Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan komposisi kandungan lokal pada proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 20 persen, dari sebelumnya lebih dari 40 persen. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Kandungan semua PLTS 20 persen. Ini sangat penting dan sangat kursial karena sebelumnya juga belum diatur," ujar Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu dalam sosialisasi Permen ESDM No 11/2024, Senin (12/8).

Sebagaimana diketahui, TKDN untuk proyek PLTS sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tersebut komposisi TKDN dalam pembangunan PLTS dibagi menjadi tiga yaitu PLTS tersebar sebesar 45,90 persen, PLTS terpusat berdiri sendiri senilai 43,72 persen, dan PLTS terpusat terhubung sebanyak 40 persen.

Jisman mengatakan, Peraturan Menteri ESDM tersebut juga mengatur TKDN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebesar 15 persen dari yang sebelumnya belum diatur. "PLTB tadinya belum ada. Kami ambil yang 15 persen, mengacu kepada pengalaman di proyek PLTB Jeneponto," ujarnya.

Dia mengatakan, penyesuain TKDN juga dilakukan pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dalam aturan sebelumnya, PLTA dengan kapasitas sampai 15 megawatt (MW) wajib memiliki TKDN 70,76 persen. Untuk yang berkapasitas 15 sampai 50 MW, kandungan lokalnya 51,60 persen. Tingkat komponen lokal 49 persen diwajibkan untuk pembangkit 50 sampai 150 MW, dan 47,60 persen untuk PLTA lebih dari 150 MW sebesar.

Sementara dalam Peraturan Menteri ESDM terbaru ditetapkan TKDN untuk PLTA dengan kapasitas terpasang sampai dengan 10 MW sebesar 45 persen, 10 sampai 50 MW sebesar 35 persen, dan lebih dari 50 MW sebesar 23 persen.

Untuk PLTP, Peraturan Menteri Perindustrian menetapkan TKDN untuk kapasitas sampai 5 MW sebesar 42 persen, 5 sampai 10 MW sebesar 40,45 persen, 10 samoai 60 MW sebesar 33,24 persen, 60 sampai 110 MW sebesar 29,21 persen, dan lebih dari 110 MW sebesar 28,95 persen.

Sementara dalam Peraturan Menteri ESDM terbaru, TKDN untuk PLTP dengan kapasitas terpasang samoai 60 MW sebesar 24 persen, kapasitas lebih dari 60 MW sebesar 29 persen, dan kegiatan pengusahaan panas bumi secara terpisah sebesar 20 persen.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan komposisi Tingkat Komonen Dalam Negeri (TKDN) pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 20 persen, dari sebelumnya lebih dari 40 persen. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"PLTS ini semuanya 20 persen. Ini sangat penting dan sangat kursial karena sebelumnya juga belum diatur," ujar Direktur Jendral Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu dalam sosialisasi Permen ESDM No 11/2024, Senin (12/8).

Sebagaimana diketahui, TKDN untuk proyek PLTS sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tersebut komposisi TKDN dalam pembangunan PLTS dibagi menjadi tiga yaitu PLTS tersebar sebesar 45,90 persen, PLTS terpusat berdiri sendiri sebesar 43,72 persen, dan PLTS terpusat terhubung sebesar 40 persen.

Jisman mengatakan, Peraturan Menteri ESDM tersebut juga mengatur TKDN untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebesar 15 persen dari yang sebelumnya belum diatur.

"PLTB tadinya belum ada, kita ambil yang 15 persen. Ketentuan ini mengacu kepada (pengalaman di) proyek PLTB Jeneponto," ujarnya.

Dia mengatakan, penyesuain TKDN juga dilakukan pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Dalam aturan sebelumnya, PLTA dengan kapasitas sampai dengan 15 megawatt (MW) wajib memiliki TKDN sebesar 70,76 persen, 15 sampai 50 MW sebesar 51,60 persen, 50 sampai 150 MW sebesar 49 persen, dan lebih dari 150 MW sebesar 47,60 persen. Sementara dalam Peraturan Menteri ESDM terbaru ditetapkan TKDN untuk PLTA dengan kapasitas terpasang sampai dengan 10 MW sebesar 45 persen, 10 sampai 50 MW sebesar 35 persen, dan lebih dari 50 MW sebesar 23 persen.

Untuk PLTP, Peraturan Menteri Perindustrian menetapkan TKDN untuk kapasitas sampai 5 MW sebesar 42 persen, 5 sampai 10 MW sebesar 40,45 persen, 10 samoai 60 MW sebesar 33,24 persen, 60 sampai 110 MW sebesar 29,21 persen, dan lebih dari 110 MW sebesar 28,95 persen.

Sementara dalam Peraturan Menteri ESDM terbaru, TKDN untuk PLTP dengan kapasitas terpasang samoai 60 MW sebesar 24 persen, kapasitas lebih dari 60 MW sebesar 29 persen, dan kegiatan pengusahaan panas bumi secara terpisah sebesar 20 persen.

Kementerian ESDM mengatakan Indonesia bisa memproduksi bahan bakar minyak (BBM) berstandar Euro 5 pada akhir 2025.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Kilang Balikpapan akan bisa memproduksi BBM Euro 5 setelah proyek ekspansi Refinery Development Master Plan atau RDMP selesai.

“Kita mula-mula nyicil sediakan Euro 5, di September 2025,” kata Arifin saat ditemui Katadata.co.id dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur pada Minggu (11/8).

Arifin menyebut, September 2025 merupakan waktu proyek RDMP Kilang Balikpapan nantinya akan beroperasi penuh, dan bisa menghasilkan BBM dengan kualitas Euro 5. Sedangkan untuk penentuan harga BBM ini akan mengacu pada formula yang sudah ada.

“Nanti kami akan ikuti indeks harga minyak mentah atau crude. Jadi mudah-mudahan harga minyak mentah tidak naik,” ujarnya.

