Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui produksi liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri belum bisa menutupi kebutuhan domestik. Oleh karena itu, RI masih ketergantungan pada impor LPG.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8,8 juta ton pada 2024, sementara produksi LPG hanya mencapai sekitar 2 juta ton.

"Sekarang [konsumsi] sudah 8 juta 2024, sudah 8,8 juta ton, sementara produksi dalam negeri 2 jutaan. Ini kan tantangan karena kan juga harus disubsidi," jelas Laode dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah secara keseluruhan mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 kg mencapai Rp87,4 triliun untuk tahun ini. Angka tersebut lebih besar dibanding anggaran subsidi energi lainnya. Lihat saja, anggaran subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) saja cuma dipatok Rp25,8 triliun.

Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, Laode mengatakan pemerintah ingin mendorong konversi penggunaan LPG 3 kg menjadi jaringan gas (jargas) rumah tangga.

"Kami upayakan masif jargas dikembangkan sehingga bisa menggantikan LPG yang sekarang, cita-citanya kita bisa turunkan impor kita yang sudah membebani," katanya.

Di sisi lain, Kementerian ESDM belakangan memastikan target pembangunan jaringan gas rumah tangga atau jargas sebanyak 2,5 juta sambungan tahun ini bakal meleset.

Otoritas hilir minyak dan gas (migas) mencatat capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir tahun ini.

“Jika ditargetkan tahun 2025 ke 2,5 juta sambungan, maka ini masih menjadi pekerjaan rumah, belum bisa mencapai angka tersebut,” kata pada Juni 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Sejalan dengan hal itu, Arief menyebut bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri. Dia menuturkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan.

Apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, maka pemerintah akan memenuhi cadangan pangan melalui pengadaan dari luar negeri.

“Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” tutur Arief.

Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia akan mengurangi impor daging, susu, hingga kedelai guna menuju cita-cita swasembada pangan pada 2028.

Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah bakal menggenjot swasembada pangan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia belum swasembada daging dan susu.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk swasembada bawang putih, kedelai, serta komoditas pangan lain yang masih impor.

“Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada,” ujar Sudaryono Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Badan untuk membahas upaya Indonesia mencapai swasembada pangan di 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga untuk mencapai swasembada pangan di 2028.

Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.

“Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Lalu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan sejumlah kementerian dan badan.

Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan agar Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

Dia optimistis, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. “Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Minggu (20/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS 5 November mendatang belum tentu akan menjadi nilai tambah bagi perekonomian dan pasar keuangan global.

Chief Investment Officer perusahaan investasi milik negara Singapura, Temasek International, Rohit Sipahimalani menyebut pemerintahan Trump akan memperlambat pertumbuhan global yang pada akhirnya akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS.

“Saya tahu kebijaksanaan dan konsensus konvensional adalah bahwa saat ini kepresidenan Trump lebih baik bagi pasar,” kata Sipahimalani dikutip dari Bloomberg dalam sebuah wawancara di Bloomberg Television, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Sipahimalani juga mengutip harapan untuk pajak yang lebih rendah dan lebih banyak deregulasi. Namun, menurutnya, jika melihat ke tahun 2025, gambarannya tidak begitu jelas.

Investor di seluruh dunia berada dalam kegelisahan menjelang pemilihan presiden AS minggu depan. Kemenangan Trump akan lebih menguntungkan bagi investor yang memegang saham dan Bitcoin dibandingkan lawannya dari Partai Demokrat Kamala Harris, menurut survei terbaru Bloomberg Markets Live Pulse.

Sipahimalani mengatakan, meskipun kemenangan Harris akan bermanfaat bagi negara-negara berkembang, hal sebaliknya mungkin terjadi jika kemenangan Trump. Dia mengatakan, kemenangan Trump mungkin akan berarti dolar lebih kuat dan suku bunga lebih tinggi dibandingkan pada pemerintahan Harris.

“Tarif akan menciptakan ketidakpastian, yang tidak pernah baik untuk investasi dan sebenarnya menurut saya hal ini akan berdampak negatif tidak hanya bagi negara-negara berkembang tetapi juga di seluruh dunia,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal ini akan “berdampak pada pertumbuhan global.”

