Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal pemerintah bakal meluncurkan BBM jenis baru pada 17 Agustus 2024.

Ia mengatakan BBM rendah sulfur itu peluncurannya tidak pada saat HUT RI ke-79. Namun, ia tak menjelaskan kapan BBM ramah lingkungan itu dirilis.

"Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17 (Agustus)," ujar Airlangga di kantornya, Selasa (16/7), dikutip Detik Finance.

Informasi BBM jenis baru dirilis 17 Agustus besok pertama kali muncul dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kalau rendah sulfur ini akan mulai tapi sebagai pilot, 17 (Agustus) itu adalah semacam kick-off-nya mau mulai di sana," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, dikutip detik, Jumat (12/7).

Menteri ESDM Arifin Tasrif menambahkan pihaknya saat ini sedang mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfur.

"Jadi gini kita cari bahan pencampur yang bisa mengurangi sulfur konten. Sekarang kan kita masih 500 ppm-an. Kalau standarnya Euro 5 kan harus di bawah 50. Menuju itu kan ongkosnya ada. Tapi kilang kita belum kelar sih di Balikpapan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengatakan pemerintah sedang mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk menggantikan bensin.

Bocoran dari Luhut, pemerintah menyiapkan bioetanol yang berbahan baku nabati untuk menggantikan bensin. Adapun saat ini, Indonesia sudah menerapkan Biodiesel 35 atau B35 yang berupa campuran Solar 65 persen dan FAME berbasis minyak sawit 35 persen.

Menurut Luhut, proyek bioetanol untuk menggantikan bensin sedang dikerjakan Pertamina, perusahaan pelat merah bidang BBM.

"Nah ini sekarang lagi diproses, dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," kata Luhut.

"Karena sulfur yang saat ini kan sampai 500 ppm ya. Kita mau sulfurnya itu 50 ppm lah," imbuhnya.

Kandungan sulfur atau belerang di BBM yang saat ini beredar sudah diatur pemerintah. Misalnya produk mengandung sulfur maksimal 500 ppm adalah Pertalite dan Pertamax. Sedangkan kandungan sulfur pada Pertamax Turbo ditetapkan maksimal 50 ppm.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah informasi bahwa pemerintah berencana membatasi konsumsi BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.

Menurutnya, yang disiapkan pemerintah adalah cara agar konsumsi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

"Tidak ada pembatasan," ujarnya singkat usai menggelar rapat dengan empat menteri di kantornya hari ini (16/7), seperti dikutip dari Detik Finance.

Ia menjelaskan rapat itu terkait program penyaluran BBM bersubsidi. Para menteri sedang menyiapkan skenario agar penyaluran BBM tepat sasaran. Namun skenario tersebut perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya tentu kita sedang persiapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan dulu ke presiden," imbuhnya.

Empat menteri Jokowi rapat terkait rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan. Selain Airlangga, pembantu Jokowi yang hadir yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Rapat juga dihadiri para pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan rapat dengan Airlangga membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunaanya, termasuk bagi nelayan.

"Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya," kata Trenggono.

Ia menyebut pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan, katanya, baru mulai diterapkan pada 1 September 2024.

"Enggak (17 Agustus), September rencananya, 1 September lah," ucapnya.

Wacana pembatasan subsidi BBM pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengungkapkan wacana pembatasan muncul mengingat proyeksi defisit APBN 2024 diprediksi lebih besar dari target pemerintah.

Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.

Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.

Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

"Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Namun, Jokowi menegaskan belum ada pemikiran pemerintah untuk merealisasikan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang. Bahkan, ia dan jajarannya belum menggelar rapat khusus membahas rencana tersebut.

"Ndak, ndak, ndak,belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pada Mei lalu 56 persen penjualan Kijang Innova berupa generasi kelima Reborn, model ini lebih laris dari generasi keenam Zenix yang mengisi sisanya.

Sepanjang tahun ini Toyota Kijang Innova selalu menjadi salah satu dari tiga mobil terlaris di Indonesia. Prestasi ini didapat Toyota sebab masih memproduksi dua model Innova, yakni Reborn dan Zenix.

Reborn merupakan nama untuk generasi kelima Innova yang meluncur pada akhir 2015. Model ini masih diproduksi dan dijual di Indonesia walau generasi keenam Zenix sudah meluncur sejak November 2022.

