TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Dalam sidang yang dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju itu, Jokowi menyampaikan sejumlah pesan penting dan ucapan terima kasih atas kinerja para menteri.

“Terima kasih sebesar-besarnya untuk kerja keras dedikasi dari bapak ibu semua dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada,” ucap Jokowi di IKN Nusantara, Jumat, 13 September 2024.

Kepala Negara juga meminta maaf kepada para menteri dan kepala lembaga negara yang hadir selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden. Adapun masa bakti Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju akan berakhir pada 20 Oktober 2024 setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden.

“Jika ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.

Selain berterima kasih, Jokowi juga menyampaikan tiga pesan penting di sidang kabinet terakhirnya di IKN Nusantara. Lebih lanjut, berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Tekankan Menteri untuk Tuntaskan Program Kerja

Pesan pertama yang disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet terakhirnya adalah menekankan agar para menteri bisa segera menuntaskan program kerja utama yang sudah dimulai pada bulan terakhir ini. “Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai baik berkaitan dengan serapan, administrasi pertanggung jawaban, dan kendala yang belum terselesaikan,” ucapnya.

Selanjutnya baca: Jokowi minta menteri dukung penuh program Prabowo<!--more-->

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh jajarannya mendukung penuh program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia juga berharap pemerintahan baru dapat segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.

“Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif,” ujar Jokowi, seperti dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Jumat, 13 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kepala Negara juga meminta kepada para menteri untuk mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto agar transisi pemerintahan baru berjalan efektif. Bahkan, bila memang dibutuhkan regulasi atau kebijakan baru yang harus segera dibuat, Jokowi meminta hal itu segera diselesaikan.

“Jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuatkan, segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih,” ujar Jokowi. “Agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang.”

Jaga terus Stabilitas Pembangunan

Tak kalah pentingnya, lanjut Jokowi, para menteri diminta tetap menjaga stabilitas agar keberlanjutan pembangunan tetap berjalan. “Menjaga situasi yang kondusif, kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk.”

Dalam upayanya menciptakan situasi kondusif itu, Jokowi meminta segenap jajarannya agar tetap menjaga daya beli masyarakat, pertumbuhan serta menjaga keamanan dan ketertiban. Para menteri juga diwanti-wanti tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

“Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,” ujar Presiden.

DANIEL A. FAJRI | RR. ARIYANI YAKTI WIDYASTUTI, berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari tiap provinsi akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub di The Ritz Carlton, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September 2024. Sejumlah anggota asosiasi itu menyebutkan salah satu agenda dalam Munaslub tersebut adalah mengganti Ketua Umum Kadin saat ini, yaitu Arjsad Rasjid.

“Munaslub ini bisa segera dilaksanakan dan dapat berjalan baik demi Kadin Indonesia yang kita cintai,” kata Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas Jusman, saat ditemui di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 September 2024.

Usulan Munaslub itu muncul dari para Ketua Umum Kadin Provinsi yang berkumpul di Kadin Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, dan anggota dewan pertimbangan menerima usulan itu secara langsung.

Thomas mengatakan dirinya mewakili para ketua umum dan anggota luar biasa Kadin untuk menyampaikan aspirasi anggota. Dia menyebut kehadiran para ketua umum ke Jakarta untuk menyikapi dinamika di internal Kadin.

“Kami hadir untuk menyikapi dinamika di Kadin Indonesia. Kami bersepakat atas dasar mufakat untuk mengusukan ke dewan pertimbangan agar melaksanakan Munaslub,” kata dia.

Dia menyebut Kadin Indonesia merupakan organisasi perkumpulan para pengusaha yang harus netral. Selain itu, Kadin juga disebut menjadi mitra pemerintah dalam membangun pertumbuhan ekonomi.

“Netral dan konsisten sebagai mitra strateis pemerintah yang harus sejalan dengan pemerintah,” kata Thomas.

Thomas tak bicara banyak ketika ditanya siapa calon pengganti Arsjad Rasjid. Demikian juga pertanyaan tentang bagaimana kepemimpinan Arsjad selama menjadi ketua umum sehingga harus digelar Munaslub ini.

“Besok saja,” kata dia.

Diminta tanggapan, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa, setali tiga uang. Erwin memilih irit bicara tentang pertanyaan itu.