Temasek adalah salah satu perusahaan investasi milik negara terbesar di dunia dengan nilai portofolio bersih sebesar S$389 miliar atau US$294 miliar. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan ini telah memulai perubahan besar dalam strateginya, dengan mengerahkan lebih banyak modal di AS.

Baru-baru ini, Temasek juga mengumumkan rencana untuk berinvestasi sebesar US$30 miliar selama setengah dekade ke depan. Meski begitu, Sipahimalani memperkirakan pasar akan lebih bergejolak pada tahun 2025 dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Dia mengatakan bahwa pasar terlalu meremehkan risiko ekor atau tail risk, atau peristiwa yang memiliki peluang lebih kecil untuk terjadi namun jika hal tersebut terjadi, dampaknya akan sangat besar.

Menurutnya, perlambatan pertumbuhan global juga akan berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di AS mengingat 25% pendapatan perusahaan-perusahaan S&P 500 berasal dari luar negeri.

Terkait China, Sipahimalani mengulangi komentarnya sebelumnya bahwa cara otoritas China menerapkan stimulus fiskal jauh lebih penting daripada jumlah uang tunai yang akan dibelanjakan.

Sipamihalani menuturkan, apa pun kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, hal tersebut perlu diulang beberapa kali sebelum dapat diterapkan dengan benar, seraya mengutip pertanyaan mengenai kesediaan pejabat untuk mengambil risiko dan masalah struktural lainnya.

“Satu tahun ke depan akan penuh tantangan dan ini akan menjadi pasar perdagangan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan akan menyiapkan anggaran untuk mewujudkan perintah Prabowo Subianto dalam mencetak tiga juta hektare sawah.

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu menyebutkan pada dasarnya Prabowo mencanangkan dalam lima tahun ke depan untuk melakukan swasembada beras.

"[Cetak sawah] satu juta dulu kami akan siapkan anggarannya, kemudian tiga juta," ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Saat ini, Anggito menyampaikan telah ada satu juta hektare sawah yang dikerjakan di Maluku. Bila mana dalam pemerintahan Prabowo berhasil mencatak tiga juta sawah, Anggito meyakini Indonesia akan menjadi penghasil beras terbesar di dunia.

Pasalnya, di tengah krisis global, negara-negara mengutamakan kepentingan domestiknya dan menutup keran impor. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

"Nomor satu swasembada, make sure kita tidak ada impor beras. Make sure kita cukup untuk menghidupi rakyat kita melalui pangan dan produk yang ada," jelasnya.

Selain di Maluku, cetak sawah juga direncanakan di Kalimantan Tengah, yang ide awalnya adalah food estate.

Selain itu, Anggito juga menyebutkan adanya revitalisasi dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mendukung kebutuhan pangan Tanah Air.

"Jadi ini pencetakan sawah termasuk Bulog, sekarang menjadi Bulognas. Sudah direvitalisasikan supaya Bulog punya peran sebagai buffer untuk kebutuhan-kebutuhan pangan kita," tuturnya.

Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan seberapa besar anggaran yang akan disiapkan dari kas negara untuk menambah lahan padi tersebut.

Sementara melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belum tercatat alokasi khusus untuk cetak sawah, namun terdapat porsi untuk membiayai program Quick Win Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa senilai Rp15 triliun.

Adapun dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pangan Pertanian, yang salah satu tujuannya meningkatkan kemampuan produksi pangan, untuk tahun depan dianggarkan senilai Rp675,33 miliar.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis Kementerian Pertanian (Kementan) mampu cetak lahan sawah seluas tiga juta hektare dalam waktu 3—4 tahun ke depan.

Sudaryono menaksir bahwa target tiga juta hektare itu nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga 80 tahun ke depan.

"Kami perkirakan dengan tiga juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan tiga juta itu bisa paling tidak kita save selama 70—80 tahun ke depan," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut hal yang paling mendesak untuk penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex setelah dinyatakan pailit yakni berkaitan dengan kemudahan izin ekspor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pabrik Sritex masih berproduksi untuk memenuhi pesanan dari pasar. Untuk itu, meski dipailitkan, gerbang untuk ekspor produk Sritex perlu dibuka demi menjaga pasar luar negeri.

