Bisnis.com, JAKARTA - Warga desa leluhur calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, di India bagian selatan bersiap menggelar doa khusus di sebuah kuil Hindu yang terletak lebih dari 13.000 km dari Washington menjelang hari pemilihan Pilpres AS.

Mengutip Reuters pada Selasa (5/11/2024), kakek dari pihak ibu Harris, P.V. Gopalan, lahir lebih dari seabad yang lalu di desa Thulasendrapuram, yang kini terletak di negara bagian Tamil Nadu, India.

“Akan ada doa khusus pada Selasa pagi di kuil. Perayaan akan menyusul jika dia menang, ujar G. Manikandan, seorang warga desa yang mengelola toko kecil di dekat kuil dikutip dari Reuters.

Pada kuil tersebut, nama Harris diukir di batu yang mencantumkan sumbangan masyarakat, bersama dengan nama kakeknya. Di luar, sebuah spanduk besar mendoakan kesuksesan "putri negeri" dalam pemilu.

Gopalan dan keluarganya bermigrasi beberapa ratus mil ke kota pesisir Chennai, ibu kota Tamil Nadu, tempat dia bekerja sebagai pejabat tinggi pemerintah hingga pensiun.

Desa ini mendapat perhatian global empat tahun lalu, ketika penduduknya mendoakan kemenangan Partai Demokrat yang dipimpin Harris pada tahun 2020 sebelum merayakan pelantikannya sebagai Wakil Presiden AS dengan menyalakan petasan dan membagikan makanan.

Harris dan saingannya dari Partai Republik, Donald Trump, berupaya keras mendapatkan pendukungnya untuk datang ke tempat pemungutan suara dalam persaingan yang sangat ketat dalam sejarah.

Artinya, akan perlu waktu berhari-hari sebelum pemenang pemilihan tersebut muncul.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) akan digelar pada Selasa (5/11/2024) yang mempertemukan calon dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dan calon dari Partai Republik Donald Trump.

Kamala Harris dan Donald Trump telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengemukakan visi mereka yang berbeda untuk Amerika Serikat. Para calon presiden berbeda pendapat dalam sebagian besar kebijakan yang disarankan untuk menyelesaikan permasalahan negara, namun hanya menyetujui beberapa kebijakan saja.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa Kamala Harris dan Donald Trump bersaing ketat untuk menduduki Gedung Putih.

Menarik untuk mencermati program-program mereka, karena dinamika yang terjadi di Amerika Serikat dapat turut memengaruhi kondisi global, baik dari sisi geopolitik, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya.

Hasil pemilihan umum Amerika Serikat pun menjadi perhatian para investor, seperti mempertimbangkan untuk menambah atau menarik investasinya dari Negeri Paman Sam.

Berikut adalah platform kampanye serta janji yang diusung masing-masing calon selama mengenai isu-isu utama yang dihadapi AS yang dikutip dari Al Jazeera pada Selasa (5/11/2024).

Ekonomi dan Manufaktur

Kamala Harris:

• Potong pajak untuk lebih dari 100 juta warga Amerika kelas pekerja dan menengah dengan memulihkan kredit pajak anak dan kredit pajak penghasilan
• Menaikkan pajak keuntungan modal jangka panjang dari 20% menjadi 28%, dan tarif pajak perusahaan dari 21% menjadi 28%
• Larangan pemerintah federal atas penimbunan harga makanan dan bahan makanan
• Fokus pada 'Agenda Ekonomi Peluang' Harris, yang dibingkai kampanye sebagai "rencana untuk membantu usaha kecil dan wirausahawan berinovasi dan tumbuh"
• Target 25 juta aplikasi bisnis baru dalam masa jabatan pertamanya dengan menaikkan pengurangan pajak biaya rintisan dari US$ 5.000 menjadi US$ 50.000
• Menolak "praktik perdagangan tidak adil" dari China atau negara lain "yang merugikan pekerja Amerika"
• Memastikan AS menjadi pemimpin dalam "industri masa depan", seperti semikonduktor, energi bersih, dan kecerdasan buatan

