TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperediksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun ini bakal berkisar 5,1 Persen. Pertumbuhan di atas 5 persen, menurut dia, masih berlanjut pada triwulan ketiga atau Juli hingga September 2024.

Bendahara negara itu mengatakan dorongan dari konsumsi rumah tangga masih cukup positif. “Pertumbuhan konsumsi rumah tangga terjaga, khususnya kelas menengah atas,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Bank Indonesia, Jumat, 18 Oktober 2024.

Proyeksi perekonomian itu disampaikan Sri Mulyani setelah melakukan rapat terakhir dengan anggota KSSK lain. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Untuk 2025 mereka memperkiraan pertumbuhan ekonomi terjaga di level 5,2 persen secara tahunan atau year on year. “Terutama dengan terjaganya permintaan domestik dan langkah-langkah reformasi struktural,” ujar Sri Mulyani.

Terjaganya konsumsi, menurut calon Menkeu di Kabinet Prabowo itu, terjadi di tengah masalah kondisi geopolitik global. Sektor manufaktur dan perdagangan tetap jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. seiring daya beli terjaga dan peningkatan nilai tambah.

Beberapa kebijakan pemerintah yang menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga dianggap menjadi salah satu faktor perndoronganya. Program-program seperti perlindungan sosial atau perlinsos, menurutn Menkeu akan tetap dilanjutkan dan dieksekusi pada akhir 2024 ini.

Dari sisi fiskal, ia berujar, pada akhir tahun atau November akan ada pemilihan umum kepala daerah atau pemilukada serentak. Sama seperti siklus pemilu pada Februari lalu, Sri Mulyani yakin kali ini pasti akan menimbulkan dampak positif pula terhadap aktivitas belanja warga.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan, biasanya kuartal ke empat ada mobilitas masyarakat pada akhir tahun yang akan berkontribusi positif pada perekonomian.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansjah, berpendapat pemecahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sudah sesuai aspirasi pelaku wisata. Ia mengatakan, sejak lama berharap nomenklatur Kementerian tersebut fokus pada aspek pariwisata.

“Permintaan kita memang Kementerian itu nomenklaturnya hanya satu. Jadi pariwisata saja dan alhamdulillah sepertinya terpenuhi,” kata Budijanto saat ditemui Tempo di Kantor Asita, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2024.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto dikabarkan berencana memecah Kemenparekraf menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Sandiaga Uno saat ditemui Tempo pada Senin, 14 Oktober 2024 lalu juga membenarkan telah mendengar rencana tersebut.

Budijanto menilai, selain pemisahan Kementerian tersebut, Presiden terpilih perlu memastikan bahwa menteri yang kelak menjabat adalah orang yang benar-benar memiliki latar belakang pariwisata. Hal itu, kata dia, supaya menteri yang baru tidak perlu terlalu banyak penyesuaian. “Jangan hanya karena terkenal. Kita berharap memang praktisi pariwisata atau orang yang pernah berkecimpung,” ujarnya.

Kendati akan ada perubahan kelembagaan, Budijanto menilai kolaborasi asosiasi dengan Kementerian akan tetap berjalan normal. Lelaki ini mengklaim ASITA merupakan asosiasi yang menaungi sekitar 7.000 pelaku bisnis agen travel di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga, kata dia, banyak peran yang bisa dikolaborasikan.

Sebagai informasi, Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa telah mempersiapkan berbagai scenario terkait pembagian lokasi administrasi. “Dari segi kantornya juga sudah, kita bisa melihat kan ada sebagian yang di sini (Balairung Kementerian Parekraf), ada sebagian di Menara Merdeka di belakang,” kata Sandi pada Senin lalu.

Menurutnya, nanti area Balairung di gedung Sapta Pesona dapat digunakan Kementerian Pariwisata. Sedangkan, Kementerian Ekonomi Kreatif dapat menempati Menara Merdeka yang berlokasi di belakang gedung Sapta Pesona. Adapun, pembagian untuk deputi yang dibawahi, berdasarkan skenario tersebut, tinggal menyesuaikan. “Semua telah kami siapkan,” kata Sandiaga.

Hanin Marwah berkontribusi pada artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut hasil implementasi Proyek Strategis Nasional disingkat PSN di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi kurang banyak dirasakan masyarakat luas. Dia menyoroti kebijakan hilirisasi yang tidak berkorelasi terhadap kesejahteraan orang banyak.

