Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus berupaya mendorong percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyetujui usulan pembentukan tiga KEK di Indonesia, salah satunya di Batam pada 29 Mei 2024 lalu.

Langkah tersebut semakin mantap tatkala Presiden Jokowi telah menetapkan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam dengan investor utama, yakni Apollo Hospitals India dan Mayapada Healthcare. Keduanya dinaungi oleh PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ).

Penetapan KEK Batam tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 39/2024 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang diteken Presiden Jokowi pada 7 Oktober 2024.

"Ini menjadi langkah untuk mempercepat pembangunan KEK Pariwisata dan Kesehatan Batam, ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala BP Batam, Purwiyanto, Selasa (8/10/2024) di Batam.

Ia menjelaskan bahwa KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam ditargetkan meraup investasi sebesar Rp6,91 triliun hingga 2032, dan juga akan menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang selama 80 tahun.

Dengan demikian, sudah ada tiga KEK yang telah resmi ditetapkan pemerintah di Batam. Dua KEK lainnya yakni KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Technic.

"Kami juga mendapat target langsung dari Kemenko Perekonomian dalam setahun ke depan sudah ada realisasi investasi untuk KEK tersebut," jelasnya.

Purwiyanto mengakui dengan kehadiran KEK terbaru ini akan memberikan dampak positif bagi Batam, baik dari segi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga tersedianya lapangan pekerjaan dengan multiplier efek positifnya.

Untuk diketahui, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam seluas 47,17 hektare, akan berada di wilayah Sekupang 23,10 Ha (Wisata Kesehatan Terpadu) dan wilayah Nongsa seluas 24,07 hektare (Pariwisata).

Perbesar

Pada wilayah Sekupang akan dilaksanakan kegiatan utama kesehatan dengan rencana bisnis Rumah Sakit Internasional (Mayapada Apollo Batam International Hospital), Nursing Academy International, MedTech Park yang dilengkapi MICE (Meetings, Incentive, Convention & Exhibition), Perumahan Dokter, Dormitory, Hotel & Retail.

RSBP Batam beserta sarana pendukung juga akan menjadi bagian dalam KEK yang layanannya akan terintegrasi dengan Mayapada Apollo Batam International Hospital.

Sementara pada wilayah Nongsa akan dilaksanakan kegiatan utama pariwisata dengan rencana bisnis Retirement Village & Clinic dan akomodasi penunjang berupa Cottages, Bungalow serta Motel yang diperuntukan bagi wisatawan, pasien dan keluarga pendamping.

"Penetapan KEK ini telah memenuhi persyaratan pembentukkannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus," ujarnya.

Batam merupakan kota yang letaknya sangat strategis karena berdekatan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Hal itu juga yang akan menjadi salah satu alasan mengapa wisata medis perlu dibangun.

Tercatat 2 juta wisatawan medis asal Indonesia yang berobat ke luar negeri, sebanyak 1,5 juta dari jumlah tersebut memilih pelayanan medis di Malaysia dan Singapura.

Dari 2 juta wisatawan medis yang berobat ke luar negeri setiap tahunnya, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam akan ditargetkan untuk menyerap pasien sebanyak 2% dari jumlah tersebut atau sekitar 40.000 jiwa.

Kerjasama dengan Apollo Hospitals India ini bertujuan untuk menangani kasus-kasus kesehatan yang rumit bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga mengurangi kebutuhan berobat ke luar negeri, serta menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata medis.

Selain membagun Mayapada Apollo Batam International Hospital, Mayapada Healthcare juga akan mendukung Mayapada Group dalam mengelola dan mentransformasikan operasional RSBP Batam.

KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam juga memungkinkan dokter dan paramedis asing untuk praktik di kawasan tersebut. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi dokter spesialis dan perawat Indonesia untuk dapat bekerjasama dalam peningkatan keterampilan dan memastikan adanya transfer pengetahuan.

Beberapa hal mengenai relaksasi impor obat-obatan dan peralatan medis juga akan mengurangi biaya pengobatan pasien secara keseluruhan. Sehingga hal ini menjadi kunci untuk mendorong masyarakat Indonesia menjalani perawatan di dalam negeri.

Selain KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, masih ada dua lagi KEK yang sudah eksis di Batam, yakni KEK Batam Aero Technic (BAT) yang ditetapkan melalui PP Nomor 67 Tahun 2021 dengan kegiatan usaha yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, riset, ekonomi digital, pengembangan teknologi, serta ekonomi lain khususnya pesawat terbang.

Selanjutnya ada juga KEK Nongsa yang ditetapkan melalui PP Nomor 68 Tahun 2021 dengan kegiatan usaha yang bergerak di bidang riset, ekonomi digital, pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, industri kreatif dan lainnya.

