TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir mesin pencari DuckDuckGo sejak Selasa lalu, 30 Juli 2024. Pemblokiran tersebut terjadi karena DuckDuckGo dianggap mengandung konten tentang judionlinedan pornografi.

DuckDuckGo

DuckDuckGo adalah perusahaan independen yang menawarkan produk untuk privasi internet. Perusahaan yang secara resmi bernama Duck Duck Go Inc. ini terkenal dengan produk pertamanya, yaitu mesin pencari DuckDuckGo. Pemberian nama DuckDuckGo didasarkan pada permainan anak-anak tradisional, yaituduck,duck, dangoose(bebek, bebek, dan angsa).

DuckDuckGo didirikan oleh Gabriel Weinberg yang berkantor pusat di Paoli, Pennsylvania, Amerika Serikat. pada 2008. Perusahaan ini mendapatkan modal ventura sebesar $3 juta (Rp 48 miliar) pada 2011 dan pendanaan tambahan lainnya. Setelah itu, perusahaan ini menghasilkan pendapatan melalui iklan yang muncul di hasil pencarian.

Mesin pencari DuckDuckGo dirancang untuk melindungi privasi pengguna. DuckDuckGo menjanjikan untuk menjaga pencarian tetap pribadi, anonim, dan menawarkan pemblokiran pelacak bawaan. Akibatnya, situs yang dikunjungi akan kesulitan mengumpulkan informasi tentang pribadi pengguna.

Pencarian yang dilakukan melalui DuckDuckGo secara otomatis menghubungkan pengguna ke versi situs web yang dienkripsi. Akibatnya, cara ini mempersulit pengguna lain untuk melihat apa yang dicari secara daring.

DuckDuckGo juga menghemat langkah ekstra untuk menavigasi secara manual ke koneksi terenkripsi. Selain itu, DuckDuckGo juga secara aktif memblokir pelacak eksternal agar tidak mengikuti pengguna secara daring.

DuckDuckGo tidak melacak pengguna, menyimpan alamat Protokol Internet (IP) pengguna, atau mencatat informasi pengenal lainnya. Perusahaan ini juga tidak menyimpan catatan riwayat pencarian penggunanya atau situs yang telah dikunjungi. Dengan penerapan mesin pencarian ini, DuckDuckGo tidak memiliki data penelusuran untuk diserahkan ke organisasi pihak ketiga, seperti lembaga penegak hukum atau pemerintah.

DuckDuckGo hanya menyimpan informasi pengguna yang diberikan secara sukarela, seperti alamat email untuk buletin privasi. Sebab, kebijakan perusahaan adalah menyimpan data hanya selama diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan sesuai kesepakatan. Dengan demikian, DuckDuckGo menjadi mesin pencarian yang menjamin privasi pengguna dengan baik.

TECHTARGET | CNET

TEMPO.CO, Solo - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan ramp check di dua terminal yaitu Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, dan Terminal Purabaya, Jawa Timur, Kamis, 1 Agustus 2024.

Kegiatan itu menyasar bus-bus pariwisata yang akan digunakan sebagai armada transportasi bagi tamu-tamu undangan atau kenegaraan yang mengikuti upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), 17 Agustus 2024.

Pengawas Satuan Pelayanan (Wassatpel) Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Bandiyono mengemukakan ada 36 bus yang diperiksa di Terminal Tirtonadi Solo. Adapun di Terminal Purabaya sebanyak 20 bus.

"Kegiatan ramp check ini dilakukan untuk memastikan armada transportasi yang akan digunakan laik jalan dan laik beroperasi, untuk bus pariwisata," ujar Bandiyono kepada wartawan di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, hari ini.

Ia menjelaskan bus-bus pariwisata itu akan dikirim melalui Surabaya pada 7 Agustus dan diperkirakan sampai di IKN tanggal 10 Agustus. "Bus-bus pariwisata itu akan melayani kegiatan para tamu undangan dan kenegaraan di IKN tersebut," kata dia.

Lebih lanjut Bandiyono menuturkan dalam ramp check mencakup tiga unsur yaitu pemeriksaan administrasi, utama, dan penunjang. Dari hasil pemeriksaan itu, ia menyebutkan ada beberapa bus yang mendapatkan catatan. Pemeriksaan itu dilaksanakan sesuai dan mengacu pada standar operasional prosedure (SOP).

