TEMPO.CO, Jakarta -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan peraturan untuk memperkuat penerapan prinsip tata kelola dan manajemen risiko di lembaga jasa keuangan. Regulasi itu berupa Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK).

“Penerbitan POJK ini merupakan salah satu inisiatif OJK dalam mendukung pengembangan dan penguatan LJK,” tulis OJK dalam keterangan resmi pada Selasa, 13 Agustus 2024.

OJK menyebut aturan ini juga untuk menindaklanjuti masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan ini mengatur di antaranya soal jenis perbuatan yang tergolong fraud, ruang lingkup pihak yang terlibat meliputi LJK dan organisasi yang dikendalikan, konsumen dan pihak lain yang bekerja sama dengan LJK (termasuk sektor swasta).

Aturan ini juga memuat kewajiban penyusunan dan penyampaian kebijakan SAF, serta penyampaian laporan kejadian fraud, baik laporan rutin maupun insidental, dan sanksi denda keterlambatan penyampaian yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Serta kewajiban penerapan fraud detection system disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal yang terkait, dan didukung penerapan manajemen risiko yang memadai.

Sementara itu, pedoman penerapan Strategi Anti Fraud dalam ketentuan ini bertujuan untuk dapat mengarahkan LJK dalam mengedalikan fraud atau penipuan melalui upaya yang tidak hanya mencegah, tapi juga mendeteksi dan menginvestigasinya. “Serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan fraud,” tulis OJK.

Penerbitan POJK SAF LJK diharapkan dapat mendorong pelaksanaan implementasi anti fraud bagi LJK di bawah pengawasan OJK secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem keuangan yang kuat dan sehat.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan saat ini telah memblokir kegiatan usaha 69 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE)“Ada 69 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DHE-nya, hingga sampai saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya," kata Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perusahaan eksportir yang memperoleh devisa hasil ekspor diwajibkan untuk menempatkan devisa tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia, khususnya melalui bank-bank yang beroperasi di Indonesia.

Eksportir yang tidak mematuhi ketentuan dalam PP ini akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk denda administratif maupun pembatasan kegiatan ekspor.

Askolani menjelaskan, sampai saat ini ada 111 perusahaan eksportir yang mendapatkan catatan dari Bank Indonesia (BI). Dari 111 eksportir, sudah ada 43 perusahaan yang menuntaskan kewajibannya sesuai dengan PP DHE."Secara konsisten kita lakukan koordinasi dengan Bank Indonesia mengimplementasikan PP DHE, dan ini juga mendukung penguatan cadangan devisa kita sesuai kebijakan PP DHE itu," ujarnya.

Dalam aturan DHE, Pemerintah, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan wewenang agar mengawasi pelaksanaan peraturan ini untuk memastikan bahwa devisa hasil ekspor dikelola dengan baik sesuai dengan kepentingan nasional.PP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengamankan devisa hasil ekspor dan mengoptimalkan penggunaannya untuk pembangunan nasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri tekstil dan pakaian jadi pada triwulan II-2024 mengalami kontraksi sebesar 0,03 persen secara tahunan (yoy). Kontraksi ini terjadi di tengah pertumbuhan industri sektor lain yang justru mengalami ekspansi.

“Ini diakibatkan oleh penurunan produksi tekstil seiring lonjakan produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Agustus 2024.

Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki juga ikut tumbuh melambat, yaitu sebesar 1,93 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan produksi alas kaki seiring penutupan sejumlah pabrik. Pabrik-pabrik itu tutup karena terdampak oleh penurunan permintaan domestik dan luar negeri. Penurunan terjadi di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Sementara itu, industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional, yakni sebesar 18,52 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sekitar 18,26 persen. Dengan begitu, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada triwulan II, yaitu 0,79 persen.