“Tadi sudah disampaikan,” kata Erwin.

Tempo telah menghubungi Arjad melalui nomor ponsel pribadinya untuk meminta keterangan atas rencana Munaslub yang akan mencopotnya dari posisi sebagai ketua umum. Namun hingga berita ini ditayangkan, Arsjad belum merespons pesan yang Tempo kirimkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin mengatakan ada indikasi program pensiun tambahan yang akan diwajibkan pemerintah sebagai siasat untuk membayar utang pemerintah. Hal ini disebabkan terjadinya defisit anggaran yang diperkirakan mencapai angka Rp 600 triliun. “Ada indikasi penarikan iuran ini untuk melunasi utang pemerintah dan menutup defisit,” tuturnya pada Jumat, 13 September 2024.

Ia menjelaskan dana yang ditarik dari masyarakat lewat berbagai iuran, termasuk program dana pensiun tambahan tersebut akan masuk pada surat utang pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN yang cukup agresif oleh pemerintah disebabkan pendapatan pemerintah dari pajak belum cukup untuk menutupi utang serta defisit yang ada.

Menurut Achmad, utang jatuh tempo pemerintah saat ini sudah menyentuh sekitar Rp 800 triliun dengan bunga utang sekitar Rp 500 triliun. Sehingga total utang sudah mencapai lebih dari satu kuadriliun. “Pemerintah butuh membayarkan utang ini sampai lebih dari satu kuadriliun dan jumlah ini enggak mungkin akan ditutup dengan pajak saja sehingga pemerintah perlu strategi yang lebih agresif melalui penerbitan SBN sehingga ada indikasi bahwa penarikan dana pensiun ini yang masuk ke SBN,” ujarnya.

Masyarakat seharusnya mempertanyakan maksud pemerintah di balik adanya wacana program pensiun tambahan ini. Terlebih lagi sebelumnya sudah ada wacana pemotongan pendapatan masyarakat lewat program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Karena dari banyak model penghimpunan seperti ini, menurut Achmad, banyak yang berakhir dengan gagal bayar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi belakangan menjadi sorotan karena turut menanggapi polemik penggunaan jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaesang Pangarep. Kaesang bersama istrinya, Erina Gudono, sebelumnya menggunakan jet pribadi tersebut saat melakukan perjalanan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

“Sebetulnya bukan, saya tahu kok itu ditanya pas lagi doorstop, bukan Pak Menteri (Budi Arie) mau ngurusin. Kayaknya terlalu jauh kalau ngomong Pak Menteri ngurusin jet pribadi,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi, kepada Tempo di komplek perkantoran Kemenkominfo, Jumat, 13 September 2024.

Prabu menjelaskan, Budi Arie berbicara soal jet pribadi itu murni karena ditanya oleh awak media. Sementara Prabu tak menjawab detail perihal kepastian Kemenkominfo mengurusi masalah penggunaan jet pribadi.

“Tapi begini, itu kan teman-teman yang tanya ke Pak Menteri, minta jawaban. Pak Menteri enggak dalam menjawab konteks mengurusi jet pribadi. Enggak,” katanya.

Sebelumnya, Budi Arie mengatakan, jet pribadi yang digunakan dan jadi perbincangan publik itu adalah milik teman Kaesang. Selain itu, kata dia, penggunaan jet pribadi merupakan urusan pribadi Kaesang.

Budi Arie, yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) pun meminta publik untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, alasan penggunaan jet pribadi ini diambil karena kondisi Erina Gudono yang saat ini tengah hamil besar.

"Pokoknya sudah, lah. Istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan gak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?" kata Budi Arie dikutip dari video yang banyak beredar di media sosial X, Rabu, 11 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga audit PricewaterhouseCoopers atau PwC berencana memberhentikan sekitar 1.800 karyawan di Amerika Serikat. Pemutusan hubungan kerja ini adalah gelombang terbesar pertama sejak 2009.

Pemutusan hubungan kerja tersebut, yang memengaruhi sekitar 2,5 persen dari tenaga kerja AS, mencakup berbagai peran, mulai dari rekanan hingga direktur pelaksana, dan berbagai layanan yaitu bisnis, audit, dan pajak. Pemutusan hubungan kerja tersebut terutama difokuskan pada operasi konsultasi dan produk serta teknologi AS, dengan sekitar setengah dari karyawan yang terkena dampak berkantor di luar negeri.