"Dari pemeriksaan ini sudah ada beberapa catatan mayor dan minor, contohnya ada bus yang diperiksa kaca pecah sehingga wajib mengganti kaca atau armadanya," ungkap dia.

Ia menambahkan semua kelengkapan pada bus yang akan digunakan sebagai armada transportasi ke IKN tersebut harus standar. "Untuk basuri wajib tidak ada di bus. Variasi lampu tidak disarankan. Yang penting lakukan standar. Dan kami pastikan sebelum berangkat ke Surabaya, wajib konfirmasi ke kami," ucap dia.

Ia mengatakan ramp check itu untuk memastikan kendaraan laik jalan dan laik beroperasi. Adapun pemeriksaan untuk pengemudi bus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

TEMPO.CO, Solo - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan ramp check di dua terminal yaitu Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, dan Terminal Purabaya, Jawa Timur, Kamis, 1 Agustus 2024.

Kegiatan itu menyasar bus-bus pariwisata yang akan digunakan sebagai armada transportasi bagi tamu-tamu undangan atau kenegaraan yang mengikuti upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), 17 Agustus 2024.

Pengawas Satuan Pelayanan (Wassatpel) Terminal Tipe A Tirtonadi Solo, Bandiyono mengemukakan ada 36 bus yang diperiksa di Terminal Tirtonadi Solo. Adapun di Terminal Purabaya sebanyak 20 bus.

"Kegiatan ramp check ini dilakukan untuk memastikan armada transportasi yang akan digunakan laik jalan dan laik beroperasi, untuk bus pariwisata," ujar Bandiyono kepada wartawan di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, hari ini.

Ia menjelaskan bus-bus pariwisata itu akan dikirim melalui Surabaya pada 7 Agustus dan diperkirakan sampai di IKN tanggal 10 Agustus. "Bus-bus pariwisata itu akan melayani kegiatan para tamu undangan dan kenegaraan di IKN tersebut," kata dia.

Lebih lanjut Bandiyono menuturkan dalam ramp check mencakup tiga unsur yaitu pemeriksaan administrasi, utama, dan penunjang. Dari hasil pemeriksaan itu, ia menyebutkan ada beberapa bus yang mendapatkan catatan. Pemeriksaan itu dilaksanakan sesuai dan mengacu pada standar operasional prosedure (SOP).

"Dari pemeriksaan ini sudah ada beberapa catatan mayor dan minor, contohnya ada bus yang diperiksa kaca pecah sehingga wajib mengganti kaca atau armadanya," ungkap dia.

Ia menambahkan semua kelengkapan pada bus yang akan digunakan sebagai armada transportasi ke IKN tersebut harus standar. "Untuk basuri wajib tidak ada di bus. Variasi lampu tidak disarankan. Yang penting lakukan standar. Dan kami pastikan sebelum berangkat ke Surabaya, wajib konfirmasi ke kami," ucap dia.

Ia mengatakan ramp check itu untuk memastikan kendaraan laik jalan dan laik beroperasi. Adapun pemeriksaan untuk pengemudi bus dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis Presiden Terpilih Prabowo sudah mendapat jatah anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2025 yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Namun belum diputuskan apakah anggaran per porsi makan untuk anak-anak sekolah itu Rp15 ribu seperti rencana semula atau dikurangi agar jumlah sasaran lebih banyak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebelumnya mengusulkan agar anggaran Makan Bergizi Gratis Rp7.500 per porsi, karena dinilai cukup, bahkan sangat besar di wilayah tertentu.

Dengan harga per porsi Rp15 ribu dan asumsi makan bergizi dalam setahun diberikan sebanyak 264 hari sesuai jumlah hari sekolah dalam setahun dikurangi libur, maka jumlah siswa yang terjangkau program hanya 17,9 juta anak.

Sedangkan dengan harga per porsi Rp9 ribu, maka program bisa dinikmati 29,8 juta murid, dan bisa menjangkau hampir 36 juta siswa jika per porsinya dihargai Rp7.500.

Gibran Uji Coba di Surabaya

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka melakukan uji coba makan bergizi gratis di SDN Klampis Ngasem 3 Surabaya. Anggaran uji coba ini Rp15 ribu per porsi, Kamis, 1 Agustus 2024.

