Sejumlah ekonom mengungkapkan beberapa tantangan ekonomi di masa akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mulai dari penurunan PMI Manufaktur hingga pelemahan daya beli beli kelas menengah bawah. Padahal, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun ini.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 relatif melambat jika dibandingkan periode yang sama pada 2023.

“Jika kita telisik lebih dalam, hal ini tidak terlepas dari penurunan pertumbuhan konsumsi swasta atau rumah tangga yang hanya mampu tumbuh di kisaran 4,93% secara tahunan atau sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 5,23%,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Selasa (6/8).

Selain itu, ada indikasi perlambatan konsumsi dari penurunan pertumbuhan simpanan perbankan terutama untuk rekening nasabah di bawah Rp 100 juta. Berdasarkan data, pertumbuhan simpanan perbankan mengalami perlambatan atau turun 4,1% secara tahunan (yoy) pada April 2024.

“Pertumbuhan simpanan itu relatif lebih rendah dibandingkan pencapaian pada Maret 2024 yang mencapai 7,8% yoy,” ujar Yusuf.

Menurut Yusuf, penurunan pertumbuhan simpanan tersebut mengindikasikan kelompok kelas menengah bawah mulai menggunakan tabungannya untuk konsumsi sehari-hari. Selain itu, juga adanya penyesuaian konsumsi di kuartal I dan II 2024.

Berdampak Pada Penurunan Investasi

Jika perlambatan konsumsi tidak diatasi, bakal berdampak terhadap investasi. “Penurunan konsumsi terutama di kuartal II juga berdampak terhadap penurunan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal yang sama,” kata Yusuf.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto pada kuartal II 2024 mencapai 4,43% atau relatif sedikit lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 4,63%. Hal itu yang menyebabkan industri tidak meningkatkan kapasitas produksi dalam bentuk peningkatan investasi.

“Ini dikarenakan beberapa komponen permintaan dari masyarakat di kota kedua itu mengalami penurunan atau perlambatan, sehingga mereka akhirnya menggunakan kapasitas produksi terpasang dan tidak meningkatkan investasi terutama di kuartal tersebut,” ujar Yusuf.

Dorong Belanja Produktif

Dalam kondisi seperti ini, Yusuf mendesak pemerintah untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% bisa terjaga atau tercapai pada tahun ini. Apalagi, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,05% pada kuartal II 2024.

Jika melihat dari perlambatan belanja pemerintah terutama di kuartal II 2024, maka pemerintah pusat maupun daerah punya ruang untuk mendorong realisasi belanja yang berkaitan dengan masyarakat sehingga memberikan stimulus bagi perekonomian terutama di sisa tahun ini.

“Apa yang dilakukan pemerintah akan ikut menentukan seberapa jauh dorongan perekonomian pada semester II nanti dan tentu harapannya pemerintah bisa lebih aktif dalam menstimulasi perekonomian sehingga target pertumbuhan ekonomi 5% relatif masih bisa untuk dicapai,” kata Yusuf.

PMI Manufaktur Tidak Ekspansif

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat tantangan ekonomi pada kuartal III 2024. Salah satunya dari purchasing managers' index atau PMI manufaktur dalam kondisi yang tidak ekspansif atau di bawah angka 50

Lalu dari sisi konsumsi rumah tangga, Bhima menyebut daya beli kelas menengah masih lemah pada kuartal II 2024. “Apalagi tidak ada event yang kemudian mampu mendorong konsumsi rumah tangga pada kuartal III -2024,” ujar Bhima.

Belanja pemerintah juga masih turun drastis pascapemilu dari 19,9% secara tahunan per kuartal I 2024 menjadi 1,42% pada kuartal II 2024. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian bantuan sosial pascapemilu berkontribusi terhadap pelemahan belanja pemerintah.

Menunda Tarif PPN 12%

Dari kondisi tersebut, pemerintah perlu menjaga pertumbuhan ekonomi dengan menunda penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% dan menurunkan tarif PPN menjadi 8-9% untuk memberikan stimulus konsumsi domestik.

“Hal ini mengingat kelompok kelas menengah atas cenderung menahan konsumsi secara berlebihan. Kalaupun mereka mengeluarkan uang, pasti diarahkan untuk produk-produk investasi,” kata Bhima.