Proyek RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi mencapai US$ 7,4 miliar yang terdiri atas US$ 4,3 miliar berasal dari ekuitas, sedangkan US$ 3,1 miliar diperoleh melalui pinjaman yang didukung oleh Export Credit Agency (ECA).

Kementerian ESDM menulis, salah satu tujuan utama dari proyek RDMP ini adalah meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman menyampaikan bahwa selain melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas, proyek RDMP Balikpapan juga berdampak pada peningkatan kompleksitas kilang.

"Teknologi yang dikembangkan di Kilang Balikpapan kini mampu memproduksi BBM dengan kualitas setara Euro 5 dari yang sebelumnya hanya setara Euro 2,” kata Taufik.

Taufik menyebut, setelah proyek RDMP selesai seluruhnya di 2025, Nelson Complexity Index (NCI) Kilang Balikpapan akan meningkat jadi 8. Taufik menjelaskan naiknya NCI ini akan membuat Kilang Balikpapan memiliki kemampuan memproduksi berbagai varian produk.

“Nantinya Euro 5 itu ada di semua produk, baik itu diesel maupun gasoline dengan kandungan sulfur 10 ppm pada September 2025,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah masih berupaya untuk mengurangi polusi udara, khususnya di Jakarta.

Dia mengakui saat ini polusi udara Jakarta masih buruk. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal itu.

Salah satu upaya tersebut yaitu dengan menerapkan standar bahan bakar Euro 4 dan Euro 5 yang dapat menekan subsidi energi Rp 20 triliun hingga Rp 50 triliun.

"Kami sedang memikirkan sekarang bagaimana kita lari fuel ini pada Euro 4 dan Euro 5, ini sedang dikerjakan Pertamina," kata Luhut dikutip dari akun Instagram resminya pada Kamis (22/2).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholik menjelaskan nasib calon yang diusung Partai Golkar di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 usai mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum. Kepastian mundur disampaikan Airlangga malalui pernyataan resmi yang disampaikan Minggu (11/8).

Menurut Idham kedudukan Ketua Umum partai sangat penting dalam proses pencalonan di Pilkada. Hal itu diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dan ayat (3) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024.

"Pencalonan kepala daerah membutuhkan keputusan persetujuan pimpinan partai politik tingkat pusat,” kata Idham kepada Katadata.co.id saat dihubungi, Senin (12/8).

Idham juga menjelaskan, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Merujuk aturan yang ada, calon yang diusung di Pilkada harus mendapat persetujuan secara resmi dari pimpinan partai. Adapun pendaftaran calon kepala daerah yang diusung dari partai atau gabunagn partai akan dilaksanakan pada 27-29 Agustus 2024.

Dalam Undang-Undang Partai Politik, kepengurusan partai harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan aturan itu, maka Golkar harus mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Airlangga.

Adapun Golkar akan menggelar rapat pleno pada Selasa (13/8). Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Airlangga Hartarto secara de facto memang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Meski begitu secara de jure surat pengunduran diri Airlangga masih perlu mendapatkan legitimasi atau persetujuan dari DPP Partai Golkar dalam rapat pleno,

"Saya mau menegaskan secara de jure, Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno," kata Doli saat jumpa pers seperti dikutip, Senin (12/8).

Menurut Doli, jika nantinya jajaran pengurus DPP menerima surat pengunduran diri Airlangga, otomatis secara de jure dan de facto dia resmi tak lagi menjabat sebagai ketua umum partai. Ia memastikan roda organisasi tetap berjalan karena secara de facto urusan kepartaian saat ini dikerjakan 11 wakil ketua umum partai sesuai bidangnya masing-masing.

Sebelas wakil ketua umum itu, di antaranya Adies Kadir, Bambang Soesatyo, Ahmad Doli Kurnia, Firman Soebagyo, Agus Gumiwang, Dito Ariotedjo, Nurdin Halid, Nurul Arifin, Kahar Muzakir, Melchias Marcus Mekeng, dan Roem Kono.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Adies Kadir, dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Meutya Hafidz kompak meminta seluruh kader tetap tenang dan menjaga soliditas. Ia berharap situasi di internal partai tetap kondusif terutama pada masa-masa menghadapi kontestasi Pilkada 2024.

Mundurnya Airlangga disampaikan melalui sebuah video berdurasi 3 menit yang diunggah dengan penanda DPP Partai Golkar. Dalam pidato resminya, Airlangga tak secara spesifik menyebutkan alasan mundur dari Ketum Golkar.

Ia hanya menyebut tindakan itu diambil untuk menjaga soliditas partai. “Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, ia menyinggung pentingnya mengawal demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Airlangga menyebut sebagai partai besar, Golkar perlu menjaga dan memastikan demokrasi berjalan dengan baik.

Aturan yang Mengatur Keabsahan Pengurus Partai

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

Ayat (2)

Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.

Ayat (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Pasal 13 ayat (1) huruf a dan e, lalu ayat (3) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pasal 13 ayat (1)

(1) Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

1. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai formulir Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Presiden terpilih Prabowo Subianto tampaknya bakal kesulitan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Mimpi tersebut pernah disampaikan Prabowo saat menghadiri Qatar Economic Forum pada Mei 2024.

"Saya sangat percaya diri bahwa kami bisa dengan mudah mencapai (pertumbuhan ekonomi) 8% dan saya yakin untuk melaju lebih jauh," kata Prabowo di Qatar Economic Forum dikutip dari Bloomberg, Rabu (15/5/2024).

Namun keinginan Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan bakal sulit. Bahkan, International Monetary Fund atau IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di level 5,1% hingga 2029.

Dalam dokumen IMF Country Report No.24/270, IMF klaim proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap tinggi dan inflasi terkendali dengan baik pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 dari IMF adalah 5,0%.