Gibran juga menegaskan bahwa anggaran uji coba makan bergizi gratis ini akan bervariasi tergantung daerah masing-masing. “Tiap kota pasti bervariasi, kemarin ada yang Rp14.900, ini Rp 15 ribu,” ujarnya

Makan bergizi gratis itu berisi nasi, ayam saus manis, sayuran, buah melon, serta susu kemasan. Makanan itu dibagikan langsung oleh Gibran di tiga ruang kelas siswa. “Jadi komposisinya (menu) ideal memang seperti itu,” kata Gibran.

Gibran juga menyatakan bahwa pemilihan menu itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak. Pemilihah menu juga untuk mencegah gizi buruk atau stunting.

Gibran tiba di sekolah tersebut pada pukul 08.45 WIB. Dia didampingi oleh Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, Arumi Bachsin, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

"Hari ini kami melibatkan banyak UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan sekali lagi kemarin kami mengevaluasi yang sudah berjalan di Sentul, di Surakarta, dan di Surabaya ini salah satu yang terbaik, karena SOP-nya sudah berjalan," kata Gibran.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan setelah uji coba makan siang gratis di Sentul dan Surakarta pihaknya mendapatkan banyak sekali masukan dari pengamat, orang tua hingga warganet terkait masalah sampah dari kemasan makanan.

"Hari ini di Surabaya kebetulan pak wali kota sudah menemukan solusinya. Jadi ke depan apa yang sudah dijalankan di Surabaya mungkin akan diterapkan di kota lain juga," kata Gibran.

Dia mengemukakan setelah uji coba makan siang gratis di Sentul, Surakarta dan Surabaya, pada minggu depan pihaknya akan melakukan hal serupa di Kota Tangerang, Banten. Selanjutnya uji coba pemberian makanan gratis akan dilakukan di luar Pulau Jawa.

"Kami akan evaluasi terus sampai bulan Oktober. Nanti silakan dinas kesehatan, sekolah, orang tua, murid dari UMKM kami mohon masukannya, yang jelas kami pingin menyediakan baik, gizi yang baik untuk anak-anak kita.Food securityakan kami jaga bener agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Sebelumnya, Gibran telah melakukan uji coba makan bergizi gratis di Jakarta dan Kota Solo. Ia juga mengunjungi sekolah dan membagikan menu siang kepada siswa.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Mauritius atau Supreme Court of Mauritius mengabulkan tuntutan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mantan pimpinan LPS yaitu Kartiko Wirjoatmojo dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara.

Gugatan hukum ini bermula pada 2017 para Penggugat yang meliputi First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI) dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL).

“Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa seperti dikutip dalam keterangan resmi pada Rabu, 31 Juli 2024.

Adapun substansi gugatan ini terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century (sekarang Bank Jtrust Indonesia). Para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para Penggugat haruslah menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara.

Secara keseluruhan, Para Penggugat mengajukan tuntutan sebesar USD 408 juta atau kurang lebih setara dengan Rp6,648 triliun. Para Penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik Para Tergugat (LPS) senilai USD 400 juta.

Purbaya mengatakan sejak awal LPS juga telah mengajukan upaya dan langkah hukum pembelaan, antara lain mengajukan surat keberatan yang memuat soal penetapan pengadilan yang telah mengizinkan untuk memanggil para pihak yang berada di luar Mauritius.

“Karena pengadilan di Mauritius sejatinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara, serta pemanggilan para pihak di Indonesia tidak dilakukan secara patut dan sah karena tidak mengindahkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia,” tambah Purbaya.

Selain itu, LPS juga telah mengajukan bantahan lain berupa kesaksian tersumpah (affidavit) melalui Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dan Wakil Pemerintah RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muhzar.

Mereka berdua menyatakan bahwa berdasarkan doktrin State Immunity, LPS patut dikeluarkan dari perkara karena kedudukan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya khususnya terkait dengan penanganan resolusi bank yang telah dilakukan adalah tindakan yang berlandaskan mandat undang-undang dan dilakukan secara profesional.

“Dan, dengan telah dikeluarkannya LPS dan mantan pimpinannya dari Main Case di Supreme Court of Mauritius, maka LPS dan mantan pimpinannya telah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan Para Penggugat yang dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada,” kata Ary Zulfikar.

Ary Zulfikar mengatakan dalam penanganan perkara ini LPS juga didukung penuh oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional, Kementerian Hukum dan HAM.

Tim LPS dan Kemenkumham juga berkunjung dan koordinasi secara langsung kepada Pemerintah Mauritius untuk menjelaskan sekaligus meminta dukungan mengenai kepentingan hukum dalam perkara ini.