Selain itu, kurs rupiah juga perlu dijaga demi mendorong peningkatan dana hasil ekspor (DHE). Jika diperlukan, adanya capital control untuk menahan DHE selama 9 bulan di bank domestik sebagai respons darurat jika pelemahan kurs mencapai Rp 17.000 - Rp 17.500 per dolar AS.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,99% ke level 7.129 pada penutupan perdagangan Selasa (6/8) setelah longsor 3,4% sehari sebelumnya. Pilarmas Investindo Sekuritas menyatakan IHSG dan bursa regional Asia menguat seiring spekulasi pasar terhadap kemungkinan Bank Sentral AS (The Fed) segera memangkas suku bunga acuan.

Pasar berharap pemangkasan suku bunga acuan The Fed akan mampu memberikan stimulus bagi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang melemah. Di sisi lain, kecemasan terhadap meluasnya perang di Timur Tengah sedikit menurun. Dalam hal ini, pasar merespons positif sikap pemerintah Iran yang menghindari konflik yang semakin meluas.

Sementara dari dalam negeri, rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 yang berada pada level 5,05% secara tahunan atau year on year (yoy) lebih tinggi dari ekspektasi pasar yang sebesar 5% yoy.

''Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid sehingga memberikan katalis positif dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar,'' tulis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Selasa (6/8).

Pada perdagangan hari ini, data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 9,06 triliun dengan volume 12,87 miliar saham dan frekuensi sebanyak 936.874 kali.

Sebanyak 370 saham menguat, 208 saham terkoreksi, dan 206 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.134,94 triliun.

Mayoritas indeks utama bursa Asia juga menguat seiring dengan kenaikan IHSG. Indeks Nikkei 225 naik 10,23%, Shanghai Composite Index menguat 0,23%, sedangkan Hang Seng turun 0,31% dan Straits Times melemah 1,09%

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 9,09% menjadi Rp 72
- PT MNC Land Tbk (KPIG) naik 8,26% menjadi Rp 118
- PT XL Axiata Tbk (EXCL) naik 5,29% menjadi Rp 2.190
- PT Mayora Indah Tbk (MYOR) naik 4,05% menjadi Rp 2.570
- PT Saratoga Investama Sedaya Tdk (SRTG) naik 3,99% menjadi Rp 1.695

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT MNC Digital Entertaiment Tbk (MSIN) turun 4,33% menjadi Rp 3.090
- PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) turun 1,85% menjadi Rp 53
- PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) turun 1,72% menjadi Rp 57
- PT Gudang Garam Tbk (GGRM) turun 1,5% menjadi Rp 14.800
- PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS) turun 1,33% menjadi Rp 148

DBS Group memprediksikan Amerika Serikat (AS) tidak akan terperosok ke dalam resesi. Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, menyebut AS hanya mengalami perlambatan ekonomi di semester dua 2024.

Radhika memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS dapat mencapai 1% sampai dengan 1,5% pada akhir tahun ini. Perlambatan ekonomi AS bisa berdampak ke Indonesia meskipun tidak signifikan.

"Jika pertumbuhan AS melambat, maka pertumbuhan Indonesia juga akan lambat ke 15 sampai dengan 20 basis poin, saya melihat dampaknya tidak begitu signifikan," kata Radhika dalam acara Economic Outlook di Jakarta Selatan, Selasa (6/8).

Selain itu, dia menilai jika dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi AS dapat ditangani jika Cina mampu mempertahankan dan memiliki pertumbuhan ekonomi positif.

Namun demikian, Radhika menegaskan belanja pemerintah dan sentimen dari sektor swasta di AS wajib diawasi sehingga bisa memonitor pergerakan ekonomi. Ia berharap terhindarnya AS dari jurang resesi bisa memberikan harapan bagi stabilitas ekonomi global termasuk Indonesia.

Pemerintah Waspada Risiko Resesi Ekonomi AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyebut pemerintah kini mewaspadai risiko yang dihadapi Indonesia apabila Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi.