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi hanya akan sedikit meningkat menjadi 5,1% hingga 2029. Itu artinya, pemerintahan Prabowo-Gibran diproyeksikan hanya bisa melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi berkisar pada level 5%.

Meskipun begitu, secara keseluruhan IMF menilai kerangka kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan Indonesia memberikan landasan bagi stabilitas makro dan manfaat sosial. Sebab, kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai berhasil memfasilitasi pemulihan ekonomi dari guncangan global sejak 2020.

"Pertumbuhan Indonesia tetap kuat meskipun ada hambatan eksternal, inflasi rendah dan terkendali dengan baik, sektor keuangan tangguh, serta kebijakan umumnya sudah diambil secara teliti dan diarahkan untuk jadi penyangga," tulis laporan IMF, Senin (12/8).

Terbebani Kenaikan Harga, PPN dan Tapera

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target pertumbuhan ekonomi 8% menjadi sangat sulit, bahkan mustahil dicapai. Hal itu dilihat dari berbagai sisi, baik geoekonomi dan geopolitik, serta ekonomi domestik.

“Dari global, saya lihat ekonomi negara maju tidak akan cepat pulih seperti ketika tahun 2014 ke bawah,” kata Nailul.

Nailul menjelaskan, ekonomi Cina sudah mengendur ke angka 4%-an dan ekonomi Amerika Serikat juga sangat tidak stabil. Permintaan produk dalam negeri Cina maupun AS juga mengalami penurunan.

“Impact-nya tentu permintaan barang dari Indonesia yang pasti mengalami perlambatan. Permintaan yang berkurang artinya produksi akan semakin turun, PMI melemah, dan berdampak pada maraknya PHK,” kata Nailul.

Dari sisi domestik, Nailul menyebut daya beli masyarakat mengalami tekanan, terutama karena kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Bahkan, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, tarif PPN masih di angka 10%.

Belum lagi, ada kenaikan harga barang seperti bahan pangan sudah menurunkan daya beli masyarakat. Ditambah, kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan asuransi wajib kendaraan third party liability (TPL) untuk kendaraan yang bisa menyebabkan daya beli masyarakat semakin terpukul.

Jika daya beli masyarakat terpukul, maka akan berdampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat, 50% PDB Indonesia ditopang oleh sektor konsumsi masyarakat.

Di tengah daya beli yang menurun, pengeluran pemerintah justru membengkak. terutama untuk program infratruktur yang memberi efek jangka panjang, terbatas, dan tidak langsung ke ekonomi.

“Maka perlu rasionalisasi pertumbuhan ekonomi, angka 8% menurut saya terlalu ambisius mbak untuk dicapai, tembus 6% saja, itu sudah sangat bagus,” kata Nailul.

Perlu Revitalisasi Industri Manufaktur

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, jika mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah 2020 hingga 2024, maka salah satu kata kunci untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 6% atau bahkan lebih tinggi adalah revitalisasi industri manufaktur.

Namun, Yusuf menyayangkan, dalam lima tahun belakangan ini, masalah revitalisasi industri manufaktur belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti realisasi investasi tidak sebesar yang diharapkan.

"Sehingga dengan investasi yang tidak sebesar yang ditargetkan, maka kinerja dari industri manufaktur itu sendiri tidak impresif atau tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai pemerintah pada awal 2020,” kata Yusuf.

Selain itu, pekerjaan rumah yang akan dihadapi selanjutnya adalah bagaimana pemerintahan baru melihat kembali rencana atau rancangan kebijakan revitalisasi industri manufaktur. Yang kemudian disesuaikan dengan program atau target pemerintahan baru.

Tak hanya itu, upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan. “SDM ini akan ikut mengisi proses pembangunan, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang,” ujar Yusuf.

Yusuf kemudian menyarankan adanya insentif untuk menstimulasi daya beli masyarakat dan market domestik. Khususnya, dalam konsumsi dan pengaturan stabilitas indikator makro seperti inflasi.

Perlu Kontribusi Investasi dan Ekspor

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menganggap ekonomi Indonesia akan sulit tumbuh hingga 8%. Apalagi, jika pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan konsumsi rumah tangga.

“Selama ini, konsumsi rumah tangga sangat dominan, karena berkonstribusi sekitar 53% ke pertumbuhan ekonomi,” kata Esther.

Sementara itu, investasi dan ekspor hanya berkontribusi belasan persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ingin tumbuh hingga 8%, maka diperlukan kontribusi lebih selain dari konsumsi rumah tangga.

“Perlu ada kontribusi lainnya dari investasi, ekspor, dan pengeluaran pemerintah yang perlu ditingkatkan,” ujar Esther.

Menurut Esther, semua mesin pertumbuhan ekonomi perlu diaktifkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Hal itu bukan hanya konsumsi saja namun juga investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Bank Indonesia atau BI akan meluncurkan sistem pembayaran terbaru yakni QRIS Tap. Pengguna cukup menempelkan handphone alias HP ke alat pembayaran alih-alih memindai kode quick response atau QR.

QRIS Tap bakal menggunakan teknologi Near Field Communication atau NFC. Layanan ini akan dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran, antara lain transportasi seperti busway, MRT, KRL dan ritel dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi.

“Alat pembayaran pada sektor sistem pembayaran ritel lainnya yang akan dikembangkan yakni QRIS Tap berbasis NFC yang mengintegrasikan teknologi standar messaging QRIS dengan menggunakan interface NFC," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (9/8).

Menurut Perry, QRIS Tap berbasis NFC memiliki keunggulan dalam aspek fleksibilitas, dengan mendukung multi-sumber dana dan berbagai kanal pembayaran.

