TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melarang seri ponsel pintar (smartphone) terbaru dari pabrikan Apple, yaitu iPhone 16 untuk diperjualbelikan di Indonesia.

Alasannya, karena raksasa teknologi asal Amerika Serikat tersebut belum mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Kemenperin juga mempertimbangkan untuk menonaktifkan nomor seriinternational mobile equipment identityatau IMEI iPhone 16 yang diperdagangkan di dalam negeri. Hal itu menyusul adanya komitmen investasi yang belum direalisasikan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs tersebut.

“Oleh karena itu, kami mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI seriiPhone16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang, dan bila terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Menurut Febri, seri iPhone 16 yang kini telah masuk ke Indonesia hanya terbatas untuk penggunaan pribadi penumpang dari luar negeri. Lantas, berapa pajak iPhone 16 yang dibeli dari luar negeri?

Rumus Perhitungan Pajak iPhone 16 yang Dibeli dari Luar Negeri

Untuk diketahui, iPhone 16 yang dirilis pada Senin, 9 September 2024 dibanderol dengan harga mulai US$ 799 atau sekitar Rp12,5 juta (kurs Rp 15.724) untuk seri iPhone 16, US$ 899 (Rp 14,1 juta) untuk iPhone 16 Plus, US$ 999 (Rp15,7 juta) untuk iPhone 16 Pro, dan US$ 1.199 (Rp18,8 juta) untuk iPhone 16 Pro Max.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), para pengguna ponsel diharuskan mendaftarkan IMEI ponsel yang baru dibeli melalui DJBC, operator seluler, atau Kemenperin.

RegistrasiIMEIyang dilayani Bea Cukai adalahhandphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) impor, dengan ketentuan paling banyak dua unit per penumpang atau awak sarana pengangkut.

Registrasi IMEI melalui Bea Cukai tidak dipungut biaya serta dapat dilakukan via laman beacukai.go.id atau aplikasi Mobile Beacukai. Namun, pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI HKT tetap dikenakan.

Setiap penumpang diberikan pembebasan pungutan bea masuk dan PDRI untuk nilai produk sebesar US$ 500 (Rp7,8 juta) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Sementara produk dengan harga melebihi US$ 500 akan dikenakan pungutan bea masuk dan PDRI.

Adapun pungutan bea masuk dan PDRI HKT, tidak terkecuali bagi iPhone 16 meliputi:

-Bea masuk sebesar 10 persen dari nilai pabean.

-Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen dari nilai impor.

-Pajak Penghasilan (PPh) bagi yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebesar 10 persen dari nilai impor.

-PPh bagi yang tidak memiliki NPWP sebesar 20 persen dari nilai impor.

Total pajak iPhone 16 diperoleh dari rumus berupa penambahanbea masuk + PPN + PPh. Nilai pabean sendiri didapatkan dari nilai barang dikurangi US$ 500, sedangkan nilai impor dihitung dari nilai pabean ditambah bea masuk.

Cara Menghitung Pajak iPhone 16 yang Dibeli dari Luar Negeri

Sebagai contoh, berikut cara menghitung pajak iPhone 16 yang dijual dengan harga mulai US$ 799 atau sekitar Rp12,5 juta:

Nilai Pabean = Nilai Barang - US$ 500

US$ 799 - US$ 500 = US$ 299 atau sekitar Rp 4.701.476.

Bea Masuk = 10 Persen x Nilai Pabean

10 persen x Rp 4.701.476 = Rp 470.147.

Nilai Impor = Nilai Pabean + Bea Masuk

Rp 4.701.476 + Rp 470.147 = Rp 5.171.623.

PPN = Nilai Impor x 10 Persen

Rp 5.171.623 x 10 persen = Rp 517.162.

PPh dengan NPWP = 10 Persen x Nilai Impor

10 persen x Rp 5.171.623 = Rp 517.162.

PPh Tanpa NPWP = 20 Persen x Nilai Impor

20 persen x Rp 5.171.623 = Rp 1.034.324.

Dengan demikian, pajak iPhone 16 bagi penumpang dengan NPWP sebesar Rp 1.504.471 (Rp 470.147 + Rp 517.162 + Rp 517.162). Sementara pajak iPhone 16 bagi penumpang tanpa NPWP sebesar Rp 2.022.083 (Rp 470.147 + Rp 517.162 + Rp 1.034.324).

