KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan hilir migas, khususnya dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara.

“Edukasi ini penting agar bantuan, seperti subsidi BBM tepat sasaran, tepat volume, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema “Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan” di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Dalam kesempatan itu, Wahyudi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif kepada publik terkait kebijakan hilir migas yang ada.

"Acara ini adalah bentuk komitmen BPH Migas untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus melengkapi ilmu yang didapatkan di dunia akademik. BPH Migas hadir untuk menjaga tata kelola penyediaan BBM di masyarakat agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat," jelasnya.

DOK. BPH Migas Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas saat membuka Seminar Umum Mahasiswa dengan tema ?Sinergi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hilir Migas Berkelanjutan? di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (FT-UNSRAT), Manado, Sulawesi Utara (Sultra), Kamis (7/11/2024).

Wahyudi mengungkapkan bahwa seminar tersebut juga menjadi ajang bagi BPH Migas untuk menjelaskan tugas dan fungsi lembaganya kepada mahasiswa.

BPH Migas, kata dia, bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi penyediaan serta pendistribusian BBM subsidi, guna menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat yang berhak.

Melalui seminar tersebut, Wahyudi berharap, mahasiswa bisa memahami dengan lebih baik tugas dan tanggung jawab BPH Migas, serta peran penting Pemerintah dalam menyediakan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi generasi penerus dan dapat mendukung peran serta fungsi BPH Migas," tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan bahwa BPH Migas akan memberikan edukasi secara berkesinambungan kepada generasi muda, agar informasi terkait hilir migas bisa diteruskan kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

"Ini adalah komitmen BPH Migas untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan menyampaikan informasi dengan generasi penerus bangsa," tuturnya.

Wujudkan swasembada energi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Analis Intelijen Kepolisian Madya Tingkat II Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Kepolisian Republik Republik Indonesia (Polri) Dono Sembodo menyampaikan peran Polri dalam mendukung swasembada energi di Indonesia.

“Polisi berperan dalam pengamanan infrastruktur energi, pencegahan kejahatan energi, serta pemeliharaan ketertiban umum,” ucapnya mewakili Direktur Ekonomi Baintelkam Polri.

Selain itu, Dono juga menyoroti masalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum tepat sasaran, di mana beberapa pihak masih membeli BBM subsidi untuk kepentingan bisnis.

Untuk itu, kata dia, penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM menjadi sangat penting.

"BPH Migas bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat di sepanjang rantai distribusi," ujar Dono.

Apresiasi dari Unsrat

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik Unsrat Fabian J Manopo mengucapkan terima kasih atas kegiatan seminar tersebut.

Ia berharap acara sosialisasi serupa dapat lebih sering dilakukan.

"Kegiatan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga untuk mencari solusi bersama agar program yang ada bisa diterapkan dengan lebih baik lagi ke depan," ucap Fabian.

Sebagai informasi, kegiatan seminar, juga dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Angga Yudiwinata Putra, serta Founder Dewan Energi Mahasiswa Sulawesi Utara Erwin Damanik, bersama dengan mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Manado.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah hampir setengah tahun dibentuk, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal mengamankan barang impor ilegal dengan total nilai yang mencapai Rp 192,64 miliar.

Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp 40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp 41,19 miliar.

Elsa catriana/Kompas.com Menteri Perdagangan Budi Santoso Sita Ribuan Rol Kain Tekstil Impor Ilegal Senilai Rp 90 Miliar

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp 10 miliar.

Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp 11,45 milar.

Teranyar, Satgas Impor ilegal bersama dengan Kementerian Perdagangan menyita impor ilegal kain gulungan tikar dengan nilai yang mencapai Rp 90 miliar.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, mayoritas barang tersebut disita lantaran izin impornya yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 26 tahun 2021.

“Kemendag berkomitmen untuk terus mengawal dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melakukan pengawasan ini, demi melindungi industri Indonesia,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Meski dengan capaian tersebut kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal terbilang moncer, Mendag Budi belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Adapun masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren impor barang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal , mudah-,upahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” jelas Mendag Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak usaha PT Pertamina International Shipping (PIS), mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkomitmen menerapkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengelolaan terminal energi.