Berikut cara menggunakan pembayaraan QRIS Tap berbasis NFC:

• Buka aplikasi pembayaran
• Pilih metode pembayaran QRIS Tap
• Tempelkan ponsel ke alat pembaca yang disediakan pedagang
• Konfirmasi pembayaran

Untuk bisa melakukan pembayaran dengan metode QRIS Tap, pengguna harus menggunakan HP yang memiliki fitur NFC. Beberapa daftar HP yang mempunyai NFC sebagai berikut:

iPhone

• iPhone 15 Pro Max
• iPhone 15 Pro
• iPhone 15 Plus
• iPhone 15
• iPhone 14 Pro Max
• iPhone 14 Pro
• iPhone 14 Plus
• iPhone 14
• iPhone SE (2022)
• iPhone 13

Samsung

• Samsung Galaxy S23 Ultra
• Samsung Galaxy S23+
• Samsung Galaxy S23
• Samsung Galaxy Z Fold5
• Samsung Galaxy Z Flip5
• Samsung Galaxy A54 5G
• Samsung Galaxy A34 5G
• Samsung Galaxy A73 5G
• Samsung Galaxy A53 5G
• Samsung Galaxy A33 5G

Xiaomi

• Xiaomi 13 Pro
• Xiaomi 13
• Xiaomi 13 Lite
• Xiaomi 12T Pro
• Xiaomi 12T
• Xiaomi 12
• Xiaomi 12 Lite
• Xiaomi Mi 11 Ultra
• Xiaomi 11T Pro
• Xiaomi 11T

Oppo

• Oppo Find N2 Flip
• Oppo Reno10 Pro+
• Oppo Reno10 Pro
• Oppo Reno10
• Oppo Find X5 Pro
• Oppo Find X5
• Oppo Reno8 Pro
• Oppo Reno8
• Oppo A96
• Oppo A76

Vivo

• Vivo X90 Pro+
• Vivo X90 Pro
• Vivo X90
• Vivo V29 Pro
• Vivo V29
• Vivo V29e
• Vivo X80 Pro
• Vivo X80
• Vivo Y100
• Vivo V25 Pro

Tecno

• Tecno Phantom X2 Pro
• Tecno Phantom X2
• Tecno Camon 20 Pro
• Tecno Camon 20 Premier
• Tecno Pova 5 Pro
• Tecno Spark 10 Pro
• Tecno Pop 7 Pro
• Tecno Phantom V Fold
• Tecno Camon 19 Pro
• Tecno Pova 4 Pro

Infinix

• Infinix Zero Ultra
• Infinix Note 30 VIP
• Infinix Note 30 Pro
• Infinix Note 30 5G
• Infinix Hot 30
• Infinix Hot 30i
• Infinix Note 12 VIP
• Infinix Note 12 Pro
• Infinix Zero 5G
• Infinix Hot 12 Pro

Poco

• Poco F5
• Poco X5 Pro 5G
• Poco X5 5G
• Poco M5
• Poco M4 Pro 5G
• Poco M4 Pro
• Poco F4 GT
• Poco X4 Pro 5G
• Poco M3 Pro 5G
• Poco C55

Redmi

• Redmi Note 12 Pro 5G
• Redmi Note 12
• Redmi Note 12 Pro+
• Redmi K60 Pro
• Redmi K60
• Redmi Note 11 Pro 5G
• Redmi Note 11 Pro
• Redmi Note 11S
• Redmi Note 10 Pro
• Redmi 12 5G

Syarat lainnya yakni memperbarui aplikasi pembayaran yang akan digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan QRIS Tap berbasis NFC. Penjual atau penyedia pembayaran juga harus memperbarui alat yang digunakan agar bisa menerima metode QRIS Tap.

Puluhan orang tertimbun "gunung sampah" yang runtuh mengubur rumah serta serta ternak di Kampala, ibu kota Uganda, Sabtu (12/8). Setidaknya 17 jenazah telah ditemukan dari tumpukan sampah tersebut.

Juru bicara kepolisian metropolitan Kampala, Fred Onyango, mengatakan 14 penyintas telah diangkut tim penyelamat. Upaya pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung oleh penduduk setempat, Palang Merah Uganda, polisi, Otoritas Jalan Nasional, dan Otoritas Ibu Kota Kampala.

Presiden Yoweri Museveni telah mengarahkan Inspektur Jenderal Pemerintah untuk segera menyelidiki keadaan di mana tumpukan sampah tersebut mengubur orang-orang dan melukai beberapa lainnya. Dia telah menginstruksikan Perdana Menteri Robinah Nabbanja untuk mengoordinasikan pemindahan semua rumah tangga dari zona berbahaya tersebut.

Museveni mengatakan, pemerintah juga memastikan pemulihan yang mungkin, termasuk untuk orang-orang yang mungkin masih terperangkap di bawah tumpukan sampah.

"Pertanyaan pertama yang muncul adalah, 'Siapa yang mengizinkan orang untuk tinggal di dekat tumpukan yang berpotensi limbah beracun dan berbahaya ini?'" kata presiden dalam sebuah pernyataan yang diposting di X, seperti dikutip dari Antara, Senin (12/8).

Museveni juga mengatakan bahwa ia telah memerintahkan pasukan militer khusus negara itu untuk memperkuat tim pencarian dan penyelamatan. Pihak berwenang di Kampala menambahkan bahwa personel pemerintah dan Palang Merah secara aktif mencari di lokasi tersebut.

"Tim kami, bersama dengan lembaga pemerintah lainnya berada di lokasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memastikan area tersebut aman dan mencegah insiden lebih lanjut," kata mereka.

Otoritas Ibu Kota Kampala mengatakan bahwa "kegagalan struktural dalam massa sampah" menyebabkan runtuhnya sebagian dari tempat pembuangan sampah tersebut. Pihak berwenang mengatakan bahwa mungkin masih ada lebih banyak jenazah yang terperangkap di bawah tumpukan sampah yang runtuh setelah hujan deras.

