TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Minggu malam, 28 Juli 2024 dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia akan mengundang lagi investor asing untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Upacara 17 Agustus 2024.

Disusul, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

Selanjutnya, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Berikutnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan.

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai hari ini, Senin, 29 Juli 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Jokowi Bakal Tagih Komitmen Investasi Asing untuk IKN....

<!--more-->

1. Jokowi Bakal Tagih Komitmen Investasi Asing untuk IKN Setelah 17 Agustus

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia akan mengundang lagi investor asing untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Upacara 17 Agustus 2024.

Kepala negara menekankan lagi bahwa sudah lebih dari 300 investasi asing yang sudah tanda tangan perjanjian kerja sama. “Yang sudah masuk akan mulai diundang lagi untuk melihat dan kita lihat memang perubahan kecepatannya (pembangunan) terlihat,” kata Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Ahad, 28 Juli 2024, dikutip dari video yang diterima Tempo.

Jokowi mengatakan bahwa sebelumnya investor masih menunggu regulasi yang ada di Otorita IKN. Namun saat ini, masalah itu sudah selesai. Eks Gubernur Jakarta itu tidak merinci aturan mana yang dikeluhkan oleh penanam modal. “Nanti akan kita kumpulkan. Dan juga tanda tangan PKS-nya (perjanjian kerja sama) sudah realisasi semua,” katanya.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Bahlil Akui Masyarakat Lokal Belum Dapat Manfaat Hilirisasi: Paling Banyak Investor dan Pemerintah Pusat

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya manfaat hilirisasi bukan kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden
Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah ada sejak 2004. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor....

<!--more-->

3. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak

Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Menurut Faisal Basri, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal Basri asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal Basri menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan.

"Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal Basri saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil Jelaskan Alasan Izin Usaha Pertambangan untuk Ormas Keagamaan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Menurut dia, izin itu diberikan pemerintah karena tokoh-tokoh keagamaan banyak berjasa dalam perjuangan kemerdekaan.

Bahlil bercerita, pada perjuangan kemerdekaan banyak tokoh-tokoh keagamaan yang berjasa. Menurut dia, mereka selalu terlibat dalam momentum penting, seperti pendirian Boedi Oetomo pada 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Saat agresi militer Belanda usai kemerdekaan, K.H. Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun para tokoh bangsa setelah kemerdekaan, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini mengatakan kekayaan sumber daya alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, dia menilai setelah kemerdekaan justru lebih banyak pengusaha yang menikmati keuntungan dari pertambangan. Sebagian di antaranya asing.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kabar Terkini IKN: Jokowi Siap Jajal kantor Baru....

<!--more-->

5. Kabar Terkini IKN: Jokowi Siap Jajal kantor Baru dan Undang Seleb ke Sana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai hari ini, Senin, 29 Juli 2024.

"Hari ini (kemarin) Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Besok (hari ini) beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Jokowi kemarin bertolak ke IKN untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN. Presiden juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi. Dia mengatakan hal itu merupakan hasil dari penelitian yang sedang dia kerjakan.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Namun, Bahlil mengklaim belum meratanya manfaat hilirisasi bukan kesalahan pemerintah. Menurut dia, kekurangan hilirisasi tak akan terungkap bila pemerintah tak pernah memulai. Sebelum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bahlil mengklaim pemerintah tak berani mengeksekusi Undang-Undang Hilirisasi. Padahal, beleid itu telah ada sejak 2004. "Empat tahun begitu jalan, kita lihat ada hal yang harus kita perbaiki,” kata dia.

Karena itu, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengatakan pemerintah saat ini sedang membuat reformulasi kebijakan agar daerah menjadi objek dan subjek dari hilirisasi. Pada masa mendatang, Bahlil menargetkan, hilirisasi harus berkeadilan dan berkelanjutan, baik dalam aspek lingkungan maupun industri.

“Ke depan, hilirisasi itu adalah hilirisasi berkeadilan yang melibatkan rakyat untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, apalagi mereka di sekitar tambang,” kata Bahlil.

Pada kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Kamis, 11 Juli 2024, Bahlil mengakui hilirisasi belum 100 persen dilakukan secara berkeadilan. “Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata dia.

Bahlil menuturkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pernah mengungkapkan, kualitas air perairan di kawasan Teluk Weda dan Pulau Obi terindikasi mengalami pencemaran yang diduga akibat dampak penambangan dan hilirisasi nikel. Bahkan, tingkat pencemaran sudah terakumulasi hingga ke biota laut seperti ikan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat penerbangan Alvin Lie mempertanyakan konsistensi dan kesungguhan upaya Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam mengendalikan tarif tiket penerbangan nasional.

Pasalnya, upaya penurunan tarif tiket pesawat ini dinilai tidak sejalan dengan wacana yang disebutkan beberapa bulan lalu soal dana abadi pariwisata yang rencananya akan dibebankan pada harga tiket.

Beberapa waktu lalu, Menparekraf Sandiaga Uno diketahui telah menargetkan harga tiket pesawat akan turun sebesar 10 persen dalam beberapa bulan mendatang. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama kementerian terkait lainnya, lewat Satgas Penurunan Tiket Pesawat, bekerja sama dalam persoalan efisiensi penerbangan nasional dan penurunan harga tiket pesawat. Hal ini sebagai tindak lanjut melonjaknya harga tiket penerbangan domestik maupun internasional.

Beberapa langkah yang akan dilakukan Satgas Penurunan Tiket Pesawat untuk mengevaluasi harga tiket ini meliputi soal biaya avtur, biaya suku cadang, perizinan, pajak penjualan, hingga pajak penumpang.

Namun, pengamat penerbangan Alvin Lie menilai upaya Menparekraf tersebut tidak konsisten. “Sekitar tiga bulan yang lalu Pak Sandiaga dan Pak Luhut justru mencanangkan wacana untuk dana abadi pariwisata itu juga akan ditambahkan pada harga tiket, dibebankan pada harga tiket,” ungkap Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) ini kepada Tempo ketika dihubungi pada Minggu, 28 Juli 2024.

Selanjutnya: “Jadi saya mempertanyakan kesungguhan Pak Luhut dan Pak Sandiaga...."

<!--more-->

“Jadi saya mempertanyakan kesungguhan Pak Luhut dan Pak Sandiaga. Niatnya bagaimana, kenapa tiga bulan yang lalu masih mau membebani lagi dana pariwisata ke tiket, sekarang mau menurunkan,” ujar Alvin Lie.

Pada April 2024, sempat terdengar kabar bahwa pemerintah sedang mengkaji soal pengumpulan dana abadi pariwisata yang dibebankan pada harga tiket pesawat. Nantinya, dana tersebut dimanfaatkan dalam tujuan promosi branding nasional dalam mendukung keberlangsungan kegiatan (event) nasional yang berskala nasional dan internasional.

Namun di bulan Juli 2024, Menparekraf Sandiaga sudah menyatakan bahwa wacana pungutan iuran pariwisata melalui transaksi pembelian tiket pesawat ini batal diterapkan. Kabar pembatalan tersebut diungkapkan langsung oleh Sandiaga usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

"Sempat menjadi cetusan ide, tidak dilanjutkan, tidak ada pembahasan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan tambahan pembebanan untuk iuran kepariwisataan dari tiket pesawat," kata Sandiaga seperti dilansir dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dia akan mengundang lagi investor asing untuk menanamkan modal di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah Upacara 17 Agustus 2024.

Kepala negara menekankan lagi bahwa sudah lebih dari 300 investasi asing yang sudah tanda tangan perjanjian kerja sama.

“Yang sudah masuk akan mulai diundang lagi untuk melihat dan kita lihat memang perubahan kecepatannya (pembangunan) terlihat,” kata Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Ahad, 28 Juli 2024, dikutip dari video yang diterima Tempo.

Jokowi mengatakan bahwa sebelumnya investor masih menunggu regulasi yang ada di Otorita IKN. Namun saat ini, masalah itu sudah selesai. Eks Gubernur Jakarta itu tidak merinci aturan mana yang dikeluhkan oleh penanam modal. “Nanti akan kita kumpulkan. Dan juga tanda tangan PKS-nya (perjanjian kerja sama) sudah realisasi semua,” katanya.

Sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ini saat menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

"Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN (penanaman modal dalam negeri) semuanya. Belum ada PMA (penanaman modal asing) yang melakukan groundbreaking," kata Bahlil. Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN.

Total investasi yang masuk ke IKN sebesar Rp 49,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Sampai saat ini belum ada realisasi dana dari investor asing. Swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN.

Pemerintah menetapkan komposisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Menurut dia, izin itu diberikan pemerintah karena tokoh-tokoh keagamaan banyak berjasa dalam perjuangan kemerdekaan.

