TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendukung kebijakan pembiayaan perumahan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025 untuk 220 ribu unit rumah.“BP Tapera sangat berkomitmen penuh dalam menyalurkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami terus meningkatkan layanan dan sedang menyiapkan berbagai rancangan skema pembiayaan perumahan, agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmatinya,”ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, di Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, Pemerintah kembali akan mengalokasikan investasi untuk program FLPP sebesar Rp18,77 triliun yang bersumber dari APBN. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap backlogkepemilikan rumah MBR.

Menurut Heru Pudyo Nugroho, badan yang dipimpinnya sangat mendukung kebijakan program pembiayaan perumahan yang diusung oleh pemerintah.

Mengutip dari Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dalam rangka mengurangi backlogkepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan terkait program pembiayaan perumahan, antara lain skema tiering suku bunga/marjin KPR FLPP dan pembatasan waktu masa subsidi, skema FLPP dana abadi, pembentukan dana perumahan yang dikelola secara investasi dan meningkatkan pembiayaan perumahan yang berasal dari non APBN blended financing dalam Indonesia Green Affordable Housing Programme(IGAHP) untuk menarik dana donor untuk pembiayaan perumahan hijau dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kebijakan program pembiayaan perumahan yang akan diusung oleh pemerintah ini adalah sebagai terobosan pembiayaan mengatasi backlog perumahan, meningkatkan daya ungkit fiskal pemerintah dan mengaktifkan sumber-sumber dana lainnya di luar APBN.“BP Tapera saat ini tengah menggodok skema creative financing guna mengembangkan proses bisnisnya lebih luas. Kami bersama dengan komite dan para pemangku kepentingan secara intens terus merumuskan dan mempersiapkan regulasinya,” kata Heru Pudyo Nugroho.

BP Tapera saat ini dalam proses menyempurnakan tata kelola menuju badan single housing financing, dengan nantinya seluruh pembiayaan perumahan akan dikelola oleh BP Tapera.“Jadi ke depan tidak hanya sekadar mengelola tabungan perumahan saja, tetapi juga pembiayaan perumahan kreatif lainnya,” ujar Heru Pudyo Nugroho.

Sektor perumahan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara, karena merupakan salah satu sektor yang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) sangat besar terhadap sektor-sektor lainnya.

Dalam rangka keberlanjutan program pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan papan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu, pemerintah harus memastikan kehadirannya.

BP Tapera terhitung per Agustus 2024 telah menyalurkan 119.100 unit rumah bagi MBR senilai Rp14,699 triliun yang terdiri dari pembiayaan perumahan FLPP sebanyak 115.065 unit rumah senilai Rp14,028 triliun, dan pembiayaan Tapera sebanyak 4.035 unit rumah senilai Rp671,45 miliar.

Penyaluran FLPP untuk tahun 2024 ini telah tersebar di 33 provinsi di 387 kabupaten/kota yang terdiri dari 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang yang telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjanjikan pengembalian dana atau refund bagi para pembeli meterai elektronik (e-Meterai) melalui situs web Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

"Tentunya kalau ada kerugian di sisi pengguna yang kemudian dia sudah bayar, tapi belum tereksekusi tentu kita akan refund, pasti," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, usai menghadiri sesi tematik Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta, Kamis, 5 September 2024.

Hal itu merespons keluhan para peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 beberapa waktu lalu yang ramai telah membeli e-Meterai, namun tidak dapat digunakan dalam dokumen persyaratan pendaftaran.

Namun terkait kapan dilakukannya refund, Kartika mengatakan bakal melakukan diskusi lebih lanjut dengan Direktur Utama Perum Peruri.Lebih lanjut, dia mengakui bahwa kesulitan peserta CASN dalam membeli e-Meterai dikarenakan lonjakan para pembeli yang mengakses website di waktu yang bersamaan. Hal ini mengakibatkan error pada server Peruri.

"Jadi memang kita terus meningkatkan kapasitas digital kita di berbagai BUMN termasuk Peruri. Peruri kan menjadi distributor e-Meterai, memang kapasitas kita kemarin terkendala saat terjadi antrian besar waktu orang mendaftar (CASN)," katanya lagi.

Berkaca dari hal tersebut, Tiko mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan evaluasi besar-besaran terhadap akses digital Peruri."Memang ini kita evaluasi, kita sudah bicara dengan Dirut Peruri untuk dievaluasi, baik dalam proses pendistribusian e-Meterai maupun kapasitas server dan keandalan daripada infrastruktur di Peruri sendiri," ujarnya.

Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah memastikan saat ini kendala sistem e-Meterai yang sempat terjadi untuk pendaftaran CASN atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 sudah diatasi.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Prabunindya Revta Revolusi mengatakan kini sistem yang dikelola oleh Peruri tersebut telah pulih dan kembali bisa diakses oleh para peserta CPNS 2024."Saat ini sudah bisa diakses kembali," kata Prabu dalam pesan singkatnya kepada ANTARA.Hal itu juga telah diumumkan langsung oleh Peruri selaku penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang dipercaya pemerintah untuk menangani sistem e-Meterai.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 5 September 2024 dimulai dari Paus Fransiskus yang bertolak ke Papua Nugini dengan menumpang pesawat Airbus A330 900 Neo, salah satu dari pesawat milik Garuda tanpa modifikasi dan tanpa fasilitas first class.

Berikutnya ada berita tentang cerita kedekatan Sri Mulyani dengan Faisal Basri dan profil lima calon anggota BPK. Lalu ada berita tentang tiga hal yang disoroti Faisal Basri sebelum wafat dan bos AirAsia menyebut harga avtur di Indonesia termahal dibandingkan negara-negasa ASEAN lainnya.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Dirut Garuda Bakal Ikut Antar Paus Fransiskus ke Papua Nugini dengan Airbus A330 900 Neo

Paus Fransiskus akan bertolak menuju Papua Nugini hari ini, Jumat, 6 September 2024, setelah menyelesaikan perjalanan apostoliknya di Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra bakal mengantar langsung pemimpin tertinggi umat katolik sedunia itu dengan pesawat komersial milik Garuda. “Insya Allah ikut (mengantar),” ujarnya saat dikonfirmasi Tempo Kamis malam, 5 September 2024.

Irfan mengatakan Paus Fransiskus menggunakan pesawat charter untuk penerbangan kali ini. Armada yang digunakan adalah pesawat jenis Airbus A330 900 Neo, salah satu dari pesawat milik Garuda tanpa modifikasi dan tanpa fasilitas first class.

Bos Garuda itu mengatakan tidak ada permintaan khusus dari Paus, kecuali siapa saja penumpang yang akan berangkat. Setelah disepakati teknis jumlah penumpang dan barang, dilakukan pengecekan dan mulai masuk hanggar pada 3 September. Pesawat telah melalui sterilisasi dua hingga tiga hari menjelang lepas landas.

Simak lebih jauh tentang Paus Fransiskus naik pesawat Garuda di sini.

<!--more-->

2. Sri Mulyani Berduka atas Meninggalnya Faisal Basri: Sahabat Lama Saat di FEUI

Kamis subuh, 5 September 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendengar kabar duka cita, ekonom senior Faisal Basri tutup usia. Bendahara negara itu sempat melayat ke rumah salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut untuk menyatakan dukacita kepada keluarga.

Lewat laman instagram resminya, Sri Mulyani mengenang awal perkenalannya dengan Faisal Basri. Terlampir pula foto lawas mereka bersama rekan-rekan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). "Subuh tadi saya mendapat berita dukacita. Sahabat dan kawan lama saya sejak di FEUI, Bang Faisal Basri, telah berpulang," ujarnya lewat akun @smindrawati, dikutip Jumat, 6 September 2024.

Ia mengaku pertama kali mengenal Faisal pada awal 1980-an sebagai asisten dosen mata kuliah perekonomian internasional. Setelah itu, mereka sama-sama terlibat sebagai peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI. Sepulang dari mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, mereka sama-sama memimpin lembaga yang kini dikenal sebagai LPEM FEB UI tersebut. “Bang Faisal sebagai Kepala LPEM dan saya sebagai Wakil Kepala Bidang Diklat (1993-1995),” ujarnya.

Simak lebih jauh tentang kedekatan Sri Mulyani dan Faisal Basri di sini.

3. Profil 5 Calon Anggota BPK, Ada Kader Partai hingga Anak Buah Prabowo

Komisi IX DPR resmi mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.

Lima orang itu terdiri dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daniel Lumban Tobing, Auditor BPK Akhsanul Khaq, Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Bobby Adhityo Rizaldi, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Budi Prijono, dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) Fathan Subchi Badawi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara mengatakan para anggota dewan akan memberikan pandangan atas makalah, paparan, dan cara menjawab dalam memilih calon anggota BPK selama uji kepatutan dan kelayakan. “Kita langsung pemilihan. Biasanya kalau tidak ada kesempatan, akan ada voting,” kata Amir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 September 2024.

Simak lebih jauh tentang profil lima calon anggota BPK di sini.

