Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan usulan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa melalui dorongan kinerja ekspor, salah satunya bebas bea impor.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan Indonesia harus mencari peluang positif di tengah tekanan neraca perdagangan yang mengalami tren penyusutan. Dia pun menilai pentingnya intervensi pemerintah untuk menggairahkan pengusaha.

"Semestinya yang namanya bea impor itu nol kalau memang mau diekspor, kenapa? Supaya kita kompetitif dan juga harus gampang masuknya karena ini rencana untuk diekspor," kata Arsjad di Menara Kadin, Senin (15/7/2024).

Relaksasi bea masuk impor untuk industri berorientasi ekspor dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing sehingga lebih kuat. Dengan demikian, barang impor tersebut dapat menjadi alat untuk menjadi nilai tambah bagi produk ekspor.

Di sisi lain, Arsjad juga tengah mendorong optimalisasi pasar non-tradisional. Tak hanya negara-negara Asia, Kadin juga menggenjot hubungan perdagangan dengan Afrika dan Amerika Latin.

"Jadi yang namanya pasar non-traditional itu harus kita lakukan. Karena ternyata kan lebih banyak. Karena ada suatu pergeseran perputaran ekonomi yang berubah sekarang ini. Jadi kita gak perlu berjalan negara-negara yang maju saja," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kemaritiman Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Widaja Kamdani mengatakan kondisi geopolitik dan pasar global yang melemah sangat memengaruhi kinerja perdagangan Indonesia.

"Jadi demand dari pasar global juga menurun, cukup signifikan dan ini jelas mempengaruhi. Oleh karena kami melihat di sini lebih dari aspek, kita tahu kondisinya sedang tidak mudah, dengan pelemahan nilai rupiah dan lain-lain, juga akan berdampak pada daya beli dan lain-lain," ujarnya.

Menurut Shinta, pemerintah dan perusahaan di Indonesia saat ini fokus mengembangkan pasar di Afrika yang potensial untuk industri kendaraan dan potensi kerjasama investasi.

Pasar potensial lainnya yaitu Amerika Selatan melalui berbagai agenda besar seperti G20 di Brazil, APEC di Peru dan INA-LAC Business Forum dengan Amerika Latin yang terus dikembangkan.

"Ini benar-benar pasar Amerika Selatan ini peluangnya besar, tapi karena geografiknya kita jauh mungkin lebih sulit ya untuk banyak kita berdagang. Tapi kita sudah memiliki Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)," tuturnya.

Menurut Shinta, IC-CEPA menjadi patokan selain potensi pasar di negara-negara Amerika Latin yang tergabung dalam blok perdagangan Mercosur seperti Uruguay dan Paraguay.

"Nah ini yang Mercosur ini juga sekarang sedang kita kembangkan dan kelihatannya pemerintah sudah mulai nih mau negosiasi untuk Mercosur dan ini beberapa perjanjian-perjanjian dagang yang akan membantu," pungkasnya.

Perjanjian dagang menjadi salah satu alat untuk diversifikasi pasar ekspor untuk memfasilitasi dari segi tarif dagang yang lebih murah dan fasilitas lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 376.791 ton beras impor asal luar negeri masuk ke Indonesia sepanjang Juni 2024.

Jumlah tersebut turun 15,87% secara bulanan jika dibanding Mei 2024 yang tercatat sebanyak 447.844 ton. Namun, secara tahunan jumlah beras impor meningkat 77,06% dari Juni 2023.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan, nilai impor beras pada Juni 2024 mencapai US$228,45 juta atau turun 17,22% month-to-month (mtm) dibanding Mei 2024. Secara tahunan, nilai impor komoditas ini mengalami peningkatan sebesar 91,71% dari sebelumnya US$119,16 juta.

“Kalau kita lihat karena stok beras di pasar domestik meningkat seiring dengan panen raya di April dan masih berlangsung sampai dengan Mei 2024,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Senin (15/7/2024).

Adapun, secara kumulatif Januari-Juni 2024, BPS mencatat sebanyak 2,64 juta ton beras impor telah masuk ke Indonesia.

Berdasarkan data yang diterima Bisnis, Thailand menjadi negara asal impor beras terbesar. Tercatat pada Juni 2024, Indonesia mendatangkan beras dari Thailand sebanyak 151.933 ton atau turun 1,54% dari bulan sebelumnya sebanyak 154.302 ton.