Produsen Innova di dalam negeri, Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengatakan Reborn masih diproduksi lantaran sampai saat ini permintaannya masih tinggi.

Bob Azam, Wakil Presiden Direktur TMMIN, mengungkap permintaan Reborn banyak datang dari konsumen segmen fleet ketika industri pariwisata tengah tumbuh.

Konsumen fleet artinya pembeli borongan atau lebih dari satu unit.

"Yang Reborn ini kan fleet. Memang fleet ini lagi tumbuh karena mungkin tumbuhnya pariwisata dan sebagainya," kata dia di Jakarta, Selasa (9/7).

Innova Reborn, yang memiliki spesifikasi sistem gerak roda belakang, dikatakan Bob banyak dipakai perusahaan pariwisata untuk membawa tamu.

Reborn lebih laris dari Zenix

Menurut data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), total penjualan Innova, Reborn dan Zenix, pada Mei sebanyak 5.381 unit, meningkat 2.576 unit dari April. Catatan ini membuat Innova menjadi model mobil terlaris kedua di Indonesia pada Mei.

Dari total penjualan Innova pada Mei itu, Reborn menyumbang 56 persen atau 3.024 unit sedangkan sisanya Zenix.

Varian terlaris Innova Reborn adalah G AT Diesel yang tercatat sebanyak 1.635 unit. Sejauh ini TMMIN masih memproduksi dua tipe mesin untuk Reborn yakni bensin 1TR-FE 2.000 cc dan diesel 2GD-FTV 2.400 cc.

Berdasarkan data terkini Gaikindo, Kijang Innova menjadi mobil terlaris pada Juni dengan rekaman penjualan 5.392 unit.

Walau menyandang nama depan yang sama, Reborn dan Zenix punya keunggulan berbeda. Reborn dikenal karena mampu diandalkan untuk perjalanan luar kota sebab kombinasi gerak roda belakang dan mesin diesel sementara Zenix unggul dari keiritan yang didapat dari mesin hybrid.

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto punya setidaknya empat 'pohon uang'.

Sumber pemasukan ini bisa dijadikan tumpuan untuk menjalankan program ambisius Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, Faisal mengklaim salah satu 'pohon uang' itu sudah dibocorkan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Pertama, Faisal menyarankan negara memungut windfall profit tax untuk komoditas batu bara. Opsi ini dinilai lebih cuan ketimbang mengerek pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

"Kalau kita menaikkan PPN jadi 12 persen, paling nambah Rp50 triliun, tapi kalau kita (pungut) windfall tax Rp250 triliun kita bisa dapat," ucapnya usai Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

"Coba Anda bayangkan 2022 penerimaan negara dari ekspor HS27 (mineral) itu adalah terbesar batu bara macam-macam, itu Rp1.000 triliun. Kalau dikenakan windfall tax profit 25 persen saja, itu sudah dapat Rp250 triliun. Saya sudah sampaikan ke Pak Luhut, walaupun saya lupa Pak Luhut pengusaha batu bara juga kan, ya gak sampai lah," sambung Faisal.

Kedua, ia menyoroti tata kelola BUMN. Faisal mengatakan 90 persen lebih keuntungan perusahaan pelat merah hanya ditopang oleh 10 BUMN.

Di lain sisi, pemerintah terus menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) yang jumlahnya tak main-main. Menteri BUMN Erick Thohir misalnya yang baru-baru ini mengusulkan PMN Rp44,24 triliun untuk 16 BUMN di 2025.

"Jadi, (setoran) dividen dan (pemberian) PMN bersama. Praktis, kontribusi buat negara kecil sekali," kritik Faisal soal tata kelola BUMN.

Ketiga, 'pohon uang' yang bisa dimanfaatkan Prabowo adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Faisal Basri menyebut ini bisa didapat andai sejumlah kebocoran bisa ditambal.

Ia mencontohkan bagaimana negara sempat kecolongan ekspor ilegal bijih nikel. Menurutnya, ini seharusnya bisa menambah pendapatan negara.