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan, BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifkasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

“Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya,” kata Catur.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,” ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

“Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami,” kata dia.

Manfaat lain juga dirasakan oleh Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asala Tangerang Banten. Nama Senda Tea diambil dari kata "senda tawa" dan "senda gurau" yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

“Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client levelNational Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023,” ujar Vanessa. (*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memberikan dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat bersaing di pasar dan naik kelas. Melalui BRI Peduli selaku payung dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), BRI menggelar pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Kali ini, BRI Peduli memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi 77 pelaku UMKM dari 14 Provinsi di Indonesia. Tercatat, sebanyak 1502 produk/menu telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dari program BRI Peduli ini.

Dalam pelaksanaanya, BRI berkolaborasi dengan BRI Research Institute dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Berbagai proses telah dijalankan, dimana pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari BRI yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Setelah mengikuti kelas bimbingan teknis sertifikasi halal pada Juli 2024, para peserta mengikuti audit sertifikasi halal secara on site hingga akhirnya terbit sertifikasi halal bagi seluruh peserta.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan, BRI akan terus mengambil peran membantu pelaku UMKM melalui kegiatan pelatihan dan pemberian sertifkasi halal yang diharapkan dapat menciptakan UMKM yang dapat bersaing di pasar.

“Tujuannya agar mutunya terjaga, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi. Pelaku UMKM juga mampu memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk-produk usahanya telah terjamin kehalalannya,” kata Catur.

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Dalam UU ini ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku secara menyeluruh, termasuk para pelaku UMKM.

BRI telah menggulirkan program bantuan sertifikasi halal sejak tahun 2021 dan telah diikuti oleh ratusan pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. “Sertifikasi halal kepada para UMKM binaan BRI merupakan bagian dari target Kementerian BUMN yakni memberikan 5.000 sertifikasi halal terhadap dua sektor, yakni makanan dan Kesehatan,” ujar Catur.

Salah satu pelaku yang mendapatkan manfaat dari bantuan ini adalah Petrus Kinho (58), UMKM Tarusan Rumah Rendang dan Minyak Buah Merah dari kota Timika, Provinsi Papua Tengah. Tarusan Rumah Rendang adalah Rumah Makan Khas Minang yang khusus menjual aneka masakan Rendang. Usaha yang dirintisnya sejak Juni 2022 jadi lebih berkembang setelah mendapat sertifikat halal.

Selain itu, Petrus juga mengembangkan usaha Minyak Buah Merah yang dirintisnya sejak tahun 2019. Khasiat minyak ini bisa membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit.

“Dengan adanya sertifikat halal ini, pelanggan saya merasa nyaman. Kami merasa tenang dan percaya diri untuk promosi – penjualan. Selain itu, kepercayaan pasar makin besar, jangkauan pasar makin meluas. Terima kasih banyak kepada BRI yg sudah membantu perjalanan usaha kami,” kata dia.

Manfaat lain juga dirasakan oleh Vanessa (29), pelaku UMKM Indonesian Artisan Tea bernama Senda Tea asala Tangerang Banten. Nama Senda Tea diambil dari kata "senda tawa" dan "senda gurau" yang berarti tertawa dan bersenang-senang. Produk Teh ini dirintis pada 2020 memiliki keunggulan mayoritas bahan yang digunakan adalah bahan lokal Indonesia yang dikemas (carefully handcrafted) lebih modern.

“Berkat sertifikat halal produk Senda Tea masuk ke client levelNational Brand dan dapat masuk ke Restaurant & Cafe bersertifikasi Halal. Tentu kami sangat berterima kasih kepada BRI. Selain itu, kami juga mendapatkan pemberdayaan dari BRI seperti mengikuti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023,” ujar Vanessa. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dilengkapi dengan cip.

Dokumen yang juga dikenal dengan istilah KTP-el tersebut diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot) yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan.

e-KTPwajib dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah, serta warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dengan persyaratan tertentu.

KTP-el diperlukan untuk berbagai kegiatan pelayanan publik, termasuk mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga membuka rekening bank.

Karena memiliki ukuran yang ringkas, yaitu sekitar 85,6 mm x 53,98 mm dan umumnya dibawa kemana-mana saat bepergian, kualitas e-KTP berisiko menurun, seperti lapisan plastik laminasi yang terkelupas atau foto buram. Lantas, bagaimana cara mengurus e-KTP yang rusak?

