TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau Omnibus Law. Ia menekankan peninjauan untuk dilakukan khususnya pada kluster ketenagakerjaan.

Hal tersebut ia sampaikan di dalam pemaparan harapan terkait kesejahteraan buruh beserta kelas pekerja lain yang ia titipkan kepada Prabowo. “Yang pertama, kami memohon, meminta, mengharapkan peninjauan ulang terhadap Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya kluster ketenagakerjaan,” ucap Said Iqbal pada konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2024.

Sejak disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang telah menimbulkan polemik besar di tengah masyarakat, khususnya di kalangan buruh dan aktivis gerakan akar rumput. Hal ini dapat dilihat dari berbagai gerakan demonstrasi oleh kelas pekerja tersebut yang secara masif dilakukan beberapa waktu ke belakang.

Beberapa hal dari muatan aturan UU Cipta Kerja dipermasalahkan karena dinilai tidak berpihak dan melupakan perlindungan buruh meski tujuannya adalah untuk mendukung investasi. Sehingga, penolakan dari masyarakat tidak dapat terelakkan sejak awal kemunculannya.

Selain peninjauan ulang Omnibus Law, Partai Buruh juga menuntut kenaikan upah minimum hingga menjadi upah layak dan produktif untuk diterapkan pada 2025. Partai Buruh juga mengharapkan penghapusan secara permanen sistem kerja outsourcing atau alih daya dan upah murah yang marak terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menyebutkan reforma agraria dan kedaulatan pangan di dalam rumusan harapannya. Ia juga menyenggol isu guru dan tenaga honorer agar dilakukan pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Terakhir, ia mengharapkan penyediaan pendidikan gratis, khususnya sampai dengan jenjang perkuliahan.

Melalui enam harapan yang dirumuskan Partai Buruh, Said Iqbal optimis, setidak-tidaknya, kluster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dapat menjadi perhatian di periode kepemimpinan Prabowo-Gibran. “Kami optimis Pak Prabowo akan mempertimbangkan ketika beliau setelah dilantik 20 Oktober 2024,” kata Said.

Ia percaya keenam poin tersebut dapat direalisasikan di tiga bulan atau seratus hari pertama sejak masa aktif Prabowo menjabat sebagai presiden ke-8, menggantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Ini tentang keyakinan," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Bandung dan Garut menetapkan status tanggap darurat bencana atas terjadinya gempa bermagnitudo 5.0 yang terjadi pada Rabu, 18 September 2024, pukul 09.41 WIB. Sebanyak 491 rumah dan fasilitas umum di Kabupaten Bandung rusak ringan hingga berat, dan di Kabupaten Garut sebanyak 209 bangunan rumah dan fasilitas rusak.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan penetapan status tanggap darurat ini dilakukan untuk mempermudah pemberian bantuan kepada korban dengan menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT).

“Hari ini juga saya minta untuk diadakan rapat gabungan dengan Forkopimda Kabupaten Bandung untuk memutuskan dalam kategori tanggap darurat sehingga secara anggaran kita bisa luncurkan," kata Dadang di Kabupaten Bandung, Rabu.

Dia menyebutkan pemberlakuan status tanggap darurat bencana akibat gempa ini dilakukan selama dua pekan mulai dari 18 September sampai 2 Oktober 2024.

Dia menambahkan keputusan ini akan membuat pemerintah daerah lebih fokus terhadap penanganan masyarakat yang terdampak oleh bencana tersebut.

“Dan tentunya kita akan panggil semua para kepala dinas yang kaitannya dengan penyelamatan untuk bisa menanggulangi kebencanaan ini,” katanya.

Dia mengatakan hingga saat ini terdapat enam desa terdampak gempa dengan ratusan rumah yang mengalami rusak ringan, rusak berat dan sedang. Ia menyebut korban gempa akan terlebih dahulu dievakuasi.

