TEMPO.CO, Jakarta - Pemilihan umum Amerika Serikat akan berlangsung kurang dari empat bulan lagi. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus memprediksi kebijakan ekonomi AS akan lebih ketat jika Donald Trump menang.

Penantangnya, yakni Kamala Harris diprediksi masih akan melanjutkan kebijakan presiden saat ini, Joe Biden. Arsitektur kebijakan diperkirakan akan berubah jika Trump yang terpilih. Salah satu yang paling mungkin diubah adalah forum yang diluncurkan Biden, yakni The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

“IPEF saat ini jadi blok kerja sama rantai pasok terbesar dunia dan berpotensi ada perubahan, bahkan tidak jadi, karena Trump akan menimbang lagi,” kata Heri dalam diskusi daring Indef, Senin, 29 Juli 2024.

Calon presiden dari Partai Republikan itu akan mereview kembali menguntungkan atau tidaknya posisi AS meski forum telah berjalan. IPEF merupakan keja sama 13 negara alumni The Trans-Pacific Partnership (TPP), ditambah indonesia sebagai anggota baru.

Ke depan, diproyeksi makin banyak hambatan perdagangan diluncurkan. Saat ini saja, menurut Heri, AS sudah memodifikasi Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement, atau seleksi produk yang masuk ke negara tertentu. “Akan makin banyak produk diseleksi, ini juga akan jadi tantangan negara berkembang untuk ekspor ke Amerika,” ujarnya.

Selain itu, neraca perdagangan AS masih terus mengalami defisit, terutama dengan negara mitra seperti Cina. Berdasarkan analisisnya, pada jangka pendek memang dampak akan terlibat secara langsung bagi perlambatan ekspor. Tapi akan ada impak negatif ikutannya pula pada negara yang memiliki hubungan ekonomi langsung dengan Cina, seperti Indonesia.

Perdagangan RI dengan Cina porsinya mencapai 23 persen. “Artinya kalau ada perlambatan ekspor Cina ke Amerika, tentu akan mengurangi permintaan impor Cina dari Indonesia,” kata dia.

Meski demikian, ada dampak positif jika pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan memperlebar kerja sama. Ia mencontohkan Vietnambisa diuntungkan akibat kebijakan pembatasan perdagangan AS-Cina. Vietnam menjadi salah satu pemasok komoditas ke AS, sehingga meningkatkan ekspor dari negara tersebut.

Indonesia perlu mengambil peluang untuk memperdalam kerja sama, meningkatkan investasi. “Ini harus bisa jd kesempatan meningkatkan peran indonesia di rantai pasok global ataupun regional. Ketika bolok ekonomi yang kuat ini mengalami guncangan, masih banyak peluang kerja sama perdagangan yang bisa mendorong ekspor indonesia,” ujar Heri.

Mengutip Reuters, program ekonomi Trump pada dasarnya bersifat inflasioner. Ketua AS di Forum Moneter dan Lembaga Keuangan Resmi AS Mark Sobel, mengatakan Trump akan mengambil kebijakan yang berbeda. “Tarif yang jauh lebih tinggi, kebijakan fiskal yang ekspansif, dan deportasi massal imigran. Semua faktor ini akan bergabung bersama untuk meningkatkan inflasi dan suku bunga lebih tinggi dari yang seharusnya,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut mekanisme penurunan harga tiket pesawat sedang dijalankan Satgas Penurunan Tiket Pesawat. “10 persen yang kita hitung itu dari batas atas yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujar Menteri Sandiaga usai acara Seremonial Penandatanganan PKS & MoU Mitra Co-Branding Wonderful Indonesia II, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat malam, 26 Juli 2024.

Sebelumnya, Sandiaga menargetkan harga tiket pesawat dapat turun 10 persen dalam kurun waktu beberapa bulan. Pemerintah diketahui telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menyediakan tiket pesawat yang terjangkau masyarakat. Saat ini, menurut Sandiaga, maskapai Garuda Indonesia telah menawarkan promo hingga 80 persen untuk penerbangan domestik dan juga internasional.

Ia mengklaim, promo dari maskapai penerbangan ini menunjukkan bahwa jumlah permintaan dan penawaran tiket pesawat ini sudah mulai seimbang. Sandiaga juga yakin penurunan harga sebesar 10 persen yang ia targetkan dapat terlihat hasilnya di bulan Oktober.

“Dengan promo-promo begini saya meyakini bahwa secara supply dan demand ini sudah mulai tercapai equilibrium dan saya berharap targetnya sesuai dengan arahan pimpinan bahwa di bulan Oktober ini sudah terlihat hasil terobosan penurunan harga tiket,” pungkas Sandiaga.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama kementerian terkait lainnya telah mendorong Satgas Penurunan Tiket Pesawat untuk bekerja sama dalam persoalan efisiensi penerbangan nasional dan penurunan harga tiket pesawat. Hal ini sebagai tindak lanjut melonjaknya harga tiket penerbangan domestik maupun internasional.

Beberapa langkah yang akan dilakukan Satgas Penurunan Tiket Pesawat untuk mengevaluasi harga tiket ini meliputi biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyebut mekanisme penurunan harga tiket pesawat sedang dijalankan Satgas Penurunan Tiket Pesawat. “10 persen yang kita hitung itu dari batas atas yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujar Menteri Sandiaga usai acara Seremonial Penandatanganan PKS & MoU Mitra Co-Branding Wonderful Indonesia II, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat malam, 26 Juli 2024.

