PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina bergerak cepat merespons keluhan pelanggan terkait operator SPBU di Denpasar, Bali. Pertamina Patra Niaga langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap operator SPBU tersebut.

“Atas kejadian ini, Pertamina Patra Niaga langsung melakukan pengecekan ke SPBU tersebut dan kepada operator yang melakukan indikasi pungli sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada kesempatan pertama,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, Selasa (13/8).

Pihaknya meminta pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Pertamina Patra Niaga senantiasa berkomitmen mengedepankan kenyamanan konsumen dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan,” ujar Heppy.

Pertamina Patra Niaga memohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan pelayanan SPBU yang tidak semestinya maka bisa melaporkan melalui call center 135.

“Kami mohon maaf atas kejadian ini. Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call centre Pertamina 135,” tutur Heppy.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) sepakat memperluas kerja sama internasional di bidang pengawasan perbankan. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan teroris.

OJK dan HKMA menandatangani Nota Kesepahaman (NK) dengan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Perbankan (Mutual Cooperation in Banking Supervision) secara sirkuler, akhir pekan lalu. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dan Deputy Chief Executive HKMA Arthur Yuen.

Dian berharap kerja sama pengawasan bank dengan HKMA akan semakin baik, termasuk kemungkinan untuk dapat menyelenggarakan supervisory college. Selain itu, kerja sama ini akan meningkatkan kapasitas pegawai kedua otoritas melalui pelaksanaan pertukaran pengetahuan (knowledge exchange), pelatihan, maupun pertukaran staf untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan perbankan.

Ruang lingkup kerja sama formal dalam bidang pengawasan perbankan yang disepakati meliputi pertukaran informasi, anti pencucian uang/pencegahan pendanaan teroris (APU/PPT), onsite examination, manajemen krisis, serta capacity building.

Saat ini terdapat dua bank asal Indonesia yang memiliki Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) di Hong Kong, yaitu PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Selain itu, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) memiliki kantor perwakilan di Hong Kong. Di sisi lain, terdapat perbankan Hong Kong yang menjalankan kegiatan operasional di Indonesia seperti HSBC.

"Hubungan OJK dan HKMA selama ini telah terjalin dengan baik melalui pelaksanaan knowledge exchange dengan topik cyber security secara virtual pada awal 2024," kata Dian. Ia berharap lewat Nota Kesepahaman ini OJK dan HKMA dapat terus bekerja sama dan bersinergi memperkuat sektor pengawasan perbankan di kedua yurisdiksi.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham memberikan dukungan pada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ia menilai Bahlil figur yang cocok untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang telah mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar sejak Sabtu (11/8).

Idrus bahkan mengatakan Bahlil sudah mengantongi dukungan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari berbagai daerah. "Yang real kalau tidak salah sudah 34. Yang lain itu menyusul hanya masalah teknis," kata Idrus di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Idrus beralasan, rekam jejak Bahlil menjadi alasan para Ketua DPD Partai Golkar itu memberikan dukungan padanya. Selai. Itu, status Bahlil di Golkar sebagai kader pun tak dapat diragukan.

Menurut Idrus kiprah Bahlil di dunia politik dan pemerintahan sudah teruji. Selain itu ia juga merupakan politikus yang sudah mengakar di Golkar.

“Kekaderannya jelas. Kemudian yang ketiga prestasinya jelas. Yang keempat komunikasinya jelas. Kemudian yang kelima adalah itu tadi lahir dalam sebuah proses," kata Idrus.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno menentukan pelaksana tugas ketua umum partai pada Selasa (13/8). Pleno digelar setelah Airlangga Hartarto resmi mengumumkan mundur dari tampuk pimpinan partai pada Minggu (11/8).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Airlangga Hartarto secara de facto memang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski begitu secara de jure surat pengunduran diri Airlangga masih perlu mendapatkan legitimasi atau persetujuan dari DPP Partai Golkar dalam rapat pleno.

"Saya mau menegaskan secara de jure, Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno," kata Doli saat jumpa pers seperti dikutip, Senin (12/8).

