Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan cegah ke luar negeri untuk seorang Warga Negara Asing (WNA) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan oleh BUMD DKI Jakarta Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Rorotan, Jakarta Utara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihak WNA dimaksud berinisial SHJB. Pengajuan cegah itu sudah disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). WNA dimaksud juga dikonfirmasi tengah berada di Indonesia.

"Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhadap satu orang berkewarganegaraan asing dengan inisial SHJB," ujarnya kepada wartawan melalui rekaman video, Rabu (10/7/2024).

Tessa tidak memerinci lebih lanjut identitas maupun keterkaitan SHJB dalam perkara lahan Rorotan. Namun, dia memastikan pihak WNA itu dibutuhkan dalam proses penyelesaian penyidikan tersebut.

"Pencekalan dimaksud terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di lokasi Rorotan, DKI Jakarta oleh BUMD SJ," terang juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu.

Untuk kasus di Rorotan, lembaga antirasuah menduga kerugian keuangan negaranya mencapai sekitar Rp400 miliar.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara pada kasus Rorotan berasal dari perbedaan harga antara yang diberikan oleh pembeli tanah serta pihak yang diduga makelar.

"Perbedaan dari harga yang diberikan si pembeli kepada si makelar, dengan harga awal. Jadi si makelar membeli kepada si pemilik tanah awal," ungkap Asep.

Pada pengembangan perkara itu, penyidik KPK sebelumnya telah mengajukan cegah ke luar negeri untuk 10 orang. Cegah itu berlaku untuk enam bulan pertama.

Pihak-pihak yang dicegah yakni ZA (Swasta); MA (Karyawan Swasta); FA (Wiraswasta); NK (Karyawan Swasta); DBA (Manager PT CIP dan PT KI); PS (Manager PT CIP dan PT KI); JBT (Notaris); SSG (Advokat); LS (Wiraswasta); dan M (Wiraswasta).

Untuk diketahui, kasus lahan Rorotan itu merupakan pengembangan dari sejumlah perkara korupsi di lingkungan Sarana Jaya terkait dengan pengadaan lahan untuk program rumah DP Rp0. Sebelumnya, KPK telah mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan terkait di wilayah Munjul dan Pulo Gebang.

Pada perkara sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas terdakwa mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ke pengadilan.

Yoory selaku bekas Dirut Sarana Jaya sebelumnya telah divonis bersalah dalam kasus Munjul, dan dijatuhkan pidana penjara selama 6,5 tahun. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Sementara itu, Yoory juga kini masih disidang terkait dengan kasus lahan di Pulogebang. Persidangan kasus tersebut masih berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) atau International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy, di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Rabu (10/7/2024).

Konferensi ini digelar selama 2 hari, pada 10-11 Juli 2024, dan pada hari pertama dihadiri sebanyak 22 perwakilan negara asing di Jakarta, termasuk sejumlah duta besar.

Adapun duta besar itu di antaranya, Duta Besar Austria, Duta Besar Yordania, Duta Besar Romania, Duta Besar Spanyol, dan Duta Besar Uni Emirat Arab, dan Duta Besar Vatikan.

Selain itu, juga dihadiri perwakilan dari Kedutaan Besar (Kedubes) antara lain Kedubes Amerika Serikat (AS), Kedubes Inggris, Kedubes Belanda, Kedubes Malaysia, Kedubes Laos, dan Kedubes Filipina.

Retno mengatakan bahwa keberagaman harus dihormati, dan jangan sampai perbedaan agama menimbulkan vandalisme dan menimbulkan ketegangan.

Menurutnya, ini yang menjadi alasan Indonesia untuk aktif bekerja sama dengan komunitas internasional guna memperkuat toleransi.

"Bhineka Tinggal Ika untuk menumbuhkan pemahaman lintas agama dan lintas budaya. Kita harus terus menjunjung prinsip ini saat kita menghadapi kompleksitas permasalahan global," katanya, saat membuka acara di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Rabu (10/7/2024).

Kemudian, Menlu menegaskan bahwa Indonesia dengan sungguh-sungguh telah melibatkan para pemimpin agama global.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dialog antaragama merupakan bagian penting dari diplomasi Indonesia.

"Kami memiliki 34 negara mitra dialog antaragama untuk berkolaborasi dalam mempromosikan literasi lintas budaya dan agama," ujarnya.

Menlu mengajak semua pihak untuk membangun dunia yang lebih baik melalui kolaborasi multiagama, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan bukan kelemahan.

