INFO BISNIS – Pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) yang ditandai dengan penandatanganan Akta Inbreng Saham Pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara dengan BRI selaku induk holding pada 13 September 2021 lalu merupakan langkah strategis untuk memperkuat layanan keuangan pada segmen ultra mikro.

Selama tiga tahun ini, holding yang menggabungkan kekuatan tiga entitas yakni BRI, Pegadaian, dan PNM masing-masing berperan penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang berada di lapisan bawah ekonomi.

Tidak hanya didorong oleh sinergi produk dan layanan yang kuat, pencapaian UMi juga diperoleh dari elemen kunci pendukung berupa budaya kerja kolaboratif melalui Culture Activation Program (CAP) Brigade Madani.

CAP ini menjadi fondasi integrasi budaya kolaborasi, inovasi, dan sinergi antara karyawan BRI, Pegadaian, dan PNM, mendorong karyawan untuk tidak hanya bekerja di dalam entitas masing-masing tetapi juga berpikir dan bertindak sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar—Holding UMi.

Aktivitas CAP Brigade Madani terdiri dari enam program utama: Serbu, Lat-Gab, Lan-Gab, 3 No's 1 Corsa, Serlok, dan Posko Senyum. Serbu menekankan integrasi model bisnis dan pencapaian cashless disbursement untuk produk lintas entitas. Lat-Gab berfokus pada pelatihan gabungan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, sementara Lan-Gab mendukung cross-selling produk lintas entitas melalui Senyum Mobile, Serlok menyelaraskan strategi lokal terkait peluang cashless, dan Posko Senyum sebagai pusat pemberdayaan karyawan dengan kegiatan formal dan informal yang memperkuat integrasi dan sinergi tiga entitas.

Di antara enam inisiatif strategis CAP Brigade Madani, Aktivitas Lat-Gab dan Posko Senyum menjadi pilar aktivitas bersama dalam mendorong keterlibatan karyawan meningkatkan koordinasi dan kerja sama untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Aktivitas Lat-Gab rutin dilaksanakan sebagai bentuk penyegaran bagi para UMi Leaders, dengan lebih dari 1.000 Leaders telah berpartisipasi. Aktivitas ini menjadi bekal penting untuk diteruskan sehingga menjadi booster peningkatan kapabilitas Tenaga Pemasar ketiga Entitas, menjadikan mereka lebih siap menjangkau nasabah ultra mikro secara efektif dan memberikan layanan yang optimal.

Sementara, Aktivitas Posko Senyum yang dilaksanakan melibatkan 379 cabang BRI, termasuk lebih dari 5.000 BRI Unit, yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 51.000 peserta berpartisipasi mulai dari top manajemen hingga karyawan dari PNM, BRI dan Pegadaian.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro Supari mengatakan, sinergi yang terjalin di Holding Ultra Mikro telah memperkuat upaya inklusi keuangan dan memberdayakan lebih banyak masyarakat. “Brigade Madani adalah semangat kolektif yang menyatukan langkah kami untuk mewujudkan inklusi keuangan yang lebih dalam. Sinergi ini bukan hanya tentang kolaborasi, tetapi tentang komitmen bersama untuk mengubah kehidupan jutaan masyarakat ultra mikro,” kata dia.

Brigade Madani menjadi simbol internalisasi One Culture Akhlak di seluruh Holding Ultra Mikro. Program ini mengintegrasikan nilai-nilai Akhlak (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) ke dalam setiap aktivitas, baik dalam pelayanan kepada nasabah maupun interaksi internal antar karyawan. Dengan memfokuskan pada sinergi lintas entitas, Brigade Madani menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang kohesif dan berbasis nilai bersama.

Terkait dengan hal tersebut Direktur Utama BRI Sunarso menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi dalam Holding Ultra Mikro telah menjadi kekuatan utama dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera di seluruh Indonesia. Ia juga menggarisbawahi bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal menjangkau lebih banyak nasabah, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan di antara karyawan.