"Sumber-sumber PNBP lain, penerimaan pajak lainnya, seperti misalnya penyelundupan yang hilang itu 5,6 juta ton bijih nikel diekspor ilegal. Gak bayar royalti. Illegal mining, ilegal segala macam, itu kan sumber-sumber penerimaan negara yang hilang," tegasnya.

Keempat, Faisal menyoroti subsidi yang selama ini tak tepat sasaran. Ia menekankan ketidaktepatan gelontoran uang negara untuk subsidi itu terjadi di beberapa titik, mulai dari BBM hingga pupuk.

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri memperkirakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan setumpuk bom waktu kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Ia bahkan mengatakan sejumlah bom waktu itu sudah mulai meledak satu per satu, termasuk proyek Kereta Cepat Whoosh yang rugi besar.

"Itu diwariskan semua (oleh Presiden Jokowi) ke Prabowo bom-bom waktunya, meledak satu-satu. Sekarang saja sudah mulai meledak satu-satu," kata Faisal usai Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

Ia mencontohkan bagaimana perusahaan pelat merah kini ramai berteriak imbas proyek Whoosh. Faisal menyinggung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk alias WIKA yang merugi Rp7,12 triliun akibat proyek ambisius Jokowi itu.

Negara, menurut Faisal, pada akhirnya kudu bertanggung jawab mengambil kendali atas semua kerugian tersebut. Jika tidak, Faisal mewanti-wanti akan banyak BUMN bangkrut, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"WIKA sudah teriak, KAI gak sanggup. Maksimal lima tahun dia nyerah, kalau lima tahun begini terus. Kalau gak diselesaikan, KAI yang bangkrut, makanya harus diambil alih sama negara secara keseluruhan," jelasnya.

"Jadi, nanti setiap tahun ada uang (dari) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nyuntik kerugian dari kereta cepat itu, kan hitung-hitungan saya jelas. Asumsinya kasar, occupancy rate 100 persen, gitu-gitu. Itu pun sudah ratusan (tahun) gak (akan) balik modal karena ngaco proyeknya," sambung Faisal.

Di lain sisi, Prabowo sudah mulai ngegas mencari utang. Ini terlihat dari ucapan sang presiden terpilih dan jajaran timnya di sejumlah kesempatan.

Faisal menilai upaya Prabowo menaikkan rasio utang menjadi 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) melahirkan sentimen buruk.

"Itu sinyal yang jelek semua, belum apa-apa sudah ngegas (berutang), tidak dihitung strategi bagaimana meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," kritiknya kepada Prabowo.

Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik kandung Prabowo belakangan ini mengklaim rencana mengerek batas utang negara dari 30 persen terhadap PDB. Bahkan, ia menyebut sudah melapor ke Bank Dunia.

Ia mengakui rencana tersebut demi membiayai program ambisius Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, termasuk makan bergizi gratis. Namun, Hashim mengklaim kenaikan rasio utang bakal dilakukan bersama-sama dengan upaya menambah pendapatan.

"Jangan main-main, jangan ngegas terus. Kalau Pak Prabowo bawaannya ngegas, ke luar negeri ngomong terus soal ini utang naik 50 persen dari PDB, dari sekarang 30 persen. Artinya, defisitnya (APBN) setiap tahun akan di atas 3 persen," tandas Faisal.

Faisal Basri mewanti-wanti 'borok' Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang disinyalir merugikan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk alias WIKA Rp7,12 triliun bisa menjalar ke BUMN lain.

Ia mengatakan sudah sedari awal mengkritik proyek ambisius Presiden Joko Widodo tersebut. Salah satu upaya untuk meredam malapetaka Whoosh adalah menyarankan pembangunan rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, bukan Jakarta-Bandung.

Ekonom senior INDEF itu menyoroti bagaimana sekarang WIKA berteriak karena harus menanggung beban dari Whoosh. Ia menyebut ancaman kerugian ini juga bisa diderita perusahaan pelat merah lain.

"Kalau semua model kayak begini, farma-farma (BUMN Farmasi) sakit, semua (BUMN) Karya sakit, dibebani melampaui kemampuannya," wanti-wanti Faisal saat ditemui selepas Diskusi Publik INDEF di Jakarta Selatan, Selasa (16/7).

"Gak transparan, gak ada di perencanaan, 'laksanakan-laksanakan'. Gak bisa mengelola negara kayak gitu," tegasnya.

