TEMPO.CO, Penajam - Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menterinya untuk mencari tahu penyebab pelemahan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur hingga masuk ke level kontraksi per bulan Juli lalu.

“Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Penurunan PMI selama empat bulan terakhir ini, menurut Jokowi, menjadi perhatian pemerintah. Sebab, Indonesia memasuki level kontraksi setelah ekspansif selama 34 bulan berturut-turut.

“Ini agar dilihat betul, diwaspadai betul secara hati-hati,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengungkapkan sejumlah kemungkinan penyebab pelemahan PMI. Mulai dari kemungkinan tingginya beban impor bahan baku karena fluktuasi rupiah, melemahnya permintaan ekspor yang diakibatkan oleh gangguan rantai pasok, hingga perlambatan ekonomi yang dialami oleh berbagai mitra dagang utama Indonesia.

Jokowi pun menyoroti kemungkinan adanya serangan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, sehingga mengakibatkan pelemahan PMI. “Sehingga penting belanja produk lokal, sekali lagi saya tekankan. Kemudian penggunaan bahan baku lokal, dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri kita."

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya menyatakan akan mengatur kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memitigasi pelemahan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke level 49,3 pada Juli 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan komponen tingkat output dan permintaan baru dalam PMI termoderasi, utamanya karena gejolak geopolitik global. Namun komponen Indeks Kepercayaan Bisnis terhadap prospek produksi ke depan berada pada level tertinggi sejak Februari 2024.

Adapun produsen optimistis bahwa volume penjualan akan meningkat dan kondisi pasar akan kembali menguat di tahun depan, sejalan dengan proyeksi IMF untuk pertumbuhan ekonomi 2025 yang naik ke 3,3 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Senin, 12 Agustus 2024 akan ditutup menguat. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, nilai tukar rupiah ditutup melemah 45 poin ke level Rp 15.924,5 per dolar AS. "Mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp 15.880-Rp 15.970," kata Ibrahim dalam analisis rutinnya yang dikuti Senin.

Merujuk data RTI, nilai tukar rupiah pagi ini dibuka di level Rp 15.920 per dolar AS. Per pukul 09.29 WIB, kurs rupiah telah mencapai Rp 15.942 per dolar AS atau melemah 0,14 persen. Rupiah juga sempat tercatat mencapai Rp 15.953 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan, data pasar tenaga kerja AS yang baru menunjukkan bahwa tunjangan pengangguran turun lebih dari ekspektasi minggu lalu. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran akan resesi jadi mereda.

Dia menyebut, fokus investor akan tertuju pada laporan inflasi harga konsumen AS bulan Juli yang akan dirilis minggu ini. Di samping itu, juga akan tertuju pada komentar Ketua Fed Jerome Powell pada Simposium Kebijakan Ekonomi Jackson Hole bank sentral pada 22-24 Agustus.

Dari dalam negeri, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun di tengah gejolak eksternal. Tingkat inflasi juga terjaga pada kisaran target yang ditetapkan, serta sektor keuangan yang resilience. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5 persen pada 2024 dan 5,1 persen pada 2025.

"Ekonomi Indonesia membaik karena kerangka kebijakan Indonesia yang berhati-hati di bidang moneter, fiskal, maupun keuangan dinilai telah menciptakan fondasi yang kokoh untuk stabilitas makro dan kesejahteraan sosial," kata Ibrahim.

IMF mengapresiasi dan memberikan catatan positif mengenai langkah-langkah kebijakan otoritas Indonesia. Apresiasi tersebut utamanya terkait beberapa poin penting. Pertama, komitmen Indonesia terhadap disiplin fiskal. Kedua, penurunan inflasi sesuai dengan kisaran target yang ditetapkan dan kebijakan moneter yang memerhatikan perkembangan data, upaya pendalaman pasar dan upaya penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Ketiga, upaya penguatan kerangka kebijakan makroprudensial. Keempat, agenda pertumbuhan menuju status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Kelima, komitmen mencapai target nol emisi karbon pada 2060, serta langkah-langkah yang diambil untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan deforestasi.

