TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Bidang Pangan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ifan Martino mengungkapkan bahwa dana yang digunakan untuk proyek uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Hal ini tertuang dalam rincian APBN 2025 yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR beberapa waktu lalu.

“Anggarannya di luar dari yang Rp71 (triliun), setahu kami. Bukan dari APBN,” tutur Ifan saat ditemui di area Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Adapun, kata Ifan, sumber dana yang digunakan untuk proyek uji coba atau pilot project MBG yaang didesain Bappenas bersifat konfidensial atau dirahasiakan. “Sifatnya konfidensial, saya tidak bisa sampaikan,” ujarnya.

Hingga saat ini, Bappenas telah memberlakukan pilot project atau proyek uji coba program MBG di dua wilayah, yaitu di Kecamatan Warung Kiara di Sukabumi dan Desa Bojong Koneng yang ada di Bogor. Empat kelompok masyarakat yang dijadikan fokus sasaran program MBG adalah kelompok anak sekolah, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan; ibu hamil; ibu menyusui; dan juga anak-anak usia di bawah lima tahun.

Untuk modelnya, kata Ifan, pilot project MBG terbagi menjadi beberapa jenis. “Piloting itu beda-beda ya modelnya, yang full benar-benar seperti MBG yang kami desain, ada yang sifatnya partial atau sebagian,” katanya. Bappenas masih menguji coba model-model yang ada untuk menentukan model terbaik yang akan diimplementasikan nantinya.

Di sisi lain, Penjabat Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi menerangkan bahwa sejauh ini uji coba program MBG di wilayah Jakarta telah dilakukan di 12 sekolah dengan total 10.448 paket makanan. Disadur dari Antara, Teguh menyebut untuk satu kotak makanan dibutuhkan dana sebesar Rp 25 ribu dengan kandungan gizi per kotak makanan mencapai 500-750 kalori.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan, setelah berjalan sebagaimana direncanakan, program makan bergizi gratis akan membelanjakan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Hitungan tersebut diambil dari hasil percobaan yang dilakukan Badan Gizi Nasional. Dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, dan 600 liter susu per hari. Sedangkan, apabila program tersebut berjalan penuh, Dadan memperkirakan ada sekitar 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani empat kelompok sasaran utama dari program tersebut.

Program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024 mendatang, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program makan bergizi gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

Bagus Pribadi, Melynda Dwi Puspita, dan Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau Cinema XXI membukukan laba bersih Rp529,8 miliar atau meningkat 36,6 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal III 2024.

Sementara, pendapatan tercatat sebesar Rp4,3 triliun atau tumbuh 12,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

“Laba bersih setelah pajak yang diperoleh mencapai Rp529,8 miliar atau meningkat 36,6 persen year on year (yoy), dan EBITDA naik sebesar 17,9 persen yoy menjadi Rp1,3 triliun,” kata Direktur Utama Cinema XXI Suryo Suherman dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Suryo menjelaskan bahwa pertumbuhan kinerja yang positif perusahaan dengan kode emiten: CNMA ini tercapai berkat penerapan strategi bisnis yang efektif dan senantiasa adaptif terhadap permintaan pasar. Selain itu, perusahaan juga terus melakukan ekspansi di berbagai wilayah di Indonesia.

"Pendapatan Cinema XXI hingga kuartal III 2024 ini didukung oleh kontribusi penjualan tiket bioskop yang meningkat selaras dengan komitmen perusahaan untuk terus menambah jumlah layar bioskop seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menonton film di bioskop di berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya.

Hingga 30 September 2024 jumlah penonton di Cinema XXI adalah sebanyak 66,1 juta penonton, yaitu bertambah 11,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Penambahan jumlah penonton ini mendorong pendapatan dari penjualan tiket bioskop hingga Rp2,67 triliun, atau berkontribusi sebesar 63 persen dari total pendapatan.

Sementara itu, pendapatan dari lini bisnis produk makanan dan minuman adalah sebesar Rp1,44 triliun atau berkontribusi sebesar 34 persen dari total pendapatan.

Dengan capaian kinerja yang solid ini, Cinema XXI berencana untuk melakukan pembagian dividen interim kepada seluruh pemegang saham perusahaan. Adapun dividen interim ini dijadwalkan akan dibagikan pada 15 November 2024 dengan nilai total sebesar Rp416,7 miliar atau Rp5 per lembar saham.

