Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani tak menjanjikan akan mengebut pembahasan rancangan undang-undang (RUU) mengenai perampasan aset. Puan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Puan mempertanyakan balik kepada Jokowi mengenai manfaat dari percepatan pembahasan aturan tersebut. "Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan itu (pada Jokowi)," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Puan pun tak menjawab dengan jelas mengenai target pembahasan aturan tersebut, apakah pada masa sidang terakhir atau pada periode DPR berikutnya.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu hanya mengatakan pembahasan Undang-Undang harus memenuhi persyaratan yang ada."Sehingga dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting harus diselesaikan," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menyinggung mengenai RUU Perampasan Aset ketika DPR yang segera membatalkan pengesahan RUU Pilkada yang memancing aksi demonstrasi besar di sejumlah daerah. Naskah RUU Perampasan Aset pertama kali disusun pada 2008 lalu.

Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek selama lebih dari satu dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. RUU itu masuk dalam program legislatif prioritas pada 2023.

Jokowi melayangkan Surat Presiden (Surpres) bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim pada 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani buka suara terkait isu memajukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat.

"Kita lihat sampai nanti sore, kan waktu pendaftarannya masih sampai sore," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Saat ini, PDIP belum mendaftarkan kandidat yang akan berlaga di Pilgub Jawa Barat. Sejumlah nama pun dirumorkan menjadi kandidat dari partai banteng.

Selain kader internal seperti Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, nama Menparekraf Sandiaga Uno, hingga mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun disebut masuk radar.

Ono Surono mengatakan saat ini PDIP masih menggodok nama pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur yang akan maju di Jawa Barat. Ia membuka kemungkinan kader yang maju bukan berasal dari PDIP.

"Perpaduannya bisa saja dari partai lain," kata Ono dalam keterangannya, Kamis (29/8).

Anies Baswedan saat bersiap menuju DPP PDIP, Senin (26/8). Foto: Tim Anies Baswedan (Tim Anies Baswedan)

Saat ini, terdapat dua poros kandidat Cagub-Cawagub di Jawa Barat. Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie yang disokong PKS serta Nasdem, juga calon dari Koalisi Indonesia Maju yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

Anies sebelumnya digadang akan diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Meski demikian, namanya akhirnya tersingkir oleh Pramono Anung-Rano Karno.

Pemerintah siap menggelar Indonesia International Sustainability Forum (ISF) untuk kedua kalinya pada 5-6 September 2024 di Jakarta Convention Center. Acara ini akan dihadiri oleh lebih dari 8.000 peserta dari lebih dari 50 negara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan ISF 2024 adalah ajang resmi untuk mengumpulkan para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara sehingga bisa bertukar pikiran, menawarkan solusi, dan berbagi praktik terbaik dalam aksi iklim.

“Saya yakin ISF tahun ini akan menjadi platform yang memfasilitasi kolaborasi internasional untuk meningkatkan akses pendanaan hijau, serta proses berbagi ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan SDM yang siap merangkul masa depan net zero," kata Luhut dalam Konfrensi pers kesiapan ISF, di Jakarta, Kamis (29/8).

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka forum ISF 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan dukungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

Beberapa tokoh yang akan menjadi pembicara utama dalam ISF 2024 antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean, Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan Peter Thomson, Penasihat Khusus Aksi Iklim dari Kementerian Luar Negeri Perancis Kevin Magron, dan CEO of Bezos Earth Fund Andrew Steers.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan ajang ISF sejalan dengan perwujudan visi Indonesia Emas 2045 untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia di panggung dunia. Rachmat mengklaim, ISF 2024 akan menjadikan ajang ini perhelatan aksi iklim terbesar kedua di kawasan Asia-Pasifik setelah COP29 di Baku, Azerbaijan.