Menurut Doli, jika nantinya jajaran pengurus DPP menerima surat pengunduran diri Airlangga, otomatis secara de jure dan de facto dia resmi tak lagi menjabat sebagai ketua umum partai. Doli merupakan salah satu pengurus pusat Partai Golkar yang berada di rumah dinas Airlangga, kompleks Menteri Widya Chandra saat Airlangga mengumumkan pengunduran diri.

Doli mengakui kabar pengunduran diri Airlangga mengejutkan buat mereka. Namun, ia memastikan roda organisasi tetap berjalan karena secara de facto urusan kepartaian saat ini dikerjakan 11 wakil ketua umum partai sesuai bidangnya masing-masing.

Sebelas wakil ketua umum itu, di antaranya Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng, dan Roem Kono. Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir, dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafidz kompak meminta seluruh kader tetap tenang dan menjaga soliditas. Ia berharap situasi di internal partai tetap kondusif terutama pada masa-masa menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Idrus Marham memberikan dukungan pada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ia menilai Bahlil figur yang cocok untuk menggantikan Airlangga Hartarto yang telah mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar sejak Sabtu (11/8).

Idrus bahkan mengatakan Bahlil sudah mengantongi dukungan dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari berbagai daerah. "Yang real kalau tidak salah sudah 34. Yang lain itu menyusul hanya masalah teknis," kata Idrus di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Idrus beralasan, rekam jejak Bahlil menjadi alasan para Ketua DPD Partai Golkar itu memberikan dukungan padanya. Selai. Itu, status Bahlil di Golkar sebagai kader pun tak dapat diragukan.

Menurut Idrus kiprah Bahlil di dunia politik dan pemerintahan sudah teruji. Selain itu ia juga merupakan politikus yang sudah mengakar di Golkar.

“Kekaderannya jelas. Kemudian yang ketiga prestasinya jelas. Yang keempat komunikasinya jelas. Kemudian yang kelima adalah itu tadi lahir dalam sebuah proses," kata Idrus.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bakal menggelar rapat pleno menentukan pelaksana tugas ketua umum partai pada Selasa (13/8). Pleno digelar setelah Airlangga Hartarto resmi mengumumkan mundur dari tampuk pimpinan partai pada Minggu (11/8).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Airlangga Hartarto secara de facto memang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski begitu secara de jure surat pengunduran diri Airlangga masih perlu mendapatkan legitimasi atau persetujuan dari DPP Partai Golkar dalam rapat pleno.

"Saya mau menegaskan secara de jure, Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno," kata Doli saat jumpa pers seperti dikutip, Senin (12/8).

Menurut Doli, jika nantinya jajaran pengurus DPP menerima surat pengunduran diri Airlangga, otomatis secara de jure dan de facto dia resmi tak lagi menjabat sebagai ketua umum partai. Doli merupakan salah satu pengurus pusat Partai Golkar yang berada di rumah dinas Airlangga, kompleks Menteri Widya Chandra saat Airlangga mengumumkan pengunduran diri.

Doli mengakui kabar pengunduran diri Airlangga mengejutkan buat mereka. Namun, ia memastikan roda organisasi tetap berjalan karena secara de facto urusan kepartaian saat ini dikerjakan 11 wakil ketua umum partai sesuai bidangnya masing-masing.

Sebelas wakil ketua umum itu, di antaranya Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng, dan Roem Kono. Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir, dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafidz kompak meminta seluruh kader tetap tenang dan menjaga soliditas. Ia berharap situasi di internal partai tetap kondusif terutama pada masa-masa menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan non fiskal untuk membantu produsen lokal dalam mengurangi biaya produksi panel surya di Indonesia. Analis Sistem Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Alvin Putra S, mengatakan hal itu untuk mendukung daya saing produk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam negeri.

“Terutama apabila industri tersebut ingin berorientasi ekspor,” ujar Alvin dalam Media Breafing di Jakarta, Selasa (13/8).

Alvin menilai hal tersebut diperlukan lantaran insentif yang ada di Indonesia saat ini masih sangat terbatas pada pembebasan bea masuk untuk barang modal, pemberian tax allowance, serta tax holiday di beberapa di beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK).

Selain insentif, Alvin mengatakan, pemerintah perlu mendorong produsen panel surya dalam negeri agar dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan luar negeri untuk melakukan transfer teknologi. Dengan menjalin kemitraan dengan produsen panel surya internasional, pelaku industri dalam negeri dapat mengakses teknologi terbaru dan meningkatkan kualitas produk mereka.

Untuk dapat meningkatkan daya saing produk lokal, perusahaan dan investor membutuhkan kepastian regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir IESR mencatat peraturan mengenai PLTS telah berubah sebanyak beberapa kali.

“Peraturan PLTS itu sudah berubah 5 kali dalam beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Syarat TKDN Dalam PLTS

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan komposisi kandungan lokal pada proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 20 persen, dari sebelumnya lebih dari 40 persen. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Kandungan semua PLTS 20 persen. Ini sangat penting dan sangat kursial karena sebelumnya juga belum diatur," ujar Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu dalam sosialisasi Permen ESDM No 11/2024, Senin (12/8).

Sebagaimana diketahui, TKDN untuk proyek PLTS sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tersebut komposisi TKDN dalam pembangunan PLTS dibagi menjadi tiga yaitu PLTS tersebar sebesar 45,90 persen, PLTS terpusat berdiri sendiri senilai 43,72 persen, dan PLTS terpusat terhubung sebanyak 40 persen.

Jisman mengatakan, Peraturan Menteri ESDM tersebut juga mengatur TKDN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebesar 15 persen dari yang sebelumnya belum diatur.

"PLTB tadinya belum ada. Kami ambil yang 15 persen, mengacu kepada pengalaman di proyek PLTB Jeneponto," ujarnya.

Dia mengatakan, penyesuain TKDN juga dilakukan pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dalam aturan sebelumnya, PLTA dengan kapasitas sampai 15 megawatt (MW) wajib memiliki TKDN 70,76 persen. Untuk yang berkapasitas 15 sampai 50 MW, kandungan lokalnya 51,60 persen. Tingkat komponen lokal 49 persen diwajibkan untuk pembangkit 50 sampai 150 MW, dan 47,60 persen untuk PLTA lebih dari 150 MW.

Sementara dalam Peraturan Menteri ESDM terbaru ditetapkan TKDN untuk PLTA dengan kapasitas terpasang sampai dengan 10 MW sebesar 45 persen, 10 sampai 50 MW sebesar 35 persen, dan lebih dari 50 MW sebesar 23 persen.

Untuk PLTP, Peraturan Menteri Perindustrian menetapkan TKDN untuk kapasitas sampai 5 MW sebesar 42 persen, 5 sampai 10 MW sebesar 40,45 persen, 10 samoai 60 MW sebesar 33,24 persen, 60 sampai 110 MW sebesar 29,21 persen, dan lebih dari 110 MW sebesar 28,95 persen.

Sementara dalam Peraturan Menteri ESDM terbaru, TKDN untuk PLTP dengan kapasitas terpasang samoai 60 MW sebesar 24 persen, kapasitas lebih dari 60 MW sebesar 29 persen, dan kegiatan pengusahaan panas bumi secara terpisah sebesar 20 persen.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI mendorong pemangku kepentingan menentukan arah pariwisata di Bali. Asosiasi menilai ada dua arah pariwisata di Bali, yakni pariwisata berkualitas atau pariwisata massal.

Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, penentuan arah tersebut pada akhirnya akan menyelesaikan dua masalah utama Pulau Dewata, yakni kemacetan dan manajemen sampah. Penentuan jenis pariwisata akhirnya akan mengontrol arus wisatawan mancanegara.

"Kalau pariwisata di Bali tidak terkontrol, pertumbuhan kunjungan wisman tetap meningkat, tapi tidak bernilai tambah. Jadi, arah pariwisata di Bali perlu dipikirkan," kata Hariyadi di Hotel Sahid, Senin (12/8).

Hariyadi mengatakan, pariwisata berkualitas membuat jumlah hotel kelas atas harus ditambah. Ia menemukan hotel kelas atas di Bali saat ini meraup keuntungan besar dengan kenaikan harga sewa kamar hingga 40% pada paruh pertama tahun ini.

Selain itu, menurut dia, pilihan pariwisata berkualitas pada akhirnya hanya akan mendatangkan wisman dengan daya beli tinggi ke Pulau Dewata. Ia pun menilai pilihan pariwisata berkualitas akan mengikis wisman nakal di Bali.