Tempat pembuangan sampah Kiteezi, yang didirikan pada 1996, adalah tempat pembuangan sampah di utara Kampala tempat semua sampah dikumpulkan dari ibu kota. Warga telah lama mengkhawatirkan limbah berbahaya yang telah menjadi bukit yang menjulang tinggi.

Telepon seluler (ponsel) pintar atau smartphone berpotensi meningkatkan kesejahteraan perempuan. Demikian temuan riset lembaga non-profit Global System for Mobile Communications Association (GSMA). Perempuan yang memiliki ponsel dan terjangkau internet membuat mereka lebih resilien terhadap tantangan dan krisis ekonomi, iklim, hingga politik.

Di negara-negara menengah ke bawah, sumber utama akses internet perempuan adalah melalui ponsel. Artinya, lewat kepemilikan ponsel, seluruh lapisan perempuan Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, berpotensi lebih terjangkau internet. Mereka memiliki akses ke informasi yang lebih luas, kemudahan berkomunikasi, hingga mempermudah akses keuangan dan kegiatan bisnis.

Riset GSMA mencatat, adopsi ponsel perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2023, sebanyak 77% perempuan Indonesia memiliki ponsel dan sebanyak 63% sudah terhubung dengan internet.

“Kesenjangan (gender) kepemilikan mobile menurun 8% ini goodnews,” kata Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Bidang Perekonomian, Erdiriyo, dalam pelatihan lintas pemangku kepentingan yang diadakan oleh GSMA bertajuk “Bridging the Mobile Gender Gap Workshop” di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada Selasa, 30 Juli lalu.

Dampak pada Percepatan Inklusi Keuangan Perempuan

Lembaga non-profit Women’s World Banking (WWB) melalui risetnya menyebut bahwa selama ini selisih penggunaan ponsel dan internet antara laki-laki dan perempuan Indonesia merupakan salah satu tantangan besar dalam inklusi keuangan perempuan.

Padahal lewat konektivitas digital, pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, misalnya yang didominasi oleh perempuan dapat ditingkatkan lagi. Per Agustus 2023, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61% atau setara Rp9.580 triliun. Dari total 65,5 juta UMKM di Indonesia, sebanyak 37 juta atau sekitar 64,5% dikelola oleh perempuan.

Pada saat pandemi Covid-19, perempuan UMKM cenderung memanfaatkan aplikasi dalam ponsel pintarnya untuk menjalankan usaha dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa akses internet memungkinkan para perempuan mengakses media sosial seperti WhatsApp dan Facebook, serta platform e-commerce, yang kemudian memperluas kesempatan para perempuan tetap bisa mendapatkan pemasukan di tengah pembatasan aktivitas sosial.

GSMA menyebut, memberdayakan UMKM perempuan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan sosial. Mulai dari meningkatkan pendapatan hingga membuka lapangan kerja untuk meningkatkan resiliensi rumah tangga.

Pandemi juga disebut telah mempercepat adopsi keuangan digital UMKM perempuan. Survei yang dilakukan pembayaran digital Visa pada 2023 di Indonesia menemukan bahwa 54% UKM yang dipimpin oleh perempuan mengalami pertumbuhan pendapatan setelah mengadopsi pembayaran digital. Memaksimalkan potensi ekonomi perempuan dapat menambah US$89 miliar per tahun bagi perekonomian Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Selain inklusi keuangan, konektivitas digital juga menjembatani proses literasi keuangan perempuan. Menurut Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara WWB Vitasari Anggraeni, kepemilikan ponsel merupakan pintu masuk digitalisasi, serta akses literasi keuangan perempuan.

“Kalau kita bicara upaya dalam meningkatkan literasi keuangan pada UMKM, ketika modul keuangannya hanya bisa diakses melalui laptop atau komputer, menjadi tidak relevan. Karena perempuan UMKM hanya punya handphone,” kata Vitasari kepada Katadata.co.id pada Selasa, 6 Agustus.

Setelah melalui proses yang panjang, survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) 2024 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat, 2 Agustus lalu menunjukkan, untuk pertama kalinya tingkat inklusi keuangan perempuan sebesar 76,08%. Angka ini melebihi indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 73,97%. Angka literasi keuangan perempuan juga mencapai 66,75%, melebihi laki-laki yang berada di angka 64,14%.

Potensi Menjembatani Adopsi Keuangan Digital

Skor indeks literasi digital yang dimiliki perempuan dan laki-laki Indonesia memang tidak jauh berbeda. Pada 2023 lalu, survei Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan indeks literasi digital perempuan berada di angka 3,52. Hanya selisih 0,04 poin dari laki-laki yang sebesar 3,56.

Melihat kesenjangan yang semakin minim pada literasi digital serta literasi keuangan, seharusnya perempuan juga memiliki potensi yang sama seperti laki-laki dalam mengadopsi internet dan menggunakannya untuk mendukung kegiatan mereka. Namun nyatanya, perempuan Indonesia masih memiliki keterbatasan kapasitas keuangan dalam kepemilikan ponsel pintar dan paket data internet dibandingkan laki-laki.

“Masalah affordability kepemilikan ponsel dan paket data itu ujung-ujungnya kembali ke income, secara perempuan dan laki-laki masih ada gender pay gap. Buruh perempuan relatif lebih rendah pendapatannya dibanding laki-laki,” kata Vitasari.

Menurut International Labour Organization dan UN Women pada September 2020, perempuan Indonesia memiliki pendapatan 23% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pekerjaan bergaji tinggi juga masih didominasi oleh laki-laki.

Padahal, sekali perempuan menggunakan ponsel dan terakses internet, mereka memiliki potensi besar peningkatan berbagai aspek kehidupan menuju setara dengan laki-laki.