Ary Zulfikar mengatakan LPS mengharapkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat khususnya terhadap penanganan perkara terkait lainnya yakni perkara Contempt of Court yang diajukan oleh Para Penggugat yang sama di Supreme Court of Mauritius (General Division) yang saat ini masih aktif. Namun, kata dia, status gugatan ini masih tertahan atau pending karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.

“Selanjutnya dan yang tidak kalah penting, terkait dengan upaya penyitaan dan pengembalian asset-aset milik mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus PT Bank Century (saat ini Bank JTrust Indonesia) yang telah terbukti bersalah, LPS akan terus mendukung Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengejar dan mengupayakan pengejaran dan pengembalian aset dimaksud baik yang berada di Hong Kong, Jersey, ataupun negara lain yang prosesnya dilaksanakan melalui upaya Mutual Legal Assistance,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat deflasi secara bulanan pada Juli 2024 sebesar 0,18 persen, dengan Indeks Harga Konsumen atau IHK sebesar 106,09. Sedangkan secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 2,13 persen.

“Pada Juli 2024, terjadi deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024,” tutur Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Pada Juli 2024, Amalia melanjutkan, terjadi deflasi yang lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya. “Deflasi bulan Juli 2024 ini lebih dalam dibandingkan Juni 2024 dan merupakan deflasi ketiga pada 2024,” kata dia.

Amalia menyebutkan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar meliputi makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,28 persen. Komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah bawang merah, cabai merah, tomat, dan daging ayam ras.

Sementara itu, perkembangan harga berbagai komoditas pada Juli 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten/kota, pada Juli 2024 terjadi inflasi secara tahunan (year-on year) sebesar 2,13 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,88 pada Juli 2023 menjadi sebesar 106,09 pada Juli 2024.

Adapun terkait sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, Amalia mengatakan, tercatat 32 provinsi mengalami deflasi dan 6 provinsi mengalami inflasi.

“Sebanyak 32 dari 38 provinsi Indonesia mengalami deflasi, sedangkan 6 lainnya mengalami inflasi,” jelas Amalia. Deflasi terdalam sebesar 1,07 persen terjadi di Sumatera Barat. Sementara itu, inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat Daya sebesar 0,25 persen.

Menurut laporan BPS, inflasi provinsi year-on-year tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,09 persen dengan IHK sebesar 110,80, dan inflasi terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,84 persen dengan IHK 103,54. Sedangkan, inflasi kabupaten/kota secara tahunan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,68 persen dengan IHK sebesar 108,77, dan yang terendah di Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 101,63.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat deflasi secara bulanan pada Juli 2024 sebesar 0,18 persen, dengan Indeks Harga Konsumen atau IHK sebesar 106,09. Sedangkan secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 2,13 persen.

“Pada Juli 2024, terjadi deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024,” tutur Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Pada Juli 2024, Amalia melanjutkan, terjadi deflasi yang lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya. “Deflasi bulan Juli 2024 ini lebih dalam dibandingkan Juni 2024 dan merupakan deflasi ketiga pada 2024,” kata dia.

Amalia menyebutkan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar meliputi makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,28 persen. Komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah bawang merah, cabai merah, tomat, dan daging ayam ras.

Sementara itu, perkembangan harga berbagai komoditas pada Juli 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 150 kabupaten/kota, pada Juli 2024 terjadi inflasi secara tahunan (year-on year) sebesar 2,13 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,88 pada Juli 2023 menjadi sebesar 106,09 pada Juli 2024.

Adapun terkait sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, Amalia mengatakan, tercatat 32 provinsi mengalami deflasi dan 6 provinsi mengalami inflasi.

“Sebanyak 32 dari 38 provinsi Indonesia mengalami deflasi, sedangkan 6 lainnya mengalami inflasi,” jelas Amalia. Deflasi terdalam sebesar 1,07 persen terjadi di Sumatera Barat. Sementara itu, inflasi tertinggi terjadi di Papua Barat Daya sebesar 0,25 persen.

Menurut laporan BPS, inflasi provinsi year-on-year tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,09 persen dengan IHK sebesar 110,80, dan inflasi terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,84 persen dengan IHK 103,54. Sedangkan, inflasi kabupaten/kota secara tahunan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,68 persen dengan IHK sebesar 108,77, dan yang terendah di Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 101,63.