Walau demikian, Hariyadi menilai pilihan pariwisata berkualitas tidak akan mematikan hotel kualitas menengah maupun bawah. Ini karena peningkatan kualitas hotel kelas atas akan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hotel di seluruh kelas.

Di samping itu, ia berpendapat pariwisata masal membuat pemerintah harus membuat pembangunan di Bali merata. Pembangunan di Pulau Seribu Pura saat ini terpusat di Bali bagian Selatan.

"Bali bagian utara saat ini relatif sepi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan urgensi pembangunan airport di Bali bagian utara," ujarnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno sebelumnya mempersiapkan Bali untuk menampung hampir 50% dari target kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman tahun ini atau sebanyak 7 juta orang. Jumlah tersebut mencapai 160% dari populasi Bali.

Badan Pusat Statistik memproyeksikan populasi di Bali pada 2023 mencapai 4,4 juta orang. Walau demikian, Sandiaga mengaku telah mengkaji bahwa Bali secara agregat mampu menampung wisman hingga 7 juta orang.

"Oleh karena itu, perlu penambahan jumlah penerbangan dan paket-paket perjalanan yang lebih mendistribusikan wisatawan yang lebih berkualitas dan lebih lama tinggal di sini," kata Sandiaga dalam keterangan resmi, Rabu (31/1).

Sandiaga menilai, langkah tersebut perlu dilakukan agar pariwisata di Bali tetap berkualitas dan berkelanjutan tanpa membuat Bali Overtourism. Seperti diketahui, overtourism adalah kondisi saat warga lokal maupun turis merasa suatu wilayah terlalu ramai.

Ia menilai meningkatkan kunjungan wisman ke Pulau Dewata dapat mencapai target penciptaan lapangan kerja industri pariwisata bagi 4,4 juta orang pada tahun ini.

Google menanggapi laporan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia alias PHRI terkait dugaan peretasan data beberapa hotel yang tertera di akun Google bisnis. Google mengakui masalah tersebut dan sedang dalam proses menanganinya.

"Kami dalam proses memulihkan informasi yang akurat,” kata Google Indonesia dalam dari akun X/Twitter resminya, Selasa (13/8).

Google menyatakan ada kendala teknis sehingga ada perubahan profil bisnis.
“Kami mengalami masalah teknis yang berdampak pada perubahan informasi pada sejumlah profil bisnis dan telah menerapkan perbaikan untuk mencegah terjadinya perubahan yang salah lagi," kata dia.

Perusahaan mesin pencari ini menegaskan usulan perubahan dari pengguna harus berdasar informasi yang sebenarnya. Tim Google juga akan bekerja sepanjang waktu untuk melawan aktivitas yang melanggar kebijakan tersebut.

Sebelumnya, PHRI melaporkan peretasan nomor WhatsApp ini ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ketua PHRI, Hariyadi Sukamdani, yang akan melapor ke Polri.

"Peretasan ini tidak hanya terjadi di Surabaya, beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar terkena peretasan," kata Ketua Harian Koordinator Wilayah atau Korwil PHRI Surabaya Puguh Sugeng Sutrisno, Senin (12/8).

PHRI menduga peretasan dilakukan oleh warga lokal karena nomor WhatsApp dari beberapa hotel yang tertera di akun Google bisnis diganti dengan nomor telepon lokal.

"Kami belum mengecek kepastiannya, namun diduga ini dilakukan oleh warga lokal karena nomor yang diubah itu diarahkan ke nomor lokal juga. Akun rekening bank juga diganti di salah satu jaringan Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara," ujar dia.

Menurut laporan hotel yang mengalami peretasan, peretas atau hacker mengganti nomor rekening bank hotel ke pribadi yang berlokasi di Indonesia Timur.

"Kami dapat info dari salah satu bank BUMN. Ternyata itu ada transaksi dari Indonesia Timur ke nomor rekening pribadi," ujar dia. PHRI berharap masalah tersebut tidak berlarut-larut, karena dapat mengganggu bisnis masing-masing hotel.

PT Bank HSBC Indonesia bersama PT BNP Paribas Asset Management meluncurkan produk reksa dana yang berfokus pada investasi perusahaan rasaksa teknologi di dunia.