Data GSMA menunjukkan bahwa para perempuan yang sudah terakses ponsel pintar dan internet dalam beberapa aspek terlihat menggunakan ponsel mereka untuk mengatur keuangan dan menggunakan mobile banking. Pada 2023, sebesar 16% perempuan menggunakan ponselnya untuk menambah pemasukan mereka melebihi laki-laki yang porsinya 14%. Selisih antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan ponselnya untuk mobile banking juga mengecil dari 6% pada 2022 menjadi hanya 2% pada 2023.

Hal ini juga terlihat lewat data kepemilikan ponsel yang terhubung internet oleh perempuan UMKM. Masalah terbesarnya adalah, masih ada 26% pelaku UMKM perempuan Indonesia yang tidak memiliki perangkat untuk ponsel. Sedangkan laki-laki yang tidak memiliki ponsel sama sekali hanya 17%. Masih ada ketimpangan penggunaan internet pula. Pelaku UMKM laki-laki 70% sudah menggunakan internet dalam ponselnya, sedangkan perempuan baru 58%. Artinya, masih ada gender gap sebesar 17%.

Namun bagi mereka yang sudah terkoneksi internet, nyatanya perempuan lebih menggunakan mobile money lewat ponselnya dibandingkan laki-laki. Perempuan UMKM sebesar 24% memiliki mobile money, sedangkan laki-laki hanya 23%.

Artinya, faktor kepemilikan ponsel dan akses internet memang membesarkan gender gap. Tapi ketika sudah terhubung internet dan memiliki ponsel, perempuan memiliki kapasitas serta literasi digital dan keuangan yang sama seperti laki-laki.

Data di atas menunjukkan perempuan UMKM 10% lebih banyak menggunakan ponsel mereka untuk mengiklankan atau mempromosikan bisnis masing-masing. Perempuan UMKM juga 5% lebih banyak menggunakan ponsel untuk membuat atau menerima pembayaran. Lebih banyak perempuan UMKM yang menggunakan ponsel untuk belajar kemampuan baru hingga mengakses kredit dibandingkan laki-laki.

Masih Ada Pekerjaan Rumah

Meski menunjukkan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang membaik untuk perempuan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah. Indonesia masih punya target mengejar capaian 90% inklusi keuangan hingga penghujung akhir 2024. Dalam mencapai target tersebut, akses ke perangkat ponsel dan infrastruktur internet perlu dikejar, khususnya lewat ekosistem yang ramah untuk perempuan.

Global Vice President, Research, and Advocacy WWB Sonja Kelly menulis pada Maret 2024 lalu bahwa jika pemangku kepentingan mendesain ekosistem digital untuk target yang paling susah dijangkau, maka desain itu pasti bisa berjalan untuk semua pihak.

“Dengan kata lain, jika kita mendesain ekosistem digital untuk perempuan, kita mendesain untuk semua pihak,” tulis Kelly.

Tingkat adopsi internet via ponsel perempuan Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia Timur dan Asia Pasifik lainnya. Pada 2023, walaupun adopsi mobile internet perempuan Indonesia mencapai 63%, angka ini masih di bawah rata-rata di Asia Timur dan Pasifik yang sebesar 83%.

Begitu pula dengan gender gap atau selisih antara laki-laki dan perempuan dalam mengadopsi mobile internet. Pada 2023, gender gap Indonesia masih lebih tinggi 4% dibandingkan rata-rata di Asia Timur dan Pasifik.

Dalam pelatihan yang diadakan GSMA pada Selasa, 30 Juli lalu bersama Senior Advocacy Manager Connected Women GSMA Pippa McDougall, disebutkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah berupa pengumpulan gender-disaggregateddata atau data terpilah berdasarkan gender dan riset terkait adopsi teknologi informasi perempuan yang mumpuni.

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Bidang Perekonomian Erdiriyo, menyebutkan, pengumpulan data dan strategi yang dimiliki Indonesia untuk menjembatani selisih gender literasi dan inklusi keuangan memang sudah ada. Namun, datanya masih terlalu umum.

“Banyak program yang kurang optimal. Sekarang ini dibutuhkan treatment yang lebih spesifik, tidak bisa terlalu umum saja. Inklusi keuangan itu berbeda-beda demand-nya masing-masing segmen,” kata Erdiriyo.

Dia mencontohkan data yang ada perlu dibedah lagi berdasarkan usia, generasi, golongan pendapatan, jenis pekerjaan atau usaha, hingga lokasi tempat tinggal perempuan. Hal ini karena setiap golongan bakal memerlukan program intervensi yang berbeda.

“Misalnya, kalau perempuan petani, mungkin adaptasi digitalnya lebih rendah. Tapi kalau perempuan pedagang, itu beda lagi. Perempuan UMKM juga beda lagi,” tambah Erdiriyo.

Data GSMA 2023 menunjukkan, meskipun adopsi mobile internet perempuan Indonesia mengalami peningkatan, masih ada selisih yang besar jika dibedah berdasarkan lokasi tempat tinggal perempuan. Antara perempuan di kota dan di desa, masih memiliki selisih sebesar 12%.

Pekerjaan rumah berikutnya adalah kurangnya koordinasi antarpemangku kepentingan, strategi, dan target konkret yang sama. Hal ini termasuk tentang kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi program-program yang selama ini sudah ada.

“Data memang menunjukkan pencapaian penurunan gender gap Indonesia bagus, tapi kita tidak bisa klaim (penurunan ini) karena apa, karena kita tidak punya data terpilah dan tidak melakukan monitoringevaluasi berdasarkan gender,” kata Deputi Direktur Kebijakan Asia Tenggara WWB Vitasari Anggraeni.

Terakhir yang tidak kalah penting, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk membuat ruang digital yang aman untuk perempuan. Pada 2023, Komnas Perempuan menerima setidaknya 1.272 aduan kasus kekerasan siber berbasis gender.

