TEMPO.CO, Jakarta - Mulai Kamis, 1 Agustus 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) resmi mencabut sertifikat halal produk Roti Okko. Alasan utamanya adalah produk roti okko telah melanggar sejumlah regulasi pemenuhan syarat Jaminan Produk Halal atau JPH.

PT ARF selaku produsen roti okko telah dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikasi halal dengan nomor ID00210006483580623 per 1 Agustus 2024 lalu. Hal tersebut telah diumumkan secara resmi oleh Kepala BPJPH Aqil Irham. "Terhitung sejak 1 Agustus 2024," ujarnya di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Aqil juga mengatakan PT ARF akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 149. "Dari hasil temuan pengawasan ke fasilitas produksi PT ARF, terdapat temuan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 65, pasal 84, dan pasal 87," kata Aqil.

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT ARF adalah memasukan bahan berbahaya untuk campuran roti dalam produk roti okko. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menemukan bahwa roti okko mengandung senyawa Natrium Dehidroasetat yang tidak terdeteksi pada saat PT ARF mendaftarkan produk tersebut di Sihalal. Perlu diketahui bahwa Natrium Dehidroasetat merupakan pengawet yang biasanya digunakan untuk produk kosmetik. Bahan ini juga berbahaya apabila dikonsumsi oleh tubuh.

Aqil mengatakan pada saat pengajuan sertifikasi halal roti okko pada 27 Juni 2023, PT ARF menggunakan bahan pengawet kalsium propionate untuk produk roti okko. Namun, BPJPH menemukan ketidaksesuaian terhadap penerapan Sistem Jaminan Produk Halal yang berkaitan dengan kriteria komitmen dan tanggung jawab, penggunaan bahan, proses produk halal, produk, dan juga pemantauan dan evaluasi saat melakukan pengawasan di pabrik PT ARF.

Kemunculan kabar ini berawal dari uji coba laboratorium terhadap roti Aoka dan roti Okko oleh Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo atau Parimbo. Uji coba tersebut menunjukan bahwa sampel roti Aoka disebut mengandung sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) sebanyak 235 miligram per kilogram. Sedangkan roti Okko yang mengandung zat serupa sebanyak 345 miligram per kilogram.

Kedua perusahaan tersebut membantah temuan Parimbo saat itu. PT Indonesia Balkery Family selaku produsen roti Aoka menegaskan bahwa roti aoka sudah memiliki izin edar dari BPOM. “Kami ingin menegaskan bahwa roti buatan kami tidak menggunakan sodium dehydroacetate. Sebanyak 16 produk kami sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ucap Head of Legal Indonesia Bakery Family Kemas Ahmad Yani dalam wawancara bersama Majalah Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

PT ARF atau PT Abadi Rasa Food yang diwakili oleh pengelola pabrik, Jimmy juga mengungkapkan bahwa produk roti Okko tidak mengandung zat berbahaya dan terkait dengan rotinya yang tahan lama dikarenakan ruang produksi memiliki standar internasional dan steril.

Kedua bantahan tersebut tidak membuat BPOM mengabaikan keamanan produk keduanya. Pada akhirnya Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Emma Setyawati kembali melakukan pengecekan terhadap kedua produk dan menemukan bahwa roti okko mengandung natrium dehidroasetat.

“Tidak terdeteksi (kandungan sodium dehydroacetate). Sudah kami uji beberapa kali, konfirmasi, lakukan lagi. Hasilnya tidak terdeteksi. Kami lakukan pengujian berbasis risiko. Kalau saya sampaikan berbasis risiko, berarti sudah beberapa kali,” kata Emma kepada Majalah Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

ADINDA ALYA IZDIHAR I YUDONO YANUAR | ANTARA

Pilihahn Editor: Roti Okko Tak Hanya Ditarik dari Peredaran, Sertifikat Halal Juga Dicabut

TEMPO.CO, Jakarta - Mulai Kamis, 1 Agustus 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) resmi mencabut sertifikat halal produk Roti Okko. Alasan utamanya adalah produk roti okko telah melanggar sejumlah regulasi pemenuhan syarat Jaminan Produk Halal atau JPH.

PT ARF selaku produsen roti okko telah dijatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikasi halal dengan nomor ID00210006483580623 per 1 Agustus 2024 lalu. Hal tersebut telah diumumkan secara resmi oleh Kepala BPJPH Aqil Irham. "Terhitung sejak 1 Agustus 2024," ujarnya di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Aqil juga mengatakan PT ARF akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 149. "Dari hasil temuan pengawasan ke fasilitas produksi PT ARF, terdapat temuan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pasal 65, pasal 84, dan pasal 87," kata Aqil.