Meski demikian, IMF mengingatkan beberapa risiko yang perlu diwaspadai. "Seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, serta spillover akibat kondisi high-for-longer pada keuangan global."

TEMPO.CO, Jakarta - Pusat pemerintahan tidak akan segera pindah ke IKN dalam waktu dekat, setelah Presiden Jokowi menyatakan pindah ibu kota negara jangan disamakan dengan pindah rumah. Sementara presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan Nusantara sebagai ibu kota baru bisa berjalan optimal paling cepat tiga tahun mendatang.

"Pindah rumah saja kan kita itu, aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan," kata Jokowi di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024.

Prabowo akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 di Jakarta.

Jokowi mengatakan penerbitan keppres pemindahan ibu kota tergantung kesiapan di lapangan, dalam hal ini progres pembangunan di IKN.

"Nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah keppresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya pada awal Juli 2024.

Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap.

Sementara itu, Prabowo Subianto optimistis fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kawasan ibu kota negara berjalan optimal paling cepat tiga tahun mendatang.

"Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama dan berat, tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan," kata Prabowo di IKN, Senin.

Ia bertekad untuk melanjutkan seluruh tahap pembangunan IKN yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi hingga seluruh fase selesai.

"Saya sudah berkali-kali sampaikan, bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," katanya.

Meski tidak memiliki latar belakang ilmu teknis, namun Prabowo menyebut pengalamannya dalam berbagai pembangunan di Indonesia dapat menjadi dasar untuk mengawal pembangunan IKN hingga tuntas.

"Saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan. Saya juga banyak membangun," ujarnya.

Selain berkomitmen dalam keberlanjutan pembangunan IKN, Prabowo juga terlibat langsung sebagai investor pembangunan di IKN.

"Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," katanya.

Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu optimistis mampu memenuhi harapan publik terhadap manfaat pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju IKN.

"Saya kira kalau kita lihat, optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan," katanya.

Saat disinggung apakah dirinya mau berkantor di IKN, Prabowo menyebut bahwa seorang Presiden harus ada di ibu kota.

"Kalau ibu kota, ya Presiden ada di ibu kota," katanya.

Berdasarkan cetak biru pembangunan IKN, implementasi pembangunan IKN pada tahap 1 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga memperkirakan seluruh tahapan pembangunan membutuhkan waktu selama 20 tahun.

"Tahapan itu diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Dalam kurun 2 tahun terakhir, hingga akhir Juli 2024, pembangunan IKN berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, meliputi kebutuhan air, jaringan jalan, sanitasi, persampahan, hingga kantor pemerintahan," katanya.

Presiden Jokowi akan berkantor di IKN dalam beberapa hari ini dan kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 2024. Ia direncanakan akan memimpin Upacara 17 Agustus di IKN.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat per April 2024, sekitar 20 juta investor di Tanah Air mengadopsi aset kripto meski risikonya tinggi.

“Untuk transaksinya sendiri, periode Januari sampai April 2024, nilainya itu Rp 211 triliun. Ini meningkat dibandingkan periode yang sama, di tahun sebelumnya itu Rp 149 triliun,” kata Interim Country Manager Luno Indonesia Aditya Wirawan di Gedung Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Aditya menuturkan secara sederhana aset kripto adalah emas digital. Di bawah regulasi Bappebti dan berencana dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Luno sendiri memiliki 500 aset kripto yang terdaftar dan legal menurut Bappebti.

Dalam aset kripto, ada blockchain yang berarti buku besar digital. Ia tak memungkiri masyarakat enggan mendalami pengetahuan soal kripto karena rumitnya istilah-istilah salah satunya blockchain. Buku besar digital ini pun terdesentralisasi dengan maksud memiliki jutaan server.

