TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan China-Indonesia Provincial Index. Laporan ini menunjukkan mengenai seberapa besar pengaruh China di setiap provinsi di Indonesia pada berbagai bidang. Pada bidang ekonomi, pengaruh China terbesar berada di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Skor pengaruh ekonomi China di Jawa Tengah sebesar 100 persen. "Kesimpulannya Jawa Tengah muncul sebagai pusat aktivitas ekonomi China di Indonesia disebabkan oleh besarnya perdagangan dan investasi," kata Peneliti Celios Lay Monica Ratna Dewi dalam pemaparannya di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juli 2024.

Monica mengatakan Provinsi Jateng berkolaborasi dengan China di sektor ekonomi secara ekstensif. Hal ini dibuktikan di antaranya dengan banyaknya investasi China di Kawasan Industri Batang (Batang Industrial Park) dan Kawasan Industri Kendal (Kendal Industrial Park)

Faktor pendukung lain yang menyebabkan banyaknya Investasi China di Jawa Tengah adalah besaran upah bagi pekerja-pekerjanya yang tergolong masih cukup terjangkau (affordable). "Ini (upah yang cukup terjangkau) mungkin salah satu yang menarik investasi China di sana (Jateng)," ucap Monica.

Selain itu, faktor politik juga mempengaruhi investasi di Jawa Tengah. Monica menyebutkan—pada masa kepemimpinan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah—adanya kedekatan partai politik pendukungnya dengan China. "Jadi dinamika politik juga mempengaruhi cara mereka untuk memutuskan di mana mereka akan berinvestasi," ujarnya.

Selanjutnya: Selanjutnya, pengaruh ekonomi China di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)....

<!--more-->

Selanjutnya, pengaruh ekonomi China di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sulawesi Tengah (Sulteng) , Papua Barat, dan Kalimantan Utara (Kaltara) menyusul dengan skor 83,33 persen. Hal ini didorong oleh besarnya investasi China pada pertambangan nikel di Sulteng dan Sulbar, bahan bakar minyak (BBM) dan gas di Papua Barat, dan pembangunan infrastruktur, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) Kayan untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltara.

Adapun rata-rata nasional dari 38 provinsi skor pengaruh ekonomi China di Indonesia adalah sebesar 47,37 persen. Berdasarkan pola dalam laporan tersebut, Monica meneruskan, China berinvestasi di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dengan upah yang terjangkau.

Penghitungan skor ini secara metodologis, lanjut Monica, didasarkan pada tiga indikator evaluasi.Proses pengumpulan data dilakukan pada April-Juli 2024. Adapun dataset yang terkumpul pada rentang tahun 2000-2024.

Indikator evaluasi pertama adalah mengevaluasi apakah China merupakan mitra dagang utama di setiap provinsi. Kedua, mengevaluasi apakah entitas bisnis besar di provinsi-provinsi tersebut merupakan anggota kamar dagang China atau terafiliasi dengan aliansi China seperti Silk Road Chamber of International Commerce dan Belt and Road Industrial and Commercial Alliance.

Terakhir, mempertimbangkan apakah pemerintah daerah di provinsi-provinsi tersebut telah memberikan kelonggaran regulasi atau mendirikan zona ekonomi khusus untuk menarik investasi dari China.

Selain pengaruh di bidang ekonomi, laporan tersebut juga menunjukkan pengaruh China di tujuh bidang lainnya, yaitu akademik, media, kebijakan luar negeri, politik lokal, kemasyarakatan, penegakan hukum, dan teknologi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan kesempatan kepada lulusan diploma tiga (D3) hingga magister (S2) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Terdapat 11 jabatan yang tersedia, baik untuk pemenuhan kebutuhan formasi umum, dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Daftar Formasi CPNS Kemnaker 2024

Mengutip Surat Pengumuman Kemnaker Nomor 1/38/KP.01/VIII/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, berikut rincian jabatan, total formasi, dan persyaratan pendidikan CPNS Kemnaker pada 2024:

Analis Anggaran Ahli Pertama

• Formasi umum: 1.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Ilmu Politik, S1 Hukum, S1 Ekonomi, S1 Administrasi Bisnis, atau S1 Administrasi Publik.

Analis Hukum Ahli Pertama

• Formasi umum: 7.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Analis Kebijakan Ahli Pertama

• Formasi umum: 18.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Ekonomi, S1 Ilmu Politik, D4 Layanan Publik, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, atau S1 Studi Pemerintahan.

Analis Kerja Sama Ahli Pertama

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Layanan Publik, D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Relasi Industri, S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi, S1 Hubungan Internasional, S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Politik, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Manajemen, S1 Pendidikan Biologi, atau S1 Pendidikan Teknologi Informasi.

Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Ahli Pertama

• Formasi umum: 80.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Manajemen Aset Sektor Publik; S1 Manajemen; D4 Akuntansi Keuangan Sektor Publik; S1 Ekonomi; D4 Perbankan dan Keuangan Digital; S1 Ekonomi Pembangunan; D4 Akuntansi Perpajakan; D4 Keuangan Publik; S1 Manajemen Pajak; D4 Kebijakan dan Manajemen Pajak; S1 Administrasi Bisnis; S1 Administrasi Pajak; S1 Administrasi Publik; S1 Akuntansi; atau S1 Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan.

Analis Pengembangan Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) Ahli Pertama

• Formasi umum: 5.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen Pendidikan, S1 Bimbingan dan Konseling, D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, S1 Administrasi Publik, S1 Psikologi, S1 Teknologi Pendidikan, atau S1 Manajemen.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Formasi umum: 9.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Administrasi Publik, D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Manajemen, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik, S1 Manajemen Pemerintahan, S1 Ilmu Administrasi Negara, atau S1 Psikologi.

Auditor Ahli Pertama

• Formasi umum: 26.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Administrasi Pajak, D4 Administrasi Publik, D4 Akuntansi, D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Sektor Publik, S1 Akuntansi, S1 Hukum, S1 Ilmu Hukum, S1 Manajemen, S1 Teknik Sipil, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Teknik Informatika, atau S1 Administrasi Pajak.