Donald Trump:

• Mengakkhiri inflasi
• Pangkas tarif pajak perusahaan menjadi 15%
• Akan mempertimbangkan untuk meningkatkan kredit pajak anak secara signifikan
• Potong pengeluaran pemerintah
• AS menjadi produsen energi terbesar di dunia “sejauh ini”, dan menurunkan biaya energi
• Membawa rantai pasokan ke AS, menghentikan outsourcing, mengubah AS menjadi “negara adidaya manufaktur”
• Mencegah impor kendaraan buatan China dan melindungi industri otomotif AS
• Kebijakan ekonomi nativis: "Beli buatan orang Amerika, pekerjakan orang Amerika"
• Menaikkan tarif atas barang-barang buatan luar negeri, sekaligus menurunkan pajak
  

Isu Imigrasi

Harris:

• Mengatakan sistem imigrasi “rusak”, dan memerlukan “reformasi komprehensif”
• Mendukung rancangan undang-undang keamanan perbatasan yang akan meningkatkan teknologi deteksi untuk mencegat narkoba
• Tambahkan 1.500 agen keamanan perbatasan
• Menyediakan “jalur yang diperoleh untuk mendapatkan kewarganegaraan”
• Meningkatkan imigrasi legal dengan meningkatkan jumlah visa berbasis pekerjaan dan keluarga

Trump:

• Mendeportasi jutaan migran tidak berdokumen dalam “operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika” yang menggunakan militer dan Garda Nasional
• “Menutup perbatasan dan menghentikan invasi migran” dengan menggunakan pasukan militer di perbatasan AS-Meksiko dan membangun fasilitas penahanan di sana, menerapkan kembali ‘Tetap di Meksiko’, yang memaksa pencari suaka untuk tinggal di Meksiko sampai kasus pengadilan imigrasi mereka diselesaikan
• Mengakhiri kewarganegaraan hak kesulungan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak berdokumen
• Menerapkan penyaringan ideologis terhadap imigran
• Usulan kartu hijau (green card) otomatis untuk lulusan asing dari universitas-universitas AS
• Menyalahkan imigrasi atas meningkatnya biaya perumahan, pendidikan dan kesehatan
  

Kebijakan Luar Negeri

Harris:

• Melindungi pasukan dan kepentingan AS “dari Iran dan kelompok teroris yang didukung Iran”, dan memastikan Iran tidak pernah menjadi negara dengan kekuatan nuklir
• Mendukung “hak untuk membela diri” Israel, dan memastikan Israel memiliki kemampuan untuk melakukannya, dengan menolak embargo senjata
• Bekerja untuk mengakhiri perang di Gaza, “memungkinkan warga Palestina untuk mewujudkan hak mereka atas martabat, keamanan, kebebasan dan penentuan nasib sendiri”
• Tetap berada di depan China dan meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran hak asasi manusia, sambil mendukung “kemampuan Taiwan untuk membela diri”. Menentang penarikan diri dari hubungan ekonomi dengan China, alih-alih berfokus pada “melindungi kepentingan Amerika”
• Dukung Ukraina melawan Rusia “selama diperlukan”

Trump:

• “Perdamaian melalui kekuatan” yang akan “mencegah Perang Dunia Ketiga”
• Fokus pada ancaman China dan “menjamin kemerdekaan strategis” dari China sambil mencabut status “negara yang paling disukai” Beijing. Trump juga mengatakan bahwa dia menginginkan “hubungan baik” dengan Tiongkok dan memuji Presiden Xi Jinping, dengan mengatakan Taiwan harus membayar perlindungan AS.
• Berdiri bersama Israel, carilah perdamaian di Timur Tengah
• Akhiri perang di Ukraina, tidak ada komitmen bantuan tambahan untuk Ukraina melawan Rusia
  

Isu Perumahan

Haris:

• Bangun tiga juta rumah terjangkau
• Mengurangi peraturan agar pembangunan rumah bisa lebih cepat
• Menghukum perusahaan yang menimbun rumah dan menaikkan harga
• Memberikan uang muka hingga US$25.000 kepada pembeli rumah pertama kali