Bahlil bercerita, pada perjuangan kemerdekaan banyak tokoh-tokoh keagamaan yang berjasa. Menurut dia, mereka selalu terlibat dalam momentum penting, seperti pendirian Boedi Oetomo pada 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Saat agresi militer Belanda usai kemerdekaan, K.H. Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun para tokoh bangsa setelah kemerdekaan, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini mengatakan kekayaan sumber daya alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, dia menilai setelah kemerdekaan justru lebih banyak pengusaha yang menikmati keuntungan dari pertambangan. Sebagian di antaranya asing.

“Begitu kita merdeka, orang lain yang merasakan kenikmatannya,” ujar Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Politikus Partai Golkar itu mengklaim pembagian konsesi tambang bertujuan mengembalikan hak ormas keagamaan untuk menikmati kekayaan sumber daya alam. Bahlil mempertanyakan orang-orang yang mengkritik kebijakan ini. Menurut dia, kritik itu seharusnya ditujukan kepada pengusaha asing yang telah lama bercokol di negeri ini.

Selanjutnya: Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas....

<!--more-->

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengatakan kajian itu dilakukan sejak diselenggarakannya Kongres Ekonomi Umat di Jakarta pada 2021 yang juga dihadiri Presiden Jokowi. Menurut Ikhsan, menerima pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan umat.

“Bila pertambangan kekayaan alam dilakukan secara bijak dan ditatakelola secara baik dengan memperhatikan dampak lingkungan dan penuh kearifan, kita juga dapat melakukan pembangunan yang sustainable,” kata Ikhsan saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurut Ikhsan, pada dasarnya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam memelihara dan menjadikan sumber daya alam dan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kata Ikhsan, untuk mewujudkannya secara ekonomis harus disusun bersama atas dasar kekeluargaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan. Menurut dia, izin itu diberikan pemerintah karena tokoh-tokoh keagamaan banyak berjasa dalam perjuangan kemerdekaan.

Bahlil bercerita, pada perjuangan kemerdekaan banyak tokoh-tokoh keagamaan yang berjasa. Menurut dia, mereka selalu terlibat dalam momentum penting, seperti pendirian Boedi Oetomo pada 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Saat agresi militer Belanda usai kemerdekaan, K.H. Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun para tokoh bangsa setelah kemerdekaan, mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini mengatakan kekayaan sumber daya alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat. Namun, dia menilai setelah kemerdekaan justru lebih banyak pengusaha yang menikmati keuntungan dari pertambangan. Sebagian di antaranya asing.

“Begitu kita merdeka, orang lain yang merasakan kenikmatannya,” ujar Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Politikus Partai Golkar itu mengklaim pembagian konsesi tambang bertujuan mengembalikan hak ormas keagamaan untuk menikmati kekayaan sumber daya alam. Bahlil mempertanyakan orang-orang yang mengkritik kebijakan ini. Menurut dia, kritik itu seharusnya ditujukan kepada pengusaha asing yang telah lama bercokol di negeri ini.

Selanjutnya: Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas....

<!--more-->

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Kebijakan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah, mengatakan kajian itu dilakukan sejak diselenggarakannya Kongres Ekonomi Umat di Jakarta pada 2021 yang juga dihadiri Presiden Jokowi. Menurut Ikhsan, menerima pemanfaatan sumber daya alam bisa dilakukan sepanjang dapat memberikan kemaslahatan umat.

“Bila pertambangan kekayaan alam dilakukan secara bijak dan ditatakelola secara baik dengan memperhatikan dampak lingkungan dan penuh kearifan, kita juga dapat melakukan pembangunan yang sustainable,” kata Ikhsan saat dihubungi Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurut Ikhsan, pada dasarnya semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam memelihara dan menjadikan sumber daya alam dan kekayaan alam bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kata Ikhsan, untuk mewujudkannya secara ekonomis harus disusun bersama atas dasar kekeluargaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai besok, Senin, 29 Juli 2024.

"Hari ini Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Besok beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana,dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Jokowi hari ini bertolak ke IKN untukmeresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol di IKN.

Presiden juga akan meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan Istana Kepresidenan di IKN.

"Bapak Jokowi juga akan melakukan peninjauan lainnya termasuk pengecekan kesiapan tempat upacara HUT RI dan sarana serta prasarana pendukung lainnya," katanya.

Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, mengatakan, perabot untuk kebutuhan Presiden selama berkantor di IKN telah tiba di Kantor Kepresidenan IKN.

"Perabotan disiapkan teman-teman dari Sekretariat Presiden sama Sekretariat Negara. Sejak Kamis sore sudah mendarat," kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga ditemui ANTARA di Menara Pandang, Jalan Sumbu Barat, IKN, Sabtu.

Danis mengatakan, perabot tersebut dikirim dari Jakarta dan telah ada di ruang kerja maupun Istana Kepresidenan di komplek IKN.

Saat ditanya terkait varian perabot apa saja yang telah tersedia, Danis mengaku belum mengetahuinya, sebab perabot tersebut hingga kini masih terbungkus kemasan kotak

Kebutuhan perabot itu, kata Danis, akan diperuntukkan bagi kebutuhan kerja Presiden maupun pelaksanaan Sidang Kabinet perdana di IKN.

Danis mengatakan, Satgas telah berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh kebutuhan Presiden selama berkantor di IKN.

"Tentu saja kalau keputusan beliau berkantor, itu ada di beliau. Tapi kami berusaha sebaiknya dari sisi tanggung jawab kami menyiapkan infrastruktur, kemudian Setneg dan Setpres siapkan furnitur, kami siapkan sebaik-baiknya. Jadi, setiap saat beliau memutuskan untuk berkantor maupun sidang, insyaallah siap," katanya.

Jokowi Ajak Selebritas dan Influencer

Presiden Joko Widodo mengundang selebritas dan influencer ke IKN, MInggu, 28 Juli 2024. Ketika tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Jokowi bersama Iriana disambut oleh pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

"Iya Pak, baru balik dari Kendari, Pak," ujar Raffi seraya menjabat tangan Kepala Negara.

Selain Raffi dan Nagita, sejumlah selebritas lainnya turut menyambut Presiden Jokowi dan Iriana, antara lain Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omesh dan Dian Ayu, Gading Marten dan Poppy Sovia.

Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Presiden dan Iriana meninjau pembangunan jalan tol di Seksi 3A-5A, Kota Balikpapan, dengan menggunakan mobil.

"Presiden dan rombongan kemudian akan berganti kendaraan dengan sepeda motor untuk menuju Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara. Seraya berkendara sepeda motor, Presiden dan rombongan akan meninjau Jembatan Pulau Balang sebelum meresmikannya," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana.

Usai peresmian Jembatan Pulau Balang, Presiden dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan akan bermalam di IKN untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Selain influencer, turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di IKN, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, serta Wishnutama Kusubandio.

14 Rumah Dinas Menteri Siap

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan sebanyak 14 unit rumah menteri di IKN telah rampung dibangun termasuk perabotannya.

"Rumah menteri sebanyak 14 dari total 36 unit sudah siap furnished," kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga.

Rumah tapak jabatan menteri berlokasi di area Persil 105, meliputi kavling 1 hingga 10 yang dilaporkan PUPR rampung 99,75 - 100 persen.

Sebanyak 36 unit rumah menteri ini terdiri atas bangunan di downslope sebanyak 11 unit dan bangunan upslope sebanyak 25 unit di atas lahan seluas 20,4 hektare.

Ia mengatakan sebanyak 14 unit rumah menteri yang telah terisi perabot, di antaranya akan ditempati Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Perabotan tersebut berupa kursi dan meja di ruang makan, kerja dan ruang tamu, dipan dan kasur, lemari pakaian, hingga perlengkapan dapur.

"Seluruh perabotan itu merupakan produksi dalam negeri," katanya.

Sementara, pembangunan fisik 22 unit rumah menteri lainnya diproyeksikan rampung pada Oktober 2024, kata Danis menambahkan.

TEMPO.CO, Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mengendarai sepeda motor di ruas Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), untuk merasakan secara langsung sensasi kontur badan jalan yang sedang dibangun.

"Setelah tadi mencoba jalan itu, paling gampang kalau kita naik sepeda motor akan terasa. Meskipun belum selesai, tetapi Alhamdulillah, tadi lancar dan mulus," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menilai, kualitas jalan yang dibangun tergolong bagus serta layak menjadi percontohan untuk perluasan proyek serupa berikutnya.

"Bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu, meskipun itu belum selesai. Masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menitipkan pesan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar area sisi jalan tol dibuat super hijau, lewat penanaman pohon maupun rumput.

