TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia meningkat. Seusai menghadiri acara Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024, dia hanya menceritakan kegiatan Hari Pajak Nasional yang diadakan setiap tahun. Kegiatan pajak itu, kata dia, diadakan dengan beberapa lomba. "Itu untuk memberi semangat untuk semuanya," ujar dia, saat kepada wartawan di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Ahad, 14 Juli 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak mengomentari biaya pengobatan di Indonesia meningkat 13,6 persen. Biaya medis itu meningkat dari peningkatan biaya pengobatan di Asia sebesar 11,5 persen secara tahunan atauyear on year(yoy).

Dalam catatan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, biaya kesehatan di Indonesia meningkat setelah pandemi Covid-19 sebesar 13,6 persen. Angka itu lebih tinggi dibanding dengan kenaikan ongkos kesehatan di Asia sebesar 11 persen tersebut.

Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa, kenaikan biaya kesehatan disebabkan oleh kenaikan harga barang medis, biaya klaim asuransi yang meningkat serta penundaan perawatan selama masa pandemi Covid-19. Hal ini berdampak terhadap kenaikan jumlah total klaim kesehatan pada kuartal 1 2023 sebesar Rp 4,60 triliun. "Sedangkan tahun lalu hanya sebesar Rp 3,32 triliun," seperti dikutip situs resmi Asosiasi Asuransi.

Menurut lembaga ini, inflasi medis selaras dengan kenaikan biaya tarif pelayanan kesehatan pada awal 2023 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. "Kenaikan biaya kesehatan juga dipengaruhi oleh inflasi umum pada 2022 sebesar 5,5 persen," kata Asosiasi dalam aaji.or.id itu.

Asosiasi menjelaskan, kenaikan biaya kesehatan tidak terhindarkan. Bahkan biaya medis selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko kesehatan yang mungkin terjadi di masa depan, seperti menjaga kesehatan, memiliki proteksi kesehatan, serta kelola dana darurat.

Kementerian Perindustrian akan mendorong penggunaan bahan baku dalam negeri memproduksi obat-obatan. Kebijakan ini buntut isu mahalnya obat di Indonesia yang meningkat tiga sampai lima kali lipat dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia.

“Kalau beli (bahan baku dalam negeri) banyak kan dia juga akan meningkatkan utilisasi. Kalau utilisasi naik, harganya lebih murah,” kata pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Reni menjelaskan harga obat dipengaruhi oleh utilisasi produsen. Utilisasi merupakan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Ketika utilisasi baru 50 persen, kata dia, produsen akan menjual obat-obatan dengan harga tinggi. Menurut dia, utilisasi dipengaruhi oleh faktor permintaan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks baru bernama IDX Cyclical Economy 30 pada Sabtu, 13 Juli 2024. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari, mengatakan indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 sahamcyclical berdasarkan subsektor dari IDX Industrial Classification (IDXIC) yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar. Selain itu, juga didukung oleh fundamental perusahaan yang baik.

Indeks ini mulai berlaku efektif per Senin, 15 Juli 2024. "Mencakup saham dari berbagai sektor cyclical yang dikenal memiliki kinerja signifikan, dipengaruhi oleh perubahan siklus ekonomi, termasuk sektor finansial, barang konsumen nonprimer, hingga infrastruktur," kata Pande dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Minggu, 14 Juli 2024.

Sektor cyclical dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Contoh sektor ini meliputi perkebunan, pertambangan, industri dasar, aneka industri, properti, hingga keuangan dan perdagangan.

Pande juga menjelaskan tahapan awal penentuan konstituen indeks IDX Cyclical Economy 30 dengan mengecualikan saham yang tercatat di Papan Pemantauan Khusus. Kemudian, BEI memilih saham yang selalu diperdagangkan selama 12 bulan terakhir, dan saham yang sesuai dengan klasifikasi saham cyclical berdasarkan subsektor IDXIC.

Selanjutnya, BEI memilih 30 saham yang memiliki peringkat tertinggi. "Berdasarkan faktor nilai transaksi, frekuensi transaksi, kapitalisasi pasar free float, keterwakilan masing-masing sektor cyclical, dan fundamental."

Penghitungan indeks IDX Cyclical Economy 30 menggunakan metode adjusted market capitalization weighted berdasarkan kapitalisasi pasar free float atau saham beredar. Bobot saham dibatasi paling tinggi 25 persen, yang disesuaikan pada saat evaluasi.

Pande menambahkan, indeks ini telah dihitung sejak hari dasarnya pada 1 Maret 2019 dengan nilai awal 100. Evaluasi berkala indeks IDX Cyclical Economy 30 terdiri dari evaluasi mayor dan minor. Evaluasi mayor bertujuan untuk pemilihan dan pembobotan ulang konstituen indeks, yang akan dilakukan pada akhir Februari dan Agustus.

Sementara itu, evaluasi minor bertujuan untuk memperbarui faktor free float serta melakukan pembatasan ulang bobot saham, yang akan dilakukan pada akhir Mei dan November. Hasil evaluasi indeks berlaku efektif pada hari bursa pertama bulan berikutnya.

Dengan hadirnya IDX Cyclical Economy 30, BEI berharap agar para investor lebih cermat dalam mengambil keputusan investasi yang adaptif terhadap perubahan siklus ekonomi. Dengan demikian, dapat mencapai kinerja portofolio yang optimal. Pada masa mendatang, kata Pande, indeks ini dapat dijadikan acuan bagi penciptaan produk investasi berbasis indeks, seperti reksa dana indeks maupun Exchange Traded Fund (ETF) indeks.

"Sehingga investor dapat lebih mudah berinvestasi pada saham-saham sektor cyclical dan dapat memanfaatkan strategi diversifikasi yang ditawarkan oleh indeks IDX Cyclical Economy 30," katanya.

30 saham yang masuk indeks

Berikut daftar 30 saham yang masuk ke dalam IDX Cyclical Economy 30:

1. PT Ace Hardware Indonesia Tbk. (ACES)

2. PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM)

3. PT Bank Jago Tbk. (ARTO)

4. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA)

5. PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI)

6. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI)

7. PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN)

8. PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI)

9. PT Bintang Oto Global Tbk. (BOGA)

10. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS)

11. PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BUMI)

12. PT Barito Pacific Tbk. (BRPT)

13. PT BTPN Syariah Tbk. (BTPS)

14. PT Capital Financial Indonesia Tbk. (CASA)

15. PT Cemindo Gemilang Tbk. (CMNT)

16. PT Ciputra Development Tbk. (CTRA)

17. PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA)

18. PT Essa Indstries Indonesia Tbk. (ESSA)

19. PT MD Pictures Tbk. (FILM)

20. PT Vale Indonesia Tbk. (INCO)

21. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. (INKP)

22. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP)

23. PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI)

24. PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA)

25. PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN)

26. PT Panin Financial Tbk. (PNLF)

27. PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA)

28. PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR)

29. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG)

30. PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA).

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, menyebut hal ini bukan hanya karena komitmen politik, melainkan pembangunan IKN sudah menjadi perintah undang-undang (UU).

Selama UU tetap berlaku, kata dia, berarti itu perintah yang harus dijalankan. Dia menjelaskan, seluruh program pembangunan akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua program pembangunan, baik makan bergizi, IKN, swasembada pangan dan energi, penyediaan rumah sakit berkualitas dan sebagainya tentu akan menjadi beban belanja APBN," kata Dradjad saat dihubungi Tempo pada Ahad, 14 Juli 2024.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berakhir Oktober 2024. Sementara itu, pemerintahannya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Misalnya warisan utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun.

Selain itu, proyek IKN juga masih diselimuti ketidakpastian. Progres infrastruktur IKN yang membuat rencana Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN mundur, hingga upacara HUT Kemerdekaan RI yang tidak sepenuhnya akan berlangsung di IKN.

Melanjutkan pembangunan IKN ini, kata Dradjad, menjadi satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran. Seluruh program yang telah dijanjikan Prabowo-Gibran ini akan dijalankan secara bertahap, sesuai kapasitas ruang fiskal yang ada.

Di sisi lain, ruang fiskal akan terus diperbesar melalui peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). "Jadi, kuncinya memang penerimaan negara. Jika hal ini beres, urusan yang lain lebih leluasa ditanganinya."

Salah satu program Prabowo-Gibran adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara. Badan ini ditargetkan mampu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen. Mengingat sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah, sehingga anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi PNBP.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menyoroti kinerja APBN semester I 2024 yang melemah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024. APBN sudah defisit Rp 77,3 triliun atau setara dengan 0,34 persen dari PDB.

Kemudian, pendapatan negara per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. "Itu adalah 47,1 persen dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun, berarti mengalami penurunan 6,2 persen," tutur Sri Mulyani dalam rapat.

Berdasarkan data yang dia paparkan, penerimaan pendapatan negara dari pajak turun paling dalam, yakni 7,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak semester I 2024 hanya Rp 893,8 triliun, sedangkan semester I 2023 sebesar Rp 970,2 triliun.

Pendapatan negara dari sisi kepabeanan dan cukai hingga Juni 2024 tercatat sebesar Rp 134,2 triliun. Angka ini turun 0,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni sebesar Rp 135,4 triliun.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun sebesar 4,5 persen. Pada semester I 2024, realisasi PNBP tercatat Rp 288,4 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2023 mencapai Rp 302,1 triliun. "Seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP, semuanya mengalami kontraksi."

Namun di sisi lain, realisasi belanja negara per semester I 2024 mencapai Rp 1.398 triliun. Belanja negara naik 11,3 persen dibandingkan semester I 2023 yang hanya Rp 1.255,7 triliun atau 40,3 persen dari total anggaran.

Data-data tersebut, kata Dradjad menjadi peringatan dini bagi pemerintahan baru. "Apalagi dengan melesetnya kinerja APBN 2024, itu adalah peringatan dini bagi pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu peringatan akan semakin beratnya tekanan fiskal," tuturnya.

Dia menyebut, tekanan tersebut harus dilawan melalui terobosan penerimaan negara agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan ekonomi makro pada tahun 2025. Terobosan itu harus terjadi pada dua sumber penerimaan, baik sistemik maupun ad hoc. "Keduanya berlaku pada pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), PNBP, bea dan cukai."

Sejak tahun 2022 hingga 2023, Presiden Jokowi telah mengucurkan Rp 32,5 triliun anggaran negara untuk membangun IKN. Jokowi kembali mengalokasikan belanja senilai Rp 39,8 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran negara yang telah mengalir untuk pembangunan IKN sebesar Rp 71,8 triliun.

ANNISA FEBIOLA | MAJALAH TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, menyebut hal ini bukan hanya karena komitmen politik, melainkan pembangunan IKN sudah menjadi perintah undang-undang (UU).

Selama UU tetap berlaku, kata dia, berarti itu perintah yang harus dijalankan. Dia menjelaskan, seluruh program pembangunan akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua program pembangunan, baik makan bergizi, IKN, swasembada pangan dan energi, penyediaan rumah sakit berkualitas dan sebagainya tentu akan menjadi beban belanja APBN," kata Dradjad saat dihubungi Tempo pada Ahad, 14 Juli 2024.

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berakhir Oktober 2024. Sementara itu, pemerintahannya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Misalnya warisan utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun.

Selain itu, proyek IKN juga masih diselimuti ketidakpastian. Progres infrastruktur IKN yang membuat rencana Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN mundur, hingga upacara HUT Kemerdekaan RI yang tidak sepenuhnya akan berlangsung di IKN.

Melanjutkan pembangunan IKN ini, kata Dradjad, menjadi satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran. Seluruh program yang telah dijanjikan Prabowo-Gibran ini akan dijalankan secara bertahap, sesuai kapasitas ruang fiskal yang ada.

Di sisi lain, ruang fiskal akan terus diperbesar melalui peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). "Jadi, kuncinya memang penerimaan negara. Jika hal ini beres, urusan yang lain lebih leluasa ditanganinya."

Salah satu program Prabowo-Gibran adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara. Badan ini ditargetkan mampu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen. Mengingat sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah, sehingga anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi PNBP.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menyoroti kinerja APBN semester I 2024 yang melemah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024. APBN sudah defisit Rp 77,3 triliun atau setara dengan 0,34 persen dari PDB.

Kemudian, pendapatan negara per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. "Itu adalah 47,1 persen dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun, berarti mengalami penurunan 6,2 persen," tutur Sri Mulyani dalam rapat.

Berdasarkan data yang dia paparkan, penerimaan pendapatan negara dari pajak turun paling dalam, yakni 7,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak semester I 2024 hanya Rp 893,8 triliun, sedangkan semester I 2023 sebesar Rp 970,2 triliun.

Pendapatan negara dari sisi kepabeanan dan cukai hingga Juni 2024 tercatat sebesar Rp 134,2 triliun. Angka ini turun 0,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni sebesar Rp 135,4 triliun.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun sebesar 4,5 persen. Pada semester I 2024, realisasi PNBP tercatat Rp 288,4 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2023 mencapai Rp 302,1 triliun. "Seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP, semuanya mengalami kontraksi."

Namun di sisi lain, realisasi belanja negara per semester I 2024 mencapai Rp 1.398 triliun. Belanja negara naik 11,3 persen dibandingkan semester I 2023 yang hanya Rp 1.255,7 triliun atau 40,3 persen dari total anggaran.

Data-data tersebut, kata Dradjad menjadi peringatan dini bagi pemerintahan baru. "Apalagi dengan melesetnya kinerja APBN 2024, itu adalah peringatan dini bagi pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu peringatan akan semakin beratnya tekanan fiskal," tuturnya.

Dia menyebut, tekanan tersebut harus dilawan melalui terobosan penerimaan negara agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan ekonomi makro pada tahun 2025. Terobosan itu harus terjadi pada dua sumber penerimaan, baik sistemik maupun ad hoc. "Keduanya berlaku pada pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), PNBP, bea dan cukai."

Sejak tahun 2022 hingga 2023, Presiden Jokowi telah mengucurkan Rp 32,5 triliun anggaran negara untuk membangun IKN. Jokowi kembali mengalokasikan belanja senilai Rp 39,8 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran negara yang telah mengalir untuk pembangunan IKN sebesar Rp 71,8 triliun.

ANNISA FEBIOLA | MAJALAH TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana akan membatasi penggunaan BBM bersubsidi, yakni Pertalite mulai 17 Agustus 2024. Kebijakan ini telah didukung dan disampaikan oleh salah satu Menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Luhut menyatakan pembatasan kali ini agar Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi tepat sasaran.

"Orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut, dikutip dari Instagaram @luhut.pandjaitan.

Rencana soal pembatasan ini kemudian diupayakan pemerintah melalui opsi mengganti pertalite dengan BBM baru bernama Green 92. Pemerintah diketahui telah melakukan pematangan model BBM baru ini agar bisa segera dinikmati oleh masyarakat. Pergantian ini menjadi bagian dari program Langit Biru yang digarap oleh Pertamina. Wacana ini telah ada sejak lama, kali ini ada beberapa sinyal jika BBM baru ini akan segera didistribusikan.

Lebih Rinci Pertamax Green 92

Green 92 sejatinya bagian dari BBM pertamax yang dikenalkan pertamina. Pertamax Green 92 diciptakan dengan meningkatkan kadar oktan dengan cara mencampur Pertalite (RON 90) dengan bioenergy, Etanol sebesar 7 persen (E7). Bioenergi ini merupakan energi terbarukan yang sudah teruji oleh WWFC (Worldwide Fuel Charter).

Ada beberapa kandungan dalam pertamax Green 92 ini yang patut jadi perhatian, yaitu etanol. Etanol disini dihasilkan dari proses molases tebu dan menjadi bahan bakar nabati yang terbarukan. Itulah sebab, Pertamina menamakannya sebagai Pertamax Green 92. Green 92 kemudian diklaim menjadi salah satu langkah untuk menurunkan emisi karbon dan menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan.

Menurut klaim pemerintah Green 92 memiliki banyak keuntungan yang lebih baik daripada pertalite. Dikutip dari berbagai sumber berikut keistimewaan BBM baru ini:

1. Lebih Ramah Lingkungan

Pertamax Green 92 dinilai lebih ramah lingkungan karena terdapat etanol dalam bahan campurannya. Etanol disini disebut diperoleh dari tebu yang pastinya lebih ramah lingkungan karena emisi karbon yang dihasilkan bisa ditekan. Bahan nabati ini menjadi inovasi untuk mengurangi bahan tak terbarukan yang kian lama pastinya menyumbang emisi karbon lebih banyak. Mengurangi emisi karbon menjadi langkah pemerintah pastinya untuk mencoba beralih ke bahan bakar yang ramah lingkungan sesuai komitmen yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang.

2. Tingkat Oktan dan Kualitas

Seperti yang sudah dijelaskan Green 92 telah dikembangkan dengan ditingkatkan bilangan oktannya lebih tinggi dari pertalite. Pertamax Green 92 dikembangkan dari RON (Research Octane Number) 90 yang dengan tambahan 7% etanol. Campuran etanol meningkatkan menjadi RON 92 yang membuat mesin dapat beroperasi lebih efisien dan meminimalkan risiko kerusakan.

3. Lebih Hemat

Nilai oktan dalam BBM menjadi faktor penentu kinerja bahan bakar terhadap mesin bermotor. Jika nilai oktan tinggi akan memungkinkan kendaraan untuk tidak memerlukan banyak tambahan bahan bakar. Artinya bahan bakar dengan nilai oktan lebih tinggi akan lebih hemat. Jika pertalite memiliki nilai RON 90 maka Pertamax Green 92 – seperti namanya memiliki nilai oktan 92. Campuran dari pertalite dan etanol.

4. Mesin Lebih Bersih

Penggunaan nilai oktan yang lebih tinggi lebih ringan jika bertemu dengan mesin. Artinya mesin dapat bekerja dengan lebih bersih dan polusi yang dihasilkan juga tidak sebanyak Pertalite (BBM bersubsidi). Hal ini juga karena pemerintah ingin mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon.

TEMPO.CO, Jakarta - Sikap Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah yang masih menimbang-nimbang sikap terhadap izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah memantik respons dari kadernya di akar rumput. Salah satunya, Rahmatullah Al-Barawi, 28 tahun, pengurus ranting PP Muhammadiyah di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Kepada Tempo, Rahmat menceritakan pengalamannya tinggal di daerah terdampak tambang. Dari pengalaman itu, dia meminta elite pimpinan organisasinya tak turut terlibat dalam bisnis yang dia nilai lebih banyak mudaratnya itu. “Saya berharap cemas sekaligus berharap sangat kuat kepada PP Muhammadiyah untuk menolak konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah,” ujar Rahmat.

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno untuk mengkaji sikap terhadap konsesi tambang di Gedung PP Muhammadiyah pada Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyatakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia hadir dalam rapat pleno untuk menjelaskan kebijakan itu.

Salah seorang petugas keamanan yang berjaga di Gedung PP Muhammadiyah mengonfirmasi Bahlil sempat hadir dalam rapat itu. Namun, politikus Partai Golkar itu telah minta diri sebelum rapat selesai. Petugas keamanan ini menyebut rapat itu berlangsung tertutup dan media tidak diperbolehkan meliput rapat.

Lebih lanjut Rahmat mengatakan tinggal tak jauh dari wilayah yang digunakan untuk tambang batu bara. Dari tambang yang beroperasi di daerahnya, dia menyaksikan ekosistem lingkungan makin buruk. Dia mencontohkan, hujan beberapa jam segera mendatangkan banjir di wilayah itu. Padahal sebelum tambang beroperasi, banjir itu tidak terjadi. Di wilayah paling utara Pulau Kalimantan itu, tambang juga menyebabkan tanah longsor.

Menurut Rahmat, perusahaan-perusahaan yang banyak berdampak langsung kepada warga justru merupakan perusahaan-perusahaan ilegal. Dia menduga, perusahaan-perusahaan itu tak mengantongi IUP. Perusahaan-perusahaan itu dibangun amat berdekatan dengan permukiman warga.

Kendati begitu, Rahmat mengatakan bukan berarti perusahaan-perusahaan yang memiliki izin tak berdampak buruk kepada lingkungan. Perusahaan-perusahaan legal juga memiliki catatatan kerusakan lingkungan, hanya lokasinya tak berdekatan dengan permukiman warga. “Tidak melegitimasi itu sah dilakukan,” kata dia.

Rahmat juga menyinggung amanat Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, 20 November 2022, bertajuk “Risalah Islam Berkemajuan". Rahmat mengaku kala itu turut menghadiri muktamar itu. Dokumen itu antara lain menyebut perubahan iklim dalam skala global yang kini menjadi tantangan umat manusia.

Perilaku manusia yang boros terhadap energi dan semena-mena terhadap lingkungan, tulis dokumen itu, telah menyebabkan peningkatan panas dan perubahan yang cepat di lapisan atmosfer, laut dan daratan. “Jangan sampai tagline ‘Islam Berkemajuan’ itu menjadi pupus,” kata dia.

TEMPO.CO, Medan - PT Hutama Marga Waskita atau Hamawas, anak usaha PT Hutama Karya (Persero) melaksanakan serangkaian Uji Laik Fungsi (ULF) di dua ruas Jalan Tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat atau Kutepat. Dua ruas itu terdiri atas ruas Indrapura–Kualatanjung (Seksi 2) sepanjang 10,15 kilometer dan ruas Tebingtinggi-Serbelawan-Sinaksak (Seksi 3 dan 4) sepanjang 45,4 kilometer.

Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita Dindin Solakhuddin dalam keterangan tertulisnya mengatakan, ULF dilaksanakan pada 10-12 Juli 2024. Hal ini dilakukan untuk menguji spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan untuk memastikan telah sesuai standar, baik dari sisi keselamatan lalu lintas maupun kualitas tol.

"Setelah rangkaian uji spesifikasi dilaksanakan, hasilnya dibahas pada rapat pleno Senin mendatang," kata Dindin, Sabtu, 13 Juli 2024.

Hamawas berterima kasih atas dukungan berbagai pihak terhadap percepatan penyelesaian pembangunan dan berharap kedua ruas segera beroperasi sehingga tercipta jaringan konektivitas yang lebih luas di Sumatera Utara. Kedua ruas tol itu akan menghubungkan jalur tulang punggung Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan jalur feeder menuju Pelabuhan Kualatanjung dan Danau Toba.

"Kedua ruas ini memangkas waktu tempuh Medan-Kualatanjung dari dua jam menjadi satu jam. Begitu juga Medan menuju Sinaksak, dari tiga jam, dengan adanya jalan tol menjadi 1,5 jam," kata Dindin.

Pengamat ekonomi Gunawan Benjamin mengatakan, kehadiran ruas tol yang menghubungkan ke berbagai JTTS terutama Kutepat merupakan hal positif yang harus didukung oleh pemerintah setempat. Pasalnya, ruas tol diyakini meningkatkan percepatan dan menekan biaya logistik sehingga perekonomian tumbuh dengan baik.

Begitu juga dengan pariwisata Danau Toba yang diharapkan semakin meningkat jumlah pengunjungnya sehingga berdampak pada peningkatan devisa kabupaten-kabupaten penyangga.

”Ruas Kutepat membantu pertumbuhan ekonomi Sumut, tidak hanya fokus pada Kota Medan, daerah lain juga mendapat pemerataan perekonomian. Terhubung ke Pelabuhan Kualatanjung dan Danau Toba, bisa menjadi gerbang utama pertumbuhan ekonomi di Sumut,” kata Gunawan.

Ia berharap pembangunan jalan tol ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Sebab, dengan adanya jalur tol, akan semakin mengundang investor dan menciptakan iklim bisnis yang baik sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi semakin kencang.

"Membangun kelas layanan perhotelan supaya tercipta pertumbuhan ekonomi bukan hanya dari industri manufaktur, namun juga di bidang pariwisata ke depannya," kata Gunawan.

TEMPO.CO, Jakarta - Gumuk Pasir atau gundukan pasir menyerupai bukit di kawasan Pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal dinilai oleh tim nasional untuk ditingkatkan statusnya dari Geopark Yogyakarta menjadi Geopark Nasional.

"Pada 22 Juli 2024 akan dilakukan penilaian terhadap Geopark Yogyakarta, termasuk di dalamnya Gumuk Pasir Barchan Parangtritis untuk ditingkatkan statusnya menjadi Geopark atau Taman Bumi Nasional," kata Kepala Dinas Pariwisata Bantul Saryadi di Bantul, Minggu, 14 Juli 2024.

Tim penilai yang akan melakukan penilaian berasal Pakar Komite Nasional Geopark Indonesia, UNESCO Global Geopark Raja Ampat, dan Ketua Tim Teknis BP UNESCO Global Geopark Ijen.

Dia mengatakan, luas keseluruhan Gumuk Pasir di kawasan Pantai Parangtritis Bantul 412,8 hektare, yang terdiri atas zona inti 141,10 hektare, kemudian zona penyangga di bagian barat 176,43 hektare, dan zona penyangga di timur seluas 95,27 hektare.

"Gumuk Pasir Parangtritis merupakan salah satu Geopark Jogja yang ada di Bantul, Gumuk Pasir Parangtritis memiliki keunikan berupa bulan sabit terbalik atau disebut barchan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Kabupaten Bantul harus bangga karena telah dikaruniai sebuah kekayaan geologi yang hanya ada dua di dunia yaitu di Mexico dan Indonesia.

Lebih lanjut dia mengatakan, Geopark Jogja dilahirkan untuk menyampaikan kepada dunia bahwa sumbu atau garis atau poros imajiner yang melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam.

Termasuk lima anasir pembentukan yakni api (agni) dari gunung Merapi, tanah (bantala) dari bumi Ngayogyakarta dan air (tirta) dari Laut Selatan, angin (maruta) dan akasa (ether), termasuk tiga unsur yang menjadikan kehidupan yaitu fisik, tenaga dan jiwa.

"Telah tersibak bentang alam Yogyakarta, lorong Merapi dan Gumuk Pasir yang saling mempengaruhi secara alamiah, dengan dukungan keberadaan Perbukitan Menoreh dan Perbukitan Batur Agung telah hidup dan menghidupi peradaban ini," katanya.

Gumuk Pasir di Parangtritis (geoparkjogja.jogjaprov.go.id)

Melekat dengan Objek Wisata Pantai Parangtritis

Dalam laman Geopark Jogja, disebutkan bahwa Situs Gumuk Pasir Parangtritis berada di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, DIY,berdekatan dengan objek pariwisata Pantai Parangtritis yang berjarak 28 kilometer dari Kota Yogyakarta.

Kawasan Parangtritis adalah kawasan yang sebagian besar disusun oleh endapan permukaan yang berumur Kuarter dengan beberapa singkapan batuan gunung api yang berumur Tersier. Endapan situs Gumuk Pasir Parangtritis terdiri dari breksi andesit yang membentuk morfologi tebing dan perbukitan di sebelah timur Pantai Parangtritis yang termasuk dalam Formasi Nglanggran, intrusi andesit, dan Lava Parangkusumo.

Fenomena paling menarik perhatian adalah terdapatnya peristiwa geologi modern yang sangat langka berupa gumuk pasir pada wilayah ini. Terbentuknya gumuk pasir tersebut merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh angin, material Gunung Merapi, Graben Bantul, serta Sungai Opak dan Sungai Progo yang membawa material dari Gunung Merapi.

Adapun proses pembentukan Gumuk Pasir Parangtritis adalah sebagai berikut: material pasir berasal dari Gunung Merapi, terbawa aliran Kali Opak dan Kali Progo.

Gelombang laut kemudian menyebarkan pasir di sepanjang Pantai Parangtritis sampai Kulon Progo. Angin dari arah tenggara yang relatif konstan membawa butiran pasir membentur dinding tebing, sehingga membentuk morfologi gumuk pasir yang khas terutama tipe Barchan.

Terus Menyusut

Gumuk Pasir Parangtritis merupakangeoheritagedi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terus mengalami penurunan luasan dari tahun ke tahun. Pada 2017, luas Gumuk Pasir Parangtritis tercatat 412,8 hektare. Kini, luasnya menyusut hingga 30 hektare.

Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama (PPKS) Badan Informasi Geospasial (BIG) Suprajaka mengatakan, perlu dilakukan upaya terstruktur dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk menjaga eksistensi Gumuk Pasir Parangtritis.

“Upaya monitoring yang selama ini dilakukan BIG melalui Parangtritis Geomaritime Science Park menghasilkan data spasial temporal dengan kualitas terstandarisasi,” kata Suprajaka dalam sambutannya padaWorkshop Geomaritimebertema `Saka Memukti: Satu Kata Menuju Gumuk Pasir Lestari` pada 15 Agustus 2022.

Kawasan Gumuk Pasir yang membentang dari Pantai Pelangi sampai barat Parangkusumo, Desa Parangtritis, adalah area milik Kesultananan Yogyakarta. Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro selaku perwakilan Keraton Yogyakarta mengatakan bahwa Ngarsa Dalem (Sultan Hamengku Buwono X) mengharapkan adanya suatu kajian terhadap pengelolaan Gumuk Pasir.

“Kawasan Kagungan Ndalem (area Kesultanan) Gumuk Pasir seluas 412 hektare, sebenarnya sudah dilakukan pembagian menjadi zona inti, penyangga, dan zona pemanfaatan. Tetapi, saat ini sudah tidak tertata lagi sesuai dengan zona peruntukkannya,” kata Kanjeng Wiro dalam diskusi dengan Badan Informasi Geospasial, 14 Juni 2021.

Banyak warga yang tidak paham mengenai batasan zona inti, terbatas, dan penyangga mengakibatkan banyak berdiri bangunan di kawasan tersebut. Karenanya, perlu rumusan yang spesifik terkait pengelolaan gumuk pasir, katanya.

Kelas Geopark

Geopark atau Taman Bumi adalah wilayah terpadu perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara berkelanjutan, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sana.

Berdarakan Peraturan Presiden nomor 9 / 2009, Taman Bumi (Geopark)yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam bernilai terkait aspek Warisan Geologi(Geoheritage),Keragaman Geologi(Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity}, dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity).

Geopark juga harus dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumindan lingkungan sekitarnya.

Terdapat istilah taman bumi dunia/global serta juga taman bumi nasional. Untuk tingkat global, maka keputusan penentuannya dilakukan oleh UNESCO, sedangkan tingkat nasional oleh menteri terkait.

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Geopark berdasarkan Warisan Geologi (Geoheritage).

ANTARA | GEOPARKJOGJA | BADAN INFORMASI GEOASPASIAL

TEMPO.CO, Jakarta - Gerai MatahariDepartment Store di Mal WTC Serpong memperpanjang waktu beroperasinya hingga 14 Juli 2024. Sebelumnya, di media sosial sempat tersiar informasi ada dua gerai Matahari yang berada di Mal Balekota Tangerang dan WTC Serpong bakal tutup pada 30 Juni 2024.

Namun saat Tempo mengecek langsung kedua gerai tersebut, rupanya hanya Matahari yang berada di Balekota Tangerang yang sudah tak beroperasi sejak 30 Juni. Sedangkan gerai serupa di WTC Serpong, saat Tempo bertandang pada Rabu, 3 Juli lalu, masih terlihat ada aktivitas penjualan di lantai satu lobi utama mal.

Namun, pusat perbelanjaan yang terletak di lantai tiga sudah tutup sejak Selasa, 2 Juli 2024. "Sebagian besar barang di lantai tiga sudah di-refund ke cabang-cabang terdekat," ujar salah seorang karyawan di gerai tersebut kepada Tempo pada Rabu, 3 Juli 2024.

Berdasarkan pantauan Tempo, Sejumlah barang yang masih ada di gerai tersebut diperjualbelikan di lobi utama mal lantai 1. Saat itu hanya tersisa beberapa produk yang dijual seperti pakaian hingga koper.

Pada produk yang tersisa juga terpasang informasi diskon hingga 70 persen. Berbeda dengan gerai Matahari di mal Balekota yang telah berhenti beroperasi sejak 30 Juni 2024. Hal tersebut diakui salah satu karyawan Matahari Department Store di Mal WTC Serpong, proses penutupan gerai menurutnya ditangguhkan sampai 14 Juli.

Namun, ia tidak bercerita lebih lanjut soal alasan dan gerai di mana saja yang tetap buka hingga tanggal tersebut.

Karyawan tersebut melanjutkan, salah satu penyebab Matahari WTC Serpong tutup karena jumlah pengunjung mal yang sedikit. Tempo coba menghubungi pihak manajemen mal terkait tutupnya Matahari yang sudah lama beroperasi di Mal tersebut. Pihak manajemen mal yang Tempo temui saat itu berkata tidak bisa langsung memberi tanggapan.

"Saya jawab tapi harus ada surat permohonan kepada saya untuk saya teruskan ke pihak holding. Saya teruskan ke holding company untuk memutuskan apakah saya bisa menjawab atau tidak," tutur dia.

Jika kelak Matahari WTC Serpong resmi ditutup, nasib karyawan di gerai tersebut ke depan akan bergantung sesuai kontrak kerja masing-masing. Salah satu karyawan menyebut, jika status karyawan sudah tetap, posisinya akan ditempatkan di gerai lain.

Jika statusnya masih kontrak, perlu menunggu kebijakan manajemen untuk melanjutkan kontrak atau tidak. “Tergantung statusnya ya kalau karyawan tetap sih cuma di-rolling tapi kalau kontrak kan sesuai manajemen kalau kerjanya bagus ya mungkin aja dilanjut. Rollingnya sendiri bisa ke Tangerang City atau Cikupa,” ucapnya.

Saat ditanya soal gaji, karyawan tersebut menjawab tidak terjadi masalah. Semua berjalan semestinya dan tidak ada gelombang PHK. Dia menegaskan penutupan bukan karena internal Matahari yang kesulitan keuangan.

Dalam keterangan media yang sempat diterbitkan sebelumnya, manajemen Matahari menyebut penutupan gerai dilakukan untuk optimalisasi. Pada rilis tersebut Matahari menjelaskan rencana membuka gerai baru di AEON Mal pada Maret 2024.

Tempo sempat menyambangi kantor manajemen Matahari di Menara Matahari, di Lippo Karawaci, pada Rabu, 3 Juli 2024. Namun, pihak manajemen yang diwakili corporate communication menolak berkomentar terkait tutupnya dua gerai mereka di Mal Balekota Tangerang dan WTC Serpong. Menurut pihak corporate communication yang Tempo temui saat itu. "Maaf aku enggak bisa interview. Kalau dari kita (keterangan) release saja sudah cukup," ujaranya sembari beberapa kali meminta maaf.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow di pasar keuangan domestik pada pekan kedua Juli 2024 sebesar Rp5,59 triliun. Aliran modal asing ini tercatat pada 8 sampai 11 Juli.

“Berdasarkan data transaksi 8-11 Juli 2024, nonresiden tercatat beli neto Rp5,59 triliun," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi dikutip Minggu, 14 Juli 2024.

Erwin merincikan, aliran modal tersebut terdiri dari beli neto senilai Rp0,32 triliun di pasar saham, beli neto Rp2,27 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kemudian, jual neto Rp3 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Sejak awal 2024 hingga 11 Juli 2024, total modal asing keluar bersih di pasar SBN tercatat sebesar Rp28,82 triliun dan Rp6,75 triliun di pasar saham. Sementara modal asing masuk bersih di SRBI sebesar Rp153,2 triliun.

Di sisi lain, premi risiko investasi atau premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun dilaporkan sebesar 69,03 basis poin (bps) per 11 Juli 2024. Angkanya turun bila dibandingkan dengan 5 Juli 2024, yakni 72,98 bps.

Sementara itu, tingkat imbal hasil atau yield SBN 10 tahun pada pagi hari tanggal 12 Juli 2024 turun menjadi 6,88 persen. Pada hari sebelumnya, tingkat imbal hasil tercatat 6,99 persen. Kemudian, imbal hasil surat utang AS atau US Treasury 10 tahun turun ke level 4,21 persen per 11 Juli 2024.

Erwin mengatakan BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan. "Untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L).

Ketika ditemui di kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari ini, Sri Mulyani hanya menjawab pendek. "Nanti kita lihat,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara, Ahad, 14 Juli 2024.

Adapun Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyatakan pihaknya akan terus melihat perkembangan arahan kebijakan ke depan. Kementerian Keuangan, kata dia, akan tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran.

“Ini sudah semester II, nanti kita lihat satu per satu arahan pimpinan. Kita akan tetap selektif,” ujar dia.

Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bakal mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya sebesar Rp50,14 triliun untuk tahun 2024.

Tapi ia juga memberikan catatan bahwa relaksasi tersebut akan diterapkan dengan selektif mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

“Ada catatan automatic adjustment akan direlaksasi,tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa lalu, 9 Juli 2024.

Relaksasi AA itu. menurut Sr Mulyani, harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang tinggi. Kendati demikian, ia tidak menyebut berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas, hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.

“Nanti kalau biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment itu dibuka di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak. Tapi tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit," ujarnya.

Sebelumnya pemerintah telah membekukan anggaran K/L sebesar Rp 50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun. Automatic adjustment dilakukan sebesar 5 persen dengan tujuan untuk mengelola APBN secara fleksibel serta menambah daya tahan APBN, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global saat ini.

Automatic adjustment ini merupakan langkah yang diambil guna mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat. Langkah ini sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

“Itu sudah diadakan rapat koordinasinya, dan sudah diperintahkan ada sembilan langkah ke depan, termasuk pembentukan satgas untuk penurunan (harga) tiket pesawat,” ujar Sandiaga setelah acara Road to: Run For Independence Day 2024 di Kawasan GBK, Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

Ia menjelaskan satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan bahwa bukan hanya bahan bakar Avtur saja yang berkontribusi membuat harga tiket pesawat mahal di dalam negeri.

Namun demikian, lanjutnya, terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

“Jadi, itu semua akan dikaji dan akan dipastikan bahwa industri penerbangan kita efisien, seperti industri penerbangan di luar negeri," ujar Sandiaga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sedang menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

“Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” ujar Luhut.

Luhut menjelaskan bahwa Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

“Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan,” ujar dia.