TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan ingin menggunakan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Ia juga berencana agar para pejabat dari tingkat menteri, wakil menteri, gubernur, hingga wali kota menggunakan kendaraan yang sama.

“Saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, direktur jenderal, pejabat mungkin tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri,” ucap eks Menteri Pertahanan ini lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri. “Ya saya suka aja, saya suka aja warnanya cerah, begitu,” kata eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini saat ditanya alasan menyukai kendaraan warna putih.

Ketua Umum Partai Gerindra ini diketahui beberapa kali mengendari Maung Garuda produksi PT Pindad Bandung, Jawa Barat ini di beberapa kesempatan usai resmi dilantik sebagai presiden.

Prabowo berangkat dari kediaman menuju Gedung MPR/DPR RI iring-iringan dengan mobil Maung Garuda jenis MV3 dengan total delapan mobil dan senada semua berwarna putih.

Ketika mengantarkan kepulangan Presiden ke-7 Joko Widodo menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo, Prabowo juga menggunakan kendaraan yang sama.

Pada saat menghadiri Retreat Kabinet Merah Putih, Prabowo juga menggunakan kendaraan Maung Garuda itu untuk menyapa warga Magelang di sepanjang jalan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

Perintah mengendarai Maung ini juga diakui Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Ia mengatakan, Prabowo melarang menteri Kabinet Merah Putih menggunakan mobil mewah impor. Pekan depan, para menteri harus menggunakan mobil buatan dalam negeri.

"Saya dan teman-teman di Kabinet Merah Putih lainnya sudah tidak akan pakai mobil Toyota Alphard, tapi pakai mobilnya Maung itu. Ini karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai menteri," kata Anggito saat memberikan sambutan pada acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin, 28 Oktober 2024.

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengatakan, Pindad sanggup memproduksi Maung untuk dipakai sebagai kendaraan operasional para menteri sesuai Instruksi Presiden Prabowo.

"Kami harus sanggup karena pasti fasilitas, infrastruktur dukungan pasti akan disiapkan. Secara prinsip memang Pindad sudah memulai dan hasilnya sudah ada dan digunakan," kata Mose saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024, dikutip dari Antara.

Mose tidak menjelaskan berapa unit yang akan disiapkan untuk dipakai jajaran menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, membeberkan rencana anggaran untuk membangun rumah di tahun 2025 hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Menurutnya, angka tersebut merupakan dana yang kecil untuk membangun program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Pria yang kerap disapa Ara ini mengatakan akan terus berjuang untuk merealisasikan program tersebut. Dengan dana yang tersedia, salah satu yang dilakukan Maruarar Sirait adalah melakukan efisiensi pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP. Salah satunya dengan membuat Dirjen khusus rumah desa dan juga perkotaan.

"Jadi nggak usah lintas-lintas lagi. Saya mau Dirjen Desa jadi urusan deal sama desa mulai dari perencanaan, pembiayaan, selesai semua," katanya.

Selain itu, Maruarar Sirait berencana membeli bahan baku, seperti semen untuk pembangunan rumah dengan harga yang lebih murah. Caranya adalah membeli dalam jumlah besar agar mendapatkan diskon harga yang lebih besar juga.

"Setuju nggak kalau saya langsung deal dengan pabrik-pabrik supaya harganya turun, supaya kita bisa efisien, supaya harga rumah juga bisa turun," katanya.

Selanjutnya, agar program penyediaan perumahan ini berjalan optimal, Maruarar ingin mengutamakan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, Kementerian PKP perlu memastikan adanya pengawasan atas setiap kegiatan yang dikerjakan.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan merealisasikan program 3 juta rumah yang dijanjikan saat kampanye lalu. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Program tersebut bertujuan menjamin pembangunan hunian dan rumah murah terjangkau berkualitas dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan, terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan tiga belas tahun kemudian, atau pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit alias hanya susut 6 persen atau sekitar 800 ribu unit.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam tulisan ini

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Erwin Dwiyana, menyatakan rencana perubahan kawasan Pantura menjadi industri tambak udang masih dalam tahap pembahasan.

