TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan agar para calon menteri yang akan mengisi kabinetnya kelak tidak mencari uang dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu Prabowo ucapkan dalam Forum Legislator PKB di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkap, peringatan itu telah dia sampaikan kepada seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisinya, Koalisi Indonesia Maju. Koalisi gemuk ini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PSI, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Belakangan, Partai NasDem, PKB, dan PKS menyusul bergabung.

“Saya katakan, Saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang Saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan Saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD,” ucapnya.

Mantan Danjen Kopassus itu megatakan, pada zaman sekarang semua gerak-gerik para menteri dan pejabat negara dapat diawasi dengan mudah secara transparan ke publik. Karena itu, dia meminta mereka jangan coba-coba berbuat lancung. "Zamannya sekarang, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba,” lanjutnya.

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat. Menyusul itu, Prabowo Subianto disibukkan dengan perumusan struktur menteri di kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju.

Teranyar, mantan perwira TNI itu mengisyaratkan adanya sejumlah menteri dari periode Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Hal ini menguatkan sinyal ihwal adanya orang-orang Jokowi yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga, ya, menteri-menteri yang akan datang yang berada di kabinet sekarang," kata Prabowo saat berpidato di forum BNI Investor Daily Summit 2024, dipantau dari YouTube Investor Daily.

Meski begitu, Prabowo tidak menyebutkan jumlah dan nama-nama menteri Jokowi yang masuk ke dalam pemerintahannya bersama Gibran. Menurutnya, Jokowi mencari orang-orang terbaik ketika menyusun kabinet. Karena itu, dia ingin melakukan hal yang sama. "Dan kebetulan kalau orangnya masih bagus, pasti kami akan minta untuk ikut lagi," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mendorong pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk koperasi melalui Revisi Undang-Undang Perkoperasian. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menyatakan, urgensi pembentukan LPS bagi koperasi adalah untuk pengamanan simpanan anggota koperasi.

Pentingnya LPS sebagai penjamin simpanan anggota agar ketika koperasi mengalami goncangan, seperti likuiditas, anggota dapat merasa tetap terlindungi karena simpanannya dijamin,” ujar Ahmad dalam konferensi pers pada Kamis, 10 Oktober 2024 di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta.

Selain itu, kata Ahmad, dikarenakan mayoritas koperasi di Indonesia bergerak di sektor keuangan, kehadiran LPS menjadi hal yang penting. Kemenkop UKM mencatat lebih dari 70 persen koperasi di Indonesia bergerak di sektor keuangan seperti simpan pinjam. Sedangkan kurang dari 30 persen koperasi bergerak di sektor riil.

Melalui Revisi UU Perkoperasian, Ahmad juga berharap agar diatur sanksi pidana bagi koperasi yang melanggar aturan.

Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan poin lain yang menjadi sorotan Kemenkop UKM dalam Revisi UU Perkoperasian adalah aspek pengawasan terhadap koperasi. Menurut dia, salah satu kendala besar dalam pengawasan koperasi adalah pembagian kekuasaan pengawasan yang diatur dalam UU Perkoperasian.

“Koperasi di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati atau Wali Kota, sedangkan koperasi di Provinsi menjadi tanggungjaawab gubernur, lalu koperasi nasional menjadi tanggungjawab Menkop-UKM,” ungkapnya.

Sementara lebih dari 130.000 koperasi berada di kabupaten/kota. "Sehingga kalau sistem pengawasannya tidak terintegrasi maka akan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan itu sendiri," kata Ahmad.

Adapun Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi perubahan Undang-Undang Perkoperasian sejak awal 2023. Namun, RUU tersebut tidak berhasil dibahas oleh DPR RI hingga akhir masa jabatan. Padahal, pembahasan RUU ini telah direncanakan akan dimulai pada Oktober 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyatakan, PT Pupuk Indonesia akan meningkatkan kapasitas produksi pupuk hingga 2 ton untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Untuk mencapai target tersebut, Pupuk Indonesia berniat merevitalisasi pabrik pupuk yang sudah tua di berbagai daerah serta melakukan ekspansi.

