TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Lion Air Group, Rusdi Kirana resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2024-2029. Usai lolos, Rusdi Kirana mengatakan akan fokus di parlemen saja, karena pekerjaan sebagai Wakil Ketua MPR RI dan di maskapai sama-sama sibuk.

“Saya sudah (berusia) 61 tahun. Saya sudah melimpahkan ke generasi kedua. Saya sudah ada waktu di sini. Gak mungkin sebagai pengusahaairlinedisambi sebagai (anggota) parlemen, karena ini sangat sibuk,” kata Rusdi Kirana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024. Lantas, berapa harta kekayaan Rusdi Kirana?

Harta Kekayaan Rusdi Kirana

Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rusdi Kirana terpantau menyampaikan jumlah kekayaannya ketika maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029. Total hartanya mencapai Rp 2.602.703.058.981.

Berikut rincian harta Rusdi Kirana per 31 Juli 2024:

-Tanah dan bangunan: Rp 289.093.954.628.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 3.035.000.000.

-Harta bergerak lainnya: -

-Surat berharga: Rp 2.173.258.653.852.

-Kas dan setara kas: Rp 137.315.450.501.

-Harta lainnya: -

-Utang: -

Dalam LHKPN-nya, Rusdi Kirana mengaku mempunyai 10 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Malaysia, hingga Singapura. Aset-aset properti tersebut memiliki luas yang bervariasi, mulai dari 75 hingga 2.010 meter persegi.

Selain itu, Rusdi Kirana menyebutkan hanya mempunyai satu unit kendaraan bermotor roda empat, yaitu Lexus LM3502WATGGH31RLNZXB (2020). Dia juga tidak menanggung utang dan tidak memiliki harta bergerak lainnya.

Selanjutnya: Sumber Kekayaan Rusdi Kirana....

<!--more-->

Sumber Kekayaan Rusdi Kirana

Lion Air Group yang didirikan Rusdi Kirana bersama kakak kandungnya, Kusnan Kirana, pada 15 November 1999, membawahi beberapa anak perusahaan, yaitu Lion Air, Batik Air, Wings Air, Malindo Air, Lion Bizjet, Thai Lion Air, hingga Super Air Jet. Dia juga membeli simulator pesawat bekas dari Skandinavia Air untuk melatih para pilotnya melalui Angkasa Aviation Academy.

Melansirkc.umn.ac.id,Lion Air Group memiliki beberapa armada pesawat, seperti 64 unit Boeing 737-900ER, 38 unit Boeing 737-800NG, 3 unit Airbus A330-300, 6 unit Boeing 737-900ER, 8 unit Boeing 737-800NG, 2 unit Airbus A330-900NEO, 19 unit ATR 72-500, 45 unit ATR 72-600, 26 unit Cessna, dan 4 pesawat carter per 2019.

Tidak hanya bergerak dalam sektor penerbangan, Lion Air Group melebarkan sayap bisnisnya ke industri pengiriman paket dan dokumen, yaitu Lion Parcel. Selain itu, perusahaan juga mendirikan Batam Aero Technic sebagai sarana serta fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat.

Kemudian, ada pula Angkasa Aviation Services dan Angkasa Training Center sebagai sarana pelatihan manajemen, teknisi, awak kabin,check-in counter, ground handling,dan lain sebagainya. Perusahaan juga membangun Lion Boga sebagai pemasok makanan dan minuman yang didistribusikan kepada penumpang di dalam pesawat.

Untuk mendukung sektor pariwisata, Lion Air Group mendirikan Lion Hotel dan Plaza di Manado, Sulawesi Utara. Di kota yang sama, perusahaan juga membangun kawasan rekreasi bernama Jendela Indonesia atau Window of Indonesia sejak 2015, yang menyajikan kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia serta produk-produk kerajinan dan budaya.

Tak hanya itu, Lion Air Group meluncurkan perusahaan media bernama Harian Nasional. Perusahaan media massa yang didirikan pada 2013 tersebut mengelola kanal politik, ekonomi, perjalanan dan gaya hidup, olahraga, hukum, kesehatan, global, opini dan nasional, otomotif hingga liputan khusus.

Annisa Febiolaberkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons isu pemerintah daerah memanipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif dari pemerintah pusat. Menurut Airlangga, pemda yang melakukan hal itu harus dijatuhi sanksi.