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT ARF adalah memasukan bahan berbahaya untuk campuran roti dalam produk roti okko. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menemukan bahwa roti okko mengandung senyawa Natrium Dehidroasetat yang tidak terdeteksi pada saat PT ARF mendaftarkan produk tersebut di Sihalal. Perlu diketahui bahwa Natrium Dehidroasetat merupakan pengawet yang biasanya digunakan untuk produk kosmetik. Bahan ini juga berbahaya apabila dikonsumsi oleh tubuh.

Aqil mengatakan pada saat pengajuan sertifikasi halal roti okko pada 27 Juni 2023, PT ARF menggunakan bahan pengawet kalsium propionate untuk produk roti okko. Namun, BPJPH menemukan ketidaksesuaian terhadap penerapan Sistem Jaminan Produk Halal yang berkaitan dengan kriteria komitmen dan tanggung jawab, penggunaan bahan, proses produk halal, produk, dan juga pemantauan dan evaluasi saat melakukan pengawasan di pabrik PT ARF.

Kemunculan kabar ini berawal dari uji coba laboratorium terhadap roti Aoka dan roti Okko oleh Paguyuban Roti dan Mie Ayam Borneo atau Parimbo. Uji coba tersebut menunjukan bahwa sampel roti Aoka disebut mengandung sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) sebanyak 235 miligram per kilogram. Sedangkan roti Okko yang mengandung zat serupa sebanyak 345 miligram per kilogram.

Kedua perusahaan tersebut membantah temuan Parimbo saat itu. PT Indonesia Balkery Family selaku produsen roti Aoka menegaskan bahwa roti aoka sudah memiliki izin edar dari BPOM. “Kami ingin menegaskan bahwa roti buatan kami tidak menggunakan sodium dehydroacetate. Sebanyak 16 produk kami sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ucap Head of Legal Indonesia Bakery Family Kemas Ahmad Yani dalam wawancara bersama Majalah Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

PT ARF atau PT Abadi Rasa Food yang diwakili oleh pengelola pabrik, Jimmy juga mengungkapkan bahwa produk roti Okko tidak mengandung zat berbahaya dan terkait dengan rotinya yang tahan lama dikarenakan ruang produksi memiliki standar internasional dan steril.

Kedua bantahan tersebut tidak membuat BPOM mengabaikan keamanan produk keduanya. Pada akhirnya Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM, Emma Setyawati kembali melakukan pengecekan terhadap kedua produk dan menemukan bahwa roti okko mengandung natrium dehidroasetat.

“Tidak terdeteksi (kandungan sodium dehydroacetate). Sudah kami uji beberapa kali, konfirmasi, lakukan lagi. Hasilnya tidak terdeteksi. Kami lakukan pengujian berbasis risiko. Kalau saya sampaikan berbasis risiko, berarti sudah beberapa kali,” kata Emma kepada Majalah Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

ADINDA ALYA IZDIHAR I YUDONO YANUAR | ANTARA

Pilihahn Editor: Roti Okko Tak Hanya Ditarik dari Peredaran, Sertifikat Halal Juga Dicabut

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina mengangkat Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Abdul Musawir Yahya sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). Penunjukan itu diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

“Dalam RUPSLB tersebut, Gigih Adi Atmo diangkat menjadi Komisaris, menggantikan Harris. RUPSLB juga memutuskan menambah satu Komisaris Independen baru, dengan mengangkat Abdul Musawir Yahya,” tulis keterangan unggahan akun Instagram @pge.pertamina.

Deretan fakta tentang Abdul Musawir Yahya

1. Gaji Abdul setelah jadi komisaris

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 2023, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kewenangan pemegang saham utama PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme RUPS.

Pada 5 Juni 2023, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menunjuk Sujit S. Parhar sebagai Komisaris Independen. Honorarium yang diterimanya sebesar Rp 72.900.000 per bulan dan tunjangan yang diberikan sebesar Rp 14.580.000 per bulan. Namun, dia diketahui tidak menerima tantiem kinerja 2022.

Sementara itu, mantan Komisaris PGE yang digantikan Gigih Adi Atmo, yaitu Harris memperoleh tantiem kinerja 2022 sebesar Rp 752.414.000 per tahun. Kemudian Sarman Simanjorang yang bertindak sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen menerima tantiem kinerja 2022 mencapai Rp 2.150.740.000.

2. Kader PSI

Abdul Musawir Yahya atau yang akrab disapa Abdul adalah seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia bergabung dengan partai pimpinan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, itu pada 13 Juni 2023.