“Kelebihan pertama adalah transparan. Kalau misalkan banyak orang bilang transaksi di blockchain itu tak bisa dilacak, sebenarnya bisa,” katanya.

Ia mengatakan, transaksi di blockchain bisa dilacak pengirim dan penerimanya, cuma kekurangannya tak tahu pemiliknya. Namun secara umum, kata Aditya, bisa melihat pergerakan alurnya. “Jadi sangat transparan,” ujarnya.

Transaksi aset kripto juga tak bisa diubah laiknya mutasi rekening bank. Aditya mengatakan, server yang berjumlah jutaan itu membuat ketakmungkinan mengubah transaksi. “Karena kalau misalkan satu saya ubah, nanti sisa yang jutaan server lain itu akan mengecek, apakah ini sama atau tidak, kalau misalkan tidak sama ya ditolak,” ujar Aditya.

Tak berhenti di situ, dalam dunia kriptojuga ada proses yang disebut mining yang mencatat, memverifikasi, hingga memvalidasi Bitcoin yang dimiliki investor. “Misalkan kalau kita lagi catat transaksi Bitcoin, aset kriptonya Bitcoin, mencatat transaksi cuma memang ada imbalannya,” kata Aditya.

Sementara pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 30 Juni 2024 sebesar Rp 25,88 triliun. Jumlah ini berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Sampai dengan Juni 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bulan Juni 2024, tidak terdapat penunjukan, pembetulan atau perubahan data maupun pencabutan pemungut PPN PMSE.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar pada 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan pada 2023, dan Rp 331,56 miliar pada 2024. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat per April 2024, sekitar 20 juta investor di Tanah Air mengadopsi aset kripto meski risikonya tinggi.

“Untuk transaksinya sendiri, periode Januari sampai April 2024, nilainya itu Rp 211 triliun. Ini meningkat dibandingkan periode yang sama, di tahun sebelumnya itu Rp 149 triliun,” kata Interim Country Manager Luno Indonesia Aditya Wirawan di Gedung Tempo, Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Aditya menuturkan secara sederhana aset kripto adalah emas digital. Di bawah regulasi Bappebti dan berencana dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Luno sendiri memiliki 25 aset kripto yang terdaftar dan legal menurut Bappebti.

Dalam aset kripto, ada blockchain yang berarti buku besar digital. Ia tak memungkiri masyarakat enggan mendalami pengetahuan soal kripto karena rumitnya istilah-istilah salah satunya blockchain. Buku besar digital ini pun terdesentralisasi dengan maksud memiliki jutaan server.

“Kelebihan pertama adalah transparan. Kalau misalkan banyak orang bilang transaksi di blockchain itu tak bisa dilacak, sebenarnya bisa,” katanya.

Ia mengatakan, transaksi di blockchain bisa dilacak pengirim dan penerimanya, cuma kekurangannya tak tahu pemiliknya. Namun secara umum, kata Aditya, bisa melihat pergerakan alurnya. “Jadi sangat transparan,” ujarnya.

Transaksi aset kripto juga tak bisa diubah laiknya mutasi rekening bank. Aditya mengatakan, server yang berjumlah jutaan itu membuat ketakmungkinan mengubah transaksi. “Karena kalau misalkan satu saya ubah, nanti sisa yang jutaan server lain itu akan mengecek, apakah ini sama atau tidak, kalau misalkan tidak sama ya ditolak,” ujar Aditya.

Tak berhenti di situ, dalam dunia kriptojuga ada proses yang disebut mining yang mencatat, memverifikasi, hingga memvalidasi Bitcoin yang dimiliki investor. “Misalkan kalau kita lagi catat transaksi Bitcoin, aset kriptonya Bitcoin, mencatat transaksi cuma memang ada imbalannya,” kata Aditya.

Sementara pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital hingga 30 Juni 2024 sebesar Rp 25,88 triliun. Jumlah ini berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp 798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun.

Sampai dengan Juni 2024 pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada bulan Juni 2024, tidak terdapat penunjukan, pembetulan atau perubahan data maupun pencabutan pemungut PPN PMSE.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp 246,45 miliar pada 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan pada 2023, dan Rp 331,56 miliar pada 2024. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan momen makan malam di Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Presiden joko Widodo atau Jokowi pada Ahad malam, 11 Agustus 2024. Sri Mulyani membagikan empat cuplikan foto momen tersebut melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati.

"Baru saja tiba di Sumbu Kebangsaan IKN. Di bawah sinar bulan sabit di atas langit," tulis Bendahara Negara itu, dikutip Senin, 12 Agustus 2024.

Selain itu, tampak pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang duduk berhadapan dengan menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Di samping Luhut, duduk presiden terpilih Prabowo Subianto, tepat di hadapan Jokowi.

Ada pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono.

"Presiden @jokowi dan Wapres @kyai_marufamin bersama Presiden terpilih @prabowo dan Opung @luhut.pandjaitan dan Menko @airlanggahartarto_official sedang menikmati bakso," kata Sri Mulyani.

Dia juga membagikan potret bersama dengan Basuki yang juga bertanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN. "Berfoto dengan yang paling sibuk dan paling bertanggung jawab pembangunan IKN, Pak Basuki Hadimuljono Ketua OIKN/Menteri PUPR - dan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur PUPR Pak Danis Sumadilaga - Ibu Dirjen Cipta Karya PUPR Ibu Diana Kusumastuti."

Wakil Menteri ATR sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, membagikan momen di sela-sela makan malam bersama Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Ahad, 11 Agustus 2024, melalui unggahan di media sosial Instagram @rajaantoni. (Sumber: Instagram)

Selain Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengunggah momen sebelum jamuan makan malam dengan Presiden, Wapres dan para menteri lewat video pendek di Instagramnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, AHY mebagikan cuplikan video di Sumbu Kebangsaan, IKN. "Lokasi ini tepaat di Sumbu Kebangsaan dan Insya Allah kami akan melaksanakan sidang kabinet paripurna untuk pertama kalinya di IKN," tulisnya pada Ahad.

Ada juga Wamen ATR sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni yang membagikan foto di Instagram. Mereka berfoto dengan latar belakang Istana Garuda. "KIM di IKN (part 2). Photo di plaza seremoni, dengan latar belakang Istana Garuda dan Istana Negara," tulis Raja Juli dalam unggahan Instagram-nya pada Ahad.

Jokowi beserta seluruh pembantu presiden dijadwalkan akan melangsungkan sidang kabinet di IKN pada Senin, 12 Agustus 2024. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan agenda sidang kabinet pertama di IKN ini secara umum akan membahas perencanaan program pemerintah tahun depan dan evaluasi terhadap tahun ini.

“Apalagi ini di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi, kemudian transisi ke Presiden Prabowo,” kata Pratikno usai rapat di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia tidak merincikan substansi rapat yang dimaksud. “Seperti sidang kabinet pada umumnya, bersifat umum,” ujarnya.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan usaha penukaran uang atau money changerdi wilayah Jakarta, Tangerang, Bogor dan sekitarnya disusupi scammerdengan memasang nomor telepon dan WhatsApp palsu di Google Maps.

Para pelaku scammer mengubah nomor telepon yang tercantum di kolom alamat Google untuk tujuan menipu para nasabah atau masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa penukaran uang dan perbankan itu.

"Ini sudah terjadi hampir tiga hari ini, sejak Sabtu 10 Agustus dan sampai Senin pagi ini 12 Agustus 2024 masih terjadi," ujar pemilik Money Changer Peniti Valasindo, Bong Thiam Kim kepada Tempo, Senin pagi 12 Agustus 2024.

Kim menyebutkan, sampai pagi ini sebanyak 28 usaha money changer telah dikelabui scammer dengan mengubah nomor telepon dan WhatsApp usaha mereka di kolom alamat Google . "Dikerjai scammer dengan menyelipkan nomor WA palsu di dalam Google address, kami ubah, pelaku ubah lagi, begitu seterusnya, " kata Kim.