Restrukturisasi, yang mencakup perubahan signifikan pada grup teknologinya, terjadi saat firma menghadapi perlambatan permintaan untuk beberapa layanan konsultasinya.

Pemimpin PwC AS Paul Griggs mengumumkan restrukturisasi dan PHK terhadap staf dalam sebuah memo. Pengumuman yang dibuat pada 11 September itu juga mengakui peringatan sedih atas hilangnya lima orang rekannya dalam serangan tahun 2001.

Perkembangan ini menandai perubahan signifikan bagi PwC, yang telah menghindari PHK di AS sejak 2009. Perusahaan lain seperti Ernst & Young (EY), Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan Deloitte sudah melakukan PHK massal lebih dulu.

Restrukturisasi ini akan membuat produk dan tim teknologi PwC terintegrasi lebih dalam ke lini bisnis masing-masing. Perubahan ini merupakan bagian dari perombakan struktural yang lebih luas yang diprakarsai oleh Paul Griggs, yang mengambil alih jabatan sebagai pemimpin PwC di Amerika Serikat pada bulan Mei.

Tim Grady, Direktur Operasional PwC AS, mengatakan, PHK dilakukan agar perusahaan tetap kompetitif di masa depan. "Kami terus mentransformasi berbagai area di firma kami dan menyelaraskan tenaga kerja untuk mendukung strategi dengan lebih baik," ujar Grady,

Sementara itu, kantor PwC di Cina juga menghadapi krisis setelah kehilangan klien utamanya, Country Garden Holdings. Kerugian ini terjadi di tengah penyelidikan atas peran PwC dalam mengaudit China Evergrande Group, yang dituduh melakukan penipuan senilai US$ 78 miliar.

Akibatnya, PwC di Cina telah menerapkan langkah-langkah pemotongan biaya dan PHK. Pada 5 September, lebih dari 50 perusahaan Cina termasuk Bank of China, telah mencoret PwC sebagai auditor mereka atau membatalkan rencana untuk mempekerjakannya kembali.

Country Garden mengutip kegagalan PwC dalam memenuhi tenggat waktu penerbitan laporan keuangan tahun 2023 yang diaudit sebagai alasan keputusannya.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Iskandar mengatakan jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) seharusnya diisi kalangan profesional. Apalagi, rekam jejak Menkeu sebelumnya juga selalu diisi oleh profesional, dalam hal ini bukan seorang politikus. “Kalau hari ini Prabowo memilih non-profesional, maka saya khawatir ini justru akan memperparah dan justru berpotensi sebagai awal kemunduran ekonomi Indonesia,” terangnya pada Kamis, 12 September 2024.

Menurutnya, Menkeu harus berkarakter yang kuat agar tidak gampang digoyang oleh kepentingan politik di sekitar kekuasaan. Termasuk kepentingan raksasa ekonomi maupun lingkar oligarki. Independensi menjadi hal penting dalam fondasi ekonomi.

“Ketika fondasi ekonomi tidak lagi independen, Central Bank tidak lagi independen, Kementerian Keuangan kekurangan, kehilangan akal sehatnya, maka kita akan berakhir pada situasi-situasi yang justru memperparah ekonomi kita,” tegasnya.

Sebelumnya diisukan jabatan Menkeu untuk periode Prabowo-Gibran akan diisi Thomas Djiwandono. Thomas saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan II sejak 18 Agustus lalu. Ia mengisi pos tersebut yang notabene merupakan jabatan baru.

Thomas sebelumnya pernah dipromosikan oleh Menkeu saat ini, Sri Mulyani sebagai calon penerusnya. “Kami atas nama jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip wakil menteri saya ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani sambil menunjuk ke arah Thomas Djiwandono ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Namun, belakangan dalam pertemuan antara Thomas Djiwandono, Sri Mulyani, dan Prabowo. Thomas menyatakan tidak ada bahasan terkait dengan kemungkinan dirinya menjabat sebagai Menkeu pada kabinet Prabowo-Gibran.