"Brigade Madani adalah jantung dari transformasi Holding Ultra Mikro, yang bukan hanya menghubungkan nasabah dengan layanan keuangan yang inklusif, tetapi juga menyatukan seluruh pekerja dalam satu semangat kolaborasi. Sinergi lintas entitas ini memperkuat budaya kerja kita, menjadikan setiap individu bagian penting dari perjalanan perubahan yang berkelanjutan,” kata Sunarso. (*)

INFO BISNIS - Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung perkembangan olahraga nasional. Sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, Bank Mandiri aktif terlibat dalam berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan prestasi olahraga, termasuk memberikan bantuan finansial, penyediaan fasilitas, dan pelatihan bagi para atlet serta organisasi olahraga.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan sangat penting dalam membantu olahraga Indonesia tidak hanya bersinar di dalam negeri, namun juga di kancah internasional. "Bank Mandiri telah mendukung lebih dari 100 kegiatan olahraga nasional. Lima dukungan terbesar kami adalah untuk sepak bola, golf, MotoGP, balap mobil, basket, dan bola voli," ujar Darmawan, Ahad, 29 September 2024 lalu.

Salah satu fokus utama dukungan Bank Mandiri adalah di bidang sepak bola. Bank Mandiri menjadi presenting partner timnas sepak bola Indonesia dalam berbagai kompetisi tingkat dunia. Kerja sama ini dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya. Hasilnya pun sudah terlihat, dengan keberhasilan timnas Indonesia yang berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, masuk 16 besar Piala Asia 2023, dan memenangkan Piala AFF U19 pada tahun 2024. Peringkat FIFA timnas Indonesia juga melonjak ke posisi 129, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Dalam dunia golf, Bank Mandiri berperan sebagai sponsor utama Mandiri Indonesia Open, salah satu pertandingan golf paling bergengsi di Tanah Air. Selain itu, Bank Mandiri mendukung atlet golf Indonesia, Naraajie Emerald, yang berhasil menjuarai Singha Laguna Phuket Open 2024. Partisipasi aktif dalam mendukung ajang-ajang besar ini menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung olahraga profesional Indonesia.

Tak ketinggalan, dalam olahraga otomotif, Bank Mandiri telah menjadi mitra utama perhelatan MotoGP Mandalika sejak tahun 2022. Sebagai banking partner, Bank Mandiri menyediakan kemudahan pembelian tiket melalui Livin’ by Mandiri, serta menawarkan promo menarik bagi para penonton. Selain MotoGP, Bank Mandiri turut mendukung atlet balap mobil Sean Gelael yang berkompetisi di World Endurance Championship, termasuk pencapaiannya meraih posisi kedua di 8 Hours of Bahrain dan posisi ketiga di 6 Hours of Fuji pada tahun 2023.

Bank Mandiri juga terus mendorong prestasi olahraga bola basket. Sebagai sponsor resmi Indonesia Basketball League (IBL) dan Liga Mahasiswa sejak 2022, Bank Mandiri memberikan apresiasi kepada timnas basket putri yang berhasil meraih medali emas di SEA Games 2023 dan timnas basket putra yang sukses di SEA Games 2021. Dukungan ini juga mencakup partisipasi Bank Mandiri dalam perhelatan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena Jakarta.

Selain itu, Bank Mandiri membentuk klub voli perempuan, Jakarta Livin’ Mandiri, sebagai upaya mendukung prestasi atlet bola voli di Indonesia. Tim voli perempuan Indonesia yang saat ini menduduki peringkat 9 di Asia dan 60 di dunia merupakan bukti nyata keberhasilan inisiatif ini.

"Mendukung kegiatan olahraga bagi kami merupakan bentuk kontribusi dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia," ujar Darmawan. "Indonesia memiliki sejarah panjang dalam dunia olahraga, dan semangat ini harus terus dikembangkan."

Darmawan juga menekankan bahwa Indonesia masih memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan di berbagai cabang olahraga. Menurutnya, prestasi yang ditorehkan beberapa cabang olahraga dalam dua tahun terakhir menjadi bukti bahwa potensi ini harus didukung dan dimaksimalkan.

"Potensi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bank Mandiri akan terus berupaya sebesar-besarnya dan seluas-luasnya agar Indonesia terus menghasilkan atlet-atlet terbaik yang mampu mengharumkan nama bangsa di pentas dunia," katanya.(*)

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berbicara jujur kepada masyarakat, terkait aktor yang melatarbelakangi kelanjutan aturan tambang hasil sedimentasi di laut atau pasir laut.