KEK diusulkan oleh setiap Badan Usaha yang secara langsung berinvestasi dalam pengelolaan dan pembangunan Kawasan yang diusulkan, atau biasa disebut dengan Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK, yang di dalamnya terdapat Pelaku Usaha. Adapun komitmen investasi terhadap 3 KEK di KPBPB Batam yaitu:

a.KEK BAT sebesar Rp7,29 triliun hingga 2030;

b.KEK Nongsa sebesar Rp39,9 triliun hingga 2040.

c.KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam sebesar Rp6,91 Triliun hingga 2032.

Hingga akhir semester I/2024, dua dari tiga KEK tersebut sudah meraup sejumlah besar investasi. Misalnya KEK BAT dengan total realisasi investasi sebesar Rp884 miliar dengan 1 pelaku usaha. KEK ini juga telah menyerap sebanyak 2.070 tenaga kerja.

Kemudian KEK Nongsa dengan total realisasi investasi sebesar Rp2,96 triliun dengan 18 pelaku usaha. KEK ini juga telah menyerap sebanyak 4.723 tenaga kerja. Sedangkan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam saat ini belum ada realisasi investasi karena baru ditetapkan pada 7 Oktober 2024.

Purwiyanto menjelaskan sejak hadirnya KEK BAT dan KEK Nongsa, muncul jurusan vokasi khusus seperti Maintenance, Repair, & Overhaul (MRO) Pesawat Terbang dan IT Digital yang dihadirkan oleh beberapa perguruan tinggi di Batam seperti Politeknik Negeri Batam. Sekolah tinggi ini juga telah berkolaborasi dengan kedua KEK ini khususnya dalam perekrutan tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja lokal dan anak bangsa.

Terhadap program pelatihan, KEK Nongsa saat ini tengah aktif mengembangkan digital community dengan menyediakan co-working space, fasilitasi pelatihan bersama perusahaan digital internasional, dan program-program lainnya. Sejak diselenggarakannya program tersebut, saat ini KEK Nongsa telah meluluskan 5.390 mahasiswa baik lokal maupun nasional hingga Semester I/2024.

Dalam penyelenggaraannya, KEK Nongsa bekerja sama dengan:

a.Apple Developer Academy : 400 peserta yang telah lulus dalam program iOS Development;

b.RMIT University: 60 Peserta yang telah lulus dalam program Cybersecurity Course, dan saat ini tengah mengembangkan kursus di bidang Game Design dan Development Program dengan target 300+ peserta;

c.Kampus Merdeka: bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan IBM Academy, saat ini telah meluluskan 4500 peserta.

d.AWS Authorized Training Partner

e.Purwadhika Technology School: Sekolah digital ternama di Indonesia yang hadir di KEK Nongsa, saat ini tengah menyelenggarakan pendidikan digital untuk total 120 peserta dari seluruh Indonesia.

Kontribusi KEK Terhadap Ekonomi Batam

Hingga semester I/2024, realisasi investasi kedua KEK di Batam sudah mencapai Rp3,85 triliun. Sementara itu, realisasi investasi Batam pada periode yang sama sebesar Rp12,31 triliun, sehingga KEK BAT dan KEK Nongsa telah berkontribusi sebesar 31% terhadap investasi di Batam.

Secara umum, KEK di Indonesia dirancang untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional serta kawasan tertentu.

Pengembangan KEK di Batam juga tidak pernah lepas dari tantangan. Purwiyanto menjelaskan persoalan utama dimulai dari keterbatasan ketersediaan infrastruktur. KEK di Batam merupakan KEK yang membutuhkan energi listrik, air, dan jaringan telekomiunikasi dengan kuantitas yang cukup besar seperti industri data centre dan MRO Pesawat.

“Dalam hal ini BP Batam tidak berperan sendiri dalam pemenuhan infrastruktur tersebut, namun juga turut berkoordinasi bersama pemangku kepentingan lainnya agar suplai energi dan infrastruktur di kedua KEK sesuai dengan demand yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Perbesar

Selanjutnya regulasi dan birokrasi yang dinamis. Sejak penetapan PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK dengan penawaran insentif fiskal dan non-fiskal di dalamnya, hal ini belum seluruhnya diimplementasikan melalui peraturan atau kebijakan turunan di lapangan bagi masing-masing pemangku kepentingan yang pastinya melibatkan berbagai pihak.

Kemudian KEK di Batam juga menghadapi persaingan ketat dari negara tetangga. Pemberlakuan insentif pada KEK di Indonesia dengan apa yang diterapkan oleh negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, membuat banyaknya perbandingan kemudahan investasi yang masuk.

KEK di Batam juga sangat ketergantungan pada pemodalan Asing dan keterbatasan pasar domestik. Terakhir ketersediaan lahan dan tata ruang.