Melansir dari situs resmi PSI, Abdul memaknai politik sebagai industri pemikiran, yang diarahkan untuk membuat masyarakat adil dan sejahtera. Menurutnya, hal yang paling cepat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adalah politik.

“Masuk PSI karena partai ini memberikan apresiasi ke anak muda. Hal lain, saya terbiasa dilatih untuk berpikir, berpikir itu anti feodalisme. Saya lebih senang hadir di organisasi yang egaliter. Mas Kaesang menjadikan anak muda sebagai mitra berpikir, tidak menumbuhkan rasa sungkan. Rasa sungkan yang akan menghambat pola berpikir kita,” kata Abdul.

3. Pendidikan

Abdul merupakan lulusan sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di kampus yang sama, dia juga melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang magister untuk Program Studi Ilmu Agama Islam.

4. Menjabat ketua DPP IMM

Abdul pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) periode 2021-2023. Dia terpilih dalam Muktamar IMM ke-19 di Kendari pada 21-23 Oktober 2021, setelah meraih 331 suara dari 452 peserta pemilih.

5. Sempat terjun di dunia bisnis

Dilansir dari laman resmi UMM selain aktif berorganisasi, ia juga sempat terjun di dunia kewirausahaan. Ia sempat menjadi direktur Maharaya Indonesia. Abdul merintis beragam bisnis seperti menjadi owner di Super Kamera Malang, Lumeo Audiovisual Malang, Panjava English Garden, Garden Coffee, Martabak Satu Juli, serta Penerbit Akar.

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina mengangkat Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Abdul Musawir Yahya sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). Penunjukan itu diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

“Dalam RUPSLB tersebut, Gigih Adi Atmo diangkat menjadi Komisaris, menggantikan Harris. RUPSLB juga memutuskan menambah satu Komisaris Independen baru, dengan mengangkat Abdul Musawir Yahya,” tulis keterangan unggahan akun Instagram @pge.pertamina.

Deretan fakta tentang Abdul Musawir Yahya

1. Gaji Abdul setelah jadi komisaris

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 2023, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kewenangan pemegang saham utama PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme RUPS.

Pada 5 Juni 2023, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menunjuk Sujit S. Parhar sebagai Komisaris Independen. Honorarium yang diterimanya sebesar Rp 72.900.000 per bulan dan tunjangan yang diberikan sebesar Rp 14.580.000 per bulan. Namun, dia diketahui tidak menerima tantiem kinerja 2022.

Sementara itu, mantan Komisaris PGE yang digantikan Gigih Adi Atmo, yaitu Harris memperoleh tantiem kinerja 2022 sebesar Rp 752.414.000 per tahun. Kemudian Sarman Simanjorang yang bertindak sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen menerima tantiem kinerja 2022 mencapai Rp 2.150.740.000.

2. Kader PSI

Abdul Musawir Yahya atau yang akrab disapa Abdul adalah seorang politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia bergabung dengan partai pimpinan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, itu pada 13 Juni 2023.

Melansir dari situs resmi PSI, Abdul memaknai politik sebagai industri pemikiran, yang diarahkan untuk membuat masyarakat adil dan sejahtera. Menurutnya, hal yang paling cepat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adalah politik.

“Masuk PSI karena partai ini memberikan apresiasi ke anak muda. Hal lain, saya terbiasa dilatih untuk berpikir, berpikir itu anti feodalisme. Saya lebih senang hadir di organisasi yang egaliter. Mas Kaesang menjadikan anak muda sebagai mitra berpikir, tidak menumbuhkan rasa sungkan. Rasa sungkan yang akan menghambat pola berpikir kita,” kata Abdul.

3. Pendidikan

Abdul merupakan lulusan sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di kampus yang sama, dia juga melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang magister untuk Program Studi Ilmu Agama Islam.

4. Menjabat ketua DPP IMM

Abdul pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) periode 2021-2023. Dia terpilih dalam Muktamar IMM ke-19 di Kendari pada 21-23 Oktober 2021, setelah meraih 331 suara dari 452 peserta pemilih.

5. Sempat terjun di dunia bisnis

Dilansir dari laman resmi UMM selain aktif berorganisasi, ia juga sempat terjun di dunia kewirausahaan. Ia sempat menjadi direktur Maharaya Indonesia. Abdul merintis beragam bisnis seperti menjadi owner di Super Kamera Malang, Lumeo Audiovisual Malang, Panjava English Garden, Garden Coffee, Martabak Satu Juli, serta Penerbit Akar.

