Banda Aceh: Sebanyak 393 jemaah haji Aceh kloter pertama mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, Aceh. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa jemaah dari Madinah, Arab Saudi, disambut haru oleh keluarga dan petugas yang telah menunggu di bandara.

"Alhamdulillah semua jemaah dalam kondisi sehat, namun ada beberapa orang yang membutuhkan ambulan," kata Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia (PPIH) Debarkasi Aceh, Azhari, Kamis, 11 Juli 2024.

Kloter pertama ini terdiri dari 393 jemaah yang berasal dari Aceh Besar dan Sabang. Jemaah dari Aceh Besar akan dijemput keluarga dari asrama haji, sedangkan jemaah dari Sabang akan menginap di asrama semalam dan menyeberang ke Pulau Weh esok paginya.

"Sementa itu, satu jemaah kloter 1 asal Sabang, Ruhamah Hasan Amin (84), meninggal dunia di Makkah beberapa hari setelah tiba di Tanah Suci. Hingga hari ini, tercatat 11 jemaah dan satu petugas yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji," ungkapnya.
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Banda Aceh, dr Ziad Batubara, menjelaskan bahwa 4 jemaah kloter satu membutuhkan ambulans saat tiba di bandara.

"Satu di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh," kata Ziad.

Pihaknya juga akan mengecek suhu tubuh jemaah dan melakukan swab bagi yang memiliki suhu di atas 37,5 derajat celcius untuk mendeteksi covid-19 atau penyakit lainnya.

(WHS)

Jakarta: PDI Perjuangan (PDIP) tak setuju bila bakal calon gubernur (cagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatra Utara (Sumut) 2024, Bobby Nasution, tak punya lawan. Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai hal itu tidak baik untuk pendidikan politik.

"Kalau bisa di dalam pendidikan politik yang baik, hindari (kotak kosong). Sehingga rakyat punya pilihan, betul enggak?" kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Kotak kosong, bagi Djarot, tidak pantas. Bahkan, justru terbuka kemungkinan kotak kosong yang menang.
"Kalau kotak kosong apa pantas gitu lho? Nanti kita khawatir jangan-jangan kotak kosongnya yang menang. Malah bahaya lagi malahan. Betul enggak?" uca Djarot.

Djarot mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait Pilgub Sumut 2024. Penjajakan komunikasi dengan partai politik (parpol) lain dilakukan, termasuk ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Untuk Sumut ini masih pendalaman dan kita membangun komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana, ada kan, PKS," ucap Djarot.

Baca juga:NasDem Usulkan Thonce-Jeremias di Pilkada Pegunungan Bintang

Sikap politik PDIP disebut akan diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, PDIP tak ingin disimpulkan tak mendukung Bobby.

"Kemudian Anda juga jangan kemudian, ‘oh kalau begitu PDIP enggak ke Bobby dong’, ya belum tentu juga. Sekarang masalahnya kalau PDIP misalnya itu merapat ke kerja samanya si Bobby ya selesai. Artinya apa, ya kotak kosong," kata Djarot.

Sebelumnya, Bobby Nasution dipandang berpeluang melawan kotak kosong. Terlebih, bila semua partai politik (parpol) merata menyalurkan dukungan ke Bobby.

"Besarnya dukungan terhadap Bobby dikhawatirkan ia akan berhadapan dengan kotak kosong. Hal itu berpeluang besar terjadi bila PDIP dan PKS juga menyalurkan dukungannya kepada Bobby," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Bobby sudah mengantongi dukungan dari tujuh parpol. Yakni meliputi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).





(AGA)

Lampung Selatan: Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis, 11 Juli 2024, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr H Bob Bazar di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, untuk meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Jokowi mengatakan, tujuan dari peninjauan di RSUD Bob Bazar tersebut untuk memastikan kesiapan rumah sakit tersebut dalam menerima bantuan medis dari pemerintah pusat.

"Dalam rangka persiapan, kita akan mengirimkan alkes besar yang memerlukan ruangan yang besar, baik itu Cathlab, Mamogram, CT Scan, MRI," kata Presiden Jokowi.