Faisal mengatakan pada akhirnya beban besar tersebut harus diambil alih negara. Jika tidak, ia memperkirakan akan ada kebangkrutan sejumlah BUMN.

Misalnya, ia memprediksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bisa gulung tikar dalam lima tahun ke depan. Faisal menyinggung pemilik mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bakal berat jika terus dipaksa menanggung kerugian Whoosh.

"WIKA sudah teriak, KAI gak sanggup. Maksimal lima tahun dia nyerah, kalau lima tahun begini terus. Kalau gak diselesaikan, KAI yang bangkrut, makanya harus diambil alih sama negara secara keseluruhan," tutur Faisal.

"Jadi, nanti setiap tahun ada uang (dari) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nyuntik kerugian dari kereta cepat itu, kan hitung-hitungan saya jelas. Asumsinya kasar, occupancy rate 100 persen, gitu-gitu. Itu pun sudah ratusan (tahun) gak (akan) balik modal karena ngaco proyeknya," imbuhnya.

Bos WIKA Agung Budi Waskito sebelumnya menjelaskan kondisi keuangan perseroan yang harus menghadapi beban bunga tinggi. Ia menyebut sumber kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI adalah anak usaha PT KAI selaku pemilik mayoritas saham KCIC, yaitu mencapai 60 persen. Sedangkan WIKA mengempit 38 persen saham PSBI.

"Kita itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang memang dari penyertaan saja kita sudah Rp6,1 triliun," jelas Agung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).

"Kemudian, yang masih dispute atau kita belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun. Sehingga hampir Rp12 triliun," tambahnya.

Beban WIKA yang membengkak terdiri dari tanggungan keuangan yang meningkat 133,70 persen sebesar Rp3,20 triliun pada 2023. Ada juga beban lain-lain yang naik 310,16 persen menjadi Rp5,40 triliun.

Sederet mobil baru dari berbagai merek tertangkap kamera tengah disiapkan buat melenggang di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang. 

Pemandangan mobil baru ini tak biasa lantaran latar belakangnya tak seperti selayaknya peluncuran resmi. Alih-alih panggung menawan, sinar lampu terang benderang dan dekorasi bintang, para mobil baru ini terlihat seperti 'tanpa kosmetik' yang tampil seadanya di tengah kesibukan dan ruwetnya segala persiapan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi pameran pada Selasa (16/7) merek mobil asal China, Chery, tengah menyiapkan SUV listrik barunya yang berbalut aksara icar 03.

Terlihat dua mobil itu ditutup rapat dengan selubung, namun bagian depannya sempat dibuka oleh petugas pameran.

Bila merujuk pada desain tampilan depan, lampu utama terlihat lurus vertikal. Boleh jadi ini merupakan SUV listrik Jaecoo J6, merek turunan Chery selain Omoda.

Kemudian Daihatsu terpantau tengah melakukan gladi bersih untuk persiapan peluncuran model anyar dari Rocky.

Wartawan tak diperkenankan melihat lebih dekat Rocky model apa yang akan diluncurkan. Namun kemungkinan sosoknya adalah Rocky Hybrid.

Selain itu jenama asal Jepang ini juga memajang mobil mungil khas Negeri Sakura yaitu jenis kei car.

Hal itu terlibat dari dimensi mobil yang mungil dengan ukuran ban yang terbilang kecil. Namun penyelenggara pameran sudah menutup rapat mobil ini dengan selubung sehingga tak terlihat jelas model apa yang dipamerkan.

Selain itu Sokonindo Automobile, agen pemegang merek Seres di Indonesia sepertinya akan menghadirkan SUV anyar di GIIAS 2024 yaitu Aito M7.

Aito merupakan mobil besutan Seres yang berkolaborasi perusahaan teknologi asal China, Huawei. Namun di Indonesia hasil kolaborasi itu hanya bernama Seres saja.

SUV tiga baris penumpang ini memiliki desain bodi yang bongsor dapur pacu 1.5 L dengan tambahan motor listrik 200 kw dengan tenaga yang dihasilkan tembus 174 hp.

