TEMPO.CO, Jakarta - PT MRT Jakarta (Perseroda) menggandeng Bank DKI untuk meluncurkan sistem pembayaran digital mandiri mereka yang bernama Martipay. Penumpang MRT Jakarta bisa menggunakan Martipay untuk membeli tiket, bertransaksi di merchant yang ada di sekitar stasiun, dan mendapatkan nilai tambah lainnya seperti aneka promo.

Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta Farchad Mahfud mengatakan kehadiran Martipay untuk memberikan pelayanan lebih bagi pelanggan. "Karena kebutuhan penumpang yang ingin lebih simpel dan banyak akses. Paling tidak dalam stasiun untuk belanja dan dapat promo," katanya di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 6 September 2024.

Menurut Farchad pembayaran berbasis kartu, khususnya Single Trip Ticket (STT) dan Multi Trip Ticket (MTT) yang dikeluarkan MRT, saat ini sudah tidak efisien. Selain itu, perusahaan butuh mengeluarkan ongkos besar untuk menunjang operasionalnya. Fungsinya pun terbatas, hanya untuk membeli tiket (closed loop). Sedangkan bila menggunakan sistem pembayaran digital seperti Martipay, penumpang tidak perlu khawatir lupa membawa kartu--karena terpasang di gawai--dan mendapatkan nilai tambah.

Namun, Farchad menegaskan jika keberadaan Martipay ini karena MRT Jakarta segera menonaktifkan pembayaran berbasis kartu STT dan MTT-nya. Adapun pembayaran menggunakan kartu uang keluaran bank masih bisa dipakai. "Kartu Uang Elektronik masih bisa digunakan," ucap dia.

Farchad menjelaskan pengguna MRT Jakarta yang ingin menggunakan Martipay untuk membeli tiket maka harus menginstal aplikasi MyMRTJ di gawai mereka terlebih dahulu. Meski menggandeng Bank DKI, kata dia, jika pengguna ingin topup saldo tetap bisa dari bank lain.

Sinergi MRT dan Bank DKI

Amirul Wicaksono, Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI mengatakan peluncuran Martipay sekaligus menandakan sinergi BUMD DKI Jakarta. "Sebagai tugas melayani warga jakarta," katanya.

Ia mengklaim Bank DKI sudah mendukung operasional MRT Jakarta sejak lama, yaitu lewat penggunaan kartu Jakcard untuk naik moda transportasi umum tersebut. "Karena kami punya uang elektronik dan MRT ada aplikasi MyMRTJ maka kami sepakat uang elektronik yang dipakai, yaitu Jakonepay yang kemudian di co-branding menjadi Martipay," katanya

TEMPO.CO, Tangerang - Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim meminta jajarannya untuk memperkuat kerja sama dengan institusi terkait, menyusul ditemukannya ribuan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang tidak lengkap dokumen legalnya, "Saya minta perkuat kerja sama dengan institusi terkait dan juga penguatan petugas intel dalam mendeteksi lebih awal," katanya kepada Tempo, Rabu 18 September 2024.

CPMI nonprosedural ini ditemu Silmy saat inspeksi mendadak menjadi petugas konter Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu pekan lalu, 14 September 2024. Ia juga meminta agar ada penambahan personil untuk meningkatkan pelayanan dan juga pengawasan keimigrasian termasuk memantau keberangkatan CPMI itu.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta sebelumnya menggagalkan keberangkatan 2.474 orang CPMI nonprosedural ke luar negeri. Angka itu dihitung selama periode Januari hingga pertengahan September 2024.

Kepala Bidang TPI Soekarno-Hatta Bismo Surono mengatakan negara tujuan terbanyak para CPMI ilegal itu adalah Kamboja, Myanmar dan Malaysia. "Rata-rata alasan mereka hendak bekerja, sebagai admin judi online," kata Bismo.

Bismo membeberkan, berdasarkan data perlintasan TPI Soekarno-Hatta, jumlah CPMI non-prosedural yang berhasil dicegah keberangkatannya cukup tinggi, rata-rata 100 hingga 300 orang lebih setiap bulan. Angka tertinggi pada Agustus 2024 mencapai 394 CPMI. "Pada September saat ini kami menggagalkan ratusan calon pekerja migran non prosedural," kata Bismo.

Adapun sepanjang bulan ini atau per 1-16 September 2024 telah digagalkan keberangkatan 189 CPMI non prosedural. Banyaknya CPMI non-prosedural yang dicegah keberangkatannya ke Kamboja, Myanmar dan Malaysia itu terjadi setelah TPI Soekarno Hatta melakukan pengetatan pencegahan dengan atensi 3 negara tujuan Kamboja, Myanmar dan Malaysia.

