INFO BISNIS - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai lembaga pembiayaan dan pendampingan pelaku usaha ultra mikro Indonesia memberikan tips raih cuan selama Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM.

PNM menilai potensi untuk meningkatan penjualan dan meraih keuntungan yang lebih besar dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk turut meramaikan penjualan secara online, pada Senin, 9 September 2024. Berikut beberapa tips yang bisa diikuti oleh para pelaku UMKM untuk raih cuan lebih banyak:

1. Optimalkan Penggunaan Media Sosial

Produk UMKM sudah sepatutnya aktif mempromosikan produknya di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Ketiganya efektif untuk memperluas jangkauan pelanggan selama Harbolnas.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary memberikan saran aktivitas yang dapat dilakukan. “Buat konten menarik seperti video keunikan produk atau live shopping untuk membangun interaksi dengan calon pembeli,” ujarnya.

2. Hadir di Berbagai E-commerce

Selain media sosial, e-commerce juga menjadi platform yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau pembeli yang lebih luas. Apalagi e-commerce menawarkan fitur berbelanja yang variatif. Pastikan foto dan deskripsi produk ditulis secara lengkap dan mudah dipahami.

3. Tingkatkan Pengalaman Berbelanja

Berikan pelayanan yang baik dan pengiriman yang tepat waktu. Pelaku UMKM juga perlu membangun komunikasi yang responsif dan persuasif. “Pengalaman baik yang dirasakan oleh pembeli dapat membuat mereka kembali berbelanja yang tentu berpengaruh terhadap pendapatan,” tambah Dodot.

4. Pastikan Kualitas dan Persediaan Produk Cukup

Persiapkan stok produk yang memadai dan pastikan kualitas yang baik. Lakukan pengecekan stok secara rutin dan segera restock produk yang laris manis. Dodot mengatakan, pelaku UMKM juga bisa mempekerjakan tetangga sekitar untuk membantu menyiapkan produk agar tidak kehabisan stok di tengah-tengah ramainya pembeli selama Harbolnas.

5. Manfaatkan Promosi dengan Cermat

Diskon dan promosi besar-besaran adalah kunci utama di Harbolnas. Berikan penawaran yang menarik seperti diskon, beli satu gratis satu, atau paket bundling. Namun, tetap perhitungkan margin keuntungan jangan sampai terlalu murah hingga merugi.

Harbolnas menjadi titik balik untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha skala rumah tangga untuk bisa memasuki dunia digital dan meraih kesuksesan mengembangkan usaha. Dengan bijak memanfaatkan momentum ini, mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melalui proses integrasi, Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya meresmikan penyatuan usaha atau merger PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Erick Thohir menjamin tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan akibat penggabungan tersebut.

Dua perusahaan pelat merah bandar udara itu kini sah menjadi satu badan usaha, yakni PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. “Isu lay off (pemutusan kerja) tidak ada, justru isu pengembangan, kita mengolah 37 bandara akan menjadi satu sistem pelayanan,” kata Erick Thohir ditemui usai peresmian merger di kantor InJourney Airports, Sarinah, Jakarta Senin, 9 September 2024.

Pada kesempatan tersebut, Erick Thohir memaparkan kesuksesan sebelumnya dalam menyatukan empat perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menjadi hanya satu Pelindo. “Tanpa ada isu PHK bahkan terjadi efisiensi dan hasilnya luar biasa,” ujar Ketua Umum PSSI itu.

Dengan bersatunya PT Angkasa Pura, Erick Thohir berharap model bisnisnya juga akan berubah. Manajemen bakal mencontoh beberapa bandara di luar negeri, seperti Singapura, yang tidak hanya fokus pada transportasi tapi juga membangun ekosistem lain. Ke depan, diharapkan tak hanya pendapatan dari layanan pesawat udara saja yang meningkat, tapi juga pendapatan non aero atau di luar layanan pesawat udara.

“Inilah kenapa nanti kami perbaiki bisnis model agar income-nya dan non aero-nya bisa terus meningkat seperti yang sudah dilakukan saat ini,” ujar Erick Thohir.