PET menerapkan aturan ketat dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam penerapan
TKDN, sebagaimana ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 dan diratifikasi oleh Pertamina Grup.

"Kami sebagai bagian dari grup telah menerapkan aturan TKDN tersebut. Serapan TKDN di PET
mencapai 33,06 persen untuk tahun 2023, telah memenuhi target TKDN sebesar 30 persen yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Direktur Utama PET Bayu Prostiyono dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

DOK. Pertamina Kolaborasi Pertamina Patra Niaga dan Kejaksaan RI dalam pembangunan Terminal LPG Bima dan Kupang.

Bayu optimistis komitmen serapan TKDN di PET akan terus sesuai regulasi, dan PET menunjuk
lembaga independen terpercaya untuk mengukur serapan TKDN yang berjalan dengan hasil objektif dan akurat.

Proyek Terminal LPG (TLPG) Tuban di Jawa Timur, lanjut Bayu, menjadi salah satu contoh nyata penerapan TKDN perseroan.

“Pembangunan TLPG Tuban merupakan bentuk komitmen PET dalam mendukung perkembangan industri lokal. Dalam prosesnya, TLPG Tuban mensyaratkan TKDN
sebesar 33,23 persen, lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah dan Pertamina Grup, dan
realisasinya saat ini telah melebihi dari angka yang dipersyaratkan dalam kontrak," terang dia.

Dia menambahkan, proyek tersebut juga melibatkan warga lokal untuk beragam pekerjaan,
sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja di
Tuban. Sekitar 1.000 warga lokal tercatat menjadi bagian dari pembangunan TLPG Tuban.

Guna memastikan, serapan TKDN sesuai dengan peraturan, PET melakukan analisis nilai
TKDN secara menyeluruh pada setiap proyek.

Calon vendor diharuskan mengisi formulir yang mencakup perhitungan TKDN beserta surat pernyataan komitmen untuk memenuhi nilai minimum TKDN yang telah ditentukan. Saat proyek berjalan pun, realisasi nilai TKDN juga selalu dipantau secara berkala dan diaudit oleh pihak independen.

“Komitmen kami terhadap TKDN ini, kami percaya akan terus memperkuat posisi terminal PET
sebagai bagian dari rantai distribusi energi nasional. Terminal punya peran penting sebagai
pintu distribusi energi sebelum disalurkan kepada masyarakat,” tambah Bayu.

Sebagai bagian dari objek vital nasional, pengelolaan aset atau asset integrity management juga jadi fokus utama PET untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan operasional perusahaan mematuhi standar keamanan dan kualitas tertinggi. Hal ini dipercaya akan mendukung ketahanan energi nasional, dengan infrastruktur strategis yang mumpuni.

“PET memiliki komitmen utama untuk terus mendukung ketersediaan energi bagi masyarakat
Indonesia. Kehadiran infrastruktur strategis PET ditambah dengan penyerapan tenaga kerja dan optimalisasi TKDN dalam pembangunannya diharapkan dapat berdampak positif terhadap
ekonomi lokal dan nasional. Kami juga memberikan kesempatan dan keterbukaan kepada
pengusaha domestik sebagai calon mitra kerja sama atau vendor untuk terlibat dalam
project-project PET, tentunya dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan” tutur Bayu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian bisa selesai dalam 100 hari kerja. Budi Arie menyebutkan bahwa UU Perkoperasian yang ada saat ini sudah kuno.

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Budi Arie mengatakan bahwa tugas pentingnya saat ini adalah menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Perkoperasian agar segera disahkan menjadi UU.

Dok. Kemenkop Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi

Ia juga berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie.

Sebab, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi sudah sangat kuno. Ia mendorong agar revisi UU Perkoperasian tersebut segera direalisasikan.

Muhaimin alias Cak Imin mengatakan, dirinya telah membahas revisi itu dengan Menkop Budi Arie dalam pertemuan, Selasa (5/11/2024).

Adapun saat ini Kementerian Koperasi berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Koperasi ini, selain badan hukum, dia adalah badan usaha. Undang-Undang yang mengatur koperasi, padahal koperasi secara konstitusi itu adalah soko guru ekonomi nasional, itu terakhir Undang-Undang tahun 1992 (UU Nomor 25 Tahun 1992). Amat sangat kuno," ujar Cak Imin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Selasa.