“Keterbatasan lahan yang sesuai untuk pengembangan industri menjadi tantangan. Sengketa lahan, kesesuaian tata ruang dan perizinan penggunaan lahan seringkali menjadi isu strategis yang pada akhirnya menjadi hambatan dalam pengembangan KEK,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan bahwa Indonesia masih membutuhkan penerbitan sukuk lebih banyak untuk mendorong pasar keuangan syariah Tanah Air.

Saat ini, bank sentral tersebut telah menerbitkan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dengan underlying sukuk global milik BI. Namun, dalam realisasinya tidak sebanyak instrumen konvensional seperti Sekuritas Rupiah BI (SRBI).

“Ketika kami menciptakan lebih banyak sukuk untuk retailer, memperkenalkan digitalisasi layanan keuangan, tidak ada sukuk yang cukup,” tutur Perry di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di JCC, Kamis (31/10/2024).

Sebagai pembanding, SRBI yang telah Bank Indonesia terbitkan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun lalu, mencapai Rp934,87 triliun per 14 Oktober 2024.

Pada periode yang sama, SUVBI yang telah bank sentral terbitkan senilai US$424 juta atau setara dengan Rp6,66 triliun (kurs Rp15.700 per dolar AS).

Gubernur BI dua periode tersebut menyebutkan rendahnya realisasi SUVBI tersebut akibat keterbatasan underlying yang digunakan. Terlebih, masih minim alternatif instrumen yang berbasis syariah di Indonesia

Sekalipun terdapat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang Kementerian Keungan terbitkan, juga tidak sebesar Surat Berharga Negara (SBN). Melihat komposisi utang pemerintah per Agustus 2024 saja, dari SBN yang senilai Rp7.452,56 triliun, Rp1.581,73 triliun merupakan SBN domestik dan valas, sementara sisanya SBN

“Bagaimana kita bisa menerbitkan instrumen dan moneter kalau tidak ada underlying-nya? Kita punya SBSN tapi terbatas,” lanjutnya

Perry juga menyoroti belum adanya sukuk yang sesuai kriteria yang diterbitkan oleh korporasi pemerintah. Untuk itu, dirinya mendorong berbagai pihak untuk menciptakan lebih banyak inovasi produk obligasi syariah

Menurutnya, sukuk atau obligasi syariah menjadi salah satu cara yang dapat memajukan sektor keuangan syariah. Untuk itu, perlu lebih banyak sukuk untuk memenuhi permintaan di Indonesia

“Kita berbicara tentang layanan keuangan yang terintegrasi. Jadi ketika kita berbicara tentang sukuk untuk pasar primer, tolong bicarakan juga sukuk sebagai underlying untuk pasar sekunder, underlying untuk instrumen likuiditas,” jelasnya

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan dalam pengembangan industri halal perlu cara inovatif lainnya. Saat ini pun pemerintah Indoensia menggunakan berbagai teknologi digital seperti Internet of Things (IoT) dalam rantai industri halal

“Saya berharap kemajuan untuk sistem keuangan Islam di Asia akan terus berlanjut. Tetapi kami percaya bahwa apa yang Pak Perry sebutkan tadi, kita membutuhkan lebih banyak sukuk,” ujarnya

Destry melihat komposisi sukuk global hanya sebesar 0,7% dari global konvensional. Angka sukuk yang diterbitkan oleh negara-negara seperti Indonesia pun tidak jauh berbeda

“Oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan atau mengembangkan instrumen sukuk, paling tidak kita juga harus mengembangkan salah satunya adalah sukuk, dan juga aset-aset dan proyek-proyek lain yang terkait dengan syariah Islam,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Pariwisata sepakat untuk membentuk tim Tim Project Management Office (PMO) untuk meningkatkan pariwisata Indonesia, dengan berfokus pada tiket pesawat, hingga infrastruktur transportasi.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pembentukan tim ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto, di mana pariwisata merupakan salah satu bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berdiskusi dan kami bersepakat kita akan membuat tim project management officer bersama untuk memastikan kolaborasi kita,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, pariwisata Indonesia sudah terlalu lama tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk itu, pihaknya menilai, penting untuk mendukung Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana guna mensukseskan program Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Erick menyebut bahwa Kementerian BUMN terus mengintegrasikan seluruh komponen yang dapat dilakukan oleh kedua kementerian.

“Apakah integrasi tadi, transportasi, maupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Airport, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain,” ujarnya.

Pemerintah juga terus menjaga kesuksesan dalam mengembangkan destinasi super prioritas. Dia mencontohkan, Borobudur yang dulu hanya sebagai destinasi wisata, kini sukses menjadi destinasi religi. Selain itu, ada Mandalika yang kini didorong menjadi sport tourism.

Lebih lanjut, Erick menyebut bahwa pemerintah akan terus membenahi Bali untuk proyek-proyek baru seperti cruise - kapal pesiar yang digunakan untuk berlayar dan berwisata - ataupun kawasan ekonomi khusus.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menambahkan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan kolaborasi utamanya di daerah-daerah wisata lainnya.