Dosen Asisten Ahli

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Manajemen Hukum, S2 Kesehatan Lingkungan, S2 Kesehatan Masyarakat, atau S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Instruktur Ahli Pertama

• Formasi umum: 100.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Teknik Mesin, S1 Pariwisata, S1 Teknik Tenaga Listrik, S1 Teknik Elektro, S1 Pendidikan Vokasional Tata Rias, S1 Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, S1 Sastra Inggris, D4 Arsitektur Bangunan Gedung, S1 Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan, S1 Rekayasa Sipil, S1 Teknik Sipil, S1 Bahasa Jepang, atau D4 Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional.
• D4 Pengelolaan Perhotelan, S1 Pariwisata, S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner, D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara, D4 Destinasi Pariwisata, S1 Desain Produk, S1 Desain Produk Industri, S1 Sastra Arab, S1 Pendidikan Kriya, S1 Kriya, D4 Bisnis Kreatif, S1 Sastra Tiongkok, S1 Sastra Jepang, S1 Manajemen, S1 Teknik Industri, atau S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner.
• D4 Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan, S1 Peternakan, S1 Pariwisata, S1 Teknik Perkapalan, S1 Teknik Sistem Perkapalan, D4 Teknologi Rekayasa Arsitektur, S1 Ilmu Perikanan, S1 Akuakultur, D4 Budidaya Perikanan Terpadu, D4 Budidaya Perikanan Presisi, D4 Teknologi Pembenihan Ikan, S1 Pendidikan Vokasional Desain Fashion, D4 Produksi Garmen, S1 Perdagangan Internasional, atau D4 Logistik Perdagangan Internasional.
• D4 Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi, S1 Sosial Ekonomi Perikanan, D4 Agribisnis Perikanan, S1 Ilmu Kelautan, D4 Teknologi Rekayasa Elektronika, D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, D4 Pengelolaan Perhotelan, D4 Desain Media, S1 Teknologi Informasi, S1 Ilmu Pertanian, S1 Teknologi Hasil Pertanian, S1 Teknik Mesin, S1 Rekayasa Sistem Komputer, S1 Pendidikan Informatika, atau S1 Rekayasa Perangkat Lunak.
• S1 Teknik Komputer, S1 Ilmu Informatika, S1 Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 Bahasa Mandarin, S1 Rekayasa Tenaga Listrik, S1 Teknologi Hasil Perikanan, D4 Teknologi Budidaya Perikanan/Teknologi Akuakultur, D4 Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan, D4 Usaha Perjalanan Wisata, S1 Bahasa Korea, S1 Pendidikan Bahasa Korea, S1 Agribisnis, S1 Pendidikan Vokasional Rekayasa Pertanian, atau S1 Pendidikan Vokasional Teknik Pertanian.
• S1 Rekayasa Kimia, S1 Pendidikan Vokasional Rekayasa Mesin, S1 Rekayasa Mesin, D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Material, S1 Teknik Industri, S1 Manajemen, S1 Manajemen Teknologi, S1 Bisnis Digital, S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Pajak, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Akuntansi, atau S1 Ilmu Komunikasi.
• S1 Desain Komunikasi Visual, D4 Desain Mode, S1 Rekayasa Elektro, S1 Pendidikan Vokasional Elektro, S1 Pendidikan Vokasional Rekayasa Elektronika, D4 Teknologi Rekayasa Elektronika, D4 Teknologi Rekayasa Otomasi, D4 Teknologi Rekayasa Mekatronika, D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, S1 Rekayasa Sistem Komputer, S1 Pendidikan Komputer, S1 Pendidikan Informatika, S1 Rekayasa Komputer, atau S1 Sistem Informasi.

Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama

• Formasi umum: 35.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Relasi Industri, S1 Ekonomi, S1 Hubungan Masyarakat, S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Hubungan Internasional, S1 Hukum Bisnis, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Politik, S1 Komunikasi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Manajemen Komunikasi, S1 Psikologi, S1 Sains Komunikasi, S1 Sains Politik, S1 Sosiologi, atau S1 Studi Pemerintahan.

Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Sastra Inggris atau S1 Bahasa Inggris.

Pengantar Kerja Ahli Pertama

• Formasi umum: 8.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, S1 Antropologi, S1 Bio Kewirausahaan, S1 Ekonomi, S1 Hubungan Internasional, S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Politik, S1 Manajemen, S1 Psikologi, atau S1 Sosiologi.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Akuntansi Perpajakan, D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Analisis Keuangan, S1 Akuntansi, S1 Arsitektur, S1 Bisnis Digital, S1 Bisnis Jasa, S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Bisnis, S1 Manajemen, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Teknologi Informasi, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Sipil, atau S1 Teknik Komputer.

Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama

• Formasi umum: 29.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Kimia Industri, D4 Kimia Terapan, D4 Manajemen Konstruksi, S1 Ilmu Lingkungan, S1 Hukum, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kimia, S1 Manajemen Rekayasa, S1 Sains Lingkungan, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Fisika, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Keselamatan, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Metalurgi, S1 Psikologi, S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Sipil, atau S1 Teknik Tenaga Listrik.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

• Formasi umum: 7.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Pranata Komputer Ahli Pertama

• Formasi umum: 27.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Keamanan Sistem Informasi, D4 Teknik Informatika, D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Ilmu Informatika, S1 Ilmu Komputer, S1 Rekayasa Komputer, S1 Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Rekayasa Sistem Komputer, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Komputer, S1 Teknik Informatika, atau S1 Teknologi Informasi.

Perencana Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Akuntansi Sektor Publik, S1 Analisis Keuangan, S1 Keuangan Publik, S1 Manajemen Keuangan Sektor Publik, S1 Administrasi, S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Fiskal, S1 Administrasi Negara, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Bisnis, S1 Hukum, S1 Ilmu Administrasi Negara, S1 Ilmu Administrasi Publik, S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Kebijakan Publik, S1 Manajemen, atau S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama

• Formasi umum: 34.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri, S1 Biokimia, S1 Biologi, S1 Biologi Terapan, S1 Fisika, S1 Ilmu Lingkungan, S1 Kedokteran, S1 Kedokteran Kerja, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Masyarakat, D4 Kimia Industri, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, S1 Kimia, S1 Mikrobiologi, S1 Rekayasa Keselamatan, S1 Sains Lingkungan, S1 Teknik Kimia, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Keselamatan, S1 Teknik Pertambangan, D4 Kimia Terapan, D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Teknologi Rekayasa Keselamatan, D4 Promosi Kesehatan, D4 Sanitasi Lingkungan, atau D4 Teknologi Laboratorium Medis.

Pustakawan Ahli Pertama

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Perpustakaan Digital, S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan, S1 Ilmu Perpustakaan, S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi, S1 Perpustakaan dan Ilmu Informasi, atau S1 Perpustakaan dan Sains Informasi.

Statistisi Ahli Pertama

• Formasi umum: 20.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Sains Data Terapan, S1 Matematika, S1 Sains Data, S1 Sains Data Spasial, S1 Statistika, atau S1 Statistika Terapan.

Widyaiswara Ahli Pertama

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam atau S2 Komunikasi Penyiaran Islam.