"Karena itu kami akan bekerja sekuat tenaga agar undang-undang koperasi ini segera dilakukan perbaikan dengan revisi undang-undang," kata dia.

Cak Imin mengungkapkan, ia dan Menkop Budi Arie sepakat agar revisi UU Perkoperasian bisa disusun secara lebih komprehensif.

Adapun revisi UU Perkoperasian sebelumnya sudah disinggung oleh Menteri Koperasi dan UMKM era Presiden Joko Widodo, Teten Masduki.

Saat itu, Teten menjelaskan, rencana merevisi UU Perkoperasian bertujuan menghindarkan penjahat perbankan berpindah ke koperasi.

TANGERANG, KOMPAS.com - Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) bersama Neo Expo Promosindo menggelar pameran Info Franchise and Business Concept (IFBC) di Hall 3A, ICE BSD, Tangerang, Banten pada 8 November-10 November 2024.

Pameran yang mengusung tema "Empowering Growth" ini, diikuti oleh lebih dari 200 merek peluang usaha, terdiri dari waralaba (franchise), peluang bisnis, kemitraan, keagenan, distributor, hingga pendukung bisnis.

Direktur Bidang Usaha Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Septo Soepriyatno mengapresiasi AFI yang terus mendukung kewirausahaan nasional di sektor waralaba.

"AFI selama ini telah menjadi mitra pemerintah dalam memajukan kewirausahaan nasional melalui pengembangan konsep bisnis, peluang usaha, kemitraan, serta UMKM di sektor waralaba," ujar Septo, dalam sambutannya saat pembukaan pameran. Jumat (8/11/2024).

Ia pun menjelaskan soal tren pertumbuhan bisnis waralaba di Tanah Air yang masih tumbuh positif.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kemendag sejak 2020, bisnis waralaba terpantau tumbuh konstan di angka 5 persen.

Kemudian, hingga Oktober 2024, tercatat ada 154 pemberi waralaba dalam negeri dan 146 pemberi waralaba luar negeri yang ada di Indonesia.

Untuk bidang usaha yang paling banyak menjadi pasar waralaba yaitu food and beverage sebesar 48,05 persen. Kemudian disusul jasa kecantikan dan kesehatan sebanyak 11,69 persen, jasa pendidikan non formal sebanyak 10,39 persen, retail 9,09 persen dan otomotif sebanyak 3,92 persen.

"Selain itu, juga ada jasa yang meliputi jasa properti, jasa perawatan perbankan elektronik, biro perjalanan wisata, apotek, karaoke, hotel, dan lain-lain," tutur Septo.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Kemendag terus berupaya mendukung para pelaku usaha melalui program pendampingan waralaba nasional untuk mencetak pewaralaba yang berasal dari dalam negeri.

Kemendag pun memberikan fasilitas penyelenggaraan pameran yang dapat diikuti pewaralaba lokal. Lalu, Kemendag mendorong ekspansi waralaba nasional ke pasar internasional.

Septo mengungkapkan, saat ini sejumlah merek waralaba lokal sudah masuk ke pasar luar negeri.

"Beberapa merek seperti Alfamart, Ayam Gepuk Pak Gembus, Kebab Turki Baba Rafi, Taman Sari Royal Heritage and Spa, kemudian Roti Roti, Air Minum Biru yang telah berhasil memasuki pasar luar negeri sehingga memberikan kontribusi devisa bagi negara," kata Septo.

"Kemendag pada tahun ini insya Allah akan memfasilitasi para pelaku usaha yang telah memiliki STPW (surat tanda pendaftaran waralaba), khususnya STPW dari dalam negeri untuk kita ikut sertakan dalam program pelatihan peningkatan ekspor," tambahnya.

Adapun pameran IFBC yang digelar selama tiga hari dibuka sejak pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 20.00 WIB setiap harinya.

Pameran tersebut menyediakan spektrum bisnis secara lengkap, mulai dari franchise, kemitraan, peluang usaha, dan pendukung bisnis.

Nilai investasi yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Sehingga, pengunjung yang berniat menjadi pelaku usaha bisa mendapatkan ragam referensi bisnis sesuai dengan kebutuhan, modal, dan minat masing-masing.