“Pembagian dividen interim ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham,” kata Suryo.

Untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan, sekaligus dalam rangka perluasan akses menonton bagi seluruh masyarakat Indonesia, Cinema XXI akan terus melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia.

Hingga akhir September 2024, Cinema XXI sudah menambah 42 layar baru yang tersebar di berbagai daerah sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak bisa mengakses bioskop di wilayahnya, kini dapat menonton film-film terbaik di Cinema XXI.

Oleh karena itu, per 30 September 2024, perusahaan telah mengoperasikan 249 bioskop dengan total 1.322 layar di 61 kota di seluruh Indonesia.

“Kami senantiasa berinovasi untuk mengikuti perkembangan industri film tanah air dan memastikan masyarakat dapat merasakan pengalaman menonton berkualitas tanpa kompromi dengan harga terjangkau,” kata Suryo.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melelang delapan seri Surat Utang Negara atau SUN pada Selasa, 29 Oktober 2024. Lelang besok menawarkan seri dengan tingkat kupon mulai dari 6,5 persen dan dilelang dengan nominal per unit Rp 1 juta.

Menyitir laman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan maksimal Rp 33 triliun dalam lelang kali ini. “ Pemerintah akan melakukan lelang SUN dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024,” demikian dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Senin, 28 Oktober 2024.

Lelang akan dibuka besok pukul 09.00- 11.00 WIB. Delapan seri surat utang yang dilelang merupakan pembukaan kembali atau reopening. Delapan seri obligasi negara itu adalah SPN03250129 dan SPN12251030 new issuance atau penerbitan baru, selanjutnya seri FR0104, FRSDG001, FR0103, FR0098, FR0097, FR0105 reopening atau pembukaan kembali.

Kedelapan seri memiliki jatuh tempo yang beragam, mulai dari 29 Januari 2025 hingga 15 Juli 2064. Kupon yang ditawarkan mulai 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka, menggunakan metode harga beragam. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield atau imbal hasil yang diajukan.

Investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang. Ada beberapa bank peserta lelang resmi atau dealer utama yang ditunjuk, di antaranya, Citibank N.A; Deutsche Bank AG; PT Bank HSBC Indonesia; PT Bank Central Asia; PT Bank Danamon Indonesia; PT Bank Maybank Indonesia; PT Bank Mandiri; PT Bank Negara Indonesia; PT Bank OCBC NISP; PT Bank Panin; PT Bank Rakyat Indonesia; PT Bank Permata; PT Bank CIMB Niaga; PT Bank ANZ Indonesia; Standard Chartered Bank;JP Morgan Chase Bank N.A; dan PT. Bank Tabungan Negara.

Sementara itu perusahaan manajer investasi resmi yang ditunjuk yakni PT. BRI Danareksa Sekuritas; PT. Mandiri Sekuritas; dan PT. Trimegah Sekuritas Indonesia. Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan melelang delapan seri Surat Utang Negara atau SUN pada Selasa, 29 Oktober 2024. Lelang besok menawarkan seri dengan tingkat kupon mulai dari 6,5 persen dan dilelang dengan nominal per unit Rp 1 juta.

Menyitir laman resmi Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan maksimal Rp 33 triliun dalam lelang kali ini. “ Pemerintah akan melakukan lelang SUN dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024,” demikian dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Senin, 28 Oktober 2024.

Lelang akan dibuka besok pukul 09.00- 11.00 WIB. Delapan seri surat utang yang dilelang merupakan pembukaan kembali atau reopening. Delapan seri obligasi negara itu adalah SPN03250129 dan SPN12251030 new issuance atau penerbitan baru, selanjutnya seri FR0104, FRSDG001, FR0103, FR0098, FR0097, FR0105 reopening atau pembukaan kembali.

Kedelapan seri memiliki jatuh tempo yang beragam, mulai dari 29 Januari 2025 hingga 15 Juli 2064. Kupon yang ditawarkan mulai 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka, menggunakan metode harga beragam. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield atau imbal hasil yang diajukan.

Investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang. Ada beberapa bank peserta lelang resmi atau dealer utama yang ditunjuk, di antaranya, Citibank N.A; Deutsche Bank AG; PT Bank HSBC Indonesia; PT Bank Central Asia; PT Bank Danamon Indonesia; PT Bank Maybank Indonesia; PT Bank Mandiri; PT Bank Negara Indonesia; PT Bank OCBC NISP; PT Bank Panin; PT Bank Rakyat Indonesia; PT Bank Permata; PT Bank CIMB Niaga; PT Bank ANZ Indonesia; Standard Chartered Bank;JP Morgan Chase Bank N.A; dan PT. Bank Tabungan Negara.

Sementara itu perusahaan manajer investasi resmi yang ditunjuk yakni PT. BRI Danareksa Sekuritas; PT. Mandiri Sekuritas; dan PT. Trimegah Sekuritas Indonesia. Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni buka suara soal gugatan 64 pensiunan di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal upah dengan nilai total Rp 24,68 miliar. Gugatan tentang Perselisihan Upah yang Tidak Sesuai itu terdaftar dengan nomor perkara 279/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jkt.Pst.

“Karena akan berproses di pengadilan, hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan tersebut akan kami sampaikan di muka pengadilan,” kata Manajer Komunikasi Korporasi Ditto Pappilanda saat dihubungi pada Ahad, 27 Oktober 2024.

Ditto mengatakan BUMN yang bergerak di bidang pelayaran itu akan menghormati gugatan dari 64 karyawan itu. Dia mengatakan perseroan akan mengikuti proses ini dengan baik.

“Kami menghormati proses hukum yang berjalan,” kata dia.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara gugatan ini akan disidangkan pada Kamis, 7 November 2024.

“Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, dan uang pisah sesuai PKB PT. PELNI (Persero),” tulis isi gugatan 64 karyawan itu dalam SIPP, dikutip Senin, 28 Oktober 2024.

Adapun, 64 karyawan itu meminta PT Pelni membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak atas istirahat tahunan, 15 persen x pesangon, dan uang pisah kepada Para Penggugat total seluruhnya sejumlah Rp 24,684,602,407,00.

Rincian total upah 64 karyawan itu seperti berikut:

1. F in casu Penggugat 1 Rp594.170.130

2. MG in casu Penggugat 2 Rp343.279.540

3. RFS in casu Penggugat 3 Rp482.268.718

4. S in casu Penggugat 4 Rp1.169.162.033

5. Ml in casu Penggugat 5 Rp515.458.441

6. AES in casu Penggugat 6 Rp359.160.901

7. R in casu Penggugat 7 Rp299.634.074

8. AN in casu Penggugat 8 Rp602.391.912

9. HS in casu Penggugat 9 Rp303.151.621

10. M in casu Penggugat 10 Rp377.230.630

11. ER in casu Penggugat 11 Rp266.349.848

12. HP in casu Penggugat 12 Rp256.216.062

13. AJ in casu Penggugat 13 Rp337.504.465

14. KG in casu Penggugat 14 Rp304.796.600

15. YS in casu Penggugat 15 Rp301.402.733

16. K in casu Penggugat 16 Rp249.157.538

17. KA in casu Penggugat 17 Rp567.724.533

18. ES in casu Penggugat 18 Rp301.402.767

19. R in casu Penggugat 19 Rp301.402.733

20. W in casu Penggugat 20 Rp318.562.651

21. H in casu Penggugat 21 Rp299.634.074

22. BSP in casu Penggugat 22 Rp594.695.939

23. D in casu Penggugat 23 Rp301.402.733

24. IM, in casu Penggugat 24 Rp504.727.545

25. S in casu Penggugat 25 Rp334.158.414

26. AN in casu Penggugat 26 Rp409797.851

27. M in casu Penggugat 27 Rp475.385.385

28. JH in casu Penggugat 28 Rp373.243.299

29. S in casu Penggugat 29 Rp373.836.763

30. DS in casu Penggugat 30 Rp306.804.238

31. D in casu Penggugat 31 Rp583.445.515

32. ER in casu Penggugat 32 Rp337.504.465

33. SI in casu Penggugat 33 Rp304.796.600

34. TJ in casu Penggugat 34 Rp304.796.600

35. NN in casu Penggugat 35 Rp482.794.527

36. AP in casu Penggugat 36 Rp258.128.101

37. J in casu Penggugat 37 Rp355.575.802

38. AS in casu Penggugat 28 Rp1.024.097.269

39. I in casu Penggugat 39 Rp305.279.484

40. AZ in casu Penggugat 40 Rp301.402.733

41. AJK in casu Penggugat 41 Rp525.209.833

42. JP in casu Penggugat 42 Rp377.613.024

43. N in casu Penggugat 43 Rp266.827.874

44. RI in casu Penggugat 44 Rp249.715.122

45. IHS in casu Penggugat 45 Rp447.512.821

46. G in casu Penggugat 46 Rp377.230.630

47. PH T in casu Penggugat 47 Rp323.141.188

48. SW in casu Penggugat 48 Rp404.136.639

49. IS in casu Penggugat 49 Rp303.601.567

50. WMe in casu Penggugat 50 Rp278.600.551

51. AA in casu Penggugat 51 Rp299.634.074

52. ME in casu Penggugat 52 Rp299.634.074

53. BW in casu Penggugat 53 Rp592.210.275

54. II in casu Penggugat 54 Rp320.761.486

55. B in casu Penggugat 55 Rp383.759.514

56. N in casu Penggugat 56 Rp375.653.203

57. AH in casu Penggugat 57 Rp316.793.993

58. M in casu Penggugat 58 Rp258.128.101

59. AS in casu Penggugat 59 Rp317.128.605

60. AY in casu Penggugat 60 Rp241.604.981

61. AS in casu Penggugat 61 Rp304.796.600

62. S in casu Penggugat 62 Rp278.600.551

63. W in casu Penggugat 63 Rp304.796.634

64. S in casu Penggugat 64 Rp355.575.802

TEMPO.CO, Jakarta - Haikal Hassan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan, wajib halal atau kewajiban sertifikasi halal telah resmi berlaku mulai 18 Oktober 2024 bagi para pelaku usaha. BPJPH juga mengatakan bahwa masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024.

"Untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal secara serentak mulai 18 Oktober 2024." kata Kepala BPJPH, Haikal Hassan, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, dilansir dari laman resmi BPJPH.

Dalam melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personil Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas JPH. Salah satunya, telah lulus Pelatihan Pengawas JPH.

“BPJPH telah siapkan tenaga Pengawas JPH. Karena sesuai regulasi, memang pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal ini adalah kewenangan BPJPH.” kata Haikal.

Adapun keterlibatan kementerian terkait, dikutip dari laman bpjph.halal.go.id, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat dilakukan setelah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Haikal juga menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan pengawasan serentak yang dimulai 18 Oktober 2024, personil Pengawas JPH ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya. Saat melakukan pendataan, personil juga memberi himbauan pada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha bagi produk yang disajikan secara langsung seperti restoran, dapur hotel, rumah makan, dan kafe untuk skala usaha menengah dan besar.” kata Haikal Hassan.

Selanjutnya: Tugas BPJPH Samakah dengan MUI dan Kemenag?

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Haikal Hassan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan, wajib halal atau kewajiban sertifikasi halal telah resmi berlaku mulai 18 Oktober 2024 bagi para pelaku usaha. BPJPH juga mengatakan bahwa masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal berakhir pada 17 Oktober 2024.

"Untuk mengawal pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal secara serentak mulai 18 Oktober 2024." kata Kepala BPJPH, Haikal Hassan, pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, dilansir dari laman resmi BPJPH.

Dalam melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) tersebut, BPJPH telah menyiapkan 1.032 personil Pengawas JPH yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas JPH. Salah satunya, telah lulus Pelatihan Pengawas JPH.

“BPJPH telah siapkan tenaga Pengawas JPH. Karena sesuai regulasi, memang pengawasan terhadap kewajiban sertifikasi halal ini adalah kewenangan BPJPH.” kata Haikal.

Adapun keterlibatan kementerian terkait, dikutip dari laman bpjph.halal.go.id, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat dilakukan setelah berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPJPH. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Haikal juga menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan pengawasan serentak yang dimulai 18 Oktober 2024, personil Pengawas JPH ditugaskan melakukan pendataan pelaku usaha yang diduga tidak melakukan kewajiban sertifikasi halal produknya. Saat melakukan pendataan, personil juga memberi himbauan pada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban sertifikasi halal.