Dia mengatakan, rencana tersebut masih menyesuaikan administrasi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sejauh ini belum ya, karena semua kan saat ini masih pembahasan semua ya dengan adanya mungkin administrasi keinginan Presiden Pak Prabowo," ujar Erwin saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, KKP, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Rencana perubahan kawasan Pantura menjadi industri tambak udang merupakan program yang dicanangkan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Meskipun begitu, Erwin mengatakan, saat ini kementeriannya juga masih melakukan tranformasi untuk mengimplementasikan program itu.

"Yang baru ini kan pasti ada refocusing dan kemudian juga pembahasan-pembahasan," kata dia.

Perubahan wilayah Pantura menjadi industri tambak udang diwacanakan melibatkan dua Kementerian. Erwin berujar, hingga saat ini pembahasan untuk merombak kawasan Pantura masih dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Perindustrian.

Sementara itu, Menteri KKP Wahyu Trenggono menyatakan telah melakukan kerja sama dengan dua kementerian itu untuk mengubah kawasan Pantura yang mengalami kerusakan lingkungan menjadi tempat yang bagus untuk dikunjungi.

Menteri KKP mengatakan, kawasan Pantura memiliki potensi untuk penanaman modal investasi sebagai pembangunan industri. "Jadi contoh saja potensi lahan rusak yang ada di Pantura, sekitar tiga atau empat tahun yang akan datang akan melihat spot-spot yang mulai indah dilihat gitu," ujar Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari I, KKP, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurutnya, perubahan kawasan Pantura menjadi tempat yang indah untuk dilihat tetap berwujud industri budi daya ikan. Trenggono mengatakan, selain merubah kawasan juga sebagai mendongkrak sektor tenaga kerja di wilayah itu.

"Tapi itu adalah industri, industri budi daya, kita fokus di hulu, nanti hilirnya biar dikerjakan oleh Pak Rosan sama Pak Agus Gumiwang selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Menteri Perindustrian," ucap dia.

Lebih lanjut, Wahyu Trenggono menuturkan, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dua menteri itu. Hal tersebut, kata dia, sebagai upaya dalam membenahi kawasan Pantura agar memiliki hasil yang optimal.

"Saya sudah sampaikan ke beliau-beliau bahwa hilir itu mudah untuk menemukan jawabannya, menemukan pasarnya, karena inovasinya begitu banyak di situ (Pantura), mengubah raw material menjadi nilai tambah," tutur Wahyu Trenggono.

TEMPO.CO, Jakarta - Informasi mengenai pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 72 masih belum diumumkan. Kendati demikian, masyarakat yang berminat untuk mendaftar dapat mempersiapkan diri mulai dari sekarang, termasuk memahami syarat dan tata cara membuat akun Prakerja.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso berharap pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Rakabuming Raka dapat melanjutkan program Prakerja yang telah dilaksanakan di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, karena dinilai dapat memberikan dampak positif.

“Secara program, kami mendorong program Kartu Prakerja berlanjut. Semua sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk dilanjutkan,” kata Susi saatmedia briefingdi Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Syarat Membuat Akun Prakerja Gelombang 72

Untuk diketahui,Kartu Prakerjamerupakan program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program tersebut ditujukan untuk sejumlah kalangan, dengan ketentuan:

-Pencari kerja, pekerja/buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, pekerja yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah (PBPU), atau pelaku usaha mikro dan kecil.

-Berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).

-Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun.

-Tidak sedang mengikuti pendidikan formal, seperti sekolah atau kuliah.

-Pejabat negara; pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); aparatur sipil negara (ASN); prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI); anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); kepala desa dan perangkat desa; serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak bisa mendaftar.

-Dalam satu kartu keluarga (KK) hanya diperbolehkan maksimal dua nomor induk kependudukan (NIK) yang menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja.

Cara Membuat Akun Prakerja Gelombang 72

Adapun langkah-langkah untuk mendaftar akunPrakerjasebagai berikut:

-Akses laman prakerja.go.id.

-Tekan ikon tiga garis horizontal atauburger linedi sudut kanan atas.

-Pilih opsi Daftar Sekarang.

-Masukkan alamat surel (email) dan buat kata sandi.

-Masukkan angka kode captcha yang muncul di layar.

-Centang bagian persetujuan syarat dan ketentuan.

-Tekan tombol Daftar.

-Lakukan verifikasi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan KK dengan mengisi NIK, nomor KK, dan tanggal lahir, lalu klik Lanjut.