Menurutnya, KKP sebagai instansi pemerintah dinilai tidak mewakilkan aspirasi rakyat. Seharusnya, kata Susan, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, harus memiliki keberpihakan kepada rakyat.

"Artinya, juga sebenarnya mungkin KKP harus mulai jujur ini (aturan ekspor pasir laut) sebenarnya pesanan siapa," ujar Susan ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 29 September 2024.

Susan menduga usulan tentang penundaan tambang pasir laut bakal ditolak oleh KKP. Menurutnya, bentuk penolakan itu sudah terbaca oleh Kiara, sejak adanya usulan penundaan yang disampaikan Petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Sebelumnya, KKP tetap melakukan ekspor pasir laut. Kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu menegaskan, tidak akan menunda ekspor pasir laut seperti usulan yang muncul di tengah masyarakat.

"Kami akan jalan terus. Ya kalau ditunda, siapa yang menunda? Kalau kita kan sesuai dengan aturan main," kata juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, saat ditanya perihal usulan agar kebijakan ekspor pasir laut ditunda, di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024.

Menurutnya, jika Presiden Joko Widodo sebagai atasan Menteri Trenggono, menyatakan menunda atau membatalkan izin ekspor pasir laut, itu akan ditunda. "Tapi kan selama ini cuma omon-omon saja, seyogyanya ini..., seyogyanya ini. Normatif sekali itu seyogyanya," tutur dia menanggapi kekhawatiran adanya kerusakan ekosistem laut maupun dampak sosial-ekonomi.

Wahyu Muryadi, mengatakan yang diekspor adalah pasir laut hasil pembersihan sedimentasi. "Kalau sedimen yang diekspor, ya enggak laku. Mana ada orang mau beli lumpur," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan bahwa sedimentasi yang menebal, menjadi limbah, atau endapan yang mengganggu biota laut, seperti terumbu karang, itu akan dibersihkan. Pembersihan yang dimaksud Wahyu adalah penyedotan pasir laut. "Diisap dengan teknologi ramah lingkungan," tutur dia.

Teknologi ini juga akan memisahkan antara pasir dan lumpur, serta partikel lainnya. Dengan begitu pasir laut yang tersedot itu yang akan diambil untuk kebutuhan, seperti reklamasi. "Kalau lempung yang dipakai, ya tenggelam pulaunya. Reklamasinya enggak sukses, pasti habisin duit itu," ujar dia.

Wahyu mengatakan, dulu izin usaha pasir laut adalah pasir diambil dari pinggir laut. Dikeruk menggunakan eksapator. "Ada pulau yang indah-indah enggak berpenghuni disikat semua, itu namanya pasir laut," kata Wahyu. Menurutnya, praktek penambangan nanti akan berbeda dengan yang dilakukan di jaman dulu.

Proses pengawasan dilakukan dengan mengirim tim. Tim ini akan masuk ke dalam kapal yang tengah menyedot sedimentasi pasir laut itu. Selanjutnya pengawasan dengan kapal patroli KKP, hingga melibatkan aparat Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, peneliti, maupun pantauan satelit.

"Semua dikerahkan untuk mengawasi karena itu titik pengambilan pasir hasil sedimentasi. Harus dipastikan bahwa itu tidak terjadi pengrusakan lingkungan," ucap Wahyu.

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk berbicara jujur kepada masyarakat, terkait aktor yang melatarbelakangi kelanjutan aturan tambang hasil sedimentasi di laut atau pasir laut.

Menurutnya, KKP sebagai instansi pemerintah dinilai tidak mewakilkan aspirasi rakyat. Seharusnya, kata Susan, setiap kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah, harus memiliki keberpihakan kepada rakyat.

"Artinya, juga sebenarnya mungkin KKP harus mulai jujur ini (aturan ekspor pasir laut) sebenarnya pesanan siapa," ujar Susan ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 29 September 2024.

Susan menduga usulan tentang penundaan tambang pasir laut bakal ditolak oleh KKP. Menurutnya, bentuk penolakan itu sudah terbaca oleh Kiara, sejak adanya usulan penundaan yang disampaikan Petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Sebelumnya, KKP tetap melakukan ekspor pasir laut. Kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono itu menegaskan, tidak akan menunda ekspor pasir laut seperti usulan yang muncul di tengah masyarakat.