Senada dengan Erick Thohir, Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi juga memastikan tidak ada pengurangan karyawan imbas merger dua perusahaan. Penyatuan ini, menurut dia, bukan untuk mengecilkan, tapi justru bisa memperbesar. “Kami tidak mengurangi jumlah karyawan, tidak menurunkan kesejahteraan,” ujarnya ditemui di lokasi yang sama.

Yang mungkin terjadi, menurut dia, adalah pergeseran lokasi tempat kerja. Justru, ia melanjutkan, potensi jenjang karir karyawan menjadi lebih luas. Meski begitu, Fahmi mengakui ada perampingan atau simplifikasi prosedur layanan. Dari Angkasa Pura I dan II ada pemangkasan regulasi dan birokrasi dari semula 1.400 menjadi 96. Ia tidak menjelaskan bagaimana implementasinya, namun menurut dia, akan ada penyederhanaan tata kelola.

“Jadi dulu kan kami banyak menggunakan berbagai macam sistem di bandara tapi tidak terintegrasi. Nanti kita bagi hanya menjadi tiga. Airport Technology, Terminal Technology, dan Enterprise Technology,” ujar Fahmi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan pindah ke Ibu Kota Nusantara sampai akhir masa jabatannya, 20 Oktober 2024. Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengemukakan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN telah siap ditempati Presiden untuk beraktivitas layaknya seperti di Istana Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Yusuf Permana di Jakarta, Senin, 9 September 2024, menanggapi rencana Presiden Jokowi bakal berkantor di IKN, Kalimantan Timur, mulai Selasa besok, 10 September 2024, sampai sehari jelang akhir masa jabatannya.

"Bapak Presiden dapat berkantor di Istana IKN, sebagaimana beliau berkantor seperti biasa di Istana Merdeka Jakarta," katanya dikonfirmasi di Jakarta.

Yusuf juga memastikan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah selesai dibangun dan siap digunakan oleh Presiden Jokowi untuk berbagai rutinitas kerja.

Ia menjelaskan bahwa selama periode tersebut, Presiden akan menjalankan berbagai aktivitas resmi, seperti audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, serta pengarahan lainnya di Istana IKN.

"Kegiatan audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, Pengarahan dan lain-lain adalah kegiatan yang sering beliau lakukan di Istana," katanya.

Belum diketahui apakah para menteri juga akan ikut pindah ke IKN, atau hanya ke ibu kota baru itu jika dipanggil Presiden. Namun Menko PMK, Muhadjir Effendy, lebih dulu berkantor di Kantor Ibu Kota Nusantara sejak Rabu 28 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu Muhadjir langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pemerintah daerah. Muhadjir Effendy mengatakan, ingin meramaikan IKN supaya tidak sepi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan pindah ke Ibu Kota Nusantara sampai akhir masa jabatannya, 20 Oktober 2024. Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengemukakan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN telah siap ditempati Presiden untuk beraktivitas layaknya seperti di Istana Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Yusuf Permana di Jakarta, Senin, 9 September 2024, menanggapi rencana Presiden Jokowi bakal berkantor di IKN, Kalimantan Timur, mulai Selasa besok, 10 September 2024, sampai sehari jelang akhir masa jabatannya.

"Bapak Presiden dapat berkantor di Istana IKN, sebagaimana beliau berkantor seperti biasa di Istana Merdeka Jakarta," katanya dikonfirmasi di Jakarta.

Yusuf juga memastikan bahwa Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah selesai dibangun dan siap digunakan oleh Presiden Jokowi untuk berbagai rutinitas kerja.

Ia menjelaskan bahwa selama periode tersebut, Presiden akan menjalankan berbagai aktivitas resmi, seperti audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, serta pengarahan lainnya di Istana IKN.

"Kegiatan audiensi, rapat terbatas, Sidang Kabinet Paripurna, Pengarahan dan lain-lain adalah kegiatan yang sering beliau lakukan di Istana," katanya.

Belum diketahui apakah para menteri juga akan ikut pindah ke IKN, atau hanya ke ibu kota baru itu jika dipanggil Presiden. Namun Menko PMK, Muhadjir Effendy, lebih dulu berkantor di Kantor Ibu Kota Nusantara sejak Rabu 28 Agustus 2024.