"ISF merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia untuk mengedepankan semangat kolaborasi dalam merumuskan solusi iklim berkeadilan berdasarkan asas saling menghormati,” ujar Rachmat.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan ISF 2024 akan menghasilkan solusi strategis untuk menjawab tantangan dalam menerapkan praktis bisnis berkelanjutan, khususnya dari sisi pendanaan. International Sustainability Forum 2024 merupakan peluang penting untuk menguatkan komitmen kolektif dunia usaha sebagai kunci dalam memobilisasi pendanaan hijau.

"Akan ada hasil-hasil yang konkret, termasuk inisiatif kolaboratif dalam menjembatani kesenjangan pendanaan berkelanjutan, serta kesempatan untuk para industri dalam negeri menampilkan proyek-proyek mereka yang berkelanjutan dan ramah lingkungan ke para stakeholder dan investor global,” ujar Shinta.

Entitas usaha BUMN Pelabuhan Indonesia (Pelindo) PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) mencatat peningkatan pendapatan sebesar 5,5% menjadi Rp598,8 miliar dari Rp567,6 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama IPCM Shanti Puruhita menjelaskan, strategi perusahaan untuk menggenjot sektor pendapatan dari bisnis di luar Pelindo Group bisa menjaga kinerja keuangan IPCM tetap stabil.

“Upaya kami dalam meningkatkan kinerja operasional dengan mitra strategis terus menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Ekspansi yang kami lakukan di wilayah Indonesia Timur juga telah memperlihatkan potensi pendapatan yangg semakin baik dan meningkat” jelas Shanti dalam paparan Public Expose, Kamis (29/8/2024).

Kontribusi pendapatan terbesar diperoleh dari jasa penundaan kapal sebesar Rp512,2 miliar atau 85,5% dari total pendapatan, sedangkan kontribusi jasa pengangkutan dan lainnya sebesar 8,1% atau Rp48,8 miliar.

Pendapatan jasa penundaan kapal khususnya pada Terminal Khusus (Tersus) mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 27,7% atau senilai Rp183,2 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp143,5 miliar.

Hal ini didukung peningkatan kinerja pada beberapa wilayah operasi eksisting maupun wilayah operasi baru di Indonesia bagian timur. Pada Pelabuhan Umum juga mengalami peningkatan sebesar 14,7% menjadi Rp250,9 miliar dari sebelumnya sebesar Rp218,7 miliar YoY.

Kemudian pada Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) juga meningkat 9,6% menjadi Rp115,8 miliar dari sebelumnya Rp105,6 miliar YoY.

IPCM mengalami peningkatan pendapatan aset yang cukup signifikan dari 1,52 triliun atau sekitar 4,4% dari posisi akhir tahun 2023 menjadi 1,59 triliun pada semester pertama 2024 yang didukung dengan kenaikan aset lancar perusahaan sebesar 10,8% dari Rp899,6 miliar pada akhir Desember 2023 menjadi Rp986,3 miliar pada akhir Juni tahun 2024 yang sejalan dengan pertumbuhan pendapatan.

“Kami juga berterima kasih kepada seluruh pelanggan, mitra bisnis strategis dan stakeholder lainnya atas sinergi yang baik sehingga IPCM mampu membukukan pendapatan positif di semester 1 tahun ini," kata Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko IPCM, Dessy Emastari Prihatiningtyas.

Adapun pada 1 April 2024, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI secara resmi memberikan Pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) IPCM untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di wilayah Perairan Pulau Obimayor-Pantai Barat pada Wilayah Perairan Pandu Luar Biasa Pelabuhan Laiwui Provisi Maluku Utara.

Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, akan dikembangkan menjadi pusat penambangan dan smelter nikel dengan kapasitas produksi nikel sulfat hingga 240 ribu ton pertahun serta merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional untuk mendukung pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia Timur.

Proses penambangan nickle ore (bijih nikel), limonite maupun saprolite yang salah satunya dilakukan oleh Harita Nickle, group pertambangan dan industri pengolahan sejak tahun 2010 melalui bendera PT Trimegah Bangun Persada (TBP).