“Yang nakal-nakal harus dikasih sanksi,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Ketika ditanya pemda mana yang menjadi pelaku manipulasi data, ia menolak untuk memberi tahu. “Bocorannya nanti,” ujarnya.

Sebelumnya, dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi. Menurut Tito, kepala daerah menyambangi kantor BPS untuk meminta agar data inflasi dipalsukan. Cara lain yang dilakukan pemda, kata Tito, adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data riil.

Hal ini imbas dari ketentuan bahwa daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Pemerintah telah memberi insentif fiskal bagi daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi sejak 2023. Tahun lalu, para kepala daerah yang dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik dan stabil diberikan Dana Insentif Daerah dengan anggaran sebesar total Rp1 triliun, menurut keterangan tertulis Kementerian Keuangan.

Sedangkan, tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan alokasi insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp300 miliar.

Melalui insentif tersebut, pemerintah berharap pemda mampu secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan sebagainya.

“Memang kita kan memberikan insentif agar mereka mengendalikan volatile food (komoditi pangan yang bergejolak). Kenapa volatile food penting? Karena jangan sampai daya beli masyarakat tergerus karena harga pangan naik,” kata Airlangga.

Sri Mulyani pun mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan Tito soal hal ini. “Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata dia saat ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional dan tidak terpengaruh intervensi dari pihak lain.

“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti dikutip olehAntara.

Sementara itu, terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk manipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Sri Mulyani berkata dia dan Mendagri telah sepakat bahwa BPS perlu menjaga agar angka inflasi tetap akurat dan kredibel. “Untukreward,harus betul-betul berasal dariachievementkarena memang tingkat harga stabil dan baik,” tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan menarik insentif dari pemda yang terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio saat ditemui di kantornya hari ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Industri aset kripto di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di tengah perkembangan pasar global yang tidak stabil. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat, nilai transaksi kripto mencapai Rp 48,92 triliun pada bulan Agustus 2024. Angka tersebut naik sebesar 15,54 persen dari bulan sebelumnya yang hanya Rp 42,34 triliun.

"Pertumbuhan ini memberikan gambaran optimistis tentang masa depan industri kripto di Indonesia, meski tantangan makro ekonomi masih menjadi perhatian," ujar Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Sejak Januari hingga Agustus 2024, transaksi aset kripto, menurut Tirta, sangat mengesankan. Pasalnya, mengalami pertumbuhan sebesar 360,03 persen atau senilai Rp 391,01 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat Rp 149,3 triliun.

"Tether USD (USDT), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), dan Pepe (PEPE) mendominasi transaksi kripto di Indonesia," katanya.

Tirta membeberkan bahwa pertumbuhan signifikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto sebagai alternatif investasi.

"Pertumbuhan nilai transaksi aset kripto di Indonesia didorong oleh kombinasi meningkatnya literasi digital masyarakat dan peran kripto sebagai alternatif investasi yang menarik. Kami melihat USDT, Bitcoin dan Ethereum sebagai instrumen dominan yang terus menarik minat investor di Indonesia," ujar Tirta.

Selain peningkatan nilai transaksi, jumlah investor kripto di Indonesia juga terus bertambah. Hingga Agustus 2024, jumlah pengguna kripto mencapai 20,9 juta, meningkat hampir 400 ribu dibandingkan bulan sebelumnya. Tren ini mencerminkan adopsi yang terus berkelanjutan di kalangan masyarakat. "Meskipun volatilitas aset kripto tetap menjadi perhatian utama," tuturnya.

Laporan dari Triple-A menunjukkan bahwa sebanyak 13,9 persen populasi Indonesia telah memiliki aset kripto. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang berada di posisi 12 dalam hal kepemilikan secara global. Walaupun laporan ini menyajikan angka yang lebih tinggi dibandingkan data Bappebti, yang mencatat 20,9 juta pengguna kripto pada Agustus 2024, perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran.

Sementara itu, dari kacamata industri, CMO Tokocrypto, Wan Iqbal, menjelaskan tingginya minat masyarakat mengadopsi kripto tidak terlepas dari strategi edukasi. Menurutnya saat ini pelaku industri kripto di Indonesia terlihat masif memberi pemahaman kepada masyarakat terkait aset kripto.

"Kami optimistis dengan regulasi yang tepat, ekosistem kripto di Indonesia akan semakin berkembang," kata Iqbal.