Wealth and Personal Banking Director HSBC Indonesia Lanny Hendra mengatakan, reksa dana yang diluncurkan yakni BNP Paribas DJIM Global Technology Titans 50 Syariah USD atau BNPP Global Tech Titans.

peluncuran produk reksa dana ini tetap memegang prinsip syariah. Peluncuran reksa dana bersama BNP Paribas merupakan komitmen perusahaan untuk menyediakan pilihan produk investasi yang dapat memenuhi berbagai preferensi investor.

Lanny menjeelaskan jika produk ini akan menjadi salah satu pilihan bagi nasabah HSBC untuk menangkap potensi pertumbuhan yang dimiliki sektor teknologi global.

"Khususnya dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligent dan otomasi, dengan tetap berpegang pada prinsip investasi syariah,” kata Lanny dalam konferensi pers peluncuran BNP Paribas DJIM Global Technology Titans 50 Syariah USD, Selasa (13/8).

Presiden Direktur PT BNP Paribas Asset Management Maya Kamdani, menyampaikan pihaknya menwarkan tema teknologi global melalui reksadana indeks untuk memberikan transparansi dan dapat dipantau oleh investor. Serta penyertaan konstituen yang representatif di tengah dinamika sektor teknologi.

''Hal ini kami jalankan dengan peningkatan kapasitas dan pelatihan bersama dengan mitra kami,'' sebutnya.

BNPP Global Tech Titans merupakan reksa dana indeks saham yang menawarkan investor akses ke 50 perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dengan merekaplikasi kinerja indeks Dow Jones Islamic Market Global Technology Titan 50, reksadana ini bertujuan untuk menangkap eksposur ke sektor teknologi global yang sedang berkembang pesat. Sehingga dapat membantu investor untuk diversifikasi portofolio investasi mereka.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menantang Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untk mengusung mantan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat menerima puluhan warga Betawi yang dipimpun Biem Benyamin hari ini di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (13/8). Djarot menghitung baik PDIP maupun PKS bisa saling mengisi dalam Pilkada Jakarta.

Ini karena PDIP tak punya cukup kursi untuk mengusung calon kepala daerah sendirian. Saat ini, partai tersebut hanya memperoleh 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.

"Ini seru Bang Biem. Misalnya, berani tidak PKS mengusung Ahok. Itu luar biasa," kata Djarot dikutip dari Antara.

Djarot mengatakan PDIP memiliki kader yang mumpuni seperti Ahok hingga Rano Karno di pilkada. Tak hanya itu, ia membuka kans partai berlambang moncong banteng itu mengusung Anies Baswedan.

"Jadi bukan hanya Ridwan Kamil, betul tidak?" kata Djarot.

Dalam kedatangannya, Biem dan Poros Jakarta meminta PDIP melabuhkan dukungan ke Anies Baswedan. Mereka juga berharap tak ada pertarungan melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.

Wacana kotak kosong menguat usai PKS menyatakan dukungan mereka kepada Anies sudah kedaluwarsa pada 4 Agustus lalu. Usai melepaskan dukungan kepada Anies, mereka akan berbicara dengan pihak lain untuk menyiapkan calon di Pilkada Jakarta.

"Sampai 4 Agustus kemarin, (syarat) 22 kursi yang harus dipenuhi belum terpenuhi," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid di Jakarta, Sabtu (10/8).

Sedangkan Anies Baswedan mengaku tidak mengetahui batas waktu yang ditetapkan PKS untuk mencari koalisi dalam Pilgub)Jakarta 2024. Anies menyampaikan pernyataan tersebut kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin, melalui pesan suara yang kemudian bocor ke media sosial.

Dalam pesan suara tersebut, Anies mengungkapkan rasa terkejutnya terhadap pernyataan Kholid. Ia mengaku baru tahu mengenai tenggat waktu pencarian koalisi untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

"Saya kaget saja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tenggat waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline mencari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas," kata Anies kepada Khoirudin dalam pesan suara itu.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggugat perusahaan mata uang kripto NovaTech dan salah satu pendirinya. SEC mengatakan mereka secara curang mengumpulkan lebih dari US$650 juta (Rp 10,28 triliun) dari lebih dari 200.000 investor di seluruh dunia, termasuk banyak orang Amerika keturunan Haiti.