Trump:

• Mengurangi suku bunga hipotek dengan menurunkan inflasi
• Membuka beberapa lahan federal untuk pembangunan rumah
• Mengurangi biaya perumahan dengan mengurangi jumlah imigran, yang Trump salahkan sebagai penyebab kenaikan harga
  

Hak-Hak Pekerja

Harris:

• Menandatangani undang-undang yang pro serikat pekerja seperti Undang-Undang Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (PRO Act), yang akan membatasi kekuasaan pengusaha untuk ikut campur dalam serikat pekerja, serta melindungi pekerja yang mogok kerja.
• Mengakhiri pajak atas tip untuk pekerja layanan dan perhotelan
• Berjuang untuk menaikkan upah minimum dan mengakhiri upah sub-minimum bagi pekerja yang diberi tip
  

Trump:

• Pemotongan pajak untuk pekerja dan tidak ada pajak untuk tip
• Akhiri pajak atas upah lembur
• Baik Trump maupun cawapres JD Vance menolak UU PRO, Trump melontarkan gagasan memecat pekerja yang mogok
  

Kejahatan dan Keadilan

Harris:

• Melarang senjata serbu dan magasin berkapasitas tinggi, serta memerlukan lebih banyak pemeriksaan latar belakang dan mendukung undang-undang bendera merah yang mencegah senjata api jatuh ke tangan “orang-orang berbahaya”
• Berinvestasi dalam penegakan hukum
• Akhiri epidemi opioid
• Tidak ada kekebalan presiden atas kejahatan yang dilakukan saat menjabat
• Reformasi Mahkamah Agung, termasuk mewajibkan Hakim untuk mematuhi aturan etika dan menerapkan batasan masa jabatan

Trump:

• Menghentikan “epidemi kejahatan migran”
• Kalahkan kartel narkoba asing dan akhiri kekerasan geng, menyerukan hukuman mati bagi pengedar narkoba
• Memberi polisi kekebalan dari penuntutan
• Mendukung rehabilitasi bagi pelaku non-kekerasan sejalan dengan undang-undang reformasi peradilan pidana yang disahkan pada masa kepresidenannya
  

Isu Lingkungan

Harris:

• Membangun Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang mencakup inisiatif ramah lingkungan yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim
• Melanjutkan kepemimpinan global AS dalam bidang iklim
• “Memperjuangkan kebebasan untuk menghirup udara bersih, minum air bersih, dan hidup bebas dari polusi yang memicu krisis iklim”

Trump:

• Menarik diri dari Perjanjian Paris 2015 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
• Membatalkan mandat kendaraan listrik
• Menghapus peraturan lingkungan hidup, seperti pembatasan produksi bahan bakar fosil, yang dianggap “membebani”
• Menolak UU Pengurangan Inflasi
• Dorongan untuk energi nuklir
  

Isu Pendidikan

Harris:

• Memastikan keterjangkauan tempat penitipan anak dan prasekolah untuk anak-anak
• Akhiri “beban utang pinjaman mahasiswa yang tidak masuk akal” dan jadikan pendidikan tinggi lebih terjangkau
• Menentang voucher sekolah swasta dan kredit pajak sekolah.

Trump:

• Menutup Departemen Pendidikan, jadikan negara bagian bertanggung jawab atas pendidikan
• Telah mengusulkan pemberian uang kepada keluarga untuk dibelanjakan pada biaya sekolah swasta dan homeschooling
• Memotong dana federal untuk sekolah yang mendorong “teori ras kritis” dan “ideologi gender radikal”
• Deportasi “radikal pro-Hamas”, jadikan “kampus kembali aman dan patriotik”
  

Isu Aborsi

Harris:

• Mencegah larangan aborsi nasional menjadi undang-undang
• Akan menandatangani rancangan undang-undang apa pun yang disahkan oleh Kongres yang memulihkan legalitas aborsi secara nasional

Trump:

• Mengatakan aborsi adalah masalah tingkat negara bagian, dan mengatakan dia tidak akan menandatangani larangan aborsi nasional, namun tidak mengatakan apakah dia akan memveto undang-undang yang disahkan oleh Kongres
  

Isu Kesehatan

Harris:

• Menurunkan biaya obat-obatan farmasi, perpanjang batasan $35 untuk insulin bagi seluruh warga Amerika
• Memperkuat Undang-Undang Perawatan Terjangkau, dan menurunkan premi layanan kesehatan
• Bekerja sama dengan negara bagian untuk membatalkan utang medis bagi lebih banyak orang
• Jaminan hak atas fertilisasi in-vitro (IVF), memperingatkan terhadap beberapa upaya Partai Republik untuk membatasinya

Trump:

• Mengatakan bahwa dia “mencari alternatif” selain Undang-Undang Perawatan Terjangkau, yang menurutnya terlalu mahal
• Mendukung peningkatan akses terhadap IVF
• Membahas rencana pembubaran Kantor Kebijakan Kesiapsiagaan dan Respons Pandemi, dan menyebutnya sebagai “solusi yang sangat mahal”
  

Undang-Undang Pemilu

Harris:

• Mengesahkan Undang-Undang Hak Pilih John Lewis dan Undang-undang Kebebasan Memilih, yang akan menjamin perlindungan hak suara dan memperluas pemungutan suara melalui surat dan pemungutan suara awal

Trump:

• Menekankan narasi palsu bahwa pemilu 2020 telah dicuri
• Panggilan untuk pemungutan suara pada hari yang sama, identifikasi pemilih, surat suara dan bukti kewarganegaraan

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal periksa tiga oknum hakim PN Surabaya sekaligus tersangka dalam perkara kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

Perlu diketahui, tiga oknum hakim PN Surabaya itu yakni Erintuah Damanik (EH), Heru Hanindyo (HH) dan Mangapul (M).

"Rencananya begitu [diperiksa], mereka [tiga hakim] sedang dalam perjalanannya," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Harli menambahkan, ketiga hakim yang telah diterbangkan dari PN Surabaya ini juga bakal dipindahkan penahanannya di Jakarta.

Meski demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait tempat penahanan dari ketiga tersangka di kasus Ronald Tannur ini.

"Sekalian pemindahan penahanannya ya," tambahnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan satu tersangka lainnya yakni eks Petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Namun, Harli menyatakan bahwa pemeriksaan ini bukan merupakan agenda konfrontasi dengan tiga hakim PN Surabaya yang akan segera tiba di Jakarta.

"Kalau Zarof Ricar pemeriksaan lanjutan ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ikut angkat bicara perihal pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas pada Senin (4/11/2024) malam.

Dasco mengungkapkan pertemuan antara Prabowo dan SBY berkaitan dengan pembicaraan tentang investasi dan tentunya sebagai sahabat hal yang wajar saling bertukar pikiran.

“Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY antara lain membicarakan tentang pembentukan lembaga investasi yang akan dibentuk. Karena Pak SBY itu berpengalaman memimpin Republik Indonesia ini 10 tahun, tentunya sebagai kawan dan sahabat ya itu biasa bertukar pikiran,” ucapnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kendati demikian, Dasco enggan membeberkan secara rinci investasi apa yang dimaksud. Dia hanya mengatakan biar nanti saja ranah eksekutif yang menyampaikan.

“Ya nanti biar nanti, itu bukan kewenangan saya [menjelaskan]. Saya di legislatif, biar eksekutif yang menjelaskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini bahwa Presiden RI Ke-8 itu melakukan pertemuan secara tertutup dan santap malam bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Kendati demikian, AHY menekankan bahwa giat tersebut merupakan pertemuan antara dua orang sahabat yang saling mendukung dan menguatkan.

“Semua kumpul di sini, pak SBY lagi makan malam dengan pak Presiden di Cikeas,” katanya usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk Fraksi Partai Demokrat DPRD se-Indonesia, di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut Presiden Prabowo Subianto bisa menganulir 10 nama calon pimpinan maupun dewan pengawas (dewas) KPK yang telah diserahkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR.