Iqbal juga menegaskan pentingnya kerja sama antara regulator dan pelaku industri dalam mendorong inovasi serta mempertahankan pertumbuhan industri kripto di Indonesia. Keberhasilan ini juga perlu didukung dengan edukasi berkelanjutan bagi investor mengenai risiko dan peluang di pasar kripto.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara tentang isu pemerintah daerah (pemda) memanipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif. Sri Mulyani mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal hal ini.

“Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata dia saat ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sebelumnya, dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Tito menyebut kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi. Hal ini imbas dari ketentuan bahwa daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Menurut Tito, oknum kepala daerah menyambangi kantor BPS untuk meminta agar data inflasi dipalsukan. Cara lain yang dilakukan pemda, kata Tito, adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data riil.

Sri Mulyani lantas menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. “Karena kita memberikanreward,jangan sampairewarditu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional dan tidak terpengaruh intervensi dari pihak lain.

“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti dikutip olehAntara.

Sementara itu, terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk manipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Sri Mulyani berkata dia dan Mendagri telah sepakat bahwa BPS perlu menjaga agar angka inflasi tetap akurat dan kredibel. “Untukreward,harus betul-betul berasal dariachievementkarena memang tingkat harga stabil dan baik,” tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan menarik insentif dari pemda yang terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio saat ditemui di kantornya hari ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, memaparkan sejumlah penyebab anjloknya daya beli masyarakat. Peningkatan beban yang ditanggung masyarakat jadi salah satu faktor utamanya.

Sebelumnya, Tauhid menyoroti beberapa hal yang jadi indikator anjloknya daya beli. Selain data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan adanya deflasi beruntun sejak Mei hingga September 2024, ia juga melihat data Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada September 2024 anjlok ke zona kontraksi 49,2. “Indikatornya sudah banyak. Kalau penyebabnya ini tentu karena beban masyarakat semakin tinggi. Pengaluaran untuk makanan, pendidikan, kesehatan, hingga pajak,” kata Tauhid kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.

Selanjutnya, ia menilai penurunan daya beli masyarakat terjadi karena adanya penurunan pendapatan. Hal itu terjadi karena beragam faktor, mulai dari angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tinggi hingga menurunnya pendapatan para pekerja sektor informal.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 52.993 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per 1 Oktober 2024. Tauhid menilai, saat ini investasi padat modal cukup banyak mengalir di Indonesia. Namun, pada sektor padat karya terlihat menurun. “Tenaga kerja di bidang tekstil misalnya, ini ikan lagi hancur,” ujarnya.

Kucuran bantuan sosial (bansos) juga menurutnya tidak mampu menahan beban masyarakat. Terlebih, bansos juga tidak menjangkau kalangan menengah yang saat ini menurutnya juga mengalami penurunan daya beli. Menurutnya, kelas menengah saat ini juga perlu uluran tangan pemerintah. Namun, ia menilai bentuk bantuannya tidak tepat jika dilakukan dengan skema bantuan langsung tunai (BLT).

Sebelumnya, rencana perluasan bansos untuk kelas menengah disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia berujar hal ini sedang didiskusikan. “Kami lagi mendalami, meskipun APBN diketok,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 september 2024.

Menurut Tauhid, alih-alih bantuan tunai, kelas menengah lebih membutuhkan kebijakan subsidi strategis seperti di bidang transportasi hingga pendidikan. “Saya kira untuk kelas menengah bantuannya harus bervariasi begitu ya,” ujar Tauhid.

TEMPO.CO, Jakarta - GoPay, unit bisnis fintech dari PT Goto Gojek Tokopedia, memperkenalkan inovasi fitur ‘Split Bill’ di aplikasi GoPay untuk mempermudah berbagai pembayaran bersama atau patungan. Pengguna kini bisa memfoto struk, menagihkan, dan membayar dalam satu aplikasi.

Head of GoPay Wallet, Kelvin Timotius, mengatakan fitur ini lahir dari pengalaman yang sering ditemui masyarakat. “Kita sering kali repot apabila harus menghitung secara manual pembagian tagihan yang harus dibayarkan bersama,” kata Kelvin dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 Oktober 2024.

Fitur Split Bill ini, kata Kelvin, bisa dimanfaatkan untuk berbagai pengeluaran bersama mulai dari patungan saat makan bersama di restoran, bayar arisan, pengeluaran selama liburan, hingga berbagai tagihan rutin bulanan lainnya.