“Jadi sebagian besar daerah-daerah yang basisnya hilirisasi, utamanya nikel dan mineral, itu persentase kemiskinannya berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Jadi pertumbuhan ekonominya tinggi, nilai ekspornya tinggi, tapi masyarakatnya miskin,” kata Bhima dalam acara deminasi riset bertajuk Proyek Strategis Nasional: Kepentingan (Si)apa?: Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024 oleh Nalar Institue yang digelar secara daring pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Dia berpandangan, kurang dilibatkannya pemerintah daerah dalam perencanaan PSN, terutama di kawasan industri, seperti di Morowali dan Konawe mengakibatkan munculnya masalah ganda. Yang pertama, jelas Bhima, adalah dari sisi daya tampung lingkungan yang menimbulkan berbagai permasalahan baru pada aspek kesehatan seperti peningkatan kasus diare dan Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Menurutnya, terdapat peran limbah dalam hal in, yakni limbah dari pabrik industri serta limbah dari masyarakat yang berduyun-duyun datang ke kawasan terkait untuk mencari penghidupan.

“Kedua, yang spesifik, yakni gagalnya sistem kesehatan. Jadi sejumlah PSN tampaknya tidak memikirkan implikasi terhadap sistem kesehatan yang ada di daerah. Contohnya, penyebaran HIV/AIDS di Morowali. Sekarang pemerintah daerahnya kalang kabut karena ternyata penyebaran HIV/AIDS meningkat drastis namun fasilitas kesehatannya tidak siap,” ungkap Bhima

Lebih lanjut, Bhima menyebut hasil dari PSN yang tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat ini terlihat dari disposable income terhadap GDP per Kapita yang terus mengalami penurunan. Meski sempat meningkat karena ada faktor pasca-pandemi, tetapi tren-nya kemudian terus mengalami penurunan.

“Justru yang kami lihat terjadi informalisasi lapangan kerja yang bertambah 2 persen sejak 2014. Jadi hampir 60 persen pekerjaan ada di sektor informal. Padahal kan tujuan dari adanya PSN adalah memperbesar industrialisasi dan pekerjaan di sektor formal, namun yang terjadi malah sebaliknya,” ungkapnya.

TEMPO.CO, Palembang - Lebih dari 3 juta penumpang menggunakan moda transportasi kereta ringan Sumsel dalam beberapa bulan ini. Angka tersebut mengalami kenaikan bila dilihat dari angka capaian pada priode yang sama tahun sebelumnya

Hal ini disampaikan oleh Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Divisi Regional III Palembang, Aida Suryanti, Kamis, 17 Oktober 2024. Ia menjelaskan, KAI Divre III Palembang, operator LRT Sumsel, mencatat data pengguna LRT Sumsel hingga triwulan III berjumlah 3.138.866 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 160.276 orang atau naik 5,4 persen dibanding periode yang sama tahun 2023 sebanyak 2.978.590 orang.

"Peningkatan jumlah penumpang ini merupakan bukti kepercayaan masyarakat terhadap LRT Sumsel terus membaik,” kata Aida.

Adapun rata-rata harian saat ini 11.456 orang, dengan 4 stasiun yang paling ramai untuk naik turun, yaitu yang paling ramai untuk naik turun adalah Stasiun Asrama Haji 587.280 orang, Stasiun Ampera 487.180 orang, Stasiun DJKA 436.747 orang, dan Stasiun Bumi Sriwijaya 343.474 orang.

Menurutnya, KAI Divre III Palembang sebagai operator LRT Sumsel bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel (BPKARSS) terus berupaya meningkatkan pelayanan agar memudahkan mobilitas masyarakat, khususnya Kota Palembang, dalam beraktivitas sehari-hari.

Keberadaan LRT Sumsel dengan 13 stasiun-stasiun LRT melewati ikon-ikon Kota Palembang, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik. Sebagai transportasi modern yang nyaman dengan tarif yang terjangkau, menjadikan LRT Sumsel alternatif transportasi yang dipilih masyarakat Kota Palembang dalam beraktivitas.

Untuk jam operasional LRT Sumsel mulai pukul 05.06 sampai dengan pukul 20.43, dengan tarif Rp 5.000 untuk antar stasiun non bandara dan Rp 10 ribu untuk stasiun dari dan menuju Stasiun Bandara.