Secara tahunan, volume impor komoditas beras asal Thailand mengalami penurunan sebesar 9,83% dibanding Juni 2023 yang tercatat sebanyak 168.503 ton. Hingga Juni 2024, BPS mencatat sebanyak 1,07 juta ton beras asal Thailand masuk ke Indonesia.

Posisi kedua ditempati oleh Vietnam. BPS melaporkan, sebanyak 78.868 ton beras telah masuk ke Indonesia pada Juni 2024. Volume tersebut turun 33,76% dibanding bulan sebelumnya sebanyak 119.065 ton pada Mei 2024.

Dibanding tahun lalu, volume impor beras asal Vietnam tercatat meningkat sebesar 142,5% dari sebelumnya 32.520 ton. Secara kumulatif, setidaknya sebanyak 703.609 ton beras asal Vietnam masuk ke Indonesia.

Posisi selanjutnya adalah Pakistan, dengan volume impor beras mencapai 64.253 ton pada Juni 2024. Jumlah tersebut turun sebesar 30,38% dibanding bulan lalu yang mencapai 92.285 ton.

Secara tahunan, impor beras asal Vietnam mengalami peningkatan hingga 685% dari Juni 2023 yang tercatat mencapai 8.178 ton. Secara kumulatif, sebanyak 455.099 ton beras asal Vietnam telah masuk ke Indonesia.

Myanmar dan India masing-masing menempati posisi keempat dan kelima sebagai negara asal impor beras terbesar. BPS melaporkan, impor beras asal Myanmar pada Juni 2024 mencapai 43.772 ton atau naik 161% dibanding Mei 2024 sebanyak 16.750 ton.

Sementara, sebanyak 37.904 ton beras asal India telah masuk ke Indonesia per Juni 2024. Jumlah tersebut turun 11,72% dibanding bulan lalu yang tercatat sebanyak 42.936 ton.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA) angkat bicara terkait strategi pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto menyoroti, salah satu rencana yang akan dilakukan pemerintah, yaitu evaluasi biaya operasi pesawat dari cost per block hour (CBH).

Bayu menuturkan, CBH merupakan salah satu komponen yang menjadi dasar penerapan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) tiket pesawat di Indonesia. Dia menuturkan, perhitungan CBH didasarkan oleh beberapa faktor, yang utama adalah kurs dolar AS dan juga harga bahan bakar pesawat atau avtur.

“Jika ada rencana evaluasi, komponen CBH mana nanti yang akan di-review dan diturunkan,” kata Bayu saat dihubungi, Senin (15/7/2024).

Bayu berharap, ke depannya pemerintah mampu menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga avtur mendekati level pada 2019 lalu, atau saat TBA terakhir ditetapkan. Bayu menuturkan, dengan langkah ini, pemerintah tidak perlu mengkaji ulang penetapan TBA yang baru.

Selain itu, Bayu juga mendukung upaya Luhut untuk pembebasan bea masuk dan pajak impor suku cadang pesawat. Hal ini merupakan salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk menurunkan CBH dan harga tiket pesawat.

Dia menambahkan, pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan PPN, PPh, serta iuran terkait lainnya pada komponen harga avtur.

“Moratorium tarif jasa bandara juga bisa jadi opsi penurunan CBH dan harga tiket pesawat yang efektif menurut kami,” jelas Bayu.

Sebelumnya, Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat.

Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan petani sawit mendesak agar pemerintah mengkaji kembali wacana penggabungan tata kelola kakao dan kelapa ke dalam Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung mengatakan, wacana penggunaan dana BPDPKS untuk pengembangan kakao dan kelapa dianggap tidak tepat. Musababnya, para petani sawit, hingga saat ini pun masih minim merasakan dana dari pungutan ekspor sawit.

Mereka juga menagih janji pemerintah untuk menaikkan alokasi dana perejamaan sawit rakyat (PSR) yang disebut belum terealisasi hingga saat ini. Adapun, pemerintah sebelumnya berjanji menaikkan dana untuk PSR dari sebelumnya Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare.