Misalnya, fitur ini akan menghitung secara otomatis pembagian nominal yang harus dibayar oleh masing-masing teman saat makan bareng. “Penghitungan otomatis ini mencakup nominal pemesanan makanan dan minuman, pajak, dan biaya layanan restoran,” kata dia.

Menurut Kelvin, fitur Split Bill di GoPay memudahkan pengguna untuk berbagi tagihan dengan sejumlah manfaat. Dimulai dari penghitungan struk otomatis dengan teknologi kecerdasan buatan Optical Character Recognition (OCR), penagihan langsung lewat aplikasi, hingga pengecekan status pembayaran.

Untuk penghitungan secara otomatis, pengguna cukup memfoto struk dan teks akan otomatis terbaca dengan akurasi lebih dari 90 persen. “Teknologi OCR by GoTo AI yang ditanamkan dapat memproses penghitungan secara otomatis sesuai nominal setiap anggota patungan,” kata Kelvin.

Terdapat dua opsi split bill lewat aplikasi GoPay. Pertama, pengguna tinggal memfoto struk pembayaran untuk perhitungan jumlah patungan secara otomatis. Cara kedua, tanpa struk, pengguna dapat membagi nominal secara merata maupun membagi sesuai kebutuhan.

Selain itu, fitur Split Bill dapat menagih secara langsung pembayaran tagihan melalui nomor telepon yang terdaftar di akun GoPay. Jika orang yang ditagih belum memiliki aplikasi GoPay maupun Gojek, notifikasi tagihan akan dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp.

Terakhir, pengguna dapat cek status pembayaran tagihan dengan mudah. Saat Split Bill dibuat, anggota patungan akan menerima rincian tagihan dalam bentuk notifikasi ‘Bayar Split Bill’ di aplikasi GoPay. Mereka dapat langsung memproses pembayaran hanya dengan konfirmasi nomor ponsel tujuan, tanpa perlu meminta nomor rekening atau mengirim bukti transfer secara manual.

TEMPO.CO, Jakarta -Rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) disebut perlu mengikutsertakan calon kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai hal ini penting agar tidak terjadi pelemahan daya beli.

Bhima mengatakan rencana tersebut berpotensi menghemat impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memangkas anggaran subsidi BBM secara signifikan. Lebih lanjut, rencana itu juga dikatakan bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi. “Tapi perlu diperhatikan fakta, penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin,” kata dia kepada Tempo lewat pesan singkat pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Bhima melanjutkan, jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class (calon kelas menengah).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia, dengan proporsi konsumsi pengeluaran mencapai 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat. Porsi kelas menengah mulai mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19 pada 2019, dari 57,33 juta (21,45 persen) pada 2019 menjadi 47,85 juta (17,13 persen) pada 2024. Sementara, jumlah calon kelas menengah meningkat dari 128,85 juta (48,20 persen) menjadi 137,50 juta (49,22 persen).

Mengutip dari situs web Kementerian Sosial, bantuan langsung tunai atau BLT disalurkan guna meringankan beban serta melindungi daya beli masyarakat prasejahtera atas tekanan berbagai kenaikan harga secara global. Sasaran penerima BLT adalah 20,65 juta jiwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bhima menjelaskan, jika mekanisme pengubahan subsidi BBM menjadi BLT hanya menyasar kelas miskin, maka kelas menengah rentan berisiko turut jatuh miskin. “Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan. Konsumsi rumah tangga bisa tumbuh dibawah 4 persen year-on-year tahun depan,” katanya.

Sebelumnya, wacana pengubahan subsidi BBM menjadi BLT dilontarkan oleh Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, saat hadir di acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025 pada Rabu, 25 September 2024.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin dalam acara yang ditayangkan di YouTube itu.

Eks Gubernur Bank Indonesia itu menyampaikan skema subsidi energi di Indonesia selama ini tidak tepat sasaran. Selain itu, ia mengklaim telah menghitung potensi penghematan anggaran sekitar Rp150-200 triliun jika skema subsidi diubah menjadi BLT.

Dengan penghematan itu, menurut dia, dana yang tersisa bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tempo telah menghubungi Burhanuddin untuk bertanya lebih lanjut tentang rincian rencana ini. Namun, ia tidak merespons hingga waktu berita ini ditayangkan.

Antara dan Hammam Izzudin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Tren pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi akan terus berlanjut. Pada Jumat, 4 Oktober 2024 pagi tercatat rupiah berada di level Rp 15.524 per dolar Amerika Serikat.