"Tiga negara tujuan itu menjadi atensi karena maraknya kasus judi online," kata Bismo. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, kata dia, secara terus menerus mengimbau agar para calon pekerja migran tersebut tidak terbujuk rayu dengan iming-iming gaji besar di luar negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menerapkan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN KMS) sebesar 2,4 persen mulai 2025. Namun, tidak semua aktivitas membangun rumah atau bangunan sendiri akan dikenai pajak.

MelansirAntara,Selasa, 17 September 2024, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan dasar perhitungan PPN KMS adalah hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN umum. Dengan tarif PPN saat ini sebesar 11 persen, maka PPN KMS yang berlaku adalah 2,2 persen (11/100 x 20 persen).

Namun, apabila rencana kenaikan PPN umum menjadi 12 persen pada 2025 diterapkan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), maka PPN KMS juga ikut meningkat menjadi 2,4 persen (12/100 x 20 persen).

Adapun ketentuan perhitungan PPN KMS tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Lantas, bagaimana syarat membangun rumah sendiri bebas pajak?

Syarat Bangun Rumah Sendiri Bebas Pajak 2,4 Persen

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 61/PMK.03/2022, kegiatan membangun sendiri adalah aktivitas mendirikan bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya dimanfaatkan sendiri atau pihak lain.

Bangunan yang menjadi target PPN KMS berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan ketentuan:

-Konstruksi utama meliputi pasangan batu bata atau bahan sejenis, beton, kayu, dan/atau baja.

-Diperuntukkan bagi bangunan tempat tinggal atau kegiatan usaha.

-Luas bangunan yang didirikan paling sedikit 200 meter persegi.

Kegiatan mendirikan bangunan sendiri dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari dua tahun.

Dalam PMK yang sama disebutkan beberapa contoh kegiatan membangun sendiri yang tidak dikenakan PPN KMS. Berikut daftarnya:

Contoh 1

Pak Eko membangun rumah sendiri. Pembangunannya dilakukan secara sekaligus sejak Juni 2022 dengan luas 50 meter persegi. Atas pembangunan tersebut, Pak Eko tidak dikenai PPN KMS.

Contoh 2

Pak Ari membangun sendiri gudang dengan luas 120 meter persegi untuk operasional bisnis. Pembangunannya dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan terdiri dari:

-50 meter persegi pada Juni 2022.

-Setelah tahapan pertama dilanjutkan pembangunan seluas 70 meter persegi pada Januari 2023.

Tahapan membangun tersebut adalah satu kesatuan aktivitas disebabkan batas waktu antara tahapan tidak melebihi dua tahun. Namun, jumlah luas bangunan yang dibangun tidak melebihi batasan 200 meter persegi. Oleh karena itu, Pak Ari tidak dikenai PPN KMS.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menilai Bank Indonesia (BI) perlu mempertahankan suku bunga acuan dalam rapat dewan gubernur yang sedianya dilakukan pada hari ini. Lembaga tersebut menilai pemangkasan suku bunga belum terlalu mendesak.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky berpendapat, jika BI mempertahankan suku bunga acuan, maka bank sentral itu akan membantu mencegah potensi volatilitas mata uang dan mengelola risiko yang terkait dengan arus keluar modal secara tiba-tiba. Saat ini, suku bunga acuan BI atau yang kerap disebut BI Rate berada di angka 6,25 persen.

“Pendekatan ini akan membantu mencegah potensi volatilitas mata uang dan mengelola risiko yang terkait dengan arus keluar modal secara tiba-tiba,” demikian analisis Riefky dan Kelompok Kajian Kebijakan Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik di LPEM.

LPEM menilai penahanan BI Rate harus tetap dilakukan meski ada beberapa tren positif saat ini; tingkat inflasi umum menurun, rupiah sedang menguat, dan ada ekspetasi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) yang bakal meningkatan masuknya arus modal.

Inflasi umum Indonesia sedikit menurun pada Agustus 2024 menjadi 2,12 persen (year on year) dari 2,13 persen pada Juli 2024, terutama disebabkan oleh penurunan harga pangan. Inflasi inti naik menjadi 2,02 persen (yyoy), dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi, dan pendidikan.

Rupiah menguat menjadi Rp 15.395 per dolar AS pada pertengahan September, didukung oleh arus modal masuk yang kuat, dan cadangan devisa mencapai rekor US$ 150,2 miliar.

Sementara itu, The Federal Reserve (The Fed) sedang mengadakan pertemuan pada 17-18 September 2024. Bank sentral AS itu diperkirakan akan mengakhiri pertemuan dua harinya dengan pemotongan suku bunga pertamanya dalam siklus ini.