Layanan LRT Sumsel rute stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) juga merupakan wujud konektivitas antar moda transportasi yang mempermudah penumpang untuk melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat terbang.

Layanan LRT Sumsel yang terhubung ke Bandara SMB II menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menghindari kemacetan dan memastikan ketepatan waktu tiba di bandara.

Aida juga mengimbau agar para penumpang LRT Sumsel yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat terbang dapat mengatur perjalanannya dengan memilih jadwal keberangkatan LRT Sumsel minimal 3 Jam sebelum keberangkatan pesawat agar tidak terlambat dengan syarat waktu chek in pesawat yang akan digunakan, mengingat setiap maskapai penerbangan mempunyai aturan jam minimal chek in berbeda.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis melawan hukum bagi PT Bukalapak.com dalam perkara yang diajukan oleh PT Harmas Jalesveva. Majelis Hakim melalui penetapan nomor 61/Pdt.Eks/2024/PN JKT.SEL pada 15 Oktober 2024 memutuskan teguran pelaksanaan eksekusi dan meminta Bukalapak membayar kerugian materiil sebesar Rp 107 miliar.

“Menyatakan Tergugat (Bukalapak.com) telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad),” bunyi putusan eksekusi dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikutip Jumat, 18 Oktober 2024.

Perkara PT Bukalapak.com melawan PT Harmas Jalesveva ini sebenarnya telah menggelinding di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak Kamis, 30 Juni 2022. Namun, majelis menjatuhkan teguran pelaksanaan eksekusi pada 15 Oktober 2024. Dalam perjalanan perkara, PT Bukalapak pernah mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Adapun persoalan ini bermula ketika Bukalapak memutus secara sepihak terkait Letter of Intent (LoI) pada Gedung Tower Office One Belpark di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Harmas Jalesveva merupakan perusahaan properti pengelola One Bell Park Mall, The Aspen Apartment dan Admiralty Residence (perumahan) di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Dalam putusan itu, majelis mengatakan PT Bukalapak.com telah membuat kerugiaan materiil untuk pengeraan finishing arsitektur, pemasangan granit, pengadaan meja ganit, pekerjaan elektronik, pekerjaan instalasi sistem genset, pengadaan WPCU, boker asuransi CAR, struktur, arsitektur, kemanikal, dan elektrikal. Dari masalah itu, majelis menilai Bukalapak telah menghilangkan pendapatan sewa untuk PT Harmas Jalesveva selama lima tahun sebesar Rp 107 miliar.

Majelis meminta Bukalapak.com untuk membayar kerugiaan materiil itu secara tunai kepada PT Harmas Jalesveva.

“Secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada penggugat,” kata majelis.

Ketika dikonfirmasi, AVP of Media and Communications Bukalapak, Fairuza Ahmad Iqbal, mengatakan perusahaannya menghargai putusan Mahkamah Agung itu. Dia menyebut Bukalapak tak serta merta bisa membayar ganti rugi.

“Sehubungan dengan keputusan ganti rugi tersebut, tidak serta merta bisa segera dilakukan mengingat ada prosedur hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak,” kata Fairuza saat dihubungi pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Fairuza bercerita perkara ini bermula saat kerja sama dengan PT Harmas Jalesveva tak dilanjutkan. Dia mengatakan PT Harmas Jalesveva ketika itu belum memenuhi kewajiban dalam penyediaan ruang lokasi kerja.

“Karena itu, kami tidak turut andil dalam hilangnya pendapatan sewa PT Harmas Jalesveva maupun kerugian-kerugian lainnya. Selanjutnya, kami akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung", kata dia.

INFO BISNIS – Rayakan hari jadi ke-26, Bank Mandiri menghadirkan layanan yang inovatif kepada nasabah lewat penguatan platform wholesale Kopra by Mandiri. Mengusung tema Adaptif dan Solutif, perayaan ini memperkenalkan Kopra by Mandiri dengan inovasi terbaru lewat tampilan yang lebih elegan. Selain itu, Kopra by Mandiri juga dibangun dengan standar global untuk mendukung kebutuhan nasabah wholesale.