Sebelumnya, pada akhir perdagangan Kamis, rupiah merosot 161 poin atau 1,05 persen menjadi Rp 15.429 per dolar AS dari Rp 15.268 per dolar AS. Analis mata uang dan komoditas, Lukman Leongarga memprediksi tren pelemahan ini masih terus berlanjut.

Lukman melihat rupiah masih terus tertekan terhadap dolar AS karena sejumlah faktor. Salah satunya karena kekhawatiran seputar konflik di Timur Tengah.

“Dolar AS juga didukung data ISM Service AS semalam yang lebih kuat dari perkiraan,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 4 Oktober 2024.

Ia memprediksi, pekan depan secara umum rupiah masih tertekan walaupun terbatas. Kondisi rupiah pekan depan, kata dia, akan tergantung sejumlah data seperti cadangan devisa dan penjualan retail hingga data inflasi AS pekan depan.

Apabila sejumlah konflik global tidak mereda atau malah memburuk, Lukman melihat rupiah masih akan terus tertekan. “Proyeksi rupiah pekan depan di kisaran 15.300 – 15.600,” kata dia.

Sementara itu, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, melihat saat ini rupiah juga masih terus melanjutkan tren penurunan. Dari segi eksternal, ia melihat memanasnya tensi politik setelah Iran menembakkan rudal ke Israel turut berdampak.

Selain itu, menurut Ibrahim pelemahan ini didorong membaiknya perekonomian AS. Kendati begitu, tensi politik AS yang memanas pada masa Pilpres juga turut mempengaruhi.

Dari dalam negeri, ia melihat masalah deflasi yang sudah terjadi lima bulan terakhir juga turut berpengaruh. “Rupiah kemungkinan akan kembali mendekati level 16.000 per dolar AS,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Koperasi dan UKM, Temmy Satya Permana mengatakan pihaknya tetap konsisten untuk mengusahakan agar aplikasi Temu tidak memperoleh tempat di pasar usaha dalam negeri.

“Saya sempat lihat aplikasinya. Saya lihat barang-barangnya, wah ini berpotensi bisa menjadi perusak pasar,” kata Temmy dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024. Lantas, apa saja bahaya aplikasi Temu?

Merusak Harga Pasar

Temu adalahplatformperdagangan lintas negara ataucross-border tradedari Cina yang menggunakan sistem penjualan langsung dari pabrik ke konsumen ataufactory to consumer(F2C). Produk-produk yang ditawarkan di Temu tidak mempunyai penjual,reseller,hinggadropshippersebagaimana aplikasi jual-beli daring ataue-commercelainnya.

Oleh sebab itu, model usaha F2C disebut-sebut dapat merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal itu terjadi karena UMKM tidak mampu bersaing dengan harga pasar yang sangat rendah dari barang-barang impor yang dijual di Temu.

Mengguncang Kestabilan UMKM dan Perusahaan Besar

Temmy menjelaskan, sesungguhnya sudah ada banyak model bisnis serupa. Dia menilai bahwa aplikasi serupa Temu mempunyai potensi besar yang tidak hanya mengguncang kestabilan UMKM, tetapi juga perusahaan besar, seperti pabrik.

“Kita tinggal carilink-nya, masukkan ke aplikasi itu (serupa Temu), mereka yang membelikan, dikirim dari Singapura. Biaya kirimnya murah banget itu. Jadi, modus-modus ini sebetulnya banyak,” ucap Temmy.

Disebut Jual Produk Tak Laku

Sebelumnya, Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada berasumsi bahwa aplikasi Temu menjual barang-barangdead stockatau tak laku di Cina dengan tujuan mendistribusikan ke negara-negara lain. Hal itu, menurut dia, sejalan dengan kondisi Cina yang tengah surplus barang.

“Jadi, bukan tak mungkin mereka melakukannya di negara kita,” ujar Wientor dalam diskusi perihal Serbuan Produk Impor di Kantor Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Persaingan Bisnis yang Tidak Adil

Pada kesempatan yang berbeda, Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengungkapkan bahwa kehadiran aplikasi semacam Temu tanpa adanya regulasi yang sesuai, dapat merusak ekosistem pasar, dan menghadirkan kompetisi yang tidak adil yang berimbas pada penurunan permintaan produk lokal dan mengurangi sebagian pekerjaan di sektor industri.