Ia menjelaskan dari hasil peninjauan itu pihaknya memastikan untuk mengirimkan bantuan mulai September 2024.

"Yang saya lihat nanti akan dimulai sampai di Lampung Selatan September ini sampai tahun depan, ruangannya tadi yang disiapkan CT Scan sudah dalam proses. Nanti saya minta Pak Bupati, Pak Gubernur untuk Cathlab dan Mamogram juga disiapkan oleh daerah," kata Jokowi.

Sementara Direktur RSUD Bob Bazar, Reny Indrayani mengatakan bahwa rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit Tipe C yang menyediakan pelayanan besar dan beberapa spesialis lainnya. Di rumah sakit tersebut telah terdapat 26 tenaga dokter spesialis, namun masih memerlukan spesialis di beberapa bidang.

"Rumah sakit ini masih butuh dokter spesialis jantung, dokter saraf intervensi, dan dokter kanker yang belum kita memiliki," kata Reny.

Reny berharap pemerintah dapat menambah fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit yang dipimpinnya. Rumah sakit yang sebagian besar pasien merupakan peserta BPJS Kesehatan itu disebutnya mengalami keterbatasan kapasitas.

"Saya berharap bisa menambah fasilitas-fasilitas seperti yang tadi dan bisa menambah jumlah ruangan perawatan, karena dari kunjungan per bulan untuk pasien rawat inap itu sekitar 400-500 pasien, sementara tempat tidur yang tersedia hanya 250. Jadi kami sering kelebihan kapasitas dari pasien," ujar Reny. BPMI Setpres

(WWD)

Jakarta:Atta Halilintar buka suara usai membuat Tompi dipanggil petugas pajak karena konten rumah senilai Rp 150 miliar di Youtube miliknya. Atta mengaku sampai saat ini masih tetap menjalin hubungan baik dengan Tompi meskipun sempat bermasalah karena kontennya.

Diketahui sebelumnya, Atta sengaja datang ke kediaman Tompi untuk melihat-lihat rumahnya sebagai bahan konten ‘Grebek Rumah’ di YouTube Atta.

Namun, dalam acara Q&A di stasiun televisi Metro Tv, Tompi protes karena judul video YouTube tersebut menyebutkan bahwa tempat tinggalnya memiliki harga mencapai ratusan miliar.
Rupanya klaim harga ratusan miliar tersebut membuat Tompi marah karena ia harus dipanggil petugas pajak. Bahkan, ia tidak segan-segan mengucapkan bahwa hal yang dilakukan tim Atta tersebut adalah kebodohan karena membohongi orang lain.

baca juga: Tompi Kehilangan Semangat Bermusik sejak Kepergian Glenn Fredly

Terlepas dari masalah tersebut, akhirnya Atta mengungkapkan bahwa hubungannya dengan penyanyi sekaligus dokter bedah itu masih baik sampai saat ini.

"Alhamdulillah baik-baik aja semua silaturahmi," ungkap Atta kepada Awak media di Jakarta Selatan.

Atta menegaskan bahwa hubungannya dengan Tompi tidak sampai bermasalah dan masih menjaga silaturahmi. Suami Aurel Hermansyah ini mengaku sudah menyelesaikan persoalan konten videonya tersebut dengan Tompi.

"Baik lancar. Baik alhamdulillah lancar," tegas Atta Halilintar.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

Jakarta: Sembilan Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun di 2025 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

baca juga: DPR Restui Pemerintah Suntik Rp3 Triliun ke PLN, untuk Apa?

Dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu malam, sidang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Sarmuji memahami dan menerima usulan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir demi keberlangsungan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dalam RDP tersebut, Sarmuji dari Partai Golkar menyatakan, banyak pertimbangan positif berdasarkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN sebesar Rp44,249 triliun disetujui hampir semua anggota Komisi VI itu. Salah satunya, PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri, pada saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Dividen BUMN lebih besar

Hal senada diungkapkan wakil dari fraksi PDIP Haris Turino yang menyadari dividen yang diberikan BUMN kepada negara Rp279,7 triliun selama 2019-2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi PMN yang hanya Rp226,1 triliun.
"Selain menyumbangkan dividen kepada negara, kami mengapresiasi BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara melalui PNBP, dengan demikian dalam rangka mendukung kinerja BUMN lebih baik ke depan, maka kami mendukung pemberian PMN kepada BUMN," ujar Haris.