Para investor saat ini menilai hasil yang paling mungkin adalah pemotongan seperempat poin, sedangkan sebanyak 41 persen mengantisipasi pergerakan setengah poin, menurut FedWatch Tool milik CME.

Menghadapi hampir pastinya pemangkasan suku bunga The Fed, Indonesia dan negara berkembang lainnya terdampak positif dengan adanya arus modal masuk dan penguatan mata uang. Terlebih lagi, rupiah terus menguat, inflasi melambat, dan tingkat harga domestik di Indonesia sedang mengalami tren disinflasi.

LPEM menilai perkembangan-perkembangan tersebut membuka ruang gerak BI untuk memotong suku bunga acuan dalam rangka meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan sektor riil. Meski demikian, penelitian lembaga tersebut menunjukkan tingkat inflasi masih beradam dalam koridor target BI dan masih ada potensi berbaliknya arus modal asing keluar dari Indonesia.

Mempertimbangkan kedua hal tersebut, LPEM mengatakan pemotongan suku bunga oleh BI belum terlalu mendesak untuk dilakukan di bulan ini. Oleh karena itu, BI dinilai perlu menahan suku bunga acuannya di 6,25 persen pada RDG kali ini.

“Menunda pemotongan suku bunga acuan juga berpotensi menguntungkan posisi BI dengan lebih lebarnya ruang gerak BI dalam melakukan pelonggaran moneter di sisa tahun ini apabila dibutuhkan,” kata Riefky.

LPEM berbeda pendapat dengan beberapa ekonom lainnya yang menilai BI perlu segera memangkas BI-Rate. Menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), BI harus menyambut potensi pemangkasan suku bunga The Fed, juga segera memangkas suku bunga acuan sebagai bagian dari easy money policy atau kebijakan uang mudah guna menghindari ancaman krisis ekonomi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai BI perlu melakukan pemangkasan suku bunga acuan minimal 25 basis poin, dilanjutkan dengan jumlah yang sama di bulan berikutnya, sehingga pemangkasan mencapai 50 basis poin sampai sisa tahun 2024.

Sebab, katanya, posisi cadangan devisa Indonesia dinilai gemuk dan pemangkasan suku bunga acuan dianggap bisa mendorong penyaluran kredit.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Jokowi membantah pemerintahannya kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Menurutnya, yang diekspor adalah hasil sedimentasi.

“Sekali lagi, itu bukan pasir laut. Yang dibuka (izin ekspornya), (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers setelah meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi mengatakan sedimen yang diekspor berbeda dengan pasir laut. Dia menyebut hasil sedimentasi itu sebagai benda yang mengganggu alur pelayaran kapal laut. “Sedimen itu beda, walaupun wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi,” ucapnya.

Keran ekspor pasir laut sesungguhnya sudah ditutup selama 20 tahun. Namun, pemerintah kembali membukanya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengubah dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) di bidang ekspor.

Revisi itu tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 26 Tahun 2023, hasil sedimentasi laut merupakan sedimen di laut berupa material alami yang terbentuk akibat proses pelapukan dan erosi yang terdistribusi oleh dinamika oseanografi atau aktivitas kelautan dan terendapkan yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya gangguan ekosistem pelayaran.

Pengelolaan hasil sedimentasi laut terdiri dari perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut. Sementara pemanfaatan sedimen laut dilakukan dengan cara mengangkut, menempatkan, menggunakan, dan/atau menjual.

“Pembersihan hasil sedimentasi di laut adalah aktivitas mengambil atau mengurangi sedimen yang berpotensi menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut,” bunyi Pasal 1 ayat (5) PP yang diteken Jokowi di Jakarta, pada Senin, 15 Mei 2023 tersebut.

Kemudian, Pasal 3 menyebutkan bahwa pengelolaan sedimen laut dikecualikan pada daerah lingkungan kerja, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan terminal khusus; wilayah izin usaha pertambangan (IUP); alur pelayaran; serta zona inti kawasan konservasi, kecuali untuk kepentingan pengelolaan kawasan konservasi.

Adapun hasil sedimentasi di laut yang dapat dimanfaatkan berupa pasir laut dan material sedimen lain berupa lumpur. Pemanfaatannya dapat digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Sementara itu, pengertian pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Definisi pasir laut tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang ditetapkan Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada Kamis, 23 Mei 2003. Namun Keppres resmi dicabut dan diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2023.

Riri Rahayu, Oyuk Ivani Siagianberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengaku sedih dengan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang menetapkan Anandya Bakrie sebagai Ketua Umum. Dia menyayangkan reputasi organisasi di mata internasional.