Komersialisasi bisnis IPCM selain melayani untuk seluruh wilayah Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga dapat dilihat dari berbagai layanan di BUP milik IPCM serta berbagai kerjasama IPCM dengan para mitra yang terus aktif dilakukan antara lain di wilayah TUKS PT Cemindo Gemilang Bayah-Banten.

Tersus PT Nusantara Regas Kepulauan Seribu, Tersus PT Jawa Satu Power-Cilamaya, PLTU Kanci I PT Cirebon Electric Power dan PLTU Kanci II PT Energi Prasarana, PT Lang Lang Laju Layang di Meulaboh-Aceh, Teluk Weda dan Laiwui – Halmahera, Maluku Utara; Ship to Ship Muara Sungai Musi PT Maritim Barito Perkasa dan PT Karya Pacific Shipping.

“Diperpanjangnya perjanjian kerjasama pelayanan jasa IPCM kepada para mitra strategis mencerminkan bahwa komitmen kami untuk terus memenuhi harapan pengguna jasa dan meningkatkan serta memperbaiki kualitas layanan demi kepuasan pelanggan yang lebih baik,” kata Shanti.

Entitas usaha BUMN Pelabuhan Indonesia (Pelindo) PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) mencatat peningkatan pendapatan sebesar 5,5% menjadi Rp598,8 miliar dari Rp567,6 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama IPCM Shanti Puruhita menjelaskan, strategi perusahaan untuk menggenjot sektor pendapatan dari bisnis di luar Pelindo Group bisa menjaga kinerja keuangan IPCM tetap stabil.

“Upaya kami dalam meningkatkan kinerja operasional dengan mitra strategis terus menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Ekspansi yang kami lakukan di wilayah Indonesia Timur juga telah memperlihatkan potensi pendapatan yangg semakin baik dan meningkat” jelas Shanti dalam paparan Public Expose, Kamis (29/8/2024).

Kontribusi pendapatan terbesar diperoleh dari jasa penundaan kapal sebesar Rp512,2 miliar atau 85,5% dari total pendapatan, sedangkan kontribusi jasa pengangkutan dan lainnya sebesar 8,1% atau Rp48,8 miliar.

Pendapatan jasa penundaan kapal khususnya pada Terminal Khusus (Tersus) mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 27,7% atau senilai Rp183,2 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp143,5 miliar.

Hal ini didukung peningkatan kinerja pada beberapa wilayah operasi eksisting maupun wilayah operasi baru di Indonesia bagian timur. Pada Pelabuhan Umum juga mengalami peningkatan sebesar 14,7% menjadi Rp250,9 miliar dari sebelumnya sebesar Rp218,7 miliar YoY.

Kemudian pada Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) juga meningkat 9,6% menjadi Rp115,8 miliar dari sebelumnya Rp105,6 miliar YoY.

IPCM mengalami peningkatan pendapatan aset yang cukup signifikan dari 1,52 triliun atau sekitar 4,4% dari posisi akhir tahun 2023 menjadi 1,59 triliun pada semester pertama 2024 yang didukung dengan kenaikan aset lancar perusahaan sebesar 10,8% dari Rp899,6 miliar pada akhir Desember 2023 menjadi Rp986,3 miliar pada akhir Juni tahun 2024 yang sejalan dengan pertumbuhan pendapatan.

“Kami juga berterima kasih kepada seluruh pelanggan, mitra bisnis strategis dan stakeholder lainnya atas sinergi yang baik sehingga IPCM mampu membukukan pendapatan positif di semester 1 tahun ini," kata Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko IPCM, Dessy Emastari Prihatiningtyas.

Adapun pada 1 April 2024, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan RI secara resmi memberikan Pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) IPCM untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di wilayah Perairan Pulau Obimayor-Pantai Barat pada Wilayah Perairan Pandu Luar Biasa Pelabuhan Laiwui Provisi Maluku Utara.

Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, akan dikembangkan menjadi pusat penambangan dan smelter nikel dengan kapasitas produksi nikel sulfat hingga 240 ribu ton pertahun serta merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional untuk mendukung pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia Timur.

