INFO BISNIS - PT Pertamina (Persero) komitmen menjalankan inisiatif dekarbonisasi di seluruh Subholding untuk mendukung target pengurangan emisi dan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hingga kuartal tiga (Januari - September) 2024, inisiatif Environmental, Social & Governance (ESG) dekarbonisasi Pertamina telah berhasil mencapai reduksi emisi karbon sebesar 1.289.703 Ton CO2eq atau 110 persen dari target 2024 sebesar 1,09 juta ton CO2eq.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan seluruh subholding berperan aktif dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai program inisiatif dekarbonisasi.

Menurut Fadjar, subholding upstream telah menjalankan 128 program inisiatif dekarbonisasi diikuti subholding refining & petrochemical 60 inisiatif program, subholding commercial & trading dengan 18 program, subholding power & NRE 14 program, serta subholding integrated marine logistics (IML) dan gas masing-masing 4 program.

“Sebagai bagian dari upaya lebih lanjut, Pertamina menargetkan penurunan emisi gas metana yang merupakan Gas Rumah Kaca (GRK) yang besar selain CO2. Dari sisi energi, Gas metana yang memiliki nilai ekonomi tinggi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap bisnis Pertamina,” kata Fadjar.

Pertamina telah bergabung dalam Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) pada bulan Mei 2024, yang merupakan inisiatif global untuk pengelolaan emisi metana yang lebih terukur dan terkontrol.

Fadjar melanjutkan, Pertamina dalam mewujudkan komitmen tersebut juga telah berkolaborasi dengan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) untuk pengukuran emisi metana di wilayah kerja upstream Pertamina.

“Targetnya adalah mengurangi emisi metana sekaligus mengkomersialkan volume metana yang dihasilkan sebagai peluang bisnis baru ke depan,” kata Fadjar.

Selain itu, Pertamina saat ini tengah memfinalisasi data interventarisasi emisi scope 3, sebagaibaselineuntuk penyusunan peta jalan reduksi scope 3. Hingga September 2024 ini Pertamina juga mengembangkanchecklistuntuk verifikasi internal emisi GRK yang dipantau secara berkala.

“Pertamina berkomitmen menjaga kinerja ESG di seluruh lini bisnis untuk mempertahankan peringkat dunia sekaligus memperkuat citra Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia yang ramah lingkungan,”ujar Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7; Energi bersih dan terjangkau, poin 8; Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13; Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (*)

INFO BISNIS - Komitmen untuk mengembangkan kewirausahaan perempuan demi menggerakkan perekonomian nasional, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation kembali membuka program pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PFpreneur. Dengan program ini, Pertamina mendorong pengembangan kewirausahaan perempuan yang berbasis pengelolaan usaha modern dan berdaya saing.

Empat tahun berjalan, PFpreneur memberikan pelatihan kepada lebih dari 4000 pengusaha perempuan, atauwomenpreneur, yang bergerak di tiga jenis usaha, yakni kerajinan, fesyen, dan kuliner. Tahun 2023, sebanyak 153 UMKM terpilih menjadi mitra binaan Pertamina, dan untuk tahun 2024, jumlahnya akan naik dua kali lipat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, PFpreneur merupakan bagian dari pembinaan UMKM Pertamina yang dilakukan secara terstruktur, berjenjang dan terintegrasi untuk mendukung UMKM berkelanjutan.

”PFpreneur menjadi sarana bagi para wirausaha perempuan untuk berdaya saing, sekaligus pintu awal untuk menjadi bagian dari mitra binaan Pertamina. Keberlanjutan pendampingan kami lakukan sehingga binaan PFpreneur dapat mengikuti kelas pembinaan lanjutan UMK Academy, dengan kurikulum Go Modern, Go Online, Go Digital, Go Global serta Go Green secara intens selama enam bulan, agar dapat naik kelas ke jenjang lebih tinggi, memperoleh akses pameran nasional hingga internasional serta e-katalog smexpo. Dengan demikian, produk mereka semakin dikenal dan berdampak pada pendapatannya," kata Fadjar.

