TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) di Pilkada 2024 Bobby Nasution menyindir pernyataan kandidat petahana, Edy Rahmayadi, soal jalan nasional di Sumut yang rusak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Menurut Wali Kota Medan itu, warga jangan diajak berpikir soal status jalan dan pihak mana yang bertanggungjawab atas jalan tersebut.

“Yang penting tahunya itu jalan punya pemerintah, betul ya buk ya? Oleh karena itu tentunya kepala daerah itu bukan tugasnya bukan hanya lempar tanggung jawab tapi bisa mempertanggungjawabkan,” kata Bobby saat menanggapi keluhan warga soal jalan di Gunung Baringin, Panyabungan Timur, Mandailing Natal, pada Jumat, 27 September 2024, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Bobby, yang juga menantu Jokowi menyindir Edy Rahmayadi, selaku Gubernur Sumut periode lalu, soal jalan di Sumut yang rusak. Sindiran itu disampaikan dalam sambutannya setelah mengambil nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut pada Senin, 23 September 2024.

“Kalau sudah kejedut kepala kita, berarti sudah masuk Sumut. Artinya, jalan di Aceh bagus, jalan di Sumatera Barat juga bagus. Begitu masuk Sumut, benjol kepala kita karena infrastruktur di Sumut, mungkin belum merata,” katanya

Edy Rahmayadi kemudian menanggapi pernyataan Bobby dengan santai. Kata dia, jalan yang rusak berada di perbatasan Sumut dan statusnya jalan nasional. Artinya, jalan tersebut tanggung jawab pemerintah pusat, yakni pemerintahan yang dipimpin mertua Bobby Nasution, Presiden Jokowi.

“Masalah infrastruktur yang disebut Bobby, itu di perbatasan, jalan nasional. Jalan yang belum diselesaikan Mulyono (nama kecil Jokowi). Ada jalan yang belum selesai, justru itu kami kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikannya,” ujar Edy usai pengundian nomor urut pasangan cagub-cawagub di Hotel Mercure Medan, Selasa, 24 September 2024.

Masyarakat awam kebanyakan memang tak terlalu menaruh perhatian soal status jalan. Bagi mereka, yang terpenting adalah jalan selalu dalam kondisi baik sehingga mobilitas tetap lancar. Lantas, bagaimana cara membedakan status jalan? Apa karakteristik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten?

Jalan nasional

Jalan nasional merupakan jalan yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Jalan ini diatur dan diberi nomor rute oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jalan jenis ini meliputi empat kelompok yakni jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan tol, dan jalan strategis nasional.

Adapun contoh jalan nasional di Indonesia antara lain yaitu Jalan Lintas Sumatra, Jalur Pantura atau Jalan Nasional Rute 1 dan Jalur Pansela di Pulau Jawa, Jalan Raya Trans Sulawesi, Jalan Trans-Papua, dan Jalan Nasional Trans Timor.

Karakteristik jalan nasional:

Secara kasat mata, masyarakat bisa mengenali status jalan nasional lewat dua cara.

1. Pertama, lewat papan penunjuk jalan yang biasanya dipasang di jalan yang mencantumkan status jalan tersebut. Jalan nasional umumnya ditandai dengan kode K1.

2. Kedua, dengan mengenali jenis marka jalan. Marka jalan nasional diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan, yaitu terdapat tanda marka membujur berwarna putih dan kuning.

Jalan provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 34 Tahun 2006, jalan provinsi merupakan jalan kolektor penghubung ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota dalam satu provinsi tersebut. Selain itu, jalan provinsi juga bisa berupa jalan kolektor primer yang menghubungkan antar-ibu kota kabupaten/kota.

Jalan provinsi lainnya yakni jalan strategis provinsi. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat yang ditunjuk

Karakteristik jalan provinsi:

1. Ditandai dengan kode K2 atau K3 dalam papan jalan.

2. Marka jalan hanya berwarna putih tanpa warna kuning.

3. Umumnya jalan provinsi berukuran cukup lebar.

Jalan kabupaten

Jalan kabupaten adalah penghubung ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa, dan antar desa. Jalan kabupaten juga dapat berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten.

Adapun oengelola dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten, baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk.

Karakteristik jalan kabupaten:

1. Kode jalan ini ditandai dengan K4.

2. Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna membujur putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus.