“Yang saya jaga organisasinya. Kalau begini sekarang, saya sedih, sedih sekali. Apalagi reputasi internasional yang selama ini kami bangun,” ucapnya saat ditemui Tempo usai jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Di bawah kepemimpinannya, Arsjad mengatakan berusaha membangun organisasi secara profesional. Sebelum menjabat, dia mengklaim Kadin Indonesia belum memperoleh aliran dana dari luar negeri. "Itu kan bagus," kata dia. Hal ini berbeda dengan kondisi hari ini yang dia klaim banyak dana luar negeri masuk karena organisasi dikelola dengan benar.

Selain itu, Arsjad mengaku berusaha membuat organisasi mengakomodasi anggota yang lebib beragam. Di bawah kepemimpinannya, makin banyak orang-orang di luar partai sekaligus pengusaha-pengusaha besar menjadi anggota Kadin.

Kadin Indonesia mempersiapkan sanksi bagi para anggotanya yang menggelar Munaslub. Sanksi itu dapat diberikan oleh organisasi ataupun sanksi yang dijatuhkan pengadilan melalui jalur hukum. Usai jumpa pers pasa Ahad, 15 September 2024, Badan Pengurus Harian menggelar rapat pada malam harinya. Anggota rapat itu dioerluas dengan ketua-ketua Kadin dari 21 provinsi yang menolak Munaslub.

Dalam rapat itu, Kadin menghimpun data-data awal tentang anggota-anggotanya yang diduga melanggar aturan baik organisasi maupun hukum. Jika terbukti melanggar, para anggota itu akan mendapatkan sanksi yang berbeda sesuai jenis pelanggarannya.

"Semuanya masih dalam proses,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kadin Indonesia, Dhaniswara Harjino dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Dhaniswara menjelaskan, sanksi organisasi dijatuhkan oleh Kadin sesuai kewenangannya. Sanksi itu direkomendasikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi setelah mengkaji dan menginvestigasi dugaan pelanggaran. Sanksi akan diputuskan oleh Ketua Umum.

Pada saat yang sama, kuasa hukum juga akan mengkaji dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam proses Munaslub. Kuasa hukum Kadin saat ini dipegang oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Dhaniswara meyakini akan ada langkah-langkah hukum yang akan dia tempuh. “Baru H+3. Mohon kesabarannya,” kata dia.

Anindya Novyan Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029 dalam Munaslub Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan. Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi dengan mengklaim mendapatkan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah oleh 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pria berperawakan tinggi mengenakan jaket berkelir hitam tiba-tiba bergegas sampai di lantai tiga Menara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad siang lalu, 15 September 2024. Tempat itu semula dijadwalkan jadi lokasi Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, menggelar jumpa pers.

Pria berjaket hitam itu adalah Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, suami putri kedua konglomerat Aburizal Bakrie, Anindhita Anestya Bakrie. Dengan kata lain, Taufan merupakan adik ipar Anindya Novyan Bakrie.

Kepada para pengurus Kadin berseragam putih di tempat itu, Taufan yang juga Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia itu mengklaim kedatangannya di tempat itu hanya menjalankan aturan.

Menurut dia, Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub telah mengantongi izin dan melahirkan kepengurusan baru di bawah pimpinan Anindya. Oleh karena itu, Kadin di luar hasil Munaslub tak boleh menggelar acara di kantor itu.

Taufan lalu meminta bodyguard yang datang bersamanya memperketat akses masuk ke lantai 3. “Jangan sampai menimbulkan persepsi ke masyarakat Kadin terpecah,” ucapnya.

Arsjad Rasjid yang telah dijadwalkan mengisi jumpa pers pada pukul 13.00 di ruangan itu pun terpaksa menunda kedatangannya. Belakangan, timnya menyebutkan jumpa pers bergeser ke Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, yang lokasinya tak jauh dari Menara Kadin.

Wakil Ketua Organizing Committee Munaslub Kadin Indonesia, Nofel Saleh Hilabi, mengatakan Taufan tak pernah melarang siapa pun bergabung dengan Kadin pimpinan Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan, Munaslub harus dihargai oleh para anggota Kadin. “Taufan tidak pernah menutup pintu,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Selasa malam, 17 September 2024.

Soal alasan Arsjad Rasjid tak bisa memasuki lantai 3 kompleks perkantoran itu, Nofel menyebut Munaslub telah menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Jika ada kegiatan yang mengatasnamakan Kadin di kantor itu, eloknya memperoleh izin terlebih dahulu dari Anindya. Arsjad, menurut dia, tak boleh mengadakan acara di situ atas nama Kadin.

“Secara organisasi harus ditegakkan, dengan cara tidak boleh mengadakan acara di rumah Kadin yang resmi,” ucap politikus Partai Golkar itu.