Dukungan juga dilayangkan dari Fraksi PKB. Melalui juru bicara PKB Tommy Kurniawan, partainya ingin PMN 2025 dapat semakin mempercepat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN.

"Kami juga berharap perusahaan yang menerima PMN harus dapat menunjukkan perubahan kerja agar pemberian PMN bersifat riil dan penggunaan harus selektif, serta bermanfaat untuk peningkatan daya beli, kesempatan kerja, sesuai peran BUMN," tambah Haris.

(SAW)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membenarkan praktik janggal terhadap proses permohonan guru besar. Masalah ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen di Kemendikbudristek.

"Saya mengonfirmasi kalau benar adanya itu," kata Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Lukman kepada Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Lukman mengungkapkan asesor di Kemendikbudristek melakukan penilaian terhadap calon guru besar. Asesor bermasalah ini meloloskan calon guru besar meski tak memenuhi syarat.
Calon guru besar lolos asesmen meski jumlah artikel di jurnal internasional tak terpenuhi dan angka kredit dosen tak terpenuhi. Selain itu, ada juga calon guru besar lolos asesmen meski memiliki pelanggaran akademik.

Namun, Lukman tak mau mengungkap jumlah asesor bermasalah itu. "Untuk jumlah dan putusannya itu bukan kewenangan kami (Direktorat SDM Dikti)," jelas Lukman.

Dia mengungkapkan kewenangan ada pada Inspektorat Jendral yang melakukan proses pemeriksaan terhadap asesor bermasalah. "Untuk asesor yang terlibat sudah diinvestigasi oleh Tim Irjen, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan untuk sampai pada putusan sanksi," tutur dia.

Lukman mengakui saat ini persoalan mulai diurai, salah satunya yang terjadi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). "Untuk kasus ULM sudah selesai diproses," beber Lukman.

Namun, ia kembali menegaskan keputusan terkait kasus tersebut ada di Irjen Kemendikbudristek. "Karena aduan dan investigasi semua ada di Irjen," ujar Lukman.

Sebelumnya, dosen ULM merekayasa persyaratan pengusulan guru besar. Dosen tersebut mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal predator atau yang penerbitannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta ULM membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berkaitan syarat pengusulan guru besar oleh sejumlah dosen.

Percepatan penambahan guru besar menjadi program semua kampus di Indonesia, termasuk ULM. Hal ini dilakukan demi meningkatkan daya saing dan kemajuan sebuah universitas.

Setiap dosen yang berpotensi bisa mengusulkan guru besar. Terdapat syarat ketat yang harus dilalui di internal ULM, untuk kemudian mereka mempublikasikan artikel ke jurnal ilmiah, membuat buku dan yang lainnya.

"Mengenai kasus yang mencuat saat ini di luar kewenangan dan pengetahuan kami," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Baca juga: Universitas Lambung Mangkurat Usut Dugaan Rekayasa Persyaratan Gelar Guru Besar

(REN)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mengapresiasi kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir karena di masa kepemimpinannya, Penyertaan Modal Negara (PMN) saat ini dari dividen. Berbanding terbalik di era sebelumnya yang berasal dari utang negara.

baca juga: DPR Restui Pemerintah Suntik Rp3 Triliun ke PLN, untuk Apa?

"Masa yang dulu PMN itu uangnya kebanyakan atau mungkin sebagian besarnya, bahkan semuanya dibiayai oleh utang luar negeri. Saat ini PMN diajukan dengan mengambil dividen dari BUMN," kata Sarmuji, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi VI itu menyampaikan hal tersebut saat menggelar rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu malam. Pimpinan rapat Sarmuji mengatakan rapat kali ini akan mengambil keputusan terkait PNM 2025.