3. Namun biasanya, jalan kabupaten lebih sempit dari jalan provinsi dan hanya menghubungkan antar-kecamatan.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | MEI LEANDHA | YUDONO YANUAR | ANTARA

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mengambil peran penting dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama kaum perempuan. Melalui KWT Cahaya Suci, BRI secara tak langsung ikut menyediakan lapangan kerja bagi para perempaun di Desa Panji. Dengan langkah konkret itu, BRI sekaligus mendukung perekonomian lokal.

KWT Cahaya Suci merupakan salah satu bagian dari Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku dan telah mendapatkan sederet pelatihan dan workshop dari BRI untuk mengembangkan keterampilan mereka, dalam pengolahan dan pemasaran produk.

"Kami dapat pendampingan dan pelatihan. Kami dapat ilmu mengenai packaging yang bagus seperti apa. Kami juga dikasih tahu tentang pembayaran digital melalui BRImo. Kami jadi lebih mudah dan transaksinya jadi aman. Kami juga dibantu juga untuk pemasaran dalam mencari konsumen, salah satunya ya melalui kegiatan bazar yang digelar BRI," kata Made Sri Agastya, anggota yang juga menjabat sebagai penggerak KWT Cahaya Suci.

Dia berharap, ke depannya, BRI bisa memberikan pelatihan lebih lanjut mengenai kemasan dan pemasaran agar KWT Cahaya Suci dapat tumbuh dan berkembang dalam semangat kerja sama dan inovasi. Agastya juga berharap, agar para anggota KWT Cahaya Suci bisa berjalan beriringan menuju kesuksesan, demi meningkatkan kesejahteraan anggota.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa Klasterku Hidupku merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha dalam satu wilayah, sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya. Hingga akhir Juli 2024 tercatat BRI telah memiliki 31.488 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku. BRI juga telah menyelenggarakan 2.184 pelatihan dalam program Klasterku Hidupku tersebut.

Program Klasterku Hidupku, kata Supari, menjadi salah satu bentuk strategi yang mengutamakan pada pemberdayaan. “Secara umum, strategi bisnis mikro BRI di 2024 akan fokus pada pemberdayaan berada di depan pembiayaan. BRI sebagai bank yang berkomitmen kepada pelaku UMKM telah memiliki kerangka pemberdayaan yang dimulai dari fase dasar, integrasi, hingga interkoneksi,” ujar Supari. (*)

INFO BISNIS - Proyek pembangunan LRT Jakarta Fase 1B terus menunjukkan progres signifikan. Hingga pekan ketiga September 2024, progres konstruksi berhasil mencapai 29,17 persen. Salah satumilestonepenting yang tengah dipersiapkan adalah test track atau uji coba jalur dari Stasiun Velodrome, yang dijadwalkan pada 30 September 2024.

Uji coba ini akan menandai langkah penting dalam memasuki fase lanjutan proyek, yaitu pengecekan jalur yang telah dibangun. Sebelum uji coba dilakukan, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Jakpro) bersama KSO (PT Waskita Karya Tbk, PT Nindya Karya, dan PT Len Railway System) akan memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk jalur, pekerjaantrack, serta perangkat pendukung operasional lainnya. Semua persiapan ini dirancang untuk memastikan keamanan dan kelancaran uji coba jalur LRT Jakarta Fase 1B.

Sebagai bagian dari persiapan ini, setelah semua pemeriksaan rampung, akan dilakukan pemindahan peron operasional LRT Fase 1A di Stasiun Velodrome dari sisi barat ke sisi timur. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan operasional LRT Jakarta dalam jangka panjang.

Setelah persiapan tersebut selesai, uji coba jalur LRT Jakarta Fase 1B akan dilakukan menggunakan Kereta Luar Biasa, serta dilanjutkan dengan uji coba menggunakan MRV (Maintenance Rail Vehicle) dan 1 rangkaian LRV (Light Rail Vehicle).

Pencapaian pembangunan lintasan sepanjang 1,2 km dari Velodrome hingga Rawamangun, dari target 6,4 km rute Velodrome-Manggarai ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempercepat realisasi transportasi massal yang modern, efisien, dan ramah lingkungan bagi warga Jakarta.