"Kami akan jalan terus. Ya kalau ditunda, siapa yang menunda? Kalau kita kan sesuai dengan aturan main," kata juru bicara KKP, Wahyu Muryadi, saat ditanya perihal usulan agar kebijakan ekspor pasir laut ditunda, di Gedung Mina Bahari I KKP, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024.

Menurutnya, jika Presiden Joko Widodo sebagai atasan Menteri Trenggono, menyatakan menunda atau membatalkan izin ekspor pasir laut, itu akan ditunda. "Tapi kan selama ini cuma omon-omon saja, seyogyanya ini..., seyogyanya ini. Normatif sekali itu seyogyanya," tutur dia menanggapi kekhawatiran adanya kerusakan ekosistem laut maupun dampak sosial-ekonomi.

Wahyu Muryadi, mengatakan yang diekspor adalah pasir laut hasil pembersihan sedimentasi. "Kalau sedimen yang diekspor, ya enggak laku. Mana ada orang mau beli lumpur," kata Wahyu.

Wahyu mengatakan bahwa sedimentasi yang menebal, menjadi limbah, atau endapan yang mengganggu biota laut, seperti terumbu karang, itu akan dibersihkan. Pembersihan yang dimaksud Wahyu adalah penyedotan pasir laut. "Diisap dengan teknologi ramah lingkungan," tutur dia.

Teknologi ini juga akan memisahkan antara pasir dan lumpur, serta partikel lainnya. Dengan begitu pasir laut yang tersedot itu yang akan diambil untuk kebutuhan, seperti reklamasi. "Kalau lempung yang dipakai, ya tenggelam pulaunya. Reklamasinya enggak sukses, pasti habisin duit itu," ujar dia.

Wahyu mengatakan, dulu izin usaha pasir laut adalah pasir diambil dari pinggir laut. Dikeruk menggunakan eksapator. "Ada pulau yang indah-indah enggak berpenghuni disikat semua, itu namanya pasir laut," kata Wahyu. Menurutnya, praktek penambangan nanti akan berbeda dengan yang dilakukan di jaman dulu.

Proses pengawasan dilakukan dengan mengirim tim. Tim ini akan masuk ke dalam kapal yang tengah menyedot sedimentasi pasir laut itu. Selanjutnya pengawasan dengan kapal patroli KKP, hingga melibatkan aparat Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, peneliti, maupun pantauan satelit.

"Semua dikerahkan untuk mengawasi karena itu titik pengambilan pasir hasil sedimentasi. Harus dipastikan bahwa itu tidak terjadi pengrusakan lingkungan," ucap Wahyu.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengklaim terus mengawal kerja satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, menargetkan tiket pesawat akhir Oktober sudah mulai turun.

“Satgas tiket (pesawat) minggu lalu sudah rapat dan dipimpin oleh Pak Sandiaga Uno. Target akhir Oktober sudah bisa disampaikan, mudah-mudahan ada satu komponen yang bisa berlaku,” kata Nia.

Nia menjelaskan, Kemenparekraf telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta penanggung jawab lain terkait dengan regulasi harga tiket pesawat. Setidaknya, ada 9 komponen kajian yang ia klaim telah dibahas. Namun, ia mengaku belum bisa membagikan seluruh detailnya. Termasuk proyeksi berapa persen harga tiket pesawat akan turun.

Salah satu yang dikaji, kata Nia, adalah terkait pengurangan PPN tiket pesawat. Hal itu, menurutnya, masih butuh kajian lebih lanjut.

“Apakah insentifnya dari pemerintah akan bebas pajak atau bagaimana, semua masih dalam tahap kajian,” kata Nia.

Menurut Nia, saat ini Satgas secara intensif melakukan pertemuan setidaknya sepekan sekali. Salah satu tantangan dalam menurunkan harga tiket pesawat, Nia mengatakan, karena kebijakan ini melibatkan elemen dari lintas Kementerian.

Nia mengatakan sebenarnya sudah mengundang pihak maskapai untuk berdiskusi dalam agenda Weekly Brief di Kemenparekraf hari ini. Namun, pihak maskapai belum bisa hadir karena jadwal yang kurang cocok.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memastikan pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat, sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat,” ujar Sandiaga, Minggu, 14 Juli 2024.