TEMPO.CO, Jakarta - PT KAI juga membenarkan adanya penangkapan satu orang penumpang Kereta Api (KA) Gajayana oleh Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah, pada Rabu, 31 Juli 2024. Penangkapan berlangsung pada sekitar pukul 19.30 WIB.

Hal itu disampaikan Public Relations PT KAI, Anne Purba saat dimintai konfirmasi terkait penangkapan terduga teroris di Stasiun Solo Balapan itu.

"KAI saat ini terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjamin keselamatan penumpang KAI," ujar Anne kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 1 Agustus 2024.

Anne memastikan KAI selalu mendukung dan bekerja sama dengan Polri dalam pemberantasan tindakan terorisme. KAI terus berupaya meningkatkan sistem keamanan di antaranya melalui penyediaan fasilitas CCTV baik di stasiun maupun di kereta.

"Selain itu, petugas keamanan KAI juga akan selalu proaktif menjaga keamanan," kata dia.

Ia menambahkan KAI tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan hukum. Manajemen KAI akan terus bertindak kooperatif dengan pihak yang berwenang apabila terdapat dugaan tindak kriminal di lingkungan kereta api.

KAI juga mengingatkan agar penumpang tidak membawa barang bawaan yang dilarang seperti binatang, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya, senjata api/tajam, benda yang mudah terbakar/meledak, benda yang berbau busuk/amis atau benda yang karena sifatnya dapat mengganggu/merusak kesehatan dan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

Termasuk juga barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan barang lainnya yang menurut pertimbangan petugas boarding tidak pantas diangkut sebagai bagasi karena keadaan dan besarnya tidak pantas diangkut sebagai bagasi.

"KAI akan terus berkomitmen meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api dengan pengamanan yang berlapis seperti patroli oleh petugas keamanan yang dilakukan rutin dan pemasangan kamera CCTV di berbagai titik," tutur dia.

Ia mengatakan apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan di wilayah kerja KAI, masyarakat dan penumpang dapat menginformasikan kepada petugas KAI ataupun Call Center 121.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengangguran adalah salah satu masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024 telah mencatat ada enam kelompok lulusan yang menjadi pengangguran tertinggi di Indonesia. Di antara mereka, lulusan SMA mencatatkan jumlah pengangguran tertinggi.

Pengukuran jumlah pengangguran tersebut dinilai berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yang artinya tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkat sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

Selain itu, BPS juga mengukur pengangguran melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT sendiri merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lulusan dalam memasuki pasar kerja.

Adapunpengangguranterbuka yang dimaksud mencakup beberapa kategori, termasuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada peluang, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum dapat bekerja.

Lulusan yang Paling Banyak Menganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Lantas, lulusan mana yang paling banyak jadi pengangguran menurut BPS? Berikut informasinya.

1. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Berdasarkan data BPS, lulusan SMA menunjukkan tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya.

Per Februari 2024, jumlah pengangguran lulusan SMA mencapai 2.107.781 orang. Sedangkan untuk TPT periode 2021-2023 mencapai 9,09 persen.

2. Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Meskipun lulusan SMK memiliki peluang yang lebih luas untuk memasuki pasar kerja, mereka juga tidak luput dari masalah pengangguran.

Data BPS mencatatkan jumlah, pengangguran lulusan SMK per Februari 2024 mencapai 1.621.672 orang. Di sisi lain, TPT lulusan SMK periode 2023 menunjukan penurunan menjadi 9,31 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 11,13 persen.

3. Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Jumlah pengangguran lulusan SMP menempati urutan terbanyak nomor tiga menurut data BPS. Per Februari 2024, lulusan SMP yang menjadi pengangguran ada sebanyak 1.154.255.

Angka ini mungkin lebih sedikit dibanding lulusan SMA dan SMK karena pemerintah memang mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Di mana generasi bangsa sekurang-kurangnya harus tamatan sekolah menengah atas.

4. Lulusan Universitas

Tingkat pengangguran di kalangan lulusan universitas seperti sarjana juga menunjukkan angka yang signifikan tinggi.

Jumlah lulusan universitas yang menjadi pengangguran per Februari 2024 mencapai 871.860 orang.

Persaingan yang ketat di pasar kerja kemungkinan membuat beberapa lulusan terpaksa bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, yang akhirnya menciptakan ketidakpuasan dan keinginan untuk mencari pekerjaan lain.