Syarat Mengurus e-KTP yang Rusak

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengatakan prosedur pengurusan e-KTP rusak sangat sederhana, karena tidak memerlukan laporan kehilangan dari kepolisian. Dia menyebut bahwa masyarakat hanya perlu datang ke kantor Dukcapil setempat.

“Mengurus KTP-el yang hilang atau rusak tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat dapat secara langsung datang ke kantor Dukcapil setempat untuk mencetak ulang,” kata Teguh di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri.

Dia menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus e-KTP rusak hanya perlu membawa e-KTP yang rusak dan fotokopi kartu keluarga (KK). Ketentuan tersebut, menurut dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Cukup bawa KTP-el yang rusak bersama denganfotokopiKK. Dukcapil akan cetak KTP-el baru dengan data yang sudah ada di sistem,” ucap Teguh. Selain itu, menurut dia, e-KTP yang rusak bisa diurus di Dinas Dukcapil mana saja di seluruh Indonesia, tanpa harus pulang ke alamat asal.

Dengan demikian, syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus e-KTP rusak adalah:

-e-KTP yang rusak dan akan diganti.

-Fotokopi KK.

Tak hanya itu, pemohon juga wajib melapor kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota melalui camat, lurah, atau kepala desa terkait e-KTP rusak. Pelaporan dilakukan paling lambat 14 hari sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

“Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang,” bunyi Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Cara Mengurus e-KTP yang Rusak

Berikut langkah-langkah untuk mengurus e-KTP yang rusak secara mudah:

Offline

-Siapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

-Datang ke kantor Dinas Dukcapil setempat.

-Ajukan permohonan cetak e-KTP pengganti.

-Selanjutnya, pemohon akan diminta mengisi formulir peristiwa kependudukan atau F-1.02.

-Apabila diperlukan, maka pemohon akan menjalani pengambilan foto, data sidik jari, dan perekaman retina mata.

-Tunggu proses pencetakan e-KTP baru

Online

Selain datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil, masyarakat dapat mengajukan permohonan penggantian e-KTP karena rusak secara daring (online).

Namun, metode secara daring tersebut bergantung pada kebijakan di masing-masing daerah, misalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menyediakan portal Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat atau Alpukat Betawi alpukat-dukcapil.jakarta.go.id.

Kemudian, ada Pemkot Cimahi, Jawa Barat dengan Layanan Publik Kecamatan-Kelurahan Kota Cimahi (Lapakami)lapakami.cimahi.kota.go.id/layanan/cetak-ktp.

Kabupaten Badung, Bali dengan laman akudicari.badungkab.go.id; Pemkot Pekanbaru, Riau dengan situs appdukcapil.pekanbaru.go.id; serta sebagainya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan kejelasan tentang aturan yang digunakan untuk menetapkan perhitungan nilai Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan hal tersebut masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Sampai hari ini masih berlaku hukum positif PP No 51 tahun 2023," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain itu, dia menjelaskan, skema penyesuaian indeks tertentu dalam menetapkan nilai upah minimum pada 2025. Indah berujar, hal tersebut dengan menggunakan perhitungan alpha yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPNAS).

"Alpha rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sudah saya sampaikan ke Pak Menaker," ucap dia.

Meskipun demikian, Indah mengatakan, saat ini formula perhitungan nilai upah minimum terpecah menjadi dua usulan. Dia berujar, usulan itu pemerintah tetap menginginkan penggunaan formula dengan PP Nomor 51 Tahun 2023, sementara para pengusaha dan pekerja menginginkan rumus yang berbeda.

"Ada rekomendasi DPNAS terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi dari unsur pengusaha dan dari unsur pekerja. DPNAS itu isinya tiga kan. Pemerintah, pengusaha, pekerja," kata Indah.

Dia mengatakan, perbedaan dalam formula penghitungan nilai upah minimum berada pada bagian alpha. Indah menyebut para pekerja menginginkan alpha sebesar 0,3 sampai 1 persen.

"Pekerja maunya 0,3 sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan. Karena baru kali ini DPNAS hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Indah berharap akan ada jalan keluar jika perhitungan formula untuk menetapkan nilai upah minimum berbeda. Indah mengatakan, terdapat musyawarah mufakat sebagai langkah dalam menetapkan rumus penyesuaian indeks tertentu atau alpha.