Saat itu, Sandiaga menjelaskan satgas terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Sandiaga saat itu juga menjelaskan mahalnya harga tiket pesawat dalam negeri bukan saja karena bahan bakar Avtur, Namun, terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan lembaga baru bernama Central Counterparty atau CCP hari ini. Keberadaan lembaga ini diharapkan memberikan manfaat bagi pasar uang dan pasar valas khususnya untuk meminimalkan risiko transaksi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan salah satu manfaat CCP untuk membuat transaksi pasar uang antar pihak yang berisiko lebih terkontrol. “Sekarang transaksi pasar uang yang over the counter dan menghadapi risiko antar pihak, menjadi tersentralisasi,” ujar Perry dalam peluncuran CCP dipantau melalui Youtube Bank Indonesia, Senin, 30 September 2024.

Dengan terpusatnya pengaturan ini, risiko antar pihak bisa lebih minim. Ke depan, lembaga ini bakal menaungi berbagai transaksi derivatif atau jenis perjanjian atau kontrak keuangan yang nilainya berasal dari underlying asset. Aset underlying berupa saham, indeks saham, mata uang, komoditas, atau suku bunga.

Selama ini, risiko kredit dianggap masih sangat tinggi. Dengan metode close-out- netting di CCP, Perry menambahkan, ada margin keuntungan dan diharapkan volume transaksi akan meningkat secara cepat. Keberadaan CCP juga dianggap lebih memudahkan BI melakukan pendalaman pasar uang dan valas derivatif dalam negeri.

Adapun peluncuran kali ini dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan delapan perbankan. Kini, Indonesia sudah menjadi bagian dari negara-negara anggota G20 yang telah memiliki CCP.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyambut baik pembentukan lembaga ini. "Dengan adanya CCP transaksi-transaksi jadi lebih save karena ada yang menjaga,” kata dia saat ditemui di Menara BNI Jakarta Senin, 30 September 2024.

Dengan jaminan keamanan tersebut, dia berharap, volume transaksi bakal meningkat. Risiko transaksi juga jadi minim dengan adanya CCP karena ada counterparty yang terpusat.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekspor pasir laut terus menjadi pertanyaan publik akibat dampak kerusakan lingkungan. Termasuk bagaimana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa penambangan pasir laut itu tidak merusak lingkungan.

Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi, mengatakan yang diekspor adalah pasir laut hasil pembersihan sedimentasi. "Kalau sedimen yang diekspor, ya enggak laku. Mana ada orang mau beli lumpur," kata Wahyu, melalui sambungan telepon pada Senin, 30 September 2024.

Wahyu mengatakan bahwa sedimentasi yang menebal, menjadi limbah, atau endapan yang mengganggu biota laut, seperti terumbu karang, itu akan dibersihkan. Pembersihan yang dimaksud Wahyu adalah penyedotan pasir laut. "Diisap dengan teknologi ramah lingkungan," tutur dia.

Teknologi ini juga akan memisahkan antara pasir dan lumpur, serta partikel lainnya. Dengan begitu pasir laut yang tersedot itu yang akan diambil untuk kebutuhan, seperti reklamasi. "Kalau lempung yang dipakai, ya tenggelam pulaunya. Reklamasinya enggak sukses, pasti habisin duit itu," ujar dia.

Wahyu mengatakan, dulu izin usaha pasir laut adalah pasir diambil dari pinggir laut. Dikeruk menggunakan eksapator. "Ada pulau yang indah-indah enggak berpenghuni disikat semua, itu namanya pasir laut," kata Wahyu. Menurutnya, praktek penambangan nanti akan berbeda dengan yang dilakukan di jaman dulu.

Dalam masalah pengawasan, menurut dia, ditentukan tujuh titik prioritas pengambilan sedimentasi atau pasir laut. Titik pengambilan sedimentasi atau pasir laut berada di Laut Natuna hingga Natuna Utara, lalu di laut wilayah Kabupaten Jepara, di Selat Makassar, di laut Kota Surabaya, di laut Kabupaten Cirebon, laut Kabupaten Indramayu, dan laut Kabupaten Karawang. "Di titik itulah kami mengawasi," ucap dia.