5. Lulusan Sekolah Dasar (SD)

Lulusan yang hanya memilikipendidikandasar memiliki jumlah pengangguran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenjang yang lebih tinggi.

Jumlah pengangguran lulusan SD saat ini mencapai 857.486 orang. Namun ini bukan berarti mereka lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Banyak dari mereka yang akhirnya bekerja di sektor informal atau pekerjaan dengan upah rendah, yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

6. Lulusan Diploma/Akademi/Diploma

Lulusan diploma atau akademi ternyata menjadi lulusan yang jumlah penganggurannya paling sedikit.

Per Februari 2024, jumlah pengangguran lulusan Diploma/Akademi hanya sekitar 173.846 orang. TPT periode 2023 lulusan diploma juga mengalami penurunan mencapai 4.79 persen dari yang sebelumnya 5.87 persen.

RIZKI DEWI AYU

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mengalami peningkatan sebesar 9,99 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sedangkan secara bulanan pada Juni 2024, jumlah kunjungan wisman naik sebesar 2,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

“Secara total jumlah kunjungan wisman adalah sebanyak 1.168.988 kunjungan atau naik sebesar 2,05% secara bulanan dan naik sebesar 9,99% secara tahunan,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia A Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Pada Juni 2024, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu utama adalah sebanyak 997.258 kunjungan. Sedangkan yang melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 171.730 kunjungan.

Amalia mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada semester pertama tahun 2024 ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2020. Menurut BPS, tingkat kunjungan wisman terus meningkat dari waktu ke waktu dan kini semakin mendekati level kunjungan sebelum pandemi di tahun 2019.

Hingga Juni 2024, menurut data BPS, kunjungan wisman pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan. “Secara kumulatif, sepanjang Semester I 2024, total kunjungan wisman mencapai 6.413.201 kunjungan atau meningkat sebesar 21,02% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023,” tutur dia.

Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Juni 2024 didominasi oleh wisatawan yang berasal dari Malaysia sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 13,44 persen, dan Australia sebesar 12,33 persen.

INFO BISNIS - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan II 2024 pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam publikasi tersebut terlihat bahwa ekspansi bisnis UMKM mulai membaik, tercermin dari Indeks Bisnis UMKM pada Triwulan II 2024 tercatat di level 109,9, atau meningkat dari 102,9 pada kuartal sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan bahwa ekspansi bisnis UMKM yang mulai membaik ditopang oleh empat faktor utama. “Pertama, adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa-jasa serta didukung oleh adanya THR yang meningkatkan daya beli pekerja. Kedua, kondisi El-Nino mereda, adanya panen raya tanaman pangan dan harga beberapa komoditas perkebunan membaik yang berdampak pada peningkatan kinerja sektor pertanian serta memberikanspillover effectsterhadap sektor lain. Selanjutnya peningkatan sektor konstruksi seiring dengan mulai bergulirnya proyek-proyek pemerintah dan didukung oleh cuaca yang semakin kondusif. Dan terakhir libur HBKN dan sekolah memberikan dampak yang positif bagi sektor pariwisata dan sektor terkait,” urai Supari.

Supari juga menambahkan kondisi likuiditas dan rentabilitas UMKM pada Triwulan II 2024 juga membaik, sejalan dengan membaiknya ekspansi bisnis UMKM karena faktor musiman. Namun demikian, meskipun ekspansi bisnis UMKM mulai membaik, sebagian pelaku UMKM tetap mengeluhkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan harga barang input dan persaingan yang semakin ketat serta menilai ekspansi tersebut sebagian didorong oleh faktor musiman HKBN & panen raya.

“Oleh karena itu, seiring dengan berlalunya HBKN dan panen raya, ekspansi bisnis UMKM diperkirakan akan kembali mengalami normalisasi sebagaimana ditunjukkan oleh indeks ekspektasi bisnis UMKM yang menurun menjadi 126,4 pada Q2-2024 dari 129,9 pada kuartal sebelumnya. Namun, indeks ekspektasi tetap di atas 100 mengindikasikan bisnis UMKM masih prospektif,” ujar Supari.