Nofel menilai perpindahan lokasi jumpa pers ke Hotel JS Luwansa itu menunjukkan Arsjad Rasjid mengakui sudah bukan lagi Ketua Umum Kadin. “Menurut saya baiknya Arsjad rekonsiliasi, bergabung dengan Kadin, enggak masalah. Kami berharap Arsjad sudah berjiwa besar,” kata anggota Tim Pemenangan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan ketiga di dunia yang akan menikmati fitur YouTube Shopping. Direktur Regional APAC YouTube, Ajay Vidyasagar, mengungkapkan alasan Indonesia dipilih karena merupakan negara dengan potensi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

“Ketika kami akan me-launching, kami kira harus menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara. Di Indonesia ada lebih dari 2.000 kanal YouTube yang punya lebih dari satu juta subscriber,” ujar Ajay dalam jumpa media di Pacific Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.

Ajay mengungkapkan, fitur baru ini memungkinkan para penonton di Indonesia bisa mendapat rekomendasi belanja yang tepat dari konten kreator yang mereka sukai. Pasalnya, berdasarkan riset Google pada 2023 silam, 78 persen penonton YouTube di Indonesia percaya rekomendasi dari konten kreator dapat membuat mereka lebih cepat mengambil keputusan untuk bertransaksi.

“Selain itu 91 persen penonton YouTube di Indonesia percaya kalau konten kreator YouTube bisa memenuhi semua kebutuhan informasi untuk membantu mengambil keputusan tepat saat belanja,” kata Ajay.

Sebelum Indonesia, YouTube Shopping terlebih dahulu rilis di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Di Indonesia, fitur yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi lewat unggahan video, reels, hingga live streaming YouTube ini berkolaborasi dengan Shopee.

Sementara itu, Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna mengungkapkan kerja sama dengan YouTube membuat Shopee bisa menjangkau lebih banyak audiens. Selain itu, tidak ada regulasi yang berubah akibat kerja sama ini.

“Kalau dari Shopee tidak ada regulasi yang berubah. Sistemnya ketika diklik di YouTube maka nanti laman transaksinya akan pindah ke Shopee,” katanya.

Monica yakin, kolaborasi ini tidak terlambat meski kompetitor sudah memulai sistem serupa terlebih dahulu. Setelah rilis di Indonesia, rencananya YouTube Shopping akan rilis di Thailand dan Vietnam dalam beberapa pekan ke depan.

TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat, memasuki babak baru setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengklarifikasi ke KPK dan menyatakan ia hanya nebeng pesawat teman.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebutkan analisis laporan klarifikasi penggunaan jet pribadi oleh Kesang Pangarep selesai pekan ini.

"Kami akan analisa, paling lama 30 hari, tapi saya rasa 3, 4 hari selesai," kata Pahala di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Pahala mengatakan poin utama analisis tersebut adalah menentukan apakah fasilitas yang digunakan tersebut adalah milik negara atau bukan.

Apabila dinyatakan bahwa fasilitas tersebut sebagai milik negara maka fasilitas yang diterima akan dikonversi menjadi uang dan disetorkan kepada negara. Namun, jika fasilitas itu dinyatakan sebagai bukan milik negara maka laporan akan dinyatakan selesai.

Lebih lanjut Pahala juga mengatakan selain memberikan klarifikasi, Kaesang datang ke KPK untuk berkonsultasi dan meminta arahan soal isu gratifikasi terhadap dirinya.

"Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi warga negara datang atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN (penyelenggara negara) enggak PN itu cerita yang lain, tapi dia datang minta arahan," ujarnya.

Kaesang juga menyatakan siap untuk kembali diundang oleh KPK untuk memberikan klarifikasi dan informasi tambahan apabila diperlukan oleh KPK.

"Beliau juga janji, kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa enggak? Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu, sekarang kita terima dan SOP kita kronologi sudah didapatkan dan kita analisa, mungkin seminggu ke depan nanti kita sebutkan seperti apa," kata Pahala.

Kaesang Pangarep mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 September 2024, untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi.

"Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya," kata Kaesang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Kaesang mengatakan salah satu hal yang diklarifikasi kepada KPK adalah soal penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa beken-nyanebenglah, nebengpesawatnya teman saya," ujarnya.

Namun, Kaesang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perjalanannya dan mengatakan agar pertanyaan tersebut diarahkan ke pihak KPK.

"Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detil-nya dan lebih lanjutnya," kata Kaesang.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono mendapat banyak sorotan di media sosial, salah satunya mengenai penggunaan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram.

"Kita lihat apakah bener (nebeng) begitu, kita konfirmasi pasti," kata Pahala Nainggolan.

Pahala mengatakan pihak KPK telah mengantongi nama pihak yang memberi tebengan kepada Kaesang, namun belum mengetahui profil dari pihak yang bersangkutan.