Kondisi tersebut dapat memicu keluarnya aliran modal dari pasar domestik Indonesia ke AS alias capital flight. Sebab, tingkat suku bunga dalam negeri lebih tinggi dari laju inflasi.

Bank Indonesia pada bulan lalu masih mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25%. Sementara tingkat inflasi pada Juli 2024 sebesar 2,13% secara tahunan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami melihat tingkat suku bunga kita dibandingkan inflasi gap-nya agak tinggi," kata Airlangga saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (5/8).

"Kami terus monitor dan berharap tingkat suku bunga acuan AS pada kuartal keempat 2024 dapat turun, walaupun belum ada yang menjamin," tuturnya.

Dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, KCIC memberikan potongan harga tiket untuk penumpang kerta cepat Whoosh. Diskon bertajuk HUT RI 17% itu berlaku untuk kelas Premium Economy khusus perjalanan Sabtu, 17 Agustus 2004.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, pemesanan tiket untuk keberangkatan pada tanggal tersebut sudah dapat dipesan. Masyarakat dapat membelinya melalui aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine, dan loket di stasiun.

Penumpang juga dapat membeli tiket melalui aplikasi mitra, seperti Acces by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking. "Kami ingin memberi apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung Whoosh," ujar Eva.

Pada HUT RI bulan ini, perusahaan menyediakan 48 perjalanan untuk mendapatkan promo. Total terdapat 26.640 tempat duduk untuk kelas Premium Economy yang mendapatkan promo atau sebanyak 55 kursi per perjalanan.

Tiket yang sudah dibeli khusus 17 Agustus tersebut tidak dapat dibatalkan atau diubah jadwalnya. Promo Diskon HUT RI 17% juga tidak dapat digabung dengan program Frequent Whooser Card dan diskon lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut, calon penumpang dapat menghubungi layanan pelanggan di stasiun atau nomor telepon KCIC 150909, WhatsApp 0815-1032-0909, email cs@kcic.co.id, serta ⁠Instagram reply dan DM ke @keretacepat_id.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut penyelidikan yang dilakukan Komite Andi Dumping Indonesia (KADI) terkait impor keramik telah tuntas. Pemerintah akan menentapkan bea masuk anti dumping (BMAD) untuk produk tersebut sebesar 45% hingga 50%.

"Yang keramik kami sudah dapat (hasil penyelidikannya), sudah selesai di KADI," ujarnya di Cikarang, Bekasi, Jawa Tengah, Selasa (6/8), dikutip dari Antara.

Tak hanya KADI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) juga telah selesai menyelidiki masalah impor keramik. Hasil penyelidikannya, penerapan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk produk tersebut sebesar 13%.

"BMTP yang sudah disurati dan berlaku dari Menteri Keuangan itu 13%," kata Zulkifli.

Untuk produk impor lainnya, seperti tekstik dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, perangkat elektronik, komestik, dan alas kaki masih dalam hitungan. Zulkifli menyebut, Kementerian Perdagangan saat ini menggunakan otoritasnya untuk melindungi dan menyelamatkan industri dalam negeri, melalui BMAD dan BMTP.

Sebelumnya, Ketua KADI Danang Prastal Danial telah merekomendasikan keramik asal Tiongkok dikenakan BMAD hingga 2029. Namun, ia masih enggan mengumumkan besaran bea masuk tersebut.

"BMTP pada keramik asal Cina sudah diperpanjang satu kali, tapi ternyata industri keramik belum bisa membaik. Injury (kerusakan) pada industri keramik domestik akibat produk impor tersebut semakin jelas terlihat dalam 1,5 tahun terakhir," kata Danang di kantornya pada 15 Juli lalu.

Danang mencatat, keramik impor dari Cina telah mengikis utilisasi industri keramik nasional menjadi 60% pada saat ini. "Hasil produksi keramik dari peningkatan utilisasi industri keramik lokal lumayan besar, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena harga keramik lokal kalah dengan keramik impor," katanya.

Aturan BMAD dan BMTP tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Perbedaan mendasar antara tindakan anti dumping dan tindakan pengamanan perdagangan terletak pada subjek pengenaannya.

Dalam mengenakan kedua instrumen tersebut pun terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah industri dalam negeri mengalami kerugian atau ancaman kerugian.