"Imbauan sementara ini, kita menyiapkan tempat evakuasi. Saya sarankan bagi warga di sekitar Kecamatan Kertasari kalau bisa langsung ke tempat evakuasi yang sudah disediakan oleh tim," kata dia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaporkan jumlah korban luka-luka dari kejadian tersebut berjumlah 82 orang. Mereka yang luka-luka teridentifikasi di Kabupaten Bandung 81 orang, dan satu orang warga Kabupaten Garut.

“Dengan rincian 59 warga mengalami luka ringan dan 23 orang luka berat. Hingga kini tidak ada laporan adanya korban jiwa dampak gempa magnitudo 5.0 tersebut,” kata Humas BPBD Jabar Hadi Rahmat.

Penjabat Bupati Garut Barnas Adjidin mengatakan status tanggap darurat bencana untuk memudahkan penanganan korban selama 14 hari ke depan.

"Tentu ada fase-fase yang harus kita lalui yang pertama fase tanggap darurat, di mana masyarakat itu harus aman dulu, jangan sampai masyarakat tinggal di tempat yang rawan," kata Barnas saat meninjau rumah warga yang terdampak gempa bumi di Desa Barusari, Kecamatan Pasirwangi, Rabu malam.

Barnas bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut, dan sejumlah instansi lainnya meninjau langsung kondisi bangunan rumah warga yang rusak akibat gempa bumi.

Pemkab Garut, kata Barnas, selanjutnya menetapkan bencana gempa bumi Bandung itu berstatus tanggap darurat, sehingga bisa melakukan langkah untuk membantu penanggulangan warga yang menjadi korban gempa.

"Selama 14 hari kita lihat apa yang bisa dilakukan, dan langkah ke depannya harus bagaimana, terutama perbaikan rumah-rumah," katanya.

Pusat Pengendalian Operasi BPBD Jawa Barat mencatat sampai dengan pukul 15.00 WIB jumlah korban terdampak di Kabupaten Bandung sebanyak 491 keluarga dan 209 keluarga di Garut. Sebanyak 450 orang di Kabupaten Bandung mengungsi di tenda darurat di halaman Kantor Camat Kertasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mengatakan sejumlah atlet dan tim kontingen peserta Pekan Olahraga Nasional atau PON XXI mengapresiasi layanan transportasi. Para atlet dan official dari berbagai kontingen mendapatkan fasilitas transportasi yang nyaman sehingga mereka bisa fokus terhadap pertandingan.

Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Agustinus Panjaitan, mengatakan apresiasi tersebut adalah hasil kerja keras berbagai pihak untuk menyukseskan acara ini. “Bapak Gubernur Sumatera Utara sejak awal menyatakan komitmennya bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memberikan layanan transportasi terbaik,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 September 2024.

Dia menyebut gubernur juga telah meninjau langsung pusat kendali transportasi serta menguji coba operasionalfleet management system(FMS). FMS berfungsi untuk memonitor pengemudi dan kendaraan secara langsung melalui fasilitastwo ways communication. Menurut Agustinus, pelayanan terbaik ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi seluruh tim pelaksana bidang transportasi.

Untuk memastikan kelancaran, kata Agus, evaluasi akan terus dilakukan demi peningkatan layanan terbaik di sisi transportasi selama PON XXI berlangsung. “Kami pun terus berkomunikasi dengan teman-teman pengemudi guna memberikan pelayanan yang profesional, nyaman dan ramah,” kata Agustinus, yang juga Ketua Bidang Transportasi PON XXI.

Dalam siaran pers yangTempoterima, apresiasi tersebut di antaranya datang dari atlet cabang olahraga kick boxing kontingen Jawa Barat, Ajeng. Dia menyebut pelayanan minibus yang disediakan sangat baik, terutama di sisi kenyamanan.

