Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengajukan permohonan dana penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3 triliun pada tahun anggaran 2025 untuk program listrik pedesaan atau lisdes.

Permohonan itu disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

“Kami mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes senilai Rp3 triliun untuk 2025, untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100% di 2027,” kata Darmawan.

PLN menargetkan alokasi PMN itu bakal menyasar kepada 85.017 pelanggan yang tersebar di 1.092 desa, 548 kecamatan dari 192 kabupaten di seluruh Indonesia.

Adapun, rencana kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun mencapai 19.877 kilowatt peak (kWp).

Selain itu, infrastruktur jaringan yang bakal dibangun di antaranya jaringan tengangan menengah 2.388 kms, jaringan tegangan rendah 1.692 kms, dan gardu distribusi mencapai 54.930 kVA.

“Ada perubahan besar tata kelola listrik desa di PLN, dari text based membaca dokumen sampai 4.000 lembar dan kita tidak tahu lokasinya di mana kita ubah menjadi spatial digital,” kata Darmawan.

Untuk diketahui, target rasio desa berlistrik 100% itu awalnya ditarget pada tahun ini. Hanya saja, target itu mundur 3 tahun lantaran PLN tidak mendapat PMN pada tahun anggaran 2023 dan 2024.

Saat itu, PLN menggunakan anggaran internal perusahaan mencapai Rp4,75 triliun untuk program 2023 dan sekitar Rp1,47 triliun untuk program 2024.

Selanjutnya, PLN memproyeksikan kebutuhan PMN untuk tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp7 triliun. Sementara itu, kebutuhan PMN untuk mengejar target rasio elektrifikasi 100% pada 2027 mencapai Rp5,86 triliun.

“Untuk program lisdes 2023 kita alokasikan Rp4,75 triliun, ini anggaran internal PLN meliputi hampir 2.000 desa dan 211.047 pelanggan,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan PMN untuk perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025. Mayoritas dana ini akan digunakan untuk menjalankan penugasan dari pemerintah.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Berdasarkan kategorinya, mayoritas PMN akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya sebesar 4%.

“Nah, ini yang masih kami dorong, apalagi kalau kita lihat catatannya memang 69% dari usulan PMN tersebut adalah penugasan pemerintah yaitu sebesar Rp30,4 triliun,” ujar Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (7/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro telah mulai menawarkan fase-fase lanjutan LRT Jakarta kepada para calon investor. Fase-fase dengan jalur yang terintegrasi dengan moda transportasi lain menjadi prioritas perusahaan untuk dipasarkan kepada para pemilik modal.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin telah mulai menawarkan sejumlah tahap lanjutan untuk LRT Jakarta. Beberapa tahap yang telah dipasarkan kepada investor adalah Fase 1D dengan trase Dukuh Atas-Pesing, fase 2A Kelapa Gading-JIS, serta fase 2B Velodrome-Klender.

Iwan menyebut, pertimbangan perusahaan untuk menawarkan fase-fase tersebut adalah untuk meningkatkan Integrasi antarmoda. Dia menjelaskan, proyek-proyek LRT fase 1D, 2A, serta 2B sudah memiliki fasilitas atau moda transportasi lain yang siap diintegrasikan dengan LRT Jakarta.

"Masterplan transportasi itu nyawa utamanya adalah integrasi, jadi fase-fase itu dulu yang menjadi utama. Tujuannya agar nanti bisa terintegrasi dengan moda-moda lain," jelas Iwan di Jakarta pada Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan, melalui jalur-jalur pada fase tersebut, mobilitas masyarakat nantinya akan semakin tinggi karena proses integrasi yang semakin optimal. Iwan menuturkan, jalur-jalur LRT Jakarta itu nantinya akan menghubungkan masyarakat ke moda transportasi lain, mulai dari MRT, LRT Jabodebek, TransJakarta, hingga Kereta Cepat WHOOSH.

Adapun, mengutip informasi dari laman resmi Jakarta Investment Centre (JIC) Jakpro tercatat telah menawarkan tiga fase lanjutan LRT Jakarta dengan total biaya sekitar Rp24 triliun.

Secara terperinci, fase 1D LRT Jakarta dengan jalur Dukuh Atas-Pesing rencananya akan memiliki jalur sepanjang 11,8 kilometer dengan 13 stasiun. Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp13,4 triliun.