Proses penambangan nickle ore (bijih nikel), limonite maupun saprolite yang salah satunya dilakukan oleh Harita Nickle, group pertambangan dan industri pengolahan sejak tahun 2010 melalui bendera PT Trimegah Bangun Persada (TBP).

Komersialisasi bisnis IPCM selain melayani untuk seluruh wilayah Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juga dapat dilihat dari berbagai layanan di BUP milik IPCM serta berbagai kerjasama IPCM dengan para mitra yang terus aktif dilakukan antara lain di wilayah TUKS PT Cemindo Gemilang Bayah-Banten.

Tersus PT Nusantara Regas Kepulauan Seribu, Tersus PT Jawa Satu Power-Cilamaya, PLTU Kanci I PT Cirebon Electric Power dan PLTU Kanci II PT Energi Prasarana, PT Lang Lang Laju Layang di Meulaboh-Aceh, Teluk Weda dan Laiwui – Halmahera, Maluku Utara; Ship to Ship Muara Sungai Musi PT Maritim Barito Perkasa dan PT Karya Pacific Shipping.

“Diperpanjangnya perjanjian kerjasama pelayanan jasa IPCM kepada para mitra strategis mencerminkan bahwa komitmen kami untuk terus memenuhi harapan pengguna jasa dan meningkatkan serta memperbaiki kualitas layanan demi kepuasan pelanggan yang lebih baik,” kata Shanti.

Pemerintah berencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis nomor induk kependudukan atau NIK pada tahun depan.

Rencana perubahan skema subsidi ini tertuang dalam buku nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Perubahan skema subsidi menjadi salah satu rencana perbaikan pengelolaan subsidi kewajiban pelayanan publik atau PSO yang diterima PT Kereta Api Indonesia atau KAI.

KAI dalam RAPBN 2025 mengantongi alokasi subsidi PSO mencapai Rp 4,8 triliun. Subsidi tersebut digunakan untuk perbaikan kualitas layanan kelas ekonomi, antara lain:

• Kereta ekonomi jarak jauh
• Kereta ekonomi jarak sedang
• • Kereta ekonomi jarak sedang
  • Kereta ekonomi Lebaran
  • Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi
  • Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek
  • KRL Yogyakarta

Penyaluran PSO diiringi dengan permintaan pemerintah kepada KAI untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan subsidi, seperti:

1. Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek;
2. Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
3. Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket
4. Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO

Kolaborasi antar lini berperan penting di dalam mewujudkan kesuksesan implementasi prinsip environment, sustainability, and governance (ESG).

Hal tersebut dikemukakan VP Sustainability Telkom Indonesia Gunawan Wasisto Ciptaning Andri di dalam diskusi panel bertajuk Industry’s Collaborative Effort to a Sustainable Future, di Bali, Kamis (29/8).

Menurut Gunawan, implementasi ESG oleh korporasi merupakan aksi kolaboratif. Contohnya, dari apa yang dipraktikkan Telkom, di lapangan tetap membutuhkan perusahaan listrik untuk menyediakan energi terbarukan.

“Bagaimana kami bergantung kepada pemilik teknologi terkait (kelistrikan); bagaimana mereka menyediakan teknologi baru yang memiliki efisiensi energi,” tutur Gunawan dalam diskusi panel tersebut.

Namun, tetap ada aksi strategis yang perlu diambil secara mandiri oleh perusahaan dalam membuktikan komitmennya terhadap implementasi ESG.

Soal itu, Gunawan memaparkan langkah nyata yang diterapkan perusahaan atas komitmen terhadap ESG. Pada akhir 2023, perseroan meluncurkan Program EXIST (ESG Existence for Sustainability) sebagai komitmen untuk mewujudkan kehidupan dan bisnis yang lebih berkelanjutan.