"Kita sudah rapat dan debat cukup panjang serta mendalami masalah-masalah yang di BUMN, tiba saatnya kita akan ambil keputusan pada malam ini," ujar Sarmuji.
Sebelum mengambil keputusan, Sarmuji mengatakan terdapat hal yang positif dalam kinerja BUMN untuk beberapa tahun terakhir. Sarmuji mengatakan PMN yang diberikan negara saat ini jumlahnya jauh lebih kecil daripada setoran dividen yang diberikan BUMN untuk negara.

"Ada satu hal menggembirakan yang bisa kita petik dalam pengajuan PMN, terutama dalam lima tahun terakhir," ucap Sarmuji.

Menurut Sarmuji, PMN di era terdahulu biasanya berasal dari utang luar negeri. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada BUMN era Erick Thohir.

Dividen lebih besar dari PMN

Sarmuji menyebut nilai dividen saat ini bahkan lebih besar dari PMN yang diterima BUMN. Ia menyampaikan total dividen mulai 2020 sampai 2024 sebanyak Rp279,8 triliun. Sedangkan sebaran PMN tunai pada 2020 sampai 2024 sebesar Rp217,9 triliun.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir yang ditemui sebelum memasuki ruang rapat Komisi VI DPR RI, mengatakan PMN untuk memastikan agar ke depan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada kebingungan.

"PMN itu 90 persen penugasan. Nah ini ya kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.

(SAW)

Jakarta: Beredar kabar bahwa game Dragon Ball: Sparking Zero akan digarap dengan akurat, sehingga menciptakan pengalaman yang sesuai dengan dunia Dragon Ball. Secara singkat, Power Level merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam Manga/Anime karya Akira Toriyama untuk mengukur kekuatan karakter tertentu.

Secara singkat, semakin tinggi Power Level yang dimiliki oleh suatu karakter, maka akan semakin kuat serangan dan kekuatan yang diberikan. Dalam dunia Drgaon Ball, Goku menjadi karakter dengan Power Level tertinggi, sehingga dirinya bisa mengeluarkan kekuatan dan memberikan damage yang sangat besar terhadap lawannya.

Lalu, bagaimana dalam dunia Dragon Ball: Sparking Zero? Bandai Namco sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan menerapkan Power Level yang akurat pada setiap karakter yang ada. Mengingat, game tersebut siap menyediakan karakter yang sangat banyak, dikatakan sangat banyak karena game tersebut akan menggabungkan karakter dari Dragon Ball Z dan juga Dragon Ball Super.
Bisa dipastikan juga, Goku versi DBZ akan memiliki kekuatan yang berbeda jika dibandingkan dengan versi DBS. Bahkan, jika kamu menggunakan Yamcha melawan Goku Mastered Ultra Instinct, maka kamu akan sangat kesulitan untuk memenangkan pertarungan. Ini menjadi salah satu hal yang digarap oleh Bandai Namco agar bisa menghadirkan pengalaman yang sesuai dan akurat dalam dunia Dragon Ball.



Semakin kuat karakter yang kamu gunakan, maka akan semakin mudah dalam menghadapi pertarungan, begitu juga sebaliknya. Terkadang, ketidaksesuaian kerap muncul dalam game fighting. Contohnya adalah ketika kamu menggunakan karakter yang terkena lemah, dan kamu gunakan melawan karakter terkuat dalam game, kamu bisa saja memenangkan pertarungan. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya fitur pengaturan tingkat kesusahan.

Maka dari itu, dalam menerapkan Power Level yang sesuai Bandai bisa berharap bahwa game ini akan memiliki kualitas game fighting tingkat tinggi. Kemudian, Bandai juga selalu berharap bahwa game ini bisa memberikan realita yang sesuai dengan ekspektasi para penggemar dan pemain. Banyak dari gamer yang mengatakan bahwa game ini akan menjadi penerus dari Dragon Ball Budokai Series.

Game ini akan segera bisa kamu mainkan menggunakan Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, dan juga PC. Kemudian, Bandai Namco menetapkan bahwa Dragon Ball: Sparking Zero dirilis pada 8 Oktober 2024 mendatang. (Crhistopher Louis)

(MMI)

Jakarta: Polri merespons kritikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin kepada Polda Jawa Barat soal penanganan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky yang terjadi di Cirebon pada 2016. Korps Bhayangkara menghargai kritikan dari Wapres.

