TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut usulan pemberian insentif jumbo Rp 100 juta bagi aparatur sipil negara atau ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membuang-buang anggaran negara. Mengingat, saat ini kondisi ruang fiskal Indonesia yang menyempit.

"Inefisiensi anggaran. Kalau menurut saya saat kondisi fiscal space kecil di mana rasio utang terus naik terhadap PDB dan tax ratio rendah, maka seharusnya pemerintah lebih bijak dalam pengelolaan anggaran," kata Direktur Eksekutif Indef tersebut kepada Tempo pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia menegaskan, tidak perlu ada pemberian insentif sebagaimana diusulkan dan direncanakan. "Menurut saya, tidak (perlu) ada insentif. Itu lebih baik. Semestinya kalau prospek (IKN) bagus, gak usah ada insentif dan orang akan datang ke sana," katanya.

Dia menyebut, pemerintah mestinya mengalokasikan anggaran untuk program prioritas yang berdampak jangka panjang dan punya multiplier effect luas. Berbeda dengan pemberian insentif yang menurut Esther tidak memberikan dampak demikian. "Ini kesannya menghamburkan uang negara."

Sebelumnya, Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Arizal menyampaikan usulan pemberian tunjangan kinerja (tukin) atau insentif khusus sebesar Rp 100 juta untuk pegawai setingkat eselon I yang pindah ke IKN. Dia menyebut, sudah enam kali rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan mengusulkan insentif tersebut.

"Ada sekolah internasional, rumah sakit internasional, bagaimana ASN kalau gak ada insentifnya (bisa) bayar sekolah internasional itu?" kata dia dalam ASN Fest pada 3 Agustus 2024 yang dikutip melalui kanal YouTube resmi Kantor Staf Presiden.

Arizal membandingkan besaran tukin bagi pejabat setara eselon I atau jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya Rp 40 juta dengan eselon I Otorita IKN (OIKN) yang mencapai Rp 100 juta. Dia mencontohkan Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin.

"Di Kementerian PAN-RB JPT Madya itu cuma Rp 40 juta tukinnya. Bapak (Alimuddin) sudah Rp 100 juta. Nah, kami usul supaya JPT Madya yang ikut pindah ke sana (IKN), dapatnya sama dengan yang diterima JPT Madya di OIKN," kata Arizal.

Alih-alih pemberian insentif jumbo, kata Esther pemerintah sebaiknya membuat kebijakan terkait asuransi bagi para ASN di IKN. Dengan demikian, biaya layanan rumah sakit yang direncanakan kelas internasional itu bisa dijangkau. "Mendingan buat kebijakan asuransi untuk ASN, sehingga international hospital juga affordable untuk ASN."

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut usulan pemberian insentif jumbo Rp 100 juta bagi aparatur sipil negara atau ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membuang-buang anggaran negara. Mengingat, saat ini kondisi ruang fiskal Indonesia yang menyempit.

"Inefisiensi anggaran. Kalau menurut saya saat kondisi fiscal space kecil di mana rasio utang terus naik terhadap PDB dan tax ratio rendah, maka seharusnya pemerintah lebih bijak dalam pengelolaan anggaran," kata Direktur Eksekutif Indef tersebut kepada Tempo pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia menegaskan, tidak perlu ada pemberian insentif sebagaimana diusulkan dan direncanakan. "Menurut saya, tidak (perlu) ada insentif. Itu lebih baik. Semestinya kalau prospek (IKN) bagus, gak usah ada insentif dan orang akan datang ke sana," katanya.

Dia menyebut, pemerintah mestinya mengalokasikan anggaran untuk program prioritas yang berdampak jangka panjang dan punya multiplier effect luas. Berbeda dengan pemberian insentif yang menurut Esther tidak memberikan dampak demikian. "Ini kesannya menghamburkan uang negara."

Sebelumnya, Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Arizal menyampaikan usulan pemberian tunjangan kinerja (tukin) atau insentif khusus sebesar Rp 100 juta untuk pegawai setingkat eselon I yang pindah ke IKN. Dia menyebut, sudah enam kali rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan mengusulkan insentif tersebut.