Tak hanya hadir dengan tampilan yang baru, Kopra by Mandiri kini telah disempurnakan agar memberikan pengalaman yang jauh lebih baik kepada pengguna, dengan tetap berfokus pada tiga fungsi utamanya yakni Cash Management, Value Chain, dan Trade yang bisa diakses secara single sign-on.

Kopra by Mandiri juga hadir dengan personalized management dashboard yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis serta berbagai tambahan fitur transaksi digital.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menjelaskan, pengembangan ini merupakan upaya Bank Mandiri untuk tetap relevan dan adaptif di tengah perkembangan kebutuhan nasabah korporasi.

Ia mengatakan, sebagai bank yang memiliki core competence di wholesale bank dengan all-rounder unique ecosystem, Bank Mandiri memiliki fokus dalam pemenuhan kebutuhan perbankan bagi pelaku bisnis, khususnya segmen korporasi.

“Kopra by Mandiri dengan berbagai solusi digital sangat relevan dengan kebutuhan nasabah dan ekosistem bisnis yang terus berkembang," ujarnya, Jumat, 4 Oktober 2024.

Darmawan menjelaskan, Kopra by Mandiri kini memiliki fitur antarmuka interaktif yang memudahkan pengelolaan likuiditas. Sekarang, nasabah dapat dengan mudah mengatur distribusi kas ke seluruh unit dalam perusahaan dengan panduan visual yang intuitif.

Kopra by Mandiri pun memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai bertransaksi untuk kebutuhan bisnis hingga 50.000 transaksi dalam satu kali unggah. Tidak hanya itu, proses penagihan yang dilengkapi dengan rekonsiliasi dapat dilakukan langsung dari Kopra kepada rekan bisnis yang memiliki Kopra ataupun Livin’, sehingga operasional bisnis nasabah menjadi lebih efisien.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis nasabah, Kopra by Mandiri menghubungkan nasabah dengan ekosistem bisnisnya melalui Livin' by Mandiri untuk pengingat pembayaran virtual kepada retailer dan percepatan pembayaran tagihan kepada supplier untuk mendukung pertumbuhan bisnis mitra.

“Visi kami adalah menciptakan ekosistem finansial digital terlengkap di Indonesia. Kami ingin mengoptimalkan rantai pasok di berbagai sektor, termasuk UMKM, dengan harapan dapat meningkatkan penetrasi digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik,” kata dia.

Darmawan menegaskan, Bank Mandiri berkomitmen memperkuat posisinya di pasar internasional dengan terus menghadirkan inovasi digital, termasuk Kopra by Mandiri. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi layanan digital dan menjadikan Bank Mandiri sebagai mitra terpercaya dalam mendukung kesuksesan bisnis nasabah.

Sebagai informasi, nilai transaksi Kopra by Mandiri hingga Agustus 2024 sebesar Rp14.000 triliun, tumbuh 13 persen year-on-year (yoy), terbesar di Indonesia dengan rata-rata transaksi harian mencapai 100 triliun per hari. Pencapaian ini tidak hanya mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai market leader di industri wholesale, tetapi juga memperkuat kontribusinya dalam pembangunan ekonomi nasional. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan dipisah menjadi dua kementerian di era presiden terpilih, Prabowo Subianto. Kementerian itu bakal diubah menjadi dua bagian, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Menteri Kemenkop UKM, Teten Masduki, menanggapi adanya pemisahan dari lembaga yang masih ia jabat hingga saat ini. Dia mengatakan hal tersebut merupakan hak dari presiden terpilih dalam membentuk struktur di kementerian.

"Ya itu kan pasti, presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif, termasuk juga mengubah struktur kabinet," ujar Teten ketika ditemui di kantornya pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Teten mengatakan Prabowo nantinya juga akan memperbesar struktur koperasi di Indonesia. Hal tersebut, kata Teten, dikarenakan kakek dari Prabowo, Margono Djojohadikoesoemo, merupakan pengawas koperasi Indonesia.

"Tapi yang saya dengar memang Pak Prabowo juga konsen untuk memperbesar koperasi. Kita tahulah kakeknya beliau, itu Pak Margono kan itu dulu sebagai pengawas koperasi," ucap dia.

Sementara itu, Teten mengungkapkan, tentang menteri yang dipilih oleh Prabowo untuk menduduki jabatan sebagai Menteri di Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Dia mengatakan, dua orang itu yakni Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman yang akan jadi Menteri UMKM," ujar Teten.