Di sektor industri pengolahan nonmigas, pertumbuhan mencalai 4,63 persen, turun dari pertumbuhan pada triwulan I-2024 sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Contohnya industri makanan dan minuman yang tumbuh 5,53 persen karena didukung peningkatan permintaan domestik untuk produk makanan dan minuman seiring adanya momen Idulfitri dan Iduladha.

Selanjutnya, industri logam dasar tumbuh 18,07 persen karena didorong oleh peningkatan permintaan luar negeri, seperti produk besi dan baja serta konsumsi baja nasional. Selain itu, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 8,01 persen sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan luar negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan, wewenang Direktur Jenderal Pajak memperoleh informasi keuangan dalam rekening orang pribadi maupun entitas merupakan kebijakan yang disusun guna mencegah praktik menghindari kewajiban membayar pajak.

“Apabila ada kesepakatan yang dilakukan untuk menghindarkan data dan informasi yang dipertukarkan, kita berhak untuk evaluasi data yang seharusnya dipertukarkan,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Suryo menjelaskan, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dalam PMK 47/2024, Kementerian Keuangan menyisipkan Bab VA tentang Anti Penghindaran yang melarang wajib pajak melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan menghindari kewajiban.Setiap orang dan entitas juga dilarang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan, atau mengurangkan informasi dari yang seharusnya disampaikan.

Selanjutnya, dalam Pasal 30A Ayat 3, beleid tersebut menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan maksud dari kesepakatan yang terjadi serta memperoleh informasi keuangan berkaitan dengan kesepakatan, termasuk keterangan dan informasi lainnya.

PMK itu juga melarang lembaga keuangan membuka rekening keuangan baru atau melayani transaksi baru kepada orang pribadi maupun entitas yang menolak dilakukan prosedur identifikasi rekening keuangan (due dilligence).

“Melalui PMK ini kami mencoba untuk mengatur dan menjaga validitas data yang akan dipertukarkan, sehingga menjadi lebih valid secara kualitas dan ketepatannya. Ini sangat diperlukan ketika kita menegakkan hak dan kewajiban perpajakan dan wajib pajak di masing-masing otoritas,” tambah Suryo.

Adapun batas minimal saldo rekening orang pribadi yang dapat diperiksa oleh DJP adalah sebesar Rp1 miliar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 PMK Nomor 19 Tahun 2018 yang menggantikan ketentuan dalam PMK 70/2017 sebesar Rp200 juta. Sementara bagi entitas tidak terdapat batasan minimum saldo.PMK itu juga mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan rekening keuangan yang agregat saldo atau nilai rekening keuangannya melebihi US$ 250.000.

Presiden Jokowi mengukuhkan 76 anggota Paskibraka HUT ke-79 RI di IKN. Para Paskibraka mengungkapkan perasaannya.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu angkat bicara menanggapi klaim Presiden Jokowi bahwa kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat bersih.

Bondan mengingatkan pemerintah bahwa daerah Kalimantan termasuk wilayah yang kerap terjadi kebakaran hutan. "Ingat Kalimantan masih menjadi lokasi langganan kebakaran hutan, yang bisa jadi salah satu sumber pencemar udara," kata Bondan saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Sebelumnya, Presiden menyebutkan indeks kualitas udara di IKN berada di angka 6, artinya sangat bersih dan baik untuk hidup. Jika dibandingkan dengan kondisi di ibu kota negara lain yang angka indeksnya di kisaran 50, menurut Jokowi, kualitas udara di ibu kota baru sangat baik. "Di sini memang udaranya sangat segar, fresh dan bersih dan itu bagus untuk kesehatan untuk usia."

Lebih jauh, Bondan mempertanyakan metode pengukuran polusi udara di IKN yang diklaim sangat bagus. Berapa alat pemantauan udara yang dipasang di wilayah itu. "Apakah datanya bisa diakses publik?" ujar dia.

Apalagi, menurut dia, saat ini tak ada data udara di IKN yang bisa diakses publik. "Bagaimana mau bilang dampak buruk atau baiknya jika tak ada base line data scientific yang digunakan?" ucapnya. Oleh sebab itu, ia menduga pernyataan Jokowi tersebut hanya sekadar klaim.