Selain itu pameran juga diikuti puluhan bisnis franchise dari beragam segmentasi usaha. Yakni segmentasi kopi, minuman kekinian, bisnis kuliner, kuliner asing, bisnis pendidikan, ritel air minum, jasa kecantikan hingga otomotif.

Ada pula segmentasi pendukung bisnis keuangan digital, pengelolaan uang tunai, properti, alat masak, sampai legalitas (hukum).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Budi Santoso belum bisa memastikan apakah masa kinerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal akan dilanjutkan.

Hal itu menyusul masa kerja Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

Mendag Budi bilang kepastian kinerja satgas itu bergantung pada tren imporbarang ilegal di Indonesia.

“Ya bisa saja tidak (dilanjut) kalau misalnya impor ilegal habis tidak ada barang ilegal, mudah-mudahan kan harapannya kita seperti itu. Tapi kalau ternyata masih ada yah kita teruskan,” ujarnya usai menghadiri ekspose barang impor ilegal di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sudah beroperasi selama hampir setengah tahun. Satgas ini dibentuk pada 19 Juli 2024 yang lalu.

Adapun jenis-jenis barang yang diawasi yakni tujuh jenis barang antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Satgas ini beranggotakan kementerian dan lembaga yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, dan Kadin.

Pembentukan Satgas ini dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal karena jauh dari harga yang semestinya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sebagainya, sehingga terjadi PHK, penutupan pabrik, dan lain-lain.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, satuan tugas (Satgas) pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas impor ilegal akan mengakhiri masa kerjanya pada Desember 2024.

Kehadiran satgas impor ilegal, kata Zulkifli, cukup efektif untuk memberantas produk-produk asal luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Selesai. Ya nanti terserah pemerintah baru," ujar Zulkifli di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (26/11/2024).

KOMPAS.com - Pemesanan pembelian Sukuk Tabungan (ST) seri ST013 resmi dibuka. Masa penawaran instrumen investasi ini berlangsung pada 8 November-4 Desember 2024.

Sukuk Tabungan seri ST013 adalah produk investasi syariah yang diterbitkan pemerintah kepada warga negara Indonesia (WNI).

Tahun ini, pemerintah kembali menerbitkan Sukuk Tabungan dalam dua tenor atau jangka waktu, yaitu 2 tahun (ST013T2) dan 4 tahun (ST013T4).

Lantas, berapa tingkat kupon atau imbal hasil Sukuk Tabungan ST013?

Tingkat kupon atau imbal hasil ST013

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), besaran kupon atau imbal hasil telah ditetapkan sebagai berikut:

• Sebesar 6,4 persen per tahun untuk ST012T2 (2 tahun)
• Sebesar 6,50 persen per tahun untuk ST013T4 (4 tahun).

Imbal hasil ST013 bersifat mengambang dengan batas minimal atau floating with floor, yang mengacu pada BI-7-Days Reverse Repo Rate (BI Rate). Tingkat kupon akan dilakukan penyesuaian setiap tiga bulan sekali dengan mengacu pada BI Rate.

Untuk imbal hasilnya, investor akan mendapatkan kupon setiap bulan. Pembayaran imbal hasil dilakukan tanggal 10 setiap bulannya.

Menurut jadwal yang dirilis Kemenkeu, imbalan pertama ST013 dijadwalkan cair pada 10 Januari 2025 (short coupon).

Sebagai tambahan informasi, Sukuk Tabungan ST013 adalah instrumen yang tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, tapi terdapat fasilitas early redemption.

Early redemption adalah fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan pokok ST013 oleh pemerintah sebelum jatuh tempo.

Fasilitas ini hanya bisa dimanfaatkan oleh investor dengan kepemilikan Rp 2 juta di setiap mitra distribusi, dengan nominal pengajuan minimal Rp 1 juta dan kelipatannya, serta jumlah maksimal yang bisa diajukan sebesar 50 persen dari total kepemilikan investor.

Itulah informasi mengenai tingkat kupon atau imbal hasil Sukuk Tabungan ST013. Selamat berinvestasi!

KOMPAS.com - Shopee berkolaborasi dengan JNE mengadakan JNE Gollaborasi 2024 di Pulau Dewata, Kamis (7/11/2024). Kegiatan ini menjadi rangkaian terakhir dari program JNE Gollaborasi pada tahun ini.