Arsiparis Terampil

• Formasi umum: 8.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Publik, D3 Kearsipan, D3 Kesekretariatan, D3 Manajemen, D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Informasi, atau D3 Teknologi Komputer.

Penata Laksana Barang Terampil

• Formasi umum: 51.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Bisnis, D3 Akuntansi, D3 Manajemen Aset, D3 Manajemen, D3 Teknologi Komputer, D3 Sistem Informasi Akuntansi, atau D3 Manajemen Keuangan.

Pranata Keuangan APBN Terampil

• Formasi umum: 94.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Publik, D3 Akuntansi, D3 Manajemen, D3 Manajemen Aset, D3 Manajemen Keuangan, D3 Perbankan dan Keuangan, atau D3 Sistem Informasi Akuntansi.

Pranata Komputer Terampil

• Formasi umum: 8.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi, D3 Sistem Informasi, D3 Teknik Informatika, D3 Teknologi Informasi, atau D3 Teknologi Komputer Grafis.

Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil

• Formasi umum: 2.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Elektronika dan Instrumentasi, D3 Elektronika, D3 Teknik Informasi, D3 Teknik Informatika, D3 Teknologi Instrumentasi, atau D3 Teknologi Komputer.

Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Publik, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Manajemen Administrasi, D3 Manajemen Perkantoran, D3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Personalia, D3 Sistem Informasi, D3 Teknik Informatika, D3 Teknik Komputer, atau D3 Teknologi Informasi, D3 Teknologi Komputer.

Dokumentalis Hukum

• Formasi umum: 18.
• Formasi penyandang disabilitas: 23.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Perkantoran, D4 Administrasi Publik, atau D3 Manajemen.

Editor Buku

• Formasi umum: 3.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Bahasa Inggris, S1 Ekonomi, S1 Sastra Inggris, S1 Sastra Arab, S1 Sosiologi, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Sastra Indonesia, atau S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Konselor SDM (Sumber Daya Manusia)

• Formasi umum: 74.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Psikologi atau S1 Bimbingan dan Konseling.

Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan

• Formasi umum: 32.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 15.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Administrasi Publik, S1 Hubungan Internasional, S1 Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, atau S1 Ilmu Politik.

Penata Kelola Layanan Kesehatan

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Analis Kesehatan, D4 Manajemen Informasi Kesehatan, S1 Administrasi Kesehatan, S1 Farmasi, S1 Gizi, S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, atau S1 Farmasi.

Pengelola Layanan Kesehatan

• Formasi umum: 4.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Analis Kesehatan, D3 Farmasi, atau D3 Keperawatan.

Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

• Formasi umum: 189.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 1.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Rekayasa Komputer, S1 Ilmu Informatika, S1 Ilmu Komputer, S1 Rekayasa Komputer, S1 Rekayasa Sistem Komputer, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Teknologi Informasi, atau S1 Teknik Komputer.

Pengelola Keprotokolan

• Formasi umum: 10.
• Kualifikasi pendidikan: D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Publik, atau D3 Manajemen.

Penata Keprotokolan

• Formasi umum: 10.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Administrasi Negara, D4 Komunikasi Massa, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, S1 Hubungan Internasional, S1 Hubungan Masyarakat, S1 Ilmu Komunikasi, atau S1 Manajemen Komunikasi, S1 Sastra Inggris.

Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan

• Formasi umum: 10.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 16.
• Kualifikasi pendidikan: S1 Hukum.

Teknisi Sarana dan Prasarana

• Formasi umum: 87.
• Formasi putra/putri Kalimantan: 5.
• Kualifikasi pendidikan: D4 Teknologi Rekayasa Jaringan, S1 Teknik Informatika, S1 Ilmu Komputer, D4 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi, D4 Keamanan Sistem Informasi, D4 Teknik Jaringan Telekomunikasi, S1 Teknik Komputer, S1 Teknologi Informasi, D4 Rekayasa Keamanan Siber, S1 Ilmu Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Inovasi Digital, atau D4 Ilmu Informatika.
• S1 Teknik Mesin, D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, D4 Rekayasa Mesin, S1 Rekayasa Mesin, D4 Teknik Mesin, dan D4 Teknik Otomotif.
• S1 Teknik Sipil, D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Arsitektur, D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, D4 Perancangan Bangunan Gedung, D4 Jasa Konstruksi, D4 Teknik Sipil, D4 Manajemen Proyek Konstruksi, D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi, D4 Manajemen Konstruksi, D4 Rekayasa Sipil, atau D4 Teknik Konstruksi Gedung.
• S1 Teknik Elektro, S1 Ilmu Informatika, D4 Teknik Elektro, D4 Ilmu Informatika, D4 Ilmu Komputer, S1 Teknik Informatika, D4 Keamanan Sistem Informasi, D4 Teknik Elektronika, S1 Inovasi Digital, D4 Teknik Jaringan Telekomunikasi, S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Komputer, D4 Teknik Listrik, D4 Rekayasa Elektro, S1 Elektronika Dan Instrumentasi, S1 Ilmu Komputer, S1 Rekayasa Elektronika, D4 Rekayasa Elektronika, S1 Rekayasa Elektro, atau S1 Teknik Elektronika.
• D4 Perancangan Bangunan Gedung, D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi, D4 Manajemen Konstruksi, D4 Teknik Sipil, S1 Teknik Sipil, D4 Teknik Infrastruktur Sipil dan Arsitektur, D4 Manajemen Proyek Konstruksi, D4 Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, D4 Teknik Konstruksi Gedung, D4 Rekayasa Sipil, atau D4 Jasa Konstruksi.
• D4 Teknik Otomotif, D4 Rekayasa Mesin, D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, S1 Teknik Mesin, D4 Teknik Mesin, atau S1 Rekayasa Mesin.
• S1 Teknologi Informasi, D4 Ilmu Informatika, S1 Teknik Komputer, S1 Inovasi Digital, D4 Keamanan Sistem Informasi, D4 Ilmu Komputer, S 1 Teknik Informatika, S1 Ilmu Informatika, atau S1 Ilmu Komputer.
• S1 Teknik Komputer, D4 Teknik Elektronika, D4 Teknik Elektro, D4 Ilmu Informatika, S1 Inovasi Digital, S1 Ilmu Informatika, S1 Rekayasa Elektro, D4 Rekayasa Elektro, S1 Teknik Elektronika, S1 Teknik Elektro, D4 Teknik Jaringan Telekomunikasi, D4 Rekayasa Elektronika, S1 Elektronika dan Instrumentasi, S1 Rekayasa Elektronika, S1 Ilmu Komputer, D4 Keamanan Sistem Informasi, S1 Teknologi Informasi, D4 Teknik Listrik, D4 Ilmu Komputer, atau S1 Teknik Informatika.