Selanjutnya, Fase 2A LRT Jakarta rencananya akan menghubungkan daerah Kelapa Gading ke Jakarta International Stadium (JIS). Proyek ini direncanakan memiliki jalur sepanjang 8,2 kilometer dengan 6 stasiun. Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp7 triliun.

Kemudian, LRT Jakarta Fase 2B merupakan perpanjangan rute dari jalur eksisting yang akan menghubungkan Velodrome ke Klender. Proyek ini direncanakan memiliki jalur sepanjang 4,5 kilometer dengan 4 stasiun dan akan membutuhkan biaya sekitar Rp3,65 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap hingga kini belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai usulan tambahan untuk kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triono Junoasmono (Yongki), menjelaskan hingga kini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.

“Ini sedang dibahas sama mereka [Kementerian Keuangan], kita belum bisa [statement] karena itu domainnya di Kemenkeu ya, intinya sudah kita ajukan,” jelasnya saat ditemui di Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Pada saat yang sama, Yongki juga belum dapat memastikan apakah usulan tersebut pasti akan mendapat kucuran biaya tambahan pada tahun ini atau tidak. Mengingat, domain itu disebut merupakan ranah Kementerian Keuangan.

“Nah itu [apakah usulan dapat diterima] kembali lagi, domain itu kan di Kemenkeu. Saya belum cek, kita hanya mengusulkan saja nanti keputusan ada di mereka,” tambahnya.

Adapun sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan, usulan tambahan kuota FLPP tersebut memiliki urgensi tinggi untuk terus menunjang pembangunan program rumah subsidi pada tahun ini.

Pasalnya, kuota FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit dikhawatirkan tak akan mencukupi kebutuhan program tahun ini. Di mana, rata-rata serapan FLPP mencapai 22.000 unit per tahun.

Dengan demikian, apabila kuota FLPP tak dilakukan penambahan maka posisinya diperkirakan akan habis pada September 2024.

“Kalau bagi pengusaha [dampak bila FLPP tak ditambah] bisa memperkecil pendapatan. Maka itu akan menimbulkan ya PHK ketika pengusaha ini harus berhenti [membangun perumahan] dan tidak pasti serta tidak terakomodasi oleh pembiayaan FLPP,” kata Joko, Rabu (19/6/2024).

Di samping itu, Joko juga menyoroti kemungkinan para pengusaha atau pengembang bakal tersandung kredit macet atau non-performing loan (NPL) bank. Pasalnya, salah satu modal para pengembang saat ini adalah pinjaman perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro optimistis dapat merampungkan konstruksi LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai sesuai target pada kuartal III/2026.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin, menjelaskan saat ini proses pembangunan LRT Jakarta jalur Velodrome-Manggarai berjalan sesuai jadwal. Pihak Jakpro sejauh ini juga berhasil memenuhi milestone-milestone konstruksi proyek tersebut.

Seiring dengan hal tersebut, pihaknya pun optimistis proses konstruksi dapat sesuai dengan tenggat waktu pada kuartal III/2026. Iwan menuturkan, pembangunan LRT Jakarta Fase 1B harus dirampungkan tepat waktu karena termasuk dalam proyek strategis daerah.

"Sejauh ini on schedule dan insyaallah selesai tepat waktu. Itu harus [selesai tepat waktu] karena ini proyek strategis daerah, tidak ada alasan," jelas Iwan di Jakarta pada Rabu (10/7/2024).

Iwan menambahkan, tantangan dalam pembangunan LRT fase ini adalah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi konstruksi.

Dia menuturkan, hal tersebut karena trase LRT Velodrome-Manggarai dibangun pada kawasan yang padat penduduk dan dengan arus lalu lintas kendaraan cukup tinggi, yakni di sekitar Velodrome, Jalan Pemuda, dan Rawamangun. Selain itu, lokasi pembangunan juga bersinggungan dengan sejumlah fasilitas umum seperti layanan bus TransJakarta.

"Kalau kita berkegiatan di fasilitas umum kan harus mengutamakan kenyamanan masyarakat yang terdampak. Itu yang kita utamakan dan sejauh ini semua progresnya baik," ujar Iwan.