Thomas Djiwandono sendiri merupakan keponakan dari Prabowo. Di internal Partai Gerindra, Thomas ditugaskan sebagai Bendahara Umum Partai. Ayah Thomas, Sudrajad Djiwandono adalah mantan Gubernur Bank Indonesia 1993-1998. Kini, dia menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar dan Nabilla Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bintaro Serpong Damai (BSD) mengungkapkan tarif tol pada ruas Pondok Aren-Serpong naik pada Minggu, 15 September 2024 pukul 00.01 WIB. Golongan I yang semula Rp 7.000 menjadi Rp 9.500.

Adapun kenaikan tarif ini dilaksanakan berdasarkan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Kenaikan juga mengacu pada surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 2149/KPTS/M/2024.

"Kalian sudah tahu infonya kan jika dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif sesuai dengan SK KEPMEN 2149/KPTS/M/2024 di 8 gerbang tol," tulis postingan akun @infonbsdtol.

Dalam keterangan tertulis di Instagram, PT BSD berujar bahwa berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, penyesuaian tarif dapat dilakukan setiap 2 tahun sekali. Selain itu, penyesuaian tarif juga dilakukan dalam hal terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi serta terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi jalan tol.

"Selain penyesuaian tarif yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, penyesuaian tarif juga dapat dilakukan dalam hal terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi serta terdapat kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi jalan tol," tulis akun @infonbsdtol.

Kenaikan tarif jalan tol ruas Pondok Aren-Serpong akan diberlakukan pada delapan gerbang, yakni Gerbang Tol Pondok Ranji Utama arah Jakarta, Gerbang Tol Pondok Ranji Utama atah Serpong, Gerbang Tol Pondok Aren 1 dan 2, Gerbang Tol Serpong 2, Serpong 3, Serpong 6, dan Serpong 7.

Berikut besaran tarif lama dan terbaru Tol Pondok Aren-Serpong usai naik per 15 September:

Golongan I Rp 9.500 yang semulanya Rp 7.000

Golongan II Rp 14.000 yang semulanya Rp 13.500

Golongan III Rp 14.000 yang semulanya Rp 13.500

Golongan IV Rp 18.500 yang semulanya Rp 16.000

Golongan V Rp 18.500 yang semulanya Rp 16.000

TEMPO.CO, Jakarta - Pembatasan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, yang akan diterapkan pemerintah, bisa menghemat anggaran sampai Rp32 triliun. Namun pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut karena makin menekan daya beli masyarakat.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis, 12 September 2024, mengatakan, pihaknya telah mengkaji pengetatan subsidi BBM pada tahun lalu. Upaya ini menghemat APBN hingga Rp34,24 triliun bila pembatasan dilakukan terhadap semua jenis kendaraan pribadi.

Adapun pembatasan hanya pada mobil bisa menghemat anggaran Rp32,14 triliun, pembatasan untuk pembelian maksimal 60 liter bisa menghemat Rp17,71 triliun, dan pembatasan pada mobil berkapasitas 1.400 CC bisa menghemat Rp14,81 triliun.

Akan tetapi, kebijakan ini juga berpotensi makin menekan daya beli masyarakat. Padahal saat ini, daya beli tengah tertekan bersamaan dengan menurunnya jumlah kelas menengah hingga terbatasnya penciptaan lapangan kerja.

Kondisi inflasi yang tidak sebanding dengan kenaikan upah juga disebut menjadi faktor yang menggerus daya beli masyarakat.

Jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dilakukan, dikhawatirkan akan berdampak pada terkontraksinya perekonomian nasional.

“Tentu saja pembatasan Pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN. Namun, kalau kita cermati lagi, ini akan berakibat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan makin terkontraksi,” ujar Esther.

Luhut: Pembatasan Tak Akan Ganggu Daya Beli Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite tidak akan mengganggu daya beli masyarakat.

“Karena yang kena (pembatasan) saya, tetapi kalau ojek daring itu tidak kena,” ujar Luhut ketika ditemui di sela-sela perhelatan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (HLF MSP) dan Forum Indonesia-Afrika (IAF) ke-2 di Badung, Bali, 3 September lalu.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM. Pembatasan pembelian BBM Pertalite tersebut bertujuan untuk memastikan subsidi tersalurkan tepat sasaran.

