TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi pengumuman pengurus harian Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta. Kuasa Hukum Kadin Indonesia, Denny Kalimang, mengatakan Kadin akan berpegang pada kesepakatan yang dibuat oleh Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September lalu.

“Kadin Indonesia akan tetap berpegang pada kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada 27 September 2024, yang disaksikan langsung oleh Bapak Bahlil Lahadalia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Sesuai kesepakatan tersebut, kata Denny, Solusi atas dinamika kepengurusan Kadin adalah penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART Kadin Indonesia.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Harjono.

Dhanis juga menambahkan, Kadin telah mengirimkan surat pada Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan persiapan Munas Kadin ke IX. Surat tersebut, kata Dhaniswara, ia kirimkan pada Selasa, 22 Oktober 2024 lalu.

“Kami melaporkan langkah-langkah persiapan Munas serta memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas,” tulisnya.

Pada Rabu, 23 Oktober 2024, Kadin versi Munaslub telah Jakarta mengumumkan kepengurusan baru tahap kedua. Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pengumuman pengurus Kadin kali ini masih sekitar 90 persen dari keseluruhan pengurus.

“Tidak gampang membuat kabinet Kadin,” ujar Anindya kemarin dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, di Menara Kadin, Jakarta.

Kepengurusan Kadin versi Munaslub Jakarta tahap kedua ini diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin, Erwin Aksa. Ia menyebut, penyusunan struktur kepengurusan Kadin ini baru selesai jam 3 malam hari ini.

Ada beberapa nama baru dalam pengumuman kepengurusan ini, salah satunya adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas Yudhoyono). Ibas didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin.

Adapun kisruh di tubuh Kadin Indonesia usai Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Arsjad merupkan terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Konflik mereka sempat dikabarkan mereda usai pertemuan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie di kediaman Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jum'at, 27 September 2024.

Melalui unggahan pada akun instagramnya, Arsjad mengatakan, ia dan Anindya sepakat mengadakan Munas Kadin usai pelantikan presiden terpilih.

"Ada pun waktu dan tempat, menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.

Namun, hingga kini, baik Arsjad maupun Anindya masih saling mengklaim pihaknya merupakan kepengurusan yang sah.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara berpotensi mendapat pemasukan hingga Rp 300 triliun dari pengusaha sawit yang tak membayar pajak. Ia mengklaim, dalam waktu dekat para pengusaha itu akan menyetor Rp 189 Triliun pada tahap pertama.

“Tapi tahun ini atau tahun depan bisa tambah Rp 120 triliun lagi, sehingga totalnya Rp 300 Triliun masuk ke kas negara,” ujarnya dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Hashim menyebut pengusaha-pengusaha yang tidak membayar pajak itu dengan sebutan ‘pengusaha nakal’. Lebih lanjut, kata Hashim, pengusaha 'nakal itu' adalah pengusahan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan tidak memiliki rekening bank di Indonesia.

Adik Presiden Prabowo itu membeberkan, ada sekitar 25 pengusaha yang tidak memiliki NPWP dan rekening bank di Indonesia. Ia juga menyebut, total pengusaha ‘nakal’ pengamplang pajak tersebut berjumlah sekitar 300 orang.

“Mudah-mudahan (pengusaha nakal itu) nggak ada di Kadin,” kata dia.

Lebih lanjut, Hashim menyebut, para Jaksa Agung Muda Indonesia telah siap untuk menindak para pengemplang pajak tersebut.

Sebelumnya, Koran Tempo edisi Senin, 14 Oktober 2024 menyebut Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara telah mengidentifikasi sekitar 2,45 juta hektare sawit terletak di kawasan hutan. Kebun itu milik 5.096 subyek hukum yang terdiri dari korporasi, koperasi dan kelompok tani. Di dalamnya, tervatat 2.128 perusahaan dengan luas 2,17 juta hektare.