Beragam kisah sukses ditorehkan oleh binaan PFpreneur yang mengikuti pameran internasional dan temu bisnis sebagai mitra binaan Pertamina, seperti dari Agrominafiber Handicraft & Home Décor, Bananania, dan Imago Raw Honey.

Agrominafiber Handicraft & Home Decor merupakan produk kerajinan ramah lingkungan asal Kebumen dengan memanfaatkan bahan baku dari limbah pohon pisang dan enceng gondok yang diubah menjadi produk kerajinan dan dekorasi rumah menarik. Pada gelaran INACRAFT, produk tersebut menarik perhatian buyer dari Argentina lewat pemesanan ribuan kap lampu.

Di bidang kuliner, Bananania merupakan produk makanan berbahan dasar pisang, antara lain keripik pisang, granola pisang, tepung pisang, cookies pisang dan rambak pisang. Produk-produknya diproses tanpa pewarna dan tanpa pengawet, dan sudah memiliki izin BPOM, Halal, HAKI dan HACCP. Keunggulan ini membuat Bananania mampu menjalin kerja sama dengan marketplace dari Kanada, Archipelago, pada ajang Trade Expo Indonesia 2024.

Ada pula Imago Raw Honey produk superfood berbahan madu murni dari Gunung Gede Pangrango Bogor dan hutan di Jawa Tengah dengan kemasan eksklusif. Pada ajang Temu Bisnis Pertamina SMEXPO 2024, Imago memperolehpotential buyerdari Bangladesh dan Mesir untuk pemesanan lebih dari 2000 paket.

Pemilik Imago Raw Honey Shinta Aviyani mengatakan, “Melalui program PFpreneur, kami bisa menjadi UMKM Mitra Binaan Pertamina. Dari program tersebut, kami memperoleh pelatihan dan pendampingan yang mampu menguatkan fondasi kami sebagai UMKM untuk bersaing di pasar lokal, nasional, hingga internasional. Dengan begitu, kami bisa percaya diri untuk tampil dan menjajakan produk kami di depan buyer pada pameran-pameran ataupun business matching,” katanya.

Pendaftaran PFpreneur pada 02 November-24 November 2024 di laman resmipertaminafoundation.orgdan dikhususkan untuk wirausaha perempuan seluruh Indonesia perempuan dengan usia minimal 18 tahun. Usaha yang dimiliki telah berjalan minimal 6 bulan dan bergerak di bidang kerajinan, fesyen, kuliner, dan pertanian. Bidang pertanian menjadi yang terbaru dalam program PFpreneur, mencakup usaha sayuran organik, sayuran hidroponik, bibit tanaman, alat pertanian, dan tanaman hias.

Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari menyampaikan PFpreneur tidak hanya sekadar membina wirausaha tetapi membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya.

“Didukung oleh ekosistem pembinaan UMKM Pertamina, program ini akan dimulai dari proses seleksi, inkubasi bisnis hingga pemberian stimulan bantuan permodalan dan partisipasi dalam pameran serta dukungan berkelanjutan dalam bentuk publikasi dan pembinaan. Dengan demikian, PFpreneur tidak hanya mencetak wirausaha, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka yang berdampak positif bagi perekonomian nasional,” ujar Agus.

Dukungan Pertamina terhadap UMKM di pameran ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada poin 8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Inisiatif ini juga selaras dengan prinsip Environmental, Social, & Governance (ESG), yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta dampak positif bagi masyarakat.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7; Energi bersih dan terjangkau, poin 8; Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13; Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebutkan hingga saat ini, belum ada regulasi yang mengatur rincian pemutihan utang macet petani, nelayan, dan UMKM. Terkhusus soal kriteria nominal hingga jangka waktu pengajuan kredit yang menjadi sasaran pemutihan utang itu sendiri masih dirumuskan.

Padahal, menurut Mahendra, aturan utama yang menjadi rujukan regulasi tersebut nantinya, yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Pasar Modal (UU P2SK) sudah sejak dua tahun lalu diresmikan. Namun, aturan turunan soal pemutihan kredit macet belum juga dibuat.