"Melalui dialog dan kolaborasi multi-agama, mari kita membangun dunia yang lebih baik dan damai," tambahnya.

Seperti diketahui, International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy digelar dengan tema "Multi-faith Collaborations in an Inclusive Society”, yaitu berfokus kepada pemahaman adanya kebutuhan yang semakin besar akan kolaborasi multiagama.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa kerja sama multiagama perlu dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik di dunia.

Dia mengatakan bahwa saat ini mengingat konflik sedang berkecamuk di berbagai belahan dunia, di Palestina, Ukraina, hingga di Afghanistan.

Adapun, Retno mengatakan bahwa Indonesia sejauh ini telah sungguh-sungguh melibatkan para pemimpin agama global untuk berdiskusi tentang perdamaian dan toleransi.

"Penyelesaian konflik ini memerlukan kesediaan pihak-pihak yang berkonflik untuk terlibat dalam dialog konstruktif. Namun kesediaan ini tidak jatuh dari langit. Kita harus mengejarnya," katanya, saat membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB), di Hotel Shangri-La Jakarta, pada Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa saat ini pencarian perdamaian masih tetap mendesak dan sulit dilakukan, karena lanskap global sangat kompleks.

Retno menegaskan bahwa konflik itu pada hakikatnya tidak bersifat keagamaan, namun unsur-unsur keagamaan sering kali menimbulkan ketegangan yang semakin meningkat.

Oleh karena itu, menurutnya penting untuk memahami keberagaman keyakinan. Suatu ikhtiar untuk selalu memupuk kebebasan beragama dan harus dijamin secara hukum.

Retno mengatakan bahwa dialog antaragama juga merupakan bagian penting dari diplomasi Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki 34 negara mitra dialog antaragama untuk berkolaborasi dalam mempromosikan literasi lintas budaya dan agama.

Bahkan, menurutnya, untuk mengatasi situasi di Afghanistan, Indonesia juga melibatkan pelajar untuk terlibat dalam dialog dan berbagi kurikulum madrasah, untuk membuka jalan bagi akses perempuan Afghanistan terhadap pendidikan.

Kemudian dia menegaskan bahwa perbedaan yang mencolok tidak boleh jadi penghalang untuk meningkatkan rasa hormat dan kolaborasi demi kemanusiaan.

Adapun Retno menegaskan bahwa hal ini pula yang menjadi alasan Indonesia memperjuangkan Palestina, mendorong gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, serta pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

Menurutnya, hal itu penting untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa dan melanjutkan proses perdamaian untuk solusi dua negara.

"Perbedaan kita harus menjadi kekuatan dan aset kita, bukan kelemahan. Melalui dialog dan kolaborasi multiagama, mari kita membangun dunia yang lebih baik dan damai. Dan terima kasih banyak," ucapnya.

Seperti diketahui, Menlu RI Retno Marsudi membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) atau International Conference on Cross-Cultural Religious Literacy, di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Rabu (10/7/2024).

Konferensi ini digelar selama 2 hari, pada 10-11 Juli 2024, dan pada hari pertama dihadiri sebanyak 22 perwakilan negara asing di Jakarta, termasuk sejumlah duta besar.

Adapun duta besar itu di antaranya, Duta Besar Austria, Duta Besar Yordania, Duta Besar Romania, Duta Besar Spanyol, dan Duta Besar Uni Emirat Arab, dan Duta Besar Vatikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah alasan pihaknya mengusung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024 hanya karena berstatus sebagai menantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti yang disinggung kubu PDI Perjuangan (PDIP).

Ace mengingatkan, Bobby merupakan wali kota Medan. Oleh sebab itu, Bobby sudah memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah.

"[Rekam jejak Bobby] bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, maka sangat tidak tepat jika ada pihak yang mempertanyakan soal kapasitasnya Mas Bobby," kata Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Wakil ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, Golkar melihat Bobby layak naik kelas menjadi orang nomor satu di Sumut. Menurutnya, kinerja Bobby sebagai wali kota Medan sangat memuaskan.

"Tentu kita bisa menilai gitu ya sejauh mana kinerja beliau dan kapasitas beliau," ujar Ace.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIPDjarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut menyatakan dukungan terhadap Bobby, meski kemudian menarik kembali pernyataannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menegaskan fenomena hujan deras di musim kemarau yang terjadi belakangan ini bukanlah anomali iklim.

Menurutnya, kondisi tersebut adalah sesuatu yang normal dan wajar terjadi di Indonesia, mengingat letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua yaitu Australia dan Asia dan dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia.

