ekBis#1

Hari Ini PT KAI Uji Coba 15 Perjalanan LRT Jabodetabek

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menguji coba perdana penambahan 14 perjalanan LRT Jabodetabek pada hari ini, Senin, 5 Agustus 2024. Uji coba ini akan digelar saat hari kerja dan khususnya pada jam sibuk. Penambahan ini mencatatkan total perjalanan LRT Jabodebek pada hari kerja meningkat dari 336 menjadi 350 perjalanan.

Jarak antar kereta (headway) juga menjadi lebih singkat, yakni 10 menit pada lintas Jatimulya - Dukuh Atas dan Harjamukti - Dukuh Atas. Serta 5 menit pada lintas Cawang - Dukuh Atas. Sebelumnya, headway pada ketiga lintas tersebut saat peak hours mencapai 5,5 - 11 menit.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menyampaikan uji coba penambahan perjalanan ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Pada Juli 2024, KAI mencatat adanya kenaikan signifikan dalam jumlah pengguna sebesar 17 persen dibandingkan bulan Juni. Secara spesifik, pada hari kerja rata-rata jumlah pengguna mencapai 75.694 penumpang, sementara pada akhir pekan mencapai 35.789 penumpang.

“Kami berusaha menyesuaikan layanan LRT Jabodebek dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang, dan kami percaya langkah ini akan lebih meningkatkan kenyamanan dan efisiensi perjalanan pengguna,” ujar Mahendro seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 5 Agustus 2024.

Dengan uji coba ini, KAI berharap dapat memberikan kemudahan lebih bagi para pengguna, khususnya pada jam-jam sibuk yang sering mengalami kepadatan. “KAI terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan perjalanan yang aman dan nyaman,” kata dia.

Pemilik Warung soal Larangan Jual Rokok Ketengan: Aturan Kok Aneh Gitu..

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pemilik warung kelontong di bilangan Cikoko Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, mengeluhkan aturan yang melarang penjual rokok ketengan. Larangan penjualan rokok ketengan tercantum dalam Pasal 434 ayat 1 poin c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan atau PP Kesehatan.

Empat pemilik warung kelontong yang ditemui Tempo hari ini pada umumnya mengaku tidak bisa membatasi keinginan pembeli yang hanya mampu beli rokok secara eceran. "Apakah kita harus melarang, sementara pembeli hanya punya uang pas-pasan?" kata Sugito, pemilik warung kelontong di Cikoko Barat, ketika ditempui pada Senin, 8 Agustus 2024.

Pria berusia 39 tahun ini mengatakan kebanyakan pembeli rokok ketengan adalah pekerja serabutan dan pengemudi ojek online. "Sulit dan tidak masuk akal saja menurut saya."

Kalaupun dilarang, Sugito menilai hal itu tidak akan berdampak pada penjualan rokok di warung miliknya. Sebab porsi penjualan rokok didominasi oleh konsumen yang membeli per bungkus. "Rokok ketengan yang saya jual itu tidak signifikan. Sehari itu palingan cuma tiga sampai 5 bungkus saja (yang terjual)," katanya.

Dalam Pasal 434 PP Kesehatan disebutkan larangan penjualan rokok dalam kemasan ‘kiddie pack’ atau kurang dari 20 pcs kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Aturan turunan dari UU Kesehatan ini juga melarang penjualan rokok eceran yang berada dekat sekolah dan tempat bermain anak.

Sugito menyatakan memang tidak akan menjual rokok ketengan kepada anak-anak. Namun di beberapa kasus, ada anak-anak yang disuruh bapaknya membeli rokok, baik ketengan maupun per bungkus. "Kalau seperti itu, apakah dilarang juga?" kata dia.

Sementara itu, Sartini yang mengelola warung kelontong tak jauh dari SMPN 154, Jakarta Selatan, mengaku tidak tahu ada aturan yang melarang penjualan rokok eceran. Meski begitu, sejak sebelum aturan tersebut terbit, Sartini bercerita dirinya tidak pernah menjual rokok kepada pelajar. "Saya dari dulu tidak menjual kepada bocah-bocah, apalagi di jam sekolah," katanya.

Dari pengamatan Tempo, di sekitar sekolah yang berlokasi di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran itu, sedikitnya ada lima warung yang semuanya menjual menjual rokok dan disusun rapi di etalase bagian depan.