EXIST menjadi pondasi Telkom dalam mewujudkan masa depan berbasis ESG. Hal ini bertujuan menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat melalui layanan dan solusi inovatif yang dimiliki.

“Kalau terkait aspek governance, sebenarnya kami sudah banyak melakukan effort di bidang cyber security. Kami punya tim cyber security yang cukup andal,” kata Gunawan.

“Karena kita tahu, Telkom sendiri juga mengolah data yang cukup banyak ya, baik data pelanggan, data transaksi juga ada di sana,” ucap Gunawan.

Terkait aspek sosial, Gunawan memaparkan bagaimana komitmen Telkom dalam mewujudkan inklusivitas, keberagaman dan kesetaraan di dalam perusahaan. Salah satunya dengan membuka kesempatan bagi kelompok penyandang disabilitas.

Langkah lain, yakni mewujudkan pemerataan konektivitas khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Aksi ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat terutama anak-anak di kawasan 3T agar bisa mendapatkan konektivitas.

“Ini agar mereka juga bisa mendapatkan akses konektivitas, khususnya terkait aktivitas pendidikan, dan kami juga memberikan bantuan berupa pembelajaran disana. Kami harap, kontribusi Telkom kepada masyarakat benar-benar terasa,” ujar Gunawan.

Sementara itu, untuk aspek lingkungan, Gunawan menegaskan bagaimana Telkom berkomitmen mendukung misi pemerintah mencapai Net Zero Emissions pada 2060. Komitmen ini diwujudkan melalui langkah-langkah yang bersifat mayor dan minor.

“Kami mulai dari hal yang simpel; menumbuhkan budaya peduli efisiensi energi. Hal kecil ketika rekan-rekan Telkom meninggalkan kantor dengan mencabut beberapa konektor, itu dapat menghemat penggunaan listrik,” tuturnya.
Ia mencontohkan lebih jauh, yakni terkait penggunaan fasilitas smart building. “Jadi kalau ke kantor Telkom dan tidak ada orang, lampu itu pasti otomatis mati. Kemudian AC juga otomatis akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah orang,” imbuh Gunawan.

Telkom juga mengadopsi energi yang memiliki efisiensi tinggi. Ketika sebelumnya perseroan migrasi copper ke fiber, ini menghemat penggunaan energi sampai dengan 80 persen.

Gunawan menjelaskan, kelak saat Telkomsel memigrasikan pelanggan dari 3G ke 4G bahkan ke 5G, ini akan menghasilkan penghematan. Melalui migrasi ke 5G bisa menghasilkan efisiensi energi sampai 90 persen.

Pramono Anung menjelaskan hubungan dirinya dengan presiden terpilih 2024–2029 Prabowo Subianto baik-baik saja. Hal ini berkaitan dengan langkahnya maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024.

“Saya memang mungkin dalam berpolitik bukan yang hitam putih. Ada beberapa hal yang mungkin harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Saya salah satu yang bisa berpolitik dengan baik dengan Prabowo,” ujarnya dalam siniar Najwa Shihab, dilansir Kamis (29/8).

Pramono mengatakan dirinya sempat menolak tim transisi yang diusulkan Koalisi Indonesia Maju. Menurutnya, ketimbang membentuk tim, lebih baik Presiden Joko Widodo mengundang Prabowo dalam seluruh tema rapat terbatas yang digelar.

Pramono berharap, dengan langkah tersebut, maka Prabowo bisa memahami secara langsung persoalan yang ada. Oleh sebab itu, sebagai Sekretaris Kabinet, ia selalu mengundang Prabowo untuk hadir dalam setiap rapat kabinet.

"Beliau mau presentasi atau tidak, saya akan tahu. Itu yang kemudian menjadi jembatan berkomunikasi,” kata Pramono.

Najwa Shihab lalu menyinggung nama Pramono yang menjadi penulis draf perjanjian Batu Tulis pada 2009 lalu. Ini adalah perjanjian antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo.