TEMPO.CO, Tangerang - Maskapai penerbangan Citilink mengoperasikan penerbangan umrah menuju Jeddah dan Madinah dari berbagai kota di Indonesia.

Selama periode 27 Juli 2024 lalu hingga April 2025 mendatang, Citilink akan melayani 450 penerbangan melalui kerja sama charter dengan berbagai travel umroh.

"Merupakan suatu kehormatan bagi Citilink untuk dapat mengantarkan jamaah umroh dari berbagai kota di ndonesia menuju Tanah Suci," ujar Direktur Utama Citlink Dewa Rai dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Dewa mengatakan, sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan melihat pergerakan wisata halal (halal travel) yang berkembang ke tren positif, Citilink melihat hal ini
sebagai kesempatan yang baik dalam melayani kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia untuk menjalankan ibadah umrah.

Citilink mengoperasikan penerbangan umroh menuju Jeddah dan Madinah dari berbagai kota di Indonesia, seperti Padang, Medan, Palembang, Surabaya dan Makassar dengan menggunakan armada Airbus A330. "Selama periode ini, Citilink mengoperasikan sedikitnya 450 penerbangan melalui kerja sama charter dengan berbagai travel umroh," kata Dewa.

Dewa menambahkan, dengan dioperasikannya penerbangan charter umroh menuju Jeddah ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi Citilink untuk dapat melayani penerbangan umroh secara reguler ke depan.

“Kami berharap, tren perjalanan wisata umroh masyarakat Indonesia dapat semakin berkembang, sehingga Citilink dapat melayani penerbangan umroh dari kota-kota lainnya di Indonesia,” kata Dewa.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 2,03 triliun pada semester I 2024. Laba bersih semester ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 2,8 triliun. Selama enam bulan pertama 2024, anggota dari holding badan usaha milik negara (BUMN) pertambangan MIND ID ini memperoleh pendapatan sebesar Rp 19,64 triliun dan EBITDA Rp 3,63 triliun.

Pendapatan pada kuartal II 2024 tercatat sebesar Rp 10,23 triliun atau naik 9 persen dibanding kuartal I 2024. Laba bersih pada kuartal II 2024 mencapai Rp 1,24 triliun atau tumbuh 57 persen dibanding kuartal I 2024. Sementara itu, total aset perusahaan per 30 Juni 2024 sebesar Rp 38,39 triliun.

"Pencapaian laba bersih didukung oleh peningkatan kinerja operasional perseroan sepanjang semester I 2024. Total penjualan batu bara pada Januari-Juni tahun ini mencapai 20,05 juta ton, meningkat 15 persen secara tahunan," kata Sekretaris Perusahaan Niko Chandra dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu, 3 Agustus 2024.

Ekspor batu bara PTBA pada semester I ini sebesar 8,48 juta ton atau naik 20 persen secara tahunan. Sementara, penjualan ekspor pada semester I 2023 sebesar 7,10 juta ton. Kemudian, realisasi Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 11,57 juta ton atau tumbuh 12 persen dibanding semester I 2023 yang hanya 10,33 juta ton. Per semester I 2024, produksi batu bara PTBA mencapai 18,76 juta ton dan realisasi angkutan dengan kereta api 17,33 juta ton.

Niko mengatakan, tantangan bagi perseroan pada tahun ini di antaranya koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar. Rata-rata indeks harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 19 persen secara tahunan dari US$ 93,49 per ton pada semester I 2023 menjadi US$ 75,89 per ton pada semester I 2024.

Sementara itu, rata-rata indeks harga batu bara Newcastle terkoreksi 36 persen secara tahunan menjadi US$ 130,66 per ton, dari US$ 204,27 per ton pada semester I 2023. "PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja baik," kata Niko.

Dia menyebut, perseroan juga konsisten mengedepankan cost leadership di setiap lini perusahaan. Dengan demikian, penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal.

"Selain itu, perseroan berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak baik bagi kinerja keuangan PTBA," tutur Niko.

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan melanjutkan pembagian rice cooker gratis kepada 137 ribu rumah tangga, dengan anggaran Rp 182 miliar.

Jisman P Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, mengungkapkan bahwa telah mendapatkan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Pendataan penerima dijadwalkan selesai pada Oktober 2024. Program ini meneruskan inisiatif 2023 yang menargetkan 500.000 rumah tangga, namun tahun lalu hanya 362.000 rumah tangga yang terealisasi.

Program hibah alat memasak listrik (AML) atau rice cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meleset dari rencana. Sebab, dari target 500 ratus ribu unit rice cooker, hanya terdistribusi sebanyak 342.621 unit atau 68,5 persen.