Antidumping dikenakan kepada perusahaan eksportir/produsen yang berpraktik dumping atau menjual produk ke Indonesia dengan harga lebih rendah dibanding harga jual di negara asal.

Negara yang pernah Indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMTP antara lain India, Republik Korea, Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hong Kong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Bangladesh dan Mesir, serta Taiwan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai usulan insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) bisa mendapat Rp 100 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengaku belum mengetahui rincian usulan tersebut. “Saya belum tahu, nanti kita cek,” kata Febrio saat ditemui di Gedung Kemenkeu di Jakarta, Selasa (6/8).

Sebelumnya, Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Arizal mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan Kemenkeu terkait insentif tersebut. Insentif ini setara dengan tunjangan kinerja atau tukin pejabat yang setara eselon I di Otorita IKN.

"Kita sudah rapat dengan Dirjen Anggaran (Kemenkeu). Kami usul tunjangan insentif. Ada sekolah internasional, rumah sakit internasional, bagaimana ASN kalau nggak ada insentifnya bayar sekolah internasional itu?” kata Arizal dalam acara ASN Fest 2024 dikutip dari YouTube Kantor Staf Presiden.

Arizal menjelaskan, besaran insentif yang setara dengan pejabat eselon I di IKN lebih mencukupi ketimbang insentif yang selama ini diberikan ke kementerian atau lembaga lain. Dia membandingkan untuk tukin pejabat setara eselon I atau Jabatan Pimpin Tinggi Madya (JPT Madya) di Kementerian PAN-RB hanya Rp 40 juta.

“Di Kementerian PAN-RB JPT Madya itu cuma Rp 40 juta tukinnya. Bapak (eselon I OIKN) sudah Rp 100 juta. Kita usul supaya JPT Madya yang ikut pindah ke sana (IKN), dapat sama dengan yang diterima JPT Madya di IKN," ujar Arizal.

Masih Sebatas Usulan

Meskipun begitu, Arizal menekankan besaran insentif tersebut masih sebatas usulan dari Kementerian PAN-RB ke Kemenkeu. "Usulannya seperti itu, tapi tahu sendiri Kemenkeu itu kalau usul soal uang ribetnya minta ampun, banyak sekali syaratnya, tapi kami berjuang terus. Sangat-sangat tidak menarik bagi ASN mau pindah ketika tidak diperhatikan insentifnya,” ujar Arizal.

Meski masih berupa usulan, insentif ASN yang dipindah ke IKN sedang dalam proses penepatan. Arizal optimistis para ASN yang akan dipindah bisa mendapat insentif tersebut karena sudah menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tunjangan dalam proses, Insya Allah kita berdoa bersama bagi ASN yang dipindah, insya Allah akan dapat insentif itu karena presiden nggak kurang ngomong, pemindahan ASN ke IKN itu alot. Alot itu susah kalau tidak ada insentif," kata Arizal.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan lebih lanjut dari PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) terkait gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh empat krediturnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat.

Mahendra Vijaya, Corporate Secretary Wijaya Karya, membenarkan bahwa pada 26 Juli 2024 di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat terdapat dua permohonan PKPU atas perusahaan. Tercatat sebanyak empat perusahaan di balik gugatan PKPU terhadap emiten konstruksi tersebut.

Keempat perusahaan tersebut adalah CV Natuna Cemerlang, CV Amanah Abadi, PT Indoland Manajemen Properti Terpadu, dan CV Saroha Sentosa Indonesia. Apabila dijumlahkan, utang emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada keempat kreditur tersebut mencapai Rp 7,36 miliar.

Secara rinci, gugatan PKPU pertama oleh CV Natuna Cemerlang dan kreditur lain CV Amanah Abadi dengan nomor perkara 214/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun utang yang diminta agar dilunasi masing-masing senilai Rp 1,20 miliar dan Rp 525,03 juta.

