Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajukan tambahan anggaran mencapai Rp 61,31 triliun untuk tahun depan. Kementerian PUPR hanya mendapatkan jatah anggaran dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 75,63 triliun, turun dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 146,98 triliun.

Basuki menjelaskan, tambahan anggaran senilai Rp 61,31 triliun dibutuhkan untuk mendukung ketahanan energi dan pangan nasional. "Dalam lima tahun ke depan ditargetkan pembangunan 50 bendungan baru. Tambahan anggaran tersebut juga diperlukan untuk membangun jaringan irigasi tersier dan mencetak sawah baru," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (28/8).

Menurut dia, pembangunan bendungan baru hanya dapat dilakukan jika usulan tambahan anggaran senilai Rp 61,31 triliun disetujui pemerintahan selanjutnya. Walau demikian, Basuki tetap mengalokasikan Rp 8,1 triliun untuk melanjutkan konstruksi 17 unit bendungan pada tahun depan.

Mayoritas bendungan yang akan dibangun pada tahun depan masih berada di Pulau Jawa. Basuki menjelaskan konstruksi 17 unit bendungan tersebut belum selesai lantaran refocusing anggaran selama pandemi Covid-19 membuat jadwal konstruksi seluruh bendungan tersebut mundur selama 1 tahun.

"Kecuali Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey yang baru dimulai konstruksinya, rata-rata perkembangan konstruksi 15 bendungan lainnya sudah mencapai 60% saat ini," katanya.

Oleh karena itu, Basuki mengusulkan tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur air pada 2025 senilai Rp 18,89 triliun. Selain bendungan, tambahan anggaran senilai Rp 22,19 triliun diperlukan untuk mendukung pembangunan jalan dan jembatan. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan untuk mendongkrak pengembalian investasi proyek jalan bebas hambatan tahun depan.

Basuki menyampaikan, fokus pendanaan pembangunan jalan tol pada tahun depan harus berasal dari pihak swasta. Namun, Basuki mengakui tidak semua lokasi jalan bebas hambatan memiliki pengembalian investasi yang sama tanpa dukungan pemerintah.

Dalam pagu indikatif, total dukungan pembangunan jalan tol hanya Rp 4,08 triliun untuk tiga ruas, yakni Tol Serang-animbang, Tol Semarang-Demak, dan Tol Padang-Pekanbaru.

Pembangunan IKN

Basuki juga menghitung kebutuhan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun depan mencapai Rp 24,51 triliun. Namun, anggaran yang tersedia dalam pagu indikatif tahun depan hanya Rp 4,19 triliun.

Dengan kata lain, Basuki menilai perlu tambahan anggaran senilai Rp 20,32 triliun untuk membangun IKN tahun depan. Mayoritas atau Rp 13,25 triliun akan digunakan untuk membangun jalan dan jembatan di Wilayah Pembangunan I IKN.

Basuki meminta dukungan Komisi V agar dapat menambah anggaran kantornya pada tahun depan melalui Badan Anggaran DPR. Sebab, pemerintahan selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR dalam memanfaatkan ruang fiskal pada 2025.

"Mudah-mudahan anggota Komisi V yang juga tergabung dalam Badan Anggaran DPR dapat memahami dan mendukung kekurangan anggaran Kementerian PUPR pada tahun depan," katanya.

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) menargetkan porsi penjualan ekspor dapat naik 15% dari sebelumnya 8% terhadap total penjualan perusahaan. Sido Muncul akan membidik negara-negara baru untuk mendorong penjualan ekspor, seperti Vietnam dan beberapa negara di Afrika.

Direktur Keuangan SIDO Budiyanto menyatakan perusahaan berharap dapat meningkatkan kontribusi ekspor hingga 15% atau bahkan lebih tinggi lagi dalam waktu tiga sampai lima tahun ke depan. Ia menambahkan bahwa negara-negara baru yang menjadi target ekspor, seperti Vietnam, sudah direncanakan untuk pengiriman perdana pada semester kedua tahun ini. Selain itu, SIDO juga dalam pembicaraan dengan beberapa negara di benua Afrika dan wilayah lainnya.