Sebagai informasi, jalur LRT Jakarta Fase 1B akan dibangun sepanjang 6,4 km dengan 5 stasiun, yakni Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan berakhir di Stasiun Manggarai.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, LRT Jakarta fase 1B akan menelan dana sebesar Rp5,5 triliun. Dia menuturkan, dana konstruksi tersebut seluruhnya akan menggunakan APBD DKI Jakarta.

Dia menjelaskan, jika digabung dengan jalur LRT fase 1A, maka total jalur LRT Jakarta akan membentang sepanjang 12,2 km dengan 11 stasiun. Heru mengatakan, masyarakat nantinya dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu kurang dari setengah jam.

"Total jalur LRT Jakarta fase 1A dan 1B adalah 12,2 kilometer dan dapat ditempuh selama 26 menit," kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta menyebut bahwa okupansi atau tingkat hunian hotel di provinsi Daerah Khusus Jakarta berisiko turun hingga 50% jika pemerintahan resmi dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono memperkirakan, tingkat okupansi hotel berpotensi turun sebesar 50% dibandingkan kondisi normal. Pasalnya, semua kegiatan bisnis dan pemerintahan akan berpindah ke IKN.

“Kalau sampai betul-betul pindah semuanya, pemerintahan pindah segala macam pindah itu bisa sampai 50% [dibandingkan kondisi normal],” kata Sutrisno, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, Sutrisno menyebut bahwa tingkat okupansi hotel di wilayah Jakarta belum mengalami perubahan signifikan mengingat hingga saat ini belum ada tanda-tanda perpindahan pemerintahan ke IKN.

Namun, pihaknya sudah mulai mempersiapkan diri jika nantinya ibukota resmi dipindahkan ke IKN. Sutrisno mengatakan, masing-masing hotel telah memiliki cara untuk dapat mempertahankan bisnisnya di Jakarta.

Misalnya, kata dia, dengan mempertahankan loyalitas konsumen di bidang pemasaran. Sutrisno menuturkan, pemasaran hotel diarahkan untuk lebih proaktif menjemput bola dan menyongsong berbagai macam kantong-kantong konsumen.

Selain itu, memperbaiki manajemen internal agar hotel lebih menarik dengan pelayanan yang lebih bagus dan harga yang bersaing.

“Jadi masing-masing anggota punya cara yang berbeda-beda satu sama lain untuk bisa tetap eksis,” ujarnya.

Di sisi lain, PHRI Jakarta juga telah melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi Jakarta. Hal ini dilakukan agar industri perhotelan juga dapat mengetahui bagaimana pemprov mendefinisikan Jakarta usai tak lagi menyandang status sebagai ibukota.

Menurutnya, status Jakarta harus dirumuskan sebaik-baiknya. Pasalnya, hal ini juga akan berpengaruh terhadap industri perhotelan di wilayah tersebut.

Dia mencontohkan, jika nantinya Jakarta akan menjadi kota industri maka masa depan bisnis perhotelan akan tergantung dari kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan di wilayah ini.

“Kegiatannya perdagangan, ya orang datang kesini karena berdagang, karena harus berdagang, maka dia nginap di hotel,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, pemerintah saat ini berencana menjadikan Jakarta sebagai kota global. Jika benar demikian, kata dia, pemerintah harus menjadikan kawasan ini sebagai tempat headquarter atau kantor pusat dari perusahaan-perusahaan global.

Dia menilai, akan sulit menjadikan Jakarta sebagai kota global jika tidak ada kegiatan yang bersifat global.

“Tetapi kalau di Jakarta tidak ada kegiatan yang sifatnya global, maka sulit juga menjadikan Jakarta sebagai kota global,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero) mengajukan kebutuhan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,21 triliun sebagai modal untuk membangun fasilitas produksi baru.

Penambahan fasilitas baru tersebut akan menambah produksi 1 miliar dosis vaksin. Adapun, saat ini Biofarma memiliki kapasitas produksi sebanyak 3,5 miliar dosis vaksin per tahun yang terdiri dari bahan baku dan produk jadi, mencakup 16 produk vaksin.

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya mengatakan ada banyak mesin-mesin produksi eksisting saat ini yang berumur lebih dari 20 tahun dan perlu untuk diremajakan, sekaligus mengembangkan produk baru.

"Tahun 2023, hasil dari WHO terdapat temuan terkait dengan legacy facility. Artian, ini warning buat kami untuk segera melakukan improvisasi dan peremajaan terhadap sarana dan prasarana produksi," kata Shadiq saat RDP di Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Shadiq menuturkan, pendanaan PMN cukup penting untuk memperkuat industri strategis dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional melalui program imunisasi dan pemenuhanan suplai vaksin global.