Selain itu juga dari atlet balap sepeda kontingen Jawa Timur, Muhammad Syaiful Rahmat. Dia menyebut fasilitas transportasi PON XXI sangat mengutamakan kenyamanan para atlet. “Kami duduk nyaman di perjalanan, dan sangat terbantu,” ujar Rahmat.

Apresiasi juga disampaikan oleh pelatih taekwondo kontingen Jawa Tengah, David Sinaga. Dia merasa puas dan berterima kasih atas layanan yang telah diberikan. “Kami diberikan fasilitas pengawalan dengan baik, sehingga perjalanan kami tepat waktu, dan tidak ada kendala selama perjalanan,” ujar David.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo buka suara tentang kasus dugaan korupsi yang melibatkan BI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) BI yaitu Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Perry mengatakan BI telah memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Terbaru, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pada 27 Agustus lalu bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka. “Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertata kelola kuat dan menjunjung asas hukum tentu saja telah memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan itu,” kata Perry saat konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu, 18 September 2024 di Jakarta Pusat.

Perry menegaskan, BI selalu melakukan proses CSR berdasarkan tata kelola, ketentuan, dan prosedur yang sudah berlaku. Prosedur yang dimaksud mencakup proses dan pengambilan keputusan. Menurut bos BI itu, dana PSBI hanya diberikan kepada yayasan-yayasan yang memenuhi persyaratan. “CSR atau PSBI tidak diberikan kepada individu,” kata dia.

Adapun, tiga bidang utama yang menjadi penerima dana PSBI adalah yayasan pendidikan, yayasan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan yayasan bidang ibadah sosial. Yayasan penerima dana harus berupa lembaga hukum yang sah dan menjalankan program yang konkret di ketiga bidang tersebut. Kemudian, kata Perry, yayasan penerima akan mendapat dana sesuai standar yang telah ditetapkan BI.

Perry menambahkan, pengambilan keputusan terkait CSR dilakukan secara berjenjang di BI. Alokasi besaran pun dilakukan dalam rapat dewan, sementara pelaksanaan program dibahas melalui komite yang disebut Forum PSBI, terdiri dari kepala-kepala satuan tugas di pusat dan daerah. “Intinya, Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai sistem tata kelola yang kuat dan taat hukum sudah memberikan penjelasan-penjelasan itu,” tuturnya.

Dalam perkara ini, Alexander Marwata mengungkap modus yang digunakan adalah dana CSR disalurkan kepada yayasan-yayasan yang didirikan atau dikendalikan oleh calon tersangka. Kemudian, calon tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. “Jadi yayasan hanya vehicle/alat untuk menerima dana CSR,” ujarnya kepada Tempo pada 27 Agustus 2024. Sementara itu, Tempo mendapat informasi ada tiga anggota DPR yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Sebelumnya, KPK menyebut masih melakukan penyelidikan untuk dugaan korupsi dana CSR BI yang diduga menyeret anggota DPR HG dan S, serta anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AS. Namun, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu enggan merinci masalah dalam kasus tersebut. Sebab, kerahasiaan proses penyelidikan berbeda dengan tahapan penyidikan.

Mutia Yuantisya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub menjawab tudingan Arsjad Rasjid yang menyebut kepengurusan mereka tak sah karena tak mencapai kuorum. Wakil Ketua Organizing Committee Munaslub Kadin Indonesia, Nofel Saleh Hilabi, menyebut tudingan itu tak berdasar karena Arsjad Rasjid tak menghadiri acara itu.

“Itu Pak Arsjad mohon maaf mungkin enggak datang ke Munaslub, makanya tidak melihat ketua-ketua umum Kadin di situ,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Selasa malam, 17 September 2024.

Nofel mengklaim, seluruh ketua umum Kadin daerah yang menyetujui Munaslub hadir dalam musyawarah itu. Ada presensi untuk membuktikan kehadiran mereka. Selain para ketua umum Kadin daerah, acara dihadiri oleh perwakilin asosiasi. Nofel mengaku hadir sekaligus mewakili Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (Apjati). Dia menyebut acara itu disiarkan secara langsung. “Karena Pak Arsjad tidak datang, maka bisa bilang begitu,” ucapnya.

