Bisnis.com, JAKARTA - Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 yang digelar PT Pertamina (Persero).

Maman mengatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan menjadi salah satu sektor yang didorong pemerintah untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, dukungan yang diberikan Pertamina terhadap UMKM melalui SMEXPO sejalan dengan target pemerintah tersebut. Dia pun berharap langkah Pertamina ini dapat ditiru oleh BUMN dan perusahaan lainnya.

"Di Pertamina SMEXPO ada 43 pelaku UMKM dari total 63.000 pelaku UMKM di bawah binaan Pertamina. Melihat dari satu koporasi saja, bisa membina segitu banyak. Saya meyakini akan ada banyak Pertamina lainnya yang siap jadi bapak asuh pada UMKM kita, saya meyakini target 8% itu Insyaallah tercapai," ujarnya saat menghadiri pembukaan Pertamina SMEXPO 2024, Senin (21/10/2024).

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyambut baik apresiasi dan dukungan yang diberikan oleh Menteri UMKM.

"Jadi ya kami sangat mengapresiasi kesediaan beliau untuk hadir hari ini, mendukung UMKM Pertamina," ucap Fadjar.

Fadjar juga mengapresiasi Maman karena memiliki komitmen untuk mendukung UMKM. Menurutnya, hal tersebut menjadi angin segar bagi pengusaha kecil.

"Bahkan tadi kita juga dengarkan arahan beliau, memang beliau berjanji, berkomitmen akan mendukung UMKM," kata Fadjar.

Pertamina SMEXPO merupakan media bagi UMKM Mitra Binaan Pertamina untuk belajar berjualan secara online dan mengembangkan pasar melalui platform e-commerce (marketplace SMEXPO).

SMEXPO menjadi ajang pameran hybrid yang diadakan setiap tahun baik di level nasional maupun level loka/regional.

Adapun pameran hybrid Pertamina SMEXPO beragendakan UMK exhibition, talkshow, workshop, business matching baik dengan pengusaha lokal maupun internasional dan hiburan.

Fadjar pun mengungkapkan alasan pihaknya memilih membina UMKM sebagai tanggung jawab sosial karena memiliki dampak ekonomi cukup besar. Terlebih, arahan dari Kementerian BUMN pun adalah mendorong UMKM naik kelas.

Dia menuturkan bahwa lebih dari 60% produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh UMKM. Oleh karena itu, perusahaan pelat merah pun didorong untuk berkontribusi lebih terhadap pengembangan UMKM.

"Salah satunya dengan cara program-program mitra binaan seperti ini yang sudah kita lakukan," kata Fadjar.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui gelaran Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 memberikan pembekalan kandungan gizi kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sektor food and beverages (F&B).

Dokter Spesialis Gizi Rumah Sakit Pelni Daunwati menyebut komponen utama yang perlu dipahami oleh para pelaku UMKM makanan dan minuman yakni pengetahuan mengenai kandungan batas maksimal konsumsi gula, garam, hingga lemak harian yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Kita tahu bahwa kalau makanan itu harus sesuai juga dengan kebutuhan harian kita. Jadi kalau kita makan menurut Kemenkes untuk gula kita hanya butuh sekitar 50 gram per hari,” jelasnya dalam Pertamina SMEXPO 2024 yang digelar di Mal Kota Kasablanka, Rabu (23/10/2024).

Sementara itu, menurut asosiasi Kesehatan asal Amerika Serikat, kebutuhan gula harian orang dewasa disebut hanya sekitar 6 sendok teh per hari.

Selain itu, para pelaku UMKM juga diminta untuk memperhatikan kadar garam dalam produknya. Konsumsi harian maksimal garam orang dewasa sebesar 2.300 mg, atau sekitar satu sendok teh saja.

“Kemudian lemak jenuh itu antara 20 sampai 30 gram per hari,” tambah Daun.

Menambahkan hal itu, Ahli Gizi Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Ade Rut Febimesria menyebut hal lain yang perlu diperhatikan pelaku UMKM F&B yakni mengenai kandungan pewarna dan pengawet buatan dalam makanan.

Untuk menjaga kualitas kesehatan suatu produk, para pelaku UMKM dianjurkan untuk menggunakan bahan-bahan pewarna dan pengawet alami. Hal itu juga diperlukan untuk meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat dalam membeli produk yang dijajakan.