"Ada sekolah internasional, rumah sakit internasional, bagaimana ASN kalau gak ada insentifnya (bisa) bayar sekolah internasional itu?" kata dia dalam ASN Fest pada 3 Agustus 2024 yang dikutip melalui kanal YouTube resmi Kantor Staf Presiden.

Arizal membandingkan besaran tukin bagi pejabat setara eselon I atau jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya Rp 40 juta dengan eselon I Otorita IKN (OIKN) yang mencapai Rp 100 juta. Dia mencontohkan Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin.

"Di Kementerian PAN-RB JPT Madya itu cuma Rp 40 juta tukinnya. Bapak (Alimuddin) sudah Rp 100 juta. Nah, kami usul supaya JPT Madya yang ikut pindah ke sana (IKN), dapatnya sama dengan yang diterima JPT Madya di OIKN," kata Arizal.

Alih-alih pemberian insentif jumbo, kata Esther pemerintah sebaiknya membuat kebijakan terkait asuransi bagi para ASN di IKN. Dengan demikian, biaya layanan rumah sakit yang direncanakan kelas internasional itu bisa dijangkau. "Mendingan buat kebijakan asuransi untuk ASN, sehingga international hospital juga affordable untuk ASN."

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperbaharui daftar prioritas patogen global yang berpotensi menjadi epidemi dan pandemi, termasuk Covid-19. Melalui dokumen yang dipublikasikan pada Selasa, 30 Juli 2024, WHO menguraikan hasil evaluasi terhadap 28 famili virus, serta sekelompok inti bakteri yang terdiri dari 1.652 patogen.

Penentuan patogen berbahaya tersebut melibatkan sekitar 200 ilmuwan dari 50 negara. Kajiannya berlangsung sejak 2022. Dokumen bertajuk Cetak Biru Penelitian dan Pengembangan WHO untuk Epidemi (WHO R&D Blueprint for Epidemics) menjadi rujukan informasi ihwal penanggulangan penyakit. Hasil penelitian itu diharapkan bisa menyelamatkan nyawa dalam situasi wabah global.

“Proses penentuan prioritas membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan kritis yang perlu segera ditangani, dan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien,” kata Ana Maria Henao pemimpin proyek WHO tersebut, seperti dikutip dari Nature, Kamis, 8 Agustus 2024.

Daftar Patogen yang Berpotensi jadi Pandemi

Merujuk laporan WHO tersebut, berikut jenis patogen yang menjadi perhatian utama para ilmuwan pada 2024:

Mammarenavirus lassaense (demam berdarah Lassa)

Vibrio cholerae serogroup 0139 (kolera)

Yersinia pestis (pes)

Shigella dysenteriae serotype 1 (disentri)

Salmonella enterica non-typhoidal serovars (diare akut)

Klebsiella pneumoniae (pneumonia)

Subgenus Merbecovirus (MERS-CoV)

Subgenus Sarbecovirus (SARS)

Orthoebolavirus zairense (ebola)

Orthomarburgvirus marburgense (demam berdarah Marburg)

Orthoebolavirus sudanese

Orthoflavivirus zikaense (virus Zika)

Orthoflavivirus denguei (demam berdarah)

Orthoflavivirus flavi

Orthohantavirus sinnombreense

Orthohantavirus hantanese

Orthonairovirus haemorrhagiae (demam berdarah Kongo)

Alphainfluenzavirus influenza H1 (virus influenza)

Alphainfluenzavirus influenza H2

Alphainfluenzavirus influenza H3

Alphainfluenzavirus influenza H5

Alphainfluenzavirus influenza H

Alphainfluenzavirus influenza H7

Alphainfluenzavirus influenza H10

Henipavirus nipahense (virus Nipah)

Bandavirus dabieense (virus banda Dabie)

Enterovirus coxsackiepol (virus Coxsackie

Orthopoxvirus variola (virus cacar)

Orthopoxvirus monkeypox (virus cacar monyet)

Lentivirus humimdef 1

Alphavirus chikungunya (demam Chikungunya)

Alphavirus venezuelan (virus encefalitis kuda Venezuela)

Virus Baru yang Menjadi Sorotan WHO

Dari 32 patogen prioritas di atas, terdapat kelompok virus korona yang dikenal sebagai Sarbecovirus, termasuk SARS-Cov-2, yang menyebabkan pandemi Covid-19. Ada pula Merbecovirus yang menyebabkan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS).