Teten mengatakan, nantinya ia akan membantu dua orang pilihan Prabowo dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Koperasi dan Menteri UMKM. Hal tersebut, kata Teten, agar dua orang itu tetap memiliki keseimbangan yang harmonis selama bekerja sebagai menteri.

"Saya kira, saya akan coba bantu bagaimana membelah ini (pekerjaan) dan termasuk juga supaya mereka kedua-duanya begitu nanti menjabat, saya kira tetap bisa sinergi, untuk kepentingan kita," tutur Teten.

Lebih lanjut, Teten mengatakan, selama ini koperasi merupakan alat komunikasi terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Teten berujar, hal tersebut termasuk sektor pertanian hingga retail.

"Terutama misalnya di sektor pertanian, di sektor agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benarnya bisa lewat koperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah, saya kira akan bisa disinergikan," ujar Teten.

Kemudian, dia menjelaskan tentang sumber daya manusia yang terdapat di Kementerian Koperasi dan UKM. Teten mengatakan, nantinya sumber daya tersebut akan dipisahkan menjadi beberapa deputi untuk mengisi struktur yang telah disusun.

"Untuk sementara pasti akan dibelah, deputinya akan dibelah, yapi kan nanti keperintahan baru kita bisa merencanakan pengisian SDM, pengisian deputi-deputi yang lain. Itu sudah pasti akan ada pembiayaan," tutur Teten.

TEMPO.CO, Jakarta - Perpecahan di tubuh Kadin Indonesia masih terjadi antara kubu yang mendukung Ketua Umum Kadin periode 2022-2026, Arsjad Rasjid, dengan kubu yang mendukung Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional Luas Biasa (Munaslub) Jakarta, Anindya Bakrie.

Meski sempat dikabarkan mereda usai pertemuan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia 27 September 2024 lalu, kisruh ini tetap berlanjut.

Usai pertemuan itu, Arsjad mengatakan, mereka bersepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional Kadin usai pelantikan presiden terpilih Prabowo. Namun, Anindya mengumumkan kepengurusan Kadin versi Munaslub Jakarta pada 7 Oktober 2024.

Rentetan kejadian ini menunjukkan gagalnya upaya musyawarah yang dimediasi oleh Menteri ESDM itu. Hingga kini, keduanya mengklaim sebagai pemimpin Kadin yang sah serta mendapat sokongan dari mayoritas pengurus dan anggota luar biasa Kadin.

Polemik dalam tubuh Kadin ini juga menyeret sejumlah nama pengusaha di Tanah Air. Di kubu Arsjad Rasjid, terlihat ada beberapa sosok pengusaha yang turut memberikan dukungan baik yang hadir secara langsung dalam konferensi pers maupun yang menyatakan suaranya dalam siaran pers tertulis yang diterbitkan. Beberapa pengusaha itu di antaranya adalah:

1. Yukki Nugrahawan Hanafi

Melansir dari website resmi interport.co.id, Yukki merupakan Wakil Presiden Direktur PT Interport Group. Perusahaan ini merupakan operator pelabuhan dan terminal terkemuka di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga merupakan bagian dari Indika Energy Group yang bergerak di bidang energi, pertambangan, jasa energi, dan infrasttuktur energi.

Sebelum berkiprah menjadi Wakil Presiden Direktur, Yukki sempat menjabat sebagai Komisaris di perusahaan tersebut. Ia memiliki pengalaman panjang selama lebih dari 20 tahun di berbagai perusahaan logistic terkemuka lain, yakni BCS Logistics, Siskem, dan Forway Logistic.

2. Eka Sastra

Eka Sastra merupakan Komisaris dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Sesuai namanya, perusahaan ini bergerak di bidang produksi pupuk dengan jenis urea dan NPK. Melansir dari website resmi pupukkaltim.com, PT Pupuk Kaltim merupakan salah satu produsen pupuk terbesar di Asia. Perusahaan ini juga merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

3. Dhaniswara K. Harjono

Dhaniswara K. Harjono dikenal sebagai advokat, akademisi, sekaligus pengusaha tanah air. Ia merupakan pemilik Firma Hukum DHP yang memiliki spesialisasi di bidang hukum bisnis. Selain aktif menjadi praktisi hukum, ia juga merupakan akademisi dengan gelar Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Saat ini ia juga menjabat menjadi rektor di universitas tersebut.