Kim mengatakan, hal ini juga terjadi pada cabang Peniti Valasindo yang berada di kawasan Kebun Jeruk Jakarta Barat dan Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Menurut Kim, ia telah berulang kali membenarkan nomor WA di alamat Google, Peniti Valasindo, namun diubah lagi oleh para penipu tersebut.

Hal ini, kata Kim, juga terjadi kepada puluhan usaha valuta. Menurutnya, pengelola penukaran mata uang asing itu sempat panik ketika scammer mengutak atik nomor telepon dan WA di alamat Google. " Kami edit, scammer input lagi. Mereka juga tadinya suka menjawab pertanyaan di Google menggunakan akun palsu," kata Kim.

Sejauh ini, kata Kim, kerugian dari sisi pelaku usaha memang belum ada. Namun, ulah scammer ini membuat mereka khawatir dengan masyarakat umum yang mengakses telepon dan WA palsu tersebut. "Terhadap pelaku usaha tidak ada (kerugian). Tapi masyarakat umum bisa ketipu oleh mereka di saat mau bertransaksi," kata Kim.

Untuk itu Kim mengimbau agar masyarakat yang menggunakan jasa valuta dan perbankan untuk waspada dan berhati hati dengan modus penipuan ini.

Pemilik Gandaria Money Changer, Yosep Krisnawan juga mengaku dua alamat kantor cabangnya juga disusupi para scammer dengan mengubah nomor WA dan informasi palsu. Dia menyebutkan, hal ini terjadi sejak Sabtu pekan lalu." Diketahui ketika ada informasi dari teman jika ada yang mengubah detail alamat, nomor CS (Customer Service) dan mengganti nomor WA resmi di Google address," kata Yosep.

Ketika dilakukan pengecekan ternyata benar, nomor CS dan WA resmi mereka telah berubah." Sudah kami perbaiki, tapi diubah lagi. Sudah empat kali kami perbaiki," kata Yosep.

Menurut Yosep, para pelaku penipuan itu diduga menyasar pelanggan atau nasabah baru dengan modus meminta transfer uang ke rekening mereka. " Mereka seolah olah dari money changer, minta transfer uang dulu ke rekening yang telah mereka siapkan, alasannya nanti uang disiapkan dan nasabah datang tinggal mengambilnya," kata Yosep.

Menurut Yosep, lebih dari 30 perusahaan money changer di berbagai wilayah telah disusupi scamer ini.

Berdasarkan penelusuran Tempo, selain jasa money changer, sejumlah kantor cabang bank juga disusupi scammer. Di penelusuran Google, sejumlah bank seperti Panin Bank Gading Serpong dan Panin Bank BSD City yang disusupi nomor WA atau CS Palsu, Bank UOB hampir semua cabang tertera nomor CS center yang diduga palsu di kolom alamat Google.

Beberapa pengurus Golkar mengungkap, akan ada sejumlah skenario yang berjalan usai Airlangga mundur.

Presiden Jokowi menyinggung mengenai dua penjajah yang menempati Istana Kepresidenan Jakarta, saat membahas Istana Negara di IKN sebagai bangunan yang didirikan oleh anak bangsa

TEMPO.CO, Jakarta - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terlihat duduk di sebelah Presiden Jokowi saat makan malam bersama di IKN dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, Minggu, 11 Agustus 2024.

Hal itu terlihat dalam foto yang diunggah Menteri Keuangan Sri Mulyani di akun Instagramnya.

Nama Airlangga menjadi sorotan setelah Sabtu malam, 10 Agustus 2024, menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Pengumuman itu baru disiarkan melalui video keesokan harinya.

Airlangga belum mengeluarkan pernyataan setelah pengunduran diri itu. Ia minggu siang berangkat ke IKN untuk mengikuti sidang kabinet perdana di ibu kota baru itu hari ini, Senin, 12 Agustus 2024.