“Perlu saya tegaskan bahwa sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kewajiban sertifikasi halal ini hanya ada dua. Yakni sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan/atau penarikan produk dari peredaran termasuk penutupan usaha bagi produk yang disajikan secara langsung seperti restoran, dapur hotel, rumah makan, dan kafe untuk skala usaha menengah dan besar.” kata Haikal Hassan.

Selanjutnya: Tugas BPJPH Samakah dengan MUI dan Kemenag?

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Outlet Mitra Indogrosir atau OMI merupakan usaha yang diciptakan oleh PT Inti Cakrawala Citra (Indogrosir) untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Business Development OMI Indogrosir, Dimas, mengatakan. bisnis retail itu sebagai perluasan dalam mengembangkan berbagai warung menjadi minimarket.

"Kita (Indogrosir) membantu untuk mengembangkan UMKM sebenarnya. Dari toko tradisional menjadi toko modern yang bentuknya minimarket modern. Yang sekarang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu," ujar Dimas ketika ditemui dalam acara Franchise, Partnership, License, And Business Opportunities Expo (FLEI) di Jakarta Convention Center (JCC), Ahad, 27 Oktober 2024.

Dimas lalu menjelaskan tentang mekanisme yang harus dilakukan oleh para pemilik modal untuk mengubah warung menjadi OMI. Dimas mengatakan, para investor nantinya membayar sejumlah modal yang telah ditentukan oleh Indogrosir.

"Nah investor membayar ke kita (Indogrosir) sebesar Rp160 juta. Nanti akan mendapatkan peralatan, barang dagang seperti itu," kata dia.

Dimas mengatakan, setiap pemilik modal adalah orang yang menjalankan sepenuhnya usaha OMI. Termasuk, kata dia, omzet serta total keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang dagangan yang telah dilakukan tanpa adanya ikut campur dari Indogrosir.

"Kalau kita (OMI) diurus oleh owner, di-running oleh owner, dijalankan oleh owner dan dari Indogrosir, kita di-support semua. Mulai dari supervisi barang, peralatan, itu dari kita," tutur Dimas.

Dimas turut menyampaikan tentang besarnya keuntungan dari salah satu tempat usaha OMI yang berhasil berjalan di Indonesia. Salah satunya adalah OMI yang berada di area kampus Universitas Pamulang, Serang, Banten, yang berhasil mendapatkan keuntungan dalam sehari sebesar Rp 20 juta.

"Sebenarnya untuk toko OMI ini sendiri paling besar itu kita omzet ada di Unpam, Universitas Pamulang. Itu kita sehari bisa Rp 20 juta," tutur dia.

Sementara itu, dia membeberkan, tentang cabang usaha OMI yang berhasil dibangun oleh Indogrosir. Dimas mengatakan, saat ini outlet mitra Indogrosir telah memiliki 15 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Indogrosir kita ada 29 cabang di seluruh Indonesia. Nah untuk OMI kita baru 15 cabang," kata dia.

Lebih jauh, Dimas mengatakan, dalam acara FLEI tahun 2024, Indogrosir telah mendapatkan sejumlah investor untuk membangun usaha OMI. Selama tiga hari pameran, Indogrosir mencatat 40 orang yang berminat untuk mendirikan usaha itu.

"Sebenarnya untuk yang kita tanya-tanya sudah banyak sekali. Cuma yang sudah membayar commitment fee sudah ada sekitar 40 orang," ujarnya.

Sebagai informasi, acara Franchise, Partnership, License, And Business Opportunities Expo (FLEI) merupakan pameran untuk memperkenalkan para pelaku usaha waralaba atau franchiselokal. Hal itu digelar selama tiga hari pada 25 sampai 27 Oktober 2024 di JCC, Senayan, Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Outlet Mitra Indogrosir atau OMI merupakan usaha yang diciptakan oleh PT Inti Cakrawala Citra (Indogrosir) untuk membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Business Development OMI Indogrosir, Dimas, mengatakan. bisnis retail itu sebagai perluasan dalam mengembangkan berbagai warung menjadi minimarket.

"Kita (Indogrosir) membantu untuk mengembangkan UMKM sebenarnya. Dari toko tradisional menjadi toko modern yang bentuknya minimarket modern. Yang sekarang sering kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu," ujar Dimas ketika ditemui dalam acara Franchise, Partnership, License, And Business Opportunities Expo (FLEI) di Jakarta Convention Center (JCC), Ahad, 27 Oktober 2024.