Untuk diketahui, JNE Gollaborasi 2024 merupakan program pelatihan untuk mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Kegiatan tersebut menghadirkan pakar marketplace sekaligus pemilik toko Kampung Souvenir Joko Kurniawan dan Co-Founder Kimora Theja Kustedja. Keduanya hadir untuk berbagi wawasan tentang pengembangan bisnis secara digital kepada 100 UMKM di Bali.

Dalam kegiatan sharing session, Joko membagikan tip dan trik memanfaatkan fitur pendukung penjual di marketplace Shopee untuk meningkatkan penjualan dan eksposur toko.

Menurutnya, ada banyak hal yang diperlukan untuk bisa bersaing dengan para UMKM di Indonesia. Selain produk yang menarik, UMKM juga harus berinvestasi melalui fitur dan program dalam ekosistem jualan online.

Para UMKM yang berjualan online harus menganalisis kebiasaan pelanggan terhadap produknya sebelum masuk ke strategi dan investasi melalui fitur dan program. Misalnya, apakah pelanggan membeli produk karena ada promo dan diskon atau eksposur melalui iklan.

“Selain itu, terdapat juga tipe pembeli yang lebih suka melihat ulasan produk secara visual,” kata Joko.

Joko juga menekankan bahwa salah satu cara paling efektif untuk menarik perhatian calon pembeli adalah optimalisasi visibilitas. Setelah mengetahui kebiasaan pembeli, pelaku usaha dapat memperluas eksposur dari toko dan produk sesuai kebiasaan pembeli.

Misalnya, melakukan adaptasi konten digital pada toko serta mengoptimalisasi eksposur dan penjualan melalui fitur iklan.

Fitur live streaming dan video yang terdapat di marketplace, lanjut Joko, juga punya peran krusial dalam meningkatkan visibilitas produk pada konsumen. Ia mencontohkan, fitur Shopee Live dan Shopee Video mampu meningkatkan visibilitas produk ketimbang ribuan pesaing lain yang tidak memanfaatkan fitur ini.

Berdasarkan pengalamannya, mengulas produk melalui live streaming dan video memberikan dampak signifikan terhadap perluasan produknya. Pasalnya, saat ini, pembeli lebih suka melihat produk secara visual dengan menonton dan mendengarkan secara langsung ketimbang sekadar membaca.

“Dalam satu malam, saya pernah mengalami peningkatan transaksi cuma dari live streaming di Shopee Live. Oleh karena itu, saya bilang live streaming dan video penting untuk meningkatkan visibilitas produk,” tuturnya.

Optimalisasi visibilitas toko

Selain live streaming dan video, Joko menyebut optimalisasi visibilitas toko dan produk juga dapat dilakukan melalui pemasangan iklan.

Memasarkan produk melalui iklan dapat membuat produk memiliki trafik tinggi selain menjangkau lebih banyak audiens sesuai target. Dengan demikian, penjualan produk berpeluang meningkat.

DOK. Istimewa. Joko Kurniawan di acara JNE Gollaborasi 2024 bersama Shopee.

Jika dirangkum, Joko memaparkan enam poin penting terkait optimalisasi fitur iklan di Shopee, yakni produk tepat dengan penilaian yang bagus, volume pencarian baik, mulai dari bid terendah, gunakan 5-10 kata kunci, batasi modal dan naikkan pada masa campaign, serta evaluasi iklan secara berkala.

Pemaparan dari Joko mengenai fitur marketplace mendapatkan sambutan positif dari pelaku UMKM Bali. Hal ini tampak dari banyaknya pertanyaan yang berujung menjadi sesi bincang antara Joko dan pelaku UMKM seputar pengembangan toko jualan online di Shopee.

Joko berpesan agar pelaku UMKM menjalani proses dengan sabar dan jeli beradaptasi terhadap teknologi. Dengan demikian, fitur atau program dari platform digital, seperti Shopee, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Ini dinamakan investasi jangka panjang yang seperti saya sebutkan di awal. Inisiatif ini worth it buat dilakuin kalo Anda jualan online,” tambah Joko.

