TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 sebesar Rp 20,32 triliun. Basuki menuturkan kementeriannya mengusulkan tambahan anggaran untuk penyelesaian pembangunan IKN di bidang bina marga, cipta karya, dan perumahan.

"Sehingga, untuk IKN, kami membutuhkan anggaran sebesar Rp 24,51 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu, 28 Agustus 2024, dikutip dari kanal YouTube Komisi V DPR. Adapun sementara ini, anggaran yang dialokasikan dalam pagu indikatif baru Rp 4,19 triliun.

Dalam paparannya, Basuki menyampaikan tambahan anggaran untuk sektor bina marga sebesar Rp 13,82 triliun. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk pembangunan jalan Tol IKN seksi 1A dan 1B, 5B, 6A, 6B; pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan bandara VVIP; peningkatan jalan sumbu kebangsaan sisi barat tahap 2 dan sisi timur tahap 2; pembangunan jalan seksi 6C-1; pembangunan jalan di dalam Kawsasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Kemudian, untuk sektor cipta karya, Basuki meminta tambahan anggaran senilai Rp 6,25 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan bangunan gedung dan kawasan Basilika dan gereja, kantor kementerian koordinator 1, kantor Otorita IKN, masjid negara, hingga pembangunan ajringan perpipaan air limbah.

Terakhir, Basuki meminta tambahan anggaran Rp 250 miliar untuk sektor perumahan. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan harmag pada 47 tower aparatur sipil negara (ASN) dan pertahanan keamanan (Hankam).

Bila menilik timeline perencanaan IKN, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu dilaksanakan dalam 5 tahap hingga 2045. Pembangunan disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Pemerintah mengalokasikannya dari APBN sebesar 20 persen atau sekitar Rp 90 triliun, sedangkan sisanya bakal mengandalkan investor.

Dalam konferensi pers APBN Kita pada 13 Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengucurkan Rp 75 triliun sepanjang 2022-2024. Ia merinci, realisasi pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, lalu meningkat signifikan pada 2023, yakni menjadi Rp 27 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Agenda Presiden Jokowi hari ini, Kamis, 29 Agustus 2024, meresmikan sejumlah proyek infrastruktur jalan, jembatan hingga pelayanan kesehatan di Jawa Barat, ketika ribuan pengemudi ojol dan kurir online berencana menggelar demo di depan Istana Merdeka.

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana melanjutkan kegiatan kunjungan kerja hari kedua pada Kamis dengan bertolak menuju Provinsi Jawa Baratdari Pangkalan TNI AU Adi Sutjipto, Yogyakarta dengan menggunakan Pesawat RJ-85 sekitar pukul 07.40 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Wiriadinata, Kota Tasikmalaya, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Banjar dengan menggunakan mobil. Di Kota Banjar, Presiden diagendakan untuk meresmikan sejumlah infrastruktur.

"Presiden akan meresmikan penggantian Jembatan Callender Hamilton (CH), Jembatan Ciloseh hingga pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provisi Jawa Barat. Peresmian tersebut dipusatkan di Jembatan Citanduy, Kota Banjar," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta.

Selanjutnya, Presiden dan rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tasikmalaya. Di sana, Presiden akan meresmikan Bendungan Leuwikeris serta modernisasi dan rehabilitasi Daerah Irigasi Manganti Kabupaten Tasikmalaya.

"Presiden kemudian diagendakan untuk menuju Kota Bandung dengan menggunakan Pesawat RJ-85 melalui Bandara Wiriadinata, Kota Tasikmalaya. Di Kota Bandung, Presiden akan melakukan peresmian Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sebelum bertolak kembali ke Jakarta," ucap Yusuf .

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kota Tasikmalaya, yaitu Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Asosiasi Pengemudi: Jangan Pesan Ojol di Sekitar Istana

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Garda Indonesia Igun Wicaksono mengimbau pengguna ojek online (ojol) untuk menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksi ojol dan kurir se-Jabodetabek yang akan digelar Kamis siang ini.

"Pelaksanaan aksi sekitar jam 12.00 WIB hingga selesai atau jam 17.00 WIB, mohon para pengguna layanan ojol dan kurir sekitar lokasi aksi di daerah Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya sementara tidak lakukan pemesanan dahulu," katanya dihubungi di Jakarta, Kamis.

Igun mengatakan imbauan itu disampaikan guna menghindari hal yang tidak diinginkan, baik bagi pengemudi maupun pelanggan.

Ia menambahkan, aksi yang akan dilakukan di tiga titik yaitu Istana Merdeka, kantor Gojek di sekitar wilayah Petojo, Jakarta Pusat dan kantor Grab di sekitar Cilandak, Jakarta Selatan, kemungkinan akan membuat pengguna layanan kesulitan melakukan pesanan (order). Terlebih saat aksi dimulai Kamis siang di Istana Merdeka.

Oleh karena itu, Igun mengimbau para pengguna layanan untuk melakukan pemesanan dua jam sebelum aksi atau maksimal pukul 10.00 WIB.

"Mohon apabila ingin ada pesanan menggunakan jasa ojol agar dilakukan dua jam sebelum aksi yaitu maksimal jam 10.00 WIB," katanya.

Adapun lokasi aksi lain di sekitaran Jakarta, pemesanan layanan diprediksi bisa tetap berjalan normal seperti biasa.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia telah mengalami deflasi atau penurunan harga barang dan jasa selama tiga bulan berturut-turut karena daya beli masyarakat menurun. Meskipun pada pandangan pertama hal ini tampak menguntungkan bagi konsumen, deflasi yang berkepanjangan dapat menjadi tanda pelemahan ekonomi. Salah satu akibat potensialnya adalah terjadinya spiral deflasi, di mana penurunan harga menyebabkan berkurangnya permintaan dan daya beli, yang kemudian memicu penurunan harga lebih lanjut.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat deflasi bulanan sebesar 0,18 persen pada Juli 2024, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 106,09. Catatan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut, dengan deflasi pada bulan lalu lebih dalam dibandingkan dengan deflasi pada bulan Juni.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, memperingatkan bahwa deflasi ini merupakan indikator melemahnya daya beli masyarakat. Meskipun di sisi konsumen hal ini tampak menguntungkan karena harga barang yang turun, dampaknya pada ekonomi secara keseluruhan bisa merugikan.

Namun, di sisi lain tersirat gejala ketidakmampuan konsumen secara luas mengkonsumsi barang dengan wajar atau setidaknya menunda konsumsinya.“Tetapi ini merupakan fenomenda makro ekonomi di mana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya,” ujar Didik melalui pernyataan resminya Sabtu, 3 Agustus 2024.

Dilansir dari accurate.id, dalam teori ekonomi, daya beli merujuk pada kemampuan individu atau bisnis untuk membeli barang dan jasa. Daya beli biasanya diukur dengan melihat berapa banyak barang yang bisa dibeli oleh konsumen dengan sejumlah uang yang tetap.

Daya beli masyarakat mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Tingkat deflasi atau inflasi sangat berkaitan dengan daya beli. Dengan mengukur daya beli, kita dapat memperkirakan kesehatan keuangan suatu negara.

Faktor-faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat

1. Harga

Salah satu faktor utama yang memengaruhi daya beli masyarakat adalah harga barang dan jasa. Ketika harga naik, daya beli masyarakat cenderung menurun. Sebaliknya, saat harga turun, daya beli masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, untuk memahami daya beli masyarakat, penting untuk terlebih dahulu melihat harga.