Anindya Novyan Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029 dalam Munaslub Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan. Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi dengan mengklaim mendapatkan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah oleh 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Kuasa hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva, mengatakan inisiatif Munaslub harus berasal dari anggota yang memiliki hak suara, yakni Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa atau ALB. Menurut dia, harus ada permintaan dari 50 persen plus satu dari Kadin Provinsi dan ALB.

Hamdan Zoelva mengaku mengantongi dokumen yang berasal dari 21 Kadin Provinsi. Dokumen itu merupakan pernyataan resmi penolakan terhadap hasil Munaslub yang diwakili oleh ketua umum masing-masing. Sedangkan total Kadin Provinsi berjumlah 35. Karena itu, dia menyatakan Munaslub absah karena tak merepresentasikan daerah.

Daerah-daerah yang menyatakan penolakan yakni Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum pernah membahas rencana pemisahan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di badanKementerian PUPR bersama presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto. Namun, ia setuju dengan rencana tersebut.

“Ini menjadi fokus (kerjanya). Saya kira, bagus,” ujar Basuki ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu, 18 September 2024. Terlebih, Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah gratis.

Wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua, yakni kementerian yang menangani perumahan secara khusus dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur, diungkap adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut dia, pemisahan ini menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia.

Saat menyampaikan rencana tersebut dalam dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Hutan Kota by Plataran, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus lalu, Hashim juga mengklaim dirinya telah ditunjuk menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Menurut Hashim, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Tujuannya, kata dia, mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru. “Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini," ujar Hashim.

Hashim mengklaim Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) telah mengakomodasi target ini dengan dana awal Rp 53 triliun. Penambahan jumlah kementerian dimungkinkan oleh revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Melalui revisi ini, DPR mengubah Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur jumlah kementerian paling banyak 34. Jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. "Jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan tambah untuk bagi-bagi kursi menteri," kata CEO Arsari Group itu.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub menjawab tudingan Arsjad Rasjid yang menyebut kepengurusan mereka tak sah karena tak mencapai kuorum. Wakil Ketua Organizing Committee Munaslub Kadin Indonesia, Nofel Saleh Hilabi, menyebut tudingan itu tak berdasar karena Arsjad Rasjid tak menghadiri acara itu.

“Itu Pak Arsjad mohon maaf mungkin enggak datang ke Munaslub, makanya tidak melihat ketua-ketua umum Kadin di situ,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Selasa malam, 17 September 2024.

Nofel mengklaim, seluruh ketua umum Kadin daerah yang menyetujui Munaslub hadir dalam musyawarah itu. Ada presensi untuk membuktikan kehadiran mereka. Selain para ketua umum Kadin daerah, acara dihadiri oleh perwakilin asosiasi. Nofel mengaku hadir sekaligus mewakili Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (Apjati). Dia menyebut acara itu disiarkan secara langsung. “Karena Pak Arsjad tidak datang, maka bisa bilang begitu,” ucapnya.

Anindya Novyan Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029 dalam Munaslub Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan. Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi dengan mengklaim mendapatkan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah oleh 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

Kuasa hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva, mengatakan inisiatif Munaslub harus berasal dari anggota yang memiliki hak suara, yakni Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa atau ALB. Menurut dia, harus ada permintaan dari 50 persen plus satu dari Kadin Provinsi dan ALB.

Hamdan Zoelva mengaku mengantongi dokumen yang berasal dari 21 Kadin Provinsi. Dokumen itu merupakan pernyataan resmi penolakan terhadap hasil Munaslub yang diwakili oleh ketua umum masing-masing. Sedangkan total Kadin Provinsi berjumlah 35. Karena itu, dia menyatakan Munaslub absah karena tak merepresentasikan daerah.