Sebelumnya, Sandiaga menargetkan harga tiket pesawat dapat turun 10 persen dalam kurun waktu beberapa bulan. Pemerintah diketahui telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menyediakan tiket pesawat yang terjangkau masyarakat. Saat ini, menurut Sandiaga, maskapai Garuda Indonesia telah menawarkan promo hingga 80 persen untuk penerbangan domestik dan juga internasional.

Ia mengklaim, promo dari maskapai penerbangan ini menunjukkan bahwa jumlah permintaan dan penawaran tiket pesawat ini sudah mulai seimbang. Sandiaga juga yakin penurunan harga sebesar 10 persen yang ia targetkan dapat terlihat hasilnya di bulan Oktober.

“Dengan promo-promo begini saya meyakini bahwa secara supply dan demand ini sudah mulai tercapai equilibrium dan saya berharap targetnya sesuai dengan arahan pimpinan bahwa di bulan Oktober ini sudah terlihat hasil terobosan penurunan harga tiket,” pungkas Sandiaga.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama kementerian terkait lainnya telah mendorong Satgas Penurunan Tiket Pesawat untuk bekerja sama dalam persoalan efisiensi penerbangan nasional dan penurunan harga tiket pesawat. Hal ini sebagai tindak lanjut melonjaknya harga tiket penerbangan domestik maupun internasional.

Beberapa langkah yang akan dilakukan Satgas Penurunan Tiket Pesawat untuk mengevaluasi harga tiket ini meliputi biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, PPn, hingga pajak penumpang.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku terkejut dengan sikap PP Muhammadiyah yang memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai sikap Muhammadiyah sebagai sikap tidak biasa.

Pasalnya, ia menilai, Muhammadiyah dan para tokohnya kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan yang menuai pro kontra. “Dengan menerima izin tambang, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah high politics ke wilayah low politics,” ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo Ahad malam, 28 Juli 2024.

Dengan menerima izin tambang, menurut Mulyanto, Muhammadiyah memberi sinyal persetujuan atas substansi yang tergantung dalam regulasinya. “Bahkan, mendukungnya,” ujar Mulyanto. Adapun, regulasi yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan yaitu PP Nomor 25 Tahun 2024.

Mulyanto berpendapat, penerimaan konsensi tambang cukup berisiko bagi Muhammadiyah. Sebab, bisa saja PP 25 di-judicial review dan dibatalkan mahkamah. “Kalau sampai begitu, Muhammadiyah yang repot,” ujarnya.

Sejak awal, Fraksi PKS memang menolak pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan. Mulyanto mengatakan, kebijakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Kalaupun pemerintah ingin membantu ormas keagamaan, menurut Mulyanto, cara yang lebih aman adalah melalui pemberian participating interest (PI) atau melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-indonesia yang hadir, telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang di Indonesia. "Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial," kata Mu’ti di sela rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.

Pihaknya belum mengetahui lokasi persis izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola. Meski begitu, dia berharap Muhammadiyah mendapat jenis tambang batubara. "Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (jenis tambang) batubara, jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang," seloroh Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan izin tambang yang akhirnya diterima Muhammadiyah dapat dilihat secara pendekatan proporsional. Dia mengatakan agar segala hal terkait tambang jangan hanya disorot dari satu sisi. "Agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan serba positif apalagi serba duit, kami jauh dari itu," kata Haedar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan dilakukan untuk mewujudkan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi. Namun, pengelolaan tambang itu bukan berati dikelola langsung oleh ormas. Ia berujar, IUP dikelola badan usaha di bawah naungan ormas tersebut. Misalnya, koperasi, PT, atau CV.

Kepala negara juga mengklaim pemerintah tidak menunjuk atau mendorong ormas keagamaan untuk mengajukan izin tambang. Menurutnya, pemerintah hanya menyediakan peraturan. “Kalau memang berminat (mengelola tambang), regulasinya sudah ada,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024, dikutip Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

RIRI RAHAYU | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku terkejut dengan sikap PP Muhammadiyah yang memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai sikap Muhammadiyah sebagai sikap tidak biasa.

Pasalnya, ia menilai, Muhammadiyah dan para tokohnya kerap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Apalagi kebijakan yang menuai pro kontra. “Dengan menerima izin tambang, Muhammadiyah terkesan mulai turun dari wilayah high politics ke wilayah low politics,” ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo Ahad malam, 28 Juli 2024.

Dengan menerima izin tambang, menurut Mulyanto, Muhammadiyah memberi sinyal persetujuan atas substansi yang tergantung dalam regulasinya. “Bahkan, mendukungnya,” ujar Mulyanto. Adapun, regulasi yang mengatur pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan yaitu PP Nomor 25 Tahun 2024.

Mulyanto berpendapat, penerimaan konsensi tambang cukup berisiko bagi Muhammadiyah. Sebab, bisa saja PP 25 di-judicial review dan dibatalkan mahkamah. “Kalau sampai begitu, Muhammadiyah yang repot,” ujarnya.

Sejak awal, Fraksi PKS memang menolak pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan. Mulyanto mengatakan, kebijakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba. Kalaupun pemerintah ingin membantu ormas keagamaan, menurut Mulyanto, cara yang lebih aman adalah melalui pemberian participating interest (PI) atau melalui dana CSR usaha sektor pertambangan bukan melalui pemberian konsesi tambang.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengklaim, dari 35 pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) se-indonesia yang hadir, telah mufakat dan mendukung Muhammadiyah untuk mengelola tambang di Indonesia. "Prinsipnya semuanya setuju, mereka memberikan masukan-masukan soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai muncul konflik sosial," kata Mu’ti di sela rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta pada Ahad, 28 Juli 2024.

Pihaknya belum mengetahui lokasi persis izin tambang yang diperoleh organisasinya. Dia juga mengaku belum tahu tambang apa yang akan mereka kelola. Meski begitu, dia berharap Muhammadiyah mendapat jenis tambang batubara. "Ada masukan dari kader agar Muhammadiyah memastikan mendapatkan (jenis tambang) batubara, jangan sampai salah dapat batu neraka yang ditambang," seloroh Mu'ti.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam kesempatan itu mengungkapkan izin tambang yang akhirnya diterima Muhammadiyah dapat dilihat secara pendekatan proporsional. Dia mengatakan agar segala hal terkait tambang jangan hanya disorot dari satu sisi. "Agar usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan serba positif apalagi serba duit, kami jauh dari itu," kata Haedar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan pemberian izin usaha tambang untuk ormas keagamaan dilakukan untuk mewujudkan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi. Namun, pengelolaan tambang itu bukan berati dikelola langsung oleh ormas. Ia berujar, IUP dikelola badan usaha di bawah naungan ormas tersebut. Misalnya, koperasi, PT, atau CV.

Kepala negara juga mengklaim pemerintah tidak menunjuk atau mendorong ormas keagamaan untuk mengajukan izin tambang. Menurutnya, pemerintah hanya menyediakan peraturan. “Kalau memang berminat (mengelola tambang), regulasinya sudah ada,” kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024, dikutip Tempo dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

RIRI RAHAYU | PRIBADI WICAKSONO

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani tentang sosok "T" yang ia sebut sebagai aktor pengendali judi onlinedi Indonesia dari Kamboja dan juga praktik penipuan daring (scamming online) menjadi viral.

Apalagi ia mengaku telah mengungkap sosok tersebut dalam sebuah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, di hadapan Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah menteri beberapa waktu yang lalu.

“Sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T saja paling depan. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanyakan Pak Menkopolhukam, Pak Mahfud MD saat itu,” kata dia.

Menurut Benny, kala itu Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit kaget mendengar nama tersebut dan rapat terbatas menjadi agak heboh.

"Orang ini adalah orang yang selama republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum," ujar Benny, 23 Juli 2024.

Pernyataan itu memancing berbagai reaksi mulai dari Mahfud Md hingga Presiden Jokowi dan Kapolri..

INFO NASIONAL - PT PLN (Persero) meraih penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Jumat, 26 Juli 2024 lalu. Penghargaan ini diraih berkat kontribusi PLN dalam pembayaran pajak ke negara.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak negara pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung capaian besar tersebut.

“Capaian 2023 merupakan hasil kontribusi dari seluruh wajib pajak dan sinergi antara pemerintah serta seluruh masyarakat. Tahun 2024 ini kami perlu dukungan penuh dari semua pihak sehingga kita semua bisa berkontribusi lebih bagi bangsa,” ungkap Suryo.

Upaya optimalisasi sistem dan juga integrasi kebijakan dilakukan oleh DJP dari tahun ke tahun. DJP terus mengedepankan prinsip transparency governance di mana semua uang yang masuk ke negara akan kembali ke masyarakat melalui program dan dukungan pemerintah.

"Tujuan mulia kita semua untuk negara ini butuh dukungan yang luar biasa. Untuk itu, kami apresiasi seluruh pihak yang telah mendukung upaya bersama ini. Kami tidak akan pernah bisa berjalan sendiri, kami butuh dukungan mutlak dari seluruh pihak," kata Suryo.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan capaian ini tak lepas dari transformasi tata kelola keuangan dan aset yang dilakukan perseroan sepanjang empat tahun terakhir. Sehingga pada tahun 2023 lalu, perusahaan berhasil memberikan kontribusi pajak yang signifikan kepada negara sebesar Rp52,39 triliun. Jumlah ini meningkat 15,6 persen dibandingkan dengan kontribusi pajak PLN tahun 2022 sebesar Rp45,31 triliun.

"PLN berkomitmen untuk terus menjaga kinerja perusahaan dan keuangan yang baik. Melalui pengelolaan perusahaan yang profesional dan transparan, kami dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan pendapatan negara," ungkapnya.

Darmawan memaparkan bahwa kontribusi pajak yang mengesankan tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan listrik tahun 2023 yang mencapai 288,44 Terrawatt hour (TWh) atau meningkat hingga 5,36 persen YoY dibanding 273,76 TWh pada tahun 2022.

Hal ini searah terhadap peningkatan total pendapatan PLN yang mencapai Rp487,38 triliun pada 2023, naik drastis dibandingkan total pendapatan tahun 2022 yang sebesar Rp441,13 triliun.

“Capaian ini diperoleh atas perjuangan seluruh insan PLN yang menjalankan transformasi berbasis digital secara end to end. Sehingga kini PLN menjadi semakin lincah, unified, dan kokoh menghadapi segala tantangan,” jelas Darmawan.

Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir PLN fokus dalam melakukan transformasi pengelolaan keuangan, berbagai inisiatif strategis yang dilakukan di antaranya seperti cash war room, centralized payment, centralized planning, dan notional pooling.

“Dengan adanya transformasi menyeluruh di tubuh perusahaan, pengelolaan keuangan semakin efisien, kredibel, dan akuntabel, kini PLN memiliki kondisi keuangan yang sehat sehingga mampu memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Sinthya.(*)

TEMPO.CO, Jember - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 9 Jember memberikan promo diskon tarif tiket hingga 10 persen untuk kereta api dari dan menuju Jember. Hal ini sebagai wujud dukungan KAI untuk turut mensukseskan gelaran Jember Fashion Carnaval (JFC) yang akan berlangsung dari tanggal 2-4 Agustus 2024.

“KAI Daop 9 Jember berikan diskon tiket untuk semua kereta api kelas komersial yang berhenti di Stasiun Jember,” ungkap Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

Sejumlah kereta api yang mendapatkan diskon tarif tiket sebesar 10 persen tersebut antara lain KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang – Pasar Senen PP, KA Ranggajati relasi Jember – Cirebon PP, KA Logawa dari Jember – Purwokerto PP, KA Wijayakusuma relasi Ketapang – Cilacap PP, serta kebanggaan masyarakat Jember, KA Pandalungan Jember – Gambir PP.

"Tarif diskon berlaku untuk keberangkatan tanggal 30 dan 31 Juli serta tanggal 1, 5, 6 dan 7 Agustus 2024 atau sebelum dan sesudah gelaran Jember Fashion Carnaval. Sedangkan untuk pembelian tiketnya sudah di mulai sejak 22 Juli sampai dengan 4 Agustus," ujar Cahyo.

Menurut Cahyo, pemesanan tiket itu tidak hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI tetapi juga melalui channel eksternal mitra penjualan tiket KAI lainnya. Selain itu, diskon tiket ini tidak dapat digabung dengan tarif khusus, reduksi maupun diskon tiket yang lain.

“Tidak hanya memberikan diskon tiket untuk semua kereta tujuan Stasiun Jember, KAI Daop 9 juga akan menghadirkan booth di area Jember Fashion Carnaval yang akan membantu memberikan informasi kepada pelanggan seputar perjalanan kereta api maupun pendaftaran reduksi bagi masyarakat yang berhak,” imbuhnya.

"Hadirnya diskon tiket kereta api ini, diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke Jember dengan menggunakan kereta api dan ikut menyemarakkan gelaran Jember Fashion Carnaval yang telah menjadi salah satu eventpariwisata internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Jember," tutup Cahyo.

Untuk informasi lebih lanjut terkait promo tiket dalam gelaran Jember Fashion Carnaval, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di (021)-121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

TEMPO.CO, Jember - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 9 Jember memberikan promo diskon tarif tiket hingga 10 persen untuk kereta api dari dan menuju Jember. Hal ini sebagai wujud dukungan KAI untuk turut mensukseskan gelaran Jember Fashion Carnaval (JFC) yang akan berlangsung dari tanggal 2-4 Agustus 2024.

“KAI Daop 9 Jember berikan diskon tiket untuk semua kereta api kelas komersial yang berhenti di Stasiun Jember,” ungkap Manager Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

Sejumlah kereta api yang mendapatkan diskon tarif tiket sebesar 10 persen tersebut antara lain KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang – Pasar Senen PP, KA Ranggajati relasi Jember – Cirebon PP, KA Logawa dari Jember – Purwokerto PP, KA Wijayakusuma relasi Ketapang – Cilacap PP, serta kebanggaan masyarakat Jember, KA Pandalungan Jember – Gambir PP.

"Tarif diskon berlaku untuk keberangkatan tanggal 30 dan 31 Juli serta tanggal 1, 5, 6 dan 7 Agustus 2024 atau sebelum dan sesudah gelaran Jember Fashion Carnaval. Sedangkan untuk pembelian tiketnya sudah di mulai sejak 22 Juli sampai dengan 4 Agustus," ujar Cahyo.

Menurut Cahyo, pemesanan tiket itu tidak hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI tetapi juga melalui channel eksternal mitra penjualan tiket KAI lainnya. Selain itu, diskon tiket ini tidak dapat digabung dengan tarif khusus, reduksi maupun diskon tiket yang lain.

“Tidak hanya memberikan diskon tiket untuk semua kereta tujuan Stasiun Jember, KAI Daop 9 juga akan menghadirkan booth di area Jember Fashion Carnaval yang akan membantu memberikan informasi kepada pelanggan seputar perjalanan kereta api maupun pendaftaran reduksi bagi masyarakat yang berhak,” imbuhnya.

"Hadirnya diskon tiket kereta api ini, diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke Jember dengan menggunakan kereta api dan ikut menyemarakkan gelaran Jember Fashion Carnaval yang telah menjadi salah satu eventpariwisata internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Jember," tutup Cahyo.

Untuk informasi lebih lanjut terkait promo tiket dalam gelaran Jember Fashion Carnaval, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di (021)-121, WhatsApp 08111-2111-121, email cs@kai. id, atau media sosial KAI121.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpiilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka menyambangi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi, Senin pagi, 29 Juli 2024. Dalam pertemuan itu, Bahlil bercerita, banyak hal didiskusikan keduanya. Contohnya, tentang membangun iklim investasi yang lebih baik.

"Dia kan wapres yang ke depan fokus pada persoalan ekonomi digital, hilirisasi, dan percepatan pelayanan investasi. Regulasi-regulasinya tidak boleh tumpang tindih," ujar Bahlil kepada wartawan usai konferensi pers soal realisasi investasi, Senin, 29 Juli 2024.

Bahlil juga mengatakan dia memberi sejumlah pesan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahlil meminta agar Gibran memperbaiki sistem online single submission (OSS) atau sistem perizinan berusaha terintegrasi. Setidaknya, agar kualitasnya ditingkatkan.

"Seperti dalam beberapa kesempatan, saya bilang OSS kita harap seperti mobil Mercy tapi hari ini masih seperti Avanza," ujar Bahlil. Bahlil meminta agar Gibran meningkatkan sistem layanan itu agar semakin bagus.

Seperti diketahui, Gibran secara sah terpilih sebagai wakil presiden periode 2024-2029. Putra sulung Jokowi itu mendampingi presiden terpilih Prabowo Subianto, yang tak lain rival ayahnya pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol, pada Minggu, 28 Juli 2024. Dia berangkat dengan didampingi oleh sejumlah influencer.

Berdasarkan pantauan, sejumlah influencer yang turut mendampingi Jokowi di antaranya adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Gading Marten, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Sintya Marisca, Ferry Maryadi, Poppy Sovia, Willie Salim, Meicy Villia, Ananda Omesh, dan Dian Ayu Lestari. Di media sosial, mereka diketahui memiliki puluhan juta follower (pengikut).

Raffi dan Nagita diketahui memiliki akun YouTube, RANS Entertainment dengan 26,2 juta subscribers serta Instagram @raffinagita1717 dengan 76,1 juta pengikut.

Kemudian, Atta mempunyai 31,5 juta subscribers YouTube dan 40,1 juta pengikut Instagram. Sementara sang istri, Aurel tercatat memiliki 4,38 juta subscribers YouTube dan 36,8 juta pengikut di Instagram.

Berikutnya, aktor Irwansyah memiliki 16 juta pengikut di Instagram, sedangkan Instagram @zaskiasungkar15 telah diikuti oleh 31,5 juta orang. Lalu, aktor sekaligus presenter, Ananda Omesh memiliki followers 2 juta orang di Instagram, sedangkan istrinya dengan akun Instagram @dianayulestari memiliki jumlah pengikut sebanyak 1,7 juta orang.

Influencer lain juga memiliki puluhan juta followers, diantaranya Gisella Anastasia, Gading Marten, Sintya Marisca, Ferry Maryadi, Poppy Sovia, Willie Salim dan Meicie Villia.

Agenda Para Influencer di IKN

Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, para influencer yang menumpang pesawat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) diajak Presiden Jokowi untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang. Mereka juga meninjau progres pembangunan jalan tol IKN dengan mengendarai sepeda motor.

“Persiapan motoran bersama Pak Presiden @jokowi menyusuri infrastruktur IKN. Jaket motorannya Pak Presiden keren,” tulis keterangan unggahan video Raffi dan Nagita di akun Instagram @raffinagita1717, Minggu, 28 Juli 2024.

Berdasarkan pantauan, para pemengaruh di media sosial tersebut juga melihat proyek pembangunan Istana Negara di IKN. “Masya Allah, terima kasih Bapak @jokowi dan Ibu Iriana sudah mengajak kami meninjau Istana IKN,” tulis @raffinagita1717.

Pada malam harinya, mereka makan malam bersama di kawasan glamping IKN. Beragam menu yang disajikan, di antaranya nasi goreng, bakso, mi ayam, kambing guling, mi godok, sushi, hingga burger.

“Saya sudah makan tiga porsi. Enak banget,” kata Willie Salim, Minggu, 28 Juli 2024, seperti dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden (Setpres).

Tidak hanya varian menu makanan, Irwansyah dan Zaskia mengaku senang dengan suasana rindang di IKN. Keduanya mengaku mencicipi hampir semua menu yang dihidangkan.

“Masya Allah, alhamdulillah, makanannya enak banget, suasananya juga teduh, sejuk. Semuanya dikit-dikit icip-icip menjadi bukit. Nasi goreng sudah, kambing guling, bakso, mi ayam, mi godok juga sudah, sushinya, burger juga,” ucap Irwansyah dan Zaskia.

Sementara itu, Atta dan Aurel mengaku merasa senang mendapatkan kesempatan untuk makan malam bersama Presiden dan Ibu Negara. Walaupun baru pertama kali makan malam di IKN, keduanya menyebut merasa nyaman.