Terlebih, kondisi fasilitas produksi yang relatif tua dan perlu upaya peremajaan guna memenuhi standar dari Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta standar WHO.

"Dari PMN ini kami akan membangun sarana produksi berupa bangunaan, alat mesin, sebesar Rp2,21 triliun dgn yg akan memproduksi beberapa jenis vaksin dgn output sekitar 1 miliar dosis, terdiri dari 700 juta drug substance atau bahan baku dan 300 juta drug product atau finished product," terangnya.

Dengan dana PMN tersebut, Bio Farma juga menargetkan untuk meningkatkan pangsa pasar vaksin dunia. Adapun, saat ini perusahaan plat merah itu baru dapat supply 5% terhadap kebutuhan global.

Sementara itu, produk-produk vaksin dari India melalui Serum Institute of India (SII) yang menguasai pasar hingga 20%, disusul Sanofi asal Prancis sebesar 11%, GSK dari Korea 7%, dan CNBG dari China 5%.

"Sehingga kami masih punya peluang pasar untuk bisa dikembangkan," imbuhnya.

Dia pun membandingkan perusahaan farmasi terbesar dari Amerika Serikat (AS) yaitu Merck Sharp Dohme (MSD) yang mengeluarkan dana Research and Development (R&D) sebesar Rp45-50 triliun.

"Sementara kita hanya 5% dari revenue kita atau kruang elbih Rp250 miliar yang kita keluarkan," terangnya.

Fasilitas produksi baru juga akan mendukung Biofarma dalam mengembangkan produk baru yang telah mampu diproduksi namun belum didukung fasiltias memadai seperti Rotavirus yang masih impor dari India, Typhoid Conjugate, dan Hepatitis B sebagai vaksin dasar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) bakal menindaklanjuti rencana pengetatan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang didorong pemerintah pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Adapun, rencana itu didorong pemerintah di tengah potensi melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir tahun ini.

“Pertamina akan melaksanakan arahan pemerintah dan upaya-upaya yang sudah dan terus dilakukan Pertamina untuk subsidi tepat,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Fadjar mengatakan, Pertamina telah mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dari command center Pertamina. Lewat sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter Solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM penugasan kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung.

“Sejak implementasi exception signal ini pada 1 Agustus 2022 hingga triwulan I/2024, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$281 juta atau sekitar Rp4,4 triliun,” kata Fadjar.

Selain itu, Pertamina terus mendorong digitalisasi pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan total mencapai lebih dari 8.000 unit. Termasuk, kata Fadjar, SPBU yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Hingga saat ini, 82% SPBU telah terkoneksi secara nasional, semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, akan semakin memudahkan untuk monitoring,” kata dia.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memproyeksikan serapan jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite hingga akhir 2024 sesuai dengan kuota yang telah dialokasikan pemerintah awal tahun ini.

Berdasarkan prognosa BPH Migas, serapan Solar bakal mencapai 17,8 juta kiloliter (kl) atau 99,5% dari kuota yang dialokasikan sebesar 17,96 juta kl. Adapun, sepanjang Januari sampai April 2024, realisasi penyaluran Solar telah mencapai 5,4 juta kl atau 30,07%.

Selain itu, BPH Migas memproyeksikan serapan konsumsi Pertalite hingga akhir 2024 berada di level 31,51 juta kl atau 99,71% dari kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta kl. Di sisi lain, realisasi penjualan Pertalite hingga April 2024, telah mencapai 9,9 juta kl atau 31,63%.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mulai melakukan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Benarkah harga Pertalite dan solar subsidi bakal naik?

Ekonom Senior Faisal Basri menilai upaya pembatasan penyaluran BBM bersubsidi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah sudah tidak mampu menahan anggaran subsidi yang berpotensi naik.

Menurutnya, upaya tersebut juga menjadi sinyal bahwa pemerintah akan mulai menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi, yaitu Pertalite dan solar,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Faisal mengatakan pemerintah pun tidak mampu menahan jika anggaran untuk kompensasi energi meningkat, terutama jika harga minyak meningkat ke level US$90 per barel.