“Lalu bersih juga dari pewarna-pewarna atau pengawet seperti itu. Karena kan banyak yang kita temui warna yang terlalu mencolok itu kita harus khawatir sama makanan seperti itu,” tambahnya.

Di sisi lain, produk kemasan yang digunakan juga harus menggunakan bahan berjenis food grade serta tak menggunakan penyedap secara berlebihan.

“Jadi micin itu boleh atau tidak sih? Boleh, tapi dalam batas yang masih aman. Jadi, makanannya juga jangan menggunakan pemanis buatan yang manis banget,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih baik dan stabil. Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pun diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk merespons sejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi.

“Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih baik dan stabil, tetapi harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Perlu langkah-langkah strategis untuk merespon penurunan harga [deflasi] selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri. Waspada lebih baik daripada terlena,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (23/10/2024).

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia terjaga solid. Inflasi terbilang rendah dan stabil, namun volatile food diturunkan ke level rendah. Kondisi pasar keuangan Indonesia pun relatif terjaga. Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya yakni -1,05% year to date (ytd).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bertumbuh 3,94% ytd, bahkan mencapai all-time high pada level 7.905,39 pada 19 September 2024. Rating investasi Indonesia pun positif. Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade dengan outlook positif.

Di sisi lain, sejumlah tantangan dihadapi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi Indonesia sebesar 0,12% pada September 2024. Deflasi ini menjadi yang kelima berturut-turut sepanjang tahun berjalan dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini dinilai sebagai indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit atau pendapatannya menurun. Salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024.

PHK tersebut sebagian besar terjadi di industri manufaktur dengan 3 provinsi mencatatkan angka terbesar yaitu Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Jumlah penduduk kelas menengah yang selalu dibanggakan sebagai salah satu kemajuan ekonomi pun menurun. BPS mencatat persentase penduduk kelas menengah berdasarkan pengeluaran telah menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.

Selain itu, konflik geopolitik di Eropa antara Rusia-Ukraina masih menjadi tantangan bagi perekonomian global. Hal itu diperparah dengan perang di kawasan Timur Tengah yaitu masalah Israel-Palestina yang kian melebar ke negara-negara di sekitarnya.

Teguh lanjut menjelaskan, berbagai tantangan tersebut harus segera diantisipasi dari sekarang. Harapannya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baru bisa menciptakan rebound pertumbuhan ekonomi pada 2025.

“Kebijakan jangka pendek bisa dengan penundaan implementasi PPN 12% serta perluasan bantuan sosial untuk kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Setelah itu, jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal,” lanjut Teguh.

Selain itu, kata dia, dana bantuan sosial sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah. Namun bantuan sosial diperlukan juga bagi kelas menengah yang terkena PHK agar mereka tidak jatuh miskin. Dalam konteks saat ini, penyaluran bantuan sosial non tunai dan melalui by name dan by address adalah salah satu solusi yang baik agar tidak terjadi kebocoran.

Bisa juga penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan ditawarkan seperti melalui skema on demand application. Di mana kelompok kelas menengah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial ketika mereka terkena PHK.

Jaga Optimisme Masyarakat

Teguh pun mengungkapkan, pemerintah ke depan harus mampu menjaga optimisme masyarakat. Caranya, pemerintah baru harus melakukan transisi yang smooth dan berkelanjutan tanpa ada gejolak yang berarti. Terobosan-terobosan ekonomi yang dilakukan harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada pemangku kepentingan.

“Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis,” katanya.

Teguh pun berharap pemerintah dapat menjaga data rill ekonomi hingga ke daerah untuk menjaga stabilitas ke depan. Pasalnya, saat ini ada sejumlah daerah yang diduga memanipulasi data inflasi di daerah. Padahal, data ekonomi yang rill dari daerah dapat membantu pemerintah di pusat untuk merumuskan solusi ekonomi yang tepat bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, kepala daerah yang melakukan gaming the system terkait dengan manipulasi data inflasi sangat berbahaya untuk pengambilan keputusan karena data yang kurang tepat. Langkah yang perlu diambil adalah punishment kepada daerah yang melakukan manipulasi data melalui pencabutan insentif atau bahkan penurunan DAU.