Gugatan kedua juga dilayangkan oleh PT Indoland Manajemen Properti Terpadu dan CV Saroha Sentosa Indonesia. Berdasarkan gugatan tersebut, Indoland meminta WIKA untuk melunasi utang sebanyak Rp 3,83 miliar dan utang kepada Saroha Sentosa sebesar Rp 1,80 miliar. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

Menanggapi gugatan PKPU, Mahenda menegaskan bahwa permohonan PKPU telah diterima oleh perusahaan. WIKA telah menunjuk Law Office Atmadja Siregar Krisnomo, Advocates & IPR Consultants (ASK Law Office) sebagai kuasa hukum untuk mendampingi perusahaan dalam menghadapi perkara PKPU.

Sidang pertama untuk permohonan PKPU Nomor Perkara 214/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst dan 215/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst diadakan pada 5 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia juga menegaskan WIKA akan patuh dan menjalankan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Permohonan PKPU kepada perusahaan tidak berdampak kepada kinerja maupun operasional WIKA,” kata Mahendra dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Selasa (6/8).

Berdasarkan laporan keuangan WIKA, per 31 Maret 2024 perusahaan memiliki utang usaha kepada pihak berelasi senilai Rp 1,28 triliun, turun 81,06% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 senilai Rp 6,76 triliun. Sementara itu, utang usaha WIKA kepada pihak ketiga mencapai Rp 5,77 triliun, melonjak 124% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 sebesar Rp 2,58 triliun.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mendorong pemerintah untuk menerbitkan aturan penambahan bea masuk pakaian jadi impor selambatnya akhir bulan ini. Beleid tersebut diperlukan untuk mengikis peredaran pakaian impor ilegal di dalam negeri.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana mengatakan, penambahan bea masuk tersebut dapat diterbitkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Perlindungan maupun Bea Masuk Anti Dumping. Danang menilai implementasi Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu atau Impor Ilegal tidak akan menghilangkan produk impor ilegal di pasar lokal.

"Wong keran impor barang jadi garmen dibuka lebar saat ini. Oleh karena itu, harus dikecilkan dulu alirannya, baru bisa habis banjir impornya," kata Danang kepada Katadata.co.id, Selasa (6/8).

Saat ini, masih berlaku Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau BMTP pakaian jadi melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2022. Beleid tersebut menambah bea masuk setidaknya Rp 25.000 per lembar pada tahun ini dan berakhir pada November 2024.

Walau demikian, Danang mengakui penegakan hukum tata niaga merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh industriwan tekstil dan produk tekstil atau TPT. Maka dari itu, Danang mendorong Satgas Impor Ilegal fokus pada empat titik, yakni pergudangan, dokumen impor, dokumen pajak importir, dan praktek impor borongan.

Danang juga menekankan perlu adanya pengendalian kuota impor TPT di dalam negeri. Sebab, Danang menyampaikan maraknya penyimpangan aturan merupakan masalah utama di industri TPT. Oleh karena itu, Danang berpesan agar presiden selanjutnya fokus pada detail implementasi regulasi.

"Kalau pemerintah konsisten dan keras dalam penegakan hukum, ini bisa jadi obat mujarab bagi investasi di sektor TPT dan sektor industri lainnya. Namun tidak perlu berharap banyak terkait perlu berharap banyak pada reformasi regulasi presiden saat ini," ujarnya.

Danang sebelumnya mengatakan, terbentuk kompetisi tidak sehat antara produsen garmen dan importir garmen. Ini karena produsen tekstil tetap wajib memenuhi pertimbangan teknis akibat Permendag No. 8 Tahun 2024.

Oleh karena itu, Ia mendorong pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024. Beleid tersebut merupakan revisi ketiga terkait tata niaga impor dan baru berlaku pada 17 Mei 2023.

Danang mengatakan, Bea Masuk Anti Dumping menjadi penting lantaran harga tekstil impor di pasar lokal kini 50% sampai 70% lebih rendah dari tekstil lokal. Tekstil lokal kini tidak bisa bersaing dengan tekstil impor.

"Barang impor dengan kualitas, tipe, dan jenis yang sama dengan tekstil lokal harganya bisa separuh sampai sepertiga dari produk lokal. Ini tidak logis," kata Danang kepada Katadata.co.id, Rabu (26/6).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melihat peluang atau dampak positif dari ancaman resesi Amerika Serikat (AS). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai, dampaknya akan memperkuat sinyal pemangkasan suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed.