“Pemerintah tidak mampu lagi menahan subsidi tidak lagi dinaikkan. Ini naik terus. Misalnya sekarang harga minyak anteng di US$80 per barel, kalau naik lagi ke US$90 per barel artinya subsidinya naik,” jelasnya.

Kepala Badan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi terkait dengan rencana pemerintah yang akan membatasi pembelian BBM bersubsidi.

“Saya belum ter-update,” kata dia.

Pembatasan untuk pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Upaya ini dilakukan pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi agar tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun tengah disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan menjajaki obligasi Orange atau Orange Bonds di Indonesia.

Pemerintah bersama Impact Investment Exchange (IIX) dan Ford Foundation berkolaborasi memperkenalkan obligasi baru untuk mendukung pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho menyampaikan keberadaan obligasi tersebut ditujukan akan fokus kepada pembiayaan proyek yang mengedepankan keberlanjutan dan kesetaraan gender.

Pada dasarnya, kata dia, Indonesia membutuhkan Rp24.000 triliun untuk menutup adanya celah dalam sektor keuangan dalam negeri untuk mengejar target dari SDGs.

“Kami di Bappenas mendukung [Orange Bonds], diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainabledan gender equality,” ujarnya dalam konferensi pers,Rabu (10/7/2024).

Yanuar menjelaskan Orange Bonds, yang mengambil inspirasi dari tujuan kelima SGDs (kesetaraan gender) dengan logo berwarna oranye ini, bukan hanya akan menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif.

Lebih dari itu, juga untuk mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal.

Pihaknya sangat menyarankan bahwa Orange Bonds kedepannya dapat diterapkan ke non-sovereign bonds agar swasta dapat lebih berperan dalam pembiayaan.

“Harapannya dengan melibatkan swasta kita bisa memperluas jangkuan dan dampak dari Orange Bonds dan memastikan sumber daya lebih besar tersedia untuk proyek-proyek yang mempromosikan keberlanjutan dan kesetaraan gender,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Chief Operating Officer IIX Angela Ng menyampaikan bahwa badan-badan pemerintah perlu memainkan peran besar bersama dengan bank-bank swasta sebagai agen penempatan dan juga menerbitkan obligasi mereka sendiri.

Kehadiran Orange Bonds ini pun bukan sebagai pengganti dari Green Bonds, namun berjalan beriringan untuk mencapai tujuan SDGs.

Angela menuturkan, setidaknya melalui Orange Bonds mampu memobilisasi dana sekitar US$10 miliar atau sekitar Rp160 triliun (kurs Rp16.000 per dolar AS).

“Ide utamanya memungkinkan kami memobilisasi dana sebesar U$10 miliar untuk memberikan dampak dan memberdayakan 100 juta perempuan dan minoritas gender pada tahun 2030,” tuturnya.

Meski demikian, baik Yanuar maupun Angela masih belum dapat membeberkan rencana peluncuran Orange Bonds di Indonesia. Saat ini, pihak-pihak tersebut masih dalam masa penjajakan.

“Kami memang aspirasinya 2025, kita harap bisa punya partner dengan private sector jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi. Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total nilai Rp6,27 triliun untuk Tahun Anggaran 2025.

Keempat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum DAMRI. Kebutuhan pengajuan PMN tersebut pun beragam, mulai dari peremajaan armada hingga pengembangan fasilitas produksi.

Daftar BUMN Transportasi Ajukan PMN

1. Pelni

Pelni mengajukan usulan PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk 2025. Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menuturkan, dana tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli dua unit kapal penumpang baru.

Anda mengatakan, pengadaan kapal baru perlu dilakukan mengingat hampir sebagian besar umur armada kapal Pelni berusia di atas usia 30 tahun. Dia menuturkan, jumlah kapal Pelni yg berusia di atas 30 tahun mencapai 12 kapal, atau 46% dari total armada Pelni.

"[PMN 2025] ini kami usulkan untuk pembelian dua unit kapal penumpang baru, yang telah melewati umur teknisnya 30 tahun pada tahun 2024 ini," jelas Anda dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (10/7/2024).

2. DAMRI

Sementara itu, Perum DAMRI mengusulkan mengusulkan PMN Rp1 triliun untuk 2025. Direktur Utama DAMRI, Setia N Milatia Moemin, mengatakan, suntikan modal negara tersebut rencananya akan digunakan untuk peremajaan armada angkutan perintis dan mendatangkan 100 bus listrik.