"Ini bagian hal-hal pada putusan kita hargai, terkait dengan masukan kemudian kritik Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) juga selalu menekankan Polri tidak antikritik," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Juli 2024.

Trunoyudo menegaskan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan juga akan menjadi evaluasi Polri.
"Tentu ini menjadi bagian kemarin dari Bareskrim Polri, Bapak Dirtipidum (Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro) juga menyampaikan ada hal yang tentunya harus menjadi evaluatif," ucap jenderal bintang satu itu.

Baca Juga: Pegi Mengaku Dipaksa Mengaku Membunuh Vina, Sampai Dipukul Polisi

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menggangap Polda Jabar tidak teliti dalam mengusut kasus kematian Vina Cirebon. Sehingga, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan telah dibatalkan PN Bandung melalui praperadilan.

"Jadi kalau-kalau menangkap betul-betul buktinya cukup," kata Wapres Ma'ruf usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa, 9 Juli 2024.

Wapres berharap tidak ada lagi kejadian serupa. Dia mengingatkan kasus ini harus dilanjutkan selama tiga tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) belum ditemukan.

"Kalau ternyata yang Pegi itu bukan orangnya yang dicari ini dilanjutkan saja," jelas dia.

Pegi Setiawan ditangkap di Jalan Kopo, Bandung, setelah bekerja sebagai kuli bangunan pada Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 18.23 WIB. Pegi yang merasa bukan pelaku melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dan penangkapannya.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Pegi pada Senin, 8 Juli 2024. Penetapan tersangka Pegi dalam kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eky yang terjadi di Cirebon, dinyatakan tidak sah.

Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat (Jabar) untuk menghentikan penyidikan Pegi. Kemudian, memerintahkan Polda Jabar melepaskan Pegi dari tahanan dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula.

Pegi telah dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jabar pada Senin malam, 8 Juli 2024. Proses penyidikan kasus Pegi juga telah dihentikan polisi.

(AZF)

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pengawasan pengetatan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diwacanakan oleh pemerintah, akan lebih mudah dilakukan di era digitalisasi saat ini.

baca juga: Erick Thohir Dukung Pengetatan Penerima BBM Subsidi

"Dengan keterbukaan informasi, dengan adanya juga yang namanya digitalisasi, saya rasa tidak perlu dikhawatirkan itu (pengetatan penggunaan BBM subsidi)," kata Erick, dilansir Antara, Kamis, 11 Juli 2024.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatur bantuan-bantuan yang seharusnya didapat oleh masyarakat, bukan hanya BBM subsidi termasuk listrik dan gas.

"Tentu masyarakat yang mampu tidak boleh mempergunakan BBM yang bersubsidi, seperti juga listrik," tutur dia.
Sebelumnya, Erick menyebut pihaknya mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191) untuk membatasi pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi agar tersalurkan secara tepat sasaran.

Menurut dia, tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.

Pembatasan pembelian BBM masih wacana

Erick juga mengatakan Kementerian BUMN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan dari wacana tersebut. Tetapi dia menyebutkan, saat ini wacana tersebut masih didiskusikan di antara kementerian terkait.

Erick pun berharap agar hal tersebut tidak menjadi polemik di tengah masyarakat karena hal itu akan memberi manfaat, di mana penyaluran BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran.

"Pemerintah juga sangat mengerti kesulitan kenapa BBM pada bulan Januari tidak naik, pada bulan Maret, April tidak naik, karena kan daya beli masyarakat lagi tertekan," ucap Erick.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

(SAW)

Jakarta: Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2025 untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Rabu, 10 Juli 2024

Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100 persen selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji selaku pimpinan Rapat Kerja mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN dalam memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.
“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji dikutip, Kamis, 11 Juli 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujar Erick.

Baca juga: PLN Jamin Kelistrikan Tetap Aman, Meski Tarif Tetap 3 Bulan ke Depan

Roadmapprogram listrik desa

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok Tanah Air, tak terkecuali daerah 3T.

”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” jelas Darmawan.

PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100 persen. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes di 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

”PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T,” lanjut Darmawan.

Darmawan menjabarkan lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.