Para menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rapat terkait rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdasarkan jenis kendaraan. Rapat berlangsung di Kantor Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Selain Airlangga, pembantu Jokowi yang hadir yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Rapat juga dihadiri para pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati, serta dari pihak PT Pertamina (Persero).

Trenggono menjadi menteri yang keluar gedung pertama sekitar pukul 14.44 WIB. Ia mengatakan rapat dengan Airlangga membahas terkait BBM bersubsidi berdasarkan jenis penggunaanya, termasuk bagi nelayan.

"Iya itu kira-kira, tapi nggak ada yang berubah (untuk nelayan). Ada pembatasan di kendaraan tertentu, yang pasti nanti ke Pak Menko ya," kata Trenggono seperti dikutip dari Detik Finance.

Ia menyebut pembatasan BBM bersubsidi tidak dilakukan mulai 17 Agustus 2024. Pembatasan, katanya, baru mulai diterapkan pada 1 September 2024.

"Enggak (17 Agustus), September rencananya, 1 September lah," ucapnya.

Setelah Trenggono, Teten keluar disusul Arifin Tasrif. Keduanya kompak mengatakan bahwa hasil rapat akan disampaikan Airlangga.

"Nanti tanya sama menko. Bahasannya ya sudah dibahas, tinggal tanya ke menko," ujar Arifin.

Wacana pembatasan subsidi BBM pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengungkapkan wacana pembatasan muncul mengingat proyeksi defisit APBN 2024 diprediksi lebih besar dari target pemerintah.

Hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target.

Penurunan penerimaan negara itu katanya, terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.

Hal itu, sambungnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.

"Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut di unggahan akun media sosialnya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Namun, Jokowi menegaskan belum ada pemikiran pemerintah untuk merealisasikan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.

Bahkan, ia dan jajarannya belum menggelar rapat khusus membahas rencana tersebut.

"Ndak, ndak, ndak,belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

BPJS Ketenagakerjaan cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor. Kerja sama ini untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan.

Kerja sama ini meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain untuk meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja atau badan usaha (PKBU) dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, kerja sama ini dilakukan demi mengoptimalkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di wilayah Kota Bogor, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, Inpres Nomor 2 tahun 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota, Dolik Yulianto dan Kepala Kejari Kota Bogor, Meilinda berharap kerja sama ini dapat memberikan kontribusi dan peran aktif sinergi antar Lembaga Negara untuk mendukung Kepatuhan setiap PKBU (Perusahaan) dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kota Bogor.

"Dengan meningkatnya jumlah kepatuhan para Pemberi Kerja/Badan Usaha terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, akan berimbas terhadap peningkatan jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan secara menyeluruh (Universal Coverage) kepada para tenaga kerja Indonesia dapat terwujud," kata Dolik dikutip Selasa (16/7).

Untuk itu, kolaborasi dan kerja sama antara Kejari Kota Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan akan terus ditingkatkan.

Tujuannya, agar para peserta maupun Pemberi Kerja/Badan Usaha memiliki tingkat kepatuhan dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya manfaat Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ekosistem Muhammadiyah Kota Serang, Banten ramai-ramai membuka rekening di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan menyambut baik inisiatif dari Muhammadiyah Kota Serang dan siap untuk memberikan pelayanan keuangan terbaik.

Bagi Bank Muamalat, Persyarikatan Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya merupakan mitra strategis baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan.

Selain itu, pihaknya juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk sebagai nasabah sejak lama.

"Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan terbaik bagi Muhammadiyah beserta seluruh ekosistemnya," ujar Dedy melalui keterangan resmi, Selasa (16/7).

Ia menjelaskan pada kesempatan tersebut sebanyak 23 amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah Kota Serang membuka rekening di kantor cabang Bank Muamalat Serang, yang juga diikuti oleh pegawai dan warga anggota Muhammadiyah.

Bank Muamalat dan Muhammadiyah Serang sendiri telah menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, pembukaan rekening secara serentak ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama tersebut.

Selain pembukaan rekening, ke depannya Bank Muamalat akan membuka kesempatan bagi amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah Kota Serang untuk mendapatkan fasilitas perbankan.

Fasilitas itu di antaranya, pengelolaan pembayaran gaji pegawai (payroll), pembiayaan modal usaha, pembiayaan multiguna, serta KPR untuk pegawai dan warga Muhammadiyah.