Setia memperinci, sebanyak Rp490 miliar akan digunakan untuk meremajakan 384 bus diesel angkutan perintis. Selanjutnya, dana sebanyak Rp510 miliar akan dialokasikan untuk penyediaan 100 bus listrik beserta infrastruktur angkutan perkotaan di Transjakarta.

“Usia armada angkutan perintis rata rata lebih dari tujuh tahun dan kualitas bus yang kurang baik karena kondisi medan atau lapangan yang lebih berat,” katanya.

3. PT Kereta Api Indonesia (KAI)

Sementara itu, KAI mengajukan usulan PMN senilai Rp1,8 triliun untuk impor KRL menggantikan kereta yang sudah tua.

Usulan kucuran modal negara kepada KAI rencananya akan digunakan untuk pengadaan sarana rangkaian kereta (trainset) KRL Jabodetabek yang dioperasikan oleh entitas anak KAI, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter.

Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menjelaskan kebutuhan pengadaan sarana KRL perlu dilakukan seiring dengan mulai menuanya sarana kereta eksisting. Dia memaparkan, seluruh sarana KRL yang dimiliki oleh KAI Commuter saat ini rata-rata berusia antara 25-30 tahun.

Hal tersebut karena pengadaan KRL pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan melalui impor barang bukan baru atau bekas.

"Pada waktu kami impor [trainset], rata-rata usianya sudah sekitar 25 tahun hingga 30 tahun. Itu karena impor barang bukan baru," ujar Asdo.

4. PT Industri Kereta Api (Inka)

Selanjutnya, Inka mengajukan usulan suntikan modal negara sebesar Rp976 miliar untuk Tahun Anggaran 2025. Direktur Utama Inka, Eko Purwanto, mengatakan suntikan dana tersebut diperlukan untuk mengembangkan industri perkeretaapian dalam negeri.

Secara terperinci, PMN tersebut akan digunakan untuk pengembangan fasilitas produksi perusahaan di Banyuwangi, pengembangan sistem propulsi, serta fasilitas pengembangan sistem bogie untuk kereta berpenggerak.

Eko mengatakan, kebutuhan kereta berpenggerak di dalam dan luar negeri memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Seiring hal tersebut, pihaknya perlu terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas produksi perusahaan.

Apalagi, saat ini Inka juga akan mematok rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang dipesan oleh PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter.

"Terutama kebutuhan KRL di dalam negeri yang berasal dari PT KAI Group. Kebutuhan produksi yang meningkat ini tidak sebanding dengan kapasitas Inka," jelas Eko.

Bisnis.com, JAKARTA - Malaysia mengumumkan hampir mencapai kesepakatan dengan Singapura untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) lintas batas pertama di Asia Tenggara. Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengungkapkan beberapa isu akhir telah dilakukan dalam pembicaraan bilateral dengan Singapura.

"Kedua pihak seharusnya dapat menandatangani kesepakatan dan meresmikan zona tersebut pada September [2024]," kata Rafizi dalam pengarahan di Kuala Lumpur, Rabu (10/7/2024), seperti dikutip dari Bloomberg.

Kepala Menteri Johor Onn Hafiz Ghazi menambahkan susunan geografis kawasan tersebut hampir rampung. Sebelumnya, Malaysia dan Singapura telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan kawasan ekonomi ini pada Januari 2024. Tujuan utama KEK ini adalah memungkinkan pergerakan barang dan orang yang bebas antara negara bagian Johor yang kaya sumber daya dan Singapura yang terbatas lahan.

Rafizi mengatakan penandatanganan kesepakatan akan dilakukan sebelum pertemuan tahunan para pemimpin yang dijadwalkan pada akhir tahun ini, yang melibatkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Malaysia menyelesaikan proposalnya pada Mei 2024 dan sedang menunggu tanggapan dari Singapura.

Johor dan Singapura sudah berbagi perbatasan darat tersibuk di dunia, dengan ratusan ribu warga Malaysia yang tinggal di Johor bepergian ke Singapura untuk bekerja setiap hari. "Malaysia sedang menyusun insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan di KEK, yang akan diumumkan dalam pidato anggaran," tambah Rafizi.