Dengan demikian, Pertalite tidak akan bisa dibeli oleh masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi. “Saya ulangi, tidak ada kenaikan harga. Yang ada adalah orang yang tidak berhak mendapat subsidi, ya jangan dikasih subsidi,” ucap Luhut.

Kemenko Maritim: Demi Udara Lebih Bersih

Kemenko Maritim dan Investasi menyatakan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat dapat memperlebar ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan BBM, serta menyediakan bis listrik untuk mengatasi polusi udara perkotaan.

"Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita harus dibersihkan dari sulfur yang tinggi tapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest Rachmat Kaimuddin dalam sosialisasi penyaluran subsidi BBM tepat di Jakarta, Kamis.

Pemerintah merencanakan BBM bersubsidi akan dibatasi bagi mobil ber-cc besar. Bagi motor dan mobil dengan cc kecil masih dapat menggunakan biosolar dan pertalite yang merupakan produk BBM bersubsidi.

"Hanya sedikit yang akan terdampak dari kebijakan ini, di bawah tujuh persen kendaraan. Ini kita lakukan untuk melindungi lebih dari 93 persen kendaraan," kata dia.

Rachmat menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik dan pasokan akan tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menampik anggapan bahwa rencana kebijakan ini akan menekan kelas menengah karena pembatasan kemungkinan akan dilakukan berdasarkan tipe mesin mobil.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 13 September 2024 dimulai dari Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, pada hari ini.

Disusul, Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ia menyebutnya sebagai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan Kabinet Indonesia Maju.

Selanjutnya, pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi Karya di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Berikutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api (KA) Taksaka tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat momentum libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW.

Terakhir, pengamat transportasi, yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Ia menilai langkah tersebut bukan kebijakan yang tepat.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir....

<!--more-->

1. Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir: Percepat Kebijakan hingga Cegah Riak-riak Gejolak

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, pada hari ini.

Presiden meminta agar seluruh jajarannya mendukung penuh program presiden dan wakil presiden terpilih. Ia juga berharap pemerintahan baru dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka dapat segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.

"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," ujar Jokowi, seperti dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Jumat, 13 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pimpin Sidang Paripurna Kabinet Terakhir di IKN, Jokowi Minta Maaf dan Pesan Jangan Buat Kebijakan Esktrem

Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ia menyebutnya sebagai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan Kabinet Indonesia Maju.

Pada sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras, dedikasi para anggota kabinet dalam menjalankan pemerintahan, serta program dan visi Presiden dan Wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Jokowi mengatakan pada 20 Oktober masa tugas seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju akan berakhir dan pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK....

<!--more-->

3. Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi Karya di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Budi Karya menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi Karya mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. KAI Daop 6 Yogyakarta Operasikan Kereta Api Taksaka Tambahan saat Libur Panjang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api (KA) Taksaka tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat momentum libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kereta api itu akan dioperasikan untuk keberangkatan Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 September 2024 pada relasi Yogyakarta-Gambir (PP).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengemukakan pemesanan tiket kereta api sudah dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau channel pemesanan tiket kereta api resmi lainnya.
"Pengoperasian KA Taksaka Tambahan ini untuk memberikan pelayanan yang optimal serta mengingat animo masyarakat yang tinggi pada perjalanan kereta api di relasi tersebut," ujar Krisbiyantoro kepada Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK....

<!--more-->

5. Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK, Pengamat Transportasi: Angkutan Umum, Tarifnya Umum

Pengamat transportasi, yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Ia menilai langkah tersebut bukan kebijakan yang tepat.

Pasalnya, layanan KRL merupakan public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik. Deddy menuturkan, pemerintah memberikan pelayanan KRL sebagai imbal balik karena masyarakat sudah membayar pajak. PSO, kata dia, juga berbeda dengan subsidi yang menyasar kelompok masyarakat tertentu.

"Lagipula, yang namanya transportasi umum ya tarifnya umum," kata Deddy kepada Tempo, Rabu, 11 September 2024.

Deddy juga mengatakan pembedaan tarif KRL berdasarkan NIK bisa memicu konflik antarpenumpang. Selama ini, penumpang sudah saling berebut kursi lantaran ketersediannya yang tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Menurutnya, konflik semacam itu akan semakin besar jika pemerintah menaikkan KRL berbasis NIK.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 13 September 2024 dimulai dari Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, pada hari ini.