Di samping itu, kedua belah pihak juga akan berkolaborasi dalam lingkup pendidikan, kesehatan, sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Dedy, kolaborasi tersebut akan melibatkan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Serang seperti sekolah, klinik, koperasi, dan pondok pesantren.

Muhammadiyah sebelumnya menarik dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Organisasi keagamaan itu memindahkan dana ke bank syariah lain.

Penarikan ini terungkap usai sebuah memo yang diteken Ketua Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti beredar. Memo bernomor 320/1.0/A/2024 tentang Konsolidasi Dana itu terbit pada 30 Mei 2024 lalu.

Isinya, arahan untuk rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan Muhammadiyah yang selama ini ada di BSI. Uang tersebut diperintahkan untuk segera dialihkan ke sejumlah bank syariah lain.

Keputusan itu disebut sebagai tindak lanjut pertemuan bersama pimpinan PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan AUM. Pertemuan itu terjadi di Yogyakarta pada 26 Mei 2024 lalu.

Kendati, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengklaim pihaknya tidak mengalihkan seluruh dananya dari BSI.

Ia mengatakan sejumlah transaksi keuangan Muhammadiyah masih menggunakan layanan bank syariah pelat itu. Salah satunya untuk amal dan usaha.

"Oh masih, masih (dana ada di BSI). Jadi sekarang pembiayaan-pembiayaan BSI kepada Amal Usaha Muhammadiyah masih di situ," kata Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

Namun demikian, Mu'ti mengakui bahwa dana yang telah ditarik sudah banyak. Mu'ti memperkirakan dana yang telah ditarik dari BSI mencapai di atas Rp1 triliun.

Beberapa dana yang ditarik berupa tabungan, apakah itu giro, deposito, atau payroll.

"Sudah banyak yang ditarik, tapi jumlahnya berapa mungkin ditanya ke BSI saja. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, sudah di atas Rp1 triliun yang ditarik. Kalau tidak salah ya, tapi nanti benarnya tanya ke BSI," ujarnya.

Mu'ti mengaku mendapatkan informasi bahwa Muhammadiyah masuk dalam 10 besar nasabah di BSI. Namun, ia tidak tahu persis berapa total dana yang disimpan di BSI sebelumnya.

"Saya dapat info, Muhammadiyah itu sepuluh besar nasabah di BSI. Ada yang bilang nomor delapan dari sepuluh. Jadi ya, kalau melihat rangkaiannya besar, walaupun duitnya mungkin tidak besar ya," ucap dia.

Perumda Tirta Musi Palembang kembali menorehkan prestasi gemilang. BUMD Pemerintah Kota Palembang ini meraih penghargaan Excellent Public Water Service dari CNN Indonesia Award 2024.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Direktur Utama Perumda Tirta Musi, Andi Wijaya Adani, di Hotel The Zuri Palembang. Perumda Tirta Musi mengaku bangga dengan penghargaan ini.

Sebab, penghargaan ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras Perumda Tirta Musi dalam memberikan pelayanan air minum terbaik bagi masyarakat Kota Palembang.

"Perumda Tirta Musi akan berbenah diri agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan khususnya dan masyarakat Kota Palembang Umumnya," kata Andi dalam keterangan resmi dikutip Selasa (16/7).

Andi memaparkan, sejumlah program kerja sudah dilaksanakan oleh Perumda Tirta Musi. Antara lain pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Sei Lais.

Kemudian, pengoperasian Booster Tegal Binangun, pengoperasian IPA Borang 2 dengan kapasitas 30 liter/detik, dan pemasangan jaringan perpipaan dan mekanikal elektrikal hingga modifikasi sistem pengaliran.

Selain itu Perumda Tirta Musi menerapkan Good Cooperate Governance, Manajemen Resiko, dan manajemen efisiensi. Sehingga perusahaan mampu berkontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi pembayar besar pajak di kota Palembang.

Selain peningkatan sistem penyediaan air minum, kata dia, Perumda Tirta Musi juga terus mengembangkan teknologi informasi.

Teknologi informasi itu diantaranya SCADA, call center, sistem informasi pelayanan langganan, sistem akuntansi terintegrasi dan yang lainnya. Tujuannya agar perusahaan dalam dijalankan dengan lebih efektif, efisien dan transparan.