"Pasti ada jalan keluar. Kita kan ingatkan ada musyawarah mufakat. Pasti ada, artinya sebelum mufakat kita berikhtiar dulu dong. Ya kan ada kita biasa dalam hubungan industrial dialog," ujar Indah.

Sementara itu, dia mengatakan surat edaran tentang penetapan UMP akan segera diterbitkan. Indah berujar, surat edaran itu akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur paling lambat pada 21 November 2024.

"Upah minimum sesuai aturan. Paling lambat 21 November harus ditetapkan oleh Gubernur," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu.

Selain UMP, dia mengatakan, Upah Minimum Kabupaten atau UMK 2025 juga akan ditetapkan pada bulan November 2024. Indah memperkirakan penetapan upah kabupaten pada 30 November 2024.

"Upah minimum Kabupaten 30 November. Surat Edaran setiap tahun kan dari zaman Bu Ida mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh Gubernur Provinsi," ucap Indah.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan kejelasan tentang aturan yang digunakan untuk menetapkan perhitungan nilai Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan hal tersebut masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Sampai hari ini masih berlaku hukum positif PP No 51 tahun 2023," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain itu, dia menjelaskan, skema penyesuaian indeks tertentu dalam menetapkan nilai upah minimum pada 2025. Indah berujar, hal tersebut dengan menggunakan perhitungan alpha yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Nasional (DPNAS).

"Alpha rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional sudah saya sampaikan ke Pak Menaker," ucap dia.

Meskipun demikian, Indah mengatakan, saat ini formula perhitungan nilai upah minimum terpecah menjadi dua usulan. Dia berujar, usulan itu pemerintah tetap menginginkan penggunaan formula dengan PP Nomor 51 Tahun 2023, sementara para pengusaha dan pekerja menginginkan rumus yang berbeda.

"Ada rekomendasi DPNAS terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi dari unsur pengusaha dan dari unsur pekerja. DPNAS itu isinya tiga kan. Pemerintah, pengusaha, pekerja," kata Indah.

Dia mengatakan, perbedaan dalam formula penghitungan nilai upah minimum berada pada bagian alpha. Indah menyebut para pekerja menginginkan alpha sebesar 0,3 sampai 1 persen.

"Pekerja maunya 0,3 sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan. Karena baru kali ini DPNAS hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Indah berharap akan ada jalan keluar jika perhitungan formula untuk menetapkan nilai upah minimum berbeda. Indah mengatakan, terdapat musyawarah mufakat sebagai langkah dalam menetapkan rumus penyesuaian indeks tertentu atau alpha.

"Pasti ada jalan keluar. Kita kan ingatkan ada musyawarah mufakat. Pasti ada, artinya sebelum mufakat kita berikhtiar dulu dong. Ya kan ada kita biasa dalam hubungan industrial dialog," ujar Indah.

Sementara itu, dia mengatakan surat edaran tentang penetapan UMP akan segera diterbitkan. Indah berujar, surat edaran itu akan ditetapkan oleh masing-masing Gubernur paling lambat pada 21 November 2024.

"Upah minimum sesuai aturan. Paling lambat 21 November harus ditetapkan oleh Gubernur," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu.

Selain UMP, dia mengatakan, Upah Minimum Kabupaten atau UMK 2025 juga akan ditetapkan pada bulan November 2024. Indah memperkirakan penetapan upah kabupaten pada 30 November 2024.

"Upah minimum Kabupaten 30 November. Surat Edaran setiap tahun kan dari zaman Bu Ida mengeluarkan Surat Edaran ke seluruh Gubernur Provinsi," ucap Indah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaksanakan groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat, 1 November 2024.

Maruarar Sirait menyumbangkan lahan 2,5 hektare melalui perusahannya, PT Bumi Samboro Sukses untuk proyek di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, ini. Sementara itu, pembangunan rumah digarap PT Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.

Maruarar Sirait mengatakan ada 250 unit rumah tipe 36 yang bakal dibangun. Namun, ia masih menggodok sasaran penerima rumah gratis ini berikut mekanismenya. “Kami bangun dulu, di tengah jalan kami siapkan dengan baik,” kata menteri yang akrab disapa Ara ini.