Daerah-daerah yang menyatakan penolakan yakni Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan sudah terima undangan rapat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) untuk bahas Evaluasi PON XXI Aceh-Sumut pada Rabu siang. "Ini nanti Pak Menko PMK ngundang untuk evaluasi," katanya saat ditemui setelah melakukan rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 18 September 2024.

Basuki mengatakan rapat tersebut merupakan persiapan evaluasi oleh presiden. Selain Menteri PUPR dan Menko PMK, agenda rapat juga mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. "Utamanya Pak Menpora, kemudian mungkin saya, ya kan, dan yang lain-lain," lanjutnya.

Saat ini, Basuki mengaku sudah melakukan evaluasi secara internal. Ia mengklaim 18 venue yang ada di Aceh sudah bagus dan bisa digunakan. "18 venue yang ada di Aceh, semua sudah oke," katanya. "Yang jalan-jalan yang tanggung jawab kami juga sudah siap," Basuki melanjutkan.

Sebelumnya, kesiapan infrastruktur PON tampak buruk. Salah satunya ketika hujan deras mengguyur kawasan sekitar Lapangan Tembak Rindam Mata Ie, Aceh Besar. Langit-langit bangunan tiba-tiba runtuh yang membuat perlombaan running target tak bisa dilangsungkan. Terlebih, saluran listrik venue pertandingannya terhubung dengan lapangan indoor 10 meter. "Semua pertandingan hari ini kami tunda dan akan dilanjutkan esok hari," kata K.S. Henry Indrayani Oka, delegasi teknis cabang olahraga menembak PON Aceh-Sumut 2024.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan memang berencana melakukan evaluasi dan koreksi. Terlebih PON sendiri merupakan acara besar. Adapun hal yang harus dievaluasi adalah masalah venue, konsumsi, dan akomodasi.

"Pasti ada koreksi, ada perbaikan, baik masalah venue, konsumsi, akomodasi, semua pasti ada yang perlu kita perbaiki,” ata Jokowi ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Randy Fauzi Febriansyah dan Riri Rahayu berkontribusi dalam tulisan ini

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan ketiga di dunia yang akan menikmati fitur YouTube Shopping. Direktur Regional APAC YouTube, Ajay Vidyasagar, mengungkapkan alasan pemilihan Indonesia karena menjadi negara dengan potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

“Ketika kami akan meluncurkan, kami kira harus menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara. Di Indonesia ada lebih dari 2.000 kanal YouTube yang punya lebih dari satu juta subscriber,” ujar Ajay dalam jumpa media di Pacific Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.

Ajay mengungkapkan, fitur baru ini memungkinkan para penonton di Indonesia bisa mendapat rekomendasi belanja yang tepat dari konten kreator yang mereka sukai. Pasalnya, berdasarkan riset Google pada 2023, 78 persen penonton YouTube di Indonesia percaya rekomendasi dari konten kreator dapat membuat mereka lebih cepat mengambil keputusan untuk bertransaksi. “Selain itu 91 persen penonton YouTube di Indonesia percaya kalau konten kreator YouTube bisa memenuhi semua kebutuhan informasi untuk membantu mengambil keputusan tepat saat belanja,” terang Ajay.

Sebelum Indonesia, YouTube Shopping terlebih dahulu rilis di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Di Indonesia, fitur yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi lewat unggahan video, reels, hingga live streaming YouTube ini berkolaborasi dengan Shopee.

Sementara itu, Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna mengungkapkan kerja sama dengan YouTube membuat Shopee bisa menjangkau lebih banyak audiens. Selain itu, tidak ada regulasi yang berubah akibat kerja sama ini. “Kalau dari Shopee tidak ada regulasi yang berubah. Sistemnya ketika diklik di YouTube maka nanti laman transaksinya akan pindah ke Shopee,” terangnya.