“Jadi kita tunggu mudah-mudahan kontribusi (penjualan ekspor) bisa terus meningkat terhadap total penjualannya,” kata Budiyanto dalam Public Expose Live 2024 yang berlangsung secara virtual, Rabu (28/8).

Seiring dengan hal tersebut, Budiyanto menjelaskan strategi perseroan untuk menjaga kinerja keuangan dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik meliputi beberapa langkah. Pertama, memastikan pertumbuhan volume penjualan dengan meningkatkan kualitas distribusi di outlet-outlet penjualan.

Selain itu, perseroan memperluas cakupan ekspor ke negara-negara baru sebagai salah satu pendorong pertumbuhan, dengan harapan kontribusi ekspor dapat meningkat dari 8% menjadi 15%. Upaya lainnya dari perusahaan adalah melakukan efisiensi secara berkelanjutan, baik dalam operasi maupun pengurangan beban, sehingga biaya dapat ditekan dan laba bersih terus meningkat.

“Atau bahkan melebihi tingkat pertumbuhan penjualan yang telah dicapai,” ujar Budiyanto.

Hingga semester I 2024, penjualan emiten obat herbal ini meningkat sebesar 14,7%, mencapai Rp 1,9 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Kinerja penjualan SIDO per segmen adalah sebagai berikut:

- Herbal dan Suplemen meningkat sebesar 11%.

- Makanan dan Minuman: naik 20%.

- Farmasi: tumbuh 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Seiring dengan pertumbuhan penjualan, laba bersih perseroan meningkat 36% menjadi Rp 608 miliar. Perusahaan juga mencatatkan kenaikan margin bersih (net margin) menjadi 32% dari 27% pada tahun sebelumnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) resmi mengusung Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie di Pilgub Jawa Barat. Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan pasangan tersebut bakal mendaftar ke KPUD Jawa Barat.

"Insyaallah hari Kamis, tanggal 29 Agustus pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie akan didaftarkan ke KPUD Jawa Barat," kata Kholid dalam keterangannya, Rabu (28/8).

Kholid mengatakan, akronim dari pasangan Syaikhu dan Ilham dengan akronim ASIH. Kedua calon sebelumnya telah berziarah ke makam Presiden ke-3 RI BJ Habibie di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Rabu (28/8).

Ahmad Syaikhu merupakan Presiden PKS sejak 2020. Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota DPRD Kota Bekasi, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Anggota DPR RI. Syaikhu juga pernah menjadi Wakil Wali Kota Bekasi. Sementara Ilham Akbar Habibie merupakan putra dari Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie.

"Insyaallah ini pasangan yang memadukan antara kualitas kepemimpinan yang memenuhi kriteria IMTAQ dan IPTEK, yang punya integritas, kapasitas dan religiusitas yang sangat baik dan mampu menghadirkan kemajuan dan keberkahan untuk warga Jawa Barat," kata Kholid.

PKS dan NasDem sudah terbiasa menjalin kerja sama politik, Pada pilpres 2024, PKS dan NasDem bersama-sama mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara di Pilkada Jakarta mereka sama-sama mengusung Ridwan Kamil - Suswono. Adapun Suswono merupakan kader PKS dan pernah menjadi Menteri Pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X atau Gusti Bhre mundur dari pencalonan pemilihan Wali Kota Solo 2024. Hal tersebut dipastikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Surakarta selaku pengusung.

Partai Golkar selaku pengusung mengakui Gusti Bhre mundur secara mendadak. KIM lalu menyiapkan pengganti untuk didaftarkan sebagai calon.

"Hari Selasa (27/8) (kami) berkumpul mengumumkan bahwa Gusti Bhre mundur," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Surakarta Taufiqurahman di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/8).

Parpol pengusung pun menyiapkan pengganti Gusti Bhre di Pilkada Solo. Penggantinya adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Solo Respati Ardi sebagai cawalkot Solo. Pendampingnya adalah Rektor Universitas Surakarta Astrid Widayani.