"Salah satu daerah yang akan diekspansi adalah Papua, karena sumber gasnya melimpah," ujarnya dalam acara Indonesia Future Policy Dialogue yang diselenggarakan Kata Data pada Rabu, 9 Oktober 2024 di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Rahmad mengatakan, proyek konstruksi pabrik pupuk di Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, akan dimulai pada awal 2025 dan ditargetkan selesai dalam 3,5 tahun. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. “Bangun pabriknya sekitar mungkin 40 bulan atau 3,5 tahun. Mudah-mudahan semua masih on track dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia Timur,” ujarnya.

Selain memastikan ketersediaan pupuk, Rahmad mengatakan, PT Pupuk Indonesia juga akan mengoptimalisasi distribusi dan penebusan pupuk secara digital untuk memastikan pupuk yang diproduksi dapat sampai ke tangan petani dengan tepat dan transparan. “Kami sudah mengimplementasikan digitalisasi end-to-end dari proses produksi sampai ditebus petani di kios dengan menggunakan sistem yang namanya i-Pubers,” ungkap Rahmad.

Dengan aplikasi ini, Pupuk Indonesia dapat memantau setiap proses distribusi pupuk serta memastikan ketepatan dan efisiensi distribusinya. Adapun, Rahmad mencatat, aplikasi ini telah diterapkan lebih dari 27.000 kios pupuk di Indonesia pada awal tahun 2024.

Rahmad juga menyoroti pentingnya keterjangkauan harga pupuk. Sebab, hal ini dapat berpengaruh pada volume pemupukan oleh petani yang juga akan berimbas pada produktivitas pertanian. Rahmad menyebut, tiap Rp 1000 harga pupuk yang naik, dapat menurunkan volume pemupukan urea 13 persen dan NPK 14 persen. “Dampaknya, penurunan produktivitas tanaman pangan bisa mencapai 1,5 ton per hektar, dengan disusul penurunan pendapatan petani mencapai Rp 3,1 juta per hektanya,” ucapnya. Rahmad menegaskan, untuk mencapai swasembada pangan, kedua aspek ketersediaan pupuk serta keterjangkauan pupuk harus terpenuhi.

TEMPO.CO, Jakarta - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT PLN (Persero) mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp1,08 miliar dalam Internasional Handicraft Trade Fair atau (INACRAFT) 2 - 6 Oktober 2024. PLN mengatakan perseroan terus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Melalui event ini, PLN ingin memberikan ruang bagi para pelaku usaha terutama entrepreneur muda dalam mempromosikan produk-produk inovatif agar dapat memperluas jangkauannya ke mancanegara,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Booth UMKM binaan PLN ini mengusung konsep sustainability dan pemberdayaan kaum rentan. Berbagai produk daur ulang yang dipasarkan UMKM binaan PLN laku nilai penjualan Rp1,08 miliar atau meningkat hingga empat kali dibandingkan gelaran sebelumnya yang mencapai Rp 250 juta.

Darmawan mengatakan acara itu menjadi kesempatan bagi UMKM binaan perseroannya untuk menunjukkan keunggulan produk mereka. Dia menyebut bahan baku yang berkelanjutan dan ramah lingkungan akan semakin diminati para konsumen.

“Konsumen saat ini, semakin memprioritaskan keberlanjutan dalam keputusan pembelian mereka,” kata Darmawan.

Paste Lab, salah satu binaan dari Rumah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gunung Kidul dengan produk recycle plastik mencatatkan penjualan baik di Inacraft 2024. Paste Lab mencatatkan dua kesepakatan proyek untuk interior sebuah cafe dan working space di Jakarta.

“Kami sangat senang mengetahui sudah banyaknya masyarakat yang aware dengan gaya hidup berkelanjutan. Dengan apa yang kami kerjakan di Paste Lab yaitu mendaur ulang sampah plastik,” kata Founder Paste Lab Aziz Afgani.

Selain itu, Azis mengatakan Paste Lab bukan hanya menjual produk dari recycle sampah plastik saja. Tetapi, Paste Lab juga ingin berkampanye soal Zero Waste menuju Net Zero Emissions (NZE) di 2060 nanti.