Berbekal data tersebut, Satgas itu mengirim surat tagihan denda kepada para pengusaha yang melakukan pelanggaran. Perusahaan yang mendapat tagihan dapat memililih untuk melunasi secara penuh atau membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyebut, pemerintah telah mengirim taguhan untuk denda sesuai dengan pasal 110A Undang-Undang Ciptakerja kepada anggotanya sejak tahun lalu.

“Yang sudah mendapatkan surat dan tagihan dari KLHK hampir 90 persen lebih perusahaan sudah membayar,” klaim Eddy.

Vindry Florentin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengubah Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) serta dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sisa tahun anggaran 2024 serta untuk tahun anggaran 2025. Hal ini menyusul bertambahnya jumlah pos kementerian maupun lembaga yang baru dibentuk.

“Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut eks Direktur Bank Dunia tersebut, perubahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin. Sri Mulyani ingin memastikan agar seluruh program-program dari Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan dengan baik.

"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani ingin memastikan komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB) bisa berjalan dengan mulus. Sinergi antar kementerian tersebut harus terus dijaga agar restrukturisasi bisa berjalan efektif dan efisien.

Sebelumnya Prabowo diketahui baru saja meresmikan Kabinet Merah Putih. Kabinet gemuk tersebut terdiri dari 48 kementerian dengan 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Jumlah itu lebih banyak daripada kementerian yang dibentuk Presiden Jokowi yang hanya 34 kementerian.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran kementeriannya menjadi Rp 20 triliun. Pigai mengatakan alokasi anggaran saat ini, yang sebesar Rp 64 miliar, tidak mencukupi untuk menjalankan visi-misi Presiden Prabowo dalam bidang HAM.

Nandito Putra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Pengadilan memutus pailit setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024. Ia membenarkan putusan yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu pailit.

Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.

"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar Haruno, seperti dikutip dari Antara.

Dalam putusan pengadilan itu, kata Haruno, juga menunjuk kurator dan hakim pengawas. "Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur."

Kasus ini bermula pada bulan Januari 2022 saat Sritex digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga Kota Semarang kemudian mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu, Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati.

Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Textile Tbk. atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, sebelumnya pernah buka suara perihal kondisi terkini perusahaan yang dipimpinnya tersebut setelah sempat diisukan bangkrut.

"Ya kami memang ada efisiensi kemarin. Minggu lalu, kami sudah ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan di sana sudah ada public expose (pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja perusahaan)," ungkap Wawan, sapaan karib Iwan Kurniawan saat ditemui wartawan di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam, 29 Juni 2024.

Dalam public expose itu, Wawan mengatakan pihaknya telah menyampaikan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini, termasuk kondisi di Sritex. Dia sekaligus menepis isu yang belakangan santer beredar bahwa perusahaan tekstil tersebut telah bangkrut.

Septia Ryanthie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY membeberkan rencananya dalam 100 hari kerja pertamanya. AHY berujar, pada awal masa kerja, ia bakal meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini pembangunannya hampir rampung.

“Ada sejumlah proyek infrastruktur, apakah waduk, jalan, irigasi, dan lain sebagainya, yang bisa diresmikan. Bukan hanya secara formalitas, tapi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Sebagai informasi, AHY baru dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Kabinet Merah Putih pada Senin, 21 Oktober 2024. Menduduki kursi jabatan menteri koordinator baru, AHY mengawali kerjanya dengan menyambangi kementerian-kementerian teknis yang ia naungi, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditemui wartawan usai bertemu Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti serta jajarannya, AHY mengatakan kementeriannya bakal merencanakan dan menyempurnakan pekerjaan yang sudah dirancang selama ini. Ia berujar, semangat yang diusung pemerintahan baru merupakan semangat keberlanjutan.

Adapun sejumlah fokus pekerjaan yang bakal dieksekusi di antaranya adalah proyek pasar, stadion, pusat-pusat pendidikan, sarana air minum. “Ini semua akan kami tuntaskan dalam waktu dekat,” kata AHY. Selebihnya, ia berjanji bakal melaporkan kepada masyarakat apa yang bakal dikerjakan selama lima tahun mendatang.