Dimas lalu menjelaskan tentang mekanisme yang harus dilakukan oleh para pemilik modal untuk mengubah warung menjadi OMI. Dimas mengatakan, para investor nantinya membayar sejumlah modal yang telah ditentukan oleh Indogrosir.

"Nah investor membayar ke kita (Indogrosir) sebesar Rp160 juta. Nanti akan mendapatkan peralatan, barang dagang seperti itu," kata dia.

Dimas mengatakan, setiap pemilik modal adalah orang yang menjalankan sepenuhnya usaha OMI. Termasuk, kata dia, omzet serta total keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang dagangan yang telah dilakukan tanpa adanya ikut campur dari Indogrosir.

"Kalau kita (OMI) diurus oleh owner, di-running oleh owner, dijalankan oleh owner dan dari Indogrosir, kita di-support semua. Mulai dari supervisi barang, peralatan, itu dari kita," tutur Dimas.

Dimas turut menyampaikan tentang besarnya keuntungan dari salah satu tempat usaha OMI yang berhasil berjalan di Indonesia. Salah satunya adalah OMI yang berada di area kampus Universitas Pamulang, Serang, Banten, yang berhasil mendapatkan keuntungan dalam sehari sebesar Rp 20 juta.

"Sebenarnya untuk toko OMI ini sendiri paling besar itu kita omzet ada di Unpam, Universitas Pamulang. Itu kita sehari bisa Rp 20 juta," tutur dia.

Sementara itu, dia membeberkan, tentang cabang usaha OMI yang berhasil dibangun oleh Indogrosir. Dimas mengatakan, saat ini outlet mitra Indogrosir telah memiliki 15 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Indogrosir kita ada 29 cabang di seluruh Indonesia. Nah untuk OMI kita baru 15 cabang," kata dia.

Lebih jauh, Dimas mengatakan, dalam acara FLEI tahun 2024, Indogrosir telah mendapatkan sejumlah investor untuk membangun usaha OMI. Selama tiga hari pameran, Indogrosir mencatat 40 orang yang berminat untuk mendirikan usaha itu.

"Sebenarnya untuk yang kita tanya-tanya sudah banyak sekali. Cuma yang sudah membayar commitment fee sudah ada sekitar 40 orang," ujarnya.

Sebagai informasi, acara Franchise, Partnership, License, And Business Opportunities Expo (FLEI) merupakan pameran untuk memperkenalkan para pelaku usaha waralaba atau franchiselokal. Hal itu digelar selama tiga hari pada 25 sampai 27 Oktober 2024 di JCC, Senayan, Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Minggu, 27 Oktober 2024 dimulai dengan Presiden Prabowo Subianto berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun.

Kemudian informasi mengenai PT Inti Cakrawala Citra (Indogrosir) membuka peluang bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis franchise menjadi Outlet Mitra Indogrosir atau OMI.

Selain itu berita mengenai Pemerintah menggandeng investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di lahan seluas 10 ribu hektare di Poso, Sulawesi Tengah.

Informasi yang juga banyak dibaca adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Serta lowongan kerja di Alfamidi. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Prabowo Sebut IKN akan jadi Ibu Kota Politik, Minta Rampung dalam 4 Tahun

Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) warisan Joko Widodo akan dilanjutkan dan diselesaikan. Hal ini Prabowo sampaikan kepada para menteri dan wakil menteri dalam sesi terakhir retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Sabtu sore, 26 Oktober 2024.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menceritakan kembali pengarahan Prabowo melalui media sosial X, kemarin. Dalam pengarahannya, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan Prabowo menegaskan soal IKN sudah jelas.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) itu mengatakan, Prabowo berencana merampungkan pembangunan IKN dalam empat tahun. Pembangunan dilanjutkan dengan tak hanya membangun gedung-gedung eksekutif.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Ingin Buka Franchise Outlet Mitra Indogrosir, Siapkan Dana Rp 160 Juta dan Lahan untuk Disurvei

PT Inti Cakrawala Citra (Indogrosir) membuka peluang bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis franchise menjadi Outlet Mitra Indogrosir atau OMI. Bisnis Development OMI Indogrosir, Dimas, mengatakan para pebisnis retail cukup mempersiapkan modal sebesar Rp 160 juta serta lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan minimarket modern.