NovaTech dan salah satu pendirinya, Cynthia dan Eddy Petion, diduga menjanjikan kepada para investor bahwa uang mereka akan aman. Cynthia Petion memastikan bahwa para investor akan "untung sejak hari pertama."

Menurut laporan Reuters, SEC mengatakan Petion menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya dan membayar komisi kepada promotor, sambil menyedot jutaan dolar untuk diri mereka sendiri. Skema ini berlangsung selama empat tahun hingga keruntuhan NovaTech pada Mei 2023.

Gugatan SEC di pengadilan federal Miami muncul dua bulan setelah Jaksa Agung New York Letitia James menggugat NovaTech dan Petion di pengadilan negara bagian di Manhattan. James memperkirakan penipuan mereka mencapai lebih dari US$1 miliar (Rp 15,8 triliun).

Regulator mengatakan bahwa NovaTech mencoba menarik perhatian para korban melalui media sosial, Telegram dan WhatsApp, bahkan kadang-kadang menggunakan bahasa Kreole Haiti. Cynthia Petion mencap dirinya sendiri sebagai "CEO Pendeta" dan mengatakan bahwa NovaTech adalah "visi Tuhan."

Pengacara untuk NovaTech dan Petion, yang diyakini tinggal di Panama, tidak dapat segera diidentifikasi oleh Reuters. Kedua regulator menyebut penipuan ini sebagai skema piramida, di mana perusahaan membayar bonus atau komisi untuk merekrut investor baru.

SEC juga mendakwa enam promotor NovaTech dengan tuduhan penipuan. SEC mengatakan bahwa mereka tetap merekrut investor meskipun ada "tanda bahaya" seperti penarikan dana yang tertunda dan peringatan dari regulator AS dan Kanada. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi NovaTech.

Seorang promotor NovaTech, Martin Zizi, setuju untuk membayar denda perdata sebesar US$100.000 (Rp 1,58 miliar). Namun, pengacaranya tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Kedua tuntutan hukum tersebut menuntut ganti rugi bagi para korban dan denda perdata.

Kasus SEC melawan Nova Tech Ltd, ini terdaftar di Pengadilan Distrik A.S., Distrik Selatan Florida, No. 24-23058.

Presiden Joko Widodo menyoroti kualitas udara yang buruk di sejumlah kota di pulau Jawa. Kualitas udara yang tidak baik menyebabkan biaya penanggulangan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Jabodetabek mencapai hampir Rp 10 triliun.

"Uang yang tidak sedikit, kita pakai untuk menangani kesehatan karena adanya penyakit pernafasan dari polusi udara yang terjadi di sebuah kota," ucap Presiden Jokowi dalam acara Pengarahan Presiden Kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (13/8).

Menurut Jokowi, semua daerah harus mulai memikirkan bagaimana membuat transportasi massal yang berbasis energi hijau, listrik, atau gas dan lainnya. Jakarta sudah mempunya transportasi umum yang mumpuni seperti MRT, LRT, dan kereta cepat.

"Semua transportasi umum itu untuk mengurangi polusi, tapi juga masih kira-kira air quality index-nya Jakarta 190-200. Padahal maksimal hanya 50," ujar Presiden Jokowi.

Dia mengatakan, indeks kualitas udara yang baik hanya di bawah 50. Namun kota-kota di Indonesia terutama pulau Jawa banyak yang di atas 100.

"Ini yang harus dicermati, oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Dan untuk menangani itu juga butuh uang yang tidak sedikit," kata Presiden Jokowi.

Jokowi meminta kota-kota yang sudah mulai macet dan padat agar berhati-hati terhadap peningkatan polusi. Pasalnya polusi berdampak buruk utamanya kepada anak-anak yang masih bayi.

Kualitas Udara IKN

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mencermati indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang berada pada skala 6 atau pada kondisi baik.

"Kemarin pagi saya cek di IKN berapa air quality indexnya, hanya 6. Padahal kendaraannya belum listrik. Kalau kendaraannya listrik mungkin jadi nol," kata Presiden Jokowi

Presiden menyampaikan di Singapura kualitas udara berada di skala 53. Sementara kondisi udara baik berada pada skala 0-50.