“Tentu kolaborasi ini akan kita tingkatkan lagi untuk tentu daerah-daerah wisata yang lainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Maskapai asal Korea Selatan Air Busan membuka rute penerbangan reguler dari Busan - Bali mulai Rabu (30/10/2024).

Penerbangan perdana maskapai Air Busan dengan nomor penerbangan BX601 menggunakan pesawat Airbus 321 mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai hari Rabu (30/10) pukul 23.45 WITA.

Penerbangan tersebut mengangkut 212 orang penumpang.

Pesawat tersebut dijadwalkan untuk terbang kembali menuju Bandara Internasional Gimhae, Busan dengan nomor penerbangan BX602 pada hari yang sama pukul 01.05 WITA.

Penerbangan rute Busan dijadwalkan untuk terbang 4 kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

Menjadi salah satu kota besar di Korea Selatan, Busan merupakan kota dengan populasi terbanyak ke-2 di Korsel setelah Seoul dengan jumlah penduduk mencapai 3,3 juta jiwa.

Adapun kota Busan dilayani oleh satu bandara internasional yakni Gimhae International Airport.

Dilansir dari laman resminya, Gimhae International Airport merupakan salah satu dari 14 bandara di Korsel yang berada dibawah pengelolaan Korea Airports Corporation (KAC), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola bandar udara di Korsel.

Gimhae International Airport dapat melayani hingga 10 juta penumpang per tahunnya.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab menjelaskan dengan beroperasinya Air Busan di Pulau Bali, pangsa pasar Korea Selatan menjadi semakin menarik untuk dieksplorasi.

“Kami ucapkan selamat kepada Air Busan atas penerbangan perdananya di Bali. Dalam waktu yang relatif berdekatan, Bandara I Gusti Ngurah Rai mendapatkan dua penerbangan langsung dari dan menuju Korea Selatan dengan tujuan Incheon dan Busan. Ini menjadi pertanda bahwa Bali saat ini menjadi destinasi yang menarik bagi warga Korea Selatan dan kami harap hal ini semakin memperkuat konektivitas kedua negara terutama pada sektor aviasi dan pariwisata,” jelas Ahmad Syaugi dikutip dari siaran pers, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, Syaugi menyebut penerbangan perdana Air Busan ke Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah langkah yang tepat.

Pasalnya, saat ini wisatawan asal Korea Selatan tercatat sebagai salah satu wisatawan mancanegara (wisman) dengan jumlah kunjungan tertinggi di Pulau Bali.

Berdasarkan data perlintasan atau kedatangan wisman yang kami terima dari Imigrasi, total kedatangan wisman berpaspor Korea Selatan 2023 yang masuk melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sebanyak 236.030 orang atau di posisi ketujuh.

Pada 2024, sampai dengan kuartal III/2024, total WNA Korsel yang dilayani Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali naik dua peringkat menempati posisi tertinggi kelima yaitu mencapai 220.033 orang. Jumlahnya sudah hampir mendekati kunjungan di 2023 tersebut.

Dengan penerbangan perdana oleh Air Busan, kini Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali melayani 40 rute penerbangan internasional di 19 negara, yang dioperasikan oleh 42 maskapai penerbangan.

“Hingga September 2024, kami telah melayani 17,9 juta penumpang secara keseluruhan dengan proyeksi pelayanan kepada 23,6 juta penumpang di tahun 2024.

Dengan angka pertumbuhan penumpang yang terus meningkat pasca pandemi, kami meyakini dunia aviasi di Indonesia masih akan terus mengalami pertumbuhan positif dan Pulau Bali akan terus diramaikan oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” ujar Syaugi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menilai perubahan kebijakan di industri perlu dilakukan untuk menekan harga tiket pesawat yang melambung.

Tingginya harga tiket pesawat domestik masih menjadi persoalan di Indonesia. Apalagi, ini menjadi salah satu tantangan dalam memajukan industri pariwisata dalam negeri.

Berkaitan dengan hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, perlu adanya penyesuaian regulasi untuk menekan harga tiket pesawat.

“Kompleksitasnya tidak bisa dilihat sesimple itu. Karena kalau kita mau buat perubahan, pasti aturannya, policynya yang selama ini mengikat kita itu yang kita harus lepas,” kata Erick saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya telah menemui Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas mengenai persoalan tersebut. Kendati begitu, dia belum bisa membeberkan secara rinci ihwal upaya pemerintah dalam menekan harga tiket pesawat domestik

Sementara itu, Erick bersama dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sepakat membentuk tim Tim Project Management Office (PMO) dalam rangka meningkatkan pariwisata Indonesia. Tiket pesawat menjadi salah satu poin yang bakal dibahas dalam tim tersebut.