"Semua rekomendasi dari enam partai sudah turun semua," kata Taufiqurrahman.

Enam partai pengusung adalah Partai Golkar, Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Taufiqurrahman juga menjelaskan Respati pernah menjadi kader Gerindra dan Golkar. Pasangan Respati-Astrid akan mendaftar ke KPU Solo pada Kamis (29/8).

"Figur ini mau tidak mau disepakati karena kami mau enam partai langgeng," katanya.

Sedangkan Partai Gerindra mengatakan Gusti Bhre mundur dari pencalonan karena sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah faktor keluarga.

"Dia menggambarkan 'saya belum bisa mengatur yang kecil, artinya keluarga, apalagi yang besar. Saya sadar diri itu penuh perhitungan. Ibu kukuh tidak menyetujui'," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Surakarta Ardianto Kuswinarno menirukan cerita KGPAA Mangkunegara X kepada partai pengusung.

Ardianto mengatkan mundurnya Gusti Bhre tak menjadi kesempatan bagi Kaesang Pangarep untuk maju di Solo. Alasannya, lingkup administrasi Solo terlalu kecil untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu.

"Awalnya kan (dicalonkan) gubernur, lalu (menjadi) wali kota, kan terlalu kecil," katanya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,8% menjadi 7.658 pada penutupan perdagangan Rabu (28/8), setelah mencapai level tertinggi di 7.672. Dengan pencapaian ini, IHSG mencatatkan rekor all-time high, menjadi level tertinggi sepanjang tahun 2024.

Pada hari yang sama, nilai transaksi bursa mencatatkan angka Rp 116,04 triliun, melampaui rata-rata transaksi harian biasanya.

Menurut Phintraco Sekuritas, sentimen positif pasar didorong oleh antisipasi rilis estimasi pertumbuhan GDP kuartal kedua Amerika Serikat, yang diperkirakan mengalami perbaikan dari 1,40% pada kuartal pertama menjadi 2,8%.

''Perbaikan data ini menunjukan kondisi perekonoian di Amerika Serikat yang masih solid,'' tulis Phintraco Sekuritas, Rabu (28/8).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 116,04 triliun dengan volume 26,07 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.276.329.

Sebanyak 311 saham menguat 280 saham terkoreksi, dan 198 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 13.078,82 triliun.

Bursa asia mayoritas melemah seiring dengan kenaikan IHSG. Nikkei 225 naik 0,22%, Shanghai Composite Indeks turun 0,04%, Hang Seng turun 1,02% dan Straits Times naik 0,22%.

Saham top losers:

- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)

- PT Multipolar Tbk (MLPL)

- PT Amman Mineral Nusantara Tbk (AMMN)

- PT Astra International Tbk (ASII)

- PT Bank MNC International Tbk (BABP)

Saham top gainers:

- PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS)

- PT Petrosea Tbk (PTRO)

- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (PTRO)

- PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO)

- PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)

Sekitar 2.500 pengemudi ojek online alias ojol dan kurir berencana menggelar demo di depan kantor Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika besok siang. Kementerian belum mengetahui hal ini.

"Saya belum tahu," kata Dirjen Informasi Komunikasi Publik atau IKP Kominfo Prabu Revolusi di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu (28/8).

Pengemudi ojek online alias ojol dan kurir yang akan demo di depan kantor Kominfo Koalisi Ojol Nasional atau KON. Kelompok lain seperti Asosiasi Driver Online atau ADO turun mendukung aksi ini.

Akan tetapi, teknis di lapangan dapat berubah tergantung arahan kepolisian.

“Estimasi sekitar 2.500 simpatisan yang akan berdemo. Kemungkinan juga ada yang dari luar Jabodetabek,” kata Ketua Umum ADO Taha Syafariel kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Ariel mengatakan, mayoritas protes terhadap regulasi pengiriman makanan dan barang. Para pengemudi ojek online atau ojol menilai, program yang dibuat oleh aplikator seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, Maxim, inDrive berfokus pada perang tarif.