Selain Paste Lab, UMKM binaan PLN yang mengusung tema sustainability di Inacraft ialah D’Belel dengan produk hasil dari daur ulang jeans, DW Studio menciptakan fashion dari daur ulang kain, Hexagon menjual aksesoris bersumber dari pewarna make up kedaluwarsa.

Tak hanya itu, ada juga Gonau. UMKM ini memanfaatkan tumbuhan resam menjadi tas dan aksesoris. Kemudian RV Craft yang menggunakan akar dan limbah kayu menjadi peralatan dapur.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melanjutkan program hilirisasi. Menurutnya hal tersebut akan menunjang nilai tambah Kementerian ESDM yang harus ada di dalam negeri. "Bukan mentahan yang kita kirim, material yang kita kirim. Kemudian yang menikmati negara-negara lain," ujarnya saat pidato pada acara Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto, Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Jokowi menyampaikan selama 10 tahun masa pemerintahannya, sektor ESDM menyumbang sekitar Rp 1.800 triliun terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jokowi menyebutkan bahwa pada 2022, PNBP dari sektor ESDM mencapai Rp 348 triliun, sementara pada 2023 tercatat sebesar Rp 229 triliun.

Ia melanjutkan, program hilirisasi juga akan menambah kesempatan kerja untuk masyarakat. Karena itu Jokowi menyayangkan jika keuntungan tersebut justru dinikmati oleh negara lain. Presiden ke-7 ini berujar, sudah ratusan tahun Indonesia mengirim barang mentah ke keluar negeri. Menurutnya hal tersebut membuat Indonesia sulit menjadi negara maju. "Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka. Kita tidak bisa melompat," katanya.

Dengan demikian, Presiden Jokowi mengatakan pantang mundur untuk melanjutkan program hilirisasi dengan alasan apapun. Jokowi kemudian menyoroti sejumlah smelter yang kini berhasil didirikan di Indonesia. Dia menyebut bahwa sebelumnya perusahaan tambang tidak membangun smelter di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak mendapatkan keuntungan lebih banyak. "Bayangkan seperti Freeport, setahun mengolah 3 juta konsentrat tembaga. Sudah 50 tahun lebih mengolah itu, smelternya ada di mana? Tidak di dalam negeri," tutur Jokowi.

Jokowi kemudian memberikan apresiasi kepada Kementerian ESDM atas kerja keras mereka menyelesaikan masalah ini. Ia menyebutkan, Indonesia kini memiliki 108 smelter, yang akan meningkatkan nilai tambah bagi negara. "Harus dibangun di sini smelternya, dibangun di sini industrinya beserta turunan-turunannya," ujarnya.

Jokowi menyatakan, jika penerimaan negara dari sektor ini meningkat, masyarakat juga akan merasakan manfaatnya. Dana tersebut, menurutnya, bisa digunakan untuk membangun jalan desa, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur lainnya. "Untuk bansos rakyat kita. Jadi kalau sudah nikel, tembaga, timah emas semuanya didorong termasuk batu bara didorong," kata Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Net Visi Media Tbk atau Net TV baru saja mengumumkan jajaran direksi dan komisaris barunya pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam. Sekretaris perusahaan Net TV, Shinta Trisnawati mengumumkan enam nama yang di dalamnya ada Manoj Punjabi sebagai direktur utama Perseroan yang baru.

Selain Manoj Dhamoo Punjabi yang akan menjabat sebagai dirut, jajaran direksi akan diisi oleh Priyadarshi Anand dan Surya Hadiwinata. Sementara itu, jajaran komisaris yang baru yakni Shania Manoj Punjabi (komisaris utama), Sanjeva Advani (komisaris), dan Dian Adhitama (komisaris independen). "Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah tercatatnya saham tambahan," kata Shinta dalam pernyataan resmi di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penambahan saham terbaru tersebut melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). Begitu pula jajaran direksi dan komisaris lama, yang baru akan resmi mundur dari jabatannya setelah pencatatan saham tersebut.