Jokowi sebelum lengser telah menyerahkan 10 nama calon pimpinan dewas KPK baru yang telah selesai disaring oleh Panitia Seleksi (Pansel), melalui surat presiden (supres) ke DPR. Namun, sampai saat ini tindak lanjutnya belum menemui titik terang karena kepemimpinan sudah berganti ke Prabowo.

"Pak Prabowo, saat ini, sebagai Presiden, juga memiliki kewenangan untuk itu, untuk kemudian menganulir. Kan ini sudah estafetnya ke presiden yang baru. Oleh karena itu, memiliki kewenangan juga untuk melanjutkan atau tidak, itu kewenangannya Presiden," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Adapun Ghufron mengaitkan hal tersebut dalam konteks pengajuan uji materi UU KPK olehnya ke Mahkamah Konstitusi pada 2023 lalu. Pada saat itu, MK mengabulkan judicial review oleh Ghufron yang salah satunya mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan dan dewas KPK menjadi lima tahun.

Konsekuensinya, masa jabatan pimpinan KPK era Ghufron dari 2019–2023 diperpanjang menjadi 2019–2024. Menurut dia, alasan di balik pengajuan uji mater itu untuk menjaga independensi pimpinan lembaga antirasuah dengan cara memastikam setiap periode pimpinan diusulkan dan diproses oleh Presiden yang berbeda.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi itu mengatakan, tujuannya agar tidak keterikatan relasi yang berlanjut.

"Supaya misalnya nanti, siapapun nanti yang kemudian diusung oleh Pak Prabowo dalam proses ini kemudian dalam periode berikutnya dia terlepas, sehingga dia tidak memiliki relasi yang berketergantungan dengan Presiden yang lama, untuk menjamin independensi," paparnya.

Meski demikian, dia menyebut proses seleksi calon pimpinan dan dewas KPK yang sebelumnya sudah bergulir memang masih berada di bawah wewenang Jokowi saat menjadi presiden. Begitu pula Prabowo kini memiliki wewenang untuk melanjutkan atau mengkaji kembali nama-nama yang sudah diseleksi pansel era Jokowi.

"Bahwa kemudian itu belum selesai karena per 21 Oktober berganti Presiden, merupakan kewenangan Presiden lebih lanjut, untuk melanjutkan termasuk mereview kembali, ataupun kemudian mengubah itu sekali lagi kewenangan Presiden," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penetapan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi importasi gula berujung polemik.

Muncul tudingan tentang kriminalisasi meskipun pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka murni proses penegakan hukum.

Polemik semakin kencang pasca penyidik Kejagung mengakui belum menemukan aliran uang korupsi impor gula ke kantong Tom Lembong. Kendati demikian, pihak Kejagung menegaskan bahwa korupsi tidak melulu terkait aliran uang, apalagi jika kasusnya terkait dengan kebijakan.

"Apakah harus ada aliran dana dulu, baru disebut sebagai tindak pidana korupsi?" ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar.

Di sisi lain, Bisnis pernah mencatat bahwa, indikasi kejanggalan dalam proses penerbitan izin importasi gula sejatinya telah menjadi sorotan sejak tahun 2017 lalu.

Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK dalam pemeriksaan Semeter 1/2017 menemukan sejumlah kejanggalan baik itu untuk importasi gula kristal putih alias GKP maupun gula kristal mentah atau GKM.

Pertama, jumlah alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih tahun 2015-semester 1 2017 yang ditetapkan dalam persetujuan impor tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Kedua, persetujuan impor terhadap 1,69 juta ton selama tahun 2015-semester 1/2017 tidak melalui rapat koordinasi. Ketiga, penerbitan gula kristal mentah alias GKM kepada PT AG dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton tidak didukung data analisis kebutuhan.

Perbesar

Sementara itu, pihak Kejagung menyebut perkara Tom Lembong terkait dengan pemberian izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula. Hasil rapat koordinasi antara kementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Akan tetapi, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta. Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri.”

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, menurut versi Kejagung, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN. Tidak hanya itu, izin industri 8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar. Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut. Dugaan kerugian negara lebih dari Rp400 miliar.

“Ada dua alat bukti lalu apa yang menjelaskan itu tentunya sudah disampaikan ada 90 orang saksi disitu sudah diperiksa. Kemudian ada surat ya ada keterangan ahli yang semuanya itu nanti tentu akan dibuka di persidangan," tegasnya.

Dukungan & Perlawanan Tom Lembong

Sementara itu, kubu Tom Lembong menyiapkan langkah untuk melawan Kejagung. Mereka bakal mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel atas kasus importasi gula hari ini, Selasa (5/11/2024).

"Iya, hari ini jam 10.00 WIB [mengajukan praperadilan] di PN Jakarta Selatan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Ari mengaku bahwa dirinya sudah mengantongi banyak bukti ihwal tidak sahnya penetapan mantan Mendag 2015-2016 itu sebagai tersangka. "Sudah banyak [bukti soal tidak sahnya penetapan sebagai tersangka]," ungkapnya.

Perbesar

Disisi lain, dukungan terhadap Tom Lembong mengalir dari para koleganya. Politikus Anies Baswedan menyinggung tentang negara kekuasaan saat merespons penetapan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sebagai tersangka korupsi importasi gula.

Anies semula menyebut tentang kedudukan Indonesia dalam UUD 1945. Dia ingin melihat apakah negara ini masih menerapkan prinsip negara hukum (rechtsstaat) atau negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat).

"Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di Penjelasan UUD 1945 masih valid," ujar Anies dalam cuitan di akun X resminya, Rabu lalu.

Anies dan Tom Lembong memiliki hubungan dekat. Tom merupakan figur penting di tim kampanye pada Pilpres 2024. Anies sangat terkejut ketika mendengar kabar Tom Lembong menjadi tersangka. Kendati demikian, sebagai warga negara dia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Kami percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Kami juga tetap akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom," tutur Anies.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sedih mendengar penetapan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016.

Thomas atau Tom Lembong memiliki hubungan dekat dengan Cak Imin. Dia adalah bagian dari Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) saat Pilpres 2024 lalu. "Ya saya turut bersedih sebenarnya. Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 dilaksanakan pada hari ini, Selasa (5/11).

Namun ternyata tak hanya Donald Trump dan Kamala Harris, Pilpres AS juga memiliki kandidat lain dari Partai Hijau.

Ia adalah Jill Stein yan merupakan dokter lulusan Harvard yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan. Dirinya aktif menyuarakan isu lingkungan dan hak asasi manusia (HAM).

Capres ketiga itu dinilai sebagai sosok "menyegarkan" dalam pusaran kontestasi politik yang panas di AS.

Salah satu kampanyenya yang paling keras adalah membela pendudukan Israel atas Palestina. Padahal Jill adalah seorang Yahudi.

Melansir dari Quds News Network, Jill terus menyerukan adanya penghentikan serangan Israel yang dibantu oleh dolar AS.

Bantuan AS untuk Israel tersebut dikritisi oleh Jill dan penyokongnya, lantaran mereka yakin uang tersebut diambil dari pajak masyarakat.

Di tengah perdebatan mana yang lebih baik antara Trump dan Harris, Jill mendapat dukungan penuh dari masyarakat muslim dan mereka yang pro dengan Palestina.

Quds News Network memberitakan jajak pendapat yang dilakukan oleh Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), di mana hasilnya terdapat kesamaan statistik antara Stein dan Harris, dengan 42% pemilih Muslim mendukung Stein dan 41% mendukung Harris.

Profil Jill Stein

Mengutip Britannia, Jill Stein lahir di Chicago, Iliinois, AS, pada 14 mei 1950. Dirinya adalah seorang mantan dokter praktik dan aktivis lingkungan yang mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Hijau.

Dirinya merupakan lulusan magna cum laude dari Universitas Harvard dengan gelar sarjana di bidang psikologi, sosiologi, dan antropologi.