“Sejak dari UU (P2SK) itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tetapi peraturan (turunan) mengenai hal ini sedang dirumuskan,” kata Mahendra dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat, 1 November 2024.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut OJK selama ini terlibat aktif untuk membahas dan merumuskan regulasi turunan tersebut. Dian juga menyebut, OJK dalam posisi mendukung penuh adanya rencana penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet petani, nelayan, dan UMKM.

“OJK memandang perlu dijabarkan dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang pada saat ini masih dalam tahap penyusunan, ini tentu akan semakin memperjelas rencana penghapusbukuan maupun penghapustagihan,” kata Dian dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

Hammam Izzudin ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebutkan hingga saat ini, belum ada regulasi yang mengatur rincian pemutihan utang macet petani, nelayan, dan UMKM. Terkhusus soal kriteria nominal hingga jangka waktu pengajuan kredit yang menjadi sasaran pemutihan utang itu sendiri masih dirumuskan.

Padahal, menurut Mahendra, aturan utama yang menjadi rujukan regulasi tersebut nantinya, yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Pasar Modal (UU P2SK) sudah sejak dua tahun lalu diresmikan. Namun, aturan turunan soal pemutihan kredit macet belum juga dibuat.

“Sejak dari UU (P2SK) itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tetapi peraturan (turunan) mengenai hal ini sedang dirumuskan,” kata Mahendra dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Jumat, 1 November 2024.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut OJK selama ini terlibat aktif untuk membahas dan merumuskan regulasi turunan tersebut. Dian juga menyebut, OJK dalam posisi mendukung penuh adanya rencana penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet petani, nelayan, dan UMKM.

“OJK memandang perlu dijabarkan dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang pada saat ini masih dalam tahap penyusunan, ini tentu akan semakin memperjelas rencana penghapusbukuan maupun penghapustagihan,” kata Dian dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang tidak berlaku untuk semua petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Ada kriteria spesifik bagi para penerima kebijakan tersebut.

Hammam Izzudin ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Industri tekstil yang bermarkas di Ciracas, Jakarta Timur, PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) resmi membatalkan pencatatan atau delisting saham dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan go privat itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Adapun, 45 tahun silam atau pada 1979 CNTX pertama kali mencatatkan sahamnya di bursa. “Menyetujui pembatalan pencatatan (delisting) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia,” kata manajemen CNTX dalam keterbukaan informasi di situs BEI pada Jumat malam, 1 November 2024. “Menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.”

Usai delisting atau go private ini, RUPSLB juga memberi wewenang kepada Direksi CNTX untuk mengambil kebijakan ke depan. Langkah itu juga termasuk mengubah Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status CNTX dari perusahaan terbuka menjadi tertutup. “Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,” kata manajemen.

Sebelumnya, CNTX juga telah harga penawaran tender sebesar Rp400 per saham usai delisting. Pada Agustus 2024, CNTX juga telah memberikan alasan atas pembatalan pencatatan ini. Pertama, CNTX beralasan kalau kinerja keuangan rugi dan berpengaruh pada kinerja harga saham. Kedua, CNTX juga tidak memberikan deviden kepada para pemegang saham sejak 2005 karena saldo laba yang negatif. Ketiga, sejak menanam modal pada 2021, CNTX tak menggalang dana dari pasar modal sekaligus tidak memiliki rencana penggalan ke depan.

Alasan keempat, saham CNTX tidak memenuhi ketentuan free float di BEI. Kelima, saham CNTX juga tak aktif diperdagangkan di BEI. Struktur pemegang saham CNTX saat ini terdiri dari Toray Industries, Inc. dengan 24 persen, PT Budiman Kencana Lestari sebesar 12 persen, PT Easterntex sebesar 10 persen, PT Prospect Motor sebesar 12 persen, Penfabric Sdn. Berhad sebesar 30 persen, masyarakat warkat sebesar 5 persen, dan masyarakat nonwarkat sebesar 7 persen.