"Mereka kan tetap produksi, tapi barang tidak bisa keluar dari pabrik, tidak keluar dari kawasan berikat. Itu bagaimana pemerintah bisa memastikan dalam hal ini Bea Cukai bahwa barang-barang yang diproduksi oleh mereka itu bisa keluar, bisa diekspor," kata Agus kepada wartawan, dikutip Selasa (29/10/2024).

Langkah ini juga mesti dilakukan untuk menjaga tenaga kerja di pabrik Sritex agar tidak terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan pernyataan manajemen Sritex, saat ini tenaga kerja di Sritex Group mencapai 50.000 pekerja.

Pemerintah tengah menggodok sejumlah upaya untuk memastikan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu tetap berproduksi dan mempertahankan puluhan ribu karyawan yang ada saat ini.

Hal ini juga ditegaskan oleh Plt Direkut Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Reni Yanita bahwa bahwa Sritex masih menjalankan produksinya sebesar 65%, lebih tinggi dibandingkan pandemi di level 40%.

"Sritex masih berproduksi dan utilisasi nya 65%, jadi ini hal berbeda ketika memang sudah nggak berporduksi, komitmen dari pemiliknya pun mereka tetap akan mempertahankan tenaga kerjanya," tuturnya.

Kendati demikian, Kemenperin tengah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain terkait dengan pembekuan izin ekspor-impor akibat putusan pailit Sritex untuk kembali dibuka agar produk TPT dari pabrik tersebut tetap terserap.

Tak hanya mempermudah ekspor, Sritex yang merupakan perusahaan dalam lingkup kawasan berikat membidik pasar domestik. Pasalnya, permintaan global mengalami perlambatan akibat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.

"Kalau dibilang sih karena kondisinya ekspornya masih begini memang inginnya untuk domestik, kepengin ada instrumen pemerintah untuk menjaga pasar doemstik ini supaya diisi oleh produk lokal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute Essential for Services Reform (IESR) menilai keterbatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakselerasi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, margin usaha yang bisa diinvestasikan juga kecil. Menurutnya, margin usaha yang bisa diinvestasikan itu hanya sebesar US$2 miliar hingga US$3 miliar per tahun.

"Idealnya PT PLN memiliki equity US$5 miliar hingga US$6 miliar per tahun. Selain itu, karena tingkat utang PLN besar, ada keterbatasan menarik pinjaman baru," kata Fabby kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Fabby berpendapat fakta tersebut juga menunjukan bahwa investasi swasta tidak masuk secara optimal di proyek PLN. Padahal di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi swasta seharusnya mencapai 60% hingga 65% dari kebutuhan investasi.

"Ini bisa disebabkan proyek-proyek yang ditawarkan oleh PLN tidak menarik secara finansial bagi swasta dan/atau tidak bankable," ucap Fabby.

Dia pun memberikan lima rekomendasi bagi pemerintah guna meningkatkan pendanaan pembangunan pembangkit EBT. Pertama, memperkuat kemampuan investasi PLN dengan melakukan penyesuaian tarif listrik yang memberikan margin usaha yang wajar bagi PLN.

Kedua, pemerintah juga bisa memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PLN untuk pengembangan energi terbarukan. Ketiga, perbaiki mekanisme lelang pembangkit energi terbarukan di PLN supaya lebih terjadwal dan frekuensi lebih sering.

Keempat, perbaiki tarif listrik energi di Perpres No. 112/2022 dengan mempertimbangkan perkembangan terbaru, yaitu biaya capex pembangkit dan kenaikan suku bunga. Kelima, berikan insentif kepada investor pengembang energi terbarukan.

"Misalnya, insentif fiskal dan pajak, serta menyediakan pendanaan murah [low cost finance] untuk pembangkit energi terbarukan skala kecil, di bawah 10 MW yang dibangun di Indonesia Timur atau daerah terpencil," imbuh Fabby.