Lebih lanjut, AHY berujar, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk menghadirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah sebelumnya akan diperkuat pemerintahan baru. Sementara infrastruktur yang belum ada, bakal dibangun.

“Karena mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesuai semangat Asta Cita, termasuk juga menuju Indonesia Emas, itu dibutuhkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru,” ungkap AHY.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo buka suara ihwal kabinet gemuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, kerap mendapat komentar terkait kabinet gemuk yang berisi 48 kementerian tersebut.

“Komentarnya biasanya, kok bisa gemuk? Nanti takutnya high cost, little output,” ujarnya dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Hashim mengatakan, Prabowo akan mengevaluasi kepada Menteri dan Wakil Menterinya dalam enam bulan ke depan. Lebih lanjut, ia menyebut, evaluasi akan dilakukan pada bulan Maret atau April tahun 2025.

CEO Arsari Grup itu menyebut, Prabowo akan mengevaluasi para menteri dan wakil menterinya jika terbukti melakukan penyelewengan. Penyelewengan ini, kata dia juga termasuk tindakan korupsi ataupun tidak bekerja secara efisien.

“Dia (Prabowo) orangnya tegas,” ujar Hashim.

Meski kabinet kakak kandungnya itu dianggap gemuk, menurut Hashim, yang terpenting adalah hasil kerja dari 48 kementerian itu.

Ia mengatakan, “Ini agak gemuk memang, tapi yang penting outputnya apa.”

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat mentri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam, 20 Oktober 2024.

Ada 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Komposisi kabinet Prabowo-Gibran itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah jumlah menteri dan wakil menteri yang bertambah dari kabinet pemerintahan sebelumnya.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan mengatakan, penambahan jumlah kementerian di kabinet Presiden Prabowo Subianto tidak efisien. Saat ini Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 diisi oleh tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis.

Fadhil menilai perubahan akan membuat tantangan di masa awal pemerintahan Prabowo lebih berat. “Risiko dari kabinet super gemuk dalam 1-2 tahun ke depan, selain soal inefisiensi, gerakannya sudah pasti lamban,” kata dia lewat pernyataan resmi, Selasa, 22 oktober 2024.

Padahal, Fadhil mengatakan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang adalah berkaitan dengan koordinasi. Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit. “Siapa bertanggung jawab dan satu dengan lainnya timbul overlapping,” kata dia.

Ia menambahkan bakal ada masalah tumpang tindih kewenangan. Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) misalnya, tugas dan fungsinya bisa saja saling bertumpuk dengan kementerian koordinator yang juga terkait pangan. “Bisa timbul persoalan antara para menteri,” ujarnya.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 23 Oktober 2024 dimulai dengan besaran gaji kandidat ajudan baru Presiden Prabowo Subianto. Kemudian informasi pandangan pengamat atas program food estate untuk capai swasembada pangan.

Kemudian berita tentang pembagian kementerian Prabowo atas 4 kelompok. Serta rencana perubahan kurikulum matematika.

Berita yang juga menjadi favorit pembaca adalah generasi Z yang rentan terjerat pinjaman online atau pinjol. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut.

1. Segini Gaji 4 Ajudan Baru Prabowo, Kandidat Pengganti Mayor Teddy

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Kombes Pol. Ahrie Sonta Nasution resmi terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari Polri. Dia menyebut, Ahrie adalah salah satu dari enam nama yang diajukan lembaga Polri.

“Sudah, tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih orientasi,” kata Listyo Sigit di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU) juga telah mengusulkan kandidat terbaiknya untuk menggantikan posisi Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya yang telah dilantik sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Prabowo Andalkan Food Estate untuk Capai Swasembada Pangan, Pengamat: Tidak Bisa Simsalabim

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengkritik ambisi Presiden Prabowo Subianto mengejar target swasembada pangan melalui program cetak sawah atau lumbung pangan (food estate). Menurut dia, lahan-lahan pertanian baru yang dicetak pemerintah antara lain di Merauke, Papua itu tak bisa langsung berhasil dalam sekali panen.