Proyek LRT Jakarta Fase 1B sendiri dikerjakan dari dua sisi: zona Velodrome – Pramuka dan zona Pramuka – Manggarai. Pembangunan jalur ini bertujuan untuk mendukung Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral transportasi Jakarta. Dengan tersambungnya rute Velodrome–Manggarai, LRT Jakarta diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi kemacetan dan mendorong penggunaan transportasi publik di Jakarta.

Direktur Teknik dan Pengembangan Jakpro Group Dian Takdir, mengatakan optimis akan hasil uji coba LRT Jakarta fase 1B. Dirinya mengharap dukungan dari masyarakat dan semua pihak dapat terus berlanjut hingga proyek tersebut siap melayani warga Jakarta dengan lebih baik.

"Kami optimis dan sangat fokus pada setiap detail persiapan untuk memastikan uji coba ini berjalan lancar dan sesuai standar keselamatan yang tinggi. Proses ini adalah wujud komitmen Jakpro dalam mewujudkan transportasi publik yang modern dan aman bagi masyarakat Jakarta," kata Dian Takdir. (*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersinergi dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menghadirkan fitur Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Laut Pelni melalui AgenBRILink di seluruh Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan tiket kapal laut secara online, yang diproyeksikan terus meningkat hingga tahun mendatang.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Head of BRILink Business Division BRI Windriyo Aribowo dan Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy W, serta disaksikan Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama pada 23 September 2024.

Adanya kerja sama ini menjadikan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi salah satu saluran utama untuk reservasi dan pembayaran tiket kapal laut Pelni. Dengan integrasi fitur ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil hingga pelosok negeri.

"Kolaborasi dengan PELNI sebagai penyedia layanan tiket kapal laut yang terkemuka merupakan langkah strategis. Kami yakin kerjasama ini akan memberikan nilai tambah bagi AgenBRILink dan masyarakat," ucap Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama.

Kolaborasi antara BRI dan Pelni untuk menambah fitur penjualan dan pembayaran tiket kapal laut Pelni melalui AgenBRILink diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam reservasi dan pembayaran tiket kapal laut. Dengan integrasi ini, diharapkan penggunaan layanan transportasi laut dapat lebih mudah dan efisien, memperkuat peran AgenBRILink di seluruh Indonesia sebagai pilihan utama untuk kebutuhan perjalanan dengan kapal Pelni.

BRI tercatat telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu desa di Indonesia hingga akhir Agustus 2024. Mencakup 80 persen total desa di Indonesia.

“Langkah ini juga sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Diharapkan, integrasi Penjualan dan Payment Point Tiket Kapal Laut Pelni ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien bagi para penumpang yang menggunakan layanan transportasi laut," kata Candra. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi, menyatakan perusahaan produksi Surikan atau susu ikan, baru ada satu di Indonesia. Saat ini, pengusaha atau pabrik yang memproduksi susu ikan terdapat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yaitu PT Berikan Indonesia.

Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat perusahaan lain yang mendaftarkan diri untuk turut memproduksi susu ikan. Meskipun demikian, KKP diwacanakan akan membangun pabrik baru produksi susu ikan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.

"Setahu kami (KKP) baru satu (pabrik susu ikan)," kata Wahyu Muryadi saat ditanyakan soal adanya perusahaan lain yang ikut memproduksi susu ikan, melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 30 September 2024.

Ia mengatakan jika pabrik susu ikan yang diwacanakan akan dibangun di Pekalongan, Jawa Tengah, tidak melibatkan perusahaan lain. Menurut dia, pabrik di Pekalongan hanya menjadi bagian dari contoh produksi Hidrolisat Protein Ikan (HPI), sebagai produk turunan dari susu ikan.

"Sebagai percontohan produksi HPI dan produk turunan HPI," ujarnya.

Sebelumnya, KKP mengatakan akan membangun pabrik HPI di Pekalongan, Jawa Tengah. Direktur Pengolahan KKP, Widya Rusyanto, mengklaim jika pabrik HPI di Pekalongan nantinya akan memproduksi 2 ton per bulan minuman susu protein.

Lebih lanjut, ia menuturkan, produksi yang diciptakan sama seperti pabrik HPI di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Widya mengatakan produksi itu berupa bubuk minuman susu protein untuk program makan bergizi gratis.