"Di sisi lain perusahaan terus mengembangkan kantor unit pelayanan yang menyebar di kota Palembang sehingga mendekatkan pelayanan ke masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, perusahaan juga melakukan penggantian 30% meter air yang berusia di atas lima tahun. Hal ini untuk meningkatkan akurasi volume pemakaian air oleh pelanggan.

Dalam kesempatan ini ia mengatakan, penghargaan ini tak lepas dari kerja keras seluruh karyawan di Perumda Tirta Musi.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan skill karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang prima Perumda Tirta Musi mendorong karyawan untuk mengikuti berbagai kegiatan peningkatan skill dan pengetahuan.

Hal itu dilakukan melalui program dari World Bank, Tamasek Singapore, KIAT (Australia), Australia Water Association (AWA), Yarra Valley Water Melbourne dan Agro Paris.

"Tidak hanya menimba ilmu dari negara luar namun Perumda Tirta Musi juga aktif dalam membantu Perusahaan Air Minum yang belum sehat dengan menjadi mentor dalam program PERPAMSI," katanya.

Selain memenuhi kewajiban sebagai penyedia air minum bagi masyarakat Kota Palembang, mulai 2024 Perumda Tirta Musi diberi tugas untuk menjadi operator pengelola air limbah yang merupakan bantuan dari pemerintah Australia.

Bantuan diberikan melalui kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) mendukung Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Palembang City Sewerage Project (PCSP).

Untuk itu, Perumda Tirta Musi meminta dukungan dari warga Kota Palembang agar dapat menjalankan Amanah dari Pemerintah Kota dengan sebaik-baiknya.

"Dengan diterimanya penghargaan ini, menjadi motivasi bagi manajemen dan seluruh karyawan Perumda Tirta Musi untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja Perusahaan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan," katanya.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI meraih penghargaan bergengsi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO). Apresiasi ini diberikan atas kontribusi BRI dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2022 secara tepat waktu, serta kontribusi besar terhadap penerimaan pajak tahun 2023.

Penghargaan ini diberikan dalam acara Penganugerahan Wajib Pajak Tahun 2024 bertajuk 'Memenuhi Janji Pendiri Republik' pada akhir Juni 2024 lalu.

Kepala Kanwil LTO, Yunirwansyah, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi nyata dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak yang patuh. Apresiasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik secara formal maupun material dalam memenuhi kewajiban kepada negara.

Menurutnya, Kanwil LTO berupaya merealisasikan tema 'Memenuhi Janji Pendiri Republik' dalam tataran operasional, yaitu menuju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur melalui penerimaan negara yang berkelanjutan, terukur, dan terstruktur.

"Melalui acara ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi lebih luas dari seluruh masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan melalui pembayaran pajak," ungkap Yunirwansyah.

Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, BRI tetap berkomitmen untuk memberikan nilai ekonomi dan nilai sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada negara.

Sejak 2019 hingga akhir Kuartal I 2024, BRI telah menyetorkan Rp192,06 triliun kepada kas negara. Rinciannya, 2019 BRI menyetorkan Rp26,56 triliun, 2020 menyetorkan Rp28,38 triliun, 2021 Rp27,09 triliun, 2022 Rp34,18 triliun, dan 2023 Rp45,34 triliun.

Sedangkan untuk 3 bulan pertama pada 2024 BRI telah menyetorkan senilai Rp31,03 triliun ke kas negara. Setoran ini berasal dari pembayaran Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai & Bea Materai, Pajak Penghasilan Badan, Dividen dan Pajak Daerah.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI, Sunarso menegaskan BRI sebagai perusahaan BUMN memiliki peran sebagai agen pencipta nilai (agent value creator) dan agen pembangunan (agent of development). Untuk menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

Sunarso menekankan sebagai 'bank rakyat', keuntungan yang diperoleh BRI pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas dan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program Pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau nilai ekonomi, perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan nilai sosial sehingga ekonomi akan berputar. Dan BRI telah membuktikan bahwa selama ini mampu menjalankan peran nilai ekonomi dan nilai sosial secara simultan," ujar Sunarso.