Pengarahan oleh Rafizi dan Onn Hafiz dilakukan setelah forum investasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi dan Pemerintah Daerah Johor. Eksekutif dari berbagai bisnis seperti elektronik, keuangan, pariwisata, dan sektor lainnya menghadiri pertemuan tersebut. Federasi Bisnis Singapura dijadwalkan mengadakan forum tentang KEK pada Kamis (11/7/2024) yang ditujukan untuk calon investor, dengan Kementerian Perdagangan Singapura juga hadir. Namun, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura belum memberikan komentar.

Johor telah menarik investasi menjelang pembentukan zona ekonomi ini, termasuk investasi pusat data dari Microsoft Corp. dan Nvidia Corp. berkat booming global dalam kecerdasan buatan. ChemOne dari Singapura juga sedang membangun kompleks energi besar di pusat petrokimia Pengerang, yang diusulkan menjadi bagian dari zona tersebut.

Johor diperkirakan akan menjadi penerima manfaat utama dari rencana kereta api cepat antara Kuala Lumpur dan Singapura. Pemerintah Malaysia saat ini mempertimbangkan proposal dari beberapa kelompok swasta untuk proyek tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Amman Mineral Nusa Tenggara terus mengembangkan potensi daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) atau wilayah pertambangan mereka.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau mengatakan, salah satu pengembangan yang perseroan lakukan adalah mengembangkan potensi pariwisata yang berada di wilayah tersebut.

“Setelah berbagai macam studi perikanan, pertanian, dan lain-lain, ternyata yang paling macem itu adalah pariwisata [untuk dikembangkan],” kata Rachmat saat kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (10/7/2024).

Rachmat melihat, setelah dilakukan kajian memang wilayah di Sumbawa Barat memiliki pantai dengan pemandangan yang bagus. Namun, sayangnya potensi pariwisata tersebut tidak didukung dengan adanya fasilitas bandar udara (bandara) di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, untuk membantu promosi potensi pariwisata di Sumbawa Barat, pihak Amman membangun sebuah bandara di dekat area tambangnya di Sumbawa Barat.

“Jadi mengembangkan parawisata berlanjutan di kawasan Sumbawa Barat dan salah satu juga kita sedang membangun bandar udara di sana,” ujarnya.

Lebih lanjut, pembangunan bandara ini masih memiliki beberapa kendala. Sebab, kata Rachmat, untuk membangun bandara umum di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat, seperti faktor demografi, populasi, dan lain-lain.

Namun, dari persyaratan yang harus dipenuhi, bandara yang sedang dibangun oleh Amman belum bisa memenuhi syarat.

“Akhirnya, ya udah kita putuskan, ini kita menjadi bandara khusus. Ini milik kita, bandara khusus,” ujar Rachmat.

Akan tetapi, Rachmat menyampaikan, pihaknya tidak akan berhenti sampai situ untuk menjadikan bandara di Sumbawa Barat ini menjadi bandara yang dipergunakan sebagai bandara umum.

Salah satu cara yang pihak Amman lakukan, kata Rachmat, adalah meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk meminta slot untuk menjadikan bandara di Sumbara Barat menjadi bandara umum.

Selain itu, pascaadanya bandara yang terbuka untuk umum, Rachmat menyebut dirinya berharap akan adanya pembangunan tempat penginapan atau hotel sebagai langkah untuk memancing investor lainnya masuk.

“Tapi kalau ada hotel yang masuk, bangun di situ satu dua, barang-barang ekonominya jadi berkembang,” tutur Rachmat.

Di sisi lain, saat ini, Amman tengah membangun smelter tembaga di area tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat sebagai upaya mendukung pemerintah menciptakan nilai tambah dalam negeri.

Proyek smelter tersebut telah memasuki tahap comissioning. Rencananya, konsentrat tembaga akan mulai masuk ke fasilitas smelter untuk menghasilkan katoda tembaga gelombang pertama pada paruh kedua 2024.

Setelah beroperasi nanti, total kapasitas input fasilitas smelter tembaga dan PMR Amman diperkirakan mencapai 900.000 kiloton per tahun (ktpa) konsentrat dari tambang Batu Hijau dan proyek Elang nantinya.

Produk dari pengolahan ini akan berupa katoda tembaga yang mencapai 222 ktpa dan asam sulfat mencapai 830 ktpa. Sementara itu, fasilitas PMR akan menghasilkan 18 tpa emas batangan, 55 tpa perak batangan, dan 70 tpa selenium.