Perjanjian Batu Tulis berisi tujuh pasal terkait komitmen Megawati mendukung Prabowo di Pilpres 2014. Perjanjian ini tidak menjadi nyata lantaran PDIP mengusung Jokowi-Jusuf Kalla.

Kemudian, saat Jokowi maju menjadi calon Gubernur DKI jakarta pada 2012, ia didukung oleh Gerindra. Dalam periode ini, Pramono kerap pergi bersama Prabowo. Begitu juga usai Pilpres 2019, Pramono adalah pihak yang mengusahakan rekonsilisasi antara Prabowo dan Jokowi.

Pramono lalu mengiyakan seluruh keterangan yang disampaikan oleh Najwa Shihab bahwa dirinya penulis draf Perjanjian Batu Tulis hingga menjadi jembatan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo.

Pramono Anung serta Rano Karno sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta untuk maju di Pilgub pada Rabu (28/8). Dengan didaftarkannya Pramono, maka menutup spekulasi yang beredar belakangan bahwa PDIP akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta.

Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 berpotensi menjadi pembuka jalan bagi Indonesia untuk dapat ekspor listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Energi terbarukan itu khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mengatakan pada terdapat 10 perjanjian yang akan disepakati pada perhelatan ISF 2024. Salah satunya adalah perjanjian ekspor listrik ke singapura yang bernilai miliaran dollar AS.

"Ada beberapa yang akan besar, yaitu rencananya pemberian lisensi bersyarat untuk transfer listrik ke Singapura yang nilainya bisa miliaran dolar AS," ujar Rachmat dalam konfrensi pers kesiapan ISF, di Jakarta, Kamis (29/8).

Rachmat mengatakan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mendapatkan persetujuan bersyarat (conditional approval) untuk menyalurkan listrik ke Singapura. Ini merupakan tahapan untuk mendapatkan lisensi bersyarat (conditional license) dari pemerintah Singapura.

"Jadi saat ini kita sudah ada beberapa perusahaan yang mendapatkan conditional approval, untuk itu tahap selanjutnya adalah mendapatkan conditional license dari pemerintah Singapura," ujarnya.

Dia mengatakan, penyaluran listrik hijau Indonesia ke Singapura ditargetkan akan terjadi pada 2027. Untuk itu, saat ini pengembang proyek tersebut tengah memikirkan rencana pembangunan mulai dari pemasangan kabel hingga lokasi pabrik akan ditempatkan.

Rachmat memastikan, proyek ekspor listrik ke singapura harus menggunakan bahan-bahan yang di produksi di Indonesia. Proyek ini harus menggunakan modul surya, panel surya, dan baterai yang diproduksi di Indonesia.

"Jadi ini harapan kita juga bisa mendorong industri manufaktur, terutama mata rantai atau supply chain renewable energy di Indonesia," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya selama dua periode dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2%. Target ini terbilang jauh dari target penerusnya, Prabowo Subianto.

Kepada sejumlah media, Prabowo menyampaikan ambisinya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara itu dalam dokumen visi dan misinya semasa kampanye, tertulis bahwa pemerintahan Prabowo akan berupaya mengangkat pertumbuhan ekonomi di level 6 atau 7 persen.

Keinginan Prabowo sangatlah ambisius dan membahayakan karena dua alasan krusial. Pertama, sejak krisis 1998, pertumbuhan ekonomi di Indonesia stagnan di angka 5%. Selama sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi bahkan tidak mengalami pertumbuhan dan tetap berada di angka 5,1% berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014 dan Outlook 2024. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2022 sebesar 5,3% dan terendah pada 2020 sebesar minus 2,1% saat pandemi.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini hanya dimaknai dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun yang tidak lagi relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini karena pemerintah hanya berfokus pada kuantitas luaran (output) ekonomi, tetapi tidak memperhitungkan penipisan sumber daya alam dan kurang mempertimbangkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di lapisan terbawah.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat dunia kehilangan wilayah hutan seluas 178 juta hektare atau seluas Libya sejak 1990 di seluruh dunia akibat eksploitasi besar-besaran. McKinsey and Company turut memperkirakan bahwa kegiatan pertambangan di dunia sedikitnya menghasilkan 1,9 hingga 5,1 gigaton emisi karbon setiap tahun, yang berujung pada pemanasan global, perubahan iklim, dan bencana alam terkait lain.