Dalam kesempatan itu Muhadjir langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pemerintah daerah. Muhadjir Effendy mengatakan, ingin meramaikan IKN supaya tidak sepi.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Mega Tbk. bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI memberikan fasilitas kredit sindikasi kepada PT Industri Kereta Api Persero (PT INKA).

Total fasilitas kredit sindikasi yang ditandatangani masing-masing pihak berupa pembiayaan kredit sebesar Rp 2,1 triliun, porsi pembiayaan Bank Mega sebesar Rp 1,3 triliun dan PT SMI sebesar Rp 850 miliar dengan jangka waktu pembiayaan kredit selama 24 bulan. Fasilitas tersebut akan dipergunakan oleh PT INKA untuk pengadaan 16 trainset kereta rel listrik (KRL).

“Pemberian fasilitas kredit tersebut merupakan wujud kepedulian Bank Mega terhadap perkembangan industri transportasi dalam negeri khususnya sektor perkeretaapian nasional,” kata Direktur Kredit Bank Mega, Madi Darmadi Lazuardi, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Bank Mega bangga karena terlibat secara aktif membangun moda transportasi publik yang handal dan nyaman, sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya, yang tentu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi

Lebih lanjut, kerja sama ini disebut sejalan dengan strategi Bank Mega untuk fokus menyalurkan pembiayaan pada bidang atau perusahaan dengan reputasi yang baik dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat.

Selanjutnya: Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan PT SMI....

<!--more-->

Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan PT SMI Benedictus Pudji Hartono mengatakan pembiayaan sindikasi ini menegaskan komitmen PT SMI untuk mendorong penyediaan transportasi berkelanjutan di Indonesia.

“Kami senang hari ini bersama Bank Mega bisa ikut mendukung tersedianya moda transportasi yang ramah lingkungan. Dukungan kepada PT INKA ini tidak hanya bisa mengurangi polusi, tapi juga bisa mengurai kemacetan yang ada. PT SMI selalu terbuka untuk menyokong proyek-proyek yang dapat mengurangi emisi karbon, sekaligus memberikan manfaat besar bagi masyarakat," ujar Benedictus.

Pudji juga menggarisbawahi urgensi mendukung PT INKA sebagai satu-satunya produsen rolling stock di Indonesia.

“Dengan demikian, PT SMI turut membantu meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, yang pada akhirnya akan mengurangi impor,” ucap Pudji.

ANTARA

Pemerintah secara resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, minta pemerintah menunda rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini akan memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah.

“Menurut saya memang sebaiknya Pemerintah menunda rencana pembatasan BBM bersubsidi 1 Oktober 2024. Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024. Jika masyarakat kelas menengah bermasalah menurutnya hal ini akan berdampak pada aktivitas ekonomi lebih luas.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu khawatir penerapan kebijakan ini akan memperparah kondisi ekonomi nasional yang sedang tertekan. Dia menilai jika rencana ini dipaksakan akan memicu gejolak sosial. “Bukan tidak mungkin akan menimbulkan gejolak sosial,” kata dia.

Tak hanya itu, Mulyanto menyebutkan data mutakhir menunjukan adanya penurunan jumlah kelas menengah. Kondisi ini ditandai anjloknya jumlah pekerja formal dan meningkatnya jumlah pekerja informal. "Perbandingan data tahun 2014-2019 dengan 2019-2024 menunjukan grafik terbalik. Periode 2014-2019 angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap sektor formal,” kata dia.

Sementara itu, Mulyanto mengatakan di periode 2019-2024 jumlahnya justru berbalik, angkatan kerja lebih banyak diserap sektor informal daripada formal. Dia menilai fenomena ini juga diperparah banyaknya PHK terhadap buruh industri tekstil dan turunannya. “Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk pembatasan BBM bersubsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah," kata Mulyanto.

Mulyanto menyarankan sebaiknya kebijakan penting seperti pembatasan subsidi BBM diputuskan oleh pemerintahan baru yang akan dilantik pertengahan Oktober 2024. “Dalam masa transisi kepemimpinan nasional seperti sekarang sebaiknya Pemerintahan Joko Widodo fokus menuntaskan sisa program yang sudah berjalan tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah,” kata dia.