Kemudian pada 1979, dirinya menyelesaikan pendidikan dari Harvard Medical School. Di mana saat itu ia kemudian menjabat sebagai instruktur penyakit dalam.

Selain itu, dia melakukan praktik kedokteran di klinik kesehatan di wilayah Boston selama sekitar 25 tahun.

Berkecimpung di dunia sains, Jill kemudian merambah politik pada 2002. Saat itu dirinya langsung bergabung dengan Partai Hijau Masschusetts.

Sebelumnya ia merasa kekecewa terhadap Partai Demokrat Massachusetts. Bersama Partai Hijau, ia kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur.

Dia menempati posisi ketiga yang sangat jauh, dengan 3,4% suara, di belakang Mitt dari Partai Republik. Romney (49,2 %) dan Demokrat Shannon O'Brien (44,4%).

Dua tahun kemudian, Jill memutuskan untuk mencalonkan diri di Dewan Perwakilan Rakyat negara bagian dan menempati posisi kedua, dengan 21% suara—jauh di belakang kandidat Partai Demokrat (60 %) namun mengungguli kandidat Partai Republik (19%).

Pada tahun 2005 dia terpilih menjadi anggota dewan kota setempat, Pertemuan Kota Lexington dan terpilih kembali pada tahun 2008.

Gagal dalam pemilihan Gubernur sebanyak dua kali, Jill justru tergerak untuk maju mencalonkan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat pada tahun 2012 sebagai kandidat dari Partai Hijau nasional.

Meskipun ia menempati posisi keempat, dengan hanya 0,4%suara, jumlah suara yang diterimanya, hampir 470.000, merupakan yang terbesar yang dimenangkan oleh calon presiden perempuan mana pun dalam sejarah AS.

Stein kembali mencalonkan diri sebagai presiden sebagai kandidat Partai Hijau pada pemilihan presiden AS tahun 2016, kembali menempati posisi keempat tetapi kali ini dengan lebih dari 1,4 juta suara.

2024 menjadi kali ketiga Jill mencalonkan diri menjadi capres. ⁠

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik mantan menteri kabinet, seperti Chatib Basri hingga Mari Elka Pangestu, sebagai Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

Prabowo juga telah meneken Keppres Nomor 150/P tahun 2024 tentang penangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Adapun, nama yang adalah Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua DEN yang bakal ditemani oleh anggota-anggotanya mulai dari Muhammad Chatib Basri, Arief Anshory Yusuf, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat.

“Saya akan setia kepada, UUD RI 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” tutur Prabowo yang diikuti oleh anggota yang dilantik.

Perbesar

Sementara itu, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional akan menemani Luhut Binsar Pandjaitan dan berjalan sebagai lembaga non-struktural di Indonesia yang memberi nasihat kepada presiden bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan nama-nama Wakil Ketua Dewan bersama dengan Anggota Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya telah dia ajukan.

Sebelum dilantik pada hari ini, Luhut mengaku dirinya sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

"Tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Presiden untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional," ujar Luhut melalui akun Instagram resmi miliknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Iffa Rosita sebagai anggota Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Ketua KPU yang telah dinonaktifkan, yaitu Hasyim Asy'ari.

Pelantikan Iffa Rosita dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024) pagi.

Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 108/P tahun 2024 tentang pengesahan pengangkatan antar waktu Anggota KPU dengan Iffa Rosita yang dilantik sebagai Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sisa masa jabatan 2022—2027.

Selain Iffa, Prabowo juga melantuk sejumlah pejabat Negara, antara lain Wakil Ketua Anggota Dewan Ekonomi Nasional beserta anggotanya, serta Komisi Kepolisian Republik Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 DPR pada Selasa (10/9/2024). Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pergantian tersebut berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 1 huruf C bahwa anggota KPU RI berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan tidak hormat dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 4 huruf A.

“Jika terdapat satu anggota KPU RI yang diberhentikan, maka digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat,” jelas Doli dalam siang paripurna, Selasa (10/9/2024).