Seperti diketahui, tujuh pimpinan perusahaan NET TV yang sebelumnyamengundurkan diri adalah Deddy Hariyanto selaku direktur utama, tiga orang direktur yaitu Azuan Syahril, Fendy Nagasaputra, dan Ferry. Selain jajaran direksi, jajaran komisaris juga turut mundur yaitu, Lie Halim (komisaris utama), David Rees (komisaris independen), dan Rachmat Nugroho (komisaris).

Shinta menegaskan, hingga waktu pencatatan saham tambahan, para pimpinan yang sudah mengajukan pengunduran diri masih akan menjalankan fungsinya. Ia juga optimistis perusahaan tetap bisa beroperasi secara normal.

“Perseoran meyakini akan tetap mempertahankan visi, misi, target, dan pengembangan bisnis ke depannya. Hal ini sejalan dengan potensi sinergi yang sangat baik antara Perseroan dengan investor yang baru masuk,” kata Shinta.

Ia menambahkan, nantinya PT MD Entertainment Tbk sebagai investor anyar akan memperkuat aspek produksi konten. Aspek tersebut akan menjadi pilar penguat dari kemampuan Net TV untuk mendistribusikan konten melalui televisi dan saluran digital lainnya.

PT MD Entertainment Tbk milik Manoj Punjabi mengakuisisi 80,05 persen saham NETV dengan nilai transaksi Rp1,65 triliun. Aksi korporasi ini bertujuan meningkatkan penjualan serta pengembangan bisnis.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan bagaimana awalnya mengenal sosok Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

Pertemuan pertama Luhut terjadi saat Anas dinobatkan sebagai bupati terbaik di Indonesia. Setelah itu, Luhut semakin mengenali Anas saat pandemi Covid-19.

"Waktu saya ditunjuk menangani Covid-19, di benak saya langsung muncul bagaimana mengoordinasikan antara kabupaten-kabupaten, kota, provinsi, kemudian Polri, TNI, dan sebagainya," kata Luhut, dalam Forum Kinerja Reformasi Indonesia sekaligus Peluncuran Buku Menteri PANRB Anti-Mainstream Bureaucracy di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Kala itu Luhut dipercaya Presiden Jokowi memegang komando penanganan pandemi Covid-19. Luhut lalu meminta bantuan Anas agar kepala daerah patuh terhadap peraturan yang diterapkan selama pandemi melanda Indonesia.

"Ya, makanya kalau Bapak/Ibu mungkin tidak tahu, hampir setiap rapat saya, beliau ini ada di tempat saya. Dari situlah saya tahu, 'oh, paten juga kawan ini'," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Luhut yang ditugasi Presiden Jokowi memperbaiki sistem e-katalog kemudian menunjuk Anas untuk memimpin Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tanpa Tim Penilaian Akhir (TPA). Penunjukkan ini di antaranya karena sebelumnya Kepala Negara sudah enam kali memerintahkan perbaikan sistem, tapi tak jalan juga.

"Nah, dalam perjalanan saya, akhirnya sampai pada yang harus ada penggantian LKPP. Karena tidak jalan-jalan, saya lapor Presiden, 'Pak kalau boleh ini harus diganti'," kata Luhut.

Lebih jauh, Luhut kemudian menggambarkan bagaimana saat itu Jokowi menyambut baik usul tersebut. "Kok Pak Luhut tahu Anas? Saya bilang, saya jelasin. Ya ampun, wah dia waktunya, nih? Ya, kemudian masuklah Pak Anas. Tapi Bapak/Ibu tahu, perintah Presiden Republik Indonesia 6 kali pak itu, tidak jalan-jalan," ucap Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga membeberkan data BPS pada bulan Juli 2024 soal Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah ketimbang capaian 2023 sebesar 3,92.