“Alhamdulillah senang banget. Ini baru pertama kali kita makan malam di glamping yang tempatnya luar biasa bagus banget. Adem dan cozy juga, jadi kita ngerasa kayak nyaman, enggak pengen pulang. Bagus banget dan bersih banget juga di sini,” ujar Atta dan Aurel.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Eddy Martono tak habis pikir soal lesunya sektor sawit hingga lewat dari separuh tahun 2024 ini. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ini menceritakan bagaimana pertumbuhan industri sawit belakangan stagnan, bahkan menurun karena penanaman kembali sawit rakyat terlambat dilakukan.

Ditambah lagi dengan adanya kebijakan fiskal seperti pungutan ekspor dan bea keluar masih perlu didorong, menurut Eddy, kian memperburuk kinerja industri sawit ini. Padahal sebetulnya harga komoditas sawit mentah (CPO) di pasar Rotterdam masih di kisaran US$ 850-1.000 per metrik ton. “Artinya harga tidak anjlok,” kata dia saat dihubungi 26 Juli 2024.

Namun hal itu tak lantas menjaga agar realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan industri sawit pada semester satu tahun 2024 adalah Rp 6,8 triliun, turun dibanding semester 1 2023 sebesar Rp 15,6 triliun. Kemerosotan terbesar terjadi di komoditas batu bara yang pada paruh awal tahun ini sebesar Rp 14,2 triliun, dibanding periode sama 2023 yakni Rp 68,1 triliun.

Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan PPh badan dari sektor komoditas Rp 73,8 triliun. Dengan demikian, pajak yang dikumpulkan tahun ini diperkirakan mencapai Rp 1.921 triliun dari sasaran 1.988 triliun, atau hanya 96,6 persen dari target APBN. Sehingga anggaran negara diperkirakan mengalami defisit 2,7 persen dari PDB dari target 2,29 persen terhadap PDB.

Defisit anggaran juga membuat pemerintah butuh menarik utang baru, sehingga pinjaman terus membengkak. Soal ini, ekonom senior Faisal Basri mengatakan peningkatan utang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. “Utang naik, kalau ekonominya tumbuh maka basis penerimaan pajak naik. Ini kan enggak. Pajaknya turun begini,” ujarnya ditemui di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Utang Melambung hingga Tembus Rp 8,3 Kuadriliun

Hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, utang pemerintah telah menembus Rp 8,3 kuadriliun. Sejumlah ekonom menilai pengelolaan utang tersebut kurang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara pertumbuhan basis penerimaan pajak masih lesu, bahkan diprediksi tidak mencapai target.

Defisit anggaran juga makin melebar. Pada 2015, selisih kurang APBN adalah Rp 298,4 tiliun. Awal Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Keuangan membacakan laporan realisasi APBN paruh pertama telah mengalami defisit Rp 77,3 triliun. Adapun anggaran diperkirakan akan minus Rp 607 triliun hingga akhir tahun.

Musababnya, belanja negara meningkat, sementara pendapatan negara mengalami kontraksi 6,2 persen dibandingkan semester awal 2023. Adapun pajak berkontribusi paling besar pada pendapatan. Bekas direktur pelaksana Bank Dunia itu mengabarkan penerimaan pajak mencapai Rp 893,8 triliun, atau turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 907,2 triliun.

Kondisi ini disebabkan keuntungan berbagai perusahaan yang merosot akibat gejolak harga komoditas pada 2023. Perusahaan masih untung, namun tidak setinggi tahun sebelumnya. “Karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam,” kata dia di gedung DPR, 8 Juli 2024.

Kementerian Keuangan melaporkan penurunan pajak terbesar terjadi pada pajak penghasilan (PPh) badan terutama pada sub sektor terkait komoditas seperti sawit, logam dan pupuk.

Beban Bunga dari Melonjaknya Utang

Jokowi memulai masa jabatan pada 2014, dengan utang warisan dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebesar Rp 2.608,7 triliun. Laju kenaikan utang selama satu dekade tercatat cukup pesat. Data APBN terkini yang diterbitkan Kementerian Keuangan memaparkan posisi utang pemerintah sudah mencapai Rp 8.335 triliun per April 2024.

Dalam perjalannya pijaman juga meningkat akibat kebijakan penarikan utang pada pandemi covid-19 di 2020. Utang naik 27,13 persen dari sebelumnya Rp 4.779 triliun menjadi Rp 6.102 triliun.

Selanjutnya: Melambungnya pinjaman berkorelasi terhadap ...

<!--more-->

Melambungnya pinjaman berkorelasi terhadap peningkatan cicilan pokok dan beban bunga utang yang mempersempit ruang gerak fiskal. Akibatnya APBN semakin megap-megap. “Tercermin dari share pembayaran bunga, sekarang saja sudah 20 persen lebih dari total pengeluaran pemerintah pusat,” kata Faisal Basri.

Menyitir laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2023 yang sudah diaudit, belanja pembayaran bunga utang mencapai Rp 439,8 triliun. Sementara realisasi pendapatan perpajakan Rp 2.154 triliun. Artinya sekitar 20 persen dari penerimaan pajak negara dipakai untuk membiayai bunga pinjaman.