Lebih jauh Sartini mengaku bahwa selama ini menjual rokok kepada siapa saja. Kebanyakan, kata dia, para remaja yang membeli rokok di warung miliknya. "Pemerintah kalau buat aturan kok aneh seperti itu. Ya, siapa yang awasi, gitu lo. Jangan menakut-nakuti kami," ujarnya.

Ia pun menilai aturan tersebut juga diskriminatif dan menyasar warung kelontong skala kecil. "Kita ini berjualan di gang-gang, di kampung padat. Ya gimana lagi kalau dilarang orang beli ketengan," kata Sartini. Empat pemilik warung kelontong lainnya yang ditemui Tempo juga menyebutkan belum ada sosialisasi ihwal aturan larangan menjual rokok ketengan itu.

Adapun frasa larangan menjual rokok eceran yang berada dekat lokasi bermain anak juga membuat Sartini kebingungan. Warung Sartini berada di sisi jalan kecil selebar dua meter. Tak jauh dari situ, terdapat sepetak lahan kosong yang pada sore hari digunakan oleh anak-anak untuk bermain.

"Kalau begitu bunyi aturannya, apakah anak-anak itu saya larang bermain di sini? Atau saya yang harus berhenti menjual rokok?" kata Sartini.

Jokowi Ingatkan Prabowo Dampak Perlambatan Ekonomi Global dalam Menyusun RAPBN 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengingatkan bahwa penyusunan RAPBN 2025 harus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan naiknya harga minyak.

"Yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik yang kemungkinan itu akan berimbas kepada krisis pangan, harga minyak yang naik," kata Presiden dalam sambutan pembuka pada rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

Iameminta penyusunan rancangan APBN tahun 2025 dapat mengakomodasi program yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju itu membahas rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025.

Jokowi menekankan empat poin dalam RAPBN Tahun 2025. Selain mengakomodasi program Presiden terpilih dan waspada terhadap perlambatan ekonomi global, ia jugameminta agar rencana kerja pemerintah dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.

Terakhir, Jokowi menggarisbawahi tentang kebijakan yang memberikan kemudahan investasi, serta produk-produk yang berkaitan dengan ekspor.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden Jokowi tampak duduk diapit oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno di sisi kanan.

Perlambatan Ekonomi Global Berdampak

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II-2024 tumbuh sekitar 5,02 persen secarayear on year(yoy).

"Kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat, namun tetap berkisar 5 persen yoy di kuartal II-2024," kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Pertumbuhan PDB pada kuartal II-2024 diproyeksikan akan melambat dibandingkan pertumbuhan 5,11 persen yoy pada kuartal I-2024.

Pertumbuhan yang masih berada di kisaran 5 persen terutama didorong oleh permintaan domestik, yang relatif tetap kuat meskipun terjadi penurunan permintaan eksternal.

Menurut dia, melemahnya permintaan eksternal sebagian besar disebabkan oleh perlambatan ekonomi global, terutama Cina, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama Indonesia, di mana pertumbuhannya melambat secara signifikan dari 5,3 persen yoy pada kuartal I-2024 menjadi 4,7 persen yoy pada kuartal II-2024, yang berdampak buruk pada kinerja ekspor.

Namun, permintaan domestik juga diperkirakan akan melambat pada kuartal II-2024 karena beberapa faktor, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi swasta.

Josua mengatakan pergeseran bulan Ramadhan dari kuartal kedua ke kuartal pertama tahun ini dapat mengurangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal kedua, yang biasanya mengalami lonjakan selama periode ini.

Karena konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh perekonomian Indonesia, pergeseran tersebut dapat berdampak pada PDB secara keseluruhan.

Selanjutnya, belanja pemerintah diperkirakan akan melambat secara signifikan seiring dengan normalisasi belanja setelah Pemilu 2024 pada 24 Februari.

PMI Manufaktur Menurun

Sementara investasi swasta kemungkinan akan tetap lemah, seperti yang ditunjukkan oleh PMI manufaktur yang menurun.

Berdasarkan data S&P Global, PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi 1,4 poin secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi 49,3 dari 50,7 pada Juni.