Beralih pada Ekonomi Restoratif

Kerusakan alam ini menjadi bukti jika pertumbuhan ekonomi tetap dilakukan dengan praktik-praktik destruktif dan ekstraktif, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang bumi menjadi semakin tidak layak huni.

Bahaya orientasi pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan PDB semata diakui oleh para ekonom abad ke-21. Sebagai contoh, ekonom Oxford, Kate Raworth, memopulerkan konsep Ekonomi Donat untuk menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa lagi digenjot terus-menerus karena sistem ekonomi dibatasi oleh ketersediaan dan kualitas ekologi.

Dalam sejumlah literatur, pandangan Raworth dimaknai sebagai manifestasi dari pendekatan ekonomi restoratif. Center of Economic and Law Studies (Celios) mendasarkan konsep ekonomi restoratif pada tiga aspek inti: orientasi terhadap pemulihan alam, pengarusutamaan aksi kolektif, dan transformasi hubungan manusia dengan alam untuk mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan.

Kemunculan ekonomi restoratif pada dasarnya menjadi antitesis dari pertumbuhan ekonomi yang hanya mementingkan peningkatan PDB, tanpa mempertimbangkan dampak seluruhnya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ini termasuk mempertanyakan ambisi Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Potensi Cuan dari Ekonomi Restoratif

Ekonomi restoratif bukanlah inisiatif keberlanjutan belaka. Banyak studi menunjukkan program pemulihan dan perlindungan lingkungan dapat memberikan timbal balik secara finansial dan sosial dalam jangka panjang.

Cambridge Econometrics memperkirakan untuk setiap Rp20.000 yang dihabiskan untuk penghijauan, rata-rata Rp57.000 akan kembali dalam bentuk manfaat ekonomis dan sosial. Restorasi hutan ini dapat juga membawa manfaat lain, seperti meningkatkan kualitas air, mencegah banjir, hingga meningkatkan keanekaragaman hayati.

Upaya restorasi juga menawarkan pengembalian investasi yang menjanjikan. Studi melaporkan untuk setiap 100 hektare lahan yang kembali ditanami pohon dapat menghasilkan sekitar 1,2 juta poundsterling atau setara Rp24,5 miliar. Upaya ini diprediksi juga dapat menciptakan sekitar 25 juta pekerjaan sementara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sayangnya, Indonesia belum mengenal nomenklatur ekonomi restoratif dalam kerangka kebijakan maupun fiskal. Inisiatif ini umumnya hanya diakomodasi dalam fungsi perlindungan lingkungan yang sering kali berjumlah sedikit dan tidak dialokasikan khusus untuk restorasi alam secara integratif dan komprehensif.

Sebagai catatan, belanja pemerintah pusat untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup selalu menjadi yang terkecil ketiga dari sebelas fungsi lain selama sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan rancangan anggaran 2025, fungsi lingkungan hidup hanya dialokasikan sebesar Rp11,33 triliun atau tidak sampai 0,5 persen dari total anggaran. Ini menunjukkan pemerintah secara sistematis belum memiliki komitmen berarti terhadap misi keberlanjutan alam dan lingkungan.

Jika Prabowo benar-benar ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berapa pun targetnya, maka ia harus melakukannya dengan cara-cara bermartabat dan bermoral bagi sesama, baik lingkungan maupun masyarakat.

Dalam hal ini, ekonomi restoratif mampu menjadi jawabannya. Sudah banyak bukti dan data menunjukkan inisiatif ini dapat membawa manfaat ekonomis, yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan prinsip lebih ramah lingkungan. Sekarang, semua tinggal bergantung pada keseriusan dan komitmen pemerintah mendatang untuk melaksanakannya dalam skala yang lebih besar dan terukur.

