Emiten pengembang properti Grup Sinar Mas, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), mengumumkan telah melalui proses negosiasi untuk mengakuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). Nilai akuisisi tersebut diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya mengatakan rencana tersebut dilakukan usai perseroan menandatangani perjanjian pembelian saham SMDM dari Top Global Limited (TGL) pada 31 Juli 2024. Top Global Limited merupakan perusahaan pengembang real estat serta manajemen dan investasi properti yang berada di Singapura.

Setelah penyelesaian transaksi pengambilalihan saham tersebut, perseroan akan menjadi pengendali baru SMDM. Saham SMDM milik TGL sejumlah 4.390.121.595 saham yang diambil alih oleh BSDE mewakili sekitar 91,99% dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam SMDM.

“Setelah penyelesaian Rencana Pengambilalihan, sebagai pengendali baru SMDM, perseroan akan melaksanakan penawaran tender wajib (mandatory tender offer),” kata Hermawan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (2/8).

Jika melihat dengan harga penutupan perdagangan siