TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Solidaritas Perempuan mencatat sepanjang 2019 sampai dengan 2024, lebih dari 1.800 orang buruh migran Indonesia terindikasi kuat sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Temuan kasus Solidaritas Perempuan bahkan menyebut ada peningkatan tren migrasi nonprosedural di sektor pekerja informal sebesar 87 persen.

Dalam risetnya, SBMI mengungkapkan adanya kesenjangan antara Protokol Palermo dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam hal pembuktian eksploitasi. Perbedaan ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional untuk meningkatkan efektivitas penanganan TPPO di Indonesia.

“Negara harus lebih serius dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Ketua Umum SBMI Hariyanto Suwarno dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis, 1 Agustus 2024.

Hariyanto mengatakan pemerintah harus meningkatkan pengawasan, penindakan, dan pemulihan untuk meminimalisasi kasus TPPO. Dia mengimbau jangan hanya menindak eksekutor di lapangan, tetapi juga harus mengungkap siapa pemegang kendali di balik kejahatan ini. Sebab, TPPO merupakan kejahatan yang terorganisasi dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk penanganannya.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 88,4 persen korban perdagangan orang adalah perempuan, dengan 91 persen di antaranya dewasa, 95 persen mengalami eksploitasi kerja paksa dan 5 persen mengalami eksploitasi seksual. Pada 2023, ada 344 kasus perdagangan orang, dengan 76 persen korban laki-laki dan 24 persen perempuan.

Pada 2024, Indonesia memang naik ke tier 2 dalam laporan TPPO Kementerian Luar Negeri AS, setelah sebelumnya berada di tier 2 watchlist. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam perlindungan, pencegahan, dan penuntutan kasus TPPO.

Meskipun begitu, masih ada 14 rekomendasi prioritas, seperti revisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 untuk menghapus persyaratan demonstrasi kekerasan, penipuan, atau pemaksaan dalam perdagangan seks anak. Indonesia juga masih harus meningkatkan upaya penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan perdagangan manusia.

Selanjutnya baca: 7 Tuntutan ke Pemerintah<!--more-->

Untuk mengatasi masalah perdagangan orang di Indonesia, SBMI dan Solidaritas Perempuan menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Pemerintah harus mengimplementasikan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, beserta turunannya secara maksimal;

2. Pemerintah harus bisa memastikan gugus tugas TPPO dapat mencegah TPPO dan penanganan TPPO yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, serta berdampak nyata bagi buruh migran indonesia;

3. Pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola penanganan buruh migran yang menjadi Korban TPPO, hingga ke tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

4. Pemerintah harus memastikan setiap buruh migran Indonesia mendapat perlindungan dari segala bentuk TPPO di negara penempatan;

5. Pemerintah memastikan dan menjamin pemenuhan hak restitusi dan reintegrasi bagi korban TPPO;

6. Pemerintah harus segera mengeluarkan SK pencabutan peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 yang mendiskriminasi perempuan yang menjadi buruh migran di sektor informal;

7. Pemerintah segera melakukan koherensi kebijakan dan koordinasi lintas kementerian untuk memastikankebijakanperlindungan yang saling mendukung bagi buruh migran Infoensia dan menutus penyebab struktural bagi migrasi paksa yang berujung pada TPPO.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memamerkan kemajuan ekosistem dam keuangan digital Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, keuangan digital Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang pesat.

"Ini tercermin dari peningkatan World Digital Competitiveness. Di tahun 2019, kita masih di nomor 56, dan menjadi peringkat ke-45 di tahun 2023. Jadi, naik 11 tingkat," kata Airlangga dalam sambutannya di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Airlangga menambahkan bahwa secara jumlah perusahaan perintis atau startup, Indonesia berada di peringkat ke-6 secara global. Menurut perusahaan statistik asal Peru yakni Startup Ranking, Indonesia memiliki 2.562 startup per 11 Januari 2024.

"Bahkan, lebih tinggi daripada Jerman. Jadi kita di ASEAN nomor 1. Singapura di peringkat ke-11," tutur Airlangga.

Dia menambahkan, Indonesia juga memiliki 15 unicorn dan dua dekacorn yang sudah menjajal skala global. Pertama, ada Goto yang telah beroperasi di Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Cina. Kedua, pengiriman logistik JNT Express yang sudah ada di 13 negara.

Di sisi lain, kata dia, Indonesia merupakan negara dengan tujuan investasi digital terbesar kedua di dunia. Jumlahnya mendekati Rp22 miliar, menyusul Singapura di posisi pertama. "Singapura menjadi hub karena dia membagi, tetapi Indonesia betul-betul masuk digital di tahun 2023," tuturnya.

Terakhir, e-commerce Indonesia menyumbang 40 persen pangsa di ASEAN. Pada tahun 2023, kita Rp77 miliar. "Tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi, ini jumlahnya 53 persen," ujar Airlangga.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memamerkan kemajuan ekosistem dam keuangan digital Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, keuangan digital Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang pesat.

"Ini tercermin dari peningkatan World Digital Competitiveness. Di tahun 2019, kita masih di nomor 56, dan menjadi peringkat ke-45 di tahun 2023. Jadi, naik 11 tingkat," kata Airlangga dalam sambutannya di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Airlangga menambahkan bahwa secara jumlah perusahaan perintis atau startup, Indonesia berada di peringkat ke-6 secara global. Menurut perusahaan statistik asal Peru yakni Startup Ranking, Indonesia memiliki 2.562 startup per 11 Januari 2024.

"Bahkan, lebih tinggi daripada Jerman. Jadi kita di ASEAN nomor 1. Singapura di peringkat ke-11," tutur Airlangga.

Dia menambahkan, Indonesia juga memiliki 15 unicorn dan dua dekacorn yang sudah menjajal skala global. Pertama, ada Goto yang telah beroperasi di Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Cina. Kedua, pengiriman logistik JNT Express yang sudah ada di 13 negara.

Di sisi lain, kata dia, Indonesia merupakan negara dengan tujuan investasi digital terbesar kedua di dunia. Jumlahnya mendekati Rp22 miliar, menyusul Singapura di posisi pertama. "Singapura menjadi hub karena dia membagi, tetapi Indonesia betul-betul masuk digital di tahun 2023," tuturnya.

Terakhir, e-commerce Indonesia menyumbang 40 persen pangsa di ASEAN. Pada tahun 2023, kita Rp77 miliar. "Tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi, ini jumlahnya 53 persen," ujar Airlangga.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 1 Agustus 2024 dimulai dengan Presiden Jokowi dipastikan batal mendarat di bandara VVIP Ibu Kota Nusantara atau IKN karena pembangunan landasan pacu belum selesai.

Kemudian informasi mengenai pemerintah menargetkan groundbreaking tahap VII proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dilaksanakan pertengahan Agustus 2014.

Selain itu berita tentang Profesor dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Rahmana Emran Kartasasmita menjelaskan penyebab hasil uji laboratorium roti Aoka dan roti Okko yang berbeda hasilnya. Berikut ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Gagal Capai Target Pembangunan, Presiden Jokowi Dipastikan Tak akan Mendarat di Bandara IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gagal mengejar target penyelesaian 2.200 meter landasan pacu Bandara Ibu Kota Nusantara atau IKN sebelum 17 Agustus 2024. Pasalnya, pembangunan terhambat curah hujan tinggi. Presiden Jokowi pun dipastikan tidak akan mendarat di bandara yang sebelumnya disebut bandara VVIP itu.

“Target tidak akan tercapai. Apalagi (proyek) akan kami hentikan (sementara) pada 10 Agustus,” Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja ketika ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024. “Pak Presiden kemarin bilang sudah, jangan dipaksakan.”

Landasan pacu di Bandara IKN akan dibangun sepanjang 3.330 meter. Semula, Kementerian PUPR menargetkan 2.200 meter terselesaikan sebelum HUT Kemerdekaan, sehingga bisa didarati pesawat saat perayaan HUT Kemerdekaan. Namun sementara ini, Endra mengatakan, pembangunannya baru sekitar 300-400 meter. “Masih ada waktu sampai 10 Agustus. Saya enggak tahu berapa kemampuannya (kejar target)” tutur Endra.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Groundbreaking Tahap VII IKN Dikebut sebelum 17 Agustus 2024

Pemerintah menargetkan groundbreaking tahap VII proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dilaksanakan pertengahan Agustus 2014. Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan sudah ada investor dalam negeri yang mau merealisasikan penanaman modalnya.

"Mudah-mudahan sebelum upacara. Nanti kami jadwalkan, apakah Presiden berkenan. Secara kesiapan, investor ada," kata Endra ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024. Rencananya, pemerintah memang akan menggelar upacara kemerdekaan perdana di IKN pada 17 Agustus mendatang.

Endra tidak merinci investor mana yang akan groundbreaking pada tahap VII itu. Namun yang pasti, investor tersebut merupakan investor domestik. Sebab, pemerintah masih memprioritaskan penanaman modal dalam negeri atau PMDN untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Hasil Pengujian Roti Aoka dan Okko Berbeda, Profesor ITB Ungkap Faktor Penyebabnya

Pengujian terhadap roti Aoka dan Okko mengalami perbedaan hasil. Menurut Profesor dari Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Rahmana Emran Kartasasmita, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan kejelasan adalah memastikan apakah sampel roti dari kedua merek yang diperiksa merupakan sampel yang identik atau sama tanggal produksinya.

“Bila sampel yang diuji tidak identik, bisa saja memberikan hasil yang berbeda walaupun berasal dari merek yang sama,” kata Rahmana kepada Tempo, Sabtu 27 Juli 2024.

Menurutnya, bila dapat dipastikan sampel yang diuji identik, maka baru bisa dikaji lebih jauh hal-hal yang terkait dengan metode uji dan hal-hal teknis lain terkait pengolahan dan interpretasi data. Dengan catatan, data-data primer hasil pengujian di laboratorium tersedia.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti pentingnya transformasi digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Kepala negara mencontohkan banyak sektor sudah beralih ke penggunaan Artificial Intelligence (AI).

Jokowi mencontohkan misalnya pengusaha Amerika Serikat, Elon Musk, yang membuat AI Catwalk. Pada Ahad, 21 Juli 2024, Musk membagikan video viral yang memunculkan tokoh dunia seperti Donald Trump, Barack Obama, hingga Vladimir Putin melenggok bak model profesional.

“Ini akan jadi potensi bisnis ke depan, busana, produk ditransformasi digital, dipasarkan lewat digital, lewat AI Catwalk, lewat etalase digital. Bisa dibeli digital, menggunakan pembayaran digital,” kata Jokowi usai acara ekonomi digital Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, 1 Agustus 2024.

“Bayangkan kalau produk UMKM kita seperti ini, jumlah UMKM kita saja sangat besar 64 juta,” kata mantan Wali Kota Solo ini. “Digital UMKM akan dongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita.”

Kepala negara menyoroti bahwa Indonesia punya potensi digital yang besar dengan pengguna internet 185 juta. Jokowi juga mengatakan bahwa warga Indonesia pemilik 354 juta gawai.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpesan bahwa transformasi digital itu harus inklusif berkeadilan. Masyarakat pinggiran atau ekonomi dengan lapisan bawah, termasuk pelaku UMKM harus mendapatkan akses dan kesempatan dan perlindungan yang sama.

“Literasi keuangan kita rendah masih 50 persen, masyarakat rentan alami penipuan dan kejahatan digital, maka siapkan sistem perlindungan konsumen, pastikan keamanan data konsumen, jangan sampai rakyat kecil jadi pihak yang dirugikan,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Yuliot Tanjung menilai pemerintah DKI Jakarta berhasil membuat terobosan yang memudahkan investasi masuk. Di antaranya terobosan berupa Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR DKI Jakarta berbasis digital.

"Salah satu daerah yang RDTR digital terlengkap itu DKI Jakarta," kata Yuliot di Hotel Raffles Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam, 31 Juli 2024. Sehingga investor yang ingin berinvestasi, kata Yuliot, tak perlu proses verifikasi karena tata ruangnya telah sesuai dengan sistem dan secara otomatis perusahaan bisa mendapatkan perizinannya.

Dengan sistem RDTR digital itu, misalnya, kata Yuliot, Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di sektor rendah dengan mudah mengurus dan mendapatkan perizinan perusahaannya. "Tidak sampai lima menit masuk ke dalam sistem sudah bisa diberikan perizinan perusahaan," ujar dia.

Terobosan kedua yang dilakukan DKI Jakarta adalah sistem layanan antar-jemput. Pelaku usaha bisa melakukan pengajuan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan menyiapkan sejumlah berkas dan akan dijemput, lalu diperiksa oleh tim penilai teknis. Tim itu akan memverifikasi kekurangan berkas tersebut. "Hasil dari persetujuan bangunan gedung itu diantar lagi ke pelaku usaha," ucap dia.

Selanjutnya, Yuliot mengatakan, investor yang melakukan kegiatan investasi membutuhkan dukungan infrastruktur. Dia menjelaskan, untuk menarik investor nyaman berinvestasi ke DKI Jakarta maka perlu perbaikan infrastruktur. Baik itu jalan, air bersih, maupun sarana infrastruktur lain telah dibenahi oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Yuliot mengatakan, apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta untuk menarik investasi akan menjadi contoh bagi daerah lain yang mau menarik investasi. Karena investasi, kata dia, bisa mengalir antar-daerah dan dapat mengalir dari luar ke dalam. "Jadi kami berharap DKI Jakarta sebagai pintu gerbang ekonomi dan investasi di Indonesia," kata dia. "Kita harapkan DKI Jakarta ke depan menjadi ibu kota bisnis."

Heru Budi mengatakan, realisasi investasi di DKI Jakarta mencapai 166,7 triliun, itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 95,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 71,5 triliun. Realisasi investasi di 2024 sebesar 120,4 triliun atau 60 persen dari target nasional. "Dengan Realisasi PMDN tertinggi secara nasional," ucap Heru Budi.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Yuliot Tanjung menilai pemerintah DKI Jakarta berhasil membuat terobosan yang memudahkan investasi masuk. Di antaranya terobosan berupa Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR DKI Jakarta berbasis digital.

"Salah satu daerah yang RDTR digital terlengkap itu DKI Jakarta," kata Yuliot di Hotel Raffles Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam, 31 Juli 2024. Sehingga investor yang ingin berinvestasi, kata Yuliot, tak perlu proses verifikasi karena tata ruangnya telah sesuai dengan sistem dan secara otomatis perusahaan bisa mendapatkan perizinannya.

Dengan sistem RDTR digital itu, misalnya, kata Yuliot, Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di sektor rendah dengan mudah mengurus dan mendapatkan perizinan perusahaannya. "Tidak sampai lima menit masuk ke dalam sistem sudah bisa diberikan perizinan perusahaan," ujar dia.

Terobosan kedua yang dilakukan DKI Jakarta adalah sistem layanan antar-jemput. Pelaku usaha bisa melakukan pengajuan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan menyiapkan sejumlah berkas dan akan dijemput, lalu diperiksa oleh tim penilai teknis. Tim itu akan memverifikasi kekurangan berkas tersebut. "Hasil dari persetujuan bangunan gedung itu diantar lagi ke pelaku usaha," ucap dia.

Selanjutnya, Yuliot mengatakan, investor yang melakukan kegiatan investasi membutuhkan dukungan infrastruktur. Dia menjelaskan, untuk menarik investor nyaman berinvestasi ke DKI Jakarta maka perlu perbaikan infrastruktur. Baik itu jalan, air bersih, maupun sarana infrastruktur lain telah dibenahi oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Yuliot mengatakan, apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta untuk menarik investasi akan menjadi contoh bagi daerah lain yang mau menarik investasi. Karena investasi, kata dia, bisa mengalir antar-daerah dan dapat mengalir dari luar ke dalam. "Jadi kami berharap DKI Jakarta sebagai pintu gerbang ekonomi dan investasi di Indonesia," kata dia. "Kita harapkan DKI Jakarta ke depan menjadi ibu kota bisnis."

Heru Budi mengatakan, realisasi investasi di DKI Jakarta mencapai 166,7 triliun, itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 95,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 71,5 triliun. Realisasi investasi di 2024 sebesar 120,4 triliun atau 60 persen dari target nasional. "Dengan Realisasi PMDN tertinggi secara nasional," ucap Heru Budi.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menekankan pemberian air susu ibu eksklusif bagi bayi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau PP Kesehatan. Aturan ini pun melarang produsen atau distributor susu formula bayi memberi diskon hingga mengiklankan (endorse) produk-produk mereka melalui pemengaruh (influencer) media sosial.

Larangan beriklan dan pemberian rabat itu diatur dalam pasal 33 beleid yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 26 Juli 2024 lalu. Melalui pasal itu, pemerintah melarang produsen atau distributor susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu lainnya melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusf bagi bayi.

Beleid ini juga mengatur sanksi bagi produsen atau distributor susu formula bayi yang tak taat aturan. Konsekuensinya, produsen atau distributor yang tak melaksanakan ketentuan dapat dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Aturan ini merinci jenis-jenis kegiatan yang dianggap akan menghambat program air susu ibu eksklusif. Kegiatan itu termasuk pemberian contoh produk susu formula secara cuma-cuma kepada fasilitas kesehatan, penawaran atau penjualan langsung susu formula ke rumah-rumah, dan pemberian potongan harga atas pembelian susu formula.

Produsen dan distributor susu formula dilarang menggunakan tenaga medis, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi kepada masyarakat. Mereka juga dilarang mengiklankan susu formula melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial, serta promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula.

Larangan pengiklanan susu formula itu memiliki pengecualian. Pengiklanan susu formula diperbolehkan asal melalui media cetak khusus tentang kesehatan. Tak hanya itu, pengiklanan ini harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan memuat keterangan susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menekankan pemberian air susu ibu eksklusif bagi bayi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau PP Kesehatan. Aturan ini pun melarang produsen atau distributor susu formula bayi memberi diskon hingga mengiklankan (endorse) produk-produk mereka melalui pemengaruh (influencer) media sosial.

Larangan beriklan dan pemberian rabat itu diatur dalam pasal 33 beleid yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 26 Juli 2024 lalu. Melalui pasal itu, pemerintah melarang produsen atau distributor susu formula bayi atau produk pengganti air susu ibu lainnya melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusf bagi bayi.

Beleid ini juga mengatur sanksi bagi produsen atau distributor susu formula bayi yang tak taat aturan. Konsekuensinya, produsen atau distributor yang tak melaksanakan ketentuan dapat dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Aturan ini merinci jenis-jenis kegiatan yang dianggap akan menghambat program air susu ibu eksklusif. Kegiatan itu termasuk pemberian contoh produk susu formula secara cuma-cuma kepada fasilitas kesehatan, penawaran atau penjualan langsung susu formula ke rumah-rumah, dan pemberian potongan harga atas pembelian susu formula.

Produsen dan distributor susu formula dilarang menggunakan tenaga medis, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi kepada masyarakat. Mereka juga dilarang mengiklankan susu formula melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial, serta promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula.

Larangan pengiklanan susu formula itu memiliki pengecualian. Pengiklanan susu formula diperbolehkan asal melalui media cetak khusus tentang kesehatan. Tak hanya itu, pengiklanan ini harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan memuat keterangan susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu.

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) menyusul dua ormas keagamaan lain, Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama, menerima izin tambang dari pemerintah. "Kami sudah terima sejak awal," kata Wakil Ketua Umum PP Persis, Atip Latipulhayat, dalam keterangannya, Selasa, 30 Juli 2024.

Atip mengatakan Persis berkewajiban untuk ikut mengelola sumber daya alam agar sesuai dengan konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persis juga harus berkontribusi dan memberi contoh pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan.

Menurut Atip, Persis melihat selama ini pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara kurang fair hanya menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, tawaran pemerintah merupakan tawaran untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut.

Ia menyatakan organisasinya akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat, Persis akan segera mengajukan usulan perolehan izin usaha pertambangan tersebut.

Profil PP Persis

Dilansir dari laman persis.or.id, Persis merupakan organisasi masyarakat keagamaan yang telah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda. Sebagai ormas keagamaan, Persis saat ini memiliki kantor pusat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 2, Bandung, Jawa Barat.

Persis saat ini dipimpin oleh Jeje Zaenudin dari 2022 hingga 2027. Sejak awal pendiriannya, Persis lebih menitikberatkan perjuangannya pada penyebaran penyiaran paham al-Qur’an dan As-Sunnah kepada masyarakat Islam dan bukan untuk memperbesar dan memperluas jumlah anggota dalam organisasi.

Organisasi ini berusaha keras untuk mengembalikan kaum muslimin kepada al-Quran dan Hadis, menghidupkan jihad dan ijtihad, membasmi bid’ah, khurafat, takhayul, taklid dan syirik, memperluas tablig dan dakwah kepada segenap masyarakat, dan mendirikan pesantren dan sekolah untuk mendidik kader Islam.