Dia menyatakan siap menerima masukan agar penyaluran rumah gratis untuk rakyat ini bisa adil. Sementara ini, ia menargetkan agar rumah gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto, bisa menyasar berbagai kalangan. Mulai dari anggota TNI yang belum punya rumah, polisi pangkat rendah, ASN golongan bawah, guru, serta berbagai komponen masyarakat yang heterogen.

“Tentu ada kriteria-kriteria tambahan. Tapi saya ingin ekosistem yang baik,” ujar Maruarar Sirait.

Ihwal biaya pembangunan, Aguan mengatakan perusahaannya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 60 miliar. Duit tersebut merupakan anggaran yang disiapkan perusahaan dari program Corporate Social Responsibility atau CSR. Ia menargetkan proyek ini rampung pada Oktober tahun depan.

“Kami harap pengusaha-pengusaha lain bisa ikut, bahwa ini betul-betul buat rakyat yang kurang beruntung,” tutur Aguan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum memastikan langkah selanjutnya setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex melalui proses kurator akibat pailit. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri. Menurut Indah, saat ini kurator masih bekerja menghitung utang hingga aset yang dimiliki industri tekstil itu.

"Saya belum bisa jawab next pemerintah apa. Saya cuma bisa jawab setahu saya, kurator masih bekerja. Sambil menunggu putusan Mahkamah Agung," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia mengatakan, selain proses kurator, pemerintah turut menunggu keputusan kasasi yang juga sedang berproses di Mahkamah Agung. Indah berujar, hal tersebut untuk mengetahui apakah keputusan pailit Sritex dapat dibatalkan atau tidak. "Apakah pailitnya ini dibatalkan atau tidak. Jadi kurator sedang bekerja," ucap dia.

Indah menyatakan, Kemenaker tidak bisa ikut campur dalam semua proses yang sedang dilakukan untuk menyelamatkan industri tekstil legendaris itu. Dia mengatakan, kementeriannya hanya bisa membantu sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. "Dan kita, Kemenaker, enggak bisa intervensi. Dia (Kurator dan MA) sedang bekerja," kata Indah.

Kemenaker memastikan hak-hak para pekerja Sritex dapat terpenuhi lewat berbagai koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah industri tekstil itu. "Kita pantau hari demi hari hak-hak pekerja tetap dipenuhi. Berkoordinasi dengan seluruh pengawas dan mediator di Pemda Sukoharjo, Karanganyar, Solo, bahkan Provinsi di Semarang, untuk terus memastikan hak-hak pekerja terpenuhi," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan upaya penyelamatan perusahaan tekstil legendaris Sritex berjalan dengan baik. Ia mengatakan, pemerintah tidak akan membiarkan penyelamatan Sritex berjalan sendiri. Dia berujar, kementeriannya telah melakukan berbagai koordinasi untuk menyelamatkan industri tekstil itu.

"Makanya kita (Kemenaker) hadir, kita sudah membuat langkah-langkah. Jadi kita tidak mau ada masalah terkait koordinasi," ujar Yassierli dalam keterangan yang sama.

Selain itu, dia turut memastikan jalan hukum untuk menyelamatkan Sritex berjalan sesuai arahan. Yassierli mengatakan, upaya menyelamatkan perusahaan itu tidak ada campur tangan dari pihak luar kecuali lembaga kementerian yang telah dipercayai Presiden Prabowo Subianto. "Masalah terkait tentang ini ada begini, ada begitu, ada yang ikut campur, itu yang kita (Kemenaker) pastikan bahwa itu berjalan, koridor hukumnya berjalan sesuai dengan seharusnya," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum memastikan langkah selanjutnya setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex melalui proses kurator akibat pailit. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri. Menurut Indah, saat ini kurator masih bekerja menghitung utang hingga aset yang dimiliki industri tekstil itu.

"Saya belum bisa jawab next pemerintah apa. Saya cuma bisa jawab setahu saya, kurator masih bekerja. Sambil menunggu putusan Mahkamah Agung," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia mengatakan, selain proses kurator, pemerintah turut menunggu keputusan kasasi yang juga sedang berproses di Mahkamah Agung. Indah berujar, hal tersebut untuk mengetahui apakah keputusan pailit Sritex dapat dibatalkan atau tidak. "Apakah pailitnya ini dibatalkan atau tidak. Jadi kurator sedang bekerja," ucap dia.