2. Tingkat Pendapatan Riil Masyarakat

Pendapatan riil, yakni pendapatan yang telah disesuaikan dengan perubahan harga, merupakan faktor penentu daya beli seseorang. Jika pendapatan riil meningkat, seseorang dapat membeli lebih banyak barang dan jasa dibandingkan sebelumnya. Namun, penting untuk menyesuaikan pendapatan dengan kenaikan harga barang dan jasa di pasar. Jika pendapatan naik tetapi harga juga naik, daya beli tidak meningkat secara riil.

3. Pajak

Peningkatan pajak cenderung mengurangi daya beli masyarakat karena pajak mengurangi pendapatan riil. Pajak dipotong dari penghasilan, sehingga ketika pajak naik, pendapatan riil berkurang, yang berarti seseorang bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan sebelum kenaikan pajak. Kenaikan pajak ini dapat mengurangi konsumsi, yang merupakan faktor penting dalam mendorong kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pajak yang lebih tinggi cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

4. Nilai Tukar Rupiah

Dilansir dari ocbc.id, kenaikan nilai tukar mata uang suatu negara dapat membuat harga barang impor menjadi lebih murah, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat.

Sebaliknya, penurunan nilai mata uang menyebabkan harga barang meningkat, sehingga daya beli masyarakat menurun. Situasi ini bisa dirasakan ketika Anda berada di negara dengan mata uang yang lebih kuat; daya beli Anda akan lebih rendah dibandingkan saat berada di negara asal.

5. Lapangan Pekerjaan

Penurunan daya beli masyarakat sering kali disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Jika jumlah lapangan kerja sedikit, tingkat pengangguran akan meningkat. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk membeli barang akan menurun karena mereka kesulitan mendapatkan pendapatan dan berbelanja.

6. Ketersediaan Kredit

Barang atau jasa yang mahal sering kali dibeli dengan kredit oleh masyarakat. Jika barang tersebut sangat dibutuhkan, orang dapat mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dengan demikian, ketersediaan kredit dari lembaga keuangan, baik untuk perusahaan maupun konsumen, mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika bank memiliki akses kredit yang baik, perusahaan dan konsumen dapat berbelanja lebih banyak, yang akan meningkatkan daya beli. Selain itu, lembaga keuangan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman, sehingga lebih banyak uang yang akan beredar dalam perekonomian negara.

SUKMA KANTHI NURANI | HAURA HAMIDAH

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengungkapkan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi masih dalam proses sosialisasi.“Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa,” kata Jokowi pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Jokowi juga menyebut sampai sekarang pemerintah masih belum mengadakan rapat dan membuat keputusan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, pemerintah tetap akan melakukan pembatasan tersebut karena beberapa alasan mendasar.

Jokowi mengatakan ada dua alasan utama pemerintah akan membatasi BBM bersubsidi. "Yang pertama ini berkaitan nanti ini utamanya di Jakarta dengan polusi, yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan usai penetapan peraturan menteri (Permen).“Karena begitu aturannya ke luar, permen-nya ke luar,” ujar Bahlil, pada 27 Agustus 2024.

Bahlil membenarkan, kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024. Saat ini, pemerintah masih membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Nantinya, peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Permen ESDM, bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang sedang proses revisi.

Awalnya, pembatasan BBM bersubsidi akan diterapkan pada 17 Agustus 2024, tetapi diundur. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, berharap aturan baru mengenai BBM bersubsidi rampung pada 1 September 2024.

ANTARA | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menitipkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur kepada pemerintahan Prabowo Subianto, presiden terpilih. Proyek yang diusulkan untuk dilanjutkan berupa 50 bendungan dan 2.300 kilometer jalan tol baru.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan Kementerian PUPR sudah melakukan pemetaan potensi pembangunan bendungan dan jalan tol untuk dilanjutkan Prabowo.

"Itu ada di dalam masterplan-nya PUPR. Sama dengan jalan tol, kami punya list ada 2.300 kilometer jalan tol baru yang bisa dibangun," kata Endra seusai menghadiri Indonesia Water Forum 2024 di Jiexpo Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Menurut Endra, 50 bendungan yang akan dibangun Menteri Pertahanan itu tersebar di seluruh Indonesia. Proyek bendungan ini akan dikerjakan dalam jangka waktu lima tahun di masa pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan itu di antaranya proyek food estate. "Iya, artinya kan food estate kan lokasinya, tapi kalau bendungannya di hulu," kata dia. Dua menambahkan 50 bendungan itu dibangun dalam jangka lima tahun. Lima tahun itu, kata dia, pasti ada yang selesai dan kemungkinan yang lain tidak.

"Sama dengan era Pak Jokowi begitu, ada 61 bendungan, kan. Ada sebagian yang sudah dibangun sebelumnya," kata dia.

Saat ini terdapat 17 proyek bendungan yang telah dikerjakan Presiden Jokowi. Menurut Endra, proyek itu akan dilanjutkan pada 2025 atau di masa Prabowo menjalankan pemerintahan. "17 bendungan sudah berjalan. Nanti akan dilanjutkan di 2025," ucap dia.

Sementara 2.300 kilometer rencana pembangunan jalan tol baru untuk dikerjakan pemerintahan Prabowo. Jumlah itu berasal dari masterplan yang telah disusun Kementerian PUPR. Ruas tol itu merupakan kelanjutan tiga jalan tol prioritas, seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Tol Trans Jawa, dan proyek Jalan Tol IKN. "Termasuk sirip-siripnya di Sumatera sama IKN," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkantor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada September 2024. Namun belum ada statement terbuka apakah presiden terpilih Prabowo Subianto akan menempati ibu kota baru itu sebagai kantornya.

"Kalau sekarang kan belum ada statemen apa pun dari Pak Prabowo. Kami tunggu statemen beliau," kata Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra Saleh Atmawidjaja, di Jiexpo Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Endra mengatakan, telah direncanakan Presiden Jokowi akan menempati IKN pada awal September mendatang. Menempati IKN sebagai kantor akan berlangsung setelah landasan pacu di Bandara Nusantara rampung. Saat ini pembangunan lintasan pesawat itu baru 1.100 meter. "Tapi yang jelas Pak Jokowi akan segera pindah kalau landasannya sudah selesai," tutur Endra.

Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang terpilih bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024. Gibran adalah mantan bekas Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Jokowi.

Staf Ahli Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu menjelaskan, ada tiga kementerian yang secara bersamaan akan pindah ke IKN lebih awal bersamaan dengan Presiden Jokowi, yakni Kementerian Kesekretariatan Negara, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB.

"Artinya di fungsi-fungsi utama yang pindah pada tahap awal," kata Endra di Jiexpo Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024. Adapun kementerian lain akan menyusul berkantor di IKN setelah pembangunan perkantoran beres. "Tapi pada tahap awal, kementerian fungsi utama yang akan berkantor di IKN," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyumbang belanja di Indonesia bukan hanya kelas menengah, mengingat tren konsumsi kelas menengah sedang merosot. Sementara untuk retail, kelas menengah digadang-gadang jadi penyumbang terbesar konsumsi perbelanjaan.

“Kalau kami bicara belanja itu, kami bicara retail, mal itu kan kelas menengah. Tetapi banyak pasar tradisional dan yang lain, itu seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya kelas menengah,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Retail Summit (IRS) 2024 di Swissotel Hotel PIK, Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Ia juga mengatakan, insentif bagi kelas menengah sudah banyak, mulai dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk kesehatan, kemudian juga BBM, program kredit usaha rakyat, serta program kartu prakerja. “Jadi sudah banyak yang didorong untuk pemberdayaan kelas menengah,” katanya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan para kelas menengah harus dijaga. “Turunnya konsumsi itu karena ada beberapa situasi global jadi yang tadinya importir belanja di luar negeri, tahu-tahu kesulitan banyaknya warga negara asing yang jual online,” kata dia.