Pengamat pasar modal sekaligus founder WH Project, William Hartanto mengatakan kinerja buruk emiten tekstil tidak hanya karena sentimen negatif pailitnya Sritex. Ia menilai belakangan saham-saham di industri tersebut memang kurang diminati publik. “Kebanyakan sahamnya memiliki likuiditas yang minim sehingga tidak menarik perhatian,” kata William saat dihubungi pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Hammam Izzudin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan target investasi Indonesia pada 2025 mencapai US$ 120 juta atau setara dengan sekitar Rp 1.900 triliun bila dikonversi ke rupiah.

"Target investasi untuk tahun depan adalah sekitar US$ 120 juta untuk investasi luar negeri dan lokal," kata Rosan Roeslani ketika memberikan sambutan dalam Gala Dinner bersama duta besar negara sahabat yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat malam, 1 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target investasi tersebut mencakup investasi dari luar negeri dan lokal, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam gala dinner bersama duta besar negara sahabat, Rosan Roeslani menekankan pentingnya meningkatkan investasi, terutama dalam sektor energi yang berorientasi ekspor.

Ia menjelaskan potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia mencapai sekitar 3.700 gigawatt, yang berasal dari berbagai sumber seperti panel surya, energi surya, hidro, biomassa, dan geotermal atau panas bumi.

"Kami ingin lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan yang berorientasi ekspor. Potensi Indonesia energi terbarukan adalah sekitar 3.700 gigawatt, datang dari panel surya, energi surya, hidro, biomassa, dan geothermal," ujarnya.

Rosan Roeslani menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia, khususnya di wilayah Jawa, dan ingin mendorong investasi di sektor ini.

Peningkatan investasi energi terbarukan ini penting untuk mencapai komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon menjadi net zero pada tahun 2060.

Menteri Investasi juga menyampaikan bahwa meskipun memiliki potensi besar, implementasi investasi harus dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak.

Dengan kerja sama yang solid, Rosan Roeslani optimistis Indonesia dapat memanfaatkan potensi energi untuk kemajuan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

"Jadi, kita memiliki potensi yang besar, tapi dari potensi ini, kita tidak bisa melakukannya sendirian, kita harus bekerja sama," kata Rosan Roeslani.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan target investasi Indonesia pada 2025 mencapai US$ 120 juta atau setara dengan sekitar Rp 1.900 triliun bila dikonversi ke rupiah.

"Target investasi untuk tahun depan adalah sekitar US$ 120 juta untuk investasi luar negeri dan lokal," kata Rosan Roeslani ketika memberikan sambutan dalam Gala Dinner bersama duta besar negara sahabat yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat malam, 1 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target investasi tersebut mencakup investasi dari luar negeri dan lokal, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam gala dinner bersama duta besar negara sahabat, Rosan Roeslani menekankan pentingnya meningkatkan investasi, terutama dalam sektor energi yang berorientasi ekspor.

Ia menjelaskan potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia mencapai sekitar 3.700 gigawatt, yang berasal dari berbagai sumber seperti panel surya, energi surya, hidro, biomassa, dan geotermal atau panas bumi.

"Kami ingin lebih banyak investasi, terutama dalam energi terbarukan yang berorientasi ekspor. Potensi Indonesia energi terbarukan adalah sekitar 3.700 gigawatt, datang dari panel surya, energi surya, hidro, biomassa, dan geothermal," ujarnya.

Rosan Roeslani menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi geothermal terbesar di dunia, khususnya di wilayah Jawa, dan ingin mendorong investasi di sektor ini.

Peningkatan investasi energi terbarukan ini penting untuk mencapai komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon menjadi net zero pada tahun 2060.

Menteri Investasi juga menyampaikan bahwa meskipun memiliki potensi besar, implementasi investasi harus dilakukan dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak.

Dengan kerja sama yang solid, Rosan Roeslani optimistis Indonesia dapat memanfaatkan potensi energi untuk kemajuan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

"Jadi, kita memiliki potensi yang besar, tapi dari potensi ini, kita tidak bisa melakukannya sendirian, kita harus bekerja sama," kata Rosan Roeslani.