"Inisial Y kalau enggak salah depannya, tapi kita enggak tahu bener enggak nama lengkapnya ini, WNI apa WNA, pesawat punya siapa, nanti kita konfirmasi lagi," ujarnya.

Pesawat Jet Pribadi Milik Gang Ye Bos Shopee?

Sebelumnya Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono mendapat banyak sorotan di media sosial, salah satunya mengenai penggunaan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram.

Gang Ye, taipan sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited yang memiliki Shopee, diduga sebagai sosok yang menyediakan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang Pangarep.

Fakta bahwa jet pribadi yang ditumpangi Kaesang-Erina adalah Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE ditemukan oleh netizen. Potongan dokumen yang memperlihatkan bahwa pemilik Gulfstream G650ER N588SE adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha Sea Group.

Tidak dijelaskan oleh Pahala apakah teman Kaesang berinisial Y itu adalah Gang Ye.

Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia belum bisa memastikan apakah jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono itu terafiliasi dengan SEA Group. “Sejak tahun 2021, semua kendaraan operasional untuk direksi tidak ada lagi,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Dugaan Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat, memasuki babak baru setelah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengklarifikasi ke KPK dan menyatakan ia hanya nebeng pesawat teman.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebutkan analisis laporan klarifikasi penggunaan jet pribadi oleh Kesang Pangarep selesai pekan ini.

"Kami akan analisa, paling lama 30 hari, tapi saya rasa 3, 4 hari selesai," kata Pahala di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Pahala mengatakan poin utama analisis tersebut adalah menentukan apakah fasilitas yang digunakan tersebut adalah milik negara atau bukan.

Apabila dinyatakan bahwa fasilitas tersebut sebagai milik negara maka fasilitas yang diterima akan dikonversi menjadi uang dan disetorkan kepada negara. Namun, jika fasilitas itu dinyatakan sebagai bukan milik negara maka laporan akan dinyatakan selesai.

Lebih lanjut Pahala juga mengatakan selain memberikan klarifikasi, Kaesang datang ke KPK untuk berkonsultasi dan meminta arahan soal isu gratifikasi terhadap dirinya.

"Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi warga negara datang atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN (penyelenggara negara) enggak PN itu cerita yang lain, tapi dia datang minta arahan," ujarnya.

Kaesang juga menyatakan siap untuk kembali diundang oleh KPK untuk memberikan klarifikasi dan informasi tambahan apabila diperlukan oleh KPK.

"Beliau juga janji, kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa enggak? Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu, sekarang kita terima dan SOP kita kronologi sudah didapatkan dan kita analisa, mungkin seminggu ke depan nanti kita sebutkan seperti apa," kata Pahala.

Kaesang Pangarep mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 September 2024, untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi.

"Kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik, saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini, bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya," kata Kaesang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Kaesang mengatakan salah satu hal yang diklarifikasi kepada KPK adalah soal penggunaan jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa beken-nyanebenglah, nebengpesawatnya teman saya," ujarnya.

Namun, Kaesang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perjalanannya dan mengatakan agar pertanyaan tersebut diarahkan ke pihak KPK.

"Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detil-nya dan lebih lanjutnya," kata Kaesang.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono mendapat banyak sorotan di media sosial, salah satunya mengenai penggunaan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram.

"Kita lihat apakah bener (nebeng) begitu, kita konfirmasi pasti," kata Pahala Nainggolan.

Pahala mengatakan pihak KPK telah mengantongi nama pihak yang memberi tebengan kepada Kaesang, namun belum mengetahui profil dari pihak yang bersangkutan.

"Inisial Y kalau enggak salah depannya, tapi kita enggak tahu bener enggak nama lengkapnya ini, WNI apa WNA, pesawat punya siapa, nanti kita konfirmasi lagi," ujarnya.

Pesawat Jet Pribadi Milik Gang Ye Bos Shopee?

Sebelumnya Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono mendapat banyak sorotan di media sosial, salah satunya mengenai penggunaan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

Dugaan gratifikasi itu diperbincangkan warganet, seperti di media sosial X, setelah istri Kaesang, Erina Gudono, mengunggah pemandangan dari dalam jet pribadi melalui media sosial Instagram.

Gang Ye, taipan sekaligus petinggi perusahaan SEA Limited yang memiliki Shopee, diduga sebagai sosok yang menyediakan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang Pangarep.

Fakta bahwa jet pribadi yang ditumpangi Kaesang-Erina adalah Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE ditemukan oleh netizen. Potongan dokumen yang memperlihatkan bahwa pemilik Gulfstream G650ER N588SE adalah Garena Online (Private) Ltd, unit usaha Sea Group.

Tidak dijelaskan oleh Pahala apakah teman Kaesang berinisial Y itu adalah Gang Ye.