“Belajar dari kasus TikTok Shop, tidak semua bisnis model digital atauplatformdigital sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Dalam kasus TikTok Shop,platformtersebut menghadirkan peluang, tetapi secara bersamaan mengubah model operasional dan transaksi UMKM yang berpotensi memunculkan dampak lanjutan terhadap persaingan usaha dan lahirnya monopoli bisnis,” kata Musdhalifah dalam acara Media Briefing: Perkembangan Kebijakan Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM di Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024.

Potensi PHK

Tak hanya itu, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al-Farras mengatakan bahwa akan ada efek negatif dari aplikasi Temu bila masuk ke Indonesia, terutama bagi sektor UMKM dan tenaga kerja yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Implikasi lainnya tentu akan membuat pasar yang menghubungkan antara pabrik dengan konsumen menjadi kalah saing. Kemudian, berdampak pada potensi penutupan pasaroffline, online,dan PHK pada karyawan pasaroffline-online,” ucap Farras, Rabu, 19 Juni 2024.

Hanin Marwah, Bagus Pribadi, Muhammad Rafi Azhari, Ni Kadek Trisna Cintya Dewi, Han Revanda Putraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan melalui Program BRI Peduli Yok Kita Gas pada ajang MotoGP Mandalika 2024. Di ajang itu, BRI memperkenalkan inovasi berbasis teknologi dalam program Tukar Botolmu Raih Poinmu melalui penyediaan dua unit Reverse Vending Machine (RVM) untuk daur ulang botol plastik.

"Kami percaya bahwa melalui edukasi, pelatihan, dan penerapan teknologi seperti Reverse Vending Machine, BRI dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dan pengurangan emisi karbon,” kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, belum lama ini. Inisiatif ini, lanjut dia, juga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, karena sampah yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan secara lebih ekonomis.

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pengunjung akan pentingnya daur ulang, dengan memberikan insentif dalam bentuk poin yang dapat ditukar dengan saldo e-wallet. Sejak 27 hingga 29 September 2024, telah terkumpul sebanyak 65,56 kilogram botol plastik.

Selain itu, melalui Program BRI Peduli Yok Kita Gas, terdapat juga pengelolaan sampah secara terintegrasi dan sistematis di perhelatan MotoGP Mandalika 2024. Sebanyak 300 personel yang dikenal sebagai Warriors Yok Kita Gas telah mendapatkan pelatihan khusus untuk mengelola sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, mereka bertugas selama tiga hari mulai tanggal 27 hingga 29 September 2024, dengan fokus utama pada pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah.

Selama perhelatan MotoGP Mandalika, berhasil dikumpulkan 22.560 kilogram sampah dengan rincian 6.715 kilogram sampah organik dan 15.845 kilogram sampah anorganik. Pengelolaan sampah ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan area sirkuit, tetapi juga secara langsung berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui kegiatan pengelolaan sampah ini, emisi gas metan (CH) yang berhasil dikelola mencapai 3.163,94 kilogram, sementara emisi gas karbon dioksida (CO) yang berhasil dikelola mencapai 7.830,74 kilogram.

Keberhasilan program ini juga berdampak positif terhadap pengurangan jejak karbon, dengan penurunan emisi sebesar 347.094 gram atau setara dengan menyelamatkan lahan seluas 55,39m2. Program ini tidak hanya menjadi ajang edukasi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Sirkuit Mandalika. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKop UKM) menyangsikan target kredit perbankan untuk UMKM sebesar 30 persen dapat tercapai tahun ini. “Kalau dibilang, sebenarnya enggak pesimis, tapi lebih agak realistis ya. Bahwa memang, 30 persen kita akan sulitachieve,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di Jakarta, pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Target rasio kredit perbankan untuk pelaku UMKM sebesar 30 persen tersebut dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di tahun sebelumnya. Mengingat era kepemimpinannya tinggal menghitung hari, dari 30 persen target rasio kredit perbankan untuk UMKM, baru 19,6 persen yang tercapai di tahun 2023.

Temmy menjelaskan, bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target. Di antaranya, pelemahan kondisi ekonomi global yang turut berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia. “Meski kondisi domestik menunjukkan ketahanan, strukturasi harga produk mentah secara global tetap menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan memerlukan upaya lebih lanjut,” kata dia.