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Serikat Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Salah satu permohonan yang dikabulkan oleh MK yakni pembatasan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT.

Hakim MK, Arsul Sani, yang membacakan putusan itu mengatakan, norma pasal 56 ayat (3) dalam pasal 81 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menimbulkan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi. Arsul Sani berujar, untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja atau buruh, maka aturan tersebut diubah dengan pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu paling lama 5 tahun.

"Berdasarkan pertimbangan hukum, norma yang mengatur mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu merupakan norma yang sangat penting untuk diatur dalam undang-undang," ujar Arsul Sani melalui platform YouTube resmi Mahkamah Konstitusi RI, dikutip Sabtu, 2 November 2024.

Adanya tuntutan mengenai hal tersebut, para pemohon, yaitu Partai Buruh dan Serikat Pekerja menganggap ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu tidak memberikan kejelasan perlindungan hukum. Arsul Sani mengatakan, perjanjian kerja waktu tertentu itu sebelumnya diadakan paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

"Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang," ucap dia.

Arsul Sani mengatakan, kedua belah pihak itu antara perusahaan dan para pekerja atau buruh. Menurut dia, para pekerja itu berada pada posisi yang lemah, yaitu sebagai orang yang membutuhkan suatu pekerjaan.

"Sehingga, filosofi asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi," tutur Arsul Sani.

Lebih lanjut, ia menuturkan, kondisi para pekerja atau buruh bukan hanya hubungan keperdataan. Namun, kata Arsul Sani, hal tersebut menyangkut kepentingan luas terhadap publik hingga negara.

"Sehingga ada perbedaan tipis antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik yang mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan secara adil oleh negara," kata dia.

Arsul Sani mengatakan, kepentingan itu juga terdapat dalam hak terhadap para pekerja buruh untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Hal tersebut, kata dia, seperti hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus ada campur tangan dari negara.

"Peran aktif negara salah satunya dilakukan melalui regulasi yang jelas dengan memberikan perlindungan bagi pekerja atau buruh," ujar Arsul Sani.

TEMPO.CO, Jakarta - Geliat perusahaan tekstil di Indonesia sedang menghadapi masalah serius. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, misalnya, sedang berada di ujung tanduk karena telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang pada Senin, 21 Oktober 2024.

Masalah Sritex itu kini menghantui perusahaan tekstil yang bermarkas di Cicalengka, Bandung, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT). Sebanyak dua perusahaan dan satu individu secara bersama-sama menggugat emiten tekstil milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu soal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Ketiga penggugat itu meliputi PT Hengsheng Plastic International dengan nomor perkara 326/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, Lukman Dalton dengan nomor perkara 327/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dan PT Putratama Satya Bhakti dengan nomor perkara 328/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

BUMN melalui PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) memiliki saham sebesar 13,996 persen atau setara 665.250.000 lembar saham. PT INTI bergerak di bidang produksi peralatan telekomunikasi.

Pada 18 September 2024, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga telah menghentikan perdagangan efek PT SBAT. BEI berasalan PT SBAT tak memenuhi kewajiban perusahaan dan tak ada kepastian usaha perseroan. “Adanya ketidakpastian atas kelangsungan usaha Perseroan, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) di Seluruh Pasar,” kata BEI dalam keterbukaan informasi.

Sebelum itu, Direktur PT SBAT Jefri Zal juga telah mengundurkan diri di tengah persoalan perusahaan. Ia mundur pada 9 September 2024. BEI juga pernah mencatatkan enam notasi khusus ke saham SBAT yang meliputi notasi M untuk moratorium pembayaran utang, L terlambat mengirimkan laporan keuangan, S tidak ada penjualan, Y tidak melaksanakan RUPS dalam enam bulan terakhir, dan X karena SBAT masuk pemantauan khusus.