Sejalan dengan kegiatan usaha yang mulai membaik, sentimen pebisnis UMKM juga turut membaik terutama didorong oleh membaiknya penilaian pelaku UMKM terhadap kondisi terkini (Indeks Situasi Sekarang). Peningkatan sentimen tersebut terjadi di hampir semua sektor usaha dan untuk 3 bulan mendatang pelaku UMKM tetap optimis kondisi ekonomi secara umum, sektor usaha dan usahanya akan membaik.

“Kepercayaan pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugas-tugas utamanya tetap tinggi (IKP berada pada level 130,5, jauh diatas 100). Penilaian tertinggi diberikan untuk komponen yang menyatakan kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram,” jelas Supari.

BRI hingga akhir Triwulan II 2024 masih menjadi penyalur kredit teritinggi kepada segmen UMKM di Indonesia. Pada paparanPress ConferenceKinerja Keuangan BRI Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024 lalu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2024, Perseroan berhasil menyalurkan kredit kepada segmen UMKM senilai Rp1.095,64 triliun atau setara 81,69 persen dari total penyaluran kredit BRI.

“Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya pada segmen UMKM melalui penyaluran kredit yang berkualitas,” ujar Sunarso.

Apabila dirinci, penyaluran kredit BRI kepada segmen UMKM senilai Rp1.095,64 triliun terdiri dari segmen mikro sebesar Rp623 triliun, segmen kecil Rp232,3 triliun, segmen konsumer Rp198,8 triliun dan segmen menengah senilai Rp41,5 triliun.

Informasi tentang Survei

Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI memiliki sampel lebih dari 7.000 responden UMKM yang tersebar di semua sektor ekonomi dan di 33 provinsi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metodestratified systematic random sampling, sehingga dapat merepresentasikan sektor usaha, provinsi dan skala usaha. Survei ini dilakukan oleh BRI Research Institute pada tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 9 Juli 2024. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga data yang terkumpul valid danreliable.

Informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden. Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah. Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi early warning system (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

Dalam survei ini responden menjawab sejumlah pertanyaan, di mana untuk setiap pertanyaan responden dapat memberikan jawaban positif (Lebih Tinggi atau Lebih Baik), jawaban negatif (Lebih Rendah atau Lebih Buruk), dan jawaban netral (Sama Saja atau Tetap). Indeks difusi dihitung dari selisih persentase jawaban positif dengan persentase jawaban negatif ditambah 100. Dalam hal ini jawaban netral diabaikan. Nilai tengah indeks difusi adalah 100, dan rentang indeks difusi akan berada pada kisaran nol sampai dengan 200. Jika semua responden memberikan jawaban negatif, maka indeks difusi akan bernilai nol. Dan sebaliknya jika semua responden memberikan jawaban positif, maka indeks difusi akan bernilai 200. Indeks difusi di atas 100 menunjukkan bahwa jawaban positif melebihi jawaban negatif. Sebaliknya indeks difusi di bawah 100 mengindikasikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan jawaban positif.(*)

INFO BISNIS - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan II 2024 pada Kamis, 1 Agustus 2024. Dalam publikasi tersebut terlihat bahwa ekspansi bisnis UMKM mulai membaik, tercermin dari Indeks Bisnis UMKM pada Triwulan II 2024 tercatat di level 109,9, atau meningkat dari 102,9 pada kuartal sebelumnya.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan bahwa ekspansi bisnis UMKM yang mulai membaik ditopang oleh empat faktor utama. “Pertama, adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa-jasa serta didukung oleh adanya THR yang meningkatkan daya beli pekerja. Kedua, kondisi El-Nino mereda, adanya panen raya tanaman pangan dan harga beberapa komoditas perkebunan membaik yang berdampak pada peningkatan kinerja sektor pertanian serta memberikanspillover effectsterhadap sektor lain. Selanjutnya peningkatan sektor konstruksi seiring dengan mulai bergulirnya proyek-proyek pemerintah dan didukung oleh cuaca yang semakin kondusif. Dan terakhir libur HBKN dan sekolah memberikan dampak yang positif bagi sektor pariwisata dan sektor terkait,” urai Supari.

Supari juga menambahkan kondisi likuiditas dan rentabilitas UMKM pada Triwulan II 2024 juga membaik, sejalan dengan membaiknya ekspansi bisnis UMKM karena faktor musiman. Namun demikian, meskipun ekspansi bisnis UMKM mulai membaik, sebagian pelaku UMKM tetap mengeluhkan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan harga barang input dan persaingan yang semakin ketat serta menilai ekspansi tersebut sebagian didorong oleh faktor musiman HKBN & panen raya.