Tambahan lain dalam daftar tersebut adalah virus cacar monyet yang menyebabkan wabah pada 2022, sebelum menyebar ke beberapa wilayah di Afrika Tengah. Virus cacar monyet dianggap sebagai prioritas, begitu pula dengan virus Variola, kerabatnya yang menyebabkan cacar. Variola telah diberantas pada 1980.

Tujuh virus influenza A juga masuk ke dalam daftar, termasuk subtipe H5, yang memicu wabah pada sapi di Amerika Serikat. Dua virus yang berasal dari hewan pengerat juga telah ditambahkan karena menular ke manusia. Virus Nipah, salah satunya, ditularkan kelelawar dan masih sulit dihadapi dengan segala jenis terapi.

Mayoritas dari patogen prioritas itu tumbuh terbatas di wilayah tertentu, namun bisa menyebar secara global. Seorang ahli virus di Pirbright Institute, Inggris, Naomi Forrester-Soto, mengatakan tidak ada tempat di dunia yang aman dari penyakit. Dia mempelajari famili Togaviridae, mencakup virus penyebab Chikungunya. “Tidak ada satu tempat pun yang bisa disebut paling berisiko,” ucapnya.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan pemerintah melanjutkan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup Lainnya, selama tiga tahun. “Sebagai upaya perlindungan dan peningkatan daya saing industri tekstil dalam negeri,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Agustus 2024.

Langkah tersebut dipayungi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Kain, serta PMK Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lainnya.

Febrio memastikan pengamanan perdagangan (trade remedies) untuk industri tekstil disesuaikan dengan arah pengembangan industri nasional. Dua PMK tersebut sudah disetujui banyak pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, bahkan negara mitra dagang sesuai. Beleid pengamanan dagang itu juga diselaraskan dengan aturan World Trade Organization (WTO).

Untuk menyokong daya saing sektor industri tekstil nasional, pemerintah sudah menerbitkan beberapa trade remedies yang masih berlaku hingga saat ini. Salah satu aturan yang dimaksud Febrio ini adalah PMK Nomor 176/PMK.010/2022 soal bea masuk anti dumping (BMAD) untuk impor produk serat pakaian. Aturan berdurasi 5 tahun ini bakal berakhir pada Desember 2027.

Selain itu, ada juga PMK Nomor 46/PMK.101/2023 tentang BMTP atas impor produk benang dari serat stapel sintetik dan artifisial. Belieid ini berlaku 3 tahun, setidaknya hingga Mei 2026. Ada pula PMK Nomor 45/PMK.010/2023 berdurasi 3 tahun soal BMTP atas impor tirai, kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya. Lalu ada juga PMK Nomor 142/PMK.010/2021 tentang pengenaan BMTP atas impor produk pakaian dan aksesori pakaian yang berlaku hingga November 2024.

“Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor, terutama dari Tiongkok,” ujar Febrio.

Penurunan kinerja industri TPT ini disoroti oleh pemerintah karena serapan tenaga kerjanya yang besar. “Pemerintah secara konsisten mendudukkan upaya solutif,” ujarnya.

Solusi pemerintah menyangkut pemanfaatan rantai pasok global dan penciptaan nilai tambah. Kemenkeu mendukung industri lokal lewat kebijakan insentif fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction vokasi, serta penelitian dan pengembangan. Ada juga insentif kawasan, seperti seperti kawasan ekonomi khusus (KEK), lalu trade remedies berupa pengenaan BMTP dan BMAD.