"Letak geografis ini menjadikan Indonesia memiliki dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Angin monsun barat dari Benua Asia membuat Indonesia mengalami musim hujan. Sementara secara umum, musim kemarau di Indonesia berkaitan dengan aktifnya angin monsun timur dari Australia yang bersifat kering," ungkap Dwikorita dikutip dari laman resmi BMKG

Dwikorita menjelaskan, meski berstatus musim kemarau, namun bukan berarti tidak turun hujan sama sekali. Melainkan curah hujan di suatu tempat kurang dari 50 mm/dasarian dan terjadi minimal tiga dasarian berturut-turut. Musim kemarau sendiri, tidak terjadi secara bersamaan di Indonesia dan berlangsung dengan durasi yang berbeda antar wilayah.

Meskipun musim kemarau sedang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, kata dia, namun tidak selalu menunjukkan kondisi iklim yang kering dan panas, karena keragaman iklim di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi musim. Diterangkan Dwikorita bahwa banyak faktor lain yang mempengaruhi keragaman iklim di Indonesia yaitu faktor global misalnya fenomena El Nino/La Nina, faktor regional misalnya Madden Julian Oscillation dan menghangatnya suhu permukaan laut di sekitar Indonesia, dan faktor lokal misalnya adanya angin darat-angin laut.

"Sebuah kejadian cuaca, umumnya merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor tersebut," imbuhnya.

Fenomena MJO

Mengenai fenomena hujan lebat dalam beberapa hari terakhir di beberapa wilayah Indonesia seperti Banten, Jawa Barat, Jakarta, dan Maluku, lanjut Dwikorita, hal itu disebabkan oleh dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan. Di antaranya, termonitornya aktivitas fenomena Madden Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby Ekuatorial, dan Gelombang Kelvin.

MJO adalah aktivitas dinamika atmosfer yang terjadi di wilayah tropis, di mana terdapat pergerakan sistem awan hujan yang bergerak di sepanjang khatulistiwa, dari Samudra Hindia sebelah timur Afrika ke Samudra Pasifik dan melewati wilayah Benua Maritim Indonesia. Fenomena ini, tambah dia, sifatnya temporal dan akan terulang setiap 30 hingga 60 hari di sepanjang wilayah Khatulistiwa.

MJO sendiri, lanjut Dwikorita, memiliki perbedaan dalam skala ruang dan waktu dengan musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia dan berlangsung selama berbulan-bulan, maka MJO hanya terjadi di wilayah yang dilewatinya dan hanya berlangsung dalam hitungan beberapa hari hingga beberapa minggu. Fenomena MJO ini bisa mempengaruhi pola cuaca dengan meningkatkan kemungkinan adanya periode hujan yang lebih intens, sekalipun itu di musim kemarau.

"Dalam beberapa hari terakhir, terjadi fenomena cuaca MJO yang aktif di sekitar wilayah Samudra Hindia dan mempengaruhi pembentukan awan hujan terutama di wilayah Indonesia bagian barat. Pada periode tanggal 3 - 6 Juli 2024, gelombang atmosfer MJO, Rossby Equatorial, dan Kelvin aktif di Indonesia bagian tengah dan selatan," jelasnya. Fenomena MJO ini telah terdeteksi sejak 28 Juni, sehingga sejak tanggal tersebut BMKG telah mengeluarkan Peringatan Dini potensi hujan lebat.

"Nah, daerah-daerah seperti Sumatra bagian selatan, Jawa (termasuk Jabodetabek), Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian selatan mengalami kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan, sehingga curah hujan meningkat di wilayah-wilayah tersebut," tambah dia.

Lebih lanjut Dwikorita mengatakan, selain dipengaruhi iklim dan dinamika atmosfer, tipe hujan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi topografi. Kondisi topografi wilayah Indonesia yang merupakan daerah pegunungan, berlembah, banyak pantai, merupakan faktor lokal yang dapat menambah beragamnya kondisi iklim di wilayah Indonesia.

"Keragaman iklim inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia terbagi menjadi banyak zona musim, yaitu monsunal, ekuatorial, dan lokal di mana masing-masing tipe zona memiliki periode waktu terjadinya musim hujan dan musim kemarau yang berbeda," paparnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto mengatakan bahwa berdasarkan analisis cuaca terbaru dan pengamatan perkembangan kondisi cuaca dalam sepekan ke depan, masih terdapat potensi peningkatan curah hujan yang signifikan di wilayah Indonesia, meskipun telah memasuki awal musim kemarau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan curah hujan ini meliputi aktivitas fenomena cuaca MJO, Gelombang Kelvin, dan Rossby Equatorial yang terdeteksi di sebagian wilayah Jawa, sebagian besar wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Selain itu, suhu permukaan laut yang hangat di perairan sekitar Indonesia turut berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan awan hujan signifikan di wilayah tersebut.