<!--more-->

4. Sebelum Meninggal, Faisal Basri Soroti 3 Hal Ini: Utang Pemerintah, Bagi-bagi Izin Tambang, dan PPN

Ekonom senior Faisal Basri yang meninggal dunia pada Kamis dini hari, 5 September 2024, sempat menyoroti tiga hal ini, yakni soal utang pemerintah yang membengkak, bagi-bagi izin tambang, dan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen tahun depan.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Bright Institute bertema "Review RAPBN 2025 Ngegas Utang!" di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024, Faisal Basri mengungkapkan kekhawatirannya terhadap utang pemerintah Indonesia yang bisa menembus Rp 10 kuadriliun pada 2025.

Angka ini, kata Faisal Basri, merupakan lonjakan signifikan dari utang tahun 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 8,7 kuadriliun hingga akhir tahun.

Simak lebih jauh tentang tiga hal yang disoroti Faisal Basri di sini.

5. Bos AirAsia Tony Fernandes Sebut Harga Avtur Indonesia Tertinggi di ASEAN, Apa Sebab dan Dampaknya?

CEO Capital A Berhad, induk perusahaan maskapai penerbangan AirAsia, Tony Fernandes, menyebutkan biaya bahan bakar pesawat di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

“Harga bahan bakar di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, sekitar 28 persen,” kata Tony dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Kamis, 5 September 2-24. Bahkan, menurut dia, tarif avtur di Indonesia bahkan lebih mahal ketimbang negara-negara lain di dunia.

Tony menduga minimnya kompetisi penyedia avtur menjadi di dalam negeri menjadi faktor penyebab harga avtur di Indonesia lebih mahal bila dibandingkan dengan negara lain. Akibat persaingan yang minim itu, biaya operasional maskapai melambung dan mengakibatkan tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnnya.

Simak lebih jauh tentang harga avtur Indonesia termahal di ASEAN di sini.

TEMPO.CO, Sumedang - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN telah menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pembangkit ramah lingkungan tersebut bakal mulai beroperasi tahun ini.

Pelaksana Harian General Manager Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) 2, Achmad Ismail, mengatakan pembangkit tersebut berkapasitas 2 kali 55 megawatt (MW). “Saat ini hanya tinggal tunggu serah terima ke operator saja," ujarnya di PLTA Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 4 September 2024.

Ia mengatakan mulanya hanya satu unit yang akan beroperasi. Namun, setelah selesai dibangun, PLTA mampu menjalankan operasional dua unit. Pembangkit yang merupakan proyek strategis nasional ini akan menyalurkan daya ke sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Tengah 2, Husni Wardhana, mengatakan PLN berhasil melaksanakan percepatan Sertifikat Laik Operasi Listrik atau SLO dari yang semula ditargetkan selesai Oktober 2024, berhasil selesai pada Juni 2024 lalu. Karena itu, pembangkit tersebut bisa segera beroperasi.

Selain itu, Husni juga memastikan pembangunan jaringan transmisi untuk penyaluran daya listrik dari PLTA Jatigede telah selesai. PLTA Jatigede akan menyalurkan listrik melalui Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV) Jatigede Incomer Line 1, menuju Gardu Induk 150 kV New Kadipaten. Serta SUTT 150 kV Jatigede Incomer Line 2 menuju Gardu Induk 150 kV New Sunyaragi.

“Akhir Agustus kemarin juga telah berhasil dilakukan energize (pemberian tegangan pertama). Artinya pekerjaan pembangunan telah selesai dikerjakan dan tinggal menunggu proses pengoperasian secara komersial saja,” kata Husni.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kehadiran PLTA ini merupakan komitmen PLN dalam menghadirkan listrik bersih kepada masyarakat, sekaligus upaya meningkatkan bauran dari sumber energi baru terbarukan (EBT).

Hal ini sejalan dengan komitmen mempercepat transisi energi demi mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. “PLN akan mengoptimalkan potensi energi hijau yang melimpah di tanah air dan ini juga sejalan dengan komitmen kami mencapai NZE,” ujarnya.

Menyitir laman resmi PLN, pembangunan PLTA Jatigede dimulai dengan penandatanganan kontrak pembangunan pada 2014 yang kala itu dilakukan oleh Direktur Utama PLN Nur Pamudji dengan Deputy Managing Director Asia-Pasific Sinohydro Corporation Limited Deng Xi dari konsorsium SINOHYDRO – PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP). Proses konstruksi dimulai pada 2015 dan siap beroperasi pada 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamis subuh, 5 September 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendengar kabar duka cita, ekonom senior Faisal Basri tutup usia. Bendahara negara itu sempat melayat ke rumah salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut untuk menyatakan dukacita kepada keluarga.

Lewat laman instagram resminya, Sri Mulyani mengenang awal perkenalannya dengan Faisal Basri. Terlampir pula foto lawas mereka bersama rekan-rekan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). "Subuh tadi saya mendapat berita dukacita. Sahabat dan kawan lama saya sejak di FEUI, Bang Faisal Basri, telah berpulang," ujarnya lewat akun @smindrawati, dikutip Jumat, 6 September 2024.

Ia mengaku pertama kali mengenal Faisal pada awal 1980-an sebagai asisten dosen mata kuliah perekonomian internasional. Setelah itu, mereka sama-sama terlibat sebagai peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI. Sepulang dari mengenyam pendidikan di Amerika Serikat, mereka sama-sama memimpin lembaga yang kini dikenal sebagai LPEM FEB UI tersebut. “Bang Faisal sebagai Kepala LPEM dan saya sebagai Wakil Kepala Bidang Diklat (1993-1995),” ujarnya.

Seusai dipimpin Faisal, kepemimpinan lalu jatuh ke tangan Sri Mulyani. Faisal kemudian berkarir di luar kampus dengan mendirikan INDEF. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga memaparkan kerja sama keduanya kembali terjalin di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pada awal 2000-an, dia dan Faisal ditunjuk sebagai staf dua penasihat presiden, yakni Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana, khususnya untuk menangani negosiasi Paris Club dan program International Monetary Fund atau IMF.

Sri Mulyani mengenang Faisal sebagai sosok yang penuh semangat bekerja karena kecintaannya yang luar biasa kepada Indonesia. “Bang Faisal ingin Indonesia maju dan bebas korupsi, dan selalu tergerak berjuang bila melihat ketidakadilan. Pemikiran, peran dan posisi Bang Faisal tidak pernah berubah, konsisten, jujur, tegas dan bekerja sepenuh hati,” ujarnya.

Lewat media sosialnya, Sri Mulyani menuturkan bahwa Indonesia kehilangan sosok dan suara jujur tersebut. Ia juga menghargai pandangan dan kritikan Faisal karena percaya dia punya niat tulus memperbaiki negara.

Dalam beberapa kesempatan Faisal memang kerap mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian. Salah satu kritiknya adalah soal utang negara yang terus meningkat. Ia sempat mewanti-wanti utang pemerintah yang membengkak dan membebani APBN. Kritik Faisal juga tajam untuk berbagai program pemerintah, seperti pembangunan IKN hingga penghiliran nikel.

TEMPO.CO, Jakarta - Paus Fransiskus akan bertolak menuju Papua Nugini hari ini, Jumat, 6 September 2024, setelah menyelesaikan perjalanan apostoliknya di Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra bakal mengantar langsung pemimpin tertinggi umat katolik sedunia itu dengan pesawat komersial milik Garuda. “Insya Allah ikut (mengantar),” ujarnya saat dikonfirmasi Tempo Kamis malam, 5 September 2024.

Irfan mengatakan Paus Fransiskus menggunakan pesawat charter untuk penerbangan kali ini. Armada yang digunakan adalah pesawat jenis Airbus A330 900 Neo, salah satu dari pesawat milik Garuda tanpa modifikasi dan tanpa fasilitas first class.

Bos Garuda itu mengatakan tidak ada permintaan khusus dari Paus, kecuali siapa saja penumpang yang akan berangkat. Setelah disepakati teknis jumlah penumpang dan barang, dilakukan pengecekan dan mulai masuk hanggar pada 3 September. Pesawat telah melalui sterilisasi dua hingga tiga hari menjelang lepas landas.

Mengutip laporan Majalah Tempo, 1 September 2024, Fransiskus menghendaki kunjungannya dengan rombongan menggunakan pesawat komersial. Dirut Garuda mengatakan saat berkomunikasi dengan Vatikan, pihaknya sempat menawari pesawat Boeing 777 dengan fasilitas first class, namun ditolak.

Sebelumnya, Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada 3 September di Indonesia. Hari berikutnya Fransiskus berkunjung ke Istana Negara, lalu bertemu sejumlah kelompok masyarakat sipil dan tamu lainnya. Pada 5 September Ia memimpin misa di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta.

Sesuai jadwal, Paus akan bertolak ke Port Moresby, Papua Nugini hari ini. Salah satu penumpang, jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana, mengatakan kemungkinan rombongan akan tiba sekitar jam 18.50 waktu setempat. Setelah Papua Nugini, Fransiskus akan bertandang ke Timor Leste dan Singapura.

Fransisca juga menjadi saksi perjalanan apostolik Paus dari Vatikan menuju beberapa negara dan menuliskan catatannya di Koran dan Majalah Tempo. Adapun kunjungan pemimpin tertinggi umat Katolik ke Indonesia, Paus Paulus VI, terakhir kali pada Desember 1970, atau era Presiden Soeharto.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023 hingga saat ini, Whoosh telah menjual tiket kereta cepat kepada 5 juta penumpang. General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa mengatakan capaian tersebut bertepatan dengan momentum Hari Pelanggan Nasional 4 September 2024.

Menurut Eva, di antara lebih dari lima juta penumpang tersebut terdapat ratusan ribu penumpang asing dari 154 negara. “Angka ini tidak hanya mencerminkan volume penumpang Whoosh yang terus mengalami kenaikan, tetapi juga menjadi bukti nyata kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang modern, cepat, dan efisien,” ujarnya lewat pernyataan resmi dikutip Kamis, 5 September 2024.

Sebagai bentuk apresiasi, ia menambahkan, KCIC memberikan ribuan gift berupa souvenir, bunga dan snack kepada para pengguna yang berangkat pada Hari Pelanggan Nasional. Adapun sejumlah gift berupa voucher tiket juga diberikan untuk sejumlah pelanggan yang menggunakan Whoosh lebih dari 130 perjalanan dalam kurun waktu tiga bulan.

Beberapa inovasi layanan yang telah diluncurkan meliputi Frequent Whoosher Card. Kartu ini memberikan kemudahan dan keuntungan bagi penumpang setia Whoosh, seperti tarif flat untuk semua jadwal keberangkatan.

Selain itu ada fasilitas layanan batal dan ubah jadwal online. Ini memungkinkan penumpang untuk membatalkan atau mengubah jadwal perjalanan mereka dengan mudah melalui platform online. Saat ini juga tersedia refund online atau pengembalian dana pada hari yang sama.

Eva juga berterima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah membawa KCIC ke pencapaian ini. “Dengan Whoosh, perjalanan tidak hanya menjadi lebih cepat dan nyaman, tetapi juga mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi Indonesia terutama daerah-daerah yang dilalui oleh trase Whoosh,” kata dia.

Whoosh merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia. Melansir laman resmi KCIC, kereta ini ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) lewat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Pembangunan proyek Kereta Cepat Whoosh diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank yakni 75 persen. Sedangkan 25 persen merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd. 40 persen.

Pada 2 Oktober 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Kereta Cepat Pertama di Indonesia dan Asia Tenggara ini di Stasiun Halim, Jakarta. Peresmian ini menandai telah usainya seluruh pembangunan proyek kereta cepat di Indonesia dan mengenalkan nama baru dari Kereta Cepat di Indonesia yaitu Whoosh (Waktu Hemat, Operasi Optimal, dan Sistem Hebat).

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IX DPR resmi mengumumkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Lima orang itu terdiri dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daniel Lumban Tobing, Auditor BPK Akhsanul Khaq, Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Bobby Adhityo Rizaldi, Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Budi Prijono, dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) Fathan Subchi Badawi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara mengatakan para anggota dewan akan memberikan pandangan atas makalah, paparan, dan cara menjawab dalam memilih calon anggota BPK selama uji kepatutan dan kelayakan. “Kita langsung pemilihan. Biasanya kalau tidak ada kesempatan, akan ada voting,” kata Amir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 September 2024.

Lantas, bagaimana sosok kelima calon anggota BPK tersebut?

Profil Daniel Lumban Tobing

Daniel lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 14 Desember 1967. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Takushoku University, Tokyo pada 1987 dan Kyoto University, Kyoto, Jepang pada 1993. Tak hanya itu, dia juga memiliki beberapa sertifikasi, meliputi Certified State Finance Auditor (2019), Certified Forensic Auditor (2020), dan Certifie Internal Audit Executive (2021).

Daniel Lumban Tobing. X.com/@BPKRI

Daniel kini menjadi anggota II BPK sejak 2022, dari sebelumnya menjabat sebagai anggota VII BPK periode 2019-2022. Dia diketahui juga pernah menjadi anggota Badan Anggaran DPR (2009-2014), anggota Komisi IV DPR (2009-2010), anggota Komisi VI DPR (2010-2014), anggota Komisi IX DPR (2014-2017), dan anggota Komisi VI DPR (2017-2019).

Sebelum bekerja di lembaga negara, Daniel lebih dahulu mengawali kariernya di perusahaan swasta sebagai Management PT Hirose Electric Indonesia (1993-1997) dan General Manager PT Indonesia Epson Industry (1997-2009). Sementara organisasi yang pernah diikutinya adalah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang (1991-1993), Gabungan Elektronika Jakarta (2004-2009), serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (2010-2015).

Profil Akhsanul Khaq

Akhsanul dilantik menjadi Auditor Utama Keuangan Negara I (Tortama KN I) BPK di Auditorium BPK, Jakarta pada Jumat, 1 Juli 2022. Pelantikan itu didasarkan oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 65/TPA Tahun 2022 dan Keppres Nomor 77/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPK.

Akhsanul Khaq. BPK RI

Akhsanul terpantau beberapa kali muncul di hadapan publik, salah satunya saat pertemuan akhir (exit meeting) penyerahan laporan temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2023 pada Juni lalu. Dia kala itu berperan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tortama KN I BPK.

Dalamexit meetingtersebut, Akhsanul mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kemenkumham hingga sebanyak 14 kali. “Capaian ini mencerminkan upaya-upaya yang telah dilakukan Kemenkumham dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik,” ucap Akhsanul di Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024, seperti dikutip dariAntara.

Profil Bobby Adhityo Rizaldi

Bobby lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974. Dia adalah lulusan Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Trisakti (1991-1995) dan meraih gelar Magister of Business Administration (MBA) dari Cleveland State University, Amerika Serikat (1996-1998).

Calon Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Riwayat pekerjaannya dimulai dari Kantor Akuntan Publik (KAP) KPMG Hanadi Sujendro dan Rekan (1994-1995). Bobby selanjutnya beberapa kali pindah perusahaan, mulai dari Robert Half Inc (1998-1999), Deloitte Touche Tohmatsu (1999-2002), hingga Conocophillips Indonesia Inc (2002-2004).

Pada 2004, Bobby mulai bekerja di lembaga negara, yaitu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas hingga 2008. Dia pun kemudian mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan kembali terpilih sebagai Anggota DPR Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan (dapil) Sumatra Selatan II pada periode 2014-2019.

Di lingkup organisasi, Bobby tercatat pernah menjadi pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) periode 2003-2010, wakil ketua umum AMPI (2010-2016), wakil sekjen Pimpinan Pusat (PP) Kolektif Kosgoro 1957 (sebelumnya Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong) pada 2013-2018, dan ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) pada 2017.

Profil Budi Prijono

Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Budi Prijono merupakan lulusan Perwira Pertama (Pama) Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri (sekarang Akademi TNI) pada 1988. Dia kini menjabat sebagai Irjen Kemhan sejak 27 Juni 2022.

Budi Prijono. Kemhan.go.id

Pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur pada 16 Juni 1966 tersebut mengawali karier kemiliterannya sebagai Danton Bekhar Kihub Brigib VI/2 Kostrad pada 1989. Kemudian, dia juga pernah menjadi Dankihub Brigif VI/2 Kostrad (1993), Dansubdenhar Hub Kostrad (1997), Dandenma Pusdikhub Kodiklat TNI AD (1999), dan Gumil Gol VI Teknika Pusdikhub Kodiklat TNI AD (1999).

Selanjutnya, menjadi Kasiorg/Dok Depkom Pusdikhub Dithubad (2001), Kasipam Pusdikhub Kodiklat TNI AD (2002), Pamen Kodiklat TNI AD (Dik Seskoad) (2003), Kabagrenkon Subdit Binkom Dithubad (2003), Pa Hub Divif 2 Kostrad (2004), Kabagrenproggar Set Dithubad (2004), Pamen Dithubad (Tugas Pbb Milobs) (2006), Pabandya-3/Dalprog Spaban V/Srenad (2007), Pabandya-1/Renproggartin Srenad (2008), dan Kahubdam IV/DIP (2009).

Berikutnya, sebagai Pgs. Asrendam IV/DIP (2010), Asren Kasdam XVI/PTM (2010), Paban I/Ren Sterad (2011), Paban III/ Litbangasro (2012), Paban II/ Renproggar (2012), Paban IV/Renproggar Srenad (2012), Pamen Denma Mabesad (Dik Lemhannas) (2014), Paban I/Ren Slogad (2014), Dirhubad (2015), Komandan Satkomlek TNI (2017), Kabaranahan Kemhan (2019), dan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (2020).

Profil Fathan Subchi Badawi

Fathan merupakan Anggota DPR Fraksi PKB Dapil Jawa Tengah II sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI periode 2019-2024. Pria kelahiran Demak, Jawa Tengah pada 11 Februari 1970 itu kini dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi XI dan Sekretaris Fraksi PKB DPR.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel

Selain periode 2019-2024, Fathan sebelumnya juga terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode 2014-2019. Sementara di lingkup organisasi, Fathan juga menjadi Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ika PMII) DKI Jakarta dan Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Demak se-Jabodetabek periode 2017-2022.

Fathan diketahui pernah dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan kasus korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa anggota DPR RI Fraksi PKB Fathan sebagai saksi untuk tersangka Hong Artha John Alfred (HA),” ujar Juru Bicara KPK kala itu, Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Adil Al Hasanberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah televisi nasional yang menyiarkan Paus Fransiskus memimpin Misa Kudus dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, memilih cara masing-masing dalam menayangkan tanda masuk azan Magrib.

Televisi yang siaran langsung jam 17.00 sampai 19.00 WIB, Kamis, 5 September 2024 itu, di antaranya CNN Indonesia, Kompas TV, Jak Tv dan iNews.

CNN Indonesia memilih notifikasi dalam bentuk tulisan diam "Saatnya Azan Magrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya" tepat pukul 17.55 WIB.

Sedangkan Kompas TV menggunakan running text "Saatnya Azam Magrib Wilayah DKI jakarta dan sekitarnya.

Jak TV memilih menghentikan sebentar siaran langsung untuk menayangkan azan Magrib, sementara iNews berupa notifikasi bertuliskan "Saatnya Azan Magrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya".

Sebelumnya, Kementerian Agama RI mengeluarkan imbauan agar stasiun televisi berkenan untuk menyiarkan azan magrib dalam bentuk teks berjalan ketika menayangkan secara langsung ibadah misa yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis.

Hal itu sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 1 September 2024, yang salinannya diperoleh ANTARA pada Selasa (3/9) malam.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan tayangan azan Mahgrib yang ditampilkan denganrunning textatau teks berjalan di televisi saat Misa Kudus yang dihadiri Paus, sudah disetujui oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam.

Ormas Islam yang menyetujui, kata dia, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dia mengatakan gagasan tersebut merupakan bentuk penghormatan pemerintah dan para ormas Islam terhadap tamu negara yang hadir yakni Paus Fransiskus.

"Sesuai dengan Surat Menkominfo, menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama yang disampaikan oleh Dirjen Binmas Islam dan Dirjen Binmas Katolik," kata Nezar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 September 2024.

Dia menjelaskan, Paus Fransiskus pada Kamis, 5 September 2024, akan melaksanakan Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta, yang bakal disiarkan langsung oleh sejumlah televisi pada petang hari.

Menurut dia, misa tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah bagi masyarakat Katolik yang tidak terputus. Adapun peribadatan itu pun bertepatan dengan waktu azan magrib."Kemenag sepakat untuk notifikasi azan magrib itu tampil dalam bentukrunning text," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Capital A Berhad, induk perusahaan maskapai penerbangan AirAsia, Tony Fernandes, menyebutkan biaya bahan bakar pesawat di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

“Harga bahan bakar di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN, sekitar 28 persen,” kata Tony dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Kamis, 5 September 2-24. Bahkan, menurut dia, tarif avtur di Indonesia bahkan lebih mahal ketimbang negara-negara lain di dunia.

Kenapa?

Tony menduga minimnya kompetisi penyedia avtur menjadi di dalam negeri menjadi faktor penyebab harga avtur di Indonesia lebih mahal bila dibandingkan dengan negara lain. Akibat persaingan yang minim itu, biaya operasional maskapai melambung dan mengakibatkan tingginya harga tiket pesawat penerbangan domestik di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnnya.

Ia lalu membandingkan dengan harga avtur di Malaysia. Di negara tersebut, ada sejumlah pemasok avtur dari perusahaan berbeda, sementara Indonesia masih dipasok sepenuhnya oleh PT Pertamina (Persero) .

“Bila hanya ada satu di Indonesia, mereka dapat mengenakan biaya yang mereka inginkan,” katanya.

Selain itu, Tony juga menyoroti penyebab lainnya yang mungkin harga tiket pesawat. Di dalam negeri ada pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) di Tanah Air yang dikenakan dua kali untuk bahan bakar, khususnya untuk penerbangan domestik sebesar 11 persen.

Oleh sebab itu, Tony berharap bisa bertemu langsung dengan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas pembatasan tarif maskapai.

“Pembatasan tarif membuat tarif menjadi lebih mahal,” ujarnya pula.

Tony Fernande kemudian mengusulkan agar pembatasan tarif batas maskapai dihapuskan sehingga rerata tarif tiket pesawat dapat secara otomatis menurun. Praktik ini bisa dilakukan dengan belajar dari semua negara Malaysia, Filipina dan Thailand yang tidak menerapkan pembatasan tarif sehingga tarif penerbangan termasuk lebih murah.

INFO BISNIS - Jasa Raharja dan PT Jasaraharja Putera melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Operasional Pemasaran Produk Asuransi dan Peningkatan Pendapatan.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, yang disaksikan oleh Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A. Purwantono di Hotel Hyatt Yogyakarta, Selasa 27 Agustus 2024.

Perjanjian ini bertujuan untuk menguatkan kolaborasi operasional antara kedua perusahaan dalam mendukung pencapaian kinerja dan pendapatan masing-masing. Setelah penandatanganan PKS dilakukan, kedua belah pihak akan melakukan tindak lanjut, antara lain melakukan sosialisasi kepada pegawai Jasa Raharja.

Disamping itu juga melakukan evaluasi atas pelaksanaan PKS, melakukan penilaian sebagai bentuk kompetisi antar cabang, perwakilan, dan individu pegawai, serta memberikan awarding dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi pegawai.

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun komunikasi dan tanggung jawab untuk terus meningkatkan komitmen jangka panjang. “Tidak hanya sekadar penandatanganan kerja sama, tetapi betul-betul kolaborasi, saling menghormati seluruh kewajiban masing-masing, yang akan mempersiapkan kontribusi yang baik untuk masing-masing perusahaan. Tidak kalah penting pengawalan implementasi ini,” ujarnya.

Rivan juga mengatakan bahwa perusahaan terus berupaya untuk membangun ekosistem, melakukan kolaborasi sebagai kekuatan berkompetisi, serta menjaga keberlanjutan yang akan mendukung RJPP Jasaraharja Putera tahun 2025-2027. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajarannya untuk adaptif dan fleksibel, dengan tetap berlandaskan tata kelola yang baik.

“Ini merupakan bagian dari rencana kerja yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan ini akan memberikan peningkatan kerja sama yang lebih baik lagi. Dan tidak berhenti berinovasi,” ucap Rivan. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Dua minggu sebelum wafat, ekonom senior Faisal Basri menyoroti utang pemerintah yang terus bertambah demi bisa membayar bunga pinjaman.

"Primary balance kita selalu merah, kecuali tahun 2023. Sehingga untuk membayar hutang pun kita harus berhutang. Membayar bunga hutang harus berhutang. Karena primary balance-nya minus," ujar Faisal dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute bertema "Reviu RAPBN 2025 Ngegas Utang!" di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.

Faisal Basri meninggal karena serangan jantung pada Kamis, 5 September 2024, dalam usia 65 tahun.

Dalam diskusi tersebut, ia mengungkapkan dalam RAPBN 2025, pemerintah kembali menghadapi defisit keseimbangan primer (primary balance) yang memaksa negara terus berutang untuk membayar bunga . Faisal mengatakan pengelolaan anggaran pemerintah tidak menunjukkan perubahan paradigma dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan beban bunga utang yang semakin meningkat.

Data yang Faisal sampaikan menunjukkan primary balance Indonesia terus mengalami defisit selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kecuali pada tahun 2023. Dalam RAPBN 2025, defisit primary balance diperkirakan mencapai Rp63,3 triliun, di mana hal ini melanjutkan tren defisit yang sudah berlangsung lama.

Sejak 2014 atau saat Jokowi pertama kali menjabat presiden, defisit primary balance Indonesia sudah menunjukkan tren yang memburuk. Pada 2020, defisit mencapai titik terendah sebesar Rp633,6 triliun, diikuti oleh defisit besar lainnya pada 2021 yang mencapai Rp431,6 triliun. Meskipun ada sedikit perbaikan pada 2023 dengan surplus tipis Rp2,6 triliun, kondisi ini tidak bertahan lama karena pada 2024 dan 2025 kembali diproyeksikan defisit, masing-masing Rp110,8 triliun dan Rp63,3 triliun.

Keseimbangan primer atau primary balance adalah indikator penting dalam pengelolaan fiskal yang menunjukkan perbedaan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran sebelum pembayaran bunga utang. Ketika keseimbangan primer menunjukkan defisit, artinya negara harus mengambil utang baru hanya untuk membayar bunga dari utang sebelumnya.

Menurut Faisal, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan ketergantungan yang berkelanjutan pada utang baru. Data yang dipaparkan Faisal menunjukkan pembayaran bunga utang terus meningkat, mencapai Rp552,9 triliun dalam RAPBN 2025. Angka ini naik signifikan dari Rp499,0 triliun pada tahun sebelumnya. "Bayangkan, sekarang sudah mencapai 20,3 persen dari belanja pemerintah pusat," kata Faisal.

Utang Pemerintahan Jokowi Melambung

Faisal Basri mengatakan, Pemerintahan Presiden Jokowi akan mengakhiri 10 tahun masa kepemimpinannya dengan utang mencapai Rp 8,3 kuadriliun atau Rp8.300 triliun. Data terakhir APBN Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.335 triliun per April 2024.

Ia mengatakan angka tersebut hanya menghitung utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Belum termasuk utang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

“Utang-utang lain masih ada, misalnya utang pemerintah untuk bayar pensiun, utang ke BUMN yang belum dibayar, kalau dijumlah itu sudah 45 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” ujar Faisal Basri ditemui di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Hingga Juni 2024, rasio utang pemerintah telah mencapai 39,13 persen terhadap PDB. Namun jika menghitung pinjaman lain, Faisal Basri meyakini rasio utang telah melampaui angka tersebut.