Ia tidak menyebutkan secara spesifik alasan pengunduran dirinya, tapi dikatakan keputusan diambil berdasarkan pertimbangan, salah satunya untuk menjaga keutuhan partai berlambang pohon beringin tersebut dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Menteri Kabinet Indonesia Maju membagikan momen kebersamaan saat menghadiri jamuan makan malam Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Minggu, melalui unggahan di media sosial Instagram.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati mengunggah momen foto bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan jajaran, serta melakukan swafoto dengan latar Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin melakukan santap malam bersama para menteri kabinet.

Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono dalam akun Instagram @agusyudhoyono mengunggah video kebersamaan bersama jajaran menteri lain.

“Dengan latar belakang Istana Negara dan Istana Garuda, bersama Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju menikmati malam hari di Ibu Kota Nusantara,” ujar AHY.

Menurut AHY, lokasi berkumpul di titik Sumbu Kebangsaan sangat tepat. Dia mengucapkan terima kasih kepada jajaran menteri lain atas doa dan ucapan baik yang ditujukan kepadanya.

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni dalam akun Instagram @rajaantoni turut mengunggah foto kebersamaan dengan jajaran menteri kabinet.

Dalam salah satu unggahannya Raja Juli Antoni menuliskan, “Malam bersejarah. Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Terpilih Prabowo makan malam di Sumbu Kebangsaan, di depan Istana Negara dan Istana Garuda. Di dampingi Bapak Wapres Kyai Ma’ruf, Pak Luhut Pandjaitan dan Pak Hadi Tjahjanto beserta menteri KIM lainnya.”

Presiden Joko Widodo mengajak para menteri untuk makan malam bersama di Sumbu Kebangsaan, Minggu malam. Para menteri hadir di IKN untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN, Senin.

Agenda Presiden di IKN

Usai menggelar sidang kabinet, Presiden dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di IKN.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dijadwalkan adalah untuk Istana Wakil Presiden dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh di Ibu Kota Nusantara.

"Groundbreaking Istana Wapres dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh rencananya akan dilakukan pada 12 Agustus," ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Lokasi Istana Wapres RI berada di Sumbu Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Sedangkan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh di IKN akan diikuti oleh empat investor swasta dalam negeri, yaitu Bank BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle milik konglomerat Sukanto Tanoto, dan Intiland.

Endra mengatakan, groundbreaking Istana Wapres dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh rencananya akan dilakukan setelah Sidang Kabinet Paripurna di IKN.

Lokasi kawasan Istana Wakil Presiden RI di IKN berada di lokasi yang terpisah dengan kawasan Istana Presiden RI. Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena alasan keamanan.

TEMPO.CO, Jakarta - Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2025.

Rencana kenaikan ini semakin mengemuka dengan adanya sinyal kuat dari pemerintah, yang menunjukkan bahwa PPN akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen. Kenaikan ini dijadwalkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025, setelah sebelumnya tarif PPN dinaikkan menjadi 11 persen pada 1 April 2022

Penetapan kenaikan ini menjadi 12 persen akan menjadi agenda pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah yang akan datang, setelah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir, seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Hal ini disampaikannya usai mengisi seminar di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2024."Yang pertama, strategi ke depan adalah bukan kerek PPN, tapi kerek penghasilan pajak," kata dia.

Airlangga Hartarto mengatakan, target pemerintah ke depan tentu saja memperbesar pendapatan negara dari perpajakan. "Ya, tentu kami targetnya kenaikan pendapatan dari perpajakan," ujarnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengatakan, “Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN (12 persen),” kata Menko Airlangga di Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024, dikutip dari Antaranews.

Kilas Balik Tarif PPN di Indonesia

Dikutip dari Djkn.Kemenkeu.go.id, kebijakan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Sejak 1 April 2022, tarif PPN telah dinaikkan menjadi 11 persen, sebagai langkah strategis jangka menengah untuk menyeimbangkan kebutuhan pendanaan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun kebijakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya Bab IV Pasal 7 Ayat (1), tarif PPN akan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 12 persen pada tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan.