“Cara lainnya penggunaan teknologi big data memantau dan mencatat data transaksi di suatu wilayah, sehingga akurasi bisa lebih mudah diperoleh serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran pemerintah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerhati industri kakao Sindra Wijaya buka suara ihwal pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk komoditas kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Sindra menyampaikan, pengumpulan dana dari kakao sangat sulit untuk dilakukan lantaran hampir 100% perkebunannya dimiliki oleh petani kecil. Kondisi ini berbeda dengan sawit yang lebih mudah pengumpulan dananya karena sebagian besar perkebunan dimiliki oleh korporasi.

“Akan sangat sulit untuk pengumpulan dananya,” kata Sindra, yang sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), kepada Bisnis.com, Rabu (23/10/2024).

Di sisi lain, Sindra mengungkapkan bahwa jumlah perkebunan dan petani kakao di Tanah Air kian merosot. Dia merujuk data International Cocoa Organization yang mencatat produksi biji kakao Indonesia pada 2021-2022 mencapai 180.000 ton.

Produksi pada 2022-2023 juga diperkirakan tidak mengalami perubahan atau masih sebesar 180.000 ton. Sementara itu, produksi kakao di 2023-2024 diperkirakan merosot sebesar 20.000 ton, menjadi 160.000 ton.

Sejalan dengan hal itu, penggilingan biji kakao Indonesia diperkirakan terus mengalami penurunan. Pada 2021/2022, penggilingan biji kakao Indonesia mencapai 460.000 ton, dan diperkirakan turun 10.000 ton atau 450.000 ton pada 2022/2023. Jumlah tersebut juga diproyeksi kembali menurun pada 2023/2024 menjadi 430.000 ton.

Sindra menilai bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian kepada petani kakao. Dia menuturkan, sejak 10 tahun lalu, industri kakao telah mengusulkan agar program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao dihidupkan kembali untuk membantu petani meningkatkan produksinya.

Menurutnya, gerakan ini akan sangat bermanfaat bagi petani lantaran pendapatan yang diterima petani meningkat. Mengingat sejak awal 2024 harga kakao dunia melambung tinggi.

“Hal ini tentunya juga akan meningkatkan motivasi dan semangat para petani untuk memelihara kebun kakaonya,” pungkasnya.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.132/2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, resmi membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan.

Beleid yang diteken oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober ini mengatur bahwa perkebunan dan komoditas perkebunan yang akan diatur oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Badan Pengelola Dana Perkebunan dibentuk untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, kakao, dan kelapa, yang meliputi pungutan atas ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya, dan iuran.

Adapun dana yang dihimpun akan dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan, serta sarana dan prasarana perkebunan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) mencatatkan kenaikan produksi dan penjualan emas serta tembaga pada kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan kinerja kuartal III/2024 Freeport-McMoRan Inc. (FCX), induk PTFI, produksi tembaga PTFI selama Januari-September 2024 mencapai 1,37 miliar pound. Angka tersebut naik 17,09% dibandingkan periode yang sama tahun yang, yakni 1,17 miliar pound.

Kenaikan produksi tersebut diikuit oleh meningkatnya angka penjualan. Volume penjualan tembaga konsolidasi PTFI pada kuartal III/2024 mencapai 1,25 miliar pound. Angka ini juga tumbuh 23,76% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,01 miliar pound.

Harga jual tembaga PTFI naik dari US$3,81 per pound pada kuartal III/2023 menjadi US$4,24 per pound pada kuartal III/2024.

Sementara itu, produksi emas PTFI juga naik. Tercatat produksi logam mulia itu mencapai 1,43 juta ounce pada kuartal III/2024. Angka itu naik 2,14% dibanding realisasi pada kuartal III/2023 yang sebesar 1,4 juta ounce.

Volume penjualan emas konsolidasi PTFI juga naik. Tercatat penjualan emas mencapai 1,47 juta ounce pada kuartal III/2024. Angka itu naik 27,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni 1,15 juta ounce.

Adapun, harga rata-rata emas PTFI juga naik dari US$1.932 per ounce pada kuartal II/2023 menjadi US$2.362 per ounce pada kuartal III/2024.

PTFI pun menargetkan penjualan konsolidasi tembaga mencapai level 1,65 miliar pound sepanjang 2024 ini. Sedangkan untuk penjualan emas, perusahaan menargetkan bisa tembus 1,8 juta ons.

"Volume penjualan konsolidasi dari PTFI diharapkan mendekati 1,65 miliar pound tembaga dan 1,8 juta ounce emas untuk tahun 2024," tulis FCX.