Selain Bali, JNE Gollaborasi 2024 juga digelar di Jakarta dan Bandung. Acara ini dihadiri ratusan UMKM Shopee.

Melalui acara tersebut, pelaku UMKM mendapatkan berbagai tips dan trik untuk mengoptimalkan bisnis secara online, mencari solusi atas masalah yang dihadapi, serta mengelola fitur dan program pendukung perkembangan bisnisnya.

Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari cerita sukses dan kreativitas UMKM dalam berjualan online.

BADUNG, KOMPAS.com - Terpilihnya Donald Trump sebagai pemenang gelaran pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024 berpotensi membuka peluang baru bagi industri kelapa sawit.

Berbagai pihak meyakini, pada periode kedua kepemimpinannya, Trump akan kembali menerapkan kebijakan tarif atau pungutan masuk yang lebih besar terhadap barang berasal dari China.

Global Soft Commodity Analyst di Bloomberg Intelligence, Alvin Tai mengatakan, salah satu komoditas China yang berpotensi terdampak pungutan tarif lebih tinggi dari AS ialah minyak goreng bekas atau minyak jelantah.

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit.

Meskipun belum dapat dipastikan apakah pungutan tarif lebih tinggi itu bakal diterapkan, Alvin menilai, Trump merupakan sosok yang berani untuk mengambil kebijakan "agresif" demi mencapai kepentingannya.

"Tapi saya pikir akan ada keberlanjutan peningkatan tarif pada periode kepemimpinan kali ini," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

"Saya pikir khususnya dengan impor minyak goreng bekas dari China, yang mana saya pikir 60 persen impor minyak jelantah (AS) berasal dari China," sambungnya.

Permintaan AS terhadap minyak jelantah memang tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun, menyusul semakin masifnya pemanfaatan minyak jelantah sebagai bauran biodiesel.

Peningkatan itu membuat neraca dagang minyak jelantah AS mengalami defisit sejak 2022, di mana China menjadi pemasok utama komoditas turunan minyak nabati itu.

"Jadi saya pikir itu menjadi area rawan yang dapat mempengaruhi pasokan minyak (AS)," ujar Alvin.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyebutkan, "disrupsi" rantai pasok minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional.

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi minyak goreng.

"Ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor minyak goreng bekas ke Amerika Serikat," katanya.

Direktur Eksekutif Oil World Thomas Mielke membenarkan. Trump berkemungkinan besar untuk tidak mendukung keberlanjutan kebijakan biodiesel, sehingga akan berdampak negatif terhadap industri minyak nabati AS.

Selain itu, berlanjutnya perang dagang antara AS dengan China bakal berdampak terhadap rantai pasok komoditas minyak nabati ke Negeri Paman Sam.

"Dan ini bisa berdampak ke kelapa sawit. Malaysia atau Indonesia sebagai negara produsen terbesar bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini," ucapnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengutamakan optimalisasi aset dalam menyediakan gedung kementerian-kementerian baru.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdapat penambahan kementerian menjadi berjumlah 48 kementerian dari 34 kementerian pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian-kementerian baru ini tentu membutuhkan gedung kantor.

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita berfokus pada optimalisasi," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban saat ditemui di Hotel Grand Sunshine Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa optimalisasi aset dapat berupa kementerian baru yang menggunakan aset milik kementerian sebelumnya.

Artinya, untuk kementerian yang dipecah, bisa membagi-bagi aset milik kementerian sebelumnya untuk digunakan di masing-masing kementerian.

"Kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," jelasnya.

Selain itu, Kemenkeu juga akan melakukan optimalisasi aset dengan menggunakan aset-aset negara yang berstatus idle alias aset-aset yang jarang digunakan atau bahkan tidak pernah digunakan.

Kemenkeu telah mendata aset-aset idle tersebut dan akan memilah gedung-gedung yang memenuhi Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBDK) untuk digunakan sebagai gedung kantor kementerian.

"Tim di DJKN terus melakukan monitoring, kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset. Kita punya ukuran SBSK, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru sudah selesai diurus.

Pengurusan gedung-gedung kementerian itu dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran menjadi 48 dari sebelumnya 34.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ia menuturkan bahwa pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Kita tidak menambah gedung baru, kita tidak perlu ini karena kita menggunakan yang lama, karena semua sudah ada di situ," ujar dia.