Pemerintah berencana mulai membatasi penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada 1 Oktober 2024 mendatang. Meski sudah beredar tanggal penerapannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembatasan BBM subsidi itu masih dalam proses sosialisasi. “Belum ada keputusan, belum ada rapat,” kata Jokowi setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RS Sardjito, Yogyakarta, beberapa waktu lalu

Menurut Jokowi, pembatasan ini bertujuan untuk mengatasi masalah polusi udara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, serta untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, mekanisme pembatasan Pertalite akan diatur melalui Peraturan Menteri ESDM, sehingga bukan lagi berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang sedang direvisi.

Adapun saat ini, kata Bahlil, pemerintah sedang membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. “Nantinya, peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM,” kata Bahlil di Jakarta pada 27 Agustus 2024, dilansir dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 27.814.516.000.000 atau sekitar Rp 27,8 triliun. Angka ini menambah jumlah anggaran OIKN pada Tahun Anggaran menjadi Rp 28,3 triliun.

“Sehingga secara total kebutuhan anggaran OIKN Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 28,3 triliun,” kata Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 September 2024.

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin hari ini. Raja Juli berharap dengan disetujuinya usulan tambahan anggaran untuk 2025 ini, OIKN dapat mengelolanya secara akuntabel. “Mudah-mudahan kita bisa mengelola secara akuntabel, transparan, dan kembali mendapatkan WTP dari BPK pada tahun depan,” ujarnya.

Raja Juli mengatakan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas pada 5 April 2024, anggaran OIKN sebesar Rp 505,5 miliar. Kemudian berdasarkan Pagu Indikatif ini, dilakukan pertemuan tiga pihak dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyusun rencana kerja 2025.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu mengatakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada 2024, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR pada 10 Juni 2024, semula diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun. Usulan ini mendapat persetujuan Komisi II DPR, tapi tidak tertampung pada Alokasi Anggaran Otorita IKN Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada 19 Juli 2024. Besaran Pagu Anggaran Otorita IKN 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Pagu Indikatif, yaitu Rp 505,5 miliar.

Pada 5 Agustus 2024, OIKN berkoordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran dengan Kementerian PUPR. Raja Juli mengatakan langkah ini untuk memastikan tidak ada kegiatan pembangunan yang tumpang tindih antara kedua lembaga itu. Koordinasi ini menghasilkan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi sebesar Rp 27,8 triliun.

Hasilnya, kemudian mengajukan kembali revisi usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. “Usulan ini kemudian kami sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 2 September 2024 yang lalu, dan telah diterima dan disetujui Anggota Komisi II DPR RI,” kata dia.

Sementara itu, dia menjelaskan total usulan tambahan dana pada Tahun Anggara 2025 sebesar Rp 27,8 triliun merupakan usulan dari enam kedeputian. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp 788,5 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar Rp 106,1 miliar, Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 62,5 miliar, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp 37,7 miliar, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 63 miliar, dan terakhir usulan yang paling besar dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 26,7 triliun.

“Secara spesifik saya akan menyampaikan tentang usulan anggaran dari Kedeputian Sarana dan Prasarana, ini yang paling signifikan, sebesar Rp. 26,7 triliun akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2024-2025,” kata Raja.

Dia mengatakan kegiatan yang diusulkan antara lain pembangunan jalan dan MUT di KIPP, Hunian ASN, Infrastruktur dasar lainnya, seperti air minum, persampahan dan limbah, gedung kantor Otorita IKN, dan sebagainya.

Selain itu usulan tambahan akan digunakan untuk pengelolaan gedung, kawasan, serta pengelolaan sarana dan prasarana dasar yang sudah terbangun seperti Hunian Pekerja Konstruksi, Hunian ASN, Rusun MBR, rumah tapak jabatan menteri, dan sebagainya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengungkapkan, investor asing dari Cina dan Australia akan berpartisipasi dalam groundbreaking atau peletakan batu pertama ke delapan di IKN, Kalimantan Timur pada bulan ini.