“Karena tidak mungkin kita ini bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Adapun, tim PMO diperkirakan bakal terbentuk dalam satu hingga dua minggu ke depan. Dia mengharapkan, adanya tim tersebut dapat membantu dalam mereviu segala kebijakan yang ada, sehingga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hari ini, Kamis (31/10/2024), Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat membentuk Tim PMO untuk meningkatkan pariwisata Indonesia.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, pembentukan tim ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto, di mana pariwisata merupakan salah satu bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami berdiskusi dan kami bersepakat kita akan membuat tim project management officer bersama untuk memastikan kolaborasi kita,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, pariwisata Indonesia sudah terlalu lama tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Untuk itu, pihaknya menilai, penting untuk mendukung Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana guna mensukseskan program Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Erick menyebut bahwa Kementerian BUMN terus mengintegrasikan seluruh komponen yang dapat dilakukan oleh kedua kementerian. “Apakah integrasi tadi, transportasi, ataupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Airport, pesawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Dunia atau World Bank menyebut harga bensin dan pangan akan turun dalam dua tahun ke depan karena melimpahnya produksi minyak. Hal tersebut memberikan harapan kepada konsumen bahwa tekanan biaya dalam tiga tahun terakhir bisa mulai mereda.

Mengutip The Guardian pada Kamis (31/10/2024), laporan Bank Dunia menemukan bahwa tren penurunan harga minyak tahun ini akibat peningkatan produksi, penurunan permintaan di China, dan transisi ke energi ramah lingkungan akan terus berlanjut meskipun konflik di Timur Tengah semakin memburuk.

Laporan tersebut memperkirakan pasokan minyak global akan melebihi permintaan rata-rata 1,2 juta barel per hari (bpd), sehingga menurunkan harga minyak mentah Brent dari rata-rata US$80 per barel tahun ini menjadi US$73 per barel pada tahun 2025 dan $72 pada tahun 2026.

Bank Dunia mengatakan dampak buruk dari anjloknya nilai minyak adalah menurunkan harga rata-rata komoditas global, termasuk pangan dan logam, ke level terendah dalam lima tahun terakhir.

Dari 2024 hingga 2026, harga komoditas global diperkirakan akan turun hampir 10%. Harga pangan global diperkirakan akan turun sebesar 9% pada tahun ini dan kembali turun sebesar 4% pada tahun 2025 sebelum kembali stabil, kata organisasi pembangunan yang berbasis di Washington tersebut dalam prospek pasar komoditas terbarunya.

Meski begitu, harga komoditas secara keseluruhan akan tetap 30% lebih tinggi dibandingkan lima tahun sebelum krisis Covid melanda pada tahun 2020, laporan tersebut menambahkan.

Laporan ini akan memberikan ruang bagi bank sentral yang khawatir mengenai dampak kenaikan harga terhadap rata-rata inflasi, sehingga memungkinkan mereka menurunkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Pemerintah yang berupaya meningkatkan pendapatan pajak dari penjualan bensin dan solar, termasuk pemerintah Inggris, juga akan merasa tenang.

Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, berada di bawah tekanan untuk menutup kesenjangan keuangan pemerintah dengan menaikkan bea bahan bakar. Pemerintahan Konservatif sebelumnya memperkenalkan pemotongan sementara tarif sebesar 5p per liter pada tahun 2022, yang harus dibatalkan oleh kanselir agar sesuai dengan perkiraan peramal ekonomi Departemen Keuangan, Kantor Tanggung Jawab Anggaran (OBR).

Meskipun menghadapi tentangan dari kelompok pengguna jalan, Reeves diperkirakan akan menaikkan bea bahan bakar lebih dari 5 pence (0,05 pound) per liter untuk meningkatkan pendapatan melebihi perkiraan OBR.

Kelebihan pasokan minyak sebesar lebih dari 1,2 juta barel per hari yang diidentifikasi dalam laporan Bank Dunia hanya terjadi dua kali sebelumnya – pada awal pandemi, ketika banyak perekonomian ditutup, dan krisis Asia tahun 1998, ketika sebagian besar negara-negara Timur Jauh menderita krisis . kemerosotan ekonomi.

Kekhawatiran bahwa eskalasi pertempuran di kawasan Timur Tengah dapat menyebabkan melonjaknya harga minyak telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir sejak Israel meningkatkan serangannya terhadap Hizbullah di Lebanon.

Meskipun pertempuran yang lebih intens sebesar perang Irak pada tahun 2003 akan menyebabkan harga lebih tinggi dari perkiraan Bank Dunia dalam perkiraan pusatnya, peningkatan tersebut akan dibatasi hingga rata-rata $84 per barel pada tahun 2025, hanya 5% di atas rata-rata pada tahun 2024.