-Isi data diri meliputi nama lengkap, jenis kelamin, nama lengkap, status pernikahan, jumlah tanggungan, alamat sesuai e-KTP, dan alamat domisili.

-Centang bagian persetujuan, lalu ketuk tombol Lanjut.

-Unggah foto e-KTP.

-Lakukan verifikasi wajah sesuai dengan instruksi.

-Pilih alasan mengikuti Prakerja, status pekerjaan, jenjang pendidikan, serta minat dan keterampilan.

-Verifikasi nomor ponsel.

-Masukkan enam digit kode OTP, lalu tekan tombol Verifikasi.

-Isi tes kemampuan dasar (TKD) atau soal kemampuan belajar (SKB).

-Pilih gelombang Prakerja yang tersedia dengan menekan tombol Gabung Gelombang.

-Kemudian, sistem akan menampilkan persetujuan untuk lanjut ke tahap berikutnya.

-Setelah pendaftaran berhasil, tunggu pengumuman kelolosan seleksi gelombang Kartu Prakerja yang dikirimkan ke SMS danemail.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) memprediksi akan ada 229.901 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdampak dari penambahan atau perubahan nomenklatur Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

BKN melalui platfrom digital Sistem Informasi ASN sedang menyiapkan peralihan ASN dan PPPK dari kementerian atau lembaga lama ke baru.

“Sedang menyusun langkah yang dilakukan terhadap kementerian lembaga terdampak,” kata Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Dalam proses peralihan ini, Haryomo memastikan layanan manajemen ASN tidak akan terganggu karena akan koordinasi dengan unit terkait. Selain itu, BKN juga akan memfasilitasi proses yang berhubungan dengan pelayanan manajemen ASN.

“Kami memastikan agar perubahan nomenklatur tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya,” kata dia.

Haryomo mengatakan BKN akan mengeluarkan daftar ASN berdasarkan unit eselon I dan II yang akan dialihkan dalam daftar kementerian atau lembaga yang lama. Proses ini akan merujuk pada nomenklatur pada peraturan presiden.

Dia mengatakan berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk Kabinet Merah Putih dapat diprediksi ada 229.901 ASN dan PPPK. Jumlah itu berdasarkan 209.901 ASN dan 20.000 PPPK.

Selanjutnya: Haryomo merinci Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi....

<!--more-->

Haryomo merinci Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072 ASN dan PPPK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 64.879, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 453 ASN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 710 ASN dan PPPK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545 ASN dan PPPK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256 ASN dan PPPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN dan PPPK, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebanyak 117.784 ASN dan PPPK.

Presiden Prabowo Subianto rampung melantik nama-nama menteri dan wakil menteri dalam susunan kabinet pemerintahannya. Kabinet ini dinamai sebagai Kabinet Merah Putih yang mengoperasikan 48 kementerian. Seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan telah mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang.

Prabowo membuka pelatihan dengan memberi arahan di ruang terbuka hijau Akmil Magelang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Sejumlah topik diberikan tentang pencegahan korupsi, perencanaan pembangunan, kebijakan anggaran, dan pelaksanaan birokrasi.

Melalui keterangan tertulis pada Jumat, 25 Oktober 2024, Prabowo menyatakan agenda Retret Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang tidak bersifat militeristik. Prabowo hanya ingin menggembleng seluruh jajaran menteri dan wakil menteri dengan latihan serta pengarahan.

Namun Prabowo menekankan bahwa retret di Akmil Magelang merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan. "The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo. Setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Prabowo.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebutkan ada sinyal pemerintah bakal memberikan dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dari kondisi pailit.

Saat ditanya awak media mengenai dana talangan dan insentif untuk Sritex, Reni membenarkan dengan mengatakan, “Ya, seperti itu (ada insentif atau dana talangan), nanti lihat modelnya disusun. Akan diijadwalkan lebih lanjut, (karena) ini kan (keputusan) bersama dengan kementerian lain,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Senin, 28 Oktober 2024.

Namun Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membantah hal tersebut. Selama berdiskusi dengan Sritex sejak pagi tadi, kata dia, tidak ada pembahasan mengenai dana talangan atau bail out.

“Gak ada (bailout) dalam pembahasan (saat audiensi),” ujar Agus melalui sambungan telepon, Senin, 28 Oktober 2024.