Fakta kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit EBT yang belum memadai terungkap berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu mengungkapkan terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Menurut BPK, secara keseluruhan selama 2021 sampai dengan semester I/2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan.

BPK mencatat dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi RUPTL.

"Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal di mana belum ada penyusunan komite pengarah yang mendukung skema pendanaan Energy Transition Mechanism [ETM], serta belum terbentuknya struktur tata kelola Just Energy Transition Partnership [JETP]," demikian bunyi laporan IHPS I-2024 BPK dikutip Senin (28/10/2024).

Berdasarkan hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

Koordinasi itu untuk mendorong penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detil skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan.

"Serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif," imbuh BPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengimbau agar setiap unit pelaksana teknis (UPT) melakukan pendataan murid sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA)/Sederajat untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Menteri (Wamen) KKP Didit Herdiawan mengatakan bahwa pendataan murid dilakukan bekerja sama dengan Badan Pangan Gizi Nasional. Nantinya, jelas dia, UPT KKP bisa melaporkan data tersebut ke kantor pusat untuk diadakan kolaborasi program makan bergizi.

Untuk itu, menurut Didit, perlu diadakan sosialisasi lebih jauh terkait program makan bergizi gratis, yang di dalamnya terdapat asupan protein ikan.

Lebih lanjut, Purnawirawan TNI itu juga meminta adanya peningkatan makan ikan untuk anak SD hingga ibu hamil.

“Segera adakan pendataan untuk seluruh UPT, silakan laksanakan pendataan UTP sekolah SD, SMP, SMA/sederajat dan dilaporkan ke kantor pusat untuk kolaborasi kerja sama sehingga terjadi sinergitas,” kata Didit dalam acara HUT ke-25 KKP bertajuk KKP melalui Ekonomi Biru Siap Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Menu Ikan untuk Indonesia Maju di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (29/10/2024).

Untuk alurnya, Didit menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG akan dilakukan dengan skala prioritas. Dia juga berharap program ini bisa mencerdaskan generasi Indonesia menuju visi Indonesia maju 2045.

“Semoga putra putri cucu-cucu kita mendapatkan kekuatan dan kesehatan, dan menjadi generasi bangsa yang cemerlang dalam rangka Indonesia maju 2045,” harapnya.

Di samping itu, Didit juga mengimbau agar setiap UPT KKP di Indonesia tetap melayani masyarakat secara optimal, termasuk masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan terpencil.

“Arahan saya, tetap melayani masyarakat dengan optimal terutama masyarakat pesisir yang berada di pantai sampai di daerah darat, ini wajib hukumnya untuk dilaksanakan,” ujarnya.

Selain itu, Didit mengimbau agar pelaksanaan simulasi program MBG ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama nelayan.

“Utamakan meningkatkan ekonomi rakyat di daerah yang ada kaitannya dengan nelayan, dan ini wajib hukumnya,” tuturnya.

Pria kelahiran 1961 itu juga menyebut di samping pemerintah membina anak-anak, juga penting mengutamakan budidaya yang berkelanjutan di sekitar pesisir dan daerah terpencil.

“Jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat pesisir dan pulau terpencil,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto tetap dijadwalkan mulai berlangsung pada 2 Januari 2025 mendatang. Nantinya, pasukan TNI akan dilibatkan sebagai mitra operasional.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program itu bakal berjalan dan dibantu oleh semua kementerian/lembaga terkait sebagaimana arahan Presiden.

“Jadi [2 Januari 2025]," ujarnya kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Untuk diketahui, program MBG direncanakan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai dari PAUD hingga SMA negeri maupun swasta. Sasaran lokasinya juga akan mencapai seluruh Indonesia, dengan suplai bahan dipasok secara lokal.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara yang tergabung dalam BRICS, baik anggota penuh maupun negara mitra, telah berinvestasi atau menanamkan modal sebesar US$9,25 miliar atau setara Rp145,65 triliun (kurs Rp15.745 per dolar AS) ke Indonesia selama Januari—September 2024.