Monica yakin, kolaborasi ini tidak terlambat meski kompetitor sudah memulai sistem serupa terlebih dahulu. Setelah rilis di Indonesia, rencananya YouTube Shopping akan rilis di Thailand dan Vietnam dalam beberapa pekan ke depan.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengolahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Widya Rusyanto mengatakan pembuatan susu ikan bertujuan untuk memberi masyarakat asupan protein lebih tinggi selain susu sapi. Ia mengklaim penyebutan susu ikan hanya menjadi branding pemasaran agar lebih dikenal oleh masyarakat.

"Nah, kami branding menjadi susu ikan supaya mudah dikenal masyarakat dan kita sama-sama tahu, kita berharap masyarakat bisa mendapatkan asupan protein yang lebih tinggi di luar dari susu sapi atau susu mamalia lainnya," jelas Widya dalam konferensi pers di PT. Berikan Bahari Indonesia Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu, 18 September 2024.

Widya mengungkapkan susu ikan yang diproduksi merupakan produk turunan dari Hidrolisat Protein Ikan atau HPI. Ia menegaskan susu ikan atau minuman susu berprotein yang rencananya akan didistribusikan memang berbahan dasar ikan. "Terkait susu ikan, susu ikan ini merupakan salah satu produk turunan dari HPI, jadi kalau bicara susu ikan, ini sebenarnya merupakan minuman yang berprotein yang berasal dari ikan, dari Hidrolisat Protein Ikan," ujarnya.

Sementara itu, CEO PT. Berikan Bahari Indonesia, Yogi Aribawa mengungkapkan teknologi yang dipakai dalam memproduksi HPI sudah ada di berbagai negara selain Indonesia. Meskipun begitu, ia mengklaim jika perusahaannya sebagai pembuka jalan dalam industri produk HPI.

"Jadi sebenernya Hidrolisat Protein ini sebenarnya teknologinya sudah ada, di dunia pun sudah ada tapi memang untuk di Indonesia itu memang belum terlalu berkembang ya. Jadi kita yang menjadi pionir lah ya untuk bisa mengembangkan ini menjadi segala industri," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Yogi mengatakan penyebutan susu ikan hanya istilah yang dipakai untuk pemasaran susu di masyarakat. Ia menilai susu ikan atau minuman susu protein juga sudah ada diberbagai negara.

"Kita jadi pionirnya untuk skala industrinya. Apakah susu ikan pertama di dunia, mungkin terminologi susu ikannya iya, tapi kalau untuk minuman berprotein dari ikan, sebenarnya di dunia juga sudah ada," kata Yogi.

TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan perkembangan tersebut usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17–18 September 2024. “Memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen,” kata Perry saat konferensi pers di gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Rabu, 18 September 2024.

Perry juga menyampaikan BI menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 5,25 persen dari sebelumnya 5,5 persen, dan suku bunga lending facility menjadi 6,75 persen dari sebelumnya 7 persen. Keputusan ini, kata Perry, konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali sesuai penetapan pemerintah, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan perlunya upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, BI-Rate berada di angka 6,25 persen. BI mempertahankan angka tersebut selama beberapa bulan setelah menaikkannya sebesar 25 basis poin pada 24 April 2024.

Perry mengatakan kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor perioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan ekonomi hijau dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Kemudian, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan khususnya di sektor perdagangan dan UMKM.

Sebelumnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menilai BI perlu mempertahankan suku bunga acuan, sebab pemangkasan dianggap belum terlalu mendesak saat ini.

LPEM FEB UI berpendapat jika BI mempertahankan suku bunga acuan, maka bank sentral itu akan membantu mencegah potensi volatilitas mata uang dan mengelola risiko yang terkait dengan arus keluar modal secara tiba-tiba.