"Insya Allah pada hari Kamis 12 September, Bapak Presiden RI Joko Widodo akan ke IKN dan Insya Allah kami akan melakukan groundbreaking kembali. Terdapat 6 sampai 8 investor yang siap groundbreakingdua di antaranya ada investor dari luar negeri. Pertama dari Delonix China yang akan membangun mall, hotel, apartemen, juga pusat-pusat perbelanjaan. Total investasi sekitar Rp500 miliar," ujar Raja Juli Antoni di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 9 September 2024.

Dia juga menambahkan, investor asing kedua dari Australian Independent School yang juga akan membangun sekolah dengan total investasi tahap awal Rp150 miliar.Dengan demikian, secara keseluruhan hingga saat ini sudah terdapat tujuh groundbreaking dan selanjutnya groundbreaking kedelapan. Sudah ada 31 investor yang masuk dengan total investasi sekitar Rp56,8 triliun.

Menurut Raja Juli Antoni, sebenarnya sudah ada dari 31 investor yang masuk, terdapat enam yang modelnya kerja sama antara investor lokal dan investor asing contohnya Rumah Sakit Mayapada itu kerja sama dengan Rumah Sakit Apollo dari India. Kemudian untuk pengadaan energi, PLN bekerja sama dengan SembCorp Singapura.

Dengan demikian terdapat enam perusahaan yang sebenarnya sudah kerja sama, dan yang murni investasi asing dalam bentuk investasi asing atau direct investment itu baru besok di groundbreaking ke delapan."Sebenarnya kalau kita akui, banyak sekali antrean dari investor asing. Tapi memang sistem governance internal OIKN-nya harus diperbaiki," katanya.

Kemudian bagaimana secara cepat dapat merespon proposal, melakukan matchingdengan lahan yang ada, dengan tata ruang yang ada."Sekarang saya kira dengan besok ini groundbreaking, kami akan menemukan pola yang bisa mempercepat pembangunan di IKN," tegasnya.

Tidak hanya dari APBN tapi juga dari investasi baik itu dalam bentuk investasi langsung maupun dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau private-public partnership.

Sebagai informasi, berdasarkan Lampiran UU No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN, dalam rangka mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN, Pemerintah melakukan sinergi pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi pendanaan tersebut diperlukan agar terdapat kesinambungan fiskal dengan melakukan berbagai upaya, antara lain dengan mengoptimalkan penggunaan skema-skema pendanaan yang kreatif dan inovatif dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Sumber pendanaan dimaksud, antara lain APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan, kemudian skema KPBU untuk mendukung IKN.Selanjutnya skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni.

Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional yang merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana, antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan.Skema pendanaan lainnya yakni creative financing, seperti crowd funding dan dana dari filantropi.

TEMPO.CO, Jakarta - Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku adalah kewajiban bagi setiap pengendara di Indonesia. Namun, terkadang orang lupa memperpanjang SIM hingga masa berlakunya habis. Apabila SIM sudah kadaluarsa, penting untuk mengetahui biaya dan cara memperpanjang SIM yang mati terbaru 2024.

SIM di Indonesia berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah lima tahun, SIM harus diperbarui. Jika masa berlakuSIMhabis dan tidak diperpanjang, maka SIM tersebut dianggap mati, dan pengendara yang masih menggunakannya bisa dikenakan sanksi.

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM Pasal 4, disebutkan bahwa perpanjangan SIM harus dilakukan sebelum masa berlakunya habis. Jika perpanjangan dilakukan setelah SIM mati, maka pemohon perlu mengajukan penerbitan SIM baru.

Meskipun demikian, kepolisian secara berkala memberikan dispensasi untuk perpanjangan SIM yang telah kadaluarsa. Dispensasi ini berarti pemohon SIM yang sudah mati tidak perlu mengikuti prosedur pembuatan SIM baru, melainkan cukup melakukan perpanjangan seperti biasa.

Dispensasi ini biasanya diberikan apabila perpanjangan SIM bertepatan dengan tanggal merah atau hari libur nasional. Apabila SIM mati karena kelalaian diri sendiri yang lupa untuk memperpanjang, maka wajib membuat SIM baru.

Lantas, bagaimana cara perpanjang SIM mati 2024 dan berapa biayanya?

