungkapnya kepada wartawan usai rapat, Kamis (18/7/2024).

Thomas yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra tersebut menyampaikan mulai besok, Jumat (19/7/2024) dirinya akan efektif bekerja di Kantor Kemenkeu bersama dengan pejabat Kemenkeu lainnya.

"Besok [Jumat, 19/7/2024] saya ke kantor. Saya jam 9 rapat dengan beliau [Pak Sekjen]," lanjutnya.

Adapun, Thomas juga merupakan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran memberikan kabar bahwa presiden terpilih sudah memegang nama-nama menteri yang akan membantu dalam pemerintahannya kelak.

Meski demikian, Thomas masih enggan membagikan nama-nama yang bakal menjadi menteri-menteri, termasuk menteri keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati.

"[Bursa nama menteri] sudah ada semua. Nanti semua diumumin," tuturnya.

Adapun, Thomas tak sendiri menjadi pejabat yang baru dilantik. Tiga Wakil Menteri yang dilantik adalah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, Thomas A.M. Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, 18 Juli 2024.

"Pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, mengangkat wakil menteri negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan masing-masing [...] Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan," demikian bunyi surat keputusan presiden yang dibacakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) tengah menyiapkan tiga proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Ketiga proyek ini diantaranya proyek KPBU SPAM Regional Jatigede, proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan proyek KPBU SPAM Kota Denpasar.

Sekretaris DJPPR Kementerian Keuangan Ubaidi S Hamidi menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek tersebut dilakukan dengan total perkiraan nilai fasilitas project development facility (PDF) sebesar Rp146,7 miliar.

Fasilitas PDF merupakan fasilitas yang disediakan Kementerian Keuangan dalam menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan pendampingan dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close).

Secara total, Ubaidi mengatakan bahwa nilai investasi dari swasta untuk keseluruhan tiga proyek tersebut diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun.

“Total perkiraan nilai fasilitas PDF sebesar Rp146,7 miliar dalam rangka menarik investasi swasta yang totalnya diperkirakan sebesar Rp3,8 triliun,” katanya, Kamis (18/7/2024).

Ubaidi menjelaskan, fokus fasilitas PDF ketiga proyek SPAM ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu, melainkan juga mencakup sampai ke sisi hilir.

“Ketiga proyek SPAM ini diestimasi dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebesar 191.000 sambungan rumah,” jelasnya.

Adapun, hingga awal Juli 2024, Kementerian Keuangan mencatat telah membantu penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) untuk melaksanakan empat proyek SPAM dengan skema KPBU yang saat ini tengah beroperasi melayani penyediaan air minum ke masyarakat.

Keempat proyek tersebut diantaranya proyek KPBU SPAM Regional Umbulan di Jawa Timur, proyek KPBU SPAM Kota Bandar Lampung, proyek KPBU SPAM Semarang Barat, dan proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru.

Ubaidi mengatakan, nilai investasi keempat proyek ini mencapai Rp4,6 triliun yang ditargetkan dapat berkontribusi menambah capaian sambungan rumah dengan total 500.000 sambungan rumah.

Sementara itu, pemerintah juga memberikan dukungan penuh, yaitu penyiapan dan ditransaksikan menggunakan fasilitas PDF dengan total senilai Rp115,6 miliar, juga mendapatkan fasilitas pinjaman pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dan mendapatkan fasilitas viability gap fund (VGF) senilai Rp1,19 triliun untuk tiga proyek SPAM.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat nilai tambah manufaktur ataumanufacturing value added(MVA) mencapai US$255 miliar atau setara dengan Rp4.119 triliun pada 2023.

Nilai tambah sektor manufaktur di Tanah Air itu meningkat hingga 36,4% secara tahunan. Pasalnya, pada tahun sebelumnya MVA Indonesia tercatat sebesar US$187 miliar.

Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara rekanan seperti China, Amerika Serikat, Jerman, Jepang, India, Korea Selatan, Meksiko, Italia, Perancis, Brazil, dan Inggris. Bahkan, posisi Indonesia jauh di atas Thailand.

Menteri PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita mengatakan peningkatan nilai tambah tersebut juga membuat peringkat Indonesia sebagai Top Manufacturing Countries naik dari peringkat ke-14 dunia pada 2022 menjadi posisi ke-12 pada 2023.

"Untuk itu, industri manufaktur harus terus memperkuat daya saingnya dengan semangat Making Indonesia 4.0," kata Agus di agendaTech Link Summit, Kamis (18/7/2024).

Lewat program tersebut, industri dalam negeri harus mampu melakukan lompatan inovasi teknologi dalam rangkaian proses bisnisnya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah, serta mengefisiensikan biaya produksi.

Dalam hal ini, Kemenperin mendorong perusahaan industri untuk berkolaborasi dengan usaha rintisan ataustartupdalam negeri guna menerapkan teknologi manufaktur canggih seperti AI demi peningkatan produktivitas, keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok atausupply chainindustrinya.

Apalagi, Agus mengatakan hingga 11 Januari 2024 jumlahstartupIndonesia mencapai 2.566 perusahaan atau menempati peringkat 6 terbesar dunia berdasarkan laporanStartup Ranking.

Jumlah usaha rintisan di Tanah Air itu hanya berada di bawah Amerika Serikat (78.073), India (16.302), Inggris (7.079), Kanada (3.876), dan Australia (2.793). Indonesia justru berada di atas Jerman (2.445), Prancis (1.650), Spanyol (1.492), dan Brasil (1.185).

"Turut berkontribusi menghasilkan nilai ekonomi digital Indonesia yang mencapai US$82 miliar pada 2023, atau setara Rp1.266 triliun, dan diperkirakan akan mencapai US$109 miliar pada 2025," terangnya.

Agus menuturkan, potensi tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kerja sama dengantech startupmerupakan strategiquick winsbagi industri, terutama untuk mengakselerasi implementasi inovasi teknologi sesuai tuntutan pasar.

"Kolaborasi yang baik antaratech startup, industri, akademisi, dan pemerintah tentunya akan mempercepat adopsi teknologi terbaru di bidang manufaktur yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan," jelasnya.

Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian Perindustrian untuk mempertemukan industri dengan berbagai inovasi teknologi melalui ‘Startup4industry’ sebagai penyedia teknologi yang mengedepankan penerapan industri hijau dan mendukung keberlanjutan industri.