Alhasil, mitra pengemudi ojek online alias ojol mau tidak mau mengikuti besaran tarif yang semakin kecil. “Ini sudah di bawah ambang batas kelayakan dan biaya operasional kendaraan,” kata Ariel.

Ketua Divisi Hukum KON Rahman pun memerinci daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo besok di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa Indonesia atau PAS INDONESIA Wiwit Sudarsono membenarkan kabar akan ada demo pengemudi ojek online alias ojol. “Ojol yang bergabung di KON akan melaksanakan aksi off bid,” kata dia kepada Katadata.co.id.

Off bid yakni tidak menerima pesanan konsumen lewat aplikasi.

Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua atau Garda Igun Wicaksono menyampaikan, informasi yang ia peroleh, jumlah pengemudi ojek online alias ojol yang akan berdemo sekitar 500 – 1.000 dari berbagai komunitas di Jabodetabek.

Menurut dia, salah satu tuntutan yang akan disampaikan oleh pengemudi ojol besok yakni status hukum ojek online. Mereka mendorong adanya Undang-undang atau UU tentang layanan ojek online.

“Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah,” kata Igun kepada Katadata.co.id.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya pergeseran prioritas pengeluaran penduduk kelas menengah. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pergeseran tersebut telah terjadi dalam 10 tahun terakhir.

“Memang ada pergeseran pola pengeluaran kelas menegah. Pada 10 tahun lalu, 45,53% pengeluaran kelas menengah untuk kebutuhan makanan dan minuman. Tetapi saat ini, pengeluaran untuk makanan dan minuman hanya 41,67%,” kata Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Tak hanya itu, pengeluaran kelas menengah untuk perumahan juga mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Prioritas pengeluaran perumahan yang tadinya mencapai 32%, saat ini hanya 28,5%.

Pengeluaran untuk Hiburan dan Pesta Naik

BPS mencatat sejumlah kelompok pengeluaran yang justru mengalami peningkatan seperti untuk kebutuhan hiburan, pajak atau iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang atau jasa lainnya, dan keperluan pesta.

“Untuk keperluan pesta naik 0,75% menjadi 3,18%. Untuk hiburan naik tipis sekali 0,38% dari 0,22%,” ujar Amalia.

Sebaliknya, pengeluaran pendidikan turun dari 4,32% menjadi 3,66. Diikuti pengeluaran untuk kesehatan juga turun dari 3,27% menjadi 2,86%.

“Dari semua data ini, secara umum prioritas kelas menengah saat ini adalah makanan, perumahan, dan barang jasa lainnya,” jata Amalia.

Sebelumnya, BPS mencatat jumlah kelas menengah menurun pada 2024. Amalia mengungkapkan bahwa penurunan jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai terjadi pascapandemi Covid-19.

“Sebelum Covid-19 atau pada 2019 memang kelas menengah berjumlah 57,33 juta orang atau kira-kira 21,5% dari total penduduk Indonesia tapi di 2024 turun,” kata Amalia.

Pada 2021 jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi 53,83 juta orang dengan proporsi 19,82%. Penurunan terus berlanjut pada 2022 menjadi 49,51 juta orang dan pada 2023 hanya 48,27 orang.

Tren serupa juga terjadi pada tahun ini. Angka kelas menengah saat ini mencapai 47,85 juta orang dengan proporsi 17,13%. “Memang kami identifikasi masih ada scarring effect atau kecemasan dari pandemi terhadap ketahanan kelas menengah,” ujar Amalia.

Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Godean di Sleman, Yogyakarta, pada Rabu (28/8). Pasar ini sudah berdiri sejak 1980, diperbaiki pada 1994, namun sejak Mei 2023 direvitalisasi total.

“(Revitalisasi) telah selesai hari ini, menelan anggaran Rp 89 miliar, dan bisa nanti ditempati kurang lebih 1.800 pedagang,” kata Jokowi di Pasar Godean, Yogyakarta, Rabu (28/8).

Ia lalu berpesan agar pedagang menjaga kebersihan tempat tersebut dan melayani pembeli dengan baik. Peresmian ini turut dihadiri Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Diana Kusumastuti bilang, desain Pasar Godean merupakan hasil sayembara yang dilakukan pada 2020 silam oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil sayembara ini kemudian jadi dasar pembangunan pasar berkonsep green building.

“Ke depannya akan dijadikan percontohan untuk green building di Kabupaten Sleman,” kata Diana dalam keterangan resmi, Rabu (28/8).

Pembangunan Pasar Godean dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa Yogyakarta Ditjen Cipta Karya.

Pasar Godean mulai dibangun pada Mei 2023 dan selesai pada Juli 2024 oleh kontraktor PT Putera Jaya Andalan dan manajemen konstruksi PT Retracindo Konsultan Indonesia dengan anggaran Rp89,89 miliar.

Pasar Godean dibangun di atas lahan seluas 12.359 m2 dan luas bangunan 14.988 m2 yang terdiri dari 3 lantai. Pasar ini terdiri atas 186 unit kios, 1.164 unit los, 31 unit los belut, 456 tlasaran dengan total pedagang 1.837 orang.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan alasan mengapa hasil investigasi internal terkait dugaan gratifikasi initial public offering (IPO) yang melibatkan lima oknum Divisi Penilaian Perusahaan dan emiten terkait, tidak diungkap ke publik.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyatakan bahwa seluruh perusahaan yang tercatat di BEI telah melewati prosedur evaluasi yang ketat dan memenuhi persyaratan pencatatan bursa. Tak hanya itu, BEI juga terus memantau kinerja perusahaan-perusahaan tercatat serta melakukan pembinaan.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh calon perusahaan yang akan tercatat di Bursa.

“Oleh karena itu, tidak relevan apabila Bursa mendisclose perusahaan tercatat tersebut,” kata Nyoman kepada wartawan, Rabu (28/8).

Nyoman menambahkan bahwa BEI telah memiliki pedoman terkait proses investigasi internal. Akan tetapi, ia menegaskan hasil dari investigasi tersebut tidak dipublikasikan. BEI juga memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar nilai-nilai BEI.

Selain itu, ia mengatakan tindakan disipliner terhadap pelanggaran etika oleh oknum karyawan merupakan bagian dari upaya BEI untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. BEI juga menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016. Dengan demikian, Nyomen mengatakan informasi ini disampaikan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

“Namun, untuk informasi detail terkait kejadian ini bukan merupakan informasi publik,” tambahnya.

Sebelumnya Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy mengatakan dirinya sejak lama telah mempertanyakan kualitas IPO di BEI. Hal itu terjadi sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator mengejar kuantitas emiten baru sebagai Key Performance Indicator (KPI) mereka.

“Saya pikir dari dulu kualitas emiten baru dipertanyakan. Mungkin juga gara-gara ini,” kata Budi ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (27/8).

Menurut surat yang diterima oleh ruang wartawan BEI, praktik gratifikasi ini melibatkan beberapa emiten yang saat ini sahamnya telah tercatat di bursa. Selain itu, imbalan uang yang diterima oleh para oknum diduga berkisar antara ratusan juta hingga satu miliar rupiah untuk setiap emiten.

Lebih jauh, sumber yang mengetahui hal ini mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan ditemukan para oknum tersebut membentuk perusahaan jasa penasihat secara terorganisir. Dari perusahaan ini, terakumulasi dana sekitar Rp 20 miliar. Kasus ini mengungkapkan adanya dugaan praktik korupsi yang serius di BEI, dan saat ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut.

Mengambil Jalur Pintas

Merespons hal tersebut, Budi mengatakan banyak pihak yang memanfaatkan situasi di mana calon emiten harus segera menyerahkan dokumen tepat waktu. Jika terlambat, laporan audit mereka menjadi tidak berlaku dan mereka harus melakukan audit baru, yang tentunya akan memakan biaya lebih mahal. Dengan demikian, Budi menyebut waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proses IPO serta biaya audit tambahan membuat banyak calon emiten memilih jalur pintas.

“Jamak dilakukan, kemungkinan keluar biaya audit tambahan membuat banyak emiten memilih jalan pintas,” ucapnya.