Organisasi ini mendapat bentuknya yang jelas setelah masuknya Ahmad Hassan pada 1926 dan Mohammad Natsir pada 1927. Menurut Dadan Wildan dalam Sejarah Perjuangan Persis, sejak masuknya Ahmad Hassan, Persatuan Islam memiliki guru utama dalam menyampaikan ajaran Islamnya.

Pada 8 November 1945, Persis turut mempelopori lahirnya Partai Masyumi di Yogyakarta, sebagai wadah politik umat Islam di Indonesia. Persis menjadi anggota istimewa di dalam Masyumi di samping Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

HENDRIK YAPUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mendukung aturan tentang larangan penjualan rokok eceran atau per batang. Aturan itu tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Tulus menjelaskan, rokok merupakan salah satu produk kena cukai yang promosi dan penjualannya sudah seharusnya dibatasi pemerintah. Namun mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), dia mengatakan uang dan pendapatan rumah tangga miskin justru lebih banyak untuk membeli rokok dibandingkan lauk pauk.

Larangan penjualan rokok ketengan, menurut Tulus, dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin untuk membeli rokok. "Ketentuan ini secara sosiologis sebagai wujud kebijakan yang pro terhadap masyarakat miskin," kata dia saat dihubungiTempo, Kamis, 1 Agustus 2024.

Larangan penjualan rokok ketengan sejatinya bukan hal baru. Tulus mengatakan, larangan ini sudah lama hal ini diberlakukan pada jenis rokok putih. Dia mengklaim larangan ini berlaku efektif. Dari sisi tempat penjualan, dia mengatakan hal ini juga sudah berlaku efektif di minimarket atau retail modern. “Sudah ada proses transisi yang cukup baik,” kata dia.

Larangan ini juga dinilai Tulus penting untuk melindungi anak dan remaja agar tidak terlalu mudah mengakses rokok. Menurut dia, tingkat prevalensi perkok pda anak saat ini sudah mencapai angka 9,1 persen dari semula 8,5 persen. "Ini fenomena yang sangat mengkhawatirkan," kata dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berisi sejumlah 1127 pasal.

Pasal-pasal tersebut menggantikan 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang ada sebelumnya. Dengan penerbitan PP ini, ketentuan yang tidak berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kepresidenan Kremlin, Moskow, Rusia, Rabu, 31 Juli 2024.

Dalam pertemuan yang berlangsung terbuka selama kurang lebih 30 menit itu, Prabowo menyampaikan ke Putin ketahanan energi merupakan salah satu prioritas kerjanya setelah dilantik sebagai Presiden RI Periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024.

Ketua Partai Gerindra itu pun mengungkapkan ketertarikannya bekerja sama dengan Rusia di bidang energi nuklir.

“Di sektor energi nuklir, saya membahas ini dengan beberapa institusi terkait (di Rusia), kemungkinan kita bekerja sama pada bidang reaktor modular dan reaktor utama,” kata Menhan Prabowo ke Presiden Putin, sebagaimana disiarkan oleh sejumlah stasiun TV asing yang meliput di Kremlin.

Reaktor nuklir merupakan salah satu komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Rusia saat ini merupakan salah satu negara di dunia yang kebutuhan listriknya dipasok dari nuklir.

Terkait itu, Presiden Putin tidak langsung memberikan tanggapannya, karena keduanya bakal melanjutkan pertemuan secara tertutup dalam format santap pagi bersama (working-breakfast format) yang kemungkinan dijadwalkan berlangsung Kamis ini.

Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Putin bakal mendiskusikan berbagai isu dan menjajaki peluang kerja sama dua negara secara lebih detail.

Tidak hanya soal nuklir, Prabowo dalam pertemuannya dengan Putin juga menyampaikan minatnya untuk mengirim lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di universitas-universitas Rusia, terutama untuk jurusan kedokteran dan teknik.

Prabowo menyebut Indonesia saat ini masih kekurangan 160.000 dokter, dan dia bertekad untuk menutup kekurangan itu saat resmi menjabat sebagai presiden.