Syarat Perpanjang SIM Mati

Sebelum melakukan perpanjangan, pastikan Anda sudah menyiapkan dokumen. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti untuk memperpanjang SIM yang sudah mati.

• SIM asli yang sudah mati.
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku.
• Fotokopi SIM dan KTP.
• Surat Keterangan Sehat dari dokter.

Cara Perpanjang SIM Secara Offline

1. Kunjungi langsung SATPAS, gerai SIM Corner, atau layanan SIM Keliling.
2. Isi formulir perpanjangan SIM dan serahkan dokumen yang diperlukan di loket.
3. Petugas akan memeriksa dokumen, mengambil foto, serta melakukan pemindaian sidik jari untuk pembuatan SIM.
4. Setelah semua proses selesai, Anda akan menerima SIM baru yang masa berlakunya telah diperpanjang.

Cara Perpanjang SIM Secara Online

Anda juga bisa memperpanjang SIM secara online. Sebelum memulai, pastikan perangkat Anda sudah terhubung keinternet. Berikut langkah-langkah memperpanjang SIM secara online di tahun 2024.

1. Unduh aplikasi Digital Korlantas POLRI di ponsel Anda.
2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Daftarkan diri dengan memasukkan nomor ponsel dan kode OTP yang dikirim via SMS.
4. Buat dan konfirmasi PIN.
5. Lengkapi profil Anda dengan Nama, NIK, dan alamat email untuk mengaktifkan akun.
6. Aktivasi akun melalui email.
7. Verifikasi e-KTP dengan foto Liveness.
8. Lakukan tes kesehatan di errikkes.id dan tes psikologi di app.eppsi.id.
9. Pilih opsi 'SIM' dan submenu ‘Perpanjangan SIM’.
10. Unggah dokumen yang diperlukan.
11. Pilih SATPAS penerbit dan metode pembayaran, serta sertakan nomor rekening untuk pengembalian dana jika permohonan ditolak.
12. Lakukan pembayaran dan cek status transaksi di menu ‘Transaksi’.
13. Setelah proses perpanjangan selesai, SIM akan dikirim dan juga terdigitalisasi setelah Anda menekan tombol perbaharui.

Biaya Perpanjangan SIM Mati 2024

Biaya perpanjangan SIM bervariasi tergantung pada jenis SIM yang Anda miliki. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016, berikut adalah rincian biaya perpanjangan SIM berdasarkan jenisnya:

• SIM A: Rp 80.000
• SIM B I: Rp 80.000
• SIM B II: Rp 80.000
• SIM C: Rp 75.000
• SIM C I: Rp 75.000
• SIM C II: Rp 75.000
• SIM D: Rp 30.000
• SIM D I: Rp 30.000
• SIM Internasional: Rp 225.000

TEMPO.CO, Jember - PT KAI Daop 9 Jember mengangkut 2.025.903 penumpang sepanjang Januari-Agustus 2024. Jumlah tersebut meningkat 11 persen dibanding periode yang sama pada 2023 yang mengangkut 1.819.823 pelanggan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember memiliki panjang wilayah dari Stasiun Pasuruan hingga Stasiun Ketapang di Banyuwangi. “Meningkatnya jumlah penumpang selama di Daop 9 Jember selama tahun 2024 tidak terlepas dari berjalannya KA Mutiara Timur serta KA Blambangan Ekspres yang rutenya di perpanjang hingga Jakarta,” kata Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro dalam keterangan tertulis yang diterima TEMPO, Senin, 9 September 2024.

Cahyo menambahkan, tiga stasiun yang paling banyak digunakan para pelanggan di Daop 9 Jember diantaranya Stasiun Jember yang melayani 706.788 penumpang, yang kedua ada Stasiun Banyuwangi Kota melayani 271.360 penumpang, sedang yang ketiga Stasiun Ketapang 213.273 penumpang.

“Dengan 22 perjalanan kereta api yang beroperasi di Daop 9 Jember sejak 1 September, KAI akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan,” kata Cahyo.

Tidak hanya tentang pelayanan kepada pelanggan, KAI Daop 9 Jember juga mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai prorgram pemerintah dan sasaran pembangunan global 2030. Dukungan tersebut diwujudkan dengan penggunaan energi bersih dan juga energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa stasiun.