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies atau Celios baru saja meluncurkan analisis berjudul China-Indonesia Provincial Index. Riset ini memaparkan bagaimana pengaruh Tiongkok di 38 Provinsi.

Direktur Cina-Indonesia Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan ada 8 sektor utama yang diteliti yakni ekonomi, kemasyarakatan, akademik, politik lokal, kebijakan luar negeri, penegakan hukum, teknologi dan media. Berdasarkan temuannya, hubungan Cina-Indonesia tidak lagi melalui pemerintah pusat.

“Beberapa pengaruh belakang ini datang ke Indonesia tidak melalui Jakarta saja Tapi langsung berubah ke provinsi di Indonesia,” kata Zulfikar di Jakarta, Kamis 22 Agustus 2024.

Dengan Cina langsung berhubungan dengan provinsi, ia melanjutkan, negara tersebut bisa dapat banyak keuntungan. Salah satunya adalah memangkas birokrasi yang rumit di pusat. Dari perspektif kritis, Zulfikar mengatakan Cina melihat bahwa dengan berinteraksi langsung ke pemerintah daerah lebih menguntungkan, karena mereka kurang paham betul tentang Cina.

Dari 8 elemen penelitian, ditemukan salah satu pengaruh signifikan adalah sektor ekonomi. Berdasarkan analisis, persentase keterlibatan negeri tirai bambu tersebut paling tinggi di Jawa Tengah. Hal ini menurut Zulfikar disebabkan adanya pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Batang, di mana area tersebut banyak investor Cina. Pengaruh Cina di Jateng mendapat skor 100 persen.

Sementara itu, provinsi-provinsi seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat mengikuti dengan skor masing-masing 83,3 persen. Hal ini menunjukkan kuatnya hubungan ekonomi yang difasilitasi oleh investasi China di sektor-sektor seperti pertambangan nikel dan pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kalimantan Utara, yang juga memperoleh skor 83,3 persen. Cina terlibat secara strategis dalam proyek-proyek China terkait dengan pembangunan di IKN, termasuk mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Kayan.

Peneliti Celios, Lay Monica Ratna Dewi, mengatakan Jawa Tengah memang muncul sebagai pusat aktivitas ekonomi Cina di Indonesia, khususnya pada pembangunan KEK Batang. Kebanyakan investasi Cina juga masuk di kendal, itu untuk misalnya pabrik baja atau pabrik baterai. Jadi masih ada hubungannya dengan rantai pasok industri ekstraktif termasuk di kelompok provinsi yang skornya moderat tapi masih cukup tinggi, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua Barat dan Kalimantan Utara.

“Tetapi bisa kita lihat juga bahwa daerah-daerah yang punya sumber daya alam atau sumber daya manusia untuk sebagai sumber buruh yangaffordable (murah), itu menarik perhatian Cina,” kata Monica.

Ia menambahkan landskap tiap daerah variasinya berbeda, termasuk faktor geografis, ketersediaan SDA sangat mempengaruhi. Begitu pula kebijakan pemerintah pusat dan daerah. “Kalau di Jawa Tengah sendiri itu di masa Ganjar itu memang kita mengamati adanya kedekatan juga antara partai pendukung Ganjar dengan Cina,” kata dia.

Dinamika politik, menurut dia berpengaruh pada bagaimana investor menanamkan uangnya. Meski demikian, kontribusi yang besar tidak langsung menunjukan dampaknya bagi kesejahteraan atau peningkatan ekonomi daerah tersebut.

Akademikus Hubungan Internasional Fisip, Universitas Indonesia, Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang mengatakan dengan demikian, Indonesia juga masih perlu melihat alternatif-alternatif hubungan ekonomi dengan negara lain pula.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan komitmen pemerintah terhadap reformasi pasar tenaga kerja Indonesia dengan mempromosikan peluang investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia kepada para investor.

“Dengan adanya perbaikan iklim investasi dan memastikan keberlanjutan reformasi, kami harus memastikan investor terdorong untuk menanamkan modal. Kami akan membuka lebih banyak peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam acara Naker Award di JIExpo Kemayoran, JUmat, 23 Agustus 2024.

Ia mengatakan,kompleksitas tantangan di dunia pasar kerja, maka penting mereformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia. Ma’ruf mengklaim, Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu upaya reformasi tata kelola pasar tenaga kerja.

“Dengan penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif bagi investasi Undang-Undang Cipta Kerja akan menarik lebih banyak lagi investasi domestik dan asli,” kata Ma’ruf.

Ia mengharapkan, peningkatan investasi mampu membuka lebih banyak peluang bisnis baru dan memperluas bisnis yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. “Selanjutnya perbaikan dari sisi penawaran terus kami lakukan melalui revitalisasi pelatihan vokasi untuk mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan ribuan BLK, komunitas, dan pelatihan vokasi online,” ujar dia.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Ma’ruf meminta pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi pasar kerja yang telah ada. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, kata dia, harus mampu mengarahkan dunia pendidikan dan pelatihan guna mencetak talenta-talenta yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

“Sistem ini harus bisa menurunkan biaya rekrutmen tenaga kerja hingga membuat perusahaan menjadi semakin kompetitif. Sempurnakan pencocokan keahlian dan kebutuhan dalam pasar tenaga kerja melalui optimalisasi pemanfaatan sistem sehingga dapat mengurangi kesenjangan di sisi permintaan dan penawaran tenaga kerja,” kata Ma’ruf.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga negara (K/L) mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris bagi peserta yang melamar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 pada jabatan tertentu. Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan batas skor minimum Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Daftar Instansi dengan Syarat TOEFL dalam Seleksi CPNS 2024

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa instansi pusat yang mensyaratkan penggunaan sertifikat TOEFL untuk mendaftar rekrutmen CPNS 2024:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

Berdasarkan Surat Pengumuman Kemenko PMK Nomor: 01/PANSEL-CPNS/ KP.04.00/ 08/ 2024 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024, ketentuan minimal skor TOEFL diwajibkan untuk semua jenis formasi.

Pelamar harus mengunggah dokumen hasil pindai (scan) sertifikat penguasaan bahasa Inggris yang masih berlaku maksimal dua tahun dari tanggal penerbitan. Minimal skor yang harus dipenuhi, yaitu TOEFL Institutional Testing Program (ITP) sebesar 450, TOEFL Computer Based Test (CBT) 133, TOEFL Internet Based Test (iBT) 45, International English Language Testing System (IELTS) 5,5, atau Test of English for International Communication (TOEIC) 405.

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Lulusan sarjana terapan (D4) dan sarjana (S1) formasi umum,cumlaude,dan putra/putri Kalimantan, kecuali jabatan Penerjemah Ahli Pertama yang melamar seleksi CPNS Kementerian ESDM 2024 wajib melampirkan sertifikat TOEFL ITP, Paper Based TOEFL, TOEFL Prediction, atau TOEFL Like yang diterbitkan pada 20 Agustus 2022 hingga pendaftaran ditutup.

Pelamar dengan kualifikasi pendidikan D4 dan S1 tersebut harus memenuhi minimal skor TOEFL 475, TOEFL iBT 52, TOEFL CBT 151, IELTS 5,5, atau TOEIC 500. Ketentuan itu diatur dalam Surat Pengumuman Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Nomor: 9.Pm/KP.03/SJP.1/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024.

Sementara bagi lulusan magister (S2) formasi umum,cumlaude,dan putra/putri Kalimantan wajib memiliki minimal skor TOEFL 500, TOEFL iBT 61, TOEFL CBT 173, IELTS 6,0, atau TOEIC 575. Khusus jabatan Penerjemah Ahli Pertama harus mempunyai minimal skor TOEFL 550, TOEFL iBT 80, TOEFL CBT 214, IELTS 6,5, atau TOEIC 690.

3. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)

Penggunaan minimal skor TOEFL juga berlaku bagi pelamar seleksi CPNS Kemlu 2024. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Pengumuman Kemlu Nomor: Pengumuman/00013/KP/08/2024/03 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024.

Bagi pelamar lulusan S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, S1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea, serta S1 Bahasa dan Kebudayaan Rusia wajib menyampaikan sertifikat penguasaan bahasa Inggris yang berlaku, dengan jenis tes TOEFL PBT/ITP/English Proficiency Test (EPT) minimal 525, TOEFL iBT 70, TOEFL CBT 194, TOEIC 630, atau IELTS 6,0.

Kemudian, bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua dan putra/putri Kalimantan juga wajib melampirkan sertifikat TOEFL PBT/ITP/EPT dengan minimal skor 500, TOEFL iBT 61, TOEFL CBT 173, TOEIC 575, atau IELTS 6,0. Sementara bagi pelamar formasi umum memiliki skor minimal TOEFL PBT/ITP/EPT 550, TOEFL iBT 80, TOEFL CBT 214, TOEIC 690, atau IELTS 6,5.

4. Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Kemendag juga mensyaratkan sertifikat TOEFL dalam pengadaan CPNS pada 2024. Hal itu diatur dalam Pengumuman Kemendag Nomor KP.01/01/REK-CASN/PENG/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi pelamar jabatan Ahli Pertama - Negosiator Perdagangan dengan minimal skor TOEFL ITP 550, TOEFL iBT 80, atau IELTS 6,5. Adapun sertifikat yang boleh digunakan harus berasal dari lembaga bahasa Inggris yang berlaku dua tahun sejak diterbitkan.

5. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

Pelamar seleksi CPNS Kemenperin 2024 jenjang D4, S1, dan S2 wajib memiliki sertifikat TOEFL dengan nilai sekurang-kurangnya 480. Ketentuan itu tercantum dalam Surat Pengumuman Sekjen Kemenperin Nomor: B/350/SJ-IND/KP/VIII/2024 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

6. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Mengacu pada Surat Pengumuman Sekjen Kominfo Nomor: 1584/SJ/KP.03.01/08/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa jabatan CPNS Kominfo 2024 yang mensyaratkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris.

Adapun beberapa jabatan yang dimaksud adalah Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Pertama, Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, Dosen Asisten Ahli, Pranata Komputer Ahli Pertama, Manggala Informatika Ahli Pertama, Pranata Siaran Ahli Pertama, dan Teknisi Siaran Ahli Pertama.

7. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Pelamar pada kebutuhan jabatan CPNS Penerjemah Ahli Pertama Bahasa Inggris dengan kualifikasi pendidikan S1 Bahasa Inggris atau S1 Sastra Inggris di Kemendagri harus memiliki kemampuan bahasa Inggris. Hal itu diatur dalam Surat Pengumuman Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendagri Nomor: 800.1.2/3928/SJ tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024.

Pelamar harus melampirkan sertifikat hasil TOEFL ITP dengan minimal skor 500, TOEFL iBT 61, atau IELTS 6,0 pada saat pendaftaran. Sertifikat tersebut harus diterbitkan oleh Educational Testing Service (ETS) atau IELTS dan masih berlaku dalam dua tahun terakhir.

8. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

Berikutnya, Kemenpan RB juga mewajibkan semua pelamar CPNS 2024 untuk melampirkan sertifikat TOEFL (ITP atau Prediction) atau IELTS yang diperoleh dalam dua tahun terakhir. Ketentuan itu tercantum dalam Pengumuman Sekretaris Kemenpan RB Nomor: B/54/S.KP.01.00/2024 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2024.

9. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Berdasarkan Surat Pengumuman Kementerian Investasi/BKPM Nomor: 1/PPNS/2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, pelamar yang akan mengikuti seleksi CPNS 2024 diutamakan memiliki sertifikat dengan minimal skor 450 atau IELTS setara.

10. Mahkamah Agung (MA)

Berikutnya, semua pelamar seleksi CPNS MA 2024 juga wajib melampirkan sertifikat TOEFL dengan minimal skor 450 atau IELTS 5,0. Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Pengumuman Sekretaris MA Nomor: 25/SEK/PENG.KP1.1.6/VIII/2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

11. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pelamar rekrutmen CPNS KPK 2024 dengan kualifikasi pendidikan D3, S1, dan Profesi Dokter harus memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris yang masih berlaku. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Pengumuman Sekjen KPK Nomor: B/001/PANREKKPK/08/2024 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2024.

Adapun minimal skor TOEFL iBT bagi lulusan D3 adalah 21, TOEFL PBT (Prediction) 353, TOEFL CBT 67, IELTS 3,0, atau TOEIC 265. Sedangkan bagi lulusan S1 dan Profesi Dokter minimal skor TOEFL iBT 45, TOEFL PBT (Prediction) 450, TOEFL CBT 131, IELTS 5,0, atau TOEIC 440.

12. Kejaksaan

Mengutip Surat Pengumuman Jaksa Agung Muda Kejaksaan RI Nomor: PENG - 11 /C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024, beberapa jabatan tenaga teknis dan tenaga kesehatan CPNS Kejaksaan 2024 mensyaratkan penggunaan sertifikat penguasaan bahasa Inggris.

Beberapa jabatan tenaga teknis yang dimaksud meliputi Jaksa Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Pertama, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, Pemeriksaan Forensik Digital, serta Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Ahli Pertama.

Kemudian, Auditor Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama, Penilai Pemerintah Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pustakawan Ahli Pertama, Statistisi Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Pertama, serta Penerjemah Ahli Pertama Bahasa Inggris.

13. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Semua pelamar CPNS BKN 2024, kecuali kebutuhan khusus putra/putri Papua harus memiliki minimal skor TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction 450, TOEFL CBT 133, TOEFL iBT 45, TOEIC 440, atau IELTS 5,0. Hal itu diatur dalam Surat Pengumuman BKN Nomor: 01/PANPEL.BKN/CPNS/VIII/202 tentang Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2024.

14. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Mengacu pada Surat Pengumuman Sekretaris Utama BP2MI Nomor: Peng. 2095/SU/KP.03.01/VIII/2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2024, semua pelamar CPNS BP2MI harus menguasai bahasa Inggris yang dibuktikan dengan minimal skor TOEFL PBT/Prediction/ITP/EPT 470, TOEFL iBT 52, TOEFL CBT 150, TOEIC 500, atau IELTS 5,5.

15. Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI)

Pelamar CPNS ANRI 2024 lulusan S1 wajib menyertakan sertifikat TOEFL dengan minimal skr 450, TOEIC 605, atau IELTS 4,0. Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Surat Pengumuman ANRI Nomor: KP.01.00/2/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) membukukan laba bersih sebesar Rp 2,33 triliun atau tumbuh 94,28 persen di semester I 2024. Pada periode yang sama tahun lalu, laba bersih BSDE sebesar Rp 1,2 triliun.

Bumi Serpong Damai juga mencatatkan peningkatan pendapatan usaha sebesar 46,99 persen menjadi Rp 7,35 triliun per semester I 2024. Dengan demikian, laba kotor tercatat sebesar Rp 4,86 triliun atau naik 34,67 persen dari tahun sebelumnya.

"Kinerja laba bersih pada kuartal II 2024 terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan usaha yang kuat, khususnya di segmen residensial, serta strategi penghematan biaya yang terkontrol,” kata Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat, 23 Agustus 2024.

Dia mengatakan, fokus perseroan pada proyek-proyek residensial dan manajemen anggaran yang disiplin telah memperkuat posisi Bumi Serpong Damai. Sejalan dengan itu, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan. "Pencapaian ini memberikan rasa percaya diri kami untuk mencapai target di akhir tahun."

Sepanjang enam bulan pertama, Bumi Serpong Damai mencatat segmen penjualan tanah, bangunan dan strata title sebesar Rp 6,44 triliun. Jumlahnya sekitar 87,7 persen terhadap total pendapatan usaha konsolidasian. Segmen ini tercatat tumbuh 54,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, segmen sewa menjadi segmen dengan kontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan usaha secara konsolidasi, sebesar 6,38 persen. Segmen ini membukukan pendapatan sebesar Rp 468,71 miliar atau tumbuh 0,91 persen dibandingkan tahun lalu yang tercatat Rp 464,49 miliar.

Selanjutnya: Segmen terbesar ketiga berdasarkan kontribusinya....

<!--more-->

Segmen terbesar ketiga berdasarkan kontribusinya adalah segmen pengelola gedung, dengan kontribusi 2,58 persen terhadap total pendapatan. Hingga akhir Juni 2024, segmen ini berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 189,58 miliar atau tumbuh 4,57 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 181,3 miliar.

Hermawan menyebut, pertumbuhan pendapatan usaha lebih tinggi dibanding pertumbuhan beban pokok penjualan. Sepanjang enam bulan pertama, beban pokok penjualan meningkat sebesar 36,37 persen dari Rp 1,82 triliun menjadi Rp 2,48 triliun.

"Meskipun ada peningkatan, pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan usaha yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya-biaya. Hal ini mengindikasikan bahwa Bumi Serpong Damai berhasil menjaga margin keuntungan dari peningkatan penjualan," tuturnya.

Hal tersebut membuat laba kotor tumbuh 53,07 persen dari Rp 3,18 triliun pada kuartal II 2023 menjadi Rp 4,86 triliun pada kuartal II 2024. Peningkatan laba kotor ini, kata Hermawan menunjukkan bahwa BSDE berhasil mengoptimalkan pengelolaan beban pokok penjualan, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan margin laba.

Hermawan mengklaim, Bumi Serpong Damai berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada shareholder melalui penciptaan proyek-proyek baru yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. "Stabilitas finansial, manajemen aset yang efisien serta pengelolan liabilitas menjadi kunci pertumbuhan kami di masa mendatang.”

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) membukukan laba bersih sebesar Rp 2,33 triliun atau tumbuh 94,28 persen di semester I 2024. Pada periode yang sama tahun lalu, laba bersih BSDE sebesar Rp 1,2 triliun.

Bumi Serpong Damai juga mencatatkan peningkatan pendapatan usaha sebesar 46,99 persen menjadi Rp 7,35 triliun per semester I 2024. Dengan demikian, laba kotor tercatat sebesar Rp 4,86 triliun atau naik 34,67 persen dari tahun sebelumnya.

"Kinerja laba bersih pada kuartal II 2024 terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan usaha yang kuat, khususnya di segmen residensial, serta strategi penghematan biaya yang terkontrol,” kata Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat, 23 Agustus 2024.

Dia mengatakan, fokus perseroan pada proyek-proyek residensial dan manajemen anggaran yang disiplin telah memperkuat posisi Bumi Serpong Damai. Sejalan dengan itu, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan. "Pencapaian ini memberikan rasa percaya diri kami untuk mencapai target di akhir tahun."

Sepanjang enam bulan pertama, Bumi Serpong Damai mencatat segmen penjualan tanah, bangunan dan strata title sebesar Rp 6,44 triliun. Jumlahnya sekitar 87,7 persen terhadap total pendapatan usaha konsolidasian. Segmen ini tercatat tumbuh 54,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, segmen sewa menjadi segmen dengan kontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan usaha secara konsolidasi, sebesar 6,38 persen. Segmen ini membukukan pendapatan sebesar Rp 468,71 miliar atau tumbuh 0,91 persen dibandingkan tahun lalu yang tercatat Rp 464,49 miliar.

Selanjutnya: Segmen terbesar ketiga berdasarkan kontribusinya....

<!--more-->

Segmen terbesar ketiga berdasarkan kontribusinya adalah segmen pengelola gedung, dengan kontribusi 2,58 persen terhadap total pendapatan. Hingga akhir Juni 2024, segmen ini berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 189,58 miliar atau tumbuh 4,57 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 181,3 miliar.

Hermawan menyebut, pertumbuhan pendapatan usaha lebih tinggi dibanding pertumbuhan beban pokok penjualan. Sepanjang enam bulan pertama, beban pokok penjualan meningkat sebesar 36,37 persen dari Rp 1,82 triliun menjadi Rp 2,48 triliun.

"Meskipun ada peningkatan, pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan usaha yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya-biaya. Hal ini mengindikasikan bahwa Bumi Serpong Damai berhasil menjaga margin keuntungan dari peningkatan penjualan," tuturnya.

Hal tersebut membuat laba kotor tumbuh 53,07 persen dari Rp 3,18 triliun pada kuartal II 2023 menjadi Rp 4,86 triliun pada kuartal II 2024. Peningkatan laba kotor ini, kata Hermawan menunjukkan bahwa BSDE berhasil mengoptimalkan pengelolaan beban pokok penjualan, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan margin laba.

Hermawan mengklaim, Bumi Serpong Damai berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada shareholder melalui penciptaan proyek-proyek baru yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. "Stabilitas finansial, manajemen aset yang efisien serta pengelolan liabilitas menjadi kunci pertumbuhan kami di masa mendatang.”

TEMPO.CO, Jakarta - Korupsi menjadi persoalan utama di Indonesia. Pemberantasan rasuah tersebut saat ini tidak berjalan optimal. Ekonom Prasetijono Widjojo mengatakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di tingkat yang memprihatinkan. Di tahun 2022, Indonesia berada di posisi 110 dari 180 negara. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 11 negara.

Maraknya korupsi menggerogoti sendi-sendi perekonomian negara yang menyebabkan jutaan masyarakat hidup dalam kemiskinan.Prasetijono merujuk perkataan Soemitro Djojohadikusumo yang menyatakan bahwa sekitar 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bocor akibat praktik korupsi kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Misalnya 10 persen saja, 2024 itu APBN totalnya adalah Rp 3.325 triliun, katakanlah saya bulatkan saja Rp 3.000 triliun, itu maka akan bocor sebesar Rp 300 sampai Rp 1.000 triliun,” ungkap Prasetijono dalam acara diskusi bertajuk “Urgensi Berantas Korupsi: Problematika dan Solusi” yang digelar Aliansi Kebangsaan dan Suluh Nuswantara Bakti pada Jumat, 23 Agustus 2024.

“Dana yang sangat besar yang semestinya untuk menjalankan program-program strategis peningkatan kesejahteraan rakyat itu hilang karena dikorupsi,” lanjut dia.

Laporan pemantauan tren korupsi tahun 2023 yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 238,14 triliun selama tahun 2013 hingga 2022. Pada tahun 2023, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun. Data ICW yang ditabulasi ini merupakan perkara yang masuk ke tahap penyidikan atau sudah ada penetapan tersangka. Artinya, nilai kerugian bakal lebih besar karena banyak perkara korupsi yang belum terungkap.

Adapun terkait penanganan korupsi, Prasetijono menjelaskan, tidak bisa dilakukan secara kasus per kasus. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang sistemik sehingga persoalan korupsi dapat diatasi hingga ke akarnya. “Kita tidak bisa menangani korupsi itucase-by-case, perlu satu pendekatan yang lebih sistemik sehingga kesempatan-kesempatan untuk korupsi itu bisa dihilangkan,” kata dia.

Pencegahan korupsi secara sistemik, ia melanjutkan, harus dimulai dari proses perencanaan penganggaran. “Ini khususnya yang terkait dengan APBN maupun APBD, sampai dengan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan ini,” tuturnya.

Kemudian, tata kelola harus dibenahi secara sistemik untuk menghilangkan peluang dan kesempatan untuk korupsi. Dia mengatakan, pada celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi, harus dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan prosedur yang transparan.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tidak tebang pilih, tidak tumpul di atas dan tajam di bawah. Sanksi terhadap koruptor harus tegas dan memberikan efek jera,” tambah dia.

Lebih lanjut, menurut Prasetijono, peran lembaga-lembaga yang menangani pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dipulihkan. Saat ini KPK mengalami pelemahan akibat adanya revisi terhadap Undang-undang tentang KPK.

Hal yang tidak kalah penting, peran masyarakat dan organisasi sipil dalam melawan korupsi mesti ditingkatkan. Pemberantasan korupsi akan efektif jika muncul kesadaran kolektif dan gerakan publik yang masif. Sehingga seluruh elemen bangsa ini bisa didorong untuk bergerak bersama melawan rasuah.

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti The Indonesian Institute (TII) Putu Rusta Adijaya mengungkapkan tiga rekomendasi kebijakan bidang ekonomi bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jika Donald Trump memenangkan Pemilu AS mendatang. Mengingat, selama menjabat sebagai Presiden AS sebelumnya, Trump menerapkan banyak kebijakan proteksionisme perdagangan yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Proteksionisme merupakan suatu kebijakan yang membatasi perdagangan internasional.

"Pertama, harus lebih memperkuat sinergi dalam meningkatkan daya saing bisnis dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," kata Putu dalam laporan analisis bulanan yang dikutip pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Sinergi tersebut, kata dia bisa diteguhkan melalui Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, hingga kementerian dan lembaga lainnya.

Ketika Trump menerapkan kebijakan proteksionisme, menurut Putu, pembangunan infrastruktur serta sektor-sektor produktif juga akan meningkatkan daya saing barang dan jasa yang diproduksi Indonesia. "Namun, penetrasi ke dalam rantai pasok regional harus dilakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rantai pasok global, agar diversifikasi perdagangan lebih terjamin."

Kebijakan kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran harus lebih memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Tepatnya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Kebijakan ini bisa dieksekusi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan kementerian dan lembaga lainnya.

Selain di skala ASEAN, Indonesia juga harus dapat melakukan diversifikasi mitra dagang dengan fokus pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, Putu memproyeksikan Indonesia akan mendapatkan transfer pengetahuan dari negara-negara yang memiliki kompleksitas ekonomi yang baik. Pada akhirnya, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas.

Ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui berbagai kementerian harus dapat mendukung dan mendorong kewirausahaan. Terutama bagi perempuan, karena mayoritas perempuan lah yang mengelola UMKM di Indonesia.

Menurut Putu, pengembangan UMKM perempuan dan wirausaha perempuan harus dimulai dari hulu ke hilir, dari tingkat desa hingga nasional dengan memberikan akses yang diperlukan. "Seperti pendanaan, pelatihan, regulasi, pemasaran, jaringan, dan lain-lain," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti anggaran Kementerian Perhubungan yang dipangkas pada RAPBN 2025.

Kemenhub, menurut dia, menjadi institusi yang bertanggung jawab dengan urusan transportasi. “Adanya pemangkasan anggaran akan menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi yang harus dilanjutkan,” kata Djoko dalam keteragan resmi, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pada Juni lalu, Kementerian Perhubungan memaparkan pada 2025 memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24,7 triliun. Turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp. 38,6 Triliun. Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat Djoko pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Kemenhub, menurut dia, mengalami degradasi karena semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa. “Tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan tambang. Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja,” ujarnya.

Dalam sektor transportasi, banyak proyek yang bisa dikerjakan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta yang dapat konsesi. Contohnya jalan tol, swasta bisa mendapat konsesi 40-50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel yang bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Akan tetapi pemerintah tetap berperan menyediakan lahannya.

Namun menurut Djoko, KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama, hal ini yang masih perlu dukungan pemerintah.

Sejauh ini, ia menilai, arah kebijakan transportasi umum pemimpin selanjutnya belum jelas. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi, walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu.

“Belum terlihat pembangunan atau pembenahan transportasi umum. Jadi, mereka harus punya menteri yang berkualitas, menteri yang benar-benar punya visi-misi untuk mengembangkan transportasi dengan target-target,” ujar Djoko.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti anggaran Kementerian Perhubungan yang dipangkas pada RAPBN 2025.

Kemenhub, menurut dia, menjadi institusi yang bertanggung jawab dengan urusan transportasi. “Adanya pemangkasan anggaran akan menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi yang harus dilanjutkan,” kata Djoko dalam keteragan resmi, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pada Juni lalu, Kementerian Perhubungan memaparkan pada 2025 memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24,7 triliun. Turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp. 38,6 Triliun. Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat Djoko pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Kemenhub, menurut dia, mengalami degradasi karena semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa. “Tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan tambang. Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja,” ujarnya.

Dalam sektor transportasi, banyak proyek yang bisa dikerjakan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta yang dapat konsesi. Contohnya jalan tol, swasta bisa mendapat konsesi 40-50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel yang bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Akan tetapi pemerintah tetap berperan menyediakan lahannya.

Namun menurut Djoko, KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama, hal ini yang masih perlu dukungan pemerintah.

Sejauh ini, ia menilai, arah kebijakan transportasi umum pemimpin selanjutnya belum jelas. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi, walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu.

“Belum terlihat pembangunan atau pembenahan transportasi umum. Jadi, mereka harus punya menteri yang berkualitas, menteri yang benar-benar punya visi-misi untuk mengembangkan transportasi dengan target-target,” ujar Djoko.

INFO NASIONAL - Mewujudkan visi dan misinya untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan dalam memberdayakan negeri dengan menyediakan konektivitas, layanan, dan solusi yang inovatif dan unggul bagi semua lapisan masyarakat,

Telkomsel yang telah menjadi pionir konektivitas broadband generasi ke-5 (5G) di Indonesia sejak 2021, mengakselerasi cakupan jaringan 5G-nya secara lebih masif. Melalui ekspansi jaringan 5G Telkomsel (Hyper 5G) yang terarah, bertahap, dan terukur, Telkomsel menghadirkan pengalaman 5G terdepan dan terluas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu untuk mempercepat transformasi dan pertumbuhan ekosistem serta ekonomi digital Indonesia. Sebagai langkah awal ekspansi jaringan broadband Hyper 5G Telkomsel, kini seluruh pelanggan dan masyarakat di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dapat menikmati internet seluler berkecepatan tinggi dengan latensi rendah secara merata tanpa jeda.

Direktur Marketing Telkomsel, Derrick Heng, mengatakan, seiring dengan kematangan ekosistem digital dan meningkatnya kebutuhan pelanggan, Telkomsel terus memperluas cakupan jaringan Hyper 5G secara masif dan merata di berbagai wilayah potensial. "Ini sesuai dengan semangat kami dalam mendorong kemajuan dan memberdayakan masyarakat Indonesia," kata dia saat peluncuran Telkomsel Hyper 5G di Beachwalk Bali, Jumat, 23 Agustus 2024.

Menurut Derrick, percepatan penggelaran konektivitas broadband 5G terdepan kelas dunia dan terluas ini adalah bagian dari upaya Telkomsel untuk menjadi katalisator bagi perkembangan berbagai sektor. "Sekaligus memperkuat citra dan reputasi Indonesia di mata dunia. Khususnya, kami fokus pada penguatan posisi strategis destinasi wisata global, mendukung pertumbuhan pariwisata lokal, memberdayakan UMKM, serta meningkatkan efisiensi layanan publik dan pemerintahan," ujarnya.

Karena itu, Derrick melanjutkan, dengan komitmen mempercepat transformasi digital nasional dan memperluas manfaat teknologi terkini bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, Telkomsel semakin memperkuat kehadiran 5G terdepan dan terluas di Bali. Dengan jaringan 5G terdepan dan terluas di Indonesia, Telkomsel juga semakin mengukuhkan kepemimpinannya di industri telekomunikasi tanah air, membuka lebih banyak peluang menuju masa depan yang penuh potensi.

"Ini dilakukan salah satunya dengan memastikan bahwa pelanggan dan masyarakat, termasuk turis mancanegara di Bali, dapat menikmati pengalaman 5G yang sesuai dengan standar internasional," kata Derrick.

Derrick menegaskan, itu sebabnya Telkomsel memperluas jaringan 5G yang merata tanpa jeda, serta menghadirkan berbagai paket dan penawaran menarik. "Ini untuk mendorong pelanggan dalam mengeksplorasi, menemukan peluang, dan mendapatkan pengalaman terbaik, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam menjelajahi potensi bisnis yang lebih besar," ujarnya.

Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, mengatakan, perluasan cakupan jaringan 5G telah dilakukan sejak kehadiran jaringan 5G pertama di Indonesia oleh Telkomsel. "Jadi telah dan akan terus kami lakukan secara bertahap dan terukur untuk menghadirkan bukan hanya sekadar jaringan telekomunikasi bagi masyarakat, tetapi juga pengalaman jaringan terbaik yang dapat mendukung perkembangan ekosistem digital Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan," kata Indra.

Indra menjelaskan, saat ini total sebanyak 225 titik Hyper 5G Telkomsel telah tersebar di Bali Selatan yang meliputi Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Rinciannya penambahan 67 titik 5G di Denpasar dan 136 titik 5G di Badung.

"Sehingga, konektivitas 5G terdepan dan terluas Telkomsel ini juga dapat dinikmati secara merata tanpa jeda oleh pelanggan di rute-rute ramai dan populer seperti Kuta-Canggu, Nusa Dua, dan Renon-Sanur," ujarnya. (*)