Menurut Luhut, sejumlah reformasidi dalam birokrasi sedikit banyak telah mempermudah dalam mengurangi korupsi di Tanah Air. Tak hanya itu, ia mengklaimreformasi birokrasi juga telah membawa efisiensi dan membawa nama Indonesia lebih bagus ke depan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Rajawali Nusindo (ID FOOD Group) menjajaki kerja sama perdagangan dengan Papua Nugini. Pembicaraan ini terjadi ketika Direktur Utama PT Rajawali Nusindo, Wahyu Sakti, menerima kunjungan Gubernur Provinsi Sandaun Papua Nugini, Toni Wouwou di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Rencana kerja sama menyasar perdagangan komoditas pangan dan nonpangan yang diproduksi dan didistribusikan Rajawali Nusindo. Hal ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk pangan nasional serta mendorong volume perdagangan komoditas antara kedua negara. “Kami fokus mendorong kerja sama perdagangan produk-produk yang dihasilkan dan sudah pasarkan Rajawali Nusindo,” ucap Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Wahyu memastikan produk-produknya memenuhi syarat untuk proses perdagangan antarnegara. Sebab, produk-produknya memiliki kualitas yang telah tersertifikasi dan terverifikasi. Produk-produk Rajawali Nusindo, menurut Wahyu, juga sangat cocok untuk kebutuhan pasar di Papua Nugini. Hal ini karena produk-produknya merupakan produk sehari-hari dan dekat di masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rajawali Nusindo telah memproduksi produk pangan tersediri dengan brand ‘Rania’. Produk-produk itu mencakup beras premium, tepung terigu, kecap, minyak, dan garam.

Di bidang nonpangan, Rajawali Nusindo memiliki produk seperti tisu dengan jenama ‘Nushi’. Perusahaan ini juga memproduksi Pembenah Tanah Organik Cair (PTOC) yang berfungsi memperbaiki struktur tanah yang jenuh menjadi lebih subur. Rajawali Nusindo juga mendistribusikan produk farmasi, alat kesehatan untuk rumah sakit dan lembaga kesehatan pemerintah, serta alat dan sarana perkebunan.

Wahyu meyakini, pengalaman dan portofolio produk Rajawali Nusindo akan membuka peluang bagi terjalinnya kerja sama perdagangan regional dengan pemerintah Papua Nugini.

Di dalam negeri, produk-produk Rajawali Nusindo telah didistribusikan secara nasional pada modern trade, general trade, dan e-commerce. Wahyu mengatakan, perusahaanny juga dipercaya menyalurkan bantuan pangan pemerintah secara nasional, di antaranya bantuan penanganan stunting di empat provinsi.

Wahyu mendukung kunjungan delegasi Papua Nugini ke Rajawali Nusindo tersebut dapat ditindaklanjuti secara bertahap dengan pembahasan dan perjanjian kerja sama. Pasalnya, menurut dia, kerja sama perdagangan regional sangat penting untuk mendorong nilai tambah produk dalam negeri sekaligus meningkatkan devisa negara. “Hal ini juga menjadi salah satu tujuan dari pembentukan Holding Pangan yaitu menjadi perusahaan pangan yang go global,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat telah membubarkan 82.000 koperasi bermasalah sepanjang 2014 hingga 2019. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM, Ahmad Zabadii menyatakan, pembubaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan reformasi dan pembenahan kualitas koperasi.

“Pada 2014, tercatat ada sekitar 209.488 unit koperasi. Jumlah ini berkurang menjadi 130.119 unit pada 2023 karena yang tidak aktif sudah dibubarkan,” ujar Ahmad dalam konferensi pers pada Kamis, 10 Oktober 2024 di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta.

Meski terdapat penurunan dari segi jumlah, Ahmad mengklaim, permodalan koperasi mengalami peningkatan dari yang semula Rp 200,66 Triliun menjadi Rp 254,17 triliun atau meningkat sebesar Rp 53,51 triliun.

Ahmad menjelaskan, dari sekitar 82.000 koperasi yang dibubarkan, tak satupun mengajukan keberatan. Hal ini, kata Ahmad, berarti ribuan koperasi yang telah dibubarkan Kemenkop UKM itu memang sudah tidak beroperasi.

Ahmad menambahkan, banyak koperasi yang tercatat sebagai bahan hukum, tetapi tidak aktif. Setelah dilakukan verifikasi, beru diketahui bahwa koperasi-koperasi tersebut tidak lagi beroperasi.