Adapun, volume produksi tembaga dan emas konsolidasi PTFI untuk 2024 diperkirakan akan melebihi volume penjualan 2024. Hal itu juga seiring penangguhan sekitar 85 juta pound tembaga dan 85.000 ounce emas yang terkait dengan persediaan yang disimpan di smelter baru PTFI. FCX menyatakan kedua komoditas itu diharapkan dijual sebagai logam olahan pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah faktor ditengarai bakal menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai target 5% pada 2025. Target pertumbuhan itu sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam penjelasan Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Oktober 2024, disebut bahwa ekonomi tahun depan akan didukung oleh permintaan domestik yang kuat.

Selain itu, pemerintah melalui kebijakan fiskal yang efektif akan menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong transformasi ekonomi nasional.

“Keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional, dan langkah reformasi struktural untuk meningkatkan iklim usaha, investasi, serta daya saing, akan menjadi kunci mendorong kinerja investasi 2025,” tertulis di beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Pada saat yang sama, di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan masih stagnan, pemerintah berencana untuk mendorong diversifikasi pasar dan produk ekspor. Termasuk di dalamnya pengembangan produk hilirisasi lanjutan.

Sementara untuk ekspor jasa, pemerintah juga mendorong melalui internet (digital delivered services export) seperti animasi, desain, audio dan video, musik dan film, games, jasa konsultansi bisnis, periklanan, dan lainnya. “Diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional,” ujarnya.

Sebelumnya pun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dirinya optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% yang akan masih ditopang oleh permintaan domestik.

"Ekonomi 2025 didorong permintaan domestik dan penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, juga termasuk sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang tinggi akan mendorong ekonomi menuju target 5,2% (year on year/YoY) tahun depan.

Meski demikian, sejumlah lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank atau Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) hingga Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), meramalkan ekonomi Indonesia tahun depan mentok di angka 5,1%.

Bahkan, IMF meprediksikan dalam lima tahun ke depan atau hingga 2029, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di angka 5,1% YoY. Jauh dari target Prabowo yang mencapai 8%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh dari berbagai konfederasi dan federasi akan menggelar aksi demo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024) untuk menuntut pemerintah menaikkan upah minimum atau UMP 2025 dan mencabut UU Cipta Kerja.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan, aksi demo buruh dilakukan serentak di 38 provinsi, mulai 24 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2024.

“Aksi ini akan berantai dimulai dari tanggal 24 [Oktober 2024] dan akan dilakukan di 38 provinsi,” kata Iwan kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Dalam aksi kali ini, kalangan buruh meminta agar upah minimum tahun depan naik sebesar 8%-10%, termasuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Menurutnya, upah minimum yang menjadi salah satu tonggak bagi buruh untuk mendapat penghasilan hingga saat ini di kanalisasi oleh regulasi yang ada, dalam hal ini PP No.51/2023. Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan alfa sebagai salah satu formulasi dalam penetapan upah minimum. Akibatnya, upah minimum sangat kecil kenaikannya.

Menurut survei yang dilakukan serikat buruh, kenaikan upah seharusnya di atas rata-rata 5%. Hal ini dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan sehari-hari, tidak hanya makanan, tetapi juga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kebutuhan anak.

Belum lagi, saat ini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dengan penghasilan yang rendah, maka buruh akan semakin sulit untuk meningkatkan konsumsi.

“Intinya, urgensi daripada pekerja/buruh menuntut itu karena daya beli buruh kan sudah menurun. Sekarang deflasi sudah lima bulan berturut-turut sementara kebutuhan buruh itu ditentukan oleh penghasilan,” tuturnya.

Selain menuntut kenaikan upah, kalangan buruh mendesak pemerintah baru untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja, utamanya klaster ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, kalangan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa. Aksi akan dilakukan pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Depan Balaikota Jakarta dan Patung Kuda Indosat. Adapun tujuan aksi yaitu Istana Negara Jakarta.

Iwan mengharapkan, aksi buruh kali ini tidak lagi di kanalisasi oleh aparat penegak hukum. “Tujuan kita di istana presiden, maka kita harus di istana presiden. Tidak ada lagi kita diminta untuk di patung kuda dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran warung madura makin marak di tengah amblasnya daya beli kelas menengah. Kondisi ini memperketat persaingan warung berskala mikro itu dengan ritel modern.

Berdasarkan riset terbaru dari Inventure terhadap 450 responden dari kalangan Kelas Menengah dan Gen Z, 49% kelas menengah mengalami penurunan daya beli. Ada 3 faktor utama yakni kenaikan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan dan pendapatan yang stagnan.