Melansir dari laman LinkedIn miliknya, selain berkiprah di bidang hukum, Dhaniswara juga sempat menjadi praktisi bisnis dengan menjabat menjadi Komisaris di PT Jakarta Utilitas Propertindo pada tahun 2014-2015, PT Pulo Mas Jaya 2012-2014, serta PT Jakarta 2010-2013.

4. Achmad Widjaja

Achmad Widjaja merupakan Komisaris Utama merangkap Komisaris Indemenden PT Astrindo Nusantara Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi di Indonesia. Selain berfokus pada eksplorasi sumber daya alam, kini PT Astrindo Nusantara mengalihkan fokusnya untuk bergerak di bidang pembangunan infrastruktur.

5. Joseph Pangalila

Joseph Pangalila saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Cirebon Elektric Power (CEP). Melansir dari situs resminya, CEP merupakan konsorsium multi-nasional yang dibentuk oleh nama-nama besar dalam infrastruktur Asia seperti Marubeni Corporation, Indika Energy, Korean Midland Power (KOMIPO), dan Samtan Corporation.

CEP mendirikan Pembangkit Listrik Unit 1 1x660 MW di Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pembangkit listrik ini telah menghasilkan 5 TWh listrik per tahun yang dialirkan melalui sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali).

Sedangkan, di kubu Anindya Bakrie, hadir pula beberapa sosok pengusaha yang mendukung putra dari Aburizal Bakrie tersebut. Beberapa di antaranya adalah:

1. Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie merupakan pemilik perusahaan konglomerasi Bakrie Group yang bergerak di berbagai bidang meliputi pertambangan, MIGAS, propertim infrastruktur, media, dan telekomunikasi. Ayah Anindya Bakrie ini juga sempat menyandang gelar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2007 versi Majalah Forbes. Namun, gelar ini tak lagi disandangnya sejak krisis moneter 2009. Meski demikian, Bakrie Group masih menjadi salah satu holding group terbesar di Indonesia.

2. Taufan Nugroho

Taufan Nugroho merupakan Ketua Komisaris dari PT Bakrie Telecom, salah satu anak perusahaan Bakrie Group milik Aburizal Bakrie. Taufan juga merupakan adik ipar dari Anindya Bakrie yang menikah dengan Anindita Anestya Bakrie.

3. Bayu Priawan Djokosoetono

Bayu merupakan Komisaris Bluebird Group Holding Tbk. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Selain dikenal dengan armada taksi birunya, Bluebird juga bergerak di bidang logistik.

4. Chairul Tanjung

Chairul Tanjung adalah pendiri CT Corp yang membawahi Mega Corp, Trans Corp dan CT Global Resources. Ketiga perusahaan raksasa nasional tersebut bergerak dalam layanan finansial, ritel, media, gaya hidup, hiburan, serta sumber daya alam. Selain menjadi pengusaha, Chairul Tanjung juga sempat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

5. Hary Tanoesoedibjo

Hary Tanoesoedibjo dikenal sebagai Bos PT Asia Holding Tbk atau MNC Group. Meski lebih terkenal di bidang media, Group MNC juga bergerak di bidang lain seperti sumber daya mineral dan investasi. MNC Group membawahi beberapa perusahaan besar lain seperti PT Global Mediacom, PT MNC Capital Indonesia, PT MNC Energi, serta PT MNC Energy Investments.

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang.

TEMPO.CO, Jakarta - Musim Mas Group bersama Livelilhoods Fund for Family(L3F), Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Indonesia, danInternational Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) melakukan kerja sama dalam peningkatan kapasitas pekebun swadaya kelapa sawit melalui program Biodiverse and Inclusive Palm Oil Supply Chain (BIPOSC).

General Manager Project and Program Musim Mas Group Rob Nicholls mengatakan, kolaborasi ini dimulai pada 2021. Target program BIPOSC ini adalah pekebun swadaya kelapa sawit yang tergabung dalam Asosisasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Labuhanbatu (APSKS LB), Sumatera Utara.