“Di Daop 9 Jember sudah terdapat 3 stasiun yang dipasang PLTS, diantaranya Stasiun Jember, Stasiun Ketapang, dan Stasiun Probolinggo. Dan sejak pada Desember 2023, dapat menghemat penggunaan listrik 7-9 persen tiap bulannya” imbuhnya.

Selain itu KAI Daop 9 juga menyediakan water station, yaitu alat yang bisa memproduksi air layak konsumsi yang saat ini keberadaannya baru tersedia di Stasiun Jember. Hal itu bentuk kampanye kepada penumpang kereta api untuk ikut berpartisipasi dalam pengurangan sampah botol plastik.

“Bagi masyarakat yang bepergian dengan kereta api, kami mengimbau dan mengajak untuk tidak lagi menggunakan botol plastik sekali pakai, tetapi diganti dengan menggunakan tumblr/ botol minum yang bisa dipakai berulang. Jika air yang dibawa habis, bisa di isi di water station di Stasiun Jember atau di stasiun-stasiun lain secara gratis,” ujar Cahyo.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 9 September 2024 dimulai dengan cerita awal mula bos Texmaco Marimutu Sinivasan terjerat utang Rp95 triliun ke negara.

Kemudian informasi mengenai empat cara cek keaslian e-meterai agar pendaftar calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 bebas dari penipuan.

Selain itu berita tentang setahun tragedi di Pulau Rempang. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut.

1. Ini Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp95T ke Negara

Nama Marimutu Sinivasan kembali menjadi perhatian ketika petugas Imigrasi Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, berhasil mencegah keberangkatan obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diduga hendak ke Kuching, Malaysia, Minggu, 8 September 2024.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Muhammad Tito Ardianto menyatakan petugas Kantor Imigrasi di Lintas Batas Entikong berhasil mencegah upaya bos Texmaco Group, yang dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan Kementerian Keuangan karena tunggakan utang puluhan triliun rupiah ke negara.

"Saat itu yang bersangkutan diketahui berada di dalam mobil Alphard hendak masuk ke wilayah Kuching, Malaysia," kata Tito.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Agar Daftar CPNS Bebas Kena Penipuan e-Meterai: 4 Cara Cek Keasliannya

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS tahun 2024 mewajibkan pelamar untuk menggunakan meterai elektronik atau e-meterai pada dokumen pendaftaran.

E-meterai ini bisa dibeli melalui situs resmi yang dikelola oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), yakni di laman meterai-elektronik.com.

Namun, tingginya minat masyarakat untuk mendaftar CPNS 2024 membuat beberapa pelamar mengeluh kesulitan membeli e-meterai dari situs resmi. Mengatasi hal ini, Perum Peruri, melalui akun Instagram resminya, @peruri.digital, pada 3 September 2024, mengumumkan bahwa selain situs resmi, pelamar juga bisa membeli e-meterai dari beberapa reseller resmi yang telah ditunjuk.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Setahun Tragedi di Pulau Rempang, Siapa Sosok di Balik Proyek Rempang Eco City?

Setahun lalu, tepatnya Kamis, 7 September 2023, warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau bentrok dengan ribuan aparat gabungan tentara dan polisi. Peristiwa itu buntut penolakan warga setempat terkait wacana pemerintah merombak Pulau Rempang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) bertajuk Rempang Eco City.

Warga Pulau Rempang menolak digusur dan direlokasi ke Pulau Galang. Musababnya, mereka mengklaim wilayah tersebut telah lama mereka tinggali sejak sebelum kemerdekaannya. Banyak nilai sejarah yang akan hilang jika perkampungan tua di Pulau Rempang akan digusur.

Di sisi lain pemerintah mengatakan bahwa Pulau Rempang telah diserahkan kepada entitas pengusaha sejak awal 2000-an dalam bentuk hak guna usaha alias HGU. Namun, lahan tersebut tak kunjung digarap oleh investor dan tak pernah dikunjungi. Namun, pada 2021, saat investor masuk, wilayah tersebut ternyata berpenghuni.

Baca berita selengkapnya di sini.