Menurut dia, para pedagang para kelas menengah ini justru melirik produk-produk luar yang dijual online. Ia meminta pemerintah menindaklanjuti itu, khususnya melalui satuan tugas bentukan Kementerian Perdagangan itu. “Kelas menengah juga tak punya waktu muter-muter karena mereka sibuk kerja. Jajan-jajan banyak, tapi dulu bulanan sekarang harian karena minimarket di mana-mana,” ujarnya.

Sebelumnya, Chief Economist Mandiri Sekuritas Rangga Cipta memperkirakan daya beli masyarakat kelas menengah akan meningkat dalam 6-12 bulan ke depan setelah turun drastis imbas Covid-19. “Secara teori, siklus konsumsi kelas menengah akan sangat bergantung pada siklus investasi. Kalau investasi naik, maka kebutuhan atas tenaga kerja juga akan meningkat, maka pendapatan kelas menengah juga akan meningkat,” katanya di Menara Mandiri SCBD, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Rangga menuturkan, saat ini investasi sudah mulai naik dan kemungkinan akan lebih signifikan setelah pemerintahan yang baru dilantik dan mulai berjalan. Apalagi, kata dia, jika ada pemangkasan suku bunga dari global dan Indonesia mungkin bisa menambah aliran investasi dan harga di Indonesia. “Jadi harusnya kalau saya lihat, daya beli kelas menengah mungkin bisa meningkat di tahun depan,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan ada tiga kementerian yang secara bersamaan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkantor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada September 2024.

Ketiga kementerian itu, yakni Kementerian Kesekretariatan Negara, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB. "Artinya di fungsi-fungsi utama yang pindah pada tahap awal," kata Endra di Jiexpo Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Menurut dia, kementerian lain akan pindah setelah pembangunan perkantoran di IKN beres. "Nanti pada gilirannya semua akan masuk. Tapi pada tahap awal, kementerian fungsi utama yang akan berkantor di IKN," tutur dia.

Endra menjelaskan bahwa pembangunan di IKN pun sudah menyiapkan rumah tapak menteri. Menurut dia, sebanyak 14 rumah menteri hampir selesai dibangun. Sementara staf menteri akan tinggal rumah susun hunian Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Endra menambahkan, Presiden Jokowi akan berkantor lebih awal dengan sebagian menteri. Dan pegawai yang akan pindah di IKN, kata dia, telah dicatat. Mereka terdiri dari pegawai eselon I, eselon II, dan para staf menteri. "Kan setiap kementerian sudah ada list-nya," ucap dia.

Perihal ASN ini, Endar mengatakan mereka akan dipindahkan berkantor di IKN secara bertahap. Menurut dia, hal itu juga telah disampaikan Menteri PAN RB. Adapun Presiden Jokowi, kata dia, perpindahan ASN ini tidak boleh dilakukan terburu-buru. "Jadi nanti disinkronkan dengan kesiapan kantornya," katanya.

Endar mengatakan Presiden Jokowi direncanakan berkantor di IKN pada awal September mendatang. Jokowi akan pindah setelah landasan pesawat di Bandara Nusantara rampung. Saat ini, landasan pacu pesawat yang sudah rampung sepanjang 1.100 meter. Sementara panjang landasan pacu yang harus dibangun 3.300 meter.

"Mudah-mudahan awal September sudah rampung. Jadi sudah bisa didarati pesawat presiden," kata Endra. Untuk melayani pesawat kepresidenan atau Boeing Business Jet (BBJ) panjang landasan harus 2.200 meter.

TEMPO.CO, Jakarta - Suasana restoran berwarna kuning dengan papan nama “Yang Ayam” di kawasan Grogol, Jakarta Barat itu tampak sepi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Dari pantauanTempo, selama satu jam lebih tidak ada satu pembeli yang datang ke restoran cepat saji milik Kaesang Pangarep tersebut. Deretan kursi dan meja makan yang tertata rapi tampak kosong melompong.