"Tapi yang paling penting, kanan kirinya, harus super hijau," kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengendarai sepeda motor custom bersama sejumlah selebritas menuju IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Selanjutnya: Selebritas yang ikut dalam rombongan Presiden adalah....

<!--more-->

Selebritas yang ikut dalam rombongan Presiden adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omesh dan Dian Ayu, Gading Marten dan Poppy Sovia.

"Tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor merasakan jalan tol menuju IKN," katanya.

Selain sejumlah selebritas, Jokowi juga mengajak serta Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni.

Jokowi dan rombongan diketahui melintasi Jalan Tol IKN mulai dari Kota Balikpapan melintasi koridor 3A Tempadung Tol IKN sejauh 13,4 kilometer yang telah merampungkan pembangunan dua jalur jalan.

Lepas dari jalur 3A, rombongan melintasi koridor 3B sepanjang 7,3 kilometer yang kini telah sampai pada tahap penyelesaian operasional satu sisi jalur.

Sedangkan, di area tol 5A sejauh 6,7 kilometer telah merampungkan pembangunan fisik jalan di satu jalur.

ANTARA

TEMPO.CO, Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mengendarai sepeda motor di ruas Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), untuk merasakan secara langsung sensasi kontur badan jalan yang sedang dibangun.

"Setelah tadi mencoba jalan itu, paling gampang kalau kita naik sepeda motor akan terasa. Meskipun belum selesai, tetapi Alhamdulillah, tadi lancar dan mulus," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menilai, kualitas jalan yang dibangun tergolong bagus serta layak menjadi percontohan untuk perluasan proyek serupa berikutnya.

"Bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu, meskipun itu belum selesai. Masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menitipkan pesan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar area sisi jalan tol dibuat super hijau, lewat penanaman pohon maupun rumput.

"Tapi yang paling penting, kanan kirinya, harus super hijau," kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengendarai sepeda motor custom bersama sejumlah selebritas menuju IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Selanjutnya: Selebritas yang ikut dalam rombongan Presiden adalah....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Penajam Paser Utara - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mengendarai sepeda motor di ruas Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), untuk merasakan secara langsung sensasi kontur badan jalan yang sedang dibangun.

"Setelah tadi mencoba jalan itu, paling gampang kalau kita naik sepeda motor akan terasa. Meskipun belum selesai, tetapi Alhamdulillah, tadi lancar dan mulus," kata Jokowi.

Presiden Jokowi menilai, kualitas jalan yang dibangun tergolong bagus serta layak menjadi percontohan untuk perluasan proyek serupa berikutnya.

"Bagus, paling tidak ada contoh-contoh dulu, meskipun itu belum selesai. Masih ada satu layer lagi di atasnya, nanti langsung kelihatan mulusnya nanti," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menitipkan pesan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar area sisi jalan tol dibuat super hijau, lewat penanaman pohon maupun rumput.

"Tapi yang paling penting, kanan kirinya, harus super hijau," kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengendarai sepeda motor custom bersama sejumlah selebritas menuju IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Selanjutnya: Selebritas yang ikut dalam rombongan Presiden adalah....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 28 Juli 2024 dimulai dari PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Disusul, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

Berikutnya, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan....

<!--more-->

1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan Diprediksi Meningkat 12 Persen pada Periode Perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pejabat pengganti sementara (Pgs) Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I, Yuyun Waryuaningsih, memproyeksikan ada 289 ribu pergerakan penumpang pada periode tersebut. Artinya, akan ada rata-rata harian sebanyak 19 ribu pergerakan penumpang per hari.

"Rata-rata harian ini lebih tinggi 12 persen dibandingkan rata-rata harian pergerakan penumpang bulan Juli 2024 yang mencapai 17 ribu per hari," kata Yuyun melalui jawaban tertulis kepada Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak

Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal Basri, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal Basri, asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan. "Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal Basri saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Faisal Basri menambahkan, kebijakan tersebut tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat. Menurutnya tidak semua negara berhasil meningkatkan sektor industri keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres....

<!--more-->

3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres Pasar Senen-Ketapang, Resmi Beroperasi Sejak Jumat

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

“Hal ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan,” kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 26 Juli 2024.

Ixfan mengatakan perpanjangan relasi ini akan mempermudah pelanggan yang ingin melancong dari Jakarta ke Banyuwangi atau sebaliknya dengan mudah. “Hal tersebut merupakan komitmen kami untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Kereta Api,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa....