Sebagai informasi, BRICS merupakan blok ekonomi negara-negara berkembang dengan anggota penuh Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Belasan negara lain juga menjadi mitra BRICS yaitu Indonesia, Turki, Aljazair, Belarusia, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria, dan Uganda.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi BRICS di Rusia ada 22—24 Oktober 2024, pemerintah Indonesia memang secara resmi telah mengajukan permohonan agar bisa bergabung ke blok ekonomi tersebut.

Sejumlah pihak meyakini, bergabungnya Indonesia ke BRICS akan menarik modal masuk dari negara-negara anggotanya ke Indonesia. Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi misalnya.

Fithra melihat langkah pemerintah bergabung dengan berbagai organisasi internasional menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan investasi. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Menurut perhitungannya, Indonesia butuh investasi sekitar Rp10.000 triliun di sektor infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai. Masalahnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memenuhi sekitar Rp500 triliun.

"Dalam lima tahun ke depan itu setidaknya butuh Rp10.000 triliun, Rp500 triliun APBN, Rp9.500 triliun non APBN yang berasal dari negara lain termasuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS," ujarnya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Investasi BRICS di Indonesia

Bagaimana faktanya? Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), negara-negara BRICS ‘hanya’ menyumbang sekitar 21,2% dari total penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia selama Januari—September 2024.

Secara total, ada US$43.62 miliar modal asing yang masuk ke Indonesia selama Januari—September 2024. Dari jumlah tersebut, negara-negara BRICS total menyumbang US$9,25 miliar atau mencakup 21,2%.

Lima negara-negara BRICS yang paling banyak menanamkan modal ke Indonesia yaitu China (US$6,06 miliar), Malaysia (US$2,72 miliar), Thailand (US$285,96 juta), Rusia (US$210,62 juta), dan India (US$153,96 juta).

Sementara itu, besaran realisasi belasan negara BRICS lainnya ke Indonesia tidak terlalu signifikan, yaitu di bawah US$42 juta. Bahkan, ada yang belum menanamkan modal ke Indonesia seperti Kuba.

Perdagangan, Bukan Investasi

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet tidak yakin bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS akan otomatis meningkatkan realisasi investasi dalam negeri.

Yusuf menjelaskan negara-negara yang bergabung ke BRICS sejatinya tidak banyak yang berinvestasi ke Indonesia. Pengecualiannya hanya China.

"Hanya China yang relatif punya sumbangsih realisasi investasi besar di Indonesia, sementara negara-negara anggota lain seperti Rusia kemudian Afrika Selatan dan Brasil secara komponen masih relatif kecil," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, dia meyakini bergabungnya Indonesia ke BRICS akan membuka peluang peningkatan kerja sama perdagangan dengan negara yang sudah tergabung.

Apalagi, sambungnya, prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS tidak kalah baik dibandingkan dengan negara di gerakan blok ekonomi lain yang setara.

"Misalnya Rusia atau Brazil masih punya peluang untuk meningkatkan hubungannya dengan Indonesia mengingat saat ini share ekspor dari Indonesia ke negara-negara tersebut relatif masih kecil," kata Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI meminta agar Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengurangi beban kerja yang dipikul oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan adanya Badan yang khusus menangani penyelenggara haji seharusnya dapat meringankan tugas Kementerian Agama (Kemenag). Mengingat, Kemenag tidak hanya mengurus soal haji saja.

“Badan yang akan menangani khusus urusan haji tentu dia lebih fokus, lebih konsen, lebih mengurus,” kata Marwan kepada Bisnis, dikutip Selasa (29/10/2024).

Seiring dengan hadirnya Badan Penyelenggara Haji, Komisi VIII yang juga membidangi agama itu berkomitmen untuk mendukung Badan Penyelenggara Haji, melalui pemberian perangkat legalitas yang dibutuhkan.

“Kalau butuh perubahan undang-undang, segera kita buat, butuh keputusan bersama, kita putuskan disini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji semakin baik ke depannya, utamanya, dengan hadirnya Badan Penyelenggara Haji.

Dia juga meyakini, Badan tersebut dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan melakukan perbaikan terkait penyelenggara haji, dengan menjalankan program yang telah disepakati.