Secara umum, lanjut Guswanto, kombinasi pengaruh fenomena cuaca tersebut diperkirakan masih menimbulkan potensi hujan dengan intensitas SEDANG hingga LEBAT yang disertai kilat/petir dan angin kencang di sebagian wilayah Indonesia. Pada tanggal 8 - 10 Juli 2024, hujan ini diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa bagian barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Sementara itu, pada tanggal 11 - 14 Juli 2024, potensi hujan sedang-lebat diperkirakan terjadi di wilayah Sumatra bagian utara, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

"Meski beberapa wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau, kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih bisa terjadi di beberapa wilayah. Cuaca ekstrem tersebut meliputi hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, angin puting beliung, serta fenomena hujan es," pungkasnya.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan BMKG, hingga akhir Juni 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 43% Zona Musim di Indonesia sedang mengalami musim kemarau. Adapun puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada bulan Juli dan Agustus 2024, mencakup 77,27% wilayah zona musim.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa penyidiknya telah menggeledah rumah beberapa anggota DPRD Jawa Timur.

Penggeledahan itu dalam rangka penyidikan terkait dengan pengembangan perkara suap dana hibah provinsi Jawa Timur.

"Iya.Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat bukti," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Dalam catatan Bisnis, perkara suap dana hibah provinsi Jawa Timur itu didahului dengan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2022.

Salah satu tersangka dalam perkara itu yakniWakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS).

"Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas [Kelompok Masyarakat] tersangka STPS telah menerima yang sekitar Rp5 miliar," terang Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers, Jumat (16/12/2022).

Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut.

Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abudl Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

Sebagai penerima, Sahat dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Abdul Hamid dan Ilham sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun nama-nama besar turut terseret dalam pusaran kasus tersebut seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.Nama Khofifah, Emil, sekaligus Sekda Adhy Karyono disorot setelah ruang kerja mereka digeledah oleh KPK.

Hasil penggeledahan itu, sejumlah bukti dokumen penyusunan APBD serta bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara itu ditemukan.

Bisnis.com, JAKARTA — PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024 mengisyaratkan adanya temuan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Selain pengalihan kuota haji, Pansus Angket DPR mencium adanya indikasi korupsi.

Hal itu diungkapkan anggota PansusAngketDPR untuk Pengawasan Haji 2024, Luluk Nur Hamidah. Adapun, Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 baru saja disepakati pembentukannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar kemarin, Selasa (9/7/2024).

Luluk menjelaskan, sebelumnya bahwa pengalihan kuota haji pada 2024 telah melanggar UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Regulasi itu, khususnya Pasal 64, Ayat 2, menetapkan alokasi haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, kata Luluk, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi korupsi.

“Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” katanya, dalam keterangan resmi, pada Rabu (10/7/2024).

Oleh karena itu, jelasnya, PansusAngketDPR akan mendalami terlebih dahulu informasi tersebut. Bahkan, pansus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

"Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luluk menjelaskan bahwa pengalihan kuota jemaah untuk haji plus tersebut telah mencederai nilai-nilai keadilan. Untuk itu, DPR membentuk Pansus Angket untuk Pengawasan Haji 2024.

Menurutnya, PansusAngketDPR telah mengindikasikan penggunaan alokasi kuota tambahan pada 2024 itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah.

“Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut,” ucapnya.

DPR, jelasnya, berharap PansusAngket dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU hanya diperbolehkan sebesar 8% untuk haji khusus.

“Tapi justru digunakan 50% oleh Kemenag ke Haji Khusus,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa DPR juga menyoroti tentang layanan Armurzna yang masih belum ada perubahan karenaover capacitybaik tenda maupun toilet.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengesahan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji, dalam putusan di Rapat ParipurnaDPR, pada Selasa (9/7/2024) dinilai memiliki nilai politik yang kuat.

Direktur Center for Economic and Democracy Studies (Cedes) Zaenul Ula mengatakan bahwa setidaknya ada dua indikator untuk bisa sampai pada simpulan tersebut. Pertama, proses pelaksanaan Ibadah Haji 2024 secara resmi baru selesai pada 23 Juli 2024 mendatang yakni pada saat kepulangan jemaah haji terakhir ke Indonesia.

"Evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah seperti pelaksanaan ibadah haji itu boleh-boleh saja, apalagi untuk perbaikan, sangat baik. Tapi tetap harus dengan cara yang baik dan benar juga prosesnya," katanya, dalam keterangan resmi, pada Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, dia menyatakan seperti ada "udang di balik batu" dari proses terbentuknya Pansus Angket Haji 2024 tersebut, sebab prosedur pembentukannya terkesan terburu-buru.

Dia mengatakan bahwa pembentukan Pansus tersebut seperti mengejar waktu, padahal proses pelaksanaan haji yang mau dievaluasi tersebut belum selesai.

"Saya dengar proses pengusulan tidak memenuhi perayaratan perundang-undangan terkait jumlah pengusul dan tidak melalui Bamus (Badan Perumus), serta pandangan fraksi-fraksi," ucapnya.

Selain itu, menurutnya ada rivalitas kelompok yang mencoba memanfaatkan institusi DPR untuk melakukan tekanan.

"Saya menduga, ini masih ada kaitannya dengan rivalitas dan dukung-mendukung di momen Pilpres 2024, yang berlanjut hingga sekarang," ujarnya.

Adapun dia berharap, kekuatan politik di parlemen jangan sampai terpancing untuk ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik antar-kelompok.

"Ini tidak baik untuk pembelajaran politik ke publik. Karena pembentukan Pansus Angket harusnya didasarkan kepada urgensi, bukan kepentingan politik sesaat," tambahnya.

Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Pansus Angket Haji 2024, pada Selasa (9/7/2024).

Komisi VIII DPR sebelumnya mengusulkan untuk menggunakan hak angket dalam mengawasi penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan haji 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Afrika Selatan diguncang gempa berkekuatan besar magnitudo 6,3, hari ini, Rabu 10 Juli 2024.

Mengutip media sosial Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menyebutkan hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), telah terjadi gempabumi di Afrika Selatan berkekuatan M6,3 pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 pukul 11:55:44 WIB.

Episenter terletak di laut pada koordinat 53,30° LS 25,18° BT dengan kedalaman hiposenter 10 km. Gempa ini merupakan jenis gempa kedalaman dangkal yang dipicu aktivitas lempeng tektonik pada zona transform antara Lempeng Antartika dan Lempeng Afrika, dengan mekanisme mendatar (Strike-Slip).

Berdasarkan estimasi peta dampak guncangan (shake map), gempa ini tidak berpotensi menimbulkan guncangan di daratan Afrika Selatan.

"Berdasarkan hasil pemodelan tsunami dan analisis yang dilakukan oleh BMKG, Gempa Afrika Selatan ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI di Samudra Hindia termasuk wilayah perairan Indonesia," tulisnya di akun instagramnya.

Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak percaya dengan berita bohong (hoax) atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Ace Hasan Syadzily percaya diri (pede) Ridwan Kamil akan menang apabila melawan Sandiaga Uno dalam ajang Pilkada Jabar 2024.

Ace tidak menampik apabila belakangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewacanakan untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur Jabar 2024. Meski demikian, dia meyakini posisi Ridwan Kamil masih aman.

"Terakhir survei yang dipublikasikan Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa kepuasan publik terhadap Kang Emil sangat tinggi, termasuk juga masyarakat yang tetep ingin Kang Emil menjadi gubernur Jawa Barat cukup tinggi. Jadi bagi kami-kami tidak terlalu khawatir," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa Golkar belum memutuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada Jabar 2024.

Golkar, lanjut Ace, masih akan menanti hasil survei selanjutnya sebelum mengambil keputusan final soal sosok yang akan diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jabar 2024.

"Kita tunggu hasilnya," jelas wakil ketua Komisi VIII DPR itu.

Diberitakan sebelumnya, PKB mencoba mendekati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno agar mau diusung sebagai bakal calon gubernur dalam ajang Pilgub Jabar 2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku terima respons positif dari warga Jabar soal sosok Sandi. Dia juga mengakui PPP turut menyambut baik wacana dari PKB.

"Memang Pak Sandi baru awal untuk penjajakan tahapnya, tapi setidaknya apresiasi dari masyarakat dan dari PPP menunjukan memang Pak Sandi layak maju di Jawa Barat," jelas Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyambut baik wacana PKB untuk mengusung kadernya Sandiaga Uno dalam ajang Pilgub Jabar 2024.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menjelaskan, pihaknya belum memberi rekomendasi ke Sandiaga Uno untuk maju Pilkada 2024. Meski demikian, PPP terbuka apabila partai politik lain ingin mengusung Sandi.