Proses pengawasan dilakukan dengan mengirim tim. Tim ini akan masuk ke dalam kapal yang tengah menyedot sedimentasi pasir laut itu. Selanjutnya pengawasan dengan kapal patroli KKP, hingga melibatkan aparat Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut, peneliti, maupun pantauan satelit.

"Semua dikerahkan untuk mengawasi karena itu titik pengambilan pasir hasil sedimentasi. Harus dipastikan bahwa itu tidak terjadi pengrusakan lingkungan," ucap Wahyu.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, meminta pemerintah untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengawasi proses tambang hasil sedimentasi di laut atau pasir laut.

Menurut Susan, hal itu untuk mencegah adanya celah oknum untuk melakukan tindakan korupsi. "Untuk melakukan pengawasan atas peluang-peluang korupsi lewat terbitnya aturan ini (Kepmen KP Nomor 16 Tahun 2024) gitu," jelas Susan saat dihubungiTempopada Ahad sore, 29 September 2024.

Susan menjelaskan alasan dirinya menyarankan keterlibatan KPK untuk mengawasi kegiatan penambangan pasir laut. Hal itu, kata dia, sejak adanya kasus korupsi ekspor Benih Benur Lobster (BBL) yang mengakibatkan Menteri KKP sebelumnya, Edhy Prabowo, ditangkap oleh KPK.

"Karena kita belajar dari bagaimana kasus Lobster ya, lobster ini kan kurang lebih sama kayak gini pemberian kuota kepada perusahaan," kata Susan.

Menurutnya, diterbitkannya regulasi tentang hasil sedimentasi di laut memiliki kesamaan dengan aturan ekspor BBL. Kesamaan itu, kata Susan, aturan tambang pasir laut juga melibatkan jumlah kuota yang diperlukan untuk dilakukan pengerukan.

TEMPO.CO, Jakarta - Balap MotoGP di tahun ini merupakan yang ketiga kalinya digelar di Sirkuit Mandalika. Sebagai salah satu perhelatan akbar, ajang balap MotoGP menjadi penggerak perputaran roda ekonomi daerah, salah satunya adalah industri perhotelan yang tidak terpisahkan dengan sektor pariwisata.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Nusa Tenggara Barat (PHRI NTB), Ni Ketut Wolini, mengungkapkan angka okupansi hotel yang ada di area sekitar Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB mencapai 100 persen selama MotoGP 2024 berlangsung pada 27-29 September 2024. “Untuk okupansi hotel pada waktu MotoGP di sekitar Mandalika 100 persen,” ujar Wolini melalui sambungan telepon pada Senin, 30 September 2024.

Soal tarif hotel, Wolini mengatakan, penetapan tarif sewa per malam untuk kamar hotel yang ada di NTB sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2022. Kamar hotel di sekitar Mandalika, berdasarkan beleid tersebut, masuk ke dalam zona I di mana harganya diperbolehkan naik sebanyak tiga kali lipat dari harga normal tertinggi.

Meski demikian, lonjakan harga yang terjadi ketika perhelatan MotoGP dilaksanakan juga dapat disebabkan tarif tambahan yang ditetapkan broker, seperti agen travel. “Mereka tentu ingin mencari untung. Kami tidak bisa mengendalikan berapa jumlah yang dinaikkan broker-broker tersebut dan hal ini tidak diatur di dalam Pergub,” ucap Wolini.

Lebih lanjut, Wolini menerangkan, untuk persentase okupansi hotel di luar area Mandalika, seperti di Kota Mataram atau Senggigi, sebesar 90 persen. Jumlah ini tidak berbeda dengan okupansi hotel-hotel di area Gili. “Karena sekarang sedang bulan ramai (pelancong), biarpun tidak ada MotoGP, okupansi di Gili di angka 90 persen,” kata dia.

Apabila melihat data dari tahun lalu, tren perolehan okupansi di tahun ini terhitung stagnan atau tidak mengalami perubahan. “Tidak beda jauh, sama saja,” ujar Wolini.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, okupansi hotel di Mandalika, Lombok dan sekitarnya cukup tinggi karena jumlah kamar di daerah itu terbatas. Meski begitu, room rate yang tercatat tetap mengikuti jenis hotel, tipe kamar, dan ketersediaannya di tanggal yang dimaksud.