"Realisasi total anggaran Rp 176,06 miliar dari total pagu awal Rp 322,5 miliar," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 25 Maret 2024.

"Sisanya sebesar Rp 146,44 miliar menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA," katanya.

Lebih lanjut, Jisman menjelaskan, 342.621 unit rice cooker tersalurkan di 36 provinsi. Rinciannya, ada 435 kabupaten/kota, 2.460 kecamatan, dan 12.961 desa/kelurahan. Pulau Jawa, kata dia, menjadi wilayah dengan penerima terbanyak seiring dengan sistem kelistrikan yang surplus.

"Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan program ini belum bisa memenuhi harapan. Ini program pertama Kementerian ESDM sehingga perlu persiapan lebih panjang," kata dia.

Program rice cooker gratis Kementerian ESDM merupakan program hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Program ini menyasar masyarakat pelanggan listrik PLN dan PLN Batam yang tidak memiliki alat memasak listrik. Meski demikian, hanya rumah tangga pengguna listrik golongan 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA.

Ia menuturkan program rice cooker gratis dilakukan untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Selain itu, untuk mengurangi impor LPG, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, serta mendukung penggunaan teknologi memasak yang lebih bersih.

Kementerian ESDM resmi menerbitkan aturan terkait pemberian bantuan alat masak listrik atau rice cooker gratis kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Alat masak listrik (AML) yang dimaksud dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 adalah AML yang berfungsi untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan. AML ini umumnya juga dikenal sebagai rice cooker.

Sedangkan jenis dan spesifikasi rice cooker gratis diatur dalam Pasal 10 ayat (3) yang wajib memenuhi beberapa ketentuan. Mulai dari memiliki kapasitas pengenal 1,8 liter sampai 2,2 liter, dilengkapi stiker bertuliskan “Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Diperjualbelikan”, yang tidak mudah luntur dan tidak mudah lepas.

Selain itu, rice cooker gratis yang dibagikan pada program ini juga diutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri. AML juga harus berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia) dan memiliki label hemat energi.

Rice cooker gratis pada program ini juga diutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri. Selain itu, harus berlabel SNI dan memiliki label hemat energi.

Program rice cooker gratis Kementerian ESDM dianggarkan sekitar Rp 340 miliar dan ditujukan kepada rumah tangga yang merupakan pelanggan PT PLN (Persero) atau PLN Batam dengan listrik golongan 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA dan tidak memiliki alat memasak listrik. Nantinya, calon penerima itu akan diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Adapun lima merek rice cooker yang dibagikan dalam program ini. Kelima merk tersebut, yakni Miyako, Cosmos, Sanken, Sekai, dan Maspion.

MYESHA FATINA RACHMAN I RIRI RAHAYU I ANDIKA DWI

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), akan melanjutkan pembagian rice cooker gratis kepada 137 ribu rumah tangga, dengan anggaran Rp 182 miliar.

Jisman P Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, mengungkapkan bahwa telah mendapatkan persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Pendataan penerima dijadwalkan selesai pada Oktober 2024. Program ini meneruskan inisiatif 2023 yang menargetkan 500.000 rumah tangga, namun tahun lalu hanya 362.000 rumah tangga yang terealisasi.

Program hibah alat memasak listrik (AML) atau rice cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meleset dari rencana. Sebab, dari target 500 ratus ribu unit rice cooker, hanya terdistribusi sebanyak 342.621 unit atau 68,5 persen.

"Realisasi total anggaran Rp 176,06 miliar dari total pagu awal Rp 322,5 miliar," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin, 25 Maret 2024.

"Sisanya sebesar Rp 146,44 miliar menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA," katanya.

Lebih lanjut, Jisman menjelaskan, 342.621 unit rice cooker tersalurkan di 36 provinsi. Rinciannya, ada 435 kabupaten/kota, 2.460 kecamatan, dan 12.961 desa/kelurahan. Pulau Jawa, kata dia, menjadi wilayah dengan penerima terbanyak seiring dengan sistem kelistrikan yang surplus.

"Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan program ini belum bisa memenuhi harapan. Ini program pertama Kementerian ESDM sehingga perlu persiapan lebih panjang," kata dia.

Program rice cooker gratis Kementerian ESDM merupakan program hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Program ini menyasar masyarakat pelanggan listrik PLN dan PLN Batam yang tidak memiliki alat memasak listrik. Meski demikian, hanya rumah tangga pengguna listrik golongan 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA.