Berbeda jika dibanding satu dekade sebelumnya. Realisasi APBN dalam LKPP 2014 mencatat biaya untuk membayar bunga utang sebesar 12 persen dari pendapatan. Saat itu bunga utang yang harus dibayar sebesar Rp 133 triliun dengan pendapatan pajak Rp 1.103 triliun.

Utang sebetulnya bukan pamali selama digunakan untuk mendorong pembangunan. Namun, Faisal memaparkan, di era Jokowi, pembiayaan dari utang digunakan untuk banyak hal. Termasuk belanja rutin yang memakai porsi besar. Pinjaman selayaknya dipakai untuk program mengentaskan kemiskinan, atau menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Dari audit LKPP 2023, anggaran terbesar APBN digunakan untuk transfer ke daerah yakni Rp 881 triliun, diikuti biaya bunga utang. Lalu belanja barang yakni Rp 432 triliun dan belanja pegawai Rp 412 triliun. Peningkatan sumber daya manusia, masih menjadi PR besar yang diwariskan ke pemerintahan selanjutnya. Saat ini indonesia masih tergolong sebagai negara berpenghasilan menengah. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia juga stagnan di kisaran 5 persen.

Pembiayaan untuk pendidikan dan kesehatan juga masih kecil. Akibatnya, Fasial melanjutkan, Indonesia masih berkutat pada pertumbuhan manusianya, terlihat dari pemerintah berikutnya yang memasukkan program perbaikan gizi. “Jadi urusan perut masih belum selesai. Karena bayar bunga melulu,” kata dia.

Pembiayaan capital expenditure, atau biaya untuk manfaat dalam jangka waktu yang panjang dianggap masih sembrono. Akibatnya pinjaman makin naik namun tidak meningkatkan kapasitas untuk membiayai utang tersebut.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan hal senada. “Pada dasarnya, utang pemerintah dan defisit anggaran adalah counter-cycle policy, yaitu kebijakan yang ditujukan melawan pelemahan perekonomian dengan cara mendorong belanja pemerintah yang memberikan multiplier effect terbesar pada perekonomian,” kata dia.

Seharusnya digunakan untuk pembiayaan seperti belanja modal dan transfer pendapatan ke kelompok miskin. Dengan kata lain, kebijakan defisit anggaran dan pembuatan utang adalah upaya untuk meningkatkan ruang gerak fiskal pemerintah agar dapat memprioritaskan dan menambah alokasi dana ke pos belanja penting yang diinginkan.

Namun di Indonesia menurut dia terjadi anomali, di mana belanja terikat secara konsisten terus mendominasi pengeluaran negara. Terlepas dari pembuatan utang yang terus dilakukan dan dalam jumlah yang semakin besar.

Kebijakan utang dan defisit anggaran tidak berimplikasi pada meningkatnya ruang gerak fiskal. Sehingga pengeluaran seperti infrastruktur dan belanja sosial, tidak pernah meningkat dan dominan. “Belanja publik kita sangat dan terus didominasi oleh belanja terikat, terutama belanja pegawai, belanja barang dan pembayaran bunga utang pemerintah,” kata dia.

Belanja pemerintah pusat yang terbesar adalah belanja pegawai yang di sepanjang era Presiden Jokowi, 2015-2024, diperkirakan mencapai Rp 3.707 triliun, sekitar 21,3 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Selanjutnya: Belanja publik terbesar berikutnya di era Presiden Jokowi...

<!--more-->

Belanja publik terbesar berikutnya di era Presiden Jokowi adalah belanja barang Rp 3.674 triliun yakni 21,1 persen. Lalu ada pembayaran bunga utang Rp 3.067 triliun atau 17.7 persen. Secara keseluruhan, belanja terikat di sepanjang era Presiden Jokowi mencapai Rp 10.448 triliun, atau sekitar 60 persen dari total belanja pemerintah pusat. “Dengan kata lain, hanya tersisa sekitar 40 persen belanja pemerintah pusat untuk belanja infrastruktur dan sosial,” kata dia lagi.

Ruang fiskal tersisa bukan untuk pembangunan infrastruktur, namun untuk subsidi energi dan kompensasi energi (belanja lain-lain). Di era Presiden Jokowi, alokasi untuk subsidi energi dan belanja lain-lain diperkirakan mencapai Rp 2.774 triliun, sekitar 16 persen dari total belanja pemerintah pusat.

Belanja untuk pembangunan infrastruktur, yaitu belanja modal, di sepanjang era Presiden Jokowi hanya mendapat alokasi di kisaran Rp 2.130 triliun atau 12,3 persen. Alokasi belanja modal, subsidi dan bantuan sosial selalu merupakan residual, bahkan dengan proporsi yang terus menurun.

Penanda Kerentanan Utang Negara

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakandalam melihat utang Pemerintah, semestinya tidak hanya dilihat nominalnya, tetapi diletakkan pada konteksnya. Pemerintah melakukan utang untuk membiayai defisit APBN dalam rangka pemenuhan belanja-belanja prioritas. “Untuk kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan berkesinambungan,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 28 Juli 2024.