Seorang karyawan restoran tersebut mengatakan bahwa biasanya restoran milik putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut lebih banyak melayani pesananonlinemelalui aplikasi. Namun, selamaTempoberada di sana tidak tampak satupun ojekonlineyang datang mengambil pesanan.

Saat ditanya apakah sepinya pembeli tersebut terjadi karena terpengaruh oleh ramainya kritik publik terhadap Kaesang, pelayan di restoran tersebut tidak bersedia berkomentar. “Saya tidak bisa jawab tentang itu,” ujarnya.

Sepinya restoran Yang Ayam juga disampaikan oleh sejumlah pedagang di sekitar restoran tersebut. "Memang sepi sih," ujar salah satu pedagang.

Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep, adalah seorang pengusaha sebelum dirinya masuk ke dunia politik, ia memiliki beragam usaha, mulai dari bisnis makanan, keuangan, teknologi, hingga tekstil. Yang Ayam adalah salah satu jenis usaha Kaesang yang masih bertahan. Beberapa usaha lainnya sudah tidak beroperasi alias bangkrut.

Sebelumnya, Yang Ayam dibuka sejak 2018 dan memiliki tema bernuansa merah juga logo wajah Kaesang. Belakangan, logo tersebut berganti dengan gambar ayam jago.

Hanya tinggal 2 outlet Yang Ayam yang masih berdiri di Jakarta. Dilansir dari instagram @yangayam, semula Yang Ayam memiliki 7 Outlet, yang terletak di Tanjung duren, Greenville, Primaya Cikini, Mangga dua Ancol, Pluit, ITC Kuningan, dan Cengkareng Timur.

Sang Pisang juga Sepi Pembeli

Selian Yang Ayam, gerai kuliner lain milik Kaesang juga ditinggalkan pembeli. Seperti yang terjadi di gerai Sang Pisang yang berada di seberang Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Berdasarkan pengamatanTempodi sana pada Selasa, 27 Agustus 2024. Selama satu jam lebih di sana hanya tampak satu orang pembeli yang memesan segelas minuman dan satu ojekonlineyang datang mengambil pesanan.

“Dulu tidak seperti ini,” ujar salah satu pekerja di Sang Pisang. Menurut dia, dulu saat gerai baru dibuka gerai Sang Pisang banyak pembeli. Karyawan juga banyak. Namun, kondisi tidak bertahan lama, satu tahun belakangan gerai tersebut mulai sepi.

Karena sepi, saat ini gerai tersebut hanya terdapat 2 karyawan yang menjaga, dengan pembagian 2 waktu kerja, yang masing-masing kerja selama 9 jam. Karena jam buka Sang Pisang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, maka pembagian jam kerja karyawati sebagai berikut, pertama, seorang masuk mulai jam 9 pagi dan pulang jam 6 sore, sementara yang kedua masuk jam 12 siang hingga tutup gerai, yakni, jam 9 malam, jelas karyawati tersebut.

Selain gerai Cikini,Tempojuga memantau gerai Sang Pisang yang berada di jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, lokasinya persis berada di dalam area Pom bensin Shell Gatot Subroto. Gerai tersebut hanya menggunakan sebuah kontainer yang telah dimodifikasi. Kondisi gerai Sang Pisang di Gatot Subroto juga sama seperti gerai di Cikin, sepi pembeli.

“Iya, sepi,” ujar salah satu karyawan gerai Sang Pisang di Gatot Subroto. Saat ditanya mengenai berapa omset gerai tersebut dia enggan menjelaskan. Pelayan tersebut hanya mengatakan bahwa pendapatan gerai tidak menentu.

Kaesang Menjadi Sorotan

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep menjadi sorotan publik karena rencana dia untuk maju dalam pemilihan gubernur meskipun umurnya belum memenuhi syarat. Mahkamah Agung mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah tingkat provinsi dari semula minimal 30 tahun “terhitung sejak tanggal penetapan pasangan calon” menjadi “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih”.