"Kalau hasil sama (bubuk), volumenya yang berbeda, untuk volumenya di Pekalongan 2 ton per bulan," kata Widya saat ditemui di PT Berikan Bahari Indonesia di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu, 18 September 2024.

Selain itu, Widya menjelaskan, perencanaan distribusi pabrik HPI di wilayah Pekalongan. Ia mengatakan selain menjadi bubuk minuman susu protein, juga dibuat menjadi makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

"Kalau yang Pekalongan rencananya dibikinnya di situ sampai produk jadi makanan nanti di situ," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Muryadi, menyatakan perusahaan produksi Surikan atau susu ikan, baru ada satu di Indonesia. Saat ini, pengusaha atau pabrik yang memproduksi susu ikan terdapat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yaitu PT Berikan Indonesia.

Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat perusahaan lain yang mendaftarkan diri untuk turut memproduksi susu ikan. Meskipun demikian, KKP diwacanakan akan membangun pabrik baru produksi susu ikan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.

"Setahu kami (KKP) baru satu (pabrik susu ikan)," kata Wahyu Muryadi saat ditanyakan soal adanya perusahaan lain yang ikut memproduksi susu ikan, melalui aplikasi perpesanan pada Senin, 30 September 2024.

Ia mengatakan jika pabrik susu ikan yang diwacanakan akan dibangun di Pekalongan, Jawa Tengah, tidak melibatkan perusahaan lain. Menurut dia, pabrik di Pekalongan hanya menjadi bagian dari contoh produksi Hidrolisat Protein Ikan (HPI), sebagai produk turunan dari susu ikan.

"Sebagai percontohan produksi HPI dan produk turunan HPI," ujarnya.

Sebelumnya, KKP mengatakan akan membangun pabrik HPI di Pekalongan, Jawa Tengah. Direktur Pengolahan KKP, Widya Rusyanto, mengklaim jika pabrik HPI di Pekalongan nantinya akan memproduksi 2 ton per bulan minuman susu protein.

Lebih lanjut, ia menuturkan, produksi yang diciptakan sama seperti pabrik HPI di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Widya mengatakan produksi itu berupa bubuk minuman susu protein untuk program makan bergizi gratis.

"Kalau hasil sama (bubuk), volumenya yang berbeda, untuk volumenya di Pekalongan 2 ton per bulan," kata Widya saat ditemui di PT Berikan Bahari Indonesia di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu, 18 September 2024.

Selain itu, Widya menjelaskan, perencanaan distribusi pabrik HPI di wilayah Pekalongan. Ia mengatakan selain menjadi bubuk minuman susu protein, juga dibuat menjadi makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

"Kalau yang Pekalongan rencananya dibikinnya di situ sampai produk jadi makanan nanti di situ," tutur dia.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersinergi dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menghadirkan fitur Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Laut Pelni melalui AgenBRILink di seluruh Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan tiket kapal laut secara online, yang diproyeksikan terus meningkat hingga tahun mendatang.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Head of BRILink Business Division BRI Windriyo Aribowo dan Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy W, serta disaksikan Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama pada 23 September 2024.

Adanya kerja sama ini menjadikan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi salah satu saluran utama untuk reservasi dan pembayaran tiket kapal laut Pelni. Dengan integrasi fitur ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil hingga pelosok negeri.

"Kolaborasi dengan Pelni sebagai penyedia layanan tiket kapal laut yang terkemuka merupakan langkah strategis. Kami yakin kerjasama ini akan memberikan nilai tambah bagi AgenBRILink dan masyarakat," ucap Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama.

Kolaborasi antara BRI dan Pelni untuk menambah fitur penjualan dan pembayaran tiket kapal laut Pelni melalui AgenBRILink diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam reservasi dan pembayaran tiket kapal laut. Dengan integrasi ini, diharapkan penggunaan layanan transportasi laut dapat lebih mudah dan efisien, memperkuat peran AgenBRILink di seluruh Indonesia sebagai pilihan utama untuk kebutuhan perjalanan dengan kapal Pelni.

BRI tercatat telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu desa di Indonesia hingga akhir Agustus 2024. Mencakup 80 persen total desa di Indonesia.