Hal tersebut mencerminkan pendekatan "wait and see" yang terus berlanjut di kalangan produsen, didorong oleh ketidakpastian atas agenda kebijakan ekonomi pemerintah baru dan risiko yang terkait dengan perlambatan ekonomi global, dan dampak yang bersumber dari risiko suku bunga kebijakan "higher for longer" oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed yang menyebabkan pelemahan rupiah.

"Kami melihat bahwa hal ini memang menghambat rencana ekspansi bisnis," tutur Josua.

Sebelumnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 berada pada rentang 5,0 persen hingga 5,2 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 keseluruhan kami perkirakan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,2 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat.

Untuk triwulan II, KSSK memprediksi pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,0 persen. Meski melambat dibandingkan triwulan I yang sebesar 5,11 persen, namun sektor konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi faktor pendorong kinerja ekonomi masih tetap terjaga.

Guna menjaga kinerja konsumsi, belanja pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas harga. Kementerian Keuangan juga akan terus mendorong program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat rentan, sehingga daya beli tetap terjaga.

BTN Jajaki Kerja Sama dengan PP Muhammadiyah

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melalui Unit Usaha Syariahnya (UUS) menjajaki peluang kerja sama dengan PP Muhammadiyah untuk dapat mendukung visi dan misi organisasi Islam tersebut.

Pada Jumat2 Agustus lalu, pejabat BTN Syariah menyambangi Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan kunjungan kali ini bertujuan untuk memperkuat sinergi BTN Syariah dengan PP Muhammadiyah.“Penguatan sinergi antara BTN Syariah dengan PP Muhammadiyah mencakup beberapa area kerja sama yang saat ini sedang kami jajaki bersama, tidak hanya di sektor pembiayaan perumahan tapi di sektor bisnis dan ekonomi khususnya yang menunjang dan mendukung visi misi dari PP Muhammadiyah ke depan,” kata Nixon melalui keterangannya di Jakarta, Ahad, 4 Agustus 2024.

Dalam pertemuannya dengan PP Muhammadiyah, BTN Syariah menyampaikan sejumlah program layanan terbarunya seperti produk tabungan maupun pembiayaan serta beragam rencana yang akan dilakukan UUS itu ke depan.

Nixon mengatakan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sangat banyak dan beragam mulai dari sektor kesehatan hingga pendidikan. Hal itu, kata dia, merupakan potensi bagi BTN Syariah untuk dapat memberikan solusi agar AUM semakin berkembang dan maju sehingga dapat menyejahterakan PP Muhammadiyah.

Dalam waktu dekat, imbuh Nixon, pihaknya mematangkan kerja sama dengan PP Muhammadiyah sebagai tindak lanjut atas pembahasan yang dilakukan bersama.“Kami berterima kasih kepada PP Muhammadiyah atas kepercayaannya terhadap BTN Syariah dan kami terbuka dan berharap untuk kerja sama yang lebih luas lagi karena kami mendukung program kerja PP Muhammadiyah ke depan,” kata Nixon.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashirmengatakan bahwa upaya untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah merupakan ikhtiar yang mulia.Hal itu, kata Haedar, mesti didasari langkah-langkah strategis dan praktis untuk membumikan ekonomi dan keuangan syariah agar mampu hadir menjadi alternatif dari kegiatan ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Haedar juga mengatakan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dalam teologi al-Maun harus mampu hadir secara nyata dan makin baik untuk mengangkat harkat, martabat dan kemajuan UMKM serta memecahkan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan problem-problem ekonomi yang sehari-hari dihadapi oleh umat dan masyarakat luas.

Melalui silaturahmi antara PP Muhammadiyah dan BTN Syariah, Haedar berharap hal ini berdampak pada peningkatan taraf hidup rakyat banyak.“Hakikat dan keberadaan perbankan mesti dilakukan rekonstruksi sebenarnya, sehingga dalam menyalurkannya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Muhammadiyah mendorong perbankan untuk memberlakukan sistem good government dan meritokrasi dalam pelaksanaan birokrasi tersebut,” jelas Haedar.

Ia menegaskan bahwa selama ini Muhammadiyah memiliki etos membangun yang manfaatnya tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk semua.”Bahkan ketika pemerintah belum mampu untuk membangun institusi pendidikan, misalnya, Muhammadiyah sudah hadir terlebih dahulu untuk membangun,” kata Haedar.