Putusan Mahkamah Agung tersebut diduga untuk memuluskan langkah Kaesang maju pemilihan kepala daerah sebab pada tanggal penetapan pasangan calon di 22 September 2024 nanti usia Kaesang belum genap 30 tahun. Usia Kaesang baru genap 30 tahun pada 25 Desember 2024 nanti. Sedangkan pelantikan pasangan calon terpilih diperkirakan pada awal 2025.

Belakangan, Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang mengembalikan aturan batas usia kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan penghitungan batas minimal usia dihitung sejak tanggal penetapan pasangan calon.

Namun, upaya untuk meloloskan Kaesang terus berlanjut. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tiba-tiba menggelar rapat untuk merevisi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah atau UU Pilkada. Dalam revisi itu dimungkinkan adanya perubahan kembali aturan syarat batas minimal usia calon kepala daerah.

Langkah DPR itu memicu aksi demonstrasi besar di Jakarta dan berbagai daerah seluruh Indonesia pada pekan lalu. Saat aksi protes merebak, Kaesang beserta Erina Gudono pelesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memintaKaesang Pangarepmenjelaskan kepada publik ihwal dugaan penggunaan jet pribadi untuk ke Amerika Serikat bersama sang istri, Erina Gudono. Apalagi persoalan penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu PresidenJoko Widodo atau Jokowiitu sudah menjadi sorotan publik.

"Kaesang dan keluarga perlu menjelaskan kepada publik berapa biaya dan sumber dana yang digunakan untuk menyewa jet pribadi itu," kata Achmad kepadaTempo, Ahad, 25 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons ada pemberitaan di beberapa media massa terkait dugaan adanya praktik gratifikasi pada proses penawaran umum atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). OJK menyebut BEI telah berkoordinasi dengan OJK untuk mendukung adanya sanksi kepada para pihak yang melanggar integritas.

“OJK mendukung langkah tegas BEI menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar untuk menjaga integritas serta kepercayaan kepada institusi,” tulis OJK dalam keterangan resminya pada Rabu, 28 Agustus 2024.

OJK menyebut saat ini sedang mendalami potensi keterkaitan pegawai OJK kasus di BEI. OJK mengatakan sejauh ini belum ada pegawainya yang terindikasi terlibat. “Sejauh ini belum menemukan indikasi pelanggaran oleh pegawai OJK terkait dengan penawaran umum,” kata OJK.

OJK melarang seluruh pegawainya menerima suap dan gratifikasi saat menjalankan tugas dan fungsinya. OJK meminta para pegawai untuk menjunjung kode etik dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku. “Menegaskan melarang semua pegawainya terlibat dalam praktik penyuapan, termasuk menerima gratifikasi,” tulis OJK.

OJK mengklaim institusi ini akan berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Salah satunya menerapkan anti-suap dan anti-gratifikasi sesuai dengan Sitem Anti-Penyuapan berbasis SNI ISO 37001 yang telah dijalankan. “Juga berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip tata kelola yang baik termasuk tentang anti penyuapan dan anti-gratifikasi,” tulis OJK.

Apabila terdapat pihak-pihak yang memiliki informasi dan atau bukti keterlibatan pegawai dan pejabat, OJK meminta untuk segera melaporkannya. Adapun laporan itu bisa melalui OJK Whistle Blowing System (WBS).

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan penyediaan air minum di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara berjalan bagus.

"Di IKN sudah berjalan bagus. Saya kira dari sisi fisik, dari sisi kimia, dari sisi bakteriologi, artinya dariEscherichia coli-nya sudah enggak ada. Sudah aman semua," kata Endra setelah mengikuti acara Indonesia Water Forum 2024 di Jiexpo Convention Center, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Menurut dia, penyediaan air minum di IKN Nusantara itu dibantu oleh PT Superintending Company of Indonesia atau Sucofindo—surveyor Independen. "Di PUPR juga ada, tapi kalau Sucofindo kan sudah menggunakan standar internasional," ujarnya.