Disusul, Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ia menyebutnya sebagai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan Kabinet Indonesia Maju.

Selanjutnya, pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi Karya di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Berikutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api (KA) Taksaka tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat momentum libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW.

Terakhir, pengamat transportasi, yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Ia menilai langkah tersebut bukan kebijakan yang tepat.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir....

<!--more-->

1. Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir: Percepat Kebijakan hingga Cegah Riak-riak Gejolak

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, pada hari ini.

Presiden meminta agar seluruh jajarannya mendukung penuh program presiden dan wakil presiden terpilih. Ia juga berharap pemerintahan baru dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka dapat segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.

"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," ujar Jokowi, seperti dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Jumat, 13 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pimpin Sidang Paripurna Kabinet Terakhir di IKN, Jokowi Minta Maaf dan Pesan Jangan Buat Kebijakan Esktrem

Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ia menyebutnya sebagai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan Kabinet Indonesia Maju.

Pada sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras, dedikasi para anggota kabinet dalam menjalankan pemerintahan, serta program dan visi Presiden dan Wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Jokowi mengatakan pada 20 Oktober masa tugas seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju akan berakhir dan pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK....

<!--more-->

3. Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi Karya di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Budi Karya menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi Karya mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. KAI Daop 6 Yogyakarta Operasikan Kereta Api Taksaka Tambahan saat Libur Panjang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api (KA) Taksaka tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat momentum libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kereta api itu akan dioperasikan untuk keberangkatan Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 September 2024 pada relasi Yogyakarta-Gambir (PP).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengemukakan pemesanan tiket kereta api sudah dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau channel pemesanan tiket kereta api resmi lainnya.
"Pengoperasian KA Taksaka Tambahan ini untuk memberikan pelayanan yang optimal serta mengingat animo masyarakat yang tinggi pada perjalanan kereta api di relasi tersebut," ujar Krisbiyantoro kepada Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK....

<!--more-->

5. Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK, Pengamat Transportasi: Angkutan Umum, Tarifnya Umum

Pengamat transportasi, yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Ia menilai langkah tersebut bukan kebijakan yang tepat.

Pasalnya, layanan KRL merupakan public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik. Deddy menuturkan, pemerintah memberikan pelayanan KRL sebagai imbal balik karena masyarakat sudah membayar pajak. PSO, kata dia, juga berbeda dengan subsidi yang menyasar kelompok masyarakat tertentu.

"Lagipula, yang namanya transportasi umum ya tarifnya umum," kata Deddy kepada Tempo, Rabu, 11 September 2024.

Deddy juga mengatakan pembedaan tarif KRL berdasarkan NIK bisa memicu konflik antarpenumpang. Selama ini, penumpang sudah saling berebut kursi lantaran ketersediannya yang tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Menurutnya, konflik semacam itu akan semakin besar jika pemerintah menaikkan KRL berbasis NIK.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Gunawan Wibisono, mengatakan pihaknya sudah memberikan peringatan dini kepada pemangku kepentingan PON 2024 Aceh-Sumatra Utara terkait sejumlah persoalan dalam pelaksanaan.

“Tim BPKP perwakilan secara berkala melakukan monitoring atas kesiapan penyelenggaraan PON dan memberikan early warning berupa atensi risiko kepada para stakeholder,” terang Gunawan saat dihubungi Tempo, Jumat, 13 September 2024.

Menurut Gunawan, BPKP pusat, BPKP perwakilan Aceh-Sumatra Utara bekerja sama dengan tim dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan peninjauan rutin. Timnya memonitor game time saat pertandingan dengan pembagian tugas berdasarkan setiap cabang olahraga (cabor).

Pengawasan game time, kata Gunawan dilakukan untuk memantau langsung dan menangkap permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan PON. Hasilnya yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses peninjauan pertanggungjawaban.

BPKP telah mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung pada 9-20 September 2024. Auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.

Pelaksanaan PON 2024 menjadi perhatian setelah banyak keluhan muncul dari para atlet dan official. Keluhan berkaitan dengan konsumsi yang terlambat hingga sejumlah venue yang belum siap dipakai.