“Langkah ini juga sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Diharapkan, integrasi Penjualan dan Payment Point Tiket Kapal Laut Pelni ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien bagi para penumpang yang menggunakan layanan transportasi laut," kata Candra. (*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bersinergi dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menghadirkan fitur Reservasi dan Payment Point Tiket Kapal Laut Pelni melalui AgenBRILink di seluruh Indonesia. Keputusan ini didasarkan pada pertumbuhan yang signifikan dalam penjualan tiket kapal laut secara online, yang diproyeksikan terus meningkat hingga tahun mendatang.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Head of BRILink Business Division BRI Windriyo Aribowo dan Direktur Usaha Angkutan Penumpang Pelni Nuraini Dessy W, serta disaksikan Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama pada 23 September 2024.

Adanya kerja sama ini menjadikan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi salah satu saluran utama untuk reservasi dan pembayaran tiket kapal laut Pelni. Dengan integrasi fitur ini, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil hingga pelosok negeri.

"Kolaborasi dengan Pelni sebagai penyedia layanan tiket kapal laut yang terkemuka merupakan langkah strategis. Kami yakin kerjasama ini akan memberikan nilai tambah bagi AgenBRILink dan masyarakat," ucap Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama.

Kolaborasi antara BRI dan Pelni untuk menambah fitur penjualan dan pembayaran tiket kapal laut Pelni melalui AgenBRILink diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam reservasi dan pembayaran tiket kapal laut. Dengan integrasi ini, diharapkan penggunaan layanan transportasi laut dapat lebih mudah dan efisien, memperkuat peran AgenBRILink di seluruh Indonesia sebagai pilihan utama untuk kebutuhan perjalanan dengan kapal Pelni.

BRI tercatat telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 62 ribu desa di Indonesia hingga akhir Agustus 2024. Mencakup 80 persen total desa di Indonesia.

“Langkah ini juga sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Diharapkan, integrasi Penjualan dan Payment Point Tiket Kapal Laut Pelni ini dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan efisien bagi para penumpang yang menggunakan layanan transportasi laut," kata Candra. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Shopee dan SeaMoney membuka lowongan kerja lewat Graduate Development Program (GDP). Peluang ini terbuka untuk fresh graduate lintas jurusan.

GDP adalah program yang dirancang Shopee dan SeaMoney untuk mendalami berbagai fungsi bisnis e-commerce dan layanan keuangan digital. Program ini berdurasi selama dua tahun dengan penempatan di Jakarta. Para peserta akan dirotasi di berbagai posisi selama menjalani program tersebut.

Beberapa posisi yang akan ditempati para peserta program di antaranya business development, business intelligence, financial products, marketing, operations, hingga product management. Program berkomitmen memberikan mentoring, kurikulum pelatihan yang komprehensif, hingga pelibatan dalam proyek yang berdampak di dalam perusahaan.

Kualifikasi dan persyaratan:

• Mahasiswa semester akhir dari S1 maupun S2 dan fresh graduate dari berbagai jurusan dengan pengalaman kerja penuh waktu maksimal dua tahun pada 15 Oktober mendatang.
• Cepat belajar dan memiliki dorongan untuk mengatasi tantangan dalam lingkungan kerja yang dinamis
• Pribadi yang berkemauan unntuk memimpin perubahan dan membuat dampak nyata
• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan ide dan pikiran
• Memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat mendorong tim untuk mencapai target

Pendaftaran:

• Pendaftaran dibuka pada 15 Agustus hingga 15 Oktober 2024
• Online assessment pada Agustus-November 2024
• Behavioural interview pada Agustus-November 2024
• Group case assessment pada Oktober-November 2024
• Interview dengan senior leaders pada November-December 2024
• Pendaftaran dapat dilakukan melalui: https://careers.shopee.co.id/job-detail/J00344331/1

Sebagai informasi Shopee merupakan platform e-commerce beroperasi di Asia Tenggara dan Taiwan. Sementara itu, SeaMoney adalah perusahaan yang bergerak di pembayaran digital dan layanan keuangan dengan produk bank digital SeaBank. SeaMoney beroperasi di Asia Tenggara.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah berencana akan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Agus menyebut hasil kajian timnya UU ini sudah tak relevan dan mampu menghadapi dinamika yang terjadi.

“Menurut kajian UU ini sudah tidak mampu menghadapi challenge dan dinamika yang dihadapi industri,” kata Agus kepada awak media di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta Selatan, pada Senin, 30 September 2024.