Dia mengatakan, dari segi kesehatan, air minum yang disediakan di IKN bisa langsung diminum. Penyediaan sumber air minum yang bersih dan dapat langsung diminum menjadi rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Cita-citanya Pak Presiden seperti itu," tutur dia.

Menurut dia, jaringan saluran air di IKN Nusantara sudah dikerjakan dan merambah masuk hingga ke area pembangunan atau persil. Seperti Kantor Kesekretariatan Negara hingga rumah susun aparatur sipil negara (ASN), ke Rusun ASN. "Kemarin waktu kami 17-an (upacara Hari Kemerdekaan) kan air rusunnya dari itu, IPA Sepaku," ucap dia.

Selain itu, dia menjelaskan saat penyediaan air minum layak di Indonesia baru mencapai 91 persen. Pemerintah menargetkan penyediaan air minum layak 100 persen pada 2030. "Akses air minum layak, artinya masyarakat enggak cari sendiri. "Kalau 91 persen masih mengambil dari sumur, gunung-gunung," ucap Endra.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan sebesar 100 persen sampai Desember 2024. Rencana perpanjangan PPN rumah ini sudah disepakati oleh Presiden Jokowi.

“PMK (peraturan menteri keuangannya)-nya sedang disiapkan Menkeu (Menteri Keuangan),” kata Airlangga Hartarto, pada 27 Agustus 2024.

Airlangga juga menyampaikan, target kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga ditambah dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit mulai 1 September 2024 sampai akhir tahun. Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk mendorong daya beli kelas menengah.

“Jadi, dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September (2024), diharapkan ini juga mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi. Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itumultiplier effect-nya tinggi,” ujar Airlangga, seperti diberitakanAntara.

Airlangga menguraikan, kedua program tersebut bertujuan untuk memperkuat kelas menengah sebagai motor penggerak perekonomian. Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah sebagai penanganan menjadi penting.

Tak hanya Airlangga, manfaat perpanjangan PPN rumah untuk kelas menengah juga diakui oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Ia menilai, penambahan fasilitas insentif PPN serta subsidi rumah memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan kelas menengah nantinya.

“PPN DTP ini sangat dirasakan untuk kelas menengah dan ini dorongan ke ekonominya cukup bagus. Jadi, kita memang menambah jumlah unit rumah untuk FLPP dan memperpanjang lagi PPN DTP properti,” kata Susiwijono.

Susiwijono menguraikan, pemerintah akan memperkuat masyarakat kelas menengah untuk meningkatkan basis penerimaan pajak. Saat ini, jumlah kelas menengah masih sebesar 17,13 persen dari total populasi masyarakat dan calon kelas menengah (aspiring middle classatau AMC) sekitar 50 persen.

“Kita khawatir di 2023 ke 2024 ini kan proporsi kelas menengah dan AMC mulai agak turun sedikit kan. Kita ingin mendorong meningkatkan kembali porsi peran dan kontribusi ke perekonomian. Kalau kelas menengah jumlahnya meningkat, itu otomatistax base-nya lebih tinggi,” lanjutnya.

Adapun, dukungan insentif PPN DTP mulai diberlakukan sejak Maret sampai Desember 2021. Pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 7 tahun 2024, PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun. Pada semester 2 2024, PPN ditanggung sebesar 50 persen. Namun, saat ini, PPN rumah dikembalikan menjadi 100 persen. Selain ketentuan satu NIK atau satu NPWP, terdapat dua syarat lain untuk dapat insentif ini, yaitu bagi rumah harga di bawah Rp5 miliar dan rumah tapak atau rumah susun baru siap huni.

RACHEL FARAHDIBA R | ILONA ESTHERINA