Beberapa yang paling banyak dilaporkan adalah korban penyebaran konten porno hingga peretasan dan pemalsuan akun. Perempuan Indonesia juga acap kali menjadi sasaran penipuan secara daring, termasuk penipuan pinjaman online (pinjol).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pernah menyinggung pada 2023 bahwa korban pinjol ilegal mayoritas adalah perempuan karena literasi keuangannya yang relatif lebih rendah.

Menurut temuan GSMA, hanya 63% perempuan Indonesia pengguna mobile internet yang merasa percaya diri dengan kemampuan menggunakan perangkat digitalnya dengan tetap merasa aman secara daring. Alasan utama perempuan Indonesia enggan mengadopsi mobile internet adalah karena masalah keamanan data pribadi dan masalah penipuan.

Data yang sama menunjukkan sekurangnya 5% perempuan Indonesia yang menggunakan internet lewat ponsel pernah mengalami penipuan uang. Sedangkan 4% pernah mengalami data pribadinya, termasuk foto, diambil atau dibagikan tanpa izin.

“Digital security ini sama dengan literasi, di mana ketika memberikan akses ke layanan keuangan, juga dilengkapi dengan pengetahuan dan edukasi risiko-risikonya. Kalau risiko ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Perlindungan konsumen juga perlu dipermudah dan disosialisasikan supaya pengguna baik perempuan maupun laki-laki thau cara menindaklanjuti ketika ada masalah,” kata Vitasari.

Pekerjaan rumah Indonesia untuk menciptakan inklusi dan literasi digital serta keuangan untuk perempuan memang masih panjang. Namun, utopia kesetaraan dan kesejahteraan perempuan dalam akses digital dan keuangan bukan tidak mungkin dicapai.

“Karena pada akhirnya peningkatan inklusi itu kan peningkatan kesejahteraan. Kita bicara inklusi keuangan perempuan itu bicara tentang kesejahteraan perempuan,” kata Vitasari.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi pelaku usaha yang akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Namun, pemerintah juga akan memberikan sanksi bagi perusahaan panel surya yang gagal memenuhi syarat tersebut.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Beleid tersebut berlaku mulai 31 Julia 2024.

Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan aturan tersebut memberikan relaksasi pada perusahaan pengembang PLTS untuk melakukan impor komponen bahan baku hingga 30 Juni 2025. Namun demikian, perusahaan itu harus mampu mengejar target operasi PLTS tersebut paling lambat 30 Juni 2026.

"Jadi impornya ini hanya terbatas bagi pelaku usaha yang punya perjanjian jual beli sampai 31 Desember," ujar Eniya saat sosialisasi Permen 11/2024 secara daring, Senin (12/8).

Eniya mengatakan, pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan komitmennya setelah diberikan relaksasi untuk impor. Sanksi administratif itu berupa penetapan daftar hitam bagi perusahaan industri modul surya yang gagal memenuhi komitmennya.

"Jadi ada sanksinya, karena sudah diberikan impor, boleh melakukan impor tetapi komitmennya tidak berjalan. Sehingga kita nanti akan berikan sanksi," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN) untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Arifin mengatakan, berlakukanya regulasi baru tersebut diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan proyek infrastruktur kelistrikan berbasis EBT. Hal itu terutama persoalan pendanaan dari luar negeri.

"Selama ini banyak paket-paket proyek PLTS yang memang dibawa oleh investor ditawarkan dengan murah, tapi mereka satu paket. Kalau macet ya selama ini karena memang ada aturan TKDN, jadi mandek. Karena kalau pakai TKDN kan jadi mahal. Sekarang udah ada aturannya bahwa pendanaan luar negeri dengan itu boleh, banyak pendanaan dari luar negeri,"kata Arifin di Jakarta, Kamis (9/8).

Pada beleid tersebut dinyatakan bahwa setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tetap perlu diatur nilai minimum TKDN. Namun demikian, terdapat relaksasi aturan TKDN khususnya bagi proyek pembangunan PLTS.

Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tidak akan mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada Sabtu (17/8).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa ayahnya akan melaksanakan peringatan hari proklamasi di Pacitan, Jawa Timur.

"Beliau sudah ada kegiatan yang direncanakan sejak jauh hari. Upacaranya di Pacitan, di kampung halaman," kata AHY kepada wartawan disela-sela sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Kompleks Istana Kepresidenan IKN pada Senin (12/8).

Sebelumnya, Istana Kepresidenan berencana mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk ikut serta dalam upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno berniat untuk mengundang SBY dan Megawati Soekarnoputri untuk ikut mengikuti rangkaian upacara peringatan upacara kemerdekaan di Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara IKN Nusantara.

Sementara para mantan wakil presiden seperti Try Sutrisno, Jusuf Kalla, dan Boediono akan diundang untuk upacara peringatan HUT RI di Jakarta. Mereka akan menggelar upacara bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka Jakarta.

Meski begitu, Praktikno mengatakan undangan yang ditujukan kepada mantan presiden untuk mengikuti upacara kemerdekaan di IKN bersifat terbuka. Artinya para mantan presiden diperkenankan untuk menghadiri rangkaian upacara 17 Agustus di Jakarta apabila para undangan tidak dapat berkunjung ke IKN.

"Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan, kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN, tapi hadir di Jakarta," kata Pratikno seusai konferensi pers bulan kemerdekaan di Gedung Utama Kemensesneg Jakarta pada Kamis (1/8).

Jokowi mengatakan perayaan upacara di IKN dan Jakarta bertujuan untuk memperlihatkan masa transisi ibu kota dari Jakarta menuju Nusantara. Dia mengatakan pengaturan upacara HUT Kemerdekaan di IKN tidak mudah, mengingat perlu adanya persiapan lebih awal.

"Ini kan masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN, agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan," kata Joko kepada wartawan seusai meninjau Posyandu Taman Sawo, Jakarta Selatan pada Selasa (11/6).

Dia berharap, rangkaian upacara peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia akan dapat terus terlaksana di IKN seterusnya mulai tahun depan. Harapan itu mencuat seiring niat Jokowi untuk menerbitkan Keputusan Presiden mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju IKN Nusantara.

"Jadi tahun ini di Jakarta tetap dilakukan, di IKN tetap dilakukan. Nanti tahun depan jika sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan, baru nanti upacara di IKN saja," ujarnya.

Pada 17 Agustus mendatang, Joko Widodo akan memimpin upacara di IKN untuk terakhir kalinya sebagai presiden. Dia mengatakan bakal mengundang seluruh mantan presiden Indonesia yang masih hidup untuk dapat mengikuti upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di IKN. "Semuanya diundang ke IKN," kata Jokowi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan perkembangan proyek grass root refinery (GRR) atau Kilang Tuban saat ini masih terganjal masalah geopolitik.

“Rusia masih siap disana, tapi kan kami masih ada hal-hal yang harus diperhitungkan,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui Katadata.co.id dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur pada Minggu (11/8).

Kilang Tuban merupakan proyek kerja sama antara Pertamina dengan perusahaan migas Rusia, Rosneft. Pertamina dan Rosneft bahkan telah menandatangani kontrak desain Kilang Tuban dengan kontraktor terpilih pada Oktober 2019.

Kilang dengan nilai Investasi proyek mencapai US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 54,2 triliun itu dibangun dengan kapasitas pengolahan 300 ribu barel per hari yang diperkiraan dapat menghasilkan 30 juta liter bahan bakar minyak (BBM) per hari untuk jenis gasoline dan diesel.

Dia mengatakan kelancaran proyek Kilang Tuban sangat berpengaruh terhadap kinerja produksi BBM di Indonesia. Arifin menyebut dengan kapasitas pengolahan mencapai 300 ribu barel ini dapat mengurangi jumlah impor minyak dan BBM dari luar negeri.

“Kita kan kapasitasnya masih kurang 300 ribu-an barel per hari, nah sebetulnya itu akan cukup jika proyek GRR Tuban bisa produksi,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Arifin menyebut pihaknya akan terus menggenjot perkembangan proyek GRR Tuban terus berjalan.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan cukai plastik menjadi salah satu faktor yang menunda investasi Rosneft Oil Co PJSC di Indonesia.

Menurutnya, alasan utama Rosneft menunda investasi di bidang petrokimia nasional adalah konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum rampung.

"Sekarang Rosneft sedang mencari strategi agar dapat keluar dari dampak konflik tersebut agar investasi bisa jalan, termasuk di dalamnya mengurangi dampak cukai plastik," kata Bahlil di kantornya, Senin (29/7).

Bahlil mengatakan Rosneft dan Pertamina sedang melakukan negosiasi ulang terkait rencana investasinya di Indonesia. Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa alternatif pengganti Rosneft jika negosiasi berakhir buntu.

Walau demikian, Bahlil menekankan mitra Pertamina dalam mengembangkan industri petrokimia di Tuban sampai saat ini masih Rosneft. "Ada beberapa alternatif mitra Pertamina di Tuban, tapi sampai sekarang tetap Rosneft," ujarnya.

Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) menyatakan mayoritas usaha mikro, kecil, dan menengah tidak perlu masuk lokapasar. UMKM dinilai lebih cocok mengembangkan usaha melalui bantuan aggregator.

Ketua Umum ABDSI Cahyodi Joko Sukmono mendata lebih dari 64 juta unit usaha atau 98% dari total pelaku UMKM merupakan usaha mikro. Sebanyak 92% usaha mikro masih memiliki omzet kurang dari Rp 300 juta dengan pendapatan sekitar Rp 20 juta per bulan.

"Karena itu, tidak harus teman-teman usaha mikro dibawa ke lokapasar karena kapasitas, kualitas, dan keberlanjutan produksi yang rendah membuat daya saing minim," kata Cahyodi di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (12/8).

Hal yang dibutuhkan usaha mikro saat ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas produksi. Pemerintah dapat mengintervensi kebutuhan pelaku usaha mikro dengan menggerakkan bisnis aggregator perdagangan lokal.

Bisnis aggregator perdagangan yang dimaksud adalah koperasi, pasar, unit usaha pemerintah daerah, hingga pelaku usaha di bidang agregasi dagang. Cahyodi menyampaikan pelaku usaha mikro pun membutuhkan bantuan dalam bentuk fasilitas produksi dan legal.

Dalam konteks UMKM, aggregator adalah platform atau layanan yang menampung ragam produk dari berbagai merek produsen kecil dan menengah, lalu menjualnya dalam satu kanal, bisa luring (online) atau daring(offline).

"Aggregator ini jadi satu pilihan yang bisa kami kembangkan, termasuk pengembangan koperasi," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.846 unit pada 2021. Angka tersebut naik 0,56% dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 127.134 unit.

Jumlah koperasi di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya sejak 2006 hingga 2017. Namun, pada 2018 jumlahnya turun drastis seperti terlihat pada grafik.

Adapun jumlah koperasi terbanyak di Indonesia pada 2021 berada di Jawa Timur yakni sebanyak 22.845 unit atau sekitar 17,86% dari total koperasi. Lalu, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan masing-masing sebanyak 15.621 unit dan 10.270 unit.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan volume usaha koperasi di Indonesia meningkat 8,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 182,35 triliun. Hal ini turut menopang kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dengan potensinya yang besar, Susiwijono mendorong agar koperasi terus dioptimalkan agar mampu memberikan manfaat dan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Sebab, kehadiran koperasi dapat berperan penting untuk mengembangkan banyak sektor bisnis di daerah.