Dalam periode 2015-2022 PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional berada di angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100 persen.

“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi,” ucap Darmawan.

(ANN)

Jakarta: Viral di social media, sebuah mobil yang mengalami pecah ban dan tidak dirasakan pengemudinya sehingga telapak ban terlepas. Dalam banyak kasus, ban mobil pecah sampai rusak berat umumnya disebabkan oleh tekanan udara yang kurang alias ban kempis dan dibiarkan terlalu lama.

"Tekanan udara ban yang pas, sanggup menjaga bidang kontak telapak ban agar tetap optimal sehingga daya cengkeram ban ke permukaan jalan selalu pas. Tekanan udara ban yang sesuai juga membantu dinding ban menopang berat mobil serta meredam gaya akibat gerakan ban. Alhasil, tekanan udara yang sesuai memegang peran sangat penting dalam menjaga performa ban di jalan,” jelas Chief Marketing Auto2000, Yagimin, melalui keterangan resminya.

Tekanan udara ban yang sesuai rekomendasi pabrikan bisa dilihat pada stiker petunjuk di pilar B sisi pengemudi atau buku petunjuk pemilik kendaraan. Pemilik mobil dapat melihat tabel tekanan udara yang direkomendasikan untuk beberapa kondisi berkendara, seperti muatan kosong atau penuh.
Idealnya, pemilik mobil bisa melakukan pemeriksaan tekanan udara ban mobil di pagi hari di mana ban belum berjalan dan suhu lingkungan masih dingin supaya hasilnya akurat. Namun kalau terlalu repot, usahakan minimal 1 minggu sekali.

Baca Juga: Tempati Lokasi Strategis, Chery Perkuat Kaki di Cempaka Putih

Meskipun baru servis berkala di bengkel, usahakan untuk mengecek tekanan udara ban secara berkala karena ada potensi tekanannya turun. Pemilik mobil bisa juga menyempatkan diri untuk mengecek tekanan ban ketika mengisi BBM di SPBU.

Akibat Ban Mobil Kempis

Area Kontak Ban Berlebih dan Tidak Merata

Lantaran kempis, ban tidak memiliki area kontak dengan aspal (contact patch) yang cukup. Bahkan cenderung berlebih akibat hanya tertumpu di pinggir telapak ban. Kondisi ini dapat mengakibatkan ban aus di pinggir sisi luar dan dalam saja. Mobil juga akan terasa semakin berat dikemudikan karena daya cengkeramnya terlalu kuat ke aspal jalan.

Dinding Ban Bergerak Berlebihan

Gerakan naik turun dinding ban menjadi tidak terkendali ketika kempis. Alhasil, ban menjadi terlalu lentur dan dapat membuat anyaman kawat baja dinding ban rusak. Bahkan dalam kondisi terburuk ketika muatan mobil penuh, perjalanan jauh, dan tekanan udara ban terlalu kempis, bibir pelek dapat menyentuh dinding ban dan berpotensi membuat robek.

Kondisi ini sangat berbahaya kalau pengemudi tidak menyadarinya. Padahal, tekanan udara ban yang kurang akan langsung terasa pada pengendalian mobil yang lebih sulit. Selain itu, biasanya mobil akan menarik ke sisi ban yang kempis atau mobil bergoyang akibat gerakan dinding ban yang berlebihan.

Baca Juga: PLN Icon Plus Janjikan Energi Bersih untuk SPKLU

Kenyamanan Turun dan Mobil Sulit Dikendalikan

Kenyamanan berkendara ikut menurun akibat gerakan dinding ban yang tiada henti. Di titik ini, mestinya pengemudi sudah sadar bahwa ban mobilnya kempis.

Gerakan berlebih ban juga dapat terjadi ketika mobil berakselerasi atau melakukan pengereman, termasuk ketika belok ke kiri atau ke kanan.

Akibatnya, mobil kian sulit dikendalikan karena gerakan dinding ban semakin liar, termasuk membutuhkan jarak pengereman yang lebih jauh sehingga mengurangi keselamatan berkendara. Dalam kondisi ekstrem di mana tekanan udara ban sangat rendah, dapat membuat ban terlepas dari pelek.

(UDA)