Sebab, berdasarkan data di situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tak ada alat pantau udara di IKN. Sehingga klaim Kepala Negara soal udara baik di IKN itu perlu didipertanyakan. "Kita lihat tidak ada alat pantau udara yang bisa kita akses di lokasi IKN."

Pada laman resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) KLHK, kata Bondan, tercatatdata kualitas udara di Kecamatan Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, per Selasa, 13 Agustus 2024, yang menunjukkan angka 35. Angka itu terhitung baik, namun merupakan representasi data udara di Balikpapan, bukan wilayah IKN.

Angka mutu udara 35 itu berada di Balikpapan, wilayah terdekat dengan lokasi pusat IKN. Persentase kualitas udara di IKN dapat dihitung berdasarkan alat pemantau yang dipasang di wilayah IKN. "Jadi acuan data udara bersih itu yang mana?" ucap dia.

Tak hanya itu, Bondan mengingatkan sumber utama polusi udara adalah pencemaran. Oleh sebab itu, menurut dia, pemerintah tak cukup menyatakan indeks kualitas udara. Tapi lebih dari itu, pemerintah harus punya rencana mengendalikan sumber pencemaran udara yang baik.

Apalagi contoh kegagalan pengendalian pencemaran udara di Jakarta dan daerah di sekitarnya, kata Bondan, seharusnya menjadi pelajaran agar tak terulang di IKN. "Pencemaran udara di Jakarta menjadi pembelajaran untuk tidak diterapkan di IKN," ujar dia.

Untuk itu, Bondan menyatakan harus ada kerja sama antar-pemerintah yang konkret mengatasi polusi udara dan juga pemasangan peralatan pemantauan udara. "Jakarta saja butuh 43 alat pantau udara. Ini harus ditanyakan rencananya akan dipasang berapa alat pantau udara di IKN?" katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menguji coba moda transportasi autonomous rail transit (ART) atau kereta otonom di di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada Selasa, 13 Agustus lalu. Kereta otonom itu digadang sebagai moda transportasi ramah lingkungan.

"Kami ingin transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau. Dan tadi ART-nya itu listrik. Saya harapkan itu nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya hijau," kata Jokowi di Pusat Pelatihan PSSI IKN, dikutip dari web Kementerian Sekretariat Negara, pada Selasa, 13 Agustus.

Jokowi menumpangi kereta otonom itu dari depan Istana Negara IKN pada Selasa sore, 13 Agustus 2024. Dengan berkeliling menempuh rute di beberapa titik di kawasan inti pemerintahan. Kereta otonom itu membawa Presiden dari Grande di depan Istana Negara, melewati Gedung Kemenko 1, lanjut ke Gedung Kemenko 2. Dari Gedung Kemenko 2 melewati Gedung Kemenko 4, melintasi Gedung Kemenko 3, dan kembali ke Grande, dengan waktu tempuh sekitar 7 menit. Moda transportasi ART ini disebut sebagai komitmen pemerintah menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN.

Jokowi menjelaskan bahwa kereta otonom tersebut sudah siap beroperasi pada peringatan Hari Ulang Tahun RI Ke-79. "Jadi kalau kita pakai ART ini, jalan itu harus lebar dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, jadi memang cukup untuk (ART)," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan perlunya sejumlah kota lain menyediakan transportasi massal berbasis energi hijau, terutama di kota besar seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Bandung. "Kalau kita inginkan harganya kira-kira Rp 74 miliar per unit," ujarnya.

Namun menurutnya, tantangan penyediaan ART di sejumlah kota adalah infrastruktur jalan yang cukup lebar. Masalahnya, hampir semua jalan raya di kota-kota yang ia sebutkan kurang lebar. "Itu masalahnya, jadi tidak semua kota bisa memakai ART," ujarnya.