Dalam periode pertama pemerintahan Jokowi, yakni 2015-2019, ia mengatakann defisit APBN terjaga rendah. Realisasi defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB. Kala itu anggaran digunakan untuk belanja prioritas seperti infrastruktur, perlindungan sosial, dan sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan meningkat signifikan. “Belanja yang lebih berkualitas dan targeted ini tentunya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Sejalan dengan defisit APBN yang terjaga rendah ini, rasio utang terhadap PDB juga menurut dia hanya tumbuh moderat, yakni 27,46 persen pada 2015; 28,34 persen untuk 2016; 29,40 persen 2017; 30,10 persen 2018; dan 30,23 persen pada 2019.

Pelebaran defisit APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 diakui Suminto berimplikasi pada bertambahnya utang Pemerintah. Rasio utang terhadap PDB pada 2019 masih 30,23 persen, meningkat tajam menjadi 39,39 persen pada 2020 dan 40,74 persen pada 2021.

Adapun debt to GDP ratio per Juni 2024 adalah sebesar 39,13 persen. Meskipun debt to GDP ratio pasca pandemi mengalami kenaikan pada pandemi, namun masih lebih baik dibandingkan banyak negara emerging markets. Bahkan menurut dia, Indonesia masih tergolong rendah.

Level rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini juga dianggap terhitung moderat dibandingkan beberapa negara. Ia mencontohkan data World Economic Outlook IMF pada April 2024, negara seperti Brasil, India, Thailand, dan Filipina masing-masing sebesar 86,7 persen, 82,5 persen, 64,5 persen, dan 56,9 persen terhadap PDB.

“Kami memahami rasio utang terhadap PDB bukan merupakan indikator tunggal dalam melihat utang Pemerintah. Indikator-indikator risiko portofolio utang juga penting untuk dilihat, antara lain terkait risiko nilai tukar, suku bunga, dan pembiayaan kembali (refinancing), “ kata dia.

Suminto melanjutkan, risiko portofolio utang juga dikelola dengan baik. Hingga Juni 2024, Average Time to Maturity atau rata rata utang jatuh tempo cukup panjang hingga 8 tahun. Ia juga mengakui nominal utang yang besar berdampak pada kenaikan belanja bunga, namun menjamin pemerintah dapat mengelola biaya dan risikonya.

Adapun Yusuf Wibisono, mengatakan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman merupakan argumen standar yang selalu diungkapkan. Berdasarkan undang-undang Keuangan Negara yang diadopsi dari konsensus internasional, batas aman rasio utang ditetapkan 60 persen terhadap PDB.

Selanjutnya: Dengan indikator tersebut, Indonesia dikatakan termasuk ...

<!--more-->

Dengan indikator tersebut, Indonesia dikatakan termasuk negara dengan kinerja utang yang baik. Terutama dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat yang rasio utang terhadap PDB-nya masing-masing telah menembus 200 persen dan 100 persen terhadap PDB.

Namun indikator rasio utang pemerintah terhadap PDB ini akan menyesatkan bila di saat yang sama kemampuan membayar utang dari pemerintah tidak siperhatikan. PDB baru merupakan potensi penerimaan pemerintah, sedangkan penerimaan pemerintah yang aktual tercermin pada rasio pajak.

Tax ratio Indonesia hanya di kisaran 10 persen dari PDB, sedangkan tax ratio Jepang di kisaran 35 persen dan Amerika Serikat 30 persen dari PDB. “Maka membandingkan rasio utang pemerintah Indonesia secara langsung dengan negara lain tanpa memperhatikan kemampuan membayar utang, menjadi menyesatkan,” kata dia.

Indikator yang lebih tepat untuk menilai tingkat keamanan utang karena itu bukan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Melainkan rasio antara bunga utang dan cicilan pokok utang dengan penerimaan perpajakan, yang mencerminkan pendapatan pemerintah yang sesungguhnya.

Dengan membandingkan biaya dari utang terhadap penerimaan perpajakan, akan terlihat beban utang pada keuangan negara telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan. Meski stok utang terhadap PDB masih terjaga. “Karena itu mengancam keberlanjutan fiskal,” kata dia.

Pada 2005-2014, di era Presiden SBY, beban bunga utang dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo rata-rata mencapai 32,9 persen dari penerimaan perpajakan setiap tahunnya. Pada 2015-2022 atau era Presiden Jokowi, angka ini melonjak menjadi 47,4 persen.

Dengan hampir setengah dari penerimaan perpajakan diprioritaskan untuk membayar beban utang, ruang fiskal yang tersisa menjadi sangat terbatas. Di saat yang sama, proyek strategis nasional seperti IKN dan PSN, seringkali harus dibiayai dengan utang. “Atas nama rakyat kemudian defisit anggaran dilakukan. Pembuatan utang baru menjadi terbenarkan dan bahkan seolah menjadi tugas mulia,” ujarnya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan utang merupakan tanggung jawab yang selalu dibawa dari pemimpin sebelumnya. Yang terpenting menurut dia adalah pemerintah terus berupaya menjaga agar pembiayaan lancar. “Indonesia tidak pernah telat bayar utang,” katanya ditemui selepas memberikan orasi ilmiah pada kuliah mengenang pemikiran BJ Habibie di Jakarta.

Politikus Partai Golkar itu juga menampik pembiayaan APBN dari penarikan utang yang kurang produktif dan tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Buktinya, ia melanjutkan, Indonesia mempunyai capaian mampu memimpin G20 pada 2022.

ILONA ESTHERINA | SEPTI NADYA