Salah seorang sumber Tempo di Shopee Indonesia belum bisa memastikan apakah jet pribadi yang ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono itu terafiliasi dengan SEA Group. “Sejak tahun 2021, semua kendaraan operasional untuk direksi tidak ada lagi,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan alat komunikasi pagermilik kelompok Hizbullah di Lebanon meledak secara bersamaan pada Selasa, 17 September 2024. Akibatnya, sembilan orang tewas dan lebih dari 3 ribu lainnya cedera.

Pager, alat komunikasi searah yang bisa menerima pesan tapi tidak bisa untuk panggilan, sangat populer pada tahun 1990-an sebelum era telepon seluler.

Menurut laporan Reuters, pager Hizbullah yang meledak bermerek Gold Apollo buatan Taiwan. Badan mata-mata Israel, Mossad, disebut-sebut menanam bahan peledak di dalam 5.000 pager buatan Taiwan yang dipesan oleh Hizbullah di Lebanon beberapa bulan sebelum ledakan pada hari Selasa, sumber keamanan senior Lebanon dan sumber lainnya mengatakan kepada Reuters.

Hizbullah yang didukung Iran telah bersumpah untuk membalas terhadap Israel, yang militernya menolak mengomentari ledakan tersebut.

Rencana tersebut tampaknya telah direncanakan selama berbulan-bulan, beberapa sumber mengatakan kepada Reuters. Sumber keamanan senior Lebanon mengatakan kelompok tersebut telah memesan 5.000 pager Gold Apollo yang berbasis di Taiwan pada musim semi.

Sumber keamanan senior Lebanon mengidentifikasi foto model pager, AP924, yang seperti pager lain menerima dan menampilkan pesan teks secara nirkabel tetapi tidak dapat melakukan panggilan telepon.

Pejuang Hizbullah telah menggunakan pager sebagai alat komunikasi berteknologi rendah dalam upaya untuk menghindari pelacakan lokasi Israel.

Namun sumber senior Lebanon mengatakan perangkat tersebut telah dimodifikasi oleh dinas mata-mata Israel "pada tingkat produksi."

"Mossad menyuntikkan papan ke dalam perangkat yang berisi bahan peledak yang menerima kode. Sangat sulit untuk mendeteksinya melalui cara apa pun. Bahkan dengan perangkat atau pemindai apa pun," kata sumber tersebut.

Sumber tersebut mengatakan 3.000 pager meledak ketika pesan berkode dikirimkan kepada mereka, yang secara bersamaan mengaktifkan bahan peledak.

Sumber keamanan lain mengatakan kepada Reuters bahwa bahan peledak seberat 3 gram disembunyikan di pager baru dan "tidak terdeteksi" oleh Hizbullah selama berbulan-bulan.

Baik Israel maupun Gold Apollo tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Gambar pager yang hancur yang dianalisis oleh Reuters menunjukkan format dan stiker di bagian belakang yang konsisten dengan pager yang dibuat oleh Gold Apollo, yang berkantor pusat di Taipei.

Menurut mantan ahli amunisi Angkatan Darat Inggris yang berbicara kepada BBC, sejumlah pager yang digunakan oleh perwakilan Hizbullah diyakini berisi peledak kecil di dalam perangkat yang dipicu oleh pesan sederhana yang dikirim ke pager. Kelompok teror dan pemerintah sama-sama pernah meledakkan bom melalui pesan teks.

"Organisasi intelijen dan keamanan memiliki sejarah menjadi inovatif dengan menggunakan cara yang relatif sederhana," kata Woodward. Misalnya, insinyur Hamas Yahya Ayyash terbunuh pada tahun 1996 ketika ia menggunakan duplikat ponsel pribadinya, yang berisi bom kecil.

“Pada dasarnya, tidak ada yang baru [dengan serangan hari Selasa],” kata seorang inspektur senjata PBB yang berpengalaman, yang berbicara kepada Fast Company dengan syarat anonim. “Itu dilakukan hampir 30 tahun yang lalu.”

Pakar militer berpendapat bahwa metode serangan tersebut membatasi jumlah orang yang mungkin secara tidak sengaja terpengaruh karena menjadi sasaran yang salah—karena pager merupakan teknologi yang sudah sangat tua dan ketinggalan zaman. “Hal yang cerdas di sini adalah siapa lagi yang akan menggunakan pager?” kata Lynette Nusbacher, seorang sejarawan militer dan mantan dosen senior dalam studi perang di Akademi Militer Kerajaan Inggris, Sandhurst.

Serangan itu akan memiliki dampak organisasi yang signifikan dalam Hizbullah, kata inspektur senjata PBB. “Tentu saja akan ada kepanikan besar dalam Hizbullah,” kata mereka. “Itu akan benar-benar mengganggu sistem komunikasi rahasia Hizbullah.”