Ia menuturkan program rice cooker gratis dilakukan untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan. Selain itu, untuk mengurangi impor LPG, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, serta mendukung penggunaan teknologi memasak yang lebih bersih.

Kementerian ESDM resmi menerbitkan aturan terkait pemberian bantuan alat masak listrik atau rice cooker gratis kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Alat masak listrik (AML) yang dimaksud dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2023 adalah AML yang berfungsi untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan. AML ini umumnya juga dikenal sebagai rice cooker.

Sedangkan jenis dan spesifikasi rice cooker gratis diatur dalam Pasal 10 ayat (3) yang wajib memenuhi beberapa ketentuan. Mulai dari memiliki kapasitas pengenal 1,8 liter sampai 2,2 liter, dilengkapi stiker bertuliskan “Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Diperjualbelikan”, yang tidak mudah luntur dan tidak mudah lepas.

Selain itu, rice cooker gratis yang dibagikan pada program ini juga diutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri. AML juga harus berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia) dan memiliki label hemat energi.

Rice cooker gratis pada program ini juga diutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri. Selain itu, harus berlabel SNI dan memiliki label hemat energi.

Program rice cooker gratis Kementerian ESDM dianggarkan sekitar Rp 340 miliar dan ditujukan kepada rumah tangga yang merupakan pelanggan PT PLN (Persero) atau PLN Batam dengan listrik golongan 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA dan tidak memiliki alat memasak listrik. Nantinya, calon penerima itu akan diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Adapun lima merek rice cooker yang dibagikan dalam program ini. Kelima merk tersebut, yakni Miyako, Cosmos, Sanken, Sekai, dan Maspion.

MYESHA FATINA RACHMAN I RIRI RAHAYU I ANDIKA DWI

TEMPO.CO, Jakarta - Derasnya inovasi dalam menciptakan sistem pembayaran yang semakin kompleks dan seamless membutuhkan mitigasi risiko yang lebih kuat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) perihal Digital Payment Infinity: The Future of Seamless Transaction yang diterima Tempo, Kamis, 1 Agustus 2021, BI menyoroti berbagai tantangan yang muncul seiring dengan digitalisasi sistem pembayaran.

Tantangan ini mencakup kejahatan siber dan fraud, rendahnya literasi digital, perlindungan data pribadi dan etika digital, serta perlindungan konsumen.

1. Kejahatan Siber dan Fraud

Kejahatan siber dan penipuan atau fraud telah menjadi ancaman utama dalam era digitalisasi. Data dari IMF yang dikutip BI menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kejahatan siber di Indonesia. Pada 2020, tercatat 276 kasus kejahatan siber, yang kemudian meningkat menjadi 284 kasus pada 2024. Peningkatan ini sejalan dengan penggunaan internet di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Kejahatan siber ini pun menimbulkan merugikan konsumen dan merusak kepercayaan pada sistem keuangan digital.

Kerugian akibat kejahatan siber dan fraud ini tercatat mencapai US$ 5,41 miliar. Dengan kurs rata-rata Rp 15 ribu per dolar AS, kerugian tersebut setara dengan sekitar Rp 81,15 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya dampak finansial dari kejahatan siber yang harus dihadapi oleh Indonesia.

2. Rendahnya Literasi Digital

Rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan besar dalam menghadapi era digitalisasi sistem pembayaran. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2022, indeks literasi digital Indonesia hanya berada pada angka 3,54 dari skala 5. Aspek keterampilan (skill) mendapat skor 3,52, etika (ethics) 3,68, keamanan (safety) 3,12, dan budaya (culture) 3,84. Rendahnya literasi digital ini menunjukkan banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami risiko dan manfaat dari teknologi digital sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber.

Selanjutnya: 3. Perlindungan Data Pribadi dan Etika Digital....

<!--more-->

3. Perlindungan Data Pribadi dan Etika Digital

Perlindungan data pribadi dan etika digital menjadi prioritas dalam mitigasi risiko siber. BI mencatat Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan kasus kebocoran data tertinggi di dunia.

Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan kasus kebocoran data tertinggi. Negara-negara besar seperti Rusia dan India menyusul masalah serupa. China dan Iran menunjukkan tren yang sama, di mana kebocoran data pribadi menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu arus digitalisasi di berbagai sektor. Prancis, Inggris, dan Filipina juga tidak luput dari ancaman ini.

4. Penguatan Perlindungan Konsumen

Bank Indonesia menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup:

Massive, Technology-Based, Responsive, Consumer-Centric: Penguatan perlindungan konsumen dengan pendekatan yang masif, berbasis teknologi, responsif, dan berpusat pada konsumen. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan efisien bagi konsumen layanan digital.