“BIPOSC bertujuan mencapai rantai pasok minyak kelapa sawit yang berkelanjutan melalui penerapan praktik perkebunan regeneratif,” ujarnya dalam acara Musim Mas Media Conference di Jakarta Selatan, Kamis, 17 Oktober 2024.

Co-founder and President of Livelilhoods Bernard Giraud menjelaskan, pelaksanaan program ini mengadopsi praktik yang telah distandarkan dan bersifat non-profit. Selain itu, program ini juga menjalankan model agroforestry yang diadaptasi secara lokal dan mengutamakan perlindungan konsumen.

“Pendekatan yang dilakukan dalam program BIPOSC adalah melalui pelatihan dan pendampingan pada pekebun swadaya,” ujarnya.

Pelatihan yang diberikan, kata Giraud, berkaitan dengan Best Management Practice (BMP) perkebunan regeneratif, penerapan teknik mulsa, penanaman cover crop, pengendalian hama terpadu, dan pengaplikasian pupuk kompos,

“Kami menyiapkan 25 fasilitastor desa untuk memberikan pendampingan kepada pekebun serta tujuh plot demo telah didirikan sebagai lahan percontohan serta fasilitas pembelajaran untuk perkebunan regenerative,” kata dia

Giraud mengklaim, hingga saat ini sebanyak 1.097 pekebun swadaya telah mendapat pelatihan BIPOSC dengan penerapan di perkebunan seluas 1.954,41 hektar.

“Pada 2023, pekebun swadaya mengelola sekitar 41 persen dari total area perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang mencakup 6,77 juta hektar,” ujar Giraud.

Angka ini, kata dia, diperkirakan akan terus meningkat hingga 60 persen pada 2030, sehingga program seperti BIPOSC, menjadi sangat penting dalam membentuk masa depan produksi minyak sawit berkelanjutan.

Menurut dia, pekebun swadaya merupakan kunci untuk masa depan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dia berharap, program ini dapat meningkatkan kapasitas pekebun swadaya.

“Khususnya dalam hal kemampuan teknis pengelolaan lahan serta alternatif pendapatan untuk mencapai keberlanjutan pada rantai pasok kelapa sawit yang beragam dan inklusif,” kata Giraud.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ekonomi Inggris-Amerika Serikat, Simon Johnson menjadi satu dari tiga orang peraih Nobel Ekonomi 2024. Dia bersama Daron Acemoglu dan James Alan Robinson menerima penghargaan atas penelitian terkait korelasi antara kolonialisme di masa lalu dengan kesenjangan ekonomi setiap negara di masa kini.

Dalam keterangan resmi Komite Nobel pada Selasa, 15 Oktober 2024, disebutkan bahwa ketiga peneliti itu telah menunjukkan salah satu penjelasan mengenai perbedaan kesejahteraan negara merupakan institusi sosial yang terbentuk selama era kolonialisme. Lantas, bagaimana sosok Johnson?

Profil Simon Johnson

Melansir lamanBritannica,Simon Johnson lahir di Sheffield, Inggris pada 16 Januari 1963. Dia memperoleh gelar sarjana ekonomi dan politik dari University of Oxford pada 1984.

Kemudian, dia melanjutkan kuliah ke program master di University of Manchester dan lulus pada 1986. Pada 1989, dia berhasil meraih gelar doktor dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Serikat.

Jejak kariernya diawali dari Sekolah Bisnis Fuqua, Duke University sebagai asisten dan profesor madya ekonomi (1991-1997). Lalu, dia menjadi Profesor Kewirausahaan Ronald A. Kurtz di Sloan School of Management, MIT sejak 2004; dan rekan peneliti di Biro Riset Ekonomi Nasional atau National Bureau of Economic Research sejak 2004.

Dia juga tercatat pernah mengisi kursi penasihat ekonomi dan direktur departemen riset di Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) pada 2007-2009. Dia kini masih menjabat sebagai salah satu Dewan Risiko Sistemik CFA Institute, dan bergabung dengan direksi Fannie Mae pada Februari 2021.