Dicky Kurniawan berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Analis kebijakan pangan Syaiful Bahari merekomendasikan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengumpulkan tarif impor pangan untuk menaikkan pendapatan. Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar) itu mengatakan selama ini praktik jual beli impor pangan telah menyebabkan kerugian, sehingga perlu mengatur pengenaan tarif bagi importir.

Ia memaparkan isu ini bukan hal baru, bahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sejak 2013 sudah memeriksa dan mengadili para kartel, demikian juga KPK. Bahkan Ombudsman menyampaikan total kerugian negara yang disebabkan maladministrasi di kementerian dalam impor bawang putih mencapai Rp 4,5 triliun.

“Uang gelap yang beredar dalam jual beli impor pangan jika dikumpulkan dari beberapa komoditas maka bisa mencapai puluhan triliun setiap tahunnya,” kata dia kepada Tempo, dikutip Senin, 30 September 2024.

Syaiful menambahkan, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara di luar Kementerian Keuangan menjadi sinyal pemerintahan baru tengah menghadapi kondisi keuangan negara yang tidak dalam keadaan baik-baik saja, terutama untuk membiayai program-program setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Cara ini dinilai lebih baik dibanding menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen, yang memberatkan masyarakat. “Potensi penggalian keuangan negara melalui PNBP masih terbuka lebar di sektor importasi pangan,” ujarnya.

Selama ini alasan ditetapkannya kuota impor pangan karena memperhatikan petani di dalam negeri. Namun Syaiful berujar, tidak semua komoditas pangan bisa diproduksi di dalam negeri secara efisien, sehingga memang harus impor. Sebagai contoh, bawang putih, bombai, buah-buahan impor, kedelai, dan garam. Seluruhnya tidak tumbuh dan berproduksi dengan baik di dalam negeri.

Terdapat komoditas pertanian yang pantas swasembada dan ada yang tidak perlu, karena tidak efektif dan efisien. Adapun beras, bawang merah, kacang-kacangan, dan gula adalah pangan yang bisa diproduksi seluruhnya dalam negeri, karena itu harus diproteksi.

Kebijakan praktek pembatasan dan kuota impor selama ini justru menciptakan munculnya mafia dan perburuan rente dalam impor pangan. Dengan penetapan tarif impor, Syaiful mengatakan, harga komoditas pangan bisa lebih murah, karena jumlah importir lebih banyak tidak dimonopoli oleh kartel. Harga ke konsumen pun bisa bersaing untuk mendapatkan barang yang murah dan bagus.

“Bahkan pemerintahan Prabowo bisa melakukan subsidi program makan gratis dan bergizi yang sumber pendanaannya berasal dari pungutan tarif impor pangan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota kabinet, masing-masing Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengundurkan diri, kurang dari 3 pekan sebelum masa jabatan habis.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Indonesian Hotel General Manager Assosiation (IHGMA) Nusa Tenggara Barat, Lalu Kusnawan menegaskan bahwa kenaikan tarif akomodasi di wilayahnya sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur No 9 Tahun 2022 tentang Penyelanggaraan Usaha Akomodasi. Ia menyangkal dugaan pematokan tarif terlalu tinggi pada momen gelaran MotoGP Mandalika 2024.

“Berdasarkan pantauan IHGMA di lokasi sudah sesuai Pergub Nomor 9 2022,” ujar Lalu Kusnawan lewat konferensi video dalam acara Weekly brief with Sandiaga Uno, Senin, 30 September 2024 di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan Dorna selaku promotor MotoGP mengeluhkan harga akomodasi yang mahal. Namun, Sandi berujar secara umum Dorna tetap puas pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024.

Mengenai hal itu, menurut Lalu Kusnawan, pada momen menjelang dan pelaksanaan MotoGP Mandalika, tingkat okupansi hotel di area utama terdekat sirkuit mencapai 95 persen. Mayoritas ditempat oleh para kru pembalap yang berlaga di Sirkut Mandalika.

“Sementara itu kalau di Mataram dan Senggigi, okupansinya mencapai 80 persen,” katanya.

Namun, ia mengklaim bahwa tiga pekan jelang pelaksanaan masih banyak akomodasi yang tersedia. Sehingga para wisatawan diberikan banyak pilihan.

“Opsi itu banyak, agar tidak selalu di-framing bahwa akomodasi yang menjadi persoalan. Ini kan kita bicara tren pasar,” kata dia.