Agus mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua skema penyelamatan Sritex. Kedua skema tersebut bergantung pada hasil proses hukum yang tengah dijalani oleh perusahaan tekstil legendaris itu.

“Kalau pada saat kasasi Sritex kalah, akan berbeda jalur penyelesaiannya jika Sritex dinyatakan menang. Tapi kita tidak bicara soal bailout,” kata dia.

Tapi Agus tidak menyebutkan secara detail mengenai kedua skema yang disiapkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Sritex. Yang pasti, pemerintah telah siap dengan segala kemungkinan penyelesaian hukum Sritex.

Mengemukanya soal dana talangan tak lepas dari upaya penyelamatan yang diserukan oleh Presiden Prabowo. Terkait dengan hal ini, Kepala Negara telah menginstruksikan pelibatan empat kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menanggapi perintah itu, Kemenperin lalu melakukan audiensi dengan Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pada hari ini. Iwan mengatakan, pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

Manajemen Sritex diketahui telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyebutkan ada sinyal pemerintah bakal memberikan dana talangan (bailout) untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dari kondisi pailit.

Saat ditanya awak media mengenai dana talangan dan insentif untuk Sritex, Reni membenarkan dengan mengatakan, “Ya, seperti itu (ada insentif atau dana talangan), nanti lihat modelnya disusun. Akan diijadwalkan lebih lanjut, (karena) ini kan (keputusan) bersama dengan kementerian lain,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Senin, 28 Oktober 2024.

Namun Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita membantah hal tersebut. Selama berdiskusi dengan Sritex sejak pagi tadi, kata dia, tidak ada pembahasan mengenai dana talangan atau bail out.

“Gak ada (bailout) dalam pembahasan (saat audiensi),” ujar Agus melalui sambungan telepon, Senin, 28 Oktober 2024.

Agus mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua skema penyelamatan Sritex. Kedua skema tersebut bergantung pada hasil proses hukum yang tengah dijalani oleh perusahaan tekstil legendaris itu.

“Kalau pada saat kasasi Sritex kalah, akan berbeda jalur penyelesaiannya jika Sritex dinyatakan menang. Tapi kita tidak bicara soal bailout,” kata dia.

Tapi Agus tidak menyebutkan secara detail mengenai kedua skema yang disiapkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Sritex. Yang pasti, pemerintah telah siap dengan segala kemungkinan penyelesaian hukum Sritex.

Mengemukanya soal dana talangan tak lepas dari upaya penyelamatan yang diserukan oleh Presiden Prabowo. Terkait dengan hal ini, Kepala Negara telah menginstruksikan pelibatan empat kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menanggapi perintah itu, Kemenperin lalu melakukan audiensi dengan Komisaris Utama PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pada hari ini. Iwan mengatakan, pertemuan ini baru permulaan sehingga belum menghasilkan keputusan final.

Manajemen Sritex diketahui telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Teuku Riefky Harsya secara resmi dilantik sebagai Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 21 Oktober 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Ekonomi Kreatif merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno selama periode 2020-2024.

Kendati demikian, di dalam sambutannya pasca pelantikan di balairung kantor Kemenparekraf, pria kelahiran Jakarta, 28 Juni 1972 itu menyatakan bahwa ia bisa menjamin sinergitas di antara kementerian yang ia pimpin dengan Kementerian Pariwisata yang merupakan pecahan lain dari Kemenparekraf. “Tentu kami yakin sinergitas antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif tidak bisa dipisahkan,” ujar Riefky.

Pria dengan garis keturunan ningrat Aceh yang besar di Jakarta tersebut meminta rekan-rekan dalam kementerian yang ia pimpin untuk tidak khawatir. Hubungan baik yang ia miliki dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, mantan Menparekraf Sandiaga Uno dan mantan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo merupakan jaminannya. “Walaupun, mungkin ada penempatan-penempatan yang berbeda lantainya saja. Tetapi, tentu sinergi itu tetap bisa kita lakukan bersama-sama,” Riefky melanjutkan.