Sedangkan menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), BI harus menyambut potensi pemangkasan suku bunga bank Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed), juga segera memangkas suku bunga acuan sebagai bagian dari easy money policy atau kebijakan uang mudah guna menghindari ancaman krisis ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai BI perlu melakukan pemangkasan suku bunga acuan minimal 25 basis poin, dilanjutkan dengan jumlah yang sama di bulan berikutnya, sehingga pemangkasan mencapai 50 basis poin sampai sisa tahun 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tanah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir akibat pembangunan pusat pemerintahan baru itu. Jika sebelumnya nilai jual objek tanah hanya kisaran Rp5 ribu per meter persegi, saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350 ribu per meter persegi.

Itu sebabnya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyesuaikan zona nilai tanah di daerah yang akrab disapa Benuo Taka itu sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Peraturan bupati mengenai tata cara pembentukan indeks rata-rata harga zona nilai tanah menjadi payung hukum penyesuaian zona nilai tanah," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Penajam Paser Utara Hadi Saputro di Penajam, Rabu, 18 September 2024.

Penyesuaian zona nilai tanah berdampak pada peningkatan PAD sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dokumen Peraturan Bupati tersebut sudah dikirim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk dievaluasi. "Akhir tahun ini, kami targetkan perbup sudah bisa disahkan," ujarnya.

Perbub tersebut merupakan turunan dari aturan di atasnya, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bapenda Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat, menurut dia, dan kecamatan telah melakukan survei untuk menentukan zona nilai tanah berdasarkan harga terkini.

Sasaran survei kawasan strategis cepat tumbuh seperti kawasan industri, perumahan, permukiman dan jasa, seperti zona yang berada di sekitar Bandara Nusantara dengan harga tanah ditetapkan Rp300.000 per meter persegi.

Seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu kenaikan harga tanah. Sebelumnya nilai jual objek tanah hanya kisaran Rp5.000 per meter persegi dan saat ini harga tanah bisa mencapai Rp350.000 per meter persegi.

Dengan demikian, diperlukan penyesuaian zona nilai tanah untuk memberikan kepastian menyangkut harga tanah bagi masyarakat maupun investor karena mengacu harga pasar terkini.

Penetapan zona nilai tanah tersebut menjadi acuan harga bagi masyarakat yang hendak menjual tanah dan pembeli, sehingga masyarakat tidak dirugikan dan potensi PAD sektor PBB-P2 dan BPHTB ikut meningkat, kata Hadi Saputro.

Warga Tuntut Sertifikat Hak Milik

Sementara itu, warga Kawasan Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, menggelar aksi hari ini, Rabu, 18 September 2024. Aksi ketiga ini dilakukan buntut persoalan lahan yang hingga kini belum selesai.

Koordinator Gerakan Solidaritas Masyarakt PPU, Yusuf Ibrahim, mengatakan aksi tersebut akan dilakukan di Kantor Bupati PPU dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ia mengklaim akan ada 500 hingga 1.000 warga yang bakal turun ke jalan. Rencananya, aksi dimulai pukul 09.00 WITA.

“Tuntutannya, pertama, kami tolak hak pakai (tanah) dan HGB (hak guna bangunan) untuk masyarakat. Kami minta SHM (sertifikat hak milik)” kata Ibrahim ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2024.

Tuntutan lainnya, warga meminta rekomendasi kepastian kepemilikan lahan warga yang terdampak pembangunan IKN, seperti untuk proyek tol. Menurut Ibrahim, belum adanya surat rekomendasi kepemilikan lahan warga menjadi kendala pembayaran ganti rugi. Padahal, tanah tersebut sudah dimiliki warga secara turun temurun, sebelum akhirnya terdampak pembangunan ibu kota baru.

“Kami menuntut pembayaran ganti rugi lahan warga yang sudah digusur,” ujar Ibrahim.

Adapun soal ganti rugi lahan terdampak proyek IKN, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menyatakan pemerintah akan membayarkan ganti rugi untuk warga setelah tahapan proses pembebasan tanah selesai seluruhnya.