Edukasi Perlindungan Konsumen: Bank Indonesia juga terus melanjutkan program edukasi dan literasi keuangan digital pada masyarakat. Data BI menunjukkan sekitar 70 persen atau sekitar 192 juta penduduk Indonesia yang berusia produktif membutuhkan edukasi perlindungan konsumen. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat menggunakan layanan digital secara bijak dan aman.

Penguatan Sinergi dan Kolaborasi: Bank Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, otoritas, asosiasi, serta industri, untuk memperkuat sinergi dalam perlindungan konsumen. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.

TEMPO.CO, Jakarta - Derasnya inovasi dalam menciptakan sistem pembayaran yang semakin kompleks dan seamless membutuhkan mitigasi risiko yang lebih kuat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) perihal Digital Payment Infinity: The Future of Seamless Transaction yang diterima Tempo, Kamis, 1 Agustus 2021, BI menyoroti berbagai tantangan yang muncul seiring dengan digitalisasi sistem pembayaran.

Tantangan ini mencakup kejahatan siber dan fraud, rendahnya literasi digital, perlindungan data pribadi dan etika digital, serta perlindungan konsumen.

1. Kejahatan Siber dan Fraud

Kejahatan siber dan penipuan atau fraud telah menjadi ancaman utama dalam era digitalisasi. Data dari IMF yang dikutip BI menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kejahatan siber di Indonesia. Pada 2020, tercatat 276 kasus kejahatan siber, yang kemudian meningkat menjadi 284 kasus pada 2024. Peningkatan ini sejalan dengan penggunaan internet di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Kejahatan siber ini pun menimbulkan merugikan konsumen dan merusak kepercayaan pada sistem keuangan digital.

Kerugian akibat kejahatan siber dan fraud ini tercatat mencapai US$ 5,41 miliar. Dengan kurs rata-rata Rp 15 ribu per dolar AS, kerugian tersebut setara dengan sekitar Rp 81,15 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya dampak finansial dari kejahatan siber yang harus dihadapi oleh Indonesia.

2. Rendahnya Literasi Digital

Rendahnya literasi digital juga menjadi tantangan besar dalam menghadapi era digitalisasi sistem pembayaran. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2022, indeks literasi digital Indonesia hanya berada pada angka 3,54 dari skala 5. Aspek keterampilan (skill) mendapat skor 3,52, etika (ethics) 3,68, keamanan (safety) 3,12, dan budaya (culture) 3,84. Rendahnya literasi digital ini menunjukkan banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami risiko dan manfaat dari teknologi digital sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber.

Selanjutnya: 3. Perlindungan Data Pribadi dan Etika Digital....

<!--more-->

3. Perlindungan Data Pribadi dan Etika Digital

Perlindungan data pribadi dan etika digital menjadi prioritas dalam mitigasi risiko siber. BI mencatat Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan kasus kebocoran data tertinggi di dunia.

Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan kasus kebocoran data tertinggi. Negara-negara besar seperti Rusia dan India menyusul masalah serupa. China dan Iran menunjukkan tren yang sama, di mana kebocoran data pribadi menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu arus digitalisasi di berbagai sektor. Prancis, Inggris, dan Filipina juga tidak luput dari ancaman ini.

4. Penguatan Perlindungan Konsumen

Bank Indonesia menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup:

Massive, Technology-Based, Responsive, Consumer-Centric: Penguatan perlindungan konsumen dengan pendekatan yang masif, berbasis teknologi, responsif, dan berpusat pada konsumen. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif dan efisien bagi konsumen layanan digital.

Edukasi Perlindungan Konsumen: Bank Indonesia juga terus melanjutkan program edukasi dan literasi keuangan digital pada masyarakat. Data BI menunjukkan sekitar 70 persen atau sekitar 192 juta penduduk Indonesia yang berusia produktif membutuhkan edukasi perlindungan konsumen. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar dapat menggunakan layanan digital secara bijak dan aman.

Penguatan Sinergi dan Kolaborasi: Bank Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga, otoritas, asosiasi, serta industri, untuk memperkuat sinergi dalam perlindungan konsumen. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Abdul Musawir Yahya ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). Penunjukan itu diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

“Dalam RUPSLB tersebut, Gigih Adi Atmo diangkat menjadi Komisaris, menggantikan Harris. RUPSLB juga memutuskan menambah satu Komisaris Independen baru, dengan mengangkat Abdul Musawir Yahya,” tulis keterangan unggahan akun Instagram @pge.pertamina, Kamis, 1 Agustus 2024. Lantas, berapa gaji yang bakal diterima Abdul?