Pengamat pasar modal sekaligus founder WH Project, William Hartanto mengatakan kinerja buruk emiten tekstil tidak hanya karena sentimen negatif pailitnya Sritex. Ia menilai belakangan saham-saham di industri tersebut memang kurang diminati publik. “Kebanyakan sahamnya memiliki likuiditas yang minim sehingga tidak menarik perhatian,” kata William saat dihubungi pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Salah satu saham yang ia soroti adalah PT Sepatu Bata Tbk (BATA) yang bergerak di industri alas kaki dan pakaian mencatat banyak kerugian selama setahun berjalan. Berdasarkan laporan keuangan terbarunya, BATA mencatatkan rugi bersih Rp 126,86 miliar selama semester pertama 2024. Rugi ini membengkak 293,71 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 32,34 miliar. “Bata termasuk yang buruk kondisinya kalau melihat kerugiannya sampai sekarang,” ujarnya.

Di sisi lain, ia melihat kinerja PT Inocycle Technology Group Tbk (INOV) jadi salah satu emiten tekstil yang membaik pada kuartal ketiga 2024. Ia mengatakan bisa merekomendasikan INOV dengan target harga Rp130.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, melabeli semua emiten tekstil dengan kategori not rated atau tidak direkomendasikan. Pasalnya, ia menilai emiten-emiten itu tidak likuid. Salah satu emiten yang ia soroti adalah PT Indo-Rama Synthetics Tbk. (INDR yang turun 10,57 persen dalam sebulan ke posisi Rp3.130. “INDR downtrend. Secara market cap masih lebih besar SRIL dibandingkan INDR,” kata Nafan.

Hammam Izzudin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid resmi meneken Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Keputusan ini menyusul kabar adanya keterlibatan sejumlah pegawai Kemkomdigi dalam praktik judi online.

Dari laman resmi Kemkomdigi, diketahui instruksi tersebut berlaku mulai Jumat, 1 November 2024. Menurut Meutya, instruksi ini merupakan wujud komitmen kementerian terhadap upaya pemberantasan judi online. “Dimulai dari lingkup internal kementerian,” tutur Meutya Hafid, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Sabtu, 2 November 2024.

Melalui instruksi tersebut, Meutya Hafid mengarahkan seluruh sivitas Kemkomdigi untuk berkomitmen menaati Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024. Adapun, isi Pakta Integritas tersebut berkenaan dengan Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online) yang berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian online baik di dalam maupun luar kedinasan.

Tidak hanya itu, Meutya Hafid melalui instruksi tersebut turut menegaskan larangan bagi seluruh pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, memengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online. Ia juga menekankan dibutuhkannya sinergitas dan komitmen kolektif dari para pegawai Kemkomdigi dalam memberantas salah satu permasalahan serius yang dihadapi negeri ini.

Lebih lanjut, Menkomdigi menyatakan keterbukaan ihwal perkembangan pemberantasan judi online yang dapat dipantau langsung dan secara berkala oleh publik melalui laman resmi Kemkomdigi dan kanal publik lainnya. Hal ini, kata Meutya Hafid, guna menjaga transparansi dan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jendral Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online. Disadur dari Antara, beberapa orang di antaranya merupakan pegawai hingga staf-staf ahli Kemkomdigi.

Pegawai Kemkomdigi, menurut dugaan Trunoyudo, telah menyalahgunaan wewenang dengan menerima imbalan untuk tidak menjalankan tugasnya dalam pengawasan terhadap judi online.“Di sini terkait penyelenggaraan wewenang oleh pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya,” katanya saat di temui di Bareskrim Polri pada Jumat, 1 November 2024.

Trunoyudo menjelaskan, kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan asistensi dari Bareskrim Polri. Hingga hari ini, kasusnya masih didalami oleh polisi.

Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid resmi meneken Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Keputusan ini menyusul kabar adanya keterlibatan sejumlah pegawai Kemkomdigi dalam praktik judi online.

Dari laman resmi Kemkomdigi, diketahui instruksi tersebut berlaku mulai Jumat, 1 November 2024. Menurut Meutya, instruksi ini merupakan wujud komitmen kementerian terhadap upaya pemberantasan judi online. “Dimulai dari lingkup internal kementerian,” tutur Meutya Hafid, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi Sabtu, 2 November 2024.