Sejauh ini, Febrio meneruskan, BMTP dan BMAD dipakai untuk memulihkan atau setidaknya mencegah ancaman kerugian ndustri lokal akibat lonjakan jumlah barang impor atau dumping dari negara pengekspor.

“Pertumbuhan subsektor TPT belum kembali ke level prapandemi, dipengaruhi oleh permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun,” kata dia.

Pemerintah resmi perpanjang safeguard impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama jangka waktu tiga tahun.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) optimistis bisa merampungkan jaringan kelistrikan berlapis untuk mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, memastikan sistem setrum tersebut akan menyokong kegiatan di IKN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“PLN siap all out untuk menyiapkan utilitas jaringan kelistrikan di IKN,” katanya kepada Tempo melalui pesan WhatsApp, Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia menuturkan, PLN sudah merampungkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN Tahap 1 berkapasitas 10 Megawatt (MW); satu unit gardu induk (GI) Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN berkapasitas 2 x 60 mega volt ampere (MVA) yang tegangannya berkisar 150 kilo Volt (kV); serta jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

“Jaringan distribusi yang sedang dibangun, yakni sepanjang 64 kilometer sirkit (kms), didukung dengan gardu hubung dan gardu distribusi,” ucap dia.

Selain GIS 4 IKN, tim PLN juga membangun 2 GI lain, yaitu GI Mobile Gersik dan GI Petung. Lokasinya tak jauh dari titik nol IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Tiga pembangkit listrik jumbo tersebut, kata Gregorius, dipastikan bukan hanya untuk keperluan HUT ke-79 RI, namun juga untuk kelistrikan jangka panjang di IKN. “PLN juga sedang menyelesaikan pembangunan jaringan distribusi untuk KIPP IKN,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi menilai penggabungan TikTok dan Tokopedia, yang telah berlangsung sejak Januari 2024, tak menguntungkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia karena produk-produk yang dijual di dalam platform e-commerce tersebut masih didominasi barang impor.

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM atau Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, mengatakan akuisisi Tokopedia oleh TikTok hanya menguntungkan para pemegang saham.

Menurut dia, terjadi perubahan besar dalam struktur kepemilikan Tokopedia. Platform media sosial asal Cina TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance, telah mengakuisisi sebagian besar saham Tokopedia. Dengan demikian, TikTok kini menjadi pemegang saham mayoritas di Tokopedia, dengan kepemilikan saham 75,01 persen.

“Apakah negara ini mendapatkan keuntungan (dengan merger tersebut)? Tidak. Apakah UMKM mendapatkan keuntungan? Cuma ada satu program yang sampai saat ini berjalan, yaitu program Beli Lokal, tetapi isinya ada yang bukan produk lokal,” ucap Wientor dalam diskusi media di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Akuisisi Tokopedia oleh TikTok juga dinilai merugikan SDM Indonesia, menyusul pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 450 karyawan perusahaan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM, Fiki Satari, mengatakan bahwa sebelum diakuisisi oleh TikTok, Tokopedia merupakan platform e-commerce domestik terbaik yang sangat aktif mempromosikan produk-produk lokal.

Namun, setelah merger, terjadi pergeseran fokus yang ditandai dengan maraknya praktik penjualan dengan harga yang sangat rendah (predatory pricing) dan peningkatan jumlah produk impor yang ditawarkan.

Fiki menyebut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 sebetulnya telah mewajibkan platform e-commerce untuk mencantumkan nomor impor resmi pada produk impor yang dijual. Namun, dalam praktiknya, banyak penjual yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dan mencari cara untuk mengakali sistem.

“Ini menjadi PR … Kami berharap ke depan harus ada komite khusus yang memang dibuat sehingga publik bisa melaporkan apabila ada satu platform yang ketahuan tidak mengikuti aturan tersebut, bisa diberikan sanksi,” tuturnya.

Kemenkop UKM mencatat, hingga Desember 2023, sekitar 25 juta pelaku UMKM sudah hadir pada platform e-commerce.