Khudori mengatakan, pekerjaan fisik membuka lahan-lahan baru gampang dilaksanakan. Pemerintah tinggal mengerahkan tenaga kerja dan eskavator untuk membabat hutan. Yang susah adalah memastikan lahan-lahan baru itu bisa produktif dan berkelanjutan, tidak ada gangguan hama, penyakit, hingga konflik dengan masyarakat.

"Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan bukaan baru itu tidak kayak simsalabim, sekali tanam akan bisa berhasil," ucap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jember saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Kementerian Prabowo Dibagi Menjadi 4 Kelompok, Begini Pembagiannya

Presiden Prabowo Subianto membagi kementerian menjadi empat kelompok. Pembagian itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan JDIH Sekretariat Kabinet, Perpres itu ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Oktober 2024. Perpres diundangkan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama dan berlaku sejak itu juga.

Perpres tersebut memiliki 102 pasal yang menjelaskan kedudukan, fungsi, tugas, hingga susunan organisasi. Adapun empat kelompok kementerian itu yaitu Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II, dan Kementerian Kelompok III. Seluruh kementerian berjumlah 48 yang terdiri dari 7 Kementerian Koordinator dan 41 Kementerian.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Prabowo Ingin Ubah Kurikulum Matematika, Kenapa?

Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki metode pembelajaran matematika, terutama di tingkat SD untuk meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa.

"Tadi Presiden menekankan pentingnya kualitas pembelajaran matematika dan bagaimana metode pembelajarannya diperbaiki termasuk di dalamnya, ya konsekuensi untuk pelatihan guru matematika," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden, Mu'ti mengatakan bahwa Prabowo menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sains dan teknologi yang dapat tercapai melalui pengembangan pembelajaran matematika, terutama di kelas 1-4 SD.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Mengapa Gen Z Rentan Terjerat Pinjol?

Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, mengatakan bahwa generasi muda atau Gen Z menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangannya. Jika tidak mampu mengatasi tantangan ini, kalangan muda bisa terjebak dalam jeratan pinjaman online atau pinjol

Wahyudi merinci bahwa salah satu tantangannya adalah soal literasi atau edukasi soal keuangan. Menurutnya, saat ini pemahaman anak muda terkait keuangan masih sangat rendah. Oleh karena itu, Wahyudi menekankan agar generasi muda dapat mengedukasi diri sendiri untuk punya kesadaran atas perencanaan keuangan.

"Memang yang paling penting adalah edukasi gitu kan, kalau tidak mereka bisa terjebak ke pinjol akhirnya gali lubang tutup lubang," tuturnya dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 23 Oktober 2024 dimulai dengan besaran gaji kandidat ajudan baru Presiden Prabowo Subianto. Kemudian informasi pandangan pengamat atas program food estate untuk capai swasembada pangan.

Kemudian berita tentang pembagian kementerian Prabowo atas 4 kelompok. Serta rencana perubahan kurikulum matematika.

Berita yang juga menjadi favorit pembaca adalah generasi Z yang rentan terjerat pinjaman online atau pinjol. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut.

1. Segini Gaji 4 Ajudan Baru Prabowo, Kandidat Pengganti Mayor Teddy

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Kombes Pol. Ahrie Sonta Nasution resmi terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari Polri. Dia menyebut, Ahrie adalah salah satu dari enam nama yang diajukan lembaga Polri.

“Sudah, tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih orientasi,” kata Listyo Sigit di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU) juga telah mengusulkan kandidat terbaiknya untuk menggantikan posisi Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya yang telah dilantik sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Prabowo Andalkan Food Estate untuk Capai Swasembada Pangan, Pengamat: Tidak Bisa Simsalabim

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengkritik ambisi Presiden Prabowo Subianto mengejar target swasembada pangan melalui program cetak sawah atau lumbung pangan (food estate). Menurut dia, lahan-lahan pertanian baru yang dicetak pemerintah antara lain di Merauke, Papua itu tak bisa langsung berhasil dalam sekali panen.