Meski demikian, Agus tak menjelaskan detail hasil kajian timnya itu. Namun, pada 3 Januari 2024, Agus mengatakan perlu adanya regulasi yang mendukung tugas pokok kementerian dalam memajukan industri manufaktur nasional.

Politikus Partai Golkar itu menyebut ada sejumlah substansi menjadi perhatian dalam revisi UU Perindustrian, yaitu penguatan manufaktur berbasis digital hingga implementasi netral karbon di sektor manufaktur. Dia menyebut perlu ada persiapan jangka panjang dalam menyiapkan kemungkinan yang bakal terjadi.

"Kita nggak pernah tahu dalam 20 tahun, 30 tahun ke depan, apakah proses produksi yang ada di pabrik-pabrik ini akan semua dilakukan dengan artificial intelligence? Kita nggak pernah tahu. Dan, kira-kira kalau kita tidak siap terhadap itu, itu kita naif sekali karena dunia mengarahnya ke situ," kata Agus seperti dikutip Antara.

Adapun perihal dekarbonisasi, Menperin menargetkan sektor manufaktur bisa mencapai netral karbon pada 2050. Target ini menurut dia sperlu ada regulasi untuk mendukung percepatan target tersebut.

Agus mengatakan revisi UU Perindustrian kemungkinan tidak akan bisa langsung masuk pembahasan DPR RI pada tahun ini. Meski demikian, Menperin telah menyiapkan dokumennya.

"Jadi, kalau pemerintah berikutnya menganggap bahwa sektor manufaktur itu merupakan dan memang faktanya terpenting yang memberikan kontribusi terbesar bagi ekonomi, ya dia akan terbantu dengan dokumen yang sudah kita siapkan ini," kata Agus.

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan PresidenJokowibahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah disetujui seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilan di DPR, disebut Greenpeace Indonesia tidak benar adanya.

“Itu pernyataan politis saja. Bahwa kemudian ada proses disetujui DPR, bukan berarti bahwa pembangunan itu otomatis keinginan rakyat,” kata Ketua Tim Kampanye HutanGreenpeaceIndonesia Arie Rompas kepada Tempo lewat panggilan telepon, Minggu, 29 September 2024.

Hal itu untuk membantah pernyataan Jokowi yang dikatakan dalam sambutan di Rakornas Baznas Tahun 2024, di Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024.

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” katanya.

Bagaimana keputusan pindah ibu kota itu, berikut kronologinya:

29 April 2019

Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa dalam rapat terbatas mengenai pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Tadinya Bappenas mengusulkan tiga alternatif tentang ibu kota baru.

Pertama, adalah Ibu Kota tetap di Jakarta, namun dibuat distrik khusus pemerintahan. Kantor-kantor pemerintahan itu nantinya akan berpusat di kawasan Istana, Monas, dan sekitarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional waktu itu, Bambang Brodjonegoro, mengatakan kerugian dari alternatif pertama ialah hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia.

Alternatif kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta. Mencontoh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, Bambang mengusulkan agar Ibu Kota Indonesia dipindah ke sekitar Jabodetabek jika tersedia lahan. Namun, kelemahan dari alternatif kedua ini adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah kota metropolitan Jakarta.

Alternatif ketiga yang dipilih Jokowi yaitu memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Jawa. Ini mencontoh Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang jauh di Amazon. Kemudian Canberra di antara Sydney dan Melbourne. Demikian juga Astana di Kazakhstan karena Ibu Kotanya ingin dipindah lebih dekat ke arah tengah dari negaranya. Juga Naypyidaw yang juga lebih ke dalam negara Myanmar.

16 Agustus 2019

Dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.“Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi di akhir pidato kenegaraan.

26 Agustus 2019

Presiden Joko Widodo memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota baru. “Resiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019.

18 Januari 2022

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang atauRUU Ibu Kota Negaramenjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

29 Agustus 2022

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai dengan penandatanganan kontrak paket pengerjaan konstruksi. "Dari 20 paket pekerjaan konstruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan software, hari Senin besok akan ada penandatanganan kontrak untuk 5 kegiatan konstruksi dan beberapa kontrak untuk software," kata Basuki saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, 25 Agustus 2022.