Di sisi lain, Data Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada 2023 menyatakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang ada di e-commerce adalah reseller yang menjual produk-produk impor, terutama barang habis pakai atau consumer goods. Adapun 74 persen barang yang dijual di e-commerce merupakan barang impor.

TEMPO.CO, Semarang - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mencatat peningkatan jumlah penumpang di wilayah Daerah Operasional 4 Semarang sepanjang semester I 2024 yang mencapai 6,2 juta orang. Jumlah penumpang tersebut naik 23 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023.

"Tahun lalu itu tercatat 5 juta penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah Daop 4," kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo saat ditemui di kantornya, Rabu, 7 Agustus 2024.

Franoto mengatakan saat ini di wilayah Daop 4 Semarang ada 44 stasiun yang rutin mengangkut penumpang tiap harinya. Selain kereta lokal, dia mengatakan Semarang juga dilewati kereta jarak jauh yang melayani rute Jakarta hingga Surabya.

Dia mengatakan PT KAI akan terus berbenah untuk meningkatkan pelayanannya. Selain melayani penumpang, Franoto mengatakan PT KAI Daop 4 Semarang juga menggalakan wisata heritage kereta api. "Ini akan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang ke Semarang," ujarnya

Untuk itu, kata Franoto, Daop 4 Semarang terus memaksimalkan pengelolaan aset heritage kereta api untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. "Ini menjadi fokus selanjutnya agar tetap terjaga dengan baik," katanya.

Dia mengatakan wilayah Daop 4 Semarang banyak mengoleksi lokomotif uap dan peralatan perkeretaapian zaman kolonial.

Franoto menambahkan saat ini PT KAI Daop 4 juga telah mengoperasikan sistem face recognition gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Dengan layanan ini penumpang tidak perlu melakukan boarding ticket secara manual dengan menunjukkan KTP ke petugas.

"Saat boarding ada kamera yang terhubung dengan data penumpang, seperti tiket dan status vaksinasi melalui pindai wajah. Penumpang tidak perlu lagi menunjukkan KTP atau bukti print tiket," ujarnya.

TEMPO.CO, Semarang - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mencatat peningkatan jumlah penumpang di wilayah Daerah Operasional 4 Semarang sepanjang semester I 2024 yang mencapai 6,2 juta orang. Jumlah penumpang tersebut naik 23 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023.

"Tahun lalu itu tercatat 5 juta penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah Daop 4," kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo saat ditemui di kantornya, Rabu, 7 Agustus 2024.

Franoto mengatakan saat ini di wilayah Daop 4 Semarang ada 44 stasiun yang rutin mengangkut penumpang tiap harinya. Selain kereta lokal, dia mengatakan Semarang juga dilewati kereta jarak jauh yang melayani rute Jakarta hingga Surabya.

Dia mengatakan PT KAI akan terus berbenah untuk meningkatkan pelayanannya. Selain melayani penumpang, Franoto mengatakan PT KAI Daop 4 Semarang juga menggalakan wisata heritage kereta api. "Ini akan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang ke Semarang," ujarnya

Untuk itu, kata Franoto, Daop 4 Semarang terus memaksimalkan pengelolaan aset heritage kereta api untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. "Ini menjadi fokus selanjutnya agar tetap terjaga dengan baik," katanya.

Dia mengatakan wilayah Daop 4 Semarang banyak mengoleksi lokomotif uap dan peralatan perkeretaapian zaman kolonial.

Franoto menambahkan saat ini PT KAI Daop 4 juga telah mengoperasikan sistem face recognition gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Dengan layanan ini penumpang tidak perlu melakukan boarding ticket secara manual dengan menunjukkan KTP ke petugas.

"Saat boarding ada kamera yang terhubung dengan data penumpang, seperti tiket dan status vaksinasi melalui pindai wajah. Penumpang tidak perlu lagi menunjukkan KTP atau bukti print tiket," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah buka suara mengenai usulan pemberian insentif sebesar Rp 100 juta untuk setiap aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Usulan tersebut mulanya diutarakan oleh Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Arizal.

Menurut Trubus, usulan tersebut sangat berbau politik dan bertujuan untuk meyakinkan ASN bahwa IKN tidak akan jadi proyek mangkrak. "Saya lihat usulannya itu sangat politis sekali, sekadar menyenangkan ini (ASN), ya," katanya saat dihubungi Tempo pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia menilai, ASN sebenarnya harus menyanggupi ketika ditempatkan di mana saja selagi masih di wilayah Indonesia. "Gak rasional kan, karena ASN itu kan dalam kontraknya, Undang-undangnya sanggup ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Nah, IKN itu wilayah Indonesia."

Bila pemerintah menyetujui usulan tersebut, maka kata dia kebutuhan anggaran jelas akan bengkak. Hal tersebut akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, karena mereka juga mempunyai janji kampanye yang butuh anggaran jumbo dan harus dipenuhi.

"Dari mana anggarannya? Untuk makan siang yang programnya Pak Prabowo aja bingung, mau mikirin (insentif) ASN. Itu kan sebenarnya hanya untuk memprovokasi ASN pindah ke sana, tapi gak usah diprovokasi. ASN itu kalau diperintahkan pindah, dia (harus) pindah," tutur Trubus.

Dia menyoroti, usulan pemberian insentif jumbo tersebut bakal menimbulkan ketimpangan di antara para ASN. Dia meminta pemerintah untuk tidak menjanjikan insentif apa pun bagi ASN, mengingat juga sudah ada banyak fasilitas yang diberikan bagi mereka yang akan pindah.

"Kalau saya sebagai pengamat, jadi kesannya itu malah membenturkan antara ASN itu sendiri. Gak usah (ada) insentif. Pemerintah gak usah menjanjikan, gak usah membohongi, gak usah meninabobokan. Ini berbahaya nanti bagi pemerintahan berikutnya," kata dia.

Sebelumnya, Arizal menyampaikan usulan tersebut dalam acara ASN Fest pada 3 Agustus 2024. Kementeriannya mengusulkan pemberian tunjangan kinerja (tukin) sebesar Rp 100 juta bagi pegawai setingkat eselon I yang pindah ke IKN.

"Enam kali kami sudah rapat dengan Dirjen Anggaran, kami usul tunjangan insentif. Ada sekolah internasional, rumah sakit internasional. Bagaimana ASN kalau gak ada insentifnya (bisa) bayar sekolah internasional itu?" kata Arizal, dikutip dari kanal YouTube resmi Kantor Staf Presiden.

Untuk itulah, kata dia diusulkan insentif yang setara dengan pejabat eselon I. Arizal membandingkan tukin untuk pejabat setara eselon I atau jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya yang sebesar Rp 40 juta dengan tukin untuk pejabat eselon I Otorita IKN (OIKN). Seperti misalnya Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin yang mendapatkan tukin sebesar Rp 100 juta.

"Di Kementerian PAN-RB itu, kalau gak salah JPT Madya cuma Rp 40 juta tukinnya. Bapak (Alimuddin) sudah Rp 100 juta. Nah, kami usul supaya JPT Madya yang ikut pindah ke sana (IKN), dapatnya sama dengan yang diterima JPT Madya di OIKN."

Arizal mengatakan, besaran nilai insentif tersebut masih diproses sebagai usulan. Dia mengeluhkan rumitnya persetujuan permintaan terkait anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tahu sendiri Kemenkeu itu kalau usul soal uang, ribetnya minta ampun. Banyak sekali syaratnya, tapi kami berjuang terus. Sangat-sangat tidak menarik bagi ASN untuk mau pindah, ketika tidak diperhatikan insentifnya," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang perayaan HUT RI yang ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah mempersiapkan sarana prasarana. Salah satunya kesiapan fasilitas transportasi yang akan digunakan meliputi bus mobilisasi hingga penambahan rute penerbangan menuju IKN.

Kabar terbaru, selain persiapan HUT RI itu, pemerintah akan menjalankan proyek terowongan bawah laut atauimmersed tunnelpertama di Indonesia. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun proyek itu diperkirakan sebesar Rp11,04 triliun.

1. Kesiapan Transportasi

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risyapudin Nursin memastikan kesiapan transportasi di IKN dapat berjalan menjelang upacara peringatan HUT RI ke-79 pada 2024.

"Dalam rangka memastikan kelancaran sistem transportasi darat pada peringatan HUT Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, kami melakukan kunjungan kerja untuk mengecek kesiapan transportasi darat di IKN," kata Risyapudin dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam kunjungannya, Risyapudin meninjau sejumlah lokasi yang rencananya akan dijadikan titik kumpul armada bus. Adapun pengaturan lalu lintas dan parkir kendaraan bus akan dikoordinasikan oleh Polda Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Provinsi,Kabupaten,Kota terkait dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur.

2. Bus untuk Mobilisasi

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan, Kementerian Sekretariat Negara menyediakan bus untuk mobilisasi para tamu undangan yang akan mengikuti upacara di IKN pada 17 Agustus 2024.

Hal ini juga menjawab soal isu yang belakangan sedang ramai menyebut, pemerintah menyewa 1.000 unit mobil untuk melayani tamu undangan di IKN. “Setneg tidak menyewa mobil, termasuk Alphard sejumlah 1.000 unit, karena kami akan menyediakan angkutan bus untuk undangan yang akan menghadiri upacara HUT RI di IKN,” kata Setya Utama melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Jumlah armada bus yang disiapkan sekitar 200 unit. Bus tersebut juga merupakan kendaraan prioritas yang akan diutamakan digunakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, bagi petugas upacara, tamu undangan, termasuk juga para menteri.

3. Tol Bawah Laut

Direktur Pembangunan Jalan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wida Nurfaida menjelaskan, IKN akan memiliki terowongan bawah laut atau immersed tunnel pertama di Indonesia dengan biaya pembangunannya diperkirakan sebesar Rp11,04 triliun.

“Perkiraan biaya untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp11 triliun atau 682 juta dolar,” kata Wida dalam acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar & Business Networking 2024 yang disiarkan langsung di kanal YouTube Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, Rabu, 7 Agustus 2024.

Wida menjelaskan, pembangunan tol bawah laut termasuk ke dalam segmen 4A dan 4B jaringan jalan tol Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan rencananya akan dikerjakan melalui kerja sama pemerintah Indonesia dan Korea Selatan.

Adapun tol bawah laut bagian dari jalan tol akses IKN yang menghubungkan dengan Balikpapan. Pengguna jalan menyeberang masuk ke IKN. Dengan panjang 47 kilometer, jalan tol ini memiliki acuan dari Bandara Sepinggan, Balikpapan ke IKN dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit.

4. Kereta Otonom di IKN

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal menyatakan, uji coba kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di IKN DI rute pendek akan dilaksanakan pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Itu sebelum nantinya dioperasikan saat upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

“Jika berjalan lancar, kami menargetkan ART sudah dapat diuji coba secara dinamis (bergerak) di rute pendek (loop kecil) pada 10 Agustus 2024,” kata Risal, Selasa, 6 Agustus 2024 seperti dikutip dari Antara.

Risal menjelaskan, jajaran DJKA tengah menguji ART secara internal di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur selambat-lambatnya pada 9 Agustus 2024. Adapun rute pendek yang dimaksud, yakni rute uji coba melingkar dari Gedung Kemenko 3 menuju Gedung Kemenko 2 dan kembali ke Gedung Kemenko 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

5. Penambahan Rute Penerbangan Garuda

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) menambah jadwal penerbangan menuju IKN yang akan dimulai pada 16 Agustus 2024.

"Untuk penambahan penerbangan itu ada tujuh penerbangan untuk ke Balikpapan, itu biasanya kita tambah tiga penerbangan. Tapi, kami juga sudah menyampaikan pesan ke pihak terutama panitia HUT RI di IKN. Dan, kami akan menerbangkan jenis pesawat besar," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Tangerang, Selasa, 6 Agustus 2024 dikutip dari Antara.