Doli juga menuturkan sebenarnya berdasarkan urutan ke-8, sesungguhnya yang berhak menggantikan Hasyim Asy'ari adalah Viryan Aziz. Sayangnya, hal itu tidak bisa terlaksana lantaran Viryan telat wafat.

“Namun, Saudara Viryan sudah meninggal dunia. Maka berdasarkan nomor urutan berikutnya lagi yaitu urutan ke-9, yang berhak menggantikan [Hasyim Asy'ari], yaitu Sodari Iffa Rosita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bakal melantik sejumlah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024) pagi.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyampaikan bahwa terdapat agenda pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, serta Anggota Komisi Kepolisian Indonesia.

“Iya [ada pelantikan] jam 11.00 WIB,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks Selasa (5/11/2024).

Sekadar informasi, setelah hampir dua bulan menunggu, akhirnya nasib anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menemui titik terang.

Pelantikan yang rencananya dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Selasa, (5/11/2024) pagi ini pukul 11.00 WIB, dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional akan menemani Luhut Binsar Pandjaitan dan berjalan sebagai lembaga non-struktural di Indonesia yang memberi nasihat kepada presiden bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Nama yang akan mengisi posisi ini, antara lain Marie Pangestu, ChatibBasri, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Arief Anshory Yusuf, Septian Hario Seto (merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif), M Firman Hidayat (merangkap sebagai Direktur Eksekutif)

Lalu, terdapat 12 peserta yang terbagi enam dari pakar kepolisian dan enam dari tokoh masyarakat untuk menjadi anggota Komisi Kepolisian RI.

Sebanyak, 6 kandidat dari unsur Pakar Kepolisian adalah Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, Michael Marcus Iskandar Pohan, Raden Indah Pangestu Amaritasari, Dr Supardi Hamid, dan YA Triana Ohoiwutun.

Sementara enam kandidat dari unsur tokoh masyarakat Deni S.B. Yuherawan, Fitriana Sidikah Rachman, Gufron, Mochammad Choirul Anam, Mustholih, dan Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bakal melantik sejumlah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/11/2024) pagi.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyampaikan bahwa terdapat agenda pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, serta Anggota Komisi Kepolisian Indonesia.

“Iya [ada pelantikan] jam 11.00 WIB,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks Selasa (5/11/2024).

Sekadar informasi, setelah hampir dua bulan menunggu, akhirnya nasib anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menemui titik terang.

Pelantikan yang rencananya dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Selasa, (5/11/2024) pagi ini pukul 11.00 WIB, dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional akan menemani Luhut Binsar Pandjaitan dan berjalan sebagai lembaga non-struktural di Indonesia yang memberi nasihat kepada presiden bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Nama yang akan mengisi posisi ini, antara lain Marie Pangestu, ChatibBasri, Haryanto Adikoesoemo, Heriyanto Irawan, Arief Anshory Yusuf, Septian Hario Seto (merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif), M Firman Hidayat (merangkap sebagai Direktur Eksekutif)

Lalu, terdapat 12 peserta yang terbagi enam dari pakar kepolisian dan enam dari tokoh masyarakat untuk menjadi anggota Komisi Kepolisian RI.

Sebanyak, 6 kandidat dari unsur Pakar Kepolisian adalah Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, Michael Marcus Iskandar Pohan, Raden Indah Pangestu Amaritasari, Dr Supardi Hamid, dan YA Triana Ohoiwutun.

Sementara enam kandidat dari unsur tokoh masyarakat Deni S.B. Yuherawan, Fitriana Sidikah Rachman, Gufron, Mochammad Choirul Anam, Mustholih, dan Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA – Basuki Hadimuljono memastikan bakal dilantik untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

“Saya dilantik jadi Kepala OIKN, undangannya begitu. Namun untuk wakilnya belum ada,” tandas Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Basuki Hadimuljono untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan bahwa Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal kembali melanjutkan pembangunan Ibu Kota yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi,” ucapnya kepada wartawan.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk posisi Wakil Kepala OIKN masih belum ada nama yang akan mengisi bangku tersebut.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.

“Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.

Untuk diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

Menurut beleid di pasal 5 Ayat 4, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.