Indah menyatakan, Kemenaker tidak bisa ikut campur dalam semua proses yang sedang dilakukan untuk menyelamatkan industri tekstil legendaris itu. Dia mengatakan, kementeriannya hanya bisa membantu sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. "Dan kita, Kemenaker, enggak bisa intervensi. Dia (Kurator dan MA) sedang bekerja," kata Indah.

Kemenaker memastikan hak-hak para pekerja Sritex dapat terpenuhi lewat berbagai koordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah industri tekstil itu. "Kita pantau hari demi hari hak-hak pekerja tetap dipenuhi. Berkoordinasi dengan seluruh pengawas dan mediator di Pemda Sukoharjo, Karanganyar, Solo, bahkan Provinsi di Semarang, untuk terus memastikan hak-hak pekerja terpenuhi," tutur dia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan upaya penyelamatan perusahaan tekstil legendaris Sritex berjalan dengan baik. Ia mengatakan, pemerintah tidak akan membiarkan penyelamatan Sritex berjalan sendiri. Dia berujar, kementeriannya telah melakukan berbagai koordinasi untuk menyelamatkan industri tekstil itu.

"Makanya kita (Kemenaker) hadir, kita sudah membuat langkah-langkah. Jadi kita tidak mau ada masalah terkait koordinasi," ujar Yassierli dalam keterangan yang sama.

Selain itu, dia turut memastikan jalan hukum untuk menyelamatkan Sritex berjalan sesuai arahan. Yassierli mengatakan, upaya menyelamatkan perusahaan itu tidak ada campur tangan dari pihak luar kecuali lembaga kementerian yang telah dipercayai Presiden Prabowo Subianto. "Masalah terkait tentang ini ada begini, ada begitu, ada yang ikut campur, itu yang kita (Kemenaker) pastikan bahwa itu berjalan, koridor hukumnya berjalan sesuai dengan seharusnya," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia atau PTFI sebesar 10 persen. Langkah dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut.

“Jika berhasil porsi saham pemerintah akan meningkat dari 51 persen menjadi 61 persen,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, dikutip Jumat, 1 November 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, saat ini proses divestasi tengah menunggu finalisasi dari PT Freeport. Hal ini sempat tertunda karena insiden kebakaran di Pabrik Asam Sulfat atau Smelter Manyar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, yang terjadi pada Senin,14 Oktober 2024.

“Beberapa waktu lalu ada insiden kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah tim selesai menangani ini, kami akan lanjutkan pembicaraan soal tambahan saham,” tuturnya.

Bahlil menyatakan, peningkatan kepemilikan saham ini akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Ia merujuk pada kondisi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport yang saat ini sudah lebih dari 50 persen.

Selain itu, mantan Menteri Investasi ini juga meyakini, langkah akuisisi saham yang direncanakan mencapai 61 persen tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Bahkan menurutnya ada opsi untuk tidak mengeluarkan biaya sama sekali yang tentunya bergantung pada hasil negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport. "Kami mengupayakan harga serendah mungkin. Bahkan berpotensi bisa gratis. Insya Allah, proses ini kita upayakan selesai paling lambat awal tahun depan, tergantung dari komunikasi PT Freeport," kata Bahlil.

Bahlil berharap penambahan saham ini memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam strategis di kawasan tambang Papua, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat yang optimal bagi negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia atau PTFI sebesar 10 persen. Langkah dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perusahaan tambang besar tersebut.

“Jika berhasil porsi saham pemerintah akan meningkat dari 51 persen menjadi 61 persen,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, dikutip Jumat, 1 November 2024.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, saat ini proses divestasi tengah menunggu finalisasi dari PT Freeport. Hal ini sempat tertunda karena insiden kebakaran di Pabrik Asam Sulfat atau Smelter Manyar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, yang terjadi pada Senin,14 Oktober 2024.

“Beberapa waktu lalu ada insiden kebakaran di pabrik asam sulfat mereka, jadi setelah tim selesai menangani ini, kami akan lanjutkan pembicaraan soal tambahan saham,” tuturnya.

Bahlil menyatakan, peningkatan kepemilikan saham ini akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Ia merujuk pada kondisi kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport yang saat ini sudah lebih dari 50 persen.