Prabowo pada 22 Oktober 2024 resmi melantik Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Untuk pemberangkatan haji 2025, Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Entitas Grup Garuda PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI) akan membentuk joint venture dengan AirAsia Grup hingga mengerjakan proyek-proyek dari pemerintah untuk mendongkrak kinerja perseroan pada 2025.

Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi mengatakan langkah yang disusun GMFI di 2025 fokus pada inisiatif perbaikan ekuitas. Peningkatan pendapatan juga akan berasal dari bisnis komersial dan bisnis non-komersial.

“Untuk komersial salah satu inisiatifnya yang di 2025 menjadi fokus kita adalah pembentukan joint venture yang sudah kita tandatangani dengan AirAsia Group yaitu AD, salah satu MRO anak perusahaan dari Air Asia,” kata Andi, Senin (28/10/2024).

Perjanjian dengan AirAsia tersebut disepakati saat gelaran Bali Airshow September lalu yaitu JV di Lending Gearshop. Andi berharap JV tersebut bisa meningkatkan pendapatan di luar bisnis airframe yang selama ini menjadi andalan GMFI.

“Jadi kita meningkatkan pendapatan dari sisi komponen dalam hal ini overall Lending Gear,” kata dia.

Sementara itu di bisnis non komersial, GMFI terus melaksanakan program atau proyek-proyek dari Kementerian Pertahanan tahun depan, salah satunya ada modifikasi pesawat superpuma, Airbus.

Selain itu terdapat pula rencana penambahan kapasitas dan kapabilitas hanggar yang sedang dijajaki untuk beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Hanggar ini nantinya akan menambah kapasitas GMFI untuk pesawat U-Turboprop dan juga untuk pesawat wide body.

Adapun saat ini GMFI memiliki 4 hanggar yang seluruhnya berada di Cengkareng. Hanggar 1 untuk wide body, hanggar 3 wide body jenis airbus 330, hanggar 4 untuk narrow body serta hanggar 2 untuk client maintenance.

“Ada satu lagi yang kita sedang proses adalah pengelolaan hanggar di Halim Perdanakusuma. Ada satu hangar dengan kapasitas 1 wide body atau 2 narrow body. Kami juga akan terus mengeksplorasi penambahan kapasitas terutama kapasitas untuk menangkap airlines atau customer dari luar Indonesia,” jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Penyelenggara Haji dalam kabinet 2024-2029. Pembentukan ini sekaligus menandai kewenangan penyelenggara haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan mulai 2026.

Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu payung hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara haji. “Kita tunggu payung hukumnya, kalau belum ada payung hukum kita tidak berani,” kata Irfan kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sembari menunggu, Irfan mengungkapkan bahwa hingga saat ini, baik Badan Penyelenggara Haji maupun Kemenag terus berkoordinasi terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, Badan Penyelenggara Haji butuh payung hukum untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini, Marwan menyebut bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia masih merujuk pada Undang-undang (UU) No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam beleid itu, diatur bahwa penyelenggara ibadah haji merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama.

Dengan demikian, penyelenggara ibadah haji masih merupakan wewenang Kemenag. “Sekarang bunyinya kan masih ada di dalam pasal-pasal UU 8/2019, terus besok berangkat [haji]. Payung hukumnya apa gitu kan, pasti masih memakai undang-undang haji, kecuali kita revisi, kan nggak mungkin sekarang direvisi besok jadi,” tuturnya.

Dua hari setelah dilantik sebagai Presiden, Prabowo menunjuk Moch. Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, penyelenggara pemberangkatan ibadah haji tak lagi di bawah Kemenag.

Irfan Yusuf kala itu mengatakan, Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji masih tetap berkolaborasi dalam pemberangkatan jemaah haji pada 2025. Fungsi Badan sebagai penyelenggara pemberangkatan jemaah haji mulai dilakukan pada 2026.

“Kami 2025 belum [ambil kewenangan haji], masih kolaborasi dengan Direktorat Haji. 2026 InsyaAllah kami sudah mandiri,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Presiden Prabowo, kata dia, mengharapkan agar Badan Penyelenggara Haji dapat segera mandiri dalam mengurus pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara aman dan nyaman.