Dalam seminar di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2024, Airlangga menekankan bahwa fokus utama pemerintah bukan hanya menaikkan tarif PPN, tetapi juga meningkatkan penghasilan pajak dengan mengoptimalkan sistem perpajakan, termasuk implementasi core tax di Direktorat Jenderal Pajak.

Sebelumnya, melalui UU HPP, pemerintah telah menetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Kenaikan ini mengikuti peningkatan tarif PPN menjadi 11 persen yang diberlakukan sejak 1 April 2022, sebagai bagian dari upaya untuk memperbesar pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Keputusan Tersebut Menuai Banyak Kontra

Keputusan ini telah memicu banyak kritik, salah satunya dari Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono. Menurutnya, dari sudut pandang pengusaha dan konsumen, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan sangat memberatkan.

Hal ini disebabkan oleh sifat pajak yang distortif, sehingga peningkatan tarif PPN dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Prianto berpendapat bahwa kenaikan PPN akan menambah beban konsumen, yang pada akhirnya bisa mengurangi konsumsi masyarakat dan berisiko menurunkan penjualan.

"Akhirnya, laba pengusaha dapat terkikis. Penerimaan dari PPN mungkin meningkat, tetapi Pajak Penghasilan (PPh) Badan bisa saja menurun," ujarnya kepada Tempo.

Di sisi lain, peneliti dari Center of Industry, Trade and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menilai bahwa kebijakan ini berpotensi melemahkan daya saing Indonesia. Dalam diskusi virtual pada 20 Maret 2024, Ahmad menyatakan bahwa penurunan daya saing ini terlihat dari penurunan ekspor.

Secara nasional, ia memperkirakan ekspor akan turun sebesar 1,41 persen, sementara konsumsi rumah tangga diprediksi turun sebesar 0,26 persen. Selain itu, impor diperkirakan meningkat sebesar 0,85 persen karena masyarakat mungkin akan beralih ke kombinasi barang dan jasa yang lebih terjangkau.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar setelah menjabat hampir dua periode lamanya pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Airlangga tidak menyebutkan secara spesifik alasan pengunduran dirinya, tapi dikatakan keputusan diambil berdasarkan pertimbangan, salah satunya untuk menjaga keutuhan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," kata Airlangga dalam rekaman video yang diperoleh Tempo, Ahad, 11 Agustus 2024.

Jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dalam sesi jumpa pers yang digelar di kantor pusat partai, Jakarta, Minggu malam, menegaskan status Airlangga Hartarto selepas dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum secara de jure tidak berubah sampai ada keputusan dari rapat pleno.

"Saya mau menegaskan secarade jure, Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, seperti dikutip Antara

Doli mengatakan bahwa DPP Partai Golkar menargetkan rapat pleno itu berlangsung pada hari Selasa, 13 Agustus 2024.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menepis isu adanya desakan dari pihak luar terhadap keputusan mundurnya Airlangga itu.

Ia mengatakan mundurnya Airlangga dilatari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga soliditas partai dalam proses transisi pemerintahan. Doli menyebut Airlangga akan berfokus pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Supaya Ketua Umum lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab sebagai Menko. Supaya jalannya organisasi tidak terganggu," kata Doli di depan rumah dinas Airlangga, Kompleks Widya Chandra, Ahad, 11 Agustus 2024.

Sebagai Menko Perekonomian, kata dia, Airlangga lebih dibutuhkan perannya di kabinet untuk memudahkan proses transisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kan banyak sekali program yang disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi-misi pemerintahan," ujar Doli.

Dalam beberapa bulan terakhir, Airlangga terlihat sibuk mengawasi uji coba makan bergizi gratis dan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran membahas sejumlah anggaran untuk pemerintahan mendatang masuk dalam RAPBN 2025.

ANTARA