3 Oktober 2023

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang atau UU IKN.Meski mayoritas anggota DPR setuju, namun pengesahan ini tetap diwarnai dengan catatan dan penolakan. Ada dua fraksi yang memberi catatan maupun menolaknya. Fraksi Partai Demokrat memberi catatan atas revisi UU IKN yang disahkan hari ini. Sementara PKS menolak pengesahan ini.

17 Agustus 2024

Presiden Jokowi menggelar upacara HUT Proklamasi RI di IKN, didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.

10 September 2024

Presiden Jokowi secara resmi berkantor di IKN, setelah sempa tertunda dari rencana bulan Juli karena sarana dan prasarana belum siap.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Jokowi akan pindah berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur pada 10 September hingga 19 Oktober 2024, sehari sebelum pelantikan Presiden Prabowo di DPR pada 20 Oktober 2024

Nabiila Azzahra A berkontribusi dalam penulisan artiket ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan PresidenJokowibahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah disetujui seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilan di DPR, disebut Greenpeace Indonesia tidak benar adanya.

“Itu pernyataan politis saja. Bahwa kemudian ada proses disetujui DPR, bukan berarti bahwa pembangunan itu otomatis keinginan rakyat,” kata Ketua Tim Kampanye HutanGreenpeaceIndonesia Arie Rompas kepada Tempo lewat panggilan telepon, Minggu, 29 September 2024.

Hal itu untuk membantah pernyataan Jokowi yang dikatakan dalam sambutan di Rakornas Baznas Tahun 2024, di Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024.

“Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” katanya.

Bagaimana keputusan pindah ibu kota itu, berikut kronologinya:

29 April 2019

Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa dalam rapat terbatas mengenai pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019. Tadinya Bappenas mengusulkan tiga alternatif tentang ibu kota baru.

Pertama, adalah Ibu Kota tetap di Jakarta, namun dibuat distrik khusus pemerintahan. Kantor-kantor pemerintahan itu nantinya akan berpusat di kawasan Istana, Monas, dan sekitarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional waktu itu, Bambang Brodjonegoro, mengatakan kerugian dari alternatif pertama ialah hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia.

Alternatif kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta. Mencontoh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, Bambang mengusulkan agar Ibu Kota Indonesia dipindah ke sekitar Jabodetabek jika tersedia lahan. Namun, kelemahan dari alternatif kedua ini adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah kota metropolitan Jakarta.

Alternatif ketiga yang dipilih Jokowi yaitu memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Jawa. Ini mencontoh Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang jauh di Amazon. Kemudian Canberra di antara Sydney dan Melbourne. Demikian juga Astana di Kazakhstan karena Ibu Kotanya ingin dipindah lebih dekat ke arah tengah dari negaranya. Juga Naypyidaw yang juga lebih ke dalam negara Myanmar.

16 Agustus 2019

Dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, di Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.“Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Jokowi di akhir pidato kenegaraan.

26 Agustus 2019

Presiden Joko Widodo memilih Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai ibu kota baru. “Resiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2019.

18 Januari 2022

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang atauRUU Ibu Kota Negaramenjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022.

29 Agustus 2022

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai dengan penandatanganan kontrak paket pengerjaan konstruksi. "Dari 20 paket pekerjaan konstruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan software, hari Senin besok akan ada penandatanganan kontrak untuk 5 kegiatan konstruksi dan beberapa kontrak untuk software," kata Basuki saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, 25 Agustus 2022.

3 Oktober 2023

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang atau UU IKN.Meski mayoritas anggota DPR setuju, namun pengesahan ini tetap diwarnai dengan catatan dan penolakan. Ada dua fraksi yang memberi catatan maupun menolaknya. Fraksi Partai Demokrat memberi catatan atas revisi UU IKN yang disahkan hari ini. Sementara PKS menolak pengesahan ini.

17 Agustus 2024

Presiden Jokowi menggelar upacara HUT Proklamasi RI di IKN, didampingi presiden terpilih Prabowo Subianto.

10 September 2024

Presiden Jokowi secara resmi berkantor di IKN, setelah sempa tertunda dari rencana bulan Juli karena sarana dan prasarana belum siap.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Jokowi akan pindah berkantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur pada 10 September hingga 19 Oktober 2024, sehari sebelum pelantikan Presiden Prabowo di DPR pada 20 Oktober 2024

Nabiila Azzahra A berkontribusi dalam penulisan artiket ini.