<!--more-->

5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio, mengatakan, kendati dirancang untuk mendorong perekonomian, Golden Visa justru bisa berisiko terhadap kondisi fiskal dan makroekonomi suatu negara melalui fluktuasi perekonomian yang cepat dan munculnya gelembung ekonomi di sektor properti.

“Ada pula risiko keamanan seperti penyalahgunaan izin tinggal dan berusaha, peningkatan kasus korupsi, pengemplangan pajak, pencucian uang, hingga pendanaan kelompok teroris,” kata dia dalam opininya di Koran Tempo terbitan 5 Maret 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 28 Juli 2024 dimulai dari PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Disusul, ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL).

Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

Berikutnya, Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

Terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan....

<!--more-->

1. Pergerakan Penumpang di Bandara Sepinggan Balikpapan Diprediksi Meningkat 12 Persen pada Periode Perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memproyeksikan terjadi kenaikan pergerakan penumpang di di Bandara Sepinggan Balikpapan pada 10 hingga 24 Agustus 2024. Periode tersebut merupakan H-7 hingga H+7 peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Pejabat pengganti sementara (Pgs) Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I, Yuyun Waryuaningsih, memproyeksikan ada 289 ribu pergerakan penumpang pada periode tersebut. Artinya, akan ada rata-rata harian sebanyak 19 ribu pergerakan penumpang per hari.

"Rata-rata harian ini lebih tinggi 12 persen dibandingkan rata-rata harian pergerakan penumpang bulan Juli 2024 yang mencapai 17 ribu per hari," kata Yuyun melalui jawaban tertulis kepada Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak

Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal Basri, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal Basri, asuransi kendaraan bermotor tidak bisa bersifat wajib dan mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga saat ini kesadaraan masyarakat Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di level kelas menengah atas.

Faisal menegaskan, di daerah-daerah, masyarakat tidak memikirkan asuransi kendaraan karena ada kebutuhan lebih mendesak seperti konsumsi untuk pangan. "Kenapa harus diwajibkan kalau orang merasa tidak ada risikonya. Ini akan kesulitan karena di pedesaan misalnya tidak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berpotensi meningkatkan inflasi," ujar Faisal Basri saat ditemui usai menjadi pembicara di forum non-bank financial di Jakarta, Jumat 26 Juli 2024.

Faisal Basri menambahkan, kebijakan tersebut tidak perlu dieksekusi dalam waktu dekat. Menurutnya tidak semua negara berhasil meningkatkan sektor industri keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres....

<!--more-->

3. KAI Daop 1 Jakarta Perpanjang Relasi KA Blambangan Ekspres Pasar Senen-Ketapang, Resmi Beroperasi Sejak Jumat

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 1 resmi memperpanjang relasi kereta api atau KA Blambangan Ekspres dari Pasar Senen Jakarta-Ketapang PP. Relasi ini sebelumnya hanya berjalan dengan relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Ketapang PP.

“Hal ini merupakan bagian dari peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan,” kata Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 26 Juli 2024.

Ixfan mengatakan perpanjangan relasi ini akan mempermudah pelanggan yang ingin melancong dari Jakarta ke Banyuwangi atau sebaliknya dengan mudah. “Hal tersebut merupakan komitmen kami untuk selalu meningkatkan pelayanan bagi pelanggan Kereta Api,” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang berimbas pada krisis sosial jika menerima tawaran tersebut pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang jelas-jelas akan memperpanjang krisis sosial-ekologis dan berdampak buruk pada warga yang terkena dampak langsung dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa....

<!--more-->

5. Banyak Risiko Mengintai, Begini Kata Pengamat agar Golden Visa Berjalan Efektif

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis lalu, 25 Juli 2024. Peluncuran kebijakan yang diharapkan dapat menarik investor berinvestasi di Tanah Air tersebut disebut-sebut mengandung risiko.

Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen, Agus Pambagio, mengatakan, kendati dirancang untuk mendorong perekonomian, Golden Visa justru bisa berisiko terhadap kondisi fiskal dan makroekonomi suatu negara melalui fluktuasi perekonomian yang cepat dan munculnya gelembung ekonomi di sektor properti.

“Ada pula risiko keamanan seperti penyalahgunaan izin tinggal dan berusaha, peningkatan kasus korupsi, pengemplangan pajak, pencucian uang, hingga pendanaan kelompok teroris,” kata dia dalam opininya di Koran Tempo terbitan 5 Maret 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.