Berdasarkan pernyataannya, Ketua Komisi X DPR periode 2014-2017 tersebut diamanahkan Presiden membawa sektor ekonomi kreatif dalam negeri menjadi lebih terdepan dalam lima tahun mendatang. Riefky menerangkan ada 17 subsektor yang akan dibawahinya, meliputi gim, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, mode, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, serta penerbitan dan aplikasi.

Disadur dari Antara, diketahui karier Riefky di dunia politik sudah dimulai cukup lama. Tercatat pada 2005, ia terpilih sebagai anggota pengganti antarwaktu DPR RI periode 2004-2009. Riefky mewakili Daerah Pemilihan Aceh I dalam anggota Komisi VII DPR yang bertugas di bidang energi sumber daya mineral, teknologi, lingkungan hidup, dan riset dan kembali menjadi anggota Komisi V DPR RI sektor infrastruktur dan perhubungan pada 2013-2014.

Selanjutnya: Adapun, pada 2017-2019 ia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran....

<!--more-->

Adapun, pada 2017-2019 ia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, pada 2019-2020 sebagai sekretaris fraksi partai, dan menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang mengawasi Kementerian Pertahanan, Kominfo dan Hubungan luar negeri pada 2019-2024.

Teuku Riefky merupakan putra dari seorang pengusaha sekaligus pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Teuku Syahrul Mudadalam. Sedangkan ibunya, Pocut Haslinda Anwar, merupakan penulis buku sejarah Islam Melayu Nusantara.

Riefky pernah mengenyam pendidikan dasar di di SD Al Azhar Jakarta tahun 1984, SMP Muhammadiyah IX Jakarta tahun 1987, dan SMA Negeri 6 Jakarta tahun 1990. Mengikuti keinginannya untuk menjadi seorang tentara militer, Teuku Riefky menuntaskan pendidikan sarjananya di Mass Communication di Millitary College of Vermont (US Army rotc) Norwich University, Amerika Serikat tahun 1994.

Namun, setelah lulus sarjana ia memilih mengikuti jejak ayahnya di dunia bisnis dan menolak tawaran Danjen Kopassus untuk menjadi anggota TNI. Riefky menduduki kursi direksi dalam anak perusahaan milik Investment Group pada 1990, yaitu Marketing Director, Uninet Media Sakti Internet Service Provider, dan President Director Grandkemang Hotel Management bersama Sandiaga Uno yang kala itu menjabat sebagai komisaris.

Riefky melanjutkan jenjang pendidikannya dengan mengenyam pendidikan Magister Teknik di Universitas Indonesia pada 2011 hingga 2013 dan menekuni pendidikan doktor di program studi Manajemen Keuangan Sekolah Bisnis IPB sejak 2016 hingga saat ini.

TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan kembali pengarahan Prabowo melalui media sosial X, kemarin. Dia mengatakan Prabowo menegaskan soal IKN sudah jelas.

Adapun, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu mengatakan, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Menurutnya, Prabowo juga akan memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Raja.

Lebih lanjut, raja menyebut, Prabowo berharap Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN. Ia juga berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN.

"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," kata Raja Juli dalam keterangan di akun Instagram resminya.

Sementara itu, sejak dicanangkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 tiliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Sebelumnya nasib pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Prabowo menyinggung banyak isu, mulai dari kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina.

TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto berencana rampungkan proyek Ibu Kota Nusantara disingkat IKN dalam 4 tahun dan sebut IKN sebagai Ibu Kota Politik. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan kembali pengarahan Prabowo melalui media sosial X, kemarin. Dia mengatakan Prabowo menegaskan soal IKN sudah jelas.

Adapun, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu mengatakan, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Menurutnya, Prabowo juga akan memerintahkan Otorita IKN merampungkan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif. “Bagi beliau (Prabowo), IKN adalah ‘Ibu Kota Politik’,” kata Raja.

Lebih lanjut, raja menyebut, Prabowo berharap Sidang Paripurna DPR/MPR pada Agustus 2028 sudah bisa diselenggarakan di IKN. Ia juga berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN.

"Beliau (Prabowo) berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," kata Raja Juli dalam keterangan di akun Instagram resminya.