"Dana PSR yang bilangnya mau dinaikkan jadi Rp60 juta sudah setahun enggak jadi-jadi. Urusan sawit aja belum beres kenapa sudah dicekoki urusan kakao dan kelapa," ujar Gulat saat dihubungi, dikutip Senin (15/7/2024).

Gulat menilai, baiknya pemerintah membentuk badan layanan umum (BLU) tersendiri untuk mengelola kakao dan kelapa. BPDPKS didesak agar fokus mengurusi tata kelola sawit, khususnya kebun sawit rakyat.

Bahkan, menurut Gulat, para petani sawit akan merasa keberatan jika nantinya dana BPDPKS yang selama ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit justru digunakan juga untuk keperluan kakao dan kelapa. Pasalnya, adanya pungutan ekspor minyak sawit selama ini telah menekan harga tandan buah segar (TBS) petani sekitar Rp285 per kilogram.

"Itu uang keringat petani sawit. Jadi bagaimana mungkin bisa digunakan untuk dana kakao dan kelapa," ucapnya.

Perubahan regulasi secara terperinci diperlukan apabila pemerintah mendesak menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa. Gulat menyebut, perubahan menyeluruh harus dilakukan terhadap regulasi yang menyangkut fungsi dan tugas BPDPKS.

"Tentu petani sawit harus mengatakan agar itu dipertimbangkan kembali karena itu akan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (11/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah tugas BPDPKS untuk mengurusi kakao dan kelapa.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas.

Ketua Umum Partai PAN itu menjelaskan bahwa alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi. Presiden Jokowi menilai membangun badan baru untuk kakao dan kelapa akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa penambahan divisi atau deputi di BPDPKS ini akan dilakukan secepatanya setelah keputusan ini disetujui oleh Presiden Ke-7 RI tersebut. Tak hanya itu, Zulhas membeberkan bahwa pihaknya mengusulkan agar tidak ada pembebanan iuran kepada pengusaha atau eksportir kelapa dan coklat.

"Nah itu tadi saya usul tidak ditambah lagi. Iya kan ada iuran apa [di BPDPKS] saya lupa tadi, tapi tidak ditambah lagi," ungkap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merespons isu viral di media sosial terkait rombongan penumpang emak-emak yang bersuara keras saat menggunakan KA (241) Sri Tanjung relasi Ketapang - Lempuyangan pada 12 Juli 2024, tepatnya di kereta ekonomi 6.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, insiden tersebut tepatnya terjadi pada kereta ekonomi 6 KA Sri Tanjung. Anne memaparkan, kondektur dan Polsuska yang bertugas saat insiden telah bertindak dengan memanggil koordinator rombongan dan memberikan penjelasan serta arahan agar tidak membuat kegaduhan di dalam kereta.

Anne menyebut, setelah penjelasan tersebut, situasi di kereta kembali kondusif. KAI mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama penumpang agar perjalanan kereta api tetap aman dan nyaman.

“Pelanggan dilarang bersuara keras di dalam kereta api, baik saat berbicara langsung maupun melalui telepon. Selain itu suara-suara keras dari alat eletronik seperti saat mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain juga tidak diperkenankan,” jelas Anne dalam keterangan resminys, Senin (15/7/2024).

Anne juga berpesan kepada seluruh pelanggan kereta api untuk selalu mematuhi aturan, menjaga ketertiban, serta menjaga fasilitas kereta api dan stasiun karena layanan kereta api merupakan fasilitas umum.

KAI mempersilakan penumpang yang mengalami ketidaknyamanan selama perjalan untuk menghubungi petugas Kondektur yang bertugas agar segera ditindaklanjuti. Nomor handphone petugas Kondektur tertera di setiap kabin kereta.

Penumpang juga dapat menyampaikan keluhan-keluhannya dengan menginfokan kode booking melalui pesan langsung (Direct Message) kepada Contact Center KAI di media sosial KAI, email [email protected], WhatsApp 08111-2111-121, atau telepon di 121.

“Kami berharap semua pelanggan mematuhi aturan saat menggunakan layanan kereta api, sehingga perjalanan tetap nyaman dan menyenangkan,” tutup Anne.