Dikembangkan sejak Tahun 1950

Pager juga dikenal sebagai beeper atau bleeper, adalah perangkat telekomunikasi nirkabel yang menerima dan menampilkan pesan alfanumerik atau suara.Pagersatu arah hanya dapat menerima pesan, sementara pager respons dan pager dua arah juga dapat membalas dan memulai pesan menggunakan pemancar internal

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, bakal mengggelar aksi hari ini, Rabu, 18 September 2024. Aksi ketiga ini dilakukan buntut persoalan lahan yang hingga kini belum selesai.

Koordinator Gerakan Solidaritas Masyarakt PPU, Yusuf Ibrahim, mengatakan aksi tersebut akan dilakukan di Kantor Bupati PPU dan Kantor Badan Pertanahan Nasional. Ia mengklaim akan ada 500 hingga 1.000 warga yang bakal turun ke jalan. Rencananya, aksi dimulai pukul 09.00 WITA.

“Tuntutannya, pertama, kami tolak hak pakai (tanah) dan HGB (hak guna bangunan) untuk masyarakat. Kami minta SHM (sertifikat hak milik)” kata Ibrahim ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2024.

Tuntutan lainnya, warga meminta rekomendasi kepastian kepemilikan lahan warga yang terdampak pembangunan IKN, seperti untuk proyek tol. Menurut Ibrahim, belum adanya surat rekomendasi kepemilikan lahan warga menjadi kendala pembayaran ganti rugi. Padahal, tanah tersebut sudah dimiliki warga secara turun temurun, sebelum akhirnya terdampak pembangunan ibu kota baru.

“Kami menuntut pembayaran ganti rugi lahan warga yang sudah digusur,” ujar Ibrahim.

Adapun soal ganti rugi lahan terdampak proyek IKN, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menyatakan pemerintah akan membayarkan ganti rugi untuk warga setelah tahapan proses pembebasan tanah selesai seluruhnya.

“Semua tahapan proses pembebasan tanah sudah diatur dalam regulasi. Termasuuk status tanah, nilai ganti rugi, dan sebagainya,” kata Danis melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Selasa, 17 September 2024.

Sebelumnya, aksi warga Kawasan IKN sudah dilakukan pada 22 dan 28 Mei lalu. Tuntutannya serupa, yakni meminta sertifikasi tanah. Warga juga menuntut hak atas tanah lahan dari penguasaan hak guna usaha (HGU), serta penolakan atas pengambilalihan eks HGU oleh Bank Tanah.

Menyoal aksi kala lalu, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, Fathur Roziqin mengatakan demo tersebut merupakan akumulasi dari aspirasi masyarakat atas kebijakan serampangan dan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah sejak dimulainya pembangunan IKN.

“Semua, sebenarnya bermuara pada ketidakpastian (pemerintah) atas hak tanah warga," katanya saat dihubungi, Kamis, 23 Mei 2024. Salah satu indikatornya ialah saat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan surat edaran yang melarang sekaligus menghentikan semua jangkauan tanah di wilayah delineasi IKN.

Bahkan surat edaran Kementerian ATR/BPN itu dinyatakan kebijakan yang maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia. "Makin ke sini, ketidakpastian itu kemudian diwujudkan sebagai tindakan sepihak oleh otoritas dan sejumlah pihak penyelenggara proyek di wilayah delineasi IKN," ujar Fathur.

Selain itu, menurut Fathur, sejak proyek pembangunan IKN dimulai, ada upaya penggusuran oleh pemerintah secara sepihak. Bahkan tidak ada upaya negosiasi dengan warga selaku pemilik tanah tersebut.

“(Pemerintah) menunjukkan bahwa IKN bukan untuk masyarakat. Memang diperuntukkan sebagaimana yang mereka sering banggakan, yaitu melancarkan investasi," katanya.

Adapun dalam temuan Tempo di lapangan, warga terdampak proyek Tol IKN di Kelurahan Pemaluan, Sepaku, menyatakan pembebasan lahan dilakukan tanpa proses sosialisasi. Menurut salah satu warga, Alfian, pemerintah langsung menyodorkan nominal ganti rugi. Bila tidak sepakat, warga mesti ke pengadilan.

“Kami terpaksa setuju karena tidak paham urusan pengadilan,” ujar Alfian ketika ditemui di kampungnya pada Ahad, 11 Agustus 2024. Namun ternyata, ganti rugi itu pun belum dibayar sepenuhnya hingga saat ini. Dari 7.000 meter persegi lahan terdampak, Alfian hanya menerima ganti rugi Rp 3 juta untuk 10 meter persegi lahan saja.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.