“Nah, sekarang dengan data yang terbaru memang konsensusnya mengarah ke pemotongan suku bunga The Fed lebih banyak,” ujar Febrio saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (6/8).

Dalam konteks stabilitas makroekonomi Indonesia, ia menyebut dampaknya positif untuk sementara waktu. Saat kebijakan suku bunga AS turun, maka tekanan aliran modal asing keluar dari Indonesia alias capital outflow berkurang.

“Kalau kita lihat, sebelum kebijakan suku bunga turun pun, suku bunga 10 tahunnya US Treasury itu sudah turun cukup tajam sekitar 3,7% dan turunnya cukup tajam beberapa hari ini,” kata Febrio

Menurut Febrio, kondisi tersebut berdampak positif terhadap suku bunga surat berharga negara atau SBN. Febrio menyebut suku bunga SBN pada saat ini sudah turun ke 6,77%. “Ini artinya kita kan melihat dinamika global tersebut kalau memang turun justru dampaknya positif bagi kita,” ujar Febrio.

Untuk itu, Febrio memastikan pemerintah akan terus mengawal dan mengawasi perkembangan dinamika global agar tidak berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Khususnya yang terjadi di Amerika.

Di tengah kondisi tersebut, Febrio masih melihat peluang dari kondisi global saat ini. “Bagaimana ini kita gunakan untuk memperbaikI, mendapatkan peluang serta memperbaiki struktur pembiayaan kita,” kata Febrio.

Tingkat Pengangguran AS Melonjak

Sebelumnya, tingkat pengangguran AS melonjak ke level tertinggi hampir tiga tahun, yakni sebesar 4,3% pada bulan Juli 2024. Peningkatan tersebut mendorong ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed pada September 2024.

Ekonom Goldman Sachs Group melihat kemungkinan resesi AS pada 2025 meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 15%. Namun, masih ada kemungkinan resesi tidak terjadi meski angka pengangguran melonjak.

Ekonom Goldman Sachs Group melihat kemungkinan resesi Amerika Serikat pada 2025 meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 15%. Namun, masih ada kemungkinan resesi tidak terjadi meski angka pengangguran melonjak.

"Kami terus melihat risiko resesi terbatas," kata ekonom Goldman yang dipimpin Jan Hatzius dikutip dari The Straits News, Selasa (6/8).

Goldman Sachs Group meyakinkan perekonomian AS masih baik secara keseluruhan. Sebab, tidak ada masalah ketidakseimbangan keuangan yang besar dan The Fed memiliki banyak ruang untuk memangkas suku bunga dengan lebih cepat jika diperlukan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana membentuk tim khusus untuk mencari bandar warga negara asing atau WNA yang memasok barang impor ilegal di pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang dan Mangga Dua. Tim tersebut melakukan penyelidikan secara diam-diam.

"Kami bekerja dengan lembaga yang bisa dipercaya secara diam-diam. Kami survei secara mendalam kemudian juga di pusat-pusat grosir, di berbagai tempat kita akan survei, kami riset bagaimana warga negara asing bisa menjadi bandar di tempat-tempat mal besar itu," kata Zulkifli di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8), seperti dikutip dari Antara.

Zulkifli mengatakan, berdasarkan temuan Satuan Tugas (satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Kawasan Pantai Indah Kapuk, pada Juli lalu, importir barang ilegal merupakan WNA.

WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat perbelanjaan. Menurut Zulkifli, hal ini membuat peredaran barang impor ilegal semakin marak dan mengalahkan produk-produk dalam negeri.

"Saya kira banyak sekali warga negara luar yang beroperasi, berusaha atau berdagang di distributor-distributor besar di mal-mal besar, di pusat-pusat grosir besar seperti Tanah Abang atau Mangga Dua," ujar Zulkifli.

Kementerian Perdagangan juga sedang melakukan riset terkait peredaran barang impor di Indonesia. Hal ini terkait dengan cara masuk barang, pendistribusian hingga penjualan.