Ketua Paguyuban Pedagang Sembako Madura, Abdul Hamied, mengatakan pelaku usaha warung maupun grosiran saat ini bergerilya mencari agen pemasok paling murah agar harga jual yang ditawarkan ke konsumen dapat lebih terjangkau. Hal ini untuk mempertahankan margin keuntungan yang menipis.

“Kalau di Warung saya itu mungkin kisaran sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta sehari [omzet], ritel ini margin sangat tipis. Kita itu 10% margin karena kita jualnya sangat rendah,” kata Hamied dalam agenda Indonesia Industry Outlook 2025 Conference, Rabu (23/10/2024).

Sejumlah warung juga mengadopsi strategi baru dengan mengubah dari eceran menjadi grosiran. Pasalnya, perputaran transaksi di toko grosiran bisa lebih besar yakni dikisaran Rp30 juta sampai Rp50 juta. Namun, toko grosir tidak dapat menjangkau konsumen secara individu yang seringkali mencari produk eceran.

Di sisi lain, dia melihat penurunan daya beli kelas menengah tidak membuat persaingan dengan ritel modern mengetat. Justru, ritel modern dapat menjadi mitra warung madura ketika barang diskon diobral murah.

“Bisa juga jadi mitra, mereka [toko ritel modern] suka pasang promo, diskon, kita juga ambil buat barang stok di warung,” tuturnya.

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri, dalam riset Inventure ditunjukkan bahwa 4 dari 5 kelas menengah memilih warung madura lantaran secara lokasi, harga dan jam operasional (24 jam) lebih unggul.

Kemasan eceran juga menjadi incaran kelas menengah, produk kebutuhan dasar seperti minuman botol, sembako, snack, dan produk mandi paling banyak dibeli di warung madura.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Partner at Trade Marketing Indonesia, FM Siddharta menyampaikan terdapat segmentasi berbeda antar ritel modern dan warung madura.

Artinya, bertambahnya warung madura tak menjadi faktor utama persaingan ritel semakin ketat. Terlebih, dia menilai terdapat perubahan cara konsumsi masyarakat yang menyebabkankemasan eceran lebih diincar.

“Peningkatan pembelian kemasan saset memang bisa merefleksikan bahwa ada penurunan daya beli. Tapi sebenarnya bisa refleksi juga perubahan cara mengkonsumsi,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran International Mobile Equipment Identity atau IMEI untuk perangkat telekomunikasi, umumnya ponsel pintar atau smartphone, menjadi hal yang wajib dilakukan.

IMEI adalah identitas internasional untuk mengidentifikasi sebuah perangkat telekomunikasi agar dapat tersambung dengan jaringan bergerak seluler nasional. Ponsel yang belum didaftarkan IMEI, tidak akan dapat digunakan jaringannya untuk melakukan panggilan maupun mengirim pesan.

Pemerintah pun telah gencar melakukan pemblokiran sejak 2020 terhadap ponsel tanpa izin atau tanpa IMEI.

Atas aturan tersebut, para pengguna ponsel diharuskan mengecek IMEI ponselnya dan mendaftarkan IMEI ponsel yang baru dibelinya. Registrasi IMEI dapat dilakukan melalui Bea Cukai, operator seluler, dan IMEI yang terdaftar di Kemenperin.

Seperti halnya isu yang beredar saat ini terkait penjualan produk iPhone 16, yang disebut masih ilegal.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pihaknya belum menerbitkan izin IMEI untuk iPhone 16. Artinya, produk iPhone 16 yang beroperasi saat ini merupakan produk ilegal.

"IMEI hanya ada tiga tempat yang bisa keluarkan IMEI, kita [Kemenperin], bea cukai dan Kominfo," ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Dia menerangkan IMEI yang dikeluarkan Kominfo hanya untuk layanan untuk kepentingan diplomat. Selain dari tiga lembaga tersebut, maka operasional produk tersebut dipertanyakan.

Lantas, apa perbedaan IMEI yang dikeluarkan dari tiga kementerian tersebut?

Melansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, registrasi IMEI yang dilayani Bea Cukai adalah atas handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) impor, dengan ketentuan paling banyak dua unit bagi tiap penumpang atau awak sarana pengangkut.