Selain sebagai pengajar di perguruan tinggi, Simon Johnson sebelumnya dikenal sebagai peneliti senior di Peterson Institute for International Economics di Washington, DC, dan salah satu pendiri situs BaselineScenario.com. Pada 2014-2017, dia menjadi anggota Financial Research Advisory Committee dari Office of Financial Research (OFR), Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Daftar Karya Simon Johnson

Melansir laman Sloan School of Management, MIT, Simon Johnson telah terlibat dalam sejumlah studi tentang hubungan antara lembaga sosial dan pembangunan ekonomi. Salah satu karya tulisnya, yaituPower and Progress: Our Thousand and Prosperityyang dikerjakan bersama Daron Acemoglu pada 2023, yang mengeksplorasi sejarah dan ekonomi, transformasi teknologi, hingga perkembangan kecerdasan buatan atauartificial intelligence(AI).

Bersama Jonathan Gruber, dia menerbitkan buku berjudulJump-Starting America: How Breakthrough Science Can Revive Economic Growth and the American Dreampada 2019. Dalam bukunya, mereka menjelaskan cara menciptakan jutaan lapangan kerja baru di seluruh Amerika Serikat, termasuk melalui investasi publik dalam penelitian dan pengembangan.

Tak hanya itu, Simon Johnson juga menulis artikel berjudul The Quiet Coup diThe Atlanticyang meraih lebih dari satu juta penayangan sejak muncul pada 2009. Bukunya bersama James Kwaak yang berjudul “13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown” menjadi salah satu buku paling laris dan paling disegani di bidang krisis keuangan.

Salah satu bukunya yang lain terkait kebijakan fiskal Amerika Serikat, yaitu “White House Burning: The Founding Fathers, Our National Debt, and Why It Matters for You” disebut menuai banyak pujian dari seluruh kalangan politik. Makalah penelitian akademis Simon Johnson tentang pembangunan ekonomi jangka panjang, ekonomi politik, dan keuangan perusahaan juga banyak dikutip.

Defara Dhanya Paramithaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) untuk produk ubin keramik impor asal China. Kendati begitu, asosiasi ini menilai besar bea masuk tambahan itu masih di bawah harapan.

"Asaki tetap memandang positif meskipun besaran BMAD yang ditetapkan hanya berkisar 35 sampai dengan 50-an persen, masih di bawah harapan," ucap Ketua Asaki, Edy Suyatno, saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Edy mengatakan asosiasinya berharap pemerintah menetapkan antidumping dengan besaran menyerupai negara-negara seperti Meksiko dan Amerika Serikat. Di negara-negara itu, bea masuk tambahan bisa mencapai angka di atas 100 persen.

Meski besaran antidumping masih di bawah harapan, Edy meyakini aturan ini akan menjadi awal kebangkitan kembali industri keramik nasional yang telah cedera berat selama hampir sepuluh tahun terakhir. Cedera ini, kata dia, diakibatkan oleh praktik dumping dari perusahaan-perusahaan asal China. Sejumlah pabrik berhenti berproduksi dan tingkat utilisasi produksi nasional menurut akibat dumping ini.

Usai penetapan antidumping atas ubin keramik asal China, Edy berharap tingkat utilisasi produksi keramik nasional akan segera pulih. Pemulihan ini juga didukung oleh kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian.

Saat ini, angka utilisasi produksi keramik nasional berada di level 63 persen. Ia menargetkan tingkat utilisasi itu akan ditutup di angka 63 sampai dengan 68 persen pada akhir tahun ini. "Asaki memasang target tingkat utilisasi produksi nasional 2025 di level 80 persen dan tahun 2026 di level 90," kata dia.

Ia menambahkan asosiasinya berharap perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard juga bisa tepat waktu pada November mendatang. Sejak dimohon oleh Asaki pada 17 Mei 2024, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) telah memulai penyelidikan perpanjangan safeguard terhadap impor barang ubin keramik pada 26 Juni 2024. "(Safeguard) sangat dibutuhkan untuk melengkapi persentase BMAD yang kurang maksimal," ucap dia.

Dengan adanya Kebijakan antidumping, SNI Wajib, dan safeguard, Edy meyakini investasi baru baik dari domestik maupun luar negeri terutama investor dari Cina akan meningkat. Ia mengaku siap menyambut kehadiran pemain-pemain baru itu. Namun, persaingan itu harus berlangsung secara adil.

Asaki juga akan mendukung program pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah rakyat setiap tahun. Program ini, menurut Edy, memerlukan produk-produk bahan bangunan yang dihasilkan para anggotanya, seperti ubin keramik, genteng keramik, hingga perlatan sanitasi.