Melalui instruksi tersebut, Meutya Hafid mengarahkan seluruh sivitas Kemkomdigi untuk berkomitmen menaati Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh para pegawai sejak Juli 2024. Adapun, isi Pakta Integritas tersebut berkenaan dengan Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online) yang berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian online baik di dalam maupun luar kedinasan.

Tidak hanya itu, Meutya Hafid melalui instruksi tersebut turut menegaskan larangan bagi seluruh pegawai Kemkomdigi untuk berkomunikasi, memengaruhi, dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas dan muatan perjudian online. Ia juga menekankan dibutuhkannya sinergitas dan komitmen kolektif dari para pegawai Kemkomdigi dalam memberantas salah satu permasalahan serius yang dihadapi negeri ini.

Lebih lanjut, Menkomdigi menyatakan keterbukaan ihwal perkembangan pemberantasan judi online yang dapat dipantau langsung dan secara berkala oleh publik melalui laman resmi Kemkomdigi dan kanal publik lainnya. Hal ini, kata Meutya Hafid, guna menjaga transparansi dan informasi yang akurat kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jendral Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online. Disadur dari Antara, beberapa orang di antaranya merupakan pegawai hingga staf-staf ahli Kemkomdigi.

Pegawai Kemkomdigi, menurut dugaan Trunoyudo, telah menyalahgunaan wewenang dengan menerima imbalan untuk tidak menjalankan tugasnya dalam pengawasan terhadap judi online.“Di sini terkait penyelenggaraan wewenang oleh pegawai pada kementerian yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya,” katanya saat di temui di Bareskrim Polri pada Jumat, 1 November 2024.

Trunoyudo menjelaskan, kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan asistensi dari Bareskrim Polri. Hingga hari ini, kasusnya masih didalami oleh polisi.

Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta -Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan hasil studinya tentang kerugian ekonomi akibat pencurian pasir laut yang terjadi di perairan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu lalu, 9 Oktober 2024. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan Indonesia mengalami kerugian pada produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 925,2 miliar akibat pencurian itu.

"Tapi justru ini sebenarnya banyak merugikan secara ekonomi. Jadi sampai Rp 925,2 miliar output ekonomi yang hilang karena pencurian pasir dari Singapura," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Sementara itu, dia mengatakan, pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilakukan pemerintah justru menguntungkan Singapura. Bhima berujar, meskipun kebijakan itu diatur secara legal, proses ilegal dalam hal penambangan pasir laut turut memberikan keuntungan bagi negara tersebut. "Jadi ketika ada klausul ekspor pasir ini sudah langsung jelas, salah satu negara yang akan diuntungkan adalah Singapura," ucap dia.

Bhima mengatakan, sejak adanya kasus pencurian pasir laut, seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan regulasi tambang pasir laut. Menurut dia, penetapan regulasi secara legal untuk kebijakan itu juga memiliki kerugian yang sama bagi negara.

"Terutama di perbatasan Singapura, dan ini terlihat jelas bahwa ini (ekspor pasir laut) sangat-sangat merugikan. Jadi klaim-klaim yang ilegal ini rugi juga. Jadi dua-duanya ini sebenarnya harus diselesaikan," tutur Bhima.

Dia mengatakan, penetapan regulasi tentang ekspor pasir laut bukan untuk menambah keuntungan bagi negara. Meskipun, kata Bhima, pemerintah mengklaim hal tersebut sebagai upaya menaikkan devisa ekspor. "Apalagi kalau dilegalkan, itu bukan kemudian penerimaan negaranya jadi lebih besar, enggak, dan ini sebenarnya bukan cara-cara Indonesia menaikkan devisa ekspor," ucap dia.

Menurutnya, jika peraturan yang kini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut tetap ada, maka ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk menaikan angka pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen, sulit terwujud. Termasuk, kata Bhima, jika berbagai cara untuk mewujudkan ekonomi biru menggunakan mekanisme yang salah. "Kalau ternyata masih terjadi ekspor pasir ilegal, sedangkan nanti akan dilegalkan untuk ekspor pasir ini," kata Bhima.