"Kalau dari Bareskrim orang akan langsung tahu, tapi yang kita riset pelan-pelan sehingga secara ilmiah tergambar dengan baik. Kita riset berapa banyak yang tidak memenuhi ketentuan dan ini kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas," katanya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut tidak ada perubahan signifikan terkait hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan Moeldoko merespons pernyataan Megawati pada Senin (5/8) soal hubungannya dengan Jokowi. "Saya pikir dalam pandangan saya, dari beliau (Presiden Jokowi) ini tidak ada yang berubah," kata Moeldoko di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (6/8).

Saat acara penyerahan duplikat bendera pusaka kemarin, Megawati menyampaikan hubungannya secara pribadi dengan Jokowi baik. Meski demikian, ia menolak wacana tiga periode karena melanggar konstitusi.

"Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Saya tahu hukum kok," kata Megawati dalam keterangan tertulis, Senin (5/8).

Megawati tak menjelaskan secara gamblang apakah Jokowi pernah meminta perpanjangan masa jabatan. Namun ia mengatakan hanya berbicara kebenaran dan tak ingin melihat negara menjadi rusak.

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika." katanya.

Megawati lalu menyinggung sejumlah penjabat gubernur yang diangkat oleh Pemerintahan Jokowi. "Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih," tanya Mega.

Oleh karena itu, Megawati meminta para Pj kepala daerah untuk netral. Megawati mengatakan dirinya mengetahui ada misi-misi tertentu dalam proses Pilkada Serentak 2024 nanti.

"Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya," kata Megawati.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengubah sumber energi dari batu bara ke gas untuk kebutuhan listrik bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Sulawesi pada 2030.

"Jadi, rencananya gas yang dari Selat Makassar itu ditarik pipa ke Palu. Di sini kami akan membuat pembangkit gas di Sulawesi, baru tarik transmisi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam siaran pers, dikutip Selasa (6/8).

Alokasi gas akan didapat dari berakhirnya kontrak gas bumi Donggi Senoro pada 2027 sebesar 337 MMSCFD yang dapat dimanfaatkan untuk PLTGU Wellhead baru dengan kapasitas 1.800 MW.

Selain itu, pasokan juga bisa tersalur melalui potensi gas bumi melalui gas pipa dari Lapangan ENI Muara Bakau di Selat Makassar sebesar 500 MMSCFD, yang dapat dimanfaatkan untuk membangun PLTGU baru di Palu dengan kapasitas 2.650 MW.

“Kontrak gas bumi Donggi Senoro selama ini LNG-nya diekspor terus. Jadi kami meminta nanti produksinya untuk domestik. Setelah itu kami akan bangun pembangkit gas dan menarik jaringan sehingga ini bisa mendukung carbon reduction program di industri-industri smelter," ujar Arifin.

Listrik dari kedua PLTGU tersebut kemudian disalurkan melalui transmisi 500 kV untuk menyuplai smelter klaster Huadi di Sulawesi Selatan, Pomala-Ceria (Poci) dan Konawe-Morowali di Sulawesi Tenggara.

"Jika harga gas untuk kedua PLTGU mengikuti HGBT sekitar 6 US$/MMBTU dan toll fee transmisi 3,88 cUS$/kWh dengan harga listrik sekitar 11 cUS$/kWh maka itu cukup kompetitif," ucap Arifin.

Untuk diketahui, pemerintah membutuhkan investasi senilai US$ 14 miliar untuk memenuhi kebutuhan listrik di Sulawesi hingga 2030. Investasi tersebut meliputi US$ 10,7 miliar untuk pembangkit, US$ 2,3 miliar untuk transmisi, dan US$ 1 miliar gardu induk.

Kebutuhan listrik terbesar di Sulawesi adalah untuk smelter hingga 2030 yang mencapai 11.139 MW. "Kebutuhan untuk smelter saat ini mencapai 20 gigawatt (GW) dan dipenuhi melalui PLTU. Nah kami akan mengupayakan penyediaan energi bersih untuk ini dan juga sebagai bagian dari transisi energi," kata dia.

Menurut Arifin, smelter merupakan industri yang membutuhkan energi besar. Bahkan di Sulawesi sendiri, suatu area smelter yang hanya 4.500 hektare membutuhkan energi listrik hampir mencapai 7 GW.