BANDUNG, KOMPAS.com -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih belum berencana melakukan initial public offering (IPO) pada PT Geo Dipa Energi (Persero) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur mengatakan, Kemenkeu sebagai pemegang saham mayoritas Geo Dipa masih belum berencana meng-IPO-kan Geo Dipa di BEI karena masih banyak sumber modal lain.

"Dalam jangka pendek ini sepetinya belum ada IPO Geo Dipa. Karena kita melihat sumber modal yang tertarik untuk masuk ke Geo Dipa itu banyak," ujarnya saat press tour di Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/JIRAPONG MANUSTRONG Ilustrasi saham, pasar saham, transaksi saham.

Selain PMN, perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan panas bumi menjadi energi listrik ini juga me dapatkan suntikan dana dari sumber lain, termasuk investor asing.

Geo Dipa sebagai perusahaan pengasil energi baru terbarukan juga mendapatkan pinjaman murah untuk perusahaan ramah lingkungan. Perusahaan juga bisa mendapatkan tambahan modal dari sumber-sumber filantropis.

"Itu untuk menggambarkan betapa dunia ini sadar pentingnya ramah lingkungan sehingga mendukung pengembangan Geo Dipa dalam pengembangan energi panas bumi ini," tuturnya.

Sebelumnya, dikutip dari Kontan.co.id, Direktur Operasi dan HSSE PT Geo Dipa Energi, Rio Supriadinata Marza mengatakan, opsi untuk melantai di pasar modal masih perlu mendapat ‘lampu hijau’ terlebih dahulu dari pemerintah.

“Untuk saat ini salah satu opsi untuk mendapat pendanaan itu seperti itu, IPO, karena kami diminta kalau bisa tidak mengharapkan penyertaan modal negara (PMN) lagi, karena kan green fund itu sebenarnya banyak. Cuma, apakah bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk pengembangan Geo Dipa atau keseluruhan geothermal di Indonesia, itu yang sedang diatur oleh Kementerian Keuangan,” tutur Rio, Sabtu (15/7/2023).

Kendati demikian, pendanaan dari Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih tetap menjadi prioritas perusahaan bila dibandingkan dengan opsi IPO.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak generasi muda berperan aktif mencegah penyalahgunaan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu atau Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite.

Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan, subsidi BBM menggunakan uang negara sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Menurutnya, penyaluran BBM bersubsidi dan BBM kompensasi yang tepat sasaran merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk mahasiswa.

“Mari aktif mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi dan BBM kompensasi agar dapat dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya,” katanya.

Dia mengatakan itu dalam ajang BPH Migas Goes To Campus di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024).

Iwan menegaskan, mahasiswa yang mendapati hal mencurigakan, terutama di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dapat melaporkannya ke helpdesk BPH Migas.

BPH Migas telah menyediakan kanal helpdesk di nomor WhatsApp 081230000136.

“Akan kami tindaklanjuti. Penyalahgunaan BBM bersubsidi dan BBM kompensasi sangat merugikan karena masyarakat yang seharusnya mendapatkan akhirnya tidak bisa menikmatinya,” ujarnya dalam siaran pers.

Dia mencontohkan, BBM bersubsidi yang seharusnya untuk petani atau nelayan, disalahgunakan dengan cara dijual ke industri dengan harga mahal.

“Jadi, jangan ragu untuk membantu pemerintah mewujudkan BBM bersubsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran,” paparnya.

Iwan juga meminta mahasiswa menyampaikan ide atau usulan program untuk mendukung BBM bersubsidi tepat sasaran.

Ide-ide membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan program BBM bersubsidi dan BBM kompensasi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna.

DOK. Humas BPH Migas Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dalam acara BPH Migas Goes To Campus di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024).

Di samping itu, dukungan pemerintah untuk masyarakat agar dapat menikmati BBM bersubsidi dan BBM kompensasi dengan harga terjangkau juga diwujudkan melalui program BBM Satu Harga.

“Dari Sabang sampai Merauke, harga BBM bersubsidi dan BBM kompensasi sama. Harga BBM di Sangir Talaud, Pulau Rote, atau di daerah Papua Pegunungan, sama dengan harga BBM di Pulau Jawa,” katanya.