Lalu menyampaikan, kenaikan terjadi namun dalam batasan lumrah. Pasalnya, dengan meningkatknya permintaan maka pihak akomodasi pun mempekerjakan karyawan tambahan dan mengeluarkan biaya operasional lebih banyak.

Ia juga menyarankan agar para pemilik hotel di bawah asosiasi mendapat ajakan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Selain itu, ia juga menilai aspek akomodasi bisa dimasukkan ke bundling tiket yang dipromosikan.

“Saya juga berharap aturan yang dibuat bukan hanya mengakut akomodasi saja, tapi lebih kepada jasa pariwisata karena di dalamnya ada restoran dan juga travel agent,” ucapnya.

Lalu juga berharap agar lebih banyak lagi ajang internasional yang digelar di NTB. Dengan begitu, para pelaku jasa wisata tidak hanya bertumpu pada penyelenggaraan MotoGP setahun sekali saja.

Kendati ada polemik tersebut, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, mengungkapkan bahwa pagelaran MotoGP 2024 jauh lebih berdampak secara ekonomi ketimbang tahun lalu. Nia mengaku belum bisa menyebut angka pasti terkait kalkulasi dampak ekonomi dari tahun ini.

"Namun secara umum dari komponen yang bisa kita lihat, dari penjualan tiket hingga kunjungan wisatawan, angkanya lebih baik dari tahun kemarin," kata Nia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyebut pembangunan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah rampung. Bendungan terbesar di NTT itu bakal diresmikan Presiden Jokowi pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Corporate Secretary Ermy Puspa Yunita mengatakan Bendungan Temef memiliki luas genangan 297,78 hektare. Bendungan ini terletak di tiga desa pada dua kecamatan, yakni Desa Oenino dengan Desa Pane Utara, Kecamata Oenino, serta Desa Konbaki, Kecamatan Polen.

“Bendungan Temef dapat menampung air hingga 45,78 juta meter kubik,” kata Ermy melalui keteranngan tertulis, Senin, 30 September 2024.

Pembangunan Bendungan Temef, kata Ermy, terbagi dalam empat paket pekerjaan. Paket I digarap oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Waskita-Bangunnusa. Paket II dan III dikerjakan oleh KSO PT Nindya-Bina Nusa Lestari. AdapunPaket IV digarap oleh KSO PT Waskita-Bahagia-Guntur.

“Anggaran pembangunannya sebesar Rp 2,7 triliun,” ujar Ermy.

Lebih lanjut, Ermy menuturkan, Bendungan Temef juga akan difungsikan sebagai pengendali banjir pada area hilir bendungan. “Bendungan Temef mampu mereduksi banjir di Kabupaten Malaka sebesar 15 persen,” katanya.

Selain itu, Ermy menambahkan, bendungan yang termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) ini memiliki keistimewaan. Sebab, Bendungan Temef menjadi bendungan pertama yang menggunakan teknologi digital In Place Inclinometer (IPI) berupa aplikasi. Menurut Ermy, penggunaan teknologi ini memudahkan proses monitoring pekerjaan proyek.

“Proses cetak Riprap Beton pun dilakukan di lokasi proyek. Proses ini sebagai solusi alternatif yang berdampak pada penghematan biaya dan quality control,” ujar Ermy.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumajan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan pembangunan Bendungan Temef disertai pembangunan jaringan irigasi. Sebab, ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang curah hujannya lebih rendah dibanding daerah lain di Indonesia.

“Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Basuki melalui keterangan resmi Kementerian PUPR pada 31 Agustus 2024. Selain pemanfaatan layanan irigasi, bendungan ini diharapkan melayani kebutuhan air domestik masyarakat melalui pembangunan jaringan air baku dan IPA.

Catatan koreksi:

Berita ini mengalami perubahan judul dan sebagian isi berdasarkan tambahan dari narasumber. Judul'Jokowi Besok Resmikan Bendungan Temef di NTT Senilai Rp 2,7 Triliun, Berapa Daya Tampungnya?'diubah menjadi 'Jokowi Akan Resmikan Bendungan Temef di NTT Senilai Rp 2,7 Triliun, Berapa Daya Tampungnya?' pada pukul 19.32 WIB, Senin, 30 September 2024.