Adapun, dalam unggahan video pada akun Tik-Tok @e**** yang diakses pada Senin (15/7/2024) terlihat sejumlah penumpang emak-emak di kereta ekonomi yang bersuara keras. Para penumpang tersebut terdengar bernyanyi secara lantang di dalam kereta sehingga mengganggu penumpang lain.

Pada unggahan video lain pada akun yang sama, rombongan emak-emak tersebut terlihat bernyanyi sambil berdiri di lorong kereta. Hal tersebut pun turut mengganggu penumpang lain yang hendak berjalan di kereta tersebut.

"Mohon ditegaskan lagi walaupun kereta ekonomi," demikian caption pada unggahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Neraca perdagangan Indonesia terus mempertahankan tren surplus, hingga 51 bulan berturut-turut. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa surplus perdagangan Juli 2024 senilai US$0,47 miliar.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa dengan realisasi itu, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus dalam 51 bulan sejak Mei 2020.

"Pada Juli 2024 neraca perdagangan barang tercatat surplus US$0,47 miliar atau turun sebesar US$1,92 miliar secara bulanan. Surplus Juli 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya ataupun dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (15/8/2024).

Amalia melanjutkan surplus neraca perdagangan pada Juli 2024 ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$2,16 miliar.

Komoditas yang menyumbang surplus adalah bijih logam terak dan abu (HS 26) yang naik 51,11%, serta mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) yang naik 14,89%.

"Secara tahunan semua sektor mengalami peningkatan, terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor industri pengolahan sebesar 4,56% yang memberikan andil peningkatan sebesar 3,46%," ujar Amalia.

Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari—Juli 2024, ekspor tercatat senilai US$147,03 miliar lalu impor senilai US$131,38 miliar, sehingga surplus neraca dagang barang Indonesia periode Januari—Juli 2024 mencapai US$15,92 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa surplus neraca perdagangan pada Juli 2024 senilai US$470 juta. Surplus neraca dagang itu turun dari posisi bulan lalu maupun tahun sebelumnya.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjabarkan bahwa pada Juli 2024 nilai ekspor mencapai US$22,21 miliar. Posisinya naik 6,55% dibandingkan dengan Juni 2024.

Adapun, impor pada Juli 2024 tercatat senilai US$21,74 miliar atau naik 17,82% dari Juni 2024. Laju kenaikan impor yang lebih pesat membuat neraca dagang Juli 2024 menipis.

"Pada Juli 2024 neraca perdagangan barang tercatat surplus US$0,47 miliar atau turun sebesar US$1,92 miliar secara bulanan. Surplus Juli 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya ataupun dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya," ujar Amalia dalam konferensi pers pada Kamis (15/8/2024).

Secara rinci, ekspor komoditas migas pada Juli 2024 tercatat senilai US$1,42 miliar, naik 15,57% secara bulanan. Sementara itu, ekspor komoditas nonmigas mencapai US$20,79 miliar atau naik 5,98% secara bulanan.

Komoditas nonmigas yaitu bijih logam terak dan abu (HS26) mencatatkan kenaikan nilai ekspor US$691,18 juta. Adapun dari segi nilai, kenaikan ekspor terjadi pada komoditas bijih tembaga dan konsentratnya.

Di tengah kenaikan itu, komoditas ekspor unggulan seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara mengalami penurunan ke sejumlah negara tujuan ekspor utama.

"Jadi, ekspor CPO dan turunannya memang mengalami penurunan cukup signifikan, terutama ke India secara month-to-month [MtM] itu turun 59,31% dan secara year-on-year [YoY] turun 67,50%. Ke Tiongkok juga turun secara MtM -49,56% dan secara YoY turun 30,04%," ujar Amalia.

Sementara itu, impor per Juli 2024 mengalami kenaikan. Impor migas tercatat senilai US$21,74 miliar atau naik 8,78% secara bulanan, sementara impor nonmigas senilai US$18,18 miliar naik 19,76% secara bulanan.

Secara tahunan, nilai impor Juli 2024 mengalami peningkatan 11,07%.

"Kenaikan nilai impor migas didorong oleh peningtakant volume dan peningkatan rata-rata harga agregat. Sementara itu, peningkatan nilai impor nonmigas lebih didorong oleh kenaikan volume," ujar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa komoditas cabai rawit dan emas perhiasan menjadi penyumbang utama inflasi pada Juli 2024.

Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan bahwa komoditas cabai rawit mengalami inflasi sebesar 14,28% secara bulanan (month-to-month/mtm) dengan andil terhadap inflasi keseluruhan sebesar 0,04%.

“Cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi dengan tingkat inflasi 14,28%,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Kamis (1/8/2024).

Selain cabai rawit, emas perhiasan turut menjadi penyumbang utama inflasi pada Juli 2024. BPS mencatat, inflasi emas perhiasan mencapai 1,21% mtm.

Meski persentasenya lebih kecil dibanding cabai rawit, Amalia menyebut bahwa komoditas ini tetap memberikan dampak terhadap inflasi keseluruhan dengan andil inflasi sebesar 0,01%.

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa emas perhiasan telah mengalami inflasi selama 11 bulan berturut-turut hingga Juli 2024. Menurutnya, hal ini terjadi lantaran dipengaruhi oleh meningkatnya harga emas di pasar global.

“Tingkat inflasi keduanya [cabai rawit dan emas perhiasan] pada Juli 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi pada Juni 2024,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,13% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Juli 2024. Nilai tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 2,51% yoy.

Secara bulanan, Amalia mengungkapkan bahwa Indonesia kembali mencatatkan deflasi sebesar 0,18%. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,28%.

Sementara itu, terdapat komoditas dengan andil inflasi antara lain cabai rawit dan beras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga komoditas dan kondisi perekonomian negara mitra dagang yang memengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan, secara umum perubahan harga komoditas di pasar internasional bervariasi pada Juni 2024.

“Penurunan harga bulanan terjadi pada komoditas logam mineral dan logam mulia, terutama emas dan platinum,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (15/7/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, harga komoditas logam dan mineral secara bulanan turun sebesar 5,16% dibanding bulan sebelumnya, sedangkan secara tahunan meningkat sebesar 9,29%.

Komoditas logam mulia juga turut mengalami penurunan harga. Tercatat, komoditas ini turun sebesar 0,80% pada Juni 2024, dibanding bulan sebelumnya. Sementara, secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 20,48%.

“Sementara, harga energi naik didorong oleh peningkatan gas alam,” ungkap Amalia.

Masih dalam paparannya, dilaporkan bahwa harga komoditas energi di pasar global secara bulanan meningkat sebesar 1,12% dan secara tahunan naik sebesar 9,03%.

Selain energi, harga komoditas pertanian juga turut terkerek pada Juni 2024. BPS mencatat, harga komoditas ini mengalami peningkatan 0,08% secara bulanan, dan secara tahunan meningkat 5,24%.

Sementara itu dari sisi permintaan, Amalia menyebut bahwa pada Juni 2024, PMI Manufaktur negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, India, dan China masih berada di zona ekspansif.

“[PMI Manufaktur mitra dagang di Juni 2024] Lebih tinggi dibanding Mei 2024,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Indonesia secara resmi telah melakukan ekspor listrik ke Papua Nugini (PNG).

Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan bahwa energi listrik merupakan daya yang diekspor melalui pembangunan jaringan listrik di perbatasan Skouw, Papua dan Desa Wutung di Papua Nugini.

Hal ini dia sampaikan saat menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024).

“Terkait pembangunan jaringan listrik oleh PLN di perbatasan Skouw dan Wutung dapat saya sampaikan bahwa kerja sama ini dimulai hari ini dan listrik sudah menyala di Wutung pada hari ini,” ujarnya melalui sambutannya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan PNG dan negara Pasifik lainnya melalui berbagai program hibah telah dilakukan.

Dia memerinci program-program yang masih terus berjalan seperti renovasi rumah sakit di Port Moresby, pembangunan fasilitas publik di West Sepik, Papua Nugini.

Tak hanya itu, Jokowi juga membahas mengenai kerja sama kawasan Pasifik, PNG sebagai tetangga dekat dan mitra strategis Indonesia, pemerintah mengapresiasi dan terus mengharapkan dukungan dari pemerintahan James Marape agar dapat meningkatkan kerja sama dengan Pasifik termasuk Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

“Indonesia mengapresiasi dan terus mengharapkan dukungan PNG dalam meningkatkan kerja sama dengan Pasifik, termasuk MSG dan PIF,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan kinerja perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) terus mencatatkan keuntungan dengan surplus yang meningkat, sementara perdagangan dengan China melanjutkan tren defisit.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan per Juni 2024, Indonesia mengalami surplus dengan tiga mitra dagang utama, yakni India, Amerika Serikat, dan Filipina.

"Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan tiga terbesar, dengan India US$1,47 miliar, Amerika Serikat US$1,22 miliar, dan Filipina US$0,69 miliar,” ungkapnya dalam Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (15/7/2024).

Surplus terbesar yang dialami dengan India karena didorong oleh beberapa komoditas, antara lain Lemak dan Minyak Hewani/Nabati (HS 15) utamanya komoditas minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Kemudian surplus juga disumbang dari Bahan Bakar Mineral dengan kode (HS 27) dan Besi Baja dengan kode (HS 72).

Meski AS tidak menempati posisi pertama penyumbang surplus tertinggi, kinerja surplus Indonesia dengan AS tercatat mengalami tren peningkatan baik dari bulan lalu maupun dari periode yang sama bulan lalu.

Tercatat surplus neraca perdagangan barang Indonesia dengan AS pada Mei 2024 berada di angka US$1,2 miliar, sementara pada Juni tahun lalu senilai US$1,19 miliar.

Di sisi lain, Indonesia juga mencatatkan defisit yang besar dari mitra dagang utama, yaitu China senilai US$693,4 juta pada Juni 2024. Defisit ini tercatat lebih rendah dari defisit yang terjadi pada Mei 2024, senilai US$1,32 miliar.

Utamanya, defisit terdalam dengan China akibat komoditas mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84), mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85), serta plastik dan barang dari plastik (HS 39).

Selain China, Amalia mengungkapkan Indonesia juga mencatatkan defisit neraca dagang dengan Australia senilai US$331 juta dan Thailand senilai US$328 juta.

Secara umum, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Juni 2024 senilai US$2,39 miliar.

Surplus ini utamanya ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$4,43 miliar. Kemudian, komoditas yang juga menyumbang surplus adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani nabati (HS 15), besi baja (HS 72), dan beberapa komoditas lainnya.

Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari-Juni 2024, surplus neraca dagang barang Indonesia mencapai US$15,45 miliar atau turun US$4,46 miliar dari periode yang sama pada tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja ekspor komoditas nonmigas unggulan Indonesia seperti batu bara, besi dan baja, serta minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Juni 2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan, nilai ekspor komoditas CPO dan turunannya mengalami peningkatan secara bulanan, tapi turun secara tahunan.

“Nilai ekspor CPO dan turunannya meningkat 100,70% secara bulanan dan turun 5,92% secara tahunan,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (15/7/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, nilai komoditas CPO dan turunannya pada Juni 2024 mencapai US$2,18 miliar atau meningkat 100,70% dibanding Mei 2024 yang tercatat US$1,08 miliar.

Secara tahunan, nilai komoditas ini mengalami penurunan sebesar 5,92%. Tercatat di Juni 2023, nilai CPO dan turunannya berada di level US$2,18 miliar.

Sementara itu, nilai komoditas batu bara dan besi dan baja alami penurunan, baik secara bulanan maupun tahunan.

Amalia mengungkapkan, nilai ekspor batu bara pada Juni 2024 mencapai US$2,49 miliar atau mengalami penurunan sebesar 0,36% (month-to-month/mtm) dari bulan sebelumnya US$2,50 miliar. Secara tahunan, nilai komoditas ini turun sebesar 6,68% dari US$2,67 miliar pada Juni 2023.

“Nilai ekspor besi dan baja turun 4,32% secara bulanan dan turun 3,48% secara tahunan,” ujarnya.

Secara terperinci, nilai ekspor komoditas ini mencapai US$2,10 miliar pada Juni 2024. Dibanding bulan sebelumnya, nilai ekspor komoditas besi dan baja turun sebesar 4,32%. Tercatat di Mei 2024, nilai ekspor komoditas ini mencapai US$2,20 miliar.

Secara tahunan, nilai ekspor komoditas besi dan baja turut mengalami penurunan. Di Juni 2024, nilai ekspor komoditas ini mengalami penurunan sebesar 3,48% dibanding Juni 2023 yang mencapai US$2,18 miliar.