Tak hanya itu, Budi mengatakan pihak yang dirugikan bisa saja menuntut balik BEI atau oknum yang terlibat jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Akan tetapi, ia menilai diungkapnya emiten yang terlibat kasus tersebut dikhawatirkan akan berefek lebih besar ke pasar.

“Harus hati-hati dan dipertimbangkan baik-baik oleh BEI,” jelasnya.

Pesaing TikTok, SnackVideo meluncurkan program desa digital bernama Desa SnackVideo yang berfokus pada konten kehidupan perdesaan. Platform asal Cina mendorong kreator membuat konten keindahan alam di perdesaan.

"Desa SnackVideo merupakan cara bagi semua orang untuk mengekspresikan kreativitas di mana pun mereka berada," kata Creator Growth and Partnership Manager SnackVideo Wahyu Hidayat dalam keterangan pers, Rabu (28/8).

Beberapa fitur di desa digital Desa SnackVideo seperti:

• Balai edukasi
• Santapan desa berisi tentang makanan khas
• Teater Komedi
• Studio kerajinan yang memuat informasi seputar kerajinan tangan di desa
• Rumah warga untuk berbagi cerita
• Taman bermain untuk mengenang momen bahagia bersama keluarga

Museum desa untuk menjelajahi tempat khas Indonesia

Sebelumnya, SnackVideo menggelar program SnackStar bertema kekayaan desa, untuk mempromosikan para kreator konten di perdesaan pada akhir Juni (28/6). Ini merupakan program inkubasi kreator untuk mengembangkan karakter yang kuat, serta menciptakan konten sesuai kebutuhan dan minat audiens.

SnackVideo membidik kreator konten di perdesaan yang sudah berkembang. Mereka akan berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan, menemukan solusi, dan mencapai kesuksesan di bidang masing-masing.

Penggerak Swadaya Masyarakat atau PSM Ahli Muda Kementerian Desa PDTT Mujianto dalam Webinar Literasi Digital bertajuk Populer Berkat Konten Lokal pertengahan tahun lalu (14/7/2023) menyampaikan, peran para kreator konten terhadap desa sebenarnya sangat besar.

Kreator konten bisa menjadi pemberi edukasi melalui video yang dibuat misalnya,tentang pertanian, kebersihan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan lainnya.

Selain itu, para anak muda desa bisa menggali dan mengembangkan kreativitas dengan cara melihat dan meniru apa yang telah dihasilkan kreator konten.

Menurut Mujianto, desa sebenarnya sangat memerlukan peran para kreator konten untuk memperkenalkan potensi desa, baik dari sisi pariwisata maupun produk lokal.

“Desa ini juga sebenarnya perlu tenaga dan pikiran teman-teman konten kreator untuk menggali, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan potensi di desa," kata Mujianto dalam acara yang digelar oleh Kominfo dan Katadata itu.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran untuk tambahan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Itu sudah disiapkan dan sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo,” kata Kepala BKF Febrio Kacaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa (28/8).

Namun, Febrio tidak merinci nilai anggaran untuk tambahan insentif PPN DTP dan kuota FLPP.

Untuk PPN DTP, pemerintah menambah insentif dari yang sebelumnya 50% untuk semester II 2024, menjadi 100% sampai Desember 2024. Mayoritas insentif ini diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.

“Kita lihat kelas menengah terus membutuhkan topangan, khususnya perumahan,” kata dia.

Sementara untuk program FLPP, pemerintah menambah target dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024. “Jadi, kita memberikan dukungan sektor perumahan, yaitu PPN DTP untuk melanjutkan dan memperkuat, kemudian FLPP,” ujarnya.

Memperkuat Kelas Menengah

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kedua program tersebut ditujukan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian.

Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat yang memiliki pengeluaran terbesar untuk makanan minuman, perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting. Kedua kebijakan itu telah disetujui Jokowi pada pekan lalu dan tengah dipersiapkan aturan rinci berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut kuota rumah subsidi skema FLPP pada 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.