Padahal menurut dia, untuk penyediaan RT bisa jauh lebih mudah dari moda transportasi umum lain. Misalnya, membangun jalan Moda Raya Terpadu (MRT), per kilometernya bisa mencapai Rp 2,3 triliun. Sementara membangun jalan LRT sekitar Rp 700 miliar per kilometer. "Bedanya di situ, ini tidak berbasis rel jadi lebih murah, enggak bangun infrastruktur dasarnya, memakai jalan yang sudah ada," ucap Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menguji coba moda transportasi autonomous rail transit (ART) atau kereta otonom di di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada Selasa, 13 Agustus lalu. Kereta otonom itu digadang sebagai moda transportasi ramah lingkungan.

"Kami ingin transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau. Dan tadi ART-nya itu listrik. Saya harapkan itu nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya hijau," kata Jokowi di Pusat Pelatihan PSSI IKN, dikutip dari web Kementerian Sekretariat Negara, pada Selasa, 13 Agustus.

Jokowi menumpangi kereta otonom itu dari depan Istana Negara IKN pada Selasa sore, 13 Agustus 2024. Dengan berkeliling menempuh rute di beberapa titik di kawasan inti pemerintahan. Kereta otonom itu membawa Presiden dari Grande di depan Istana Negara, melewati Gedung Kemenko 1, lanjut ke Gedung Kemenko 2. Dari Gedung Kemenko 2 melewati Gedung Kemenko 4, melintasi Gedung Kemenko 3, dan kembali ke Grande, dengan waktu tempuh sekitar 7 menit. Moda transportasi ART ini disebut sebagai komitmen pemerintah menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN.

Jokowi menjelaskan bahwa kereta otonom tersebut sudah siap beroperasi pada peringatan Hari Ulang Tahun RI Ke-79. "Jadi kalau kita pakai ART ini, jalan itu harus lebar dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar, jadi memang cukup untuk (ART)," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan perlunya sejumlah kota lain menyediakan transportasi massal berbasis energi hijau, terutama di kota besar seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Bandung. "Kalau kita inginkan harganya kira-kira Rp 74 miliar per unit," ujarnya.

Namun menurutnya, tantangan penyediaan ART di sejumlah kota adalah infrastruktur jalan yang cukup lebar. Masalahnya, hampir semua jalan raya di kota-kota yang ia sebutkan kurang lebar. "Itu masalahnya, jadi tidak semua kota bisa memakai ART," ujarnya.

Padahal menurut dia, untuk penyediaan RT bisa jauh lebih mudah dari moda transportasi umum lain. Misalnya, membangun jalan Moda Raya Terpadu (MRT), per kilometernya bisa mencapai Rp 2,3 triliun. Sementara membangun jalan LRT sekitar Rp 700 miliar per kilometer. "Bedanya di situ, ini tidak berbasis rel jadi lebih murah, enggak bangun infrastruktur dasarnya, memakai jalan yang sudah ada," ucap Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan, Sumatera Utara, Sokhib Al Rokhman meminta kepada maskapai Qatar Airways segera melayani penerbangan umrah Kualanamu transit Doha ke Madinah dan Jeddah."Jadi penerbangan umrah, menjelang musim haji itu turun. Saat ini jamaah umrah mulai ramai lagi, dan kami minta Qatar beroperasi kembali," ujar Sokhib, di Deli Serdang, Sumut, Selasa, 13 Agustus 2024.

Menurutnya, Qatar Airways merupakan maskapai terbaik di dunia yang menerima penghargaan World's Best Airlines pada 2011 dan 2012 telah beroperasi di Bandara Internasional Kualanamu sejak 15 Januari 2024.

Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar jenis Boeing 787 Dreamliner nomor penerbangan QR966 melayani rute Doha-Kualanamu tiga kali sepekan, yakni Senin, Kamis, dan Sabtu."Qatar Airways dari bulan Januari sampai setop beroperasi pada 1 Juni 2024 lalu. Jadi mereka masih mengevaluasi satu semester kemarin ke Kualanamu," kata dia.

Kendati demikian, pihaknya juga mengaku tidak bisa memaksakan, agar maskapai yang sebagian milik Pemerintah Qatar melayani penerbangan umrah di Bandara Internasional Kualanamu."Sebenarnya yang lalu itu Qatar niatnya bukan untuk umrah, tetapi bisnis. Harapannya ingin menjaring warga Sumatera bagian utara, khususnya Sumatera Utara ke benua Eropa," ujar dia.

Penumpang dari Sumatera bagian utara diangkut oleh maskapai Qatar Airways ke Eropa yang transit Bandara Hamad Doha di Qatar, ujar Sokhib.PT Angkasa Pura Aviasi selaku pengelola Bandara Internasional Kualanamu menyatakan bahwa tiga maskapai penerbangan, yakni Lion Air, Citilink, dan Saudia Airlines melayani penerbangan umrah ke Arab Saudi.

"Calon jamaah umrah mempunyai pilihan waktu penerbangan, karena tiga maskapai membuka frekuensi keberangkatan hampir setiap hari," ujar Head of Corporate Secretary & Legal Bandara Internasional Kualanamu Dedi Al Subur.

Adapun ketiga maskapai tersebut, ujar dia lagi, yakni Lion Air dan Citilink yang sudah beroperasi sejak Juli lalu, serta Saudia Airlines yang akan beroperasi pada 31 Agustus 2024.Tercatat maskapai Lion Air nomor penerbangan JT 084 rute Kualanamu (KNO)-Madinah (MED) menggunakan pesawat Airbus A333 memiliki frekuensi penerbangan empat kali sepekan.Maskapai Citilink QG 8504 rute Kualanamu (KNO)-Madinah (MED), dan QG 8524 rute Kualanamu (KNO)-Jeddah (JED) dengan pesawat Airbus A333, memiliki frekuensi penerbangan total tiga kali sepekan."Saudia Airlines SV 873 dan SV 877 Kualanamu (KNO)-Madinah (MED), serta SV 875 dan SV 879 Kualanamu (KNO)-Jeddah (JED) menggunakan pesawat Boeing B77W memiliki frekuensi penerbangan total empat kali sepekan," kata Dedi.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Selasa, 13 Agustus 2024, dimulai dari profil Taman Kusuma Bangka IKN yang dirancang oleh Nyoman Nuarta.

Berikutnya ada berita tentang klaim Jokowi soal IKN dan para menteri bisara soal jebloknya PMI manufaktur Indonesia. Lalu ada berita tentang perbedaan prediksi pertumbuhan ekonomi RI versi IMF dan Prabowo serta jawaban Arifin Tasrif soal kabar dirinya bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Mengenal Taman Kusuma Bangsa IKN, Tempat Renungan Suci Rancangan Nyoman Nuarta

Presiden Jokowi telah meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang terletak di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 12 Agustus 2024. Taman ini akan digunakan sebagai lokasi Renungan Suci pada 16 Agustus 2024 malam.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara," ujar Presiden dalam sambutannya, dikutip dari Antara pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Taman Kusuma Bangsa atau yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan Memorial Park, berfungsi sebagai lokasi untuk mengadakan renungan suci dan apel kehormatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Simak lebih jauh tentang profil Taman Kusuma Bangsa di sini.

<!--more-->

2. Jokowi Klaim IKN Kota Penuh Penghijauan: Bukan Kota Beton, Bukan Kota Kaca

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN) kemarin, Senin, 12 Agustus 2024. Usai sidang kabinet, Jokowi melakukan groundbreaking sejumlah proyek.

Ihwal konsep ibu kota baru, Jokowi kembali menyampaikan bahwa IKN dibangun dengan konsep forest city atau kota hujan yang penuh penghijauan. “Bukan kota beton, bukan kota kaca,” kata Jokowi dalam pidatonya sebelum sidang kabinet, dipantau Tempo dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Selain kota hijau, Jokowi mengklaim IKN sebagai smart city atau kota yang ditopang teknologi. IKN, kata dia, juga nyaman dan ditinggali. Menurutnya, udara di IKN sejuk dan segar.

Simak lebih jauh tentang klaim Jokowi soal IKN di sini.

3. Jokowi Soroti PMI Manufaktur Anjlok, Menperin: Ada Regulasi Tak Pro Pelaku Industri

Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan penyebab anjloknya Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 di poin 49,3 atau merosot jadi fase kontraksi. Padahal, selama 34 bulan berturut turut sebelumnya, industri manufaktur mampu bertahan di level ekspansi.

Agus mengatakan, sektor industri manufaktur selama ini menjadi tulang punggung atau sumber pertumbuhan bagi perekonomian nasional. Performa industri juga bergantung pada upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Namun, dia menilai ada regulasi yang tak memihak pelaku industri akhirnya berdampak negatif kepada sektor ini.

“Aktivitas industri di dalam negeri ikut terdampak akibat adanya regulasi yang tidak memihak kepada pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang serius dan benar-benar tepat sasaran,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Agustus 2024.

Senada, Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati menyatakan pertumbuhan industrimanufaktursaat ini sedang tertekan. “Semua tumbuh nyaris di level rendah,” katanya.

Simak lebih jauh tentang komentar menteri soal PMI manufaktur jeblok di sini.

<!--more-->

4. IMF Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Stagnan 5,1 Persen, Prabowo Yakin Tumbuh 8 Persen

Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di angka 5 hingga 5,1 persen pada periode 2024-2029. Hal tersebut terungkap dalam IMF Country Report Nomor 2024/270.

Pada laporan tersebut, IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2024-2025 naik di kisaran 5 hingga 5,1 persen. Kemudian, perekonomian Tanah Air akan tumbuh stagnan sebesar 5,1 persen secara tahunan pada periode 2025-2029.

“Pertumbuhan diperkirakan mencapai 5,0 dan 5,1 persen pada tahun 2024 dan 2025, dengan permintaan domestik yang dinamis mengimbangi dampak negatif dari harga komoditas yang lebih lemah,” bunyi laporan IMF dikutip Tempo pada Selasa, 13 Agustus 2024.

Simak lebih jauh tentang prediksi pertumbuhan ekonomi di sini.

5. Ini Jawaban Menteri ESDM Arifin Tasrif soal Kabar Bakal Digantikan Bahlil

Presiden Joko Widodo bakal mengocok ulang atau reshuffle komposisi menteri di kabinetnya pekan ini. Sejumlah nama masuk daftar perombakan, salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

Sejumlah narasumber petinggi partai pendukung Koalisi Indonesia Maju, pejabat di lingkaran istana, dan orang dekat istana menyatakan Jokowi bakal mengganti Arifin Tasrif dengan Bahlil Lahadalia yang kini menjabat sebagai Menteri Investasi. Arifin diganti lantaran cenderung dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Kursi Bahlil nantinya akan diisi oleh Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024.

Simak lebih jauh tentang respons Arifin Tasrif soal kabar reshuffle di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti rencana pemerintah memperketat penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, dan meminta transparansi pemerintah dalam pemberlakuan aturannya. Sebelumnya, diketahui pemerintah berencana akan mematok kriteria pengguna yang berhak menerima BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

“Penyaluran BBM bersubsidi yang paling rasional agar tepat sasaran adalah dalam bentuk subsidi tertutup,” ujar Pengurus Harian YLKI, Agus Sujatno, ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 13 Agustus 2024.

YLKI menilai penyaluran subsidi secara langsung pada konsumen akan mengurangi risiko penyimpangan, sedangkan subsidi pada barang terbukti banyak penyimpangannya dan tidak tepat sasaran.

Model penyaluran dengan kriteria tertentu seperti yang sedang direncanakan pemerintah, tambah Agus, merupakan bentuk subsidi semi tertutup. Agus mengatakan, saat pemerintah meneken aturan ini, maka diperlukan transparansi dalam pemberlakuan kebijakannya.

“Namun yang perlu dicermati adalah transparansi pendataan terhadap kelompok penerima subsidi yang ditentukan berdasar sejumlah kriteria,” tutur dia. Ia melanjutkan, transparansi ini penting agar masyarakat terlibat dalam proses cross-check sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran.

“Tanpa transparansi, YLKI khawatir masih ada salah pendataan, atau bahkan praktik patgulipat sehingga berpotensi terjadi penyimpangan,”tambahnya.

Beberapa waktu lalu, pemerintah sempat membahas soal pembatasan penyaluran BBM subsidi. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengatakan, pemerintah berencana menurunkan volume subsidi BBM dengan mengurangi jumlah masyarakat yang disubsidi.

“Karena kami sudah tahu, banyak sekali yang cerita kan, BBM tidak tepat sasaran, bocor, segala macam,” ujar dia. Rachmat mengatakan pada dasarnya subsidi berarti membantu orang yang tak mampu, menjadi mampu membeli sehingga menambah daya beli.

Pekan ini, pemerintah diketahui telah selesai membahas soal kriteria pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Ketika dihubungi ihwal pembahasan tersebut, Rachmat belum mengonfirmasi secara rinci kriteria-kriteria yang dibahas. “Kalau sudah selesai nanti peraturannya diumumkan,” kata Rachmat kepada Tempo pada Selasa, 13 Agustus 2024.

BAGUS PRIBADI berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti rencana pemerintah memperketat penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, dan meminta transparansi pemerintah dalam pemberlakuan aturannya. Sebelumnya, diketahui pemerintah berencana akan mematok kriteria pengguna yang berhak menerima BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

“Penyaluran BBM bersubsidi yang paling rasional agar tepat sasaran adalah dalam bentuk subsidi tertutup,” ujar Pengurus Harian YLKI, Agus Sujatno, ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 13 Agustus 2024.

YLKI menilai penyaluran subsidi secara langsung pada konsumen akan mengurangi risiko penyimpangan, sedangkan subsidi pada barang terbukti banyak penyimpangannya dan tidak tepat sasaran.

Model penyaluran dengan kriteria tertentu seperti yang sedang direncanakan pemerintah, tambah Agus, merupakan bentuk subsidi semi tertutup. Agus mengatakan, saat pemerintah meneken aturan ini, maka diperlukan transparansi dalam pemberlakuan kebijakannya.

“Namun yang perlu dicermati adalah transparansi pendataan terhadap kelompok penerima subsidi yang ditentukan berdasar sejumlah kriteria,” tutur dia. Ia melanjutkan, transparansi ini penting agar masyarakat terlibat dalam proses cross-check sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran.

“Tanpa transparansi, YLKI khawatir masih ada salah pendataan, atau bahkan praktik patgulipat sehingga berpotensi terjadi penyimpangan,”tambahnya.

Beberapa waktu lalu, pemerintah sempat membahas soal pembatasan penyaluran BBM subsidi. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin mengatakan, pemerintah berencana menurunkan volume subsidi BBM dengan mengurangi jumlah masyarakat yang disubsidi.

“Karena kami sudah tahu, banyak sekali yang cerita kan, BBM tidak tepat sasaran, bocor, segala macam,” ujar dia. Rachmat mengatakan pada dasarnya subsidi berarti membantu orang yang tak mampu, menjadi mampu membeli sehingga menambah daya beli.

Pekan ini, pemerintah diketahui telah selesai membahas soal kriteria pengguna yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Ketika dihubungi ihwal pembahasan tersebut, Rachmat belum mengonfirmasi secara rinci kriteria-kriteria yang dibahas. “Kalau sudah selesai nanti peraturannya diumumkan,” kata Rachmat kepada Tempo pada Selasa, 13 Agustus 2024.

BAGUS PRIBADI berkontribusi dalam penulisan artikel ini.