Bank Dunia memperkirakan kelebihan pasokan pada tahun 2025 sebagian mencerminkan perubahan besar di China, produsen minyak terbesar di dunia, “di mana permintaan minyak pada dasarnya tidak berubah sejak tahun 2023 di tengah perlambatan produksi industri dan peningkatan penjualan kendaraan listrik dan truk bertenaga listrik. dengan gas alam cair (LNG)”.

Kartel minyak OPEC, yang mencakup Arab Saudi, Kuwait dan Venezuela, tetap mempertahankan pasokan meskipun terjadi penurunan, namun pengurangan produksi sepertinya tidak akan berdampak pada kenaikan harga.

Negara-negara penghasil minyak lainnya – beberapa di antaranya terkait dengan OPEC sebagai afiliasi dalam kelompok OPEC+ – kemungkinan besar akan meningkatkan ekspor untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri.

OPEC+, yang mencakup Rusia, mempertahankan kapasitas cadangan yang signifikan sebesar 7 juta barel per hari, “hampir dua kali lipat jumlah pada saat menjelang pandemi pada tahun 2019”, kata laporan itu.

Adapun, Wakil Kepala Ekonomi Grup Bank Dunia, Ayhan Kose menyebut, perekonomian global tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya dalam menghadapi guncangan minyak yang signifikan.

“Hal ini membuka beberapa peluang langka bagi para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang: pertama, penurunan harga komoditas dapat memberikan pelengkap yang berguna bagi kebijakan moneter untuk mengembalikan inflasi ke target; kedua, para pembuat kebijakan mempunyai peluang untuk mengurangi subsidi bahan bakar fosil yang mahal," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan akan memprioritaskan produksi beras lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Wahyu Suparyono mengatakan bahwa untuk saat ini pihaknya belum berencana mengimpor beras untuk kebutuhan tahun depan.

“Tidak ada [rencana impor beras], belum. Kita harus berupaya penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita semangat dalam negeri,” kata Wahyu saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Wahyu menjelaskan bahwa untuk stok kebutuhan beras yang dikelola Perum Bulog setidaknya membutuhkan sebanyak 2,64 juta ton sepanjang tahun. Artinya, kebutuhan beras ini untuk bantuan pangan yang setiap bulannya adalah 220.000 ton beras.

“Yang dikelola Bulog, stok kebutuhan untuk bantuan pangan setiap bulan 220.000 ton [beras], tinggal dikalikan satu tahun,” terangnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia terpantau masih mengimpor beras sepanjang sembilan bulan pertama 2024. Nilai impornya mencapai US$2,01 miliar atau sekitar Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.691 per dolar AS).

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk menjadi negara swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa impor beras tercatat mencapai 3,23 juta ton pada Januari—September 2024.

“Untuk impor beras Januari—September 2024 tercatat sebesar 3,23 juta ton atau senilai US$2,01 miliar,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

Amalia menuturkan bahwa mayoritas negara asal pengimpor beras berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Perinciannya, sebanyak 1,14 juta ton beras dari Thailand, 988.040 ton dari Vietnam, dan 463.396 ton beras dari Pakistan. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar sebanyak407.449 ton dan India sebanyak 202.677 ton sepanjang Januari—September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah upaya akses ke dalam kelompok Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dinilai positif oleh pengamat dan kalangan usaha.

Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan minatnya masuk kelompok Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Adapun, Indonesia juga sedang mengurus aksesi untuk masuk ke OECD, proses yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai upaya RI masuk ke dalam BRICS dan OECD merupakan opsi terbaik seiring dengan potensi positif yang akan didapat dari kerja sama dengan kedua kelompok tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini (bergabung ke BRICS dan OECD) mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approachnya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply (ke BRICS), Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?'pada Rabu (30/10/2014).

Keuntungan Gabung BRICS dan OECD

Wijayanto memaparkan, salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south. Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Hal tersebut berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara yang memiliki beberapa pihak lebih dominan, sehingga berpotensi meminimalkan peran Indonesia jika bergabung pada kelompok tersebut.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. BRICS juga memiliki porsi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan populasi yang besar terhadap global.

"Kemudian, proses untuk menjadi anggota BRICS relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun," lanjutnya.

Sementara itu, salah satu keuntungan Indonesia bergabung OECD adalah adanya potensi transfer teknologi. Hal tersebut mengingat posisi OECD sebagai organisasi beranggotakan negara-negara maju. Transfer teknologi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia dalam upaya pengembangan dan pembangunan negara.

Wijayanto menambahkan, OECD juga memiliki keunggulan dari sisi jumlah anggota yang telah mencapai 38 negara. Melalui organisasi ini, Indonesia juga dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta good governance dengan lebih optimal.