“Sehngga waktu itu, kita mengenal koperasi papan nama,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, sejak dijalankan reformasi koperasi pada tahun 2014 hingga 2019, koperasi aktif terus mengalami peningkatan. Bahkan, ia mengklaim, pada tahun 2019 hingga 2024 terjadi peningkatan jumlah koperasi yang cukup signifikan.

Di tahun 2019, jumlah koperasi aktitf sekitar 127.000, hari ini tercatat sudah lebih dari 130.000. ini artinya jumlah koperasi aktif dalam 5 tahun mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Ahmad menyatakan, Kemenkop UKM telah membentuk tim baru untuk mendampingi dan memantau proses pembayaran ganti rugi kepada anggota koperasi yang bermasalah. Tim ini dibentuk setelah Satuan Tugas Koperasi Bermasalah selesai melaksanakan tugasnya.

Ahmad menyebut, dari 8 koperasi yang bermasalah, telah diputus homologasi dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Terhadap koperasi bermasalah ini, tim pendamping ini akan terus melakukan advokasi hingga pembayaran ganti kerugiannya terpenuhi.

“Hingga saat ini, tim ini telah berhasil mengembalikan Rp 3,4 triliun dari total kerugian sebesar Rp 26 triliun,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional yang diwajibkan bagi seluruh warga Indonesia. Untuk memastikan keberlanjutan layanan, peserta diwajibkan membayar iuran setiap bulannya.

Berikut adalah beberapa cara untuk membayar BPJS Kesehatan, termasuk melalui JMO, bank, dan dompet digital.

Bayar Melalui JMO

Salah satu cara mudah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan adalah melalui aplikasi JMO (Jaminan Mobilitas Online). JMO adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang memudahkan peserta untuk melakukan berbagai transaksi, termasuk pembayaran iuran.

Dikutip dari situs resminya, untuk melakukan pembayaran melalui JMO, peserta perlu mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Unduh Aplikasi JMO. Peserta dapat mengunduh aplikasi JMO melalui Google Play Store atau App Store.

2. Setelah mengunduh, peserta harus mendaftar atau login dengan akun yang sudah ada.

3. Di dalam aplikasi, cari dan pilih menu pembayaran.

4. Ketikkan nomor peserta BPJS Kesehatan untuk menampilkan tagihan yang harus dibayar.

5. Ikuti petunjuk untuk menyelesaikan proses pembayaran. Peserta akan menerima notifikasi sebagai bukti pembayaran.

Bayar Melalui Bank

Peserta juga dapat membayar iuran BPJS Kesehatan melalui bank. Beberapa bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menawarkan layanan ini, termasuk melalui ATM, internet banking, dan mobile banking. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk melakukan pembayaran melalui ATM.

1. Datang ke ATM bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

2. Masukkan kartu ATM dan ketikkan PIN.

3. Pilih menu “Pembayaran” dan cari opsi untuk BPJS Kesehatan.

4. Ketikkan nomor peserta BPJS Kesehatan yang ingin dibayar.

5. Periksa jumlah tagihan dan konfirmasikan untuk menyelesaikan pembayaran.

Dengan cara ini, peserta dapat membayar iuran BPJS Kesehatan dengan cepat dan praktis.

Bayar Melalui Dompet Digital

Kemudahan teknologi juga memungkinkan peserta untuk membayar iuran BPJS Kesehatan melalui dompet digital. Berbagai aplikasi dompet digital, seperti OVO, DANA, dan GoPay, menyediakan fitur untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pembayaran menggunakan dompet digital.

1. Pastikan aplikasi dompet digital terinstal dan saldo mencukupi.

2. Di dalam aplikasi, pilih menu untuk membayar tagihan atau iuran.

3. Temukan dan pilih BPJS Kesehatan dari daftar penyedia layanan.

4. Ketikkan nomor peserta untuk menarik informasi tagihan.

5. Periksa detail tagihan dan lakukan konfirmasi pembayaran.

Dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia, peserta BPJS Kesehatan dapat memilih cara yang paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Pastikan untuk selalu membayar tepat waktu agar mendapatkan layanan kesehatan yang optimal.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak awal tahun hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mencabut izin dari 15 industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan salah satu tindakan pengawasan untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional.