ANDIKA DWI | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 8 Agustus 2024 dimulai dengan hasil analisa Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF di media sosial membuktikan 99 persen masyarakat sepakat impor ilegal harus dimusnahkan.

Kemudian informasi mengenai pemerintah Indonesia berencana untuk mengalih fungsikan Wisma Atlet yang berada di Kemayoran, Jakarta. Ada pula pernyataan juru bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengkritik kebijakan relaksasi impor melalui perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 ke Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Selain itu berita tentang anggaran besar pun disebut digelontorkan guna menyukseskan upacara 17 Agustus di IKN. Berikut adalah ringkasan dari keempat berita tersebut:

1. Survei Indef: 99 Persen Masyarakat Sepakat Produk Impor Ilegal Harus Dimusnahkan

Hasil analisa Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF di media sosial membuktikan 99 persen masyarakat sepakat impor ilegal harus dimusnahkan.

Analisa tersebut dilakukan di media sosial Twitter yang kini berganti nama menjadi X. Data yang diambil merupakan hasil dari 2.136 perbincangan atau komentar pada kurun waktu 25 Juli sampai 6 Agustus 2024. Hasil data tersebut menyatakan 92,28 persen netizen di media sosial X setuju bahwa produk impor ilegal harus dimusnahkan.

"Respons masyarakat di media sosial X menyatakan 99 persen dari mereka sepakat bahwasanya produk impor ilegal harus segera dibasmi," ujar Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, melalui diskusi via aplikasi Zoom, Kamis, 8 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Kisah Wisma Atlet: Dulu Disebut Sarang Kuntilanak Kini akan Menjadi Hunian ASN

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengalih fungsikan Wisma Atlet yang berada di Kemayoran, Jakarta. Perumahan atlet itu nantinya akan dimanfaatkan untuk aktivitas komersial, hunian aparatur sipil negara (ASN), hingga sebagai lokasi event-event nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menggodok payung hukum untuk memanfaatkan Wisma Atlet tersebut.

“Saat ini sedang dirumuskan oleh teman-teman dalam Inpres baru, sehingga menyeimbangkan manfaat aset itu dengan berbagai dimensi, utamanya segi biayanya. Itu kan ada 10 tower/menara di sana,” ucap Sri Mulyani, dikutip dari Antara pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Kemenperin Kritik Relaksasi Impor Kemendag: Sakit Otaknya yang Diobati Dengkulnya

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengkritik kebijakan relaksasi impor melalui perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 ke Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Menurut dia, kebijakan itu tidak tepat sasaran.

Febri menjelaskan, ada 518 kode Harmonized System (HS) yang direlaksasi melalui aturan impor teranyar. Dengan adanya Permendag Nomor 8 Tahun 2024, barang-barang itu tak perlu lagi mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis (pertek) dari Kemenperin. Dari 518 kode HS yang lartasnya direlaksasi, kata dia, 458 HS atau 88,42 persen di antaranya merupakan barang konsumsi.

Padahal, kata Febri, dalam surat Bea Cukai kepada Kemenperin, sebagian besar mutan dari 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak merupakan bahan baku atau penolong. Dari kategori sepuluh besar baku atau penolong, ada 7.557 kontainer yang dibebaskan Bea Cukai, sedangkan barang konsumsi hanya 3.021 kontainer.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Hambur Anggaran untuk Perayaan Upacara 17 Agustus di IKN

Rencana upacara 17 Agustus tahun ini di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Pengibaran bendera Merah Putih di IKN akan diikuti secara hibrida di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara 17 Agustus pertama di IKN bakal dipimpin Presiden Jokowi dengan didampingi presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Sementara upacara di Jakarta dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi wakil presiden terpilih Pilpres 2024 sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Karena tidak semua fasilitas penunjang sudah siap, penyelenggara terpaksa melakukan berbagai 'akrobat' untuk mempersiapkannya. Anggaran besar pun disebut digelontorkan guna menyukseskan acara tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.