Selain itu, mantan Menteri Investasi ini juga meyakini, langkah akuisisi saham yang direncanakan mencapai 61 persen tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Bahkan menurutnya ada opsi untuk tidak mengeluarkan biaya sama sekali yang tentunya bergantung pada hasil negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport. "Kami mengupayakan harga serendah mungkin. Bahkan berpotensi bisa gratis. Insya Allah, proses ini kita upayakan selesai paling lambat awal tahun depan, tergantung dari komunikasi PT Freeport," kata Bahlil.

Bahlil berharap penambahan saham ini memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam strategis di kawasan tambang Papua, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat yang optimal bagi negara.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang setelah gagal melunasi utang kepada PT Indo Bharat (IBR).

Kabar mengenai kondisi Sritex yang berada di ambang kebangkrutan sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak pertengahan tahun lalu. Pada 24 Juni 2024, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengungkapkan bahwa pendapatan Sritex menurun akibat dampak pandemi Covid-19 serta persaingan industri global. Bahkan, ia menambahkan, pandemi dan kompetisi dagang tersebut telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan.

“Kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan gangguan supply chain (rantai pasok) dan juga penurunan ekspor, karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di kawasan Eropa dan Amerika Serikat,” ucap Welly.

Dia juga menjelaskan bahwa penurunan pendapatan perusahaan dilatarbelakangi oleh adanya suplai tekstil yang berlebihan dari Cina. Akibatnya, terjadi praktik dumping (menjual barang di luar negeri dengan harga lebih murah), khususnya tekstil yang menargetkan negara di luar Eropa dan Cina.

1. Pelonggaran Impor Produk Tekstil Melalui Permendag
Regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor memperbesar kran impor produk tekstil ke Indonesia. Akibatnya, pasar domestik dibanjiri produk tekstil impor, baik yang legal maupun ilegal. Danang mencatat, tanpa adanya pertimbangan teknis (pertek) yang sebelumnya diatur dalam regulasi, produk tekstil asing semakin mudah memasuki pasar Indonesia. “Ketika itu terjadi, kita bisa bayangkan sebulan bisa 10.000 sampai 20.000 kontainer masuk ke Indonesia dalam waktu yang sangat cepat,” ujarnya, menyoroti ancaman dari kebijakan impor yang terlalu longgar.

2. Maraknya PHK di Industri Tekstil
Berdasarkan data yang diterima API, setidaknya 13.800 pekerja di industri tekstil telah mengalami PHK. Meskipun angka ini belum bisa dipastikan secara akurat, fenomena ini menjadi kenyataan yang memprihatinkan. Menurut Danang, gelombang PHK ini merupakan dampak langsung dari pelonggaran impor yang membuat produk-produk impor menguasai pasar domestik.

3. Penumpukan Produk Tekstil Impor di Pasar Domestik
Importasi barang-barang tekstil dan garmen impor, baik legal maupun ilegal, telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, dengan penumpukan sisa barang-barang impor yang menyebabkan pasar domestik mengalami kejenuhan. Produk-produk impor yang tersisa ini dipasarkan ke masyarakat, namun tidak diimbangi dengan daya beli yang memadai.

4. Oversupply Produk Tekstil Cina Akibat Pembatasan Pasar di AS dan Eropa
Cina tengah menghadapi masalah oversupply produk tekstil dan garmen karena adanya pembatasan dagang dari pasar Amerika dan Eropa. Akibatnya, produk-produk ini dialihkan ke Indonesia, yang terikat dalam kerja sama Asia Pacific Trade Agreement (APTA) dengan Cina. Selain itu, Cina juga aktif menggelar eksibisi di Indonesia sebagai strategi untuk memasukkan produk-produk mereka ke pasar domestik.

5. Impor Ilegal yang Tidak Tercatat
Maraknya praktik dumping atau penjualan barang impor dengan harga murah menambah tantangan bagi industri tekstil Indonesia. Selain itu, adanya barang impor ilegal yang tidak tercatat juga memperburuk kondisi.

Berdasarkan data Trade Map, pada 2021 dan 2022 tercatat adanya impor tekstil dari Cina yang tidak tercatat di Indonesia, dengan nilai mencapai miliaran dolar AS. Hal ini membuat produk lokal kalah bersaing di pasar dalam negeri, yang pada akhirnya menekan produktivitas dan pendapatan produsen lokal.