"Nah dari itu investor atau franchise membayar ke kita (Indogrosir) sebesar Rp160 juta. Nanti akan mendapatkan peralatan, barang dagang seperti itu," ujar Dimas ketika ditemui dalam acara pameran Franchise, Partnership, License, And Business Opportunities Expo (FLEI) di Jakarta Convention Center (JCC), Ahad, 27 Oktober 2024.

Dia mengatakan, nantinya para pemodal dapat merekomendasikan lahan untuk dibangun toko OMI kepada Indogrosir. Setelahnya, kata Dimas, jika lokasi itu memungkinkan untuk dibangun, maka pembangunan akan berlanjut.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Siapkan Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Gandeng Investor Vietnam Bangun Industri Sapi Perah di Poso

Pemerintah menggandeng investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di lahan seluas 10 ribu hektare di Poso, Sulawesi Tengah. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Program makan bergizi gratis direncanakan menyasar sekitar 82 juta anak sekolah. Menu yang akan dibagikan tidak hanya dalam bentuk makanan, tapi juga susu. Namun, pasokan susu saat ini ditengarai belum mencukupi kebutuhan susu dalam negeri.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Moch. Arief Cahyono, mengatakan pembangunan industri susu sapi perah di Poso diperkirakan menggenjot produksi susu nasional hingga 1,8 juta ton. Ia menyebut target ini dapat dicapai dalam tiga hingga lima tahun.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Sritex Tetap Beroperasi meski Merugi, Berikut Daftar Utang Perseroan ke 28 Bank

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex saat ini sedang melakukan upaya kasasi setelah diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi.

“Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Seperti diketahui, Sritex mencatatkan kinerja keuangan yang buruk selama beberapa tahun belakangan. Sengketa yang sempat bergulir di Pengadilan Niaga Semarang hingga berakhir putusan pailit merupakan gugatan dari salah satu kreditur, yakni PT Indo Bharat Rayon (IBR). Sritex memiliki utang usaha kepada IBR sebesar Rp Rp 100.308.838.984. Welly mengatakan, gugatan itu mencerminkan 0,38 persen dari total liabilitas Sritex berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Alfamidi Membuka Lowongan Kerja untuk Sarjana, Berika Tiga Posisi yang Ditawarkan

PT Midi Utama atau Alfamidi tengah membuka lowongan kerja untuk lulusan S1. Pengajuan lamaran dibuka hingga Kamis, 31 Oktober 2024.

Berdasarkan informasi yang dirilis melalui laman resmi alfamidiku.com, berikut rincian posisi dan persyaratannya:

1. Auditor Specialist

Auditor specialist bertanggung jawab melaksanakan kontrol internal atas sistem dan implementasi fungsi operasional bisnis di departement area dan warehouse agar sejalan dengan kebijakan prosedur yang ada.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk, atau Sritex, mengajukan kasasi atas putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Langkah pengajuan kasasi ini diambil oleh Manajemen Sritex sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur, pelanggan, karyawan, serta pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Manajemen Sritex menyampaikan bahwa kasasi telah diajukan ke Mahkamah Agung (MA) pada Jumat pekan lalu, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah pailit secara baik dan memastikan kepentingan para pemangku kepentingan terpenuhi.

Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, Manajemen Sritex menegaskan bahwa mereka telah memberikan kontribusi besar bagi tanah air.

Menurut Sritex, putusan pailit ini tidak hanya berdampak langsung pada 14.112 karyawan, tetapi juga mencakup sekitar 50 ribu pekerja secara keseluruhan, termasuk UMKM yang mendukung proses bisnis perusahaan.

"Sritex membutuhkan dukungan dari pemerintah dan stakeholder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan," tulis Sritex.

Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh hakim ketua Moch Ansor pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada pemohon, meskipun sebelumnya telah sepakat untuk membayar sesuai putusan homologasi pada 25 Januari 2022.

Karena ketidakmampuan tersebut, hakim mencabut rencana perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi Sritex dan tiga anak usahanya. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang No. 12/Pdt.Sus-PKPU.2021 PN.Niaga.Smg yang mengesahkan rencana perdamaian pada 25 Januari 2022 dinyatakan batal, dan Sritex bersama PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, serta PT Primayudha Mandirijaya dinyatakan pailit.