“Oleh karena itu, seiring dengan berlalunya HBKN dan panen raya, ekspansi bisnis UMKM diperkirakan akan kembali mengalami normalisasi sebagaimana ditunjukkan oleh indeks ekspektasi bisnis UMKM yang menurun menjadi 126,4 pada Q2-2024 dari 129,9 pada kuartal sebelumnya. Namun, indeks ekspektasi tetap di atas 100 mengindikasikan bisnis UMKM masih prospektif,” ujar Supari.

Sejalan dengan kegiatan usaha yang mulai membaik, sentimen pebisnis UMKM juga turut membaik terutama didorong oleh membaiknya penilaian pelaku UMKM terhadap kondisi terkini (Indeks Situasi Sekarang). Peningkatan sentimen tersebut terjadi di hampir semua sektor usaha dan untuk 3 bulan mendatang pelaku UMKM tetap optimis kondisi ekonomi secara umum, sektor usaha dan usahanya akan membaik.

“Kepercayaan pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugas-tugas utamanya tetap tinggi (IKP berada pada level 130,5, jauh diatas 100). Penilaian tertinggi diberikan untuk komponen yang menyatakan kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram,” jelas Supari.

BRI hingga akhir Triwulan II 2024 masih menjadi penyalur kredit teritinggi kepada segmen UMKM di Indonesia. Pada paparanPress ConferenceKinerja Keuangan BRI Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024 lalu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2024, Perseroan berhasil menyalurkan kredit kepada segmen UMKM senilai Rp1.095,64 triliun atau setara 81,69 persen dari total penyaluran kredit BRI.

“Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya pada segmen UMKM melalui penyaluran kredit yang berkualitas,” ujar Sunarso.

Apabila dirinci, penyaluran kredit BRI kepada segmen UMKM senilai Rp1.095,64 triliun terdiri dari segmen mikro sebesar Rp623 triliun, segmen kecil Rp232,3 triliun, segmen konsumer Rp198,8 triliun dan segmen menengah senilai Rp41,5 triliun.

Informasi tentang Survei

Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI memiliki sampel lebih dari 7.000 responden UMKM yang tersebar di semua sektor ekonomi dan di 33 provinsi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metodestratified systematic random sampling, sehingga dapat merepresentasikan sektor usaha, provinsi dan skala usaha. Survei ini dilakukan oleh BRI Research Institute pada tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 9 Juli 2024. Wawancara dilakukan melalui telepon dengan pengawasan mutu yang ketat sehingga data yang terkumpul valid danreliable.

Informasi yang dikumpulkan dalam survei ini adalah persepsi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan dan prospek perekonomian secara umum, sektor usaha responden serta perkembangan dan proyeksi kinerja usaha responden. Informasi ini digunakan untuk menyusun Indeks Bisnis UMKM (IB), Indeks Sentimen Bisnis (ISB) serta Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) usaha UMKM kepada pemerintah. Indeks-indeks ini melengkapi indeks serupa yang disusun oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik di mana surveinya dilakukan terhadap pelaku usaha kategori menengah dan besar. Di samping itu juga dikumpulkan informasi mengenai kondisi usaha responden untuk keperluan monitoring dan sekaligus menjadi early warning system (EWS) terhadap keberlangsungan usaha debitur UMKM.

Dalam survei ini responden menjawab sejumlah pertanyaan, di mana untuk setiap pertanyaan responden dapat memberikan jawaban positif (Lebih Tinggi atau Lebih Baik), jawaban negatif (Lebih Rendah atau Lebih Buruk), dan jawaban netral (Sama Saja atau Tetap). Indeks difusi dihitung dari selisih persentase jawaban positif dengan persentase jawaban negatif ditambah 100. Dalam hal ini jawaban netral diabaikan. Nilai tengah indeks difusi adalah 100, dan rentang indeks difusi akan berada pada kisaran nol sampai dengan 200. Jika semua responden memberikan jawaban negatif, maka indeks difusi akan bernilai nol. Dan sebaliknya jika semua responden memberikan jawaban positif, maka indeks difusi akan bernilai 200. Indeks difusi di atas 100 menunjukkan bahwa jawaban positif melebihi jawaban negatif. Sebaliknya indeks difusi di bawah 100 mengindikasikan jawaban negatif lebih banyak dibandingkan dengan jawaban positif.(*)