Setiap penumpang diberikan pembebasan sebesar USD$500 dan atas kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk dan PDRI yang terdiri dari bea masuk sebesar 10%, PPN 11%, dan PPh 10% bagi yang memiliki NPWP atau 20% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Artinya, pendaftaran IMEI di Bea Cukai hanya diperuntukkan bagi penumpang yang membawa ponsel dari luar daerah pabean ke dalam negeri.

Sementara itu, registrasi IMEI melalui operator seluler direkomendasikan untuk warga negara asing (WNA) yang nomor ponselnya hanya digunakan untuk sementara waktu di Indonesia, seperti untuk wisata, kunjungan kerja, atau kunjungan sementara ke Indonesia. Registrasi IMEI ini hanya berlaku sembilan puluh hari.

Di sisi lain, IMEI yang terdaftar di Kemenperin adalah khusus untuk perangkat HKT yang dijual secara resmi di dalam negeri. Dengan kata lain, berlaku bagi perusahaan alias produsen maupun distributor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap adanya kepastian hukum dari sisi investasi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Dewan Usaha Kadin 2024–2029 Chairul Tanjung alias CT mengatakan bahwa investasi dengan porsi besar hanya bisa dilaksanakan oleh dunia usaha, baik dari dunia usaha swasta, pelat merah alis BUMN, maupun pengusaha asing dari dunia internasional.

“Tentu kalau kita berharap adanya investasi, yang kita harapkan adalah pasti kepastian hukum,” ujar CT di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Untuk itu, CT berharap adanya implementasi dari kepastian hukum agar investasi dunia usaha Indonesia meraup untung. Dia juga menilai perlu adanya kestabilan politik dan keamanan yang bisa menghasilkan investasi yang jumbo.

Terlebih, pemilik CT Corp itu juga menyebut bahwa aliran investasi diharapkan mampu meraup keuntungan. Namun, keuntungan ini hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih produktif sehingga Indonesia mempunyai daya saing yang besar.

“Ini semua membuat dunia usaha baik swasta, BUMN, asing akan melakukan investasi yang besar-besaran [di Indonesia],” katanya.

Lebih lanjut, CT juga menyampaikan bahwa porsi investasi yang besar ini tidak hanya dinikmati dari kalangan pengusaha pusat, melainkan juga pengusaha daerah. Untuk itu, menurutnya, perlu dibuat pemerataan ekonomi.

“Oleh karenanya, saya berharap bisa muncul pusat ekonomi baru di daerah karena itu akan menyerap banyak tenaga kerja dan lebih menyejahterakan,” tuturnya.

Kendati demikian, dia juga tak memungkiri bahwa Indonesia tengah menghadapi sederet tantangan, mulai dari penurunan daya beli hingga turun kasta kelas menengah.

“Jadi ini nggak mudah, ini perlu koordinasi yang luar bisa antara pemerintah pusat dan daerah dan dunia usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) terkait hilirisasi usai tanggung jawab tersebut dilimpahkan ke Kementerian Investasi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memperluas nomenklatur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dengan begitu, tanggung jawab terkait hilirisasi termasuk hilirisasi minerba kini di bawah kementerian yang dipimpin Rosan Roeslani itu.
Nailul menilai hilirisasi tampaknya menjadi fokus 'titipan' pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Maklum, hilirisasi selama ini identik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Adapun, hilirisasi saat ini masih menyasar pada material tambang seperti nikel dan bauksit. Menurut Nailul, hal ini masih memiliki PR, khususnya terkait aspek lingkungan.
"Namun memang sayangnya hilirisasi sektor tambang ini masih banyak PR terutama dalam hal aspek lingkungan. Pertambangan yang ugal-ugalan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat masif," tutur Nailul kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).
Dia pun berharap kerusakan lingkungan imbas hilirisasi tak terjadi lagi. Nailul juga mengatakan potensi kerusakan lingkungan tak hanya muncul karena hilirisasi tambang.
Dia berpendapat hilirisasi produk pertanian dan perikanan yang didorong Presiden Prabowo Subianto juga bisa menjadi ancaman kerusakan alam.
"Harus diingat, pengerukan raw material termasuk perikanan akan menyebabkan kerusakan ekosistem ke depan. Jadi harus lebih bijak dalam melakukan kegiatan nilai tambah ke depan," ucap Nailul.
Dia menambahkan bahwa di bawah kementerian apapun nantinya, hilirisasi ini harus dilakukan pendekatan baru. Nailul menekankan bahwa aspek lingkungan dan sosial perlu diperhatikan.
"Mudah-mudahan Kementerian Investasi dan Hilirisasi mampu menjawab hal tersebut, tentu dengan koordinasi dengan Kementerian ESDM," katanya.
Ucapan Nailul itu mamang bukan tanpa bukti. Lihat saja, dampak buruk hilirisasi nikel terhadap lingkungan juga diamini oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Hal tersebut Bahlil sampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024). Dia mengatakan, hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah, Maluku Utara membuat masyarakat terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas debu industri.
"Saya harus menyampaikan di forum terhormat ini. Kesehatan, ISPA di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali [mencapai] 54% itu kena semua," ucap Bahlil.
Sedangkan untuk angka ISPA di Halmahera, Bahlil tak memerinci. Dia hanya menyebut angka ISPA di wilayah itu lebih baik daripada di Morowali. Selain itu, Bahlil mengatakan, hilirisasi juga membuat kualitas air di sekitar industri menjadi buruk.
"Dan air di sana untuk air di Morowali waduh itu minta ampun, tapi ini jauh lebih baik dari pada Halmahera Tengah," katanya.