Dian memaparkan pencabutan izin juga untuk melindungi konsumen. Total perizinan yang dicabut terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. “Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS, yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional Bank,” ujarnya lewat pernyataan resmi, Jumat 11 September 2024.

Saat ini, menurut Dian, OJK terus melakukan tindakan pengawasan. Terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR atau BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan kondisi Bank Perekonomian Rakyat terus memburuk, OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR atau BPRS sebagai bank dalam resolusi. Otoritas akan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menangangi BPR atau BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha.

Menyitir laman OJK, BPR dan BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang memiliki peran untuk melayani masyarakat khususnya kepada segmen mikro dan kecil. Industri ini memiliki karakteristik khusus seperti sebaran lokasi BPR dan BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan.

Pemberian layanannya juga mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional. Apa tujuannya?

Penetapan KEK BSD, Banten itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Senin, 7 Oktober 2024. Selain KEK BSD, Pemerintah juga menetapkan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam melalui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024.

Bumi Serpong Damai atau biasa disebut BSD City merupakan wilayah tersohor bertajuk kota mandiri di wilayah selatan Jakarta. Saat ini BSD City dimiliki dan dikelola oleh Sinar Mas Land, salah satu anak usaha Sinar Mas Group. Adapun Sinar Mas Grup merupakan perusahaan gurita yang dibangun oleh konglomerat Indonesia, mendiangEka Tjipta Widjaja.

Grup Sinar Mas menjadi salah sattu dari 10 investor dalam negeri yang menggelontorkan investasi sebesar Rp 20 triliun untuk membangun beragam fasilitas publik di IKN. Sebanyak 10 investor itu adalah Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinar Mas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, mengatakan setiap kawasan ekonomi memiliki fokus pengembangan yang spesifik sebagai tujuan penetapannya. “Diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis, 10 Oktober 2024.

Dikutip dari Antara, Rizal juga menyatakan bahwa langkah penetapan KEK tersebut, mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional melalui pengembangan sektor-sektor strategis.

Dalam PP 38/2024 disebutkan bahwa KEK BSD terdiri atas Kawasan Ekonomi Khusus Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dengan luas 59,68 Ha yang berada di wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.Target realisasi investasi saat KEK di BSD beroperasi penuh sebesar Rp 18,8 triliun, serta diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 13.446 orang.

Masih dalam Beleid yang sama, disebutkan bahwa penetapan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten bertujuan mempercepat penciptaan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selain berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal, KEK ini juga dirancang untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

KEK yang diusulkan PT Surya Inter Wisesa ini juga akan menjadi pusat pendidikan internasional dengan beroperasinya Monash University sebagai salah satu universitas terbaik ke-37 di dunia, bidang riset, ekonomi digital, diikuti dengan pengembangan teknologi dengan target 100 perusahaan rintisan (startup), bidang kesehatan dengan pelayanan yang terintegrasi, serta industri kreatif.

“Kehadiran perguruan tinggi luar negeri di kawasan ini juga akan memperkaya ekosistem pendidikan, menjadikan KEK ini sebagai pusat inovasi, teknologi, dan pendidikan berstandar internasional," jelas Rizal sebagaimana dikutip dari Antaranews.

Sementara itu, berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya, sumber pendanaan KEK murni dari pihak swasta. Dengan bertambahnya dua KEK baru, total KEK yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi 24 KEK, sedangkan 8 KEK lainnya masih dalam proses penetapan.

Secara kumulatif sejak berdirinya KEK hingga Juni 2024, sebanyak 22 KEK berhasil mencatatkan investasi senilai Rp205,2 triliun. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di seluruh KEK mencapai 132.227 orang, dari total 368 jumlah pelaku usaha yang aktif di KEK.

NI MADE SUKMASARI | ILONA ESTHERINA