Gaji Komisaris Pertamina Geothermal Energy

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 2023, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kewenangan pemegang saham utama PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme RUPS. Perseroan juga memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris PGE terdiri dari honorarium, tunjangan, dan fasilitas. Besaran honorarium Komisaris Utama adalah 45 persen dari gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Komisaris sebesar 90 persen dari honorarium Komisaris Utama.

Adapun tunjangan-tunjangan terdiri dari tunjangan transportasi sebesar 20 persen dari honorarium, tunjangan hari raya (THR) keagamaan sebesar satu kali honorarium, dan asuransi purna jabatan yang preminya ditanggung perusahaan dengan jumlah paling banyak 25 persen dari honorarium dalam satu tahun.

Kemudian, komponen fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris meliputi asuransi kesehatan, bantuan hukum, dan tantiem. Tantiem bagi Komisaris Utama sebesar 45 persen dari tantiem Direktur Utama, sedangkan tantiem untuk Komisaris sebesar 90 persen dari tantiem Komisaris Utama.

Selain itu, penetapan tantiem bersifat variabel ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kinerja perusahaan, termasuk pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dan indikator kinerja utama (KPI); tingkat kesehatan; kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan; serta faktor-faktor lain yang relevan.

Pada 5 Juni 2023, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menunjuk Sujit S. Parhar sebagai Komisaris Independen. Honorarium yang diterimanya sebesar Rp 72.900.000 per bulan dan tunjangan yang diberikan sebesar Rp 14.580.000 per bulan. Namun, dia diketahui tidak menerima tantiem kinerja 2022.

Sementara itu, mantan Komisaris PGE yang digantikan Gigih Adi Atmo, yaitu Harris memperoleh tantiem kinerja 2022 sebesar Rp 752.414.000 per tahun. Sementara Sarman Simanjorang yang bertindak sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen menerima tantiem kinerja 2022 mencapai Rp 2.150.740.000.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Abdul Musawir Yahya ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE). Penunjukan itu diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

“Dalam RUPSLB tersebut, Gigih Adi Atmo diangkat menjadi Komisaris, menggantikan Harris. RUPSLB juga memutuskan menambah satu Komisaris Independen baru, dengan mengangkat Abdul Musawir Yahya,” tulis keterangan unggahan akun Instagram @pge.pertamina, Kamis, 1 Agustus 2024. Lantas, berapa gaji yang bakal diterima Abdul?

Gaji Komisaris Pertamina Geothermal Energy

Berdasarkan Laporan Tahunan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk 2023, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kewenangan pemegang saham utama PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme RUPS. Perseroan juga memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris PGE terdiri dari honorarium, tunjangan, dan fasilitas. Besaran honorarium Komisaris Utama adalah 45 persen dari gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Komisaris sebesar 90 persen dari honorarium Komisaris Utama.

Adapun tunjangan-tunjangan terdiri dari tunjangan transportasi sebesar 20 persen dari honorarium, tunjangan hari raya (THR) keagamaan sebesar satu kali honorarium, dan asuransi purna jabatan yang preminya ditanggung perusahaan dengan jumlah paling banyak 25 persen dari honorarium dalam satu tahun.

Kemudian, komponen fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris meliputi asuransi kesehatan, bantuan hukum, dan tantiem. Tantiem bagi Komisaris Utama sebesar 45 persen dari tantiem Direktur Utama, sedangkan tantiem untuk Komisaris sebesar 90 persen dari tantiem Komisaris Utama.

Selain itu, penetapan tantiem bersifat variabel ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu kinerja perusahaan, termasuk pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dan indikator kinerja utama (KPI); tingkat kesehatan; kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan; serta faktor-faktor lain yang relevan.

Pada 5 Juni 2023, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menunjuk Sujit S. Parhar sebagai Komisaris Independen. Honorarium yang diterimanya sebesar Rp 72.900.000 per bulan dan tunjangan yang diberikan sebesar Rp 14.580.000 per bulan. Namun, dia diketahui tidak menerima tantiem kinerja 2022.

Sementara itu, mantan Komisaris PGE yang digantikan Gigih Adi Atmo, yaitu Harris memperoleh tantiem kinerja 2022 sebesar Rp 752.414.000 per tahun. Sementara Sarman Simanjorang yang bertindak sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen menerima tantiem kinerja 2022 mencapai Rp 2.150.740.000.

MELYNDA DWI PUSPITA