Bisnis.com, JAKARTA - Video Jokowi yang diduga pencitraan lagi viral di media sosial dan bahkan diangkat di YouTube Rocky Gerung.

Dalam YouTube terbarunya, Rocky Gerung dan Hersubeno Arief membahas tentang video viral Jokowi saat kunjungan ke Sulawesi Selatan meninjau Pompa Ari di desa Layoa.

Dalam video viral yang ditayangkan di YouTube Rocky Gerung, Jokowi tampak sendirian melihat-lihat aliran sungai di wilayah tersebut.

Yang jadi menarik, saat ada salah satu orang yang hendak menemani, orang tersebut tampak ditarik oleh ajudan Jokowi agar menjauh.

Rocky Gerung mengatakan jika ini menjadi salah satu "operasi media massa" yang dilakukan Jokowi di akhir era jabatannya.

Menurut filsuf dan akademisi tersebut adalah agar Jokowi tetap diingat saat Kaesang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di wilayah tertentu.

"Skenario untuk mengupload Jokowi tidak pernah berubah. Mengapa? supaya Jokowi tetap diingat, agar kalau Kaesang dicalonkan, Jokowi tetap diingat. Itu yang disebut sebagai operasi media massa. Bahkan Jokwoi masih di belakang Kaesang dan Gibran," kata Rocky Gerung.

"Ini upaya untuk mendalilkan jika Jokowi ingin dinastinya tidak punah," ia menambahkan.

Rocky Gerung kemudian mengatakan jika model pencitraan yang dilakukan Jokowi tersebut sudah usang karena terus diulang-ulang.

Ia juga menyampaikan bahwa seharusnya fokus masyarakat kini kepada Prabowo alias bukan Jokowi lagi.

"Jokowi ingin pamer itu, tapi kita tunggu apa yang ingin dia pamerkan menjelang Oktober kan? Ini kalau dibilang nggak tahu diri ya nggak tahu diri, model pencitraan yang sama masih saja diulang-ulang," katanya,

"(Jokowi) berusaha menyingkirkan wajah lainnya agar fokus pada Jokowi, padahal seharusnya fokus kita pada Pak Prabowo," ujar Rocky Gerung.

Bisnis.com, JAKARTA - Video Jokowi yang diduga pencitraan lagi viral di media sosial dan bahkan diangkat di YouTube Rocky Gerung.

Dalam YouTube terbarunya, Rocky Gerung dan Hersubeno Arief membahas tentang video viral Jokowi saat kunjungan ke Sulawesi Selatan meninjau Pompa Ari di desa Layoa.

Dalam video viral yang ditayangkan di YouTube Rocky Gerung, Jokowi tampak sendirian melihat-lihat aliran sungai di wilayah tersebut.

Yang jadi menarik, saat ada salah satu orang yang hendak menemani, orang tersebut tampak ditarik oleh ajudan Jokowi agar menjauh.

Rocky Gerung mengatakan jika ini menjadi salah satu "operasi media massa" yang dilakukan Jokowi di akhir era jabatannya.

Menurut filsuf dan akademisi tersebut adalah agar Jokowi tetap diingat saat Kaesang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di wilayah tertentu.

"Skenario untuk mengupload Jokowi tidak pernah berubah. Mengapa? supaya Jokowi tetap diingat, agar kalau Kaesang dicalonkan, Jokowi tetap diingat. Itu yang disebut sebagai operasi media massa. Bahkan Jokwoi masih di belakang Kaesang dan Gibran," kata Rocky Gerung.

"Ini upaya untuk mendalilkan jika Jokowi ingin dinastinya tidak punah," ia menambahkan.

Rocky Gerung kemudian mengatakan jika model pencitraan yang dilakukan Jokowi tersebut sudah usang karena terus diulang-ulang.

Ia juga menyampaikan bahwa seharusnya fokus masyarakat kini kepada Prabowo alias bukan Jokowi lagi.

"Jokowi ingin pamer itu, tapi kita tunggu apa yang ingin dia pamerkan menjelang Oktober kan? Ini kalau dibilang nggak tahu diri ya nggak tahu diri, model pencitraan yang sama masih saja diulang-ulang," katanya,

"(Jokowi) berusaha menyingkirkan wajah lainnya agar fokus pada Jokowi, padahal seharusnya fokus kita pada Pak Prabowo," ujar Rocky Gerung.