Khudori mengatakan, pekerjaan fisik membuka lahan-lahan baru gampang dilaksanakan. Pemerintah tinggal mengerahkan tenaga kerja dan eskavator untuk membabat hutan. Yang susah adalah memastikan lahan-lahan baru itu bisa produktif dan berkelanjutan, tidak ada gangguan hama, penyakit, hingga konflik dengan masyarakat.

"Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan bukaan baru itu tidak kayak simsalabim, sekali tanam akan bisa berhasil," ucap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jember saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Kementerian Prabowo Dibagi Menjadi 4 Kelompok, Begini Pembagiannya

Presiden Prabowo Subianto membagi kementerian menjadi empat kelompok. Pembagian itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan JDIH Sekretariat Kabinet, Perpres itu ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Oktober 2024. Perpres diundangkan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama dan berlaku sejak itu juga.

Perpres tersebut memiliki 102 pasal yang menjelaskan kedudukan, fungsi, tugas, hingga susunan organisasi. Adapun empat kelompok kementerian itu yaitu Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok I, Kementerian Kelompok II, dan Kementerian Kelompok III. Seluruh kementerian berjumlah 48 yang terdiri dari 7 Kementerian Koordinator dan 41 Kementerian.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Prabowo Ingin Ubah Kurikulum Matematika, Kenapa?

Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki metode pembelajaran matematika, terutama di tingkat SD untuk meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa.

"Tadi Presiden menekankan pentingnya kualitas pembelajaran matematika dan bagaimana metode pembelajarannya diperbaiki termasuk di dalamnya, ya konsekuensi untuk pelatihan guru matematika," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.

Usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden, Mu'ti mengatakan bahwa Prabowo menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sains dan teknologi yang dapat tercapai melalui pengembangan pembelajaran matematika, terutama di kelas 1-4 SD.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Mengapa Gen Z Rentan Terjerat Pinjol?

Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, mengatakan bahwa generasi muda atau Gen Z menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangannya. Jika tidak mampu mengatasi tantangan ini, kalangan muda bisa terjebak dalam jeratan pinjaman online atau pinjol

Wahyudi merinci bahwa salah satu tantangannya adalah soal literasi atau edukasi soal keuangan. Menurutnya, saat ini pemahaman anak muda terkait keuangan masih sangat rendah. Oleh karena itu, Wahyudi menekankan agar generasi muda dapat mengedukasi diri sendiri untuk punya kesadaran atas perencanaan keuangan.

"Memang yang paling penting adalah edukasi gitu kan, kalau tidak mereka bisa terjebak ke pinjol akhirnya gali lubang tutup lubang," tuturnya dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference pada Rabu, 23 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, 21 Oktober 2024. OJK menilai PT Investree menghimpun dana tanpa izin.

Dilansir dari situs resmi Investree pada Rabu, 23 Oktober 2024, perusahaan yang didirikan oleh Adrian Asharyanto Gunadi, Amiruddin, dan KC Lim ini telah menyalurkan pinjaman senilai Rp25,59 miliar pada 2024. Sementara itu, Investree juga mencatat ada 93.769 borrower atau penerima pinjaman baik individu atau institusi sejak berdiri pada 2015. Dari jumlah itu, ada 44.714 penerima pinjaman aktif.

Dalam jumlah fasilitas pinjaman, Investree juga telah menyalurkan Rp14,53 triliun sejak 2015-2024. Dari jumlah itu, Investree mencatat nilai pinjaman lunas senilai Rp 13,36 triliun. Sementara, itu masih ada Rp 402,13 miliar nilai pinjaman outstanding atau belum dibayarkan.

CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.

Usai mencabut izin Investree, OJK akan melibatkan Polri untuk memburu eks CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi yang diduga berada di luar negeri.

“Prosesnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami akan bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk menangani perkara ini,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing saat dihubungi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Meski demikian, Tongam menyebut penyidik saat ini masih mencari posisi Adrian. Dia menyebut akan terus mencari keberadaan dan menelusuri jumlah dana yang dihimpun. “Adrian diduga melakukan tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin,” kata dia.