Produsen rokok PT Gudang Garam Tbk (GGRM) memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2023 karena mengantisipasi kenaikan suku bunga pinjaman. Perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk memperkuat permodalan dan menurunkan rasio utang terhadap modal (DER).

Heru Budiman, Direktur dan Corporate Secretary GGRM, mengatakan keputusan perusahaan untuk tidak membagikan dividen terjadi atau terdorong oleh peningkatan suku bunga pinjaman yang terlihat pada awal 2023 hingga memasuki tahun 2024. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi ke depan, termasuk pengaruh dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed terkait suku bunga acuannya masih belum jelas.

"Kami menunjukkan sikap yang berhati-hati dengan tidak membagikan dividen. Kalau pinjaman kami suku bunganya naik, itu bisa menjadi kendala," ujar Heru dalam Public Expose Live 2024, di Jakarta, Kamis (29/8).

Laba perusahaan yang tidak dibagikan itu akan menjadi laba ditahan yang masuk ke dalam modal (ekuitas) perusahaan. "Dengan ekuitas yang bertambah, maka debt to equity ratio perusahaan bisa menurun," kata Heru.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, GGRM mencatat beban bunga pada semester I 2024 mencapai Rp 363 miliar, naik 13,79% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 319 miliar. Namun, Heru menyebut beban bunga itu masih dapat dikelola dengan baik (well managed).

Per 30 Juni 2024, emiten rokok ini memiliki pinjaman bank jangka pendek senilai Rp 8,45 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 27% dibandingkan dengan semester I 2023 yang sebesar Rp 11,58 triliun.

Tahun ini, Gudang Garam juga belum berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham. Sejak awal tahun ini, harga saham GGRM sudah turun sekitar 24,52%. Pada perdagangan Kamis (29/8) hingga pukul 13.45 WIB, harga saham GGRM turun 1,1% ke level Rp 15.700.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Selasa (27/8) mengatakan bahwa aturan terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan tertuang dalam peraturan Menteri ESDM atau Permen.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan rencana aturan pembatasan BBM dalam bentuk Permen berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian hari.

“Karena masalah pembatasan penjualan BBM ini sebelumnya diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres), dan yang berlaku saat ini adalah PP No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,” kata Mulyanto dalam siaran pers, dikutip Kamis (29/8).

Mulyanto menyampaikan kebijakan pengaturan terkait BBM bersubsidi selama ini menjadi ranah presiden, bukan menteri. Menurutnya, menteri hanya melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh presiden. “Bukan membuat norma baru terkait urusan yang bersifat strategis," ujar Mulyanto.

Selain bentuk aturan pembatasan BBM subsidi, Mulyanto juga meminta pemerintah memperjelas regulasi sebelum mewacanakan kapan kebijakan pembatasan distribusi BBM subsidi akan dilaksanakan. Dia menyebut pemerintah perlu mematangkan regulasinya untuk menghindari kebingungan masyarakat akan aturan ini.

Dia juga mengharapkan pemerintah melibatkan publik terkait kriteria kendaraan yang boleh atau tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Hal ini harus dilakukan agar masyarakat sudah siap sejak awal.

Selain kepada pemerintah, Mulyanto juga menyinggung Pertamina sebagai badan usaha pelaksana kebijakan pembatasan BBM ini. “Pertamina siapkan dengan baik instrumen pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM ini, agar kelak saat diimplementasikan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membatasi pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Pemerintah sebelumnya mengatakan akan melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 September nanti. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut 1 September nanti adalah waktu untuk sosialisasi pembatasan BBM.

“Iya, memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan pembatasan keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa (27/8).

Dia mengatakan subsidi BBM ini memang ditujukan bagi golongan masyarakat yang menerima, sehingga bagi pemilik kendaraan mewah jangan mengonsumsi.

“Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau seperti kami masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?” ujarnya.