Selain itu, Indonesia juga dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perjanjian kerja sama dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pasalnya, hingga saat ini, proses perundingan terkait kerja sama tersebut sudah berjalan selama 10 tahun.

Tak Ganggu Aksesi OECD

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia meminta pemerintah untuk membenahi tata kelola perberasan dalam negeri, seiring adanya rencana pemerintah melakukan impor 1 juta ton beras.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menyampaikan, persoalan penurunan produktivitas bukanlah kejadian baru. Melainkan sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun lamanya.

“Apakah pemerintah sudah optimal dan tepat memilih strategi kebijakannya untuk menggenjot produksi? Inilah yang semestinya dibenahi,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, adanya pembenahan dalam tata kelola perberasan diyakini dapat mengurangi importasi beras. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk lebih optimal menggenjot produksi beras dalam negeri, dengan memilih strategi kebijakan yang tepat.

Di sisi lain dia mengatakan bahwa rencana impor beras ini dilakukan lantaran produksi dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ditambah lagi, permintaan beras jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) biasanya akan mengalami peningkatan.

“Berkaca dari Pemilu dan Pileg lalu, permintaan beras ini meningkat karena banyaknya aktivitas silaturahmi menjelang pemilihan dan diiringi dengan pemberian paket sembako,” tuturnya.

Selain itu, Eliza menyebut bahwa pemerintah memerlukan cadangan pangan untuk awal 2025, mengingat pada awal tahun Indonesia belum memasuki panen raya.

Pemerintah sebelumnya tengah mempertimbangkan untuk menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Rencana ini muncul seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43%.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Arief mengungkapkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan. Kendati begitu, Arief menegaskan bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri.

Jika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, pemerintah akan mencari alternatif lain dengan melakukan pengadaan dari luar negeri. “Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” ujarnya.

Bisnis.com, TERNATE - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut bahwa proyek food estate tebu untuk bioetanol di Merauke, Papua Selatan akan mulai berproduksi pada 2027.

Pengembangan ekosistem industri bioetanol sebagai alternatif bahan bakar minyak itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk bioetanol kan kita juga lagi mengembangkan ekosistem di Merauke. Itu akan menjadi pasokan terbesar buat bahan bakunya," ujar Yuliot saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Nantinya, kata Yuliot, pada proyek tersebut akan terdapat tiga unit fasilitas produksi bahan baku bioetanol dengan kapasitas masing-masing sebesar 300.000 kiloliter per tahun.

"Kami mengharapkan tahun 2027, bioetanolnya sudah bisa sebagian dihasilkan dulu," kata Yuliot.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menyiapkan 2 juta hektare (ha) lahan untuk program swasembada gula dan bioetanol di Merauke.

Lahan tersebut terbagi atas tiga klaster.
Klaster 1 dan klaster 2 diperkirakan mencapai 1 juta hektare, klaster 3 seluas 504.373 hektare, dan klaster 4 seluas sekitar 400.000 hektare.

Pada klaster 3, akan dibangun perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol. Proyek ini diperkirakan bakal menelan investasi mencapai US$5,62 miliar atau sekitar Rp83,27 trilliun.

Secara terperinci, dari total investasi tersebut, sebesar Rp29,2 triliun dibutuhkan untuk pembangunan perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian, Rp53,8 triliun untuk pembangunan lima pabrik gula dan bioetanol, sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan Pusat pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan Rp150 miliar per tahun untuk pembangunan fasilitas riset dan inovasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten kapal PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari (ELPI) disebut memiliki prospek dan peluang besar seiring dengan meningkatnya permintaan jasa Offshore Supply Vessels (OSV) tahun depan.

Sekretaris Perusahaan Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Wawan Heri Purnomo mengatakan Offshore Marine untuk 2025 hingga 2030 terlihat menjanjikan, seiring dengan meningkatnya permintaan energi di tingkat global dan nasional. Kementerian ESDM terus berupaya mengoptimalkan produksi untuk mencapai target RAPBN 2025 dalam peningkatan produksi minyak nasional.

Wawan menjelaskan ExxonMobil Cepu berkontribusi sekitar 143.000 barel per hari terhadap produksi minyak nasional. Sementara itu, total produksi dari grup Pertamina menyumbang sekitar 60 persen dari total produksi minyak nasional.

“Situasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap Offshore Supply Vessels [OSV] dan menciptakan peluang pasar yang menarik bagi Grup,” kata Wawan dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Di sisi lain, sepanjang kuartal III/2024, ELPI membukukan pendapatan Rp893,83 miliar atau setara kenaikan 11% YoY dari sebelumnya di angka Rp806,05 miliar di kuartal III/2023.

Efilya Kusumadewi Direktur Keuangan ELPI menyatakan kenaikan ini dipacu oleh kerja sama baru dengan sejumlah pelanggan, serta amandemen dan penambahan kontrak dengan pelanggan eksisting.