Iwan menyebutkan, semua itu dilakukan sebagai bagian salah satu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya BPH Migas salurkan BBM tepat sasaran

Sementara itu, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, dalam upaya pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan BBM kompensasi, BPH Migas telah melakukan pelbagai langkah.

Terkait pengendalian penyaluran BBM tersebut, upaya yang dilakukan, antara lain pengaturan Konsumen Pengguna sesuai lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014.

Perpres tersebut mengatur tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM, penyaluran volume JBT solar.

Aturan itu juga sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

“Selain itu, penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi dan BBM kompensasi untuk usaha pertanian, usaha perikanan, usaha mikro dan layanan umum sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023,” jelasnya.

Aturan itu mengatur tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP.

Sementara itu, pengawasan penyaluran BBM dilakukan melalui pengawasan lapangan secara rutin oleh Tim BPH Migas.

"BPH Migas juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta kerja sama dengan pemerintah daerah. Ada saksi bagi pelanggar, seperti pencabutan surat rekomendasi atau pidana atau denda sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

Dia menambahkan, program BBM Satu Harga yang dilaksanakan sejak 2017 hingga saat ini telah terbangun 566 penyalur BBM Satu Harga.

Seluruh penyalur itu, yaitu Sumatera 88 penyalur, Kalimantan 119 penyalur, Maluku dan Papua 195 penyalur, Sulawesi 60 penyalur, Nusa Tenggara 99 penyalur, Jawa dan Madura 3 penyalur, serta Bali 2 penyalur.

Apresiasi untuk BPH Migas

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Harry Budi Sidharta mengapresiasi kegiatan yang digelar BPH Migas.

Menurutnya, kesempatan bagi PT PGN menjelaskan proses bisnis gas melalui pipa akan meningkatkan animo mahasiswa untuk terlibat dalam pengembangan energi berkelanjutan di Indonesia.

Harry menjelaskan, gas bumi merupakan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan serta efisien bagi pemenuhan kebutuhan penggunanya.

Utilisasi gas bumi di Indonesia saat ini bersumber dari dalam negeri. Selain itu, gas juga menjadi energi transisi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE).

Pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan PGN telah membangun 820.000 sambungan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

“Pembangunan jargas selain bertujuan memberikan energi yang lebih bersih juga menekan laju impor LPG,” katanya.

Sementara, Direktur Sumber Daya Manusia dan Penunjang Bisnis PT Pertamina Patra Niaga Mia Khrisna Anggraini menekankan bahwa energi merupakan bagian penting bagi Indonesia, termasuk dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045.

Menurutnya, generasi muda sebagai tulang punggung negara di masa depan, perlu memahami secara baik mengenai ketahanan energi nasional dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas.

“Upaya yang dilakukan BPH Migas memberikan edukasi mengenai kegiatan hilir migas, seperti BPH Migas Goes To Campus, ini sangat penting dan perlu diapresiasi,” ujarnya.

Mia mengatakan, pihaknya bergandengan tangan melakukan edukasi agar lebih kuat sehingga pendidikan energi bagi anak muda tetap masif.

Rektor Unnes S Martono juga menyambut gembira pelaksanaan BPH Migas Goes To Campus.

Menurutnya, kegiatan semacam itu menjadi pijakan bagi perguruan tinggi untuk mendekatkan kebutuhan di dunia kerja dengan ilmu yang diperoleh di kampus.

“Kegiatan ini sangat positif karena dapat menjadi bekal bagi mahasiswa kami memasuki dunia kerja,” katanya.

Martono mengatakan, hal terpenting yang didapat adalah menyatukan antara apa yang ada di masyarakat sebagai kebutuhan kerja dengan ilmu yang diberikan di kampus.

“Upaya ini perlu kami dukung sebagai pembelajaran dan penguatan mengenai energi di Indonesia,” ujarnya Martono.

BPH Migas Goes To Campus di Unnes diikuti sekitar 200 mahasiswa dan menjadi penutup kegiatan BPH Migas Goes To Campus 2024.

Pada tahun ini, acara serupa telah dilaksanakan di PEM Akamigas Cepu, Universitas Pertiba di Bangka Belitung, serta di Universitas Gadjah Mada.