Sementara itu, sejak dicanangkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, pembangunan IKN dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Proyek ini disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 tiliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Sebelumnya nasib pembangunan IKN ini menjadi pertanyaan lantaran Prabowo tidak membahasnya dalam pidato kenegaraan usai dirinya dilantik di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidato yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Prabowo menyinggung banyak isu, mulai dari kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan hingga konflik di Palestina.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat menteri untuk melakukan kajian mendalam guna membantu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Langkah ini dilakukan demi melindungi karyawan dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa Prabowo telah menginstruksikan langsung kepada empat kementerian diantaranya Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema agar perusahaan dapat tetap beroperasi dan para pekerja terhindar dari PHK.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

Komisaris Sritex Temui Menteri Perindustrian

Teranyar, Komisaris Utama Sritex Iwan S Lukminto telah melakukan pembahasan terkait dengan penyelamatan perusahaan tersebut dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Iwan menyebut pembahasan ini merupakan sebuah awalan dalam mengatur strategi ke depan. "Masih prematurlah, nanti ada pembahasan berikutnya. Istilahnya, membuat strategi besarlah, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya," ujar Iwan.

Meski begitu, Iwan enggan merinci secara detail mengenai strategi besar yang ia maksud itu. Namun, ia menyebut akan membentuk tim khusus untuk melaksanakan strategi besar tersebut agar bisa terlaksana secepatnya. “(Anggota timnya) kita belum bisa publikasikan ya untuk saat ini,” kata dia.

Sritex, kata dia, saat ini juga masih beroperasi secara normal sesuai dengan arahan Menteri Perindustrian. "Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, harus beroperasi yang baik, memang ya kita operasional betul baik, di tempat kami gitu," katanya lagi.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Semarang telah memutuskan kepailitan Sritex pada Rabu, 23 Oktober 2024. Sritex dinyatakan pailit setelah beberapa tahun terakhir menghadapi masalah utang. Hingga akhir tahun lalu, kewajiban jangka pendek Sritex tercatat mencapai US$ 113,02 juta, di mana US$ 11 juta di antaranya adalah utang bank jangka pendek ke PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Dari total kewajiban jangka panjang sebesar US$ 1,49 miliar, sekitar US$ 858,05 juta merupakan utang bank.

Masalah keuangan ini mendorong Sritex melakukan langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sepanjang tahun lalu, perusahaan mengurangi 2.232 karyawan, dari 16.370 karyawan pada akhir 2022 menjadi 14.138 karyawan di akhir tahun.

Saat ini, Manajemen Sritex telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menanggapi keputusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Langkah kasasi ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Oyuk Ivani Siagian, Sukma Kanthi Nurani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih belum memberi lampu hijau untuk penjualan dan penggunaan iPhone 16 di Indonesia. Hal ini karena Apple belum memenuhi komitmen investasi yang dijanjikan. Larangan ini juga berlaku untuk produk Apple lainnya yang dirilis musim gugur ini, termasuk Apple Watch Series 10.

“Kalau ada iPhone 16 yang bisa beroperasi di Indonesia, itu artinya saya bisa mengatakan bahwa perangkat tersebut ilegal. Laporkan ke kami,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin, 28 Oktober 2024.

Masa berlaku sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Apple telah habis dan belum diperpanjang. Pemerintah masih menunggu Apple untuk melaksanakan sisa investasi yang diperlukan agar sertifikasi tersebut dapat diperbaharui.

Apple sebelumnya berjanji untuk menginvestasikan US$ 109 juta (sekitar Rp 1,71 triliun) di Indonesia, namun baru terealisasi sekitar US$ 95 juta (sekitar Rp 1,48 triliun). Kekurangan investasi sebesar US$ 14 juta (sekitar Rp 230 miliar) ini mengakibatkan Kementerian Perindustrian belum dapat mengeluarkan sertifikasi IMEI untuk iPhone 16, yang diperlukan agar perangkat tersebut dapat dijual secara legal di Indonesia.

“Kami, Kementerian Perindustrian, belum dapat mengeluarkan izin untuk iPhone 16 karena masih ada komitmen yang harus direalisasikan oleh Apple,” kata Gumiwang.

Apple diketahui telah berjanji untuk memenuhi persyaratan konten lokal sebesar 40 persen dan mendirikan fasilitas riset dan pengembangan di Indonesia, yang disebut sebagai Apple Academy. Hingga saat ini, laporan 9to5Mac menyebut masih belum jelas apakah Apple memiliki rencana untuk mengatasi larangan penjualan ini.