Selanjutnya baca: Berapa lama Adrian Gunadi memimpin Investree?<!--more-->

Sejak Oktober 2015, Adrian Gunadi sudah memegang peranan penting dalam perusahaan tersebut. Adrian merupakan pendiri atau Co-Founder sekaligus CEO Investree. Dengan begitu, dirinya sudah memimpin Investree selama kurang lebih 8 tahun 4 bulan.

Sebelum terjun ke dunia fintech P2P lending, Adrian memiliki banyak pengalaman karir di sektor perbankan. Tercatat, Adrian menjabat sebagai Cash and Trade Product Manager di Citi pada 1998 hingga 2002.

Setelah keluar dari Citi, pria lulusan Universitas Indonesia (UI) program studi akuntansi angkatan 1995 itu melanjutkan studinya dengan meraih gelar master of Business Administration (MBA) di Rotterdam School of Management, Erasmus University pada 2002 hingga 2003.

Pada 2005, Adrian kembali bekerja di dunia perbankan dengan mengisi posisi product structuring di Standard Chartered Bank hingga 2007. Kemudian, pada 2007 hingga 2009, dia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai head of shariah banking di Permata Bank.

Dia kemudian bekerja sebagai managing director, retail banking di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selama 6 tahun, tepatnya pada Juni 2009–September 2015. Barulah pada 2015, dia mendirikan Investree sebagai salah satu fintech P2P lending yang beroperasi pertama di Indonesia.

Defara Dhanya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, 21 Oktober 2024. OJK menilai PT Investree menghimpun dana tanpa izin.

Dilansir dari situs resmi Investree pada Rabu, 23 Oktober 2024, perusahaan yang didirikan oleh Adrian Asharyanto Gunadi, Amiruddin, dan KC Lim ini telah menyalurkan pinjaman senilai Rp25,59 miliar pada 2024. Sementara itu, Investree juga mencatat ada 93.769 borrower atau penerima pinjaman baik individu atau institusi sejak berdiri pada 2015. Dari jumlah itu, ada 44.714 penerima pinjaman aktif.

Dalam jumlah fasilitas pinjaman, Investree juga telah menyalurkan Rp14,53 triliun sejak 2015-2024. Dari jumlah itu, Investree mencatat nilai pinjaman lunas senilai Rp 13,36 triliun. Sementara, itu masih ada Rp 402,13 miliar nilai pinjaman outstanding atau belum dibayarkan.

CEO Investree Adrian Gunadi pada 2 Februari 2024 diberhentikan di tengah tingkat kredit macet perusahaan yang tinggi. Dilansir pada laman resmi Investree ketika itu, tingkat keberhasilan bayar atau TKB90 Investree adalah 83,56 persen.

TKB90 adalah tingkat keberhasilan P to P lending memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam meminjam dalam jangka waktu hingga 90 hari sejak jatuh tempo. Sebaliknya, untuk mengetahui tingkat kredit macet P to P lending digunakan tingkat wanprestasi atau TWP90. OJK menilai rasio kredit macet pinjaman online alias pinjol dalam periode 90 hari.

Jika TKB90 Investree adalah 83,56 persen, maka TWP90-nya mencapai 16,44 persen. Angka tingkat kredit bermasalah ini lebih tinggi dari ketentuan OJK yang sebesar 5 persen.

Usai mencabut izin Investree, OJK akan melibatkan Polri untuk memburu eks CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi yang diduga berada di luar negeri.

“Prosesnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kami akan bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk menangani perkara ini,” kata Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing saat dihubungi pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Meski demikian, Tongam menyebut penyidik saat ini masih mencari posisi Adrian. Dia menyebut akan terus mencari keberadaan dan menelusuri jumlah dana yang dihimpun. “Adrian diduga melakukan tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin,” kata dia.