Presiden Jokowi telah melakukan upaya pembenahan lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024, menjelaskan masalah penyelenggaraan PON sudah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo, dan langsung ditanggapi dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

"Sudah saya mohon ke Bapak Presiden dan alhamdulillah beliau langsung mengeluarkan Keppres juga yang namanya Satgas Penataan dan Pendampingan Tata Kelola, yang dipimpin Wakil Jaksa Agung beserta di anggotanya ada Pak Kabareskrim dari Mabes Polri, ada dari Deputi BPKP dan seluruh penegakan hukumnya," kata Menpora Dito dilansir dari Antara.

Menpora Dito menjelaskan penyelenggaraan PON merupakan tanggung jawab sepenuhnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan juga daerah tuan rumah, di mana daerah tuan rumah menjabat sebagai ketum PB PON, yaitu Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional. Namun, selaku Menpora ia mengaku siap bertanggung jawab untuk mengawal perhelatan olahraga empat tahunan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 13 September 2024 dimulai dari Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, pada hari ini.

Disusul, Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ia menyebutnya sebagai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan Kabinet Indonesia Maju.

Selanjutnya, pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi Karya di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Berikutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api (KA) Taksaka tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat momentum libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW.

Terakhir, pengamat transportasi, yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Ia menilai langkah tersebut bukan kebijakan yang tepat.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir....

<!--more-->

1. Pesan Jokowi saat Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Terakhir: Percepat Kebijakan hingga Cegah Riak-riak Gejolak

Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan dalam sidang kabinet paripurna kedua sekaligus yang terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, pada hari ini.

Presiden meminta agar seluruh jajarannya mendukung penuh program presiden dan wakil presiden terpilih. Ia juga berharap pemerintahan baru dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka dapat segera bekerja dan berlari kencang setelah pelantikan usai.

"Kita semua harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif," ujar Jokowi, seperti dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Jumat, 13 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pimpin Sidang Paripurna Kabinet Terakhir di IKN, Jokowi Minta Maaf dan Pesan Jangan Buat Kebijakan Esktrem

Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Ia menyebutnya sebagai Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan Kabinet Indonesia Maju.

Pada sidang kabinet yang dihadiri seluruh menteri itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja keras, dedikasi para anggota kabinet dalam menjalankan pemerintahan, serta program dan visi Presiden dan Wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Jokowi mengatakan pada 20 Oktober masa tugas seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju akan berakhir dan pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK....

<!--more-->

3. Diskusi INDEF Soroti Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK: Kelas Menengah Semakin Terpuruk, Bisa Turun Kelas

Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi Karya di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Budi Karya menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi Karya mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. KAI Daop 6 Yogyakarta Operasikan Kereta Api Taksaka Tambahan saat Libur Panjang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api (KA) Taksaka tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat momentum libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kereta api itu akan dioperasikan untuk keberangkatan Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 September 2024 pada relasi Yogyakarta-Gambir (PP).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengemukakan pemesanan tiket kereta api sudah dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau channel pemesanan tiket kereta api resmi lainnya.
"Pengoperasian KA Taksaka Tambahan ini untuk memberikan pelayanan yang optimal serta mengingat animo masyarakat yang tinggi pada perjalanan kereta api di relasi tersebut," ujar Krisbiyantoro kepada Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK....

<!--more-->

5. Kritisi Rencana Kenaikan Tarif KRL Berbasis NIK, Pengamat Transportasi: Angkutan Umum, Tarifnya Umum

Pengamat transportasi, yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Ia menilai langkah tersebut bukan kebijakan yang tepat.

Pasalnya, layanan KRL merupakan public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik. Deddy menuturkan, pemerintah memberikan pelayanan KRL sebagai imbal balik karena masyarakat sudah membayar pajak. PSO, kata dia, juga berbeda dengan subsidi yang menyasar kelompok masyarakat tertentu.

"Lagipula, yang namanya transportasi umum ya tarifnya umum," kata Deddy kepada Tempo, Rabu, 11 September 2024.

Deddy juga mengatakan pembedaan tarif KRL berdasarkan NIK bisa memicu konflik antarpenumpang. Selama ini, penumpang sudah saling berebut kursi lantaran ketersediannya yang tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Menurutnya, konflik semacam itu akan semakin besar jika pemerintah menaikkan KRL berbasis NIK.

Berita selengkapnya baca di sini.