Hilirisasi diperluas ke komoditas lain

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya bakal terus mengutamakan hilirisasi sebagai target jangka pendek kelembagaan.
Dia menjelaskan, Prabowo memang menekankan pentingnya penambahan nilai komoditas-komoditas tujuan hilirisasi. Oleh sebab itu, kementeriannya akan utamakan hilirisasi terlebih dahulu.
"Kami akan lihat dalam hilirisasi ini added value [penambahan nilai], apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu, baik dalam pertambangan, pertunjukan, perikanan dan juga yang lain-lain," ungkap Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Dia menjelaskan, selama ini fokus hilirisasi masih ke komoditas-komoditas pertambangan seperti nikel. Kendati demikian, sambungnya, Prabowo ingin hilirisasi diperluas sesuai visi misinya.
Rosan mencontohkan, banyak komoditas unggulan dalam negeri yang sangat mungkin dilakukan hilirisasi seperti rumput laut maupun perikanan.
"Pesan Pak Prabowo sudah jelas, swasembada pangan. Itu menjadi prioritas kita juga ke depannya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menagih Rp58,85 miliar dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tidak terserap tetapi belum dikembalikan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Rekomendasi tersebut terungkap dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang diserahkan kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan investasi non permanen pemerintah selama 2020—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pengelolaan pinjaman PEN daerah.

Dijelaskan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI belum sepenuhnya mengelola pinjaman PEN daerah seusai dengan perjanjian. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada tiga pengelolaan yang tidak seusai perjanjian.

Pertama, Pemda penerima manfaat belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah. Hasilnya, terdapat sisa dana pinjaman PEN daerah setidaknya Rp58,85 miliar yang tidak terserap oleh Pemda belum disetor kembali ke kas negara.

“Hal ini mengakibatkan, ... pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan pengembalian sisa dana minimal sebesar Rp58,85 miliar,” tulis laporan BPK.

Kedua, BPK juga menemukan pencairan tahap I pinjaman PEN daerah sebesar Rp3,68 triliun kepada 30 Pemda penerima manfaat dilakukan mendahului terbitnya surat pemberitahuan PT SMI. Artinya, pinjaman diberikan sebelum perjanjian pemberian pinjaman berlaku sehingga rawan penyimpangan.

Ketiga, BPK mengungkapkan bahwa enam Pemda terlambat melaksanakan kewajiban pembayaran biaya provisi. Akibatnya, PT SMI tidak dapat segera memanfaat pendapatan biaya provisi tersebut.

Oleh sebab itu, BPK memberi tiga rekomendasi kepada Sri Mulyani selaku bendahara umum negara. Pertama, untuk memproses pengembalian sisa dana kegiatan yang dibiayai dari pinjaman PEN daerah minimal sebesar Rp58,85 miliar sesuai batas waktu yang ditentukan.

Kedua, Sri Mulyani diminta meminta Pemda penerima manfaat untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah.

Ketiga, Sri Mulyani diminta menginstruksikan Direktur Utama PT SMI supaya melakukan pemantauan secara periodik atas penerbitan surat pemberitahuan tanggal efektif perjanjian pinjaman dan lebih cermat dalam melakukan penagihan biaya provisi kepada Pemda sesuai dengan perjanjian.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.