Selanjutnya baca: Berapa lama Adrian Gunadi memimpin Investree?<!--more-->

Sejak Oktober 2015, Adrian Gunadi sudah memegang peranan penting dalam perusahaan tersebut. Adrian merupakan pendiri atau Co-Founder sekaligus CEO Investree. Dengan begitu, dirinya sudah memimpin Investree selama kurang lebih 8 tahun 4 bulan.

Sebelum terjun ke dunia fintech P2P lending, Adrian memiliki banyak pengalaman karir di sektor perbankan. Tercatat, Adrian menjabat sebagai Cash and Trade Product Manager di Citi pada 1998 hingga 2002.

Setelah keluar dari Citi, pria lulusan Universitas Indonesia (UI) program studi akuntansi angkatan 1995 itu melanjutkan studinya dengan meraih gelar master of Business Administration (MBA) di Rotterdam School of Management, Erasmus University pada 2002 hingga 2003.

Pada 2005, Adrian kembali bekerja di dunia perbankan dengan mengisi posisi product structuring di Standard Chartered Bank hingga 2007. Kemudian, pada 2007 hingga 2009, dia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai head of shariah banking di Permata Bank.

Dia kemudian bekerja sebagai managing director, retail banking di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selama 6 tahun, tepatnya pada Juni 2009–September 2015. Barulah pada 2015, dia mendirikan Investree sebagai salah satu fintech P2P lending yang beroperasi pertama di Indonesia.

Defara Dhanya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengubah dan memecah kementerian di Kabinet Merah Putih. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Presiden Ke-8 RI itu memberi waktu kementerian untuk membenahi struktur kelembagaan.

Airlangga mengatakan perubahan kedeputian di bawah Kemenko Perekonomian sedang berproses. “Kan ada masa transisi selama tiga bulan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu malam, 23 Oktober 2024.

Prabowo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam beleid tersebut kementerian koordinator (Kemenko) bertambah menjadi tujuh dari mulanya empat pada Kabinet Presiden Jokowi. Kemenko Bidang Perekonomian membawahi tujuh kementerian teknis.

Selain menambah Kemenko, Prabowo juga menghapus Kementerian Koorinasi bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya Kemenko Marves membawahi beberapa kementerian termasuk Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Investasi/BKPM. Saat ini dua kementerian tersebut menjadi domain Kemenko Perkonomian.

Sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dulunya di bawah Kemenko Marves dipecah, Kementerian Pariwisata di bawah Kemenko Perekonomian sementara Kementerian Ekonomi Kreatif di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan membengkaknya jumlah kementerian, Prabowo memiliki wewenang mengubah anggaran lewat anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2025. Meski demikian, Airlangga mengatakan belum ada pembahasan mengenai rencana APBNP 2025. “Belum, kita lihat saja,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengubah dan memecah kementerian di Kabinet Merah Putih. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Presiden Ke-8 RI itu memberi waktu kementerian untuk membenahi struktur kelembagaan.

Airlangga mengatakan perubahan kedeputian di bawah Kemenko Perekonomian sedang berproses. “Kan ada masa transisi selama tiga bulan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu malam, 23 Oktober 2024.

Prabowo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Dalam beleid tersebut kementerian koordinator (Kemenko) bertambah menjadi tujuh dari mulanya empat pada Kabinet Presiden Jokowi. Kemenko Bidang Perekonomian membawahi tujuh kementerian teknis.

Selain menambah Kemenko, Prabowo juga menghapus Kementerian Koorinasi bidang Kemaritiman dan Investasi. Sebelumnya Kemenko Marves membawahi beberapa kementerian termasuk Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Investasi/BKPM. Saat ini dua kementerian tersebut menjadi domain Kemenko Perkonomian.

Sementara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dulunya di bawah Kemenko Marves dipecah, Kementerian Pariwisata di bawah Kemenko Perekonomian sementara Kementerian Ekonomi Kreatif di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan membengkaknya jumlah kementerian, Prabowo memiliki wewenang mengubah anggaran lewat anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2025. Meski demikian, Airlangga mengatakan belum ada pembahasan mengenai rencana APBNP 2025. “Belum, kita lihat saja,” ujarnya.