Peningkatan ini juga disertai dengan pertumbuhan laba kotor dari Rp189,90 miliar menjadi Rp198,43 miliar atau meningkat 4% dari periode sama 2023. Kinerja ELPI yang semakin cemerlang ini tak lepas dari strategi bisnis yang dilakukan dengan cara efisiensi biaya operasional kapal dan penurunan skema reduksi yang sebelumnya melonjak pada kuartal III/2023.

“Selain itu, efektivitas pengelolaan biaya operasional perusahaan tercermin dari kenaikan laba operasi sebesar 6%, dari Rp155,71 miliar menjadi Rp165,14 miliar dibanding kuartal III tahun lalu,” katanya.

Afilya mengatakan kinerja yang solid ini akhirnya tecermin dengan laba bersih perseroan yang naik 13% menjadi Rp171,56 miliar dibandingkan kuartal III 2023 sebesar Rp152,43 miliar. Di sisi lain, kenaikan ini juga merupakan kontribusi dari bagian laba Entitas Anak Malaysia.

Dia juga mengklaim dengan tetap terjaganya Debt to Equity Ratio (DER) dibawah 230%, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) di atas 1 kali (100%), serta Current Ratio di atas 1 kali (100%) menunjukkan Entitas masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kreditur.

Keberhasilan Grup juga terlihat dari peningkatan EBITDA sebesar 16% YoY, menjadi Rp302,81 miliar. Dalam hal solvabilitas, DER mencapai 27%, DSCR 5,31, dan Current Ratio sebesar 421%.

Kuartal III 2024, kenaikan pendapatan pada segmen offshore memberikan kontribusi terbesar bagi grup menjadi Rp526,89 miliar atau kenaikan setara 7% YoY. Sedangkan, segmen Non-Offshore mengalami peningkatan pendapatan menjadi sebesar Rp366,93 miliar atau setara 17% YoY per 30 September 2024 dari jumlah keseluruhan pendapatan Non-Offshore.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks manufakturChina mencatatkan pertumbuhan pada Oktober 2024, atau pertama kalinya dalam enam bulan.

Hasil tersebut mendukung optimisme para pengambil kebijakan bahwa paket stimulus yang digelontorkan baru-baru dapat mengembalikan perekonomian negara nomor dua dunia itu ke jalurnya.

Mengutip Reuters pada Kamis (31/20/2024), purchasing managers index (PMI) manufaktur China naik menjadi 50,1 pada Oktober dari 49,8 pada bulan September. Catatan tersebut tepat di atas angka 50 yang memisahkan ekspansi dari kontraksi dan mengalahkan perkiraan median sebesar 49,9 dalam jajak pendapat Reuters.

Tanda yang lebih menggembirakan adalah PMI non-manufaktur, yang meliputi konstruksi dan jasa, naik menjadi 50,2 pada bulan ini, setelah turun menjadi 50,0 pada September 2024.

Para pengambil kebijakan yakin bahwa stimulus keuangan lebih lanjut yang diumumkan pada akhir September 2024 akan menstabilkan perekonomian China senilai US$19 triliun dan mengembalikan pinjaman dan investasi, karena penurunan tajam pasar properti dan lemahnya kepercayaan konsumen terus menghalangi investor.

Suasana di sektor manufaktur telah tertekan selama berbulan-bulan karena jatuhnya harga produsen dan berkurangnya pesanan. Selain itu, ekspor China, yang merupakan satu-satunya titik terang, melemah pada bulan lalu dan perekonomian tumbuh pada laju paling lambat sejak awal tahun 2023 pada kuartal ketiga.

Namun demikian, para pejabat secara terbuka optimis bahwa tahap dukungan kebijakan terbaru ini akan segera mulai terasa.

Ekonom China sebelumnya telah menunjukkan bagaimana survei berbasis sentimen sering kali memberikan gambaran yang lebih suram dibandingkan indikator data nyata. Dalam jajak pendapat tersebut, satu dari tiga responden memperkirakan aktivitas pabrik kembali mengalami ekspansi pada bulan ini.

Di sisi lain, pada pekan lalu, laba industri China mencatat penurunan bulanan paling tajam pada bulan September. Biro Statistik Nasional China mengatakan hal itu disebabkan oleh faktor-faktor seperti permintaan yang tidak mencukupi.

Indikator-indikator lain baru-baru ini menunjukkan peningkatan tekanan deflasi dan lemahnya permintaan pinjaman, yang semakin meningkatkan tanda bahaya terhadap pemulihan ekonomi dan memperkuat alasan untuk lebih banyak stimulus guna mendorong pertumbuhan.

Adapun, China dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk menyetujui penerbitan utang tambahan senilai lebih dari 10 triliun yuan atau US$1,40 triliun pada minggu depan untuk beberapa tahun ke depan.