Menurut prediksi Bappenas, Temmy menyampaikan, rasio kredit perbankan untuk pelaku UMKM hanya bisa mencapai angka 24 persen hingga akhir tahun 2024. “Ini prediksi Bappenas. Jadi kita tunggu sampai nanti Desember nanti seperti apa, mudah-mudahan sih di akhir triwulan tiga ini ada perbaikan yang signifikan terhadap kondisi perekonomian kita,” kata dia.

Lebih lanjut, Temmy menerangkan, PR yang belum berhasil dituntaskan di masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah ihwal kredit UMKM. Sebagai tulang punggung lapangan pekerjaan di Indonesia sebesar 97 persen, Temmy berharap adanya pemerataan subsidi antara usaha-usaha mikro dengan usaha-usaha kecil dan menengah.

“Artinya, kalau kita bicara ada Rp 1.364 triliun kepada UMKM, lebih dari 50 persen adalah kredit skala kecil menengah, di mana ini tidak disubsidi, tidak ada insentif dari pemerintah,” ujar Temmy.

Ia mengatakan, untuk usaha mikro memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR), Permodalan Nasional Madani (PNM), serta Pegadaian sebagai penyokong subsidi, “sementara (usaha) kecil menengah, yang di atas Rp500 juta itu diserahkan kepada rata-rata industri, pada suku perbankan normal,” katanya.

Sedangkan, sebagai lahan yang diharapkan dapat menjadi pendorong ekspor dan penyerapan tenaga kerja di sektor formal, menurutnya suku bunga kredit yang ditetapkan untuk usaha kecil dan menengah relatif tinggi. Di tahun 2021 tercatat suku bunga kredit sebesar 8,59 persen.

Di samping itu, menurut data yang dimiliki KemenKop UKM, dari 64 juta UMKM hanya dua juta yang tercatat sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP. Sehingga, KemenKop UKM juga mendorong para pelaku UMKM untuk menjadi wajib pajak.

“Karenadirect incomebagi pemerintah salah satunya adalah dari pajak. Ini menjadi PR kita bersama lah. Enggak cuma kemudian koperasi, tapi paling tidak kita berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi teman-teman UKM,” kata dia.

Di luar hal-hal yang bersifat kebijakan, sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah demi mencapai target tersebut adalah dengan memberikan pendampingan literasi keuangan kepada UMKM yang ada, mempersiapkan platform laporan keuangan bernama Lamikro yang dapat berguna untuk pembukuan para pelaku usaha, serta peningkatan alokasi kredit.

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Desty Arliani mengatakan aset PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tembus hingga Rp123 triliun setelah tiga tahun merger."Saya apresiasi tinggi dengan apa yang sudah dilakukan Pelindo selama 3 tahun," kata Desty dalam keterangan persnya yang disampaikan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 3 Oktober 2024 seperti dilansir dari Antara.

Menurut Desty, Pelindo, dalam 3 tahun ini secara konsisten melaksanakan implementasi Inisiatif Strategis melalui program-program transformasi yang konsisten dilakukan oleh Pelindo seperti standardisasi operasi, digitalisasi, optimalisasi, pemurnian bisnis serta inisiatif strategis lainnya.

Hasilnya Pelindo mendapatkan kinerja positif yang di antaranya dihasilkan dari penciptaan 'value creation' senilai Rp4,89 triliun atau 81 persen dari target 2025.

Kemudian program transformasi Pelindo selanjutnya memfokuskan pada pertumbuhan yang sifatnya jangka panjang.Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono juga menyampaikan bahwa setelah melakukan transformasi, produktivitas Pelindo semakin meningkat.Pertumbuhan perusahaan tersebut juga beriringan dengan peningkatan ekspektasi customer terhadap Pelindo.

Menurut Arif, pertumbuhan perusahaan tersebut juga beriringan dengan peningkatan ekspektasi customer terhadap Pelindo. Sementara itu, Direktur Utama Subholding Pelindo Jasa Maritim Arief Prabowo menyampaikan komitmennya bahwa sebagai subholding yang membawahi bisnis utama dan ujung tombak pelayanan Pelindo Grup yaitu Marine, Equipment dan Port Services (MEPS).Dia mengatakan SPJM senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima didukung dengan aplikasi yang user friendly, dan juga tenaga operasional yang handal, berpengalaman, dan mumpuni.

Selain itu SPJM juga berkomitmen untuk terus berinovasi untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan peluang bisnis yang ada dan berkolaborasi dengan mitra strategis untuk pengembangan bisnis perusahaan yang berkelanjutan.