“Jika memungkinkan, kami ingin mengirim putra-putri kami untuk menempuh pendidikan tinggi di kampus-kampus Rusia, khususnya bidang kedokteran dan teknik, dan saya berencana mengalokasikan secara khusus anggaran untuk program beasiswa ini,” kata Prabowo ke Putin.

Dia melanjutkan Rusia pernah menjadi salah satu tujuan utama mahasiswa Indonesia untuk bersekolah khususnya pada dekade 1960-an.

Kemudian, Prabowo juga menyoroti kerja sama dua negara bidang pertahanan, industri pertahanan, dan pariwisata. Dia menekankan hubungan dua negara saat ini telah terjalin dengan baik, dan dia bertekad untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama itu ke depannya.

Dalam pertemuan di Green Hall, Kremlin, Rabu, Prabowo terlihat hanya didampingi oleh ajudannya Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Presiden Putin didampingi jajaran pejabat tingginya, yaitu Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, Wakil Perdana Menteri Denis Manturov, dan Penasihat Presiden untuk Urusan Luar Negeri Yury Ushakov.

Dalam pertemuan itu, yang juga disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun TV Rusia, Putin menilai Prabowo merupakan sahabat lama Rusia. “Saya tahu kamu punya hubungan yang baik dengan Rusia,” kata Putin ke Prabowo sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Rusia TASS.

Prabowo, yang berbicara setelah Putin, berterima kasih karena telah diterima di Kremlin, meskipun pemberitahuan untuk pertemuan itu diberikan dalam waktu yang singkat. Menhan Prabowo juga menyebut dalam 4 tahun terakhir, dia telah empat kali berkunjung ke Rusia.

“Ini keempat kalinya saya ke Rusia dalam 4 tahun terakhir, tetapi ini yang pertama bagi saya diterima di Kremlin oleh Presiden Putin,” kata Prabowo.

Presiden Putin merupakan kepala negara keempat yang ditemui Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya sejak minggu lalu. Dia sebelumnya bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Presiden Serbia Aleksander Vui di Beograd, dan Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan di Ankara.

Nuklir di Indonesia

Indonesia sejauh ini punya tiga reaktor nuklir, yang rata-rata dibangun pada tahun 1970-an. Tiga reaktor itu, yaitu Reaktor Nuklir Kartini di Yogyakarta, Reaktor Triga 2000 di Bandung, dan Instalasi Reaktor Serba Guna G. A. Siwabessy di Serpong. Tiga reaktor itu saat ini diperuntukkan untuk pendidikan dan penelitian.

Penelitian nuklir sebenarnya sudah dilakukan sejak 1954, namun rencana pengembangan PLTN dihentikan pada 1997 dengan ditemukannya cadangan gas besar di Natuna. Keinginan membangun pembangkit nuklir muncul lagi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2006.

Indonesia merencanakan memiliki empat PLTN pada tahun 2025 dengan kapasitas minimal 4.000 MW, salah satunya akan dibangun di Muria, Jepara, yang direncanakan sejak era Orde Baru. Namun penentengan dari masyarakat dan pegiat lingkungan begitu keras.

Salah satu yang menyuarakan penolakan adalah Greenpeace Indonesia. Juru kampanyeiklim dan energi Greenpece, Satrio S Prilianto, mengatakan mahalnya biaya dan lamanya waktu pembangunan menjadi alasan utama tidak adanya urgensi pendirian PLTN di Indonesia.

“Dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan seperti surya (PLTS) dan angin (PLTB), dengan nilai investasi yang sama, dapat dihasilkan kapasitas yang lebih tinggi,” kata Satrio seperti dimuatMajalah Tempo, 30 Januari 2021.

Satrio menuturkan, skala kapasitas PLTS dan PLTB lebih fleksibel karena dapat dibuat untuk kapasitas kecil atau besar. Dengan teknologi small modular reactor (SMR), dia menerankan, PLTN dapat dibuat dalam skala lebih ekcil, tapi perkembangannya secara komersial belum terbukti.

“Berdasarkan The World Nuclear Status Report (WNISR) 2020, banyak proyek SMR yang mangkrak setelah dimulai cukup lama,” katanya.

Proyek tersebut termasuk di Argentina, Kanada, Cina, India, Rusia, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat tertunda, bahkan dihentikan.

ANTARA | TIM TEMPO