Sebelumnya, pada 19 April 2021, Sritex pernah digugat oleh kreditur lain, CV Prima Karya. Saat itu, Sritex diberi waktu 45 hari untuk melunasi kewajiban, dengan seorang hakim pengawas ditunjuk untuk mengawasi proses penundaan pembayaran.

“Menetapkan penundaan kewajiban PKPU sementara terhadap termohon PKPU I, PKPU II, PKPU III, dan PKPU IV untuk jangka waktu paling lama 45 hari sejak dikeluarkannya putusan ini,” seperti dikutip dari Putusan PN Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

Manajemen Sritex mengakui penurunan signifikan dalam pendapatan perusahaan, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan persaingan ketat di industri global. Pernyataan ini diberikan setelah bursa efek mengirim surat pada 21 Juni 2024 terkait rumor kebangkrutan perusahaan, yang kemudian dibantah oleh Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, yang menegaskan bahwa Sritex masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit.

Menurut Welly, selain dampak pandemi dan persaingan, pendapatan Sritex juga terdampak oleh gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, yang menyebabkan penurunan ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, masuknya tekstil murah dari Cina yang dijual dengan praktik dumping, terutama ke negara-negara seperti Indonesia yang tidak menerapkan hambatan tarif, turut memengaruhi pendapatan perusahaan.

PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) memberikan klarifikasi terkait utang terhadap PT Indo Bharat Rayon (IBR), yang menggugatnya di Pengadilan Niaga Semarang. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per 30 Juni 2024, Sritex menyatakan memiliki utang sebesar Rp100,3 miliar kepada IBR, yang mencakup 0,38 persen dari total liabilitas perusahaan.

Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, menjelaskan bahwa IBR merupakan salah satu kreditur utang dagang perusahaan. Menurut Welly, IBR merasa belum menerima kewajiban yang seharusnya diterima dari Grup Sritex sesuai Putusan Homologasi sejak Juli 2023.

TEMPO.CO, Solo - Jalur kereta api (KA) simpang Joglo di Kota Solo, Jawa Tengah, ditargetkan beroperasi paling lambat 1 November 2024. Dalam persiapan pengoperasian jalur rel layang itu, telah dilaksanakan uji beban jalur KA simpang Joglo.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro mengkonfirmasi pelaksanaan uji beban jalur rel layang simpang JogloSolo itu.

"Uji beban jalur kereta api elevated simpang Joglo Solo tersebut telah dilaksanakan Kamis, 24 Oktober 2024 lalu. Pelaksanaannya melibatkan tim Direktorat Prasarana Kementerian Perhubungan, KAI Daop 6 Yogyakarta, dan stakeholder terkait," ujar Krisbiyantoro saat dihubungi Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.

Ia menjelaskan uji beban tersebut dilakukan dengan skema uji dinamis dan statis menggunakan rangkaian 8 lokomotif yang terdiri dari lokomotif seri CC 203 sebanyak 2 unit, CC 201 sebanyak 4 unit, dan CC 300 sebanyak 2 unit.

"Pengujian kali ini dengan menggunakan 8 lokomotif sekaligus yang terangkai menjadi satu dan melaju dengan kecepatan hingga 20 kpj melewati jalur KA elevated simpang joglo tersebut," tutur dia.

Ia mengatakan uji dinamis dilakukan dengan melewati jalur KA elevated beberapa kali dan uji statis dilakukan dengan melakukan pengereman saat melaju hingga berhenti tepat di tengah jalur KA elevated simpang Joglo.

Jalur KA elevated simpang Joglo memiliki daya tahan seberat 1.300 ton. Dalam pengecekan kali ini dilakukan uji beban setengahnya atau 50 persen, menggunakan 8 rangkaian lokomotif dengan total berat sebanyak 682 ton.

"Jalur KA elevated tersebut harus dapat menampung beban 8 lokomotif dengan berat 682 ton sehingga dapat memenuhi syarat," ungkap dia.

Jalur KA simpang Joglo merupakan jalur KA yang berada di relasi Solo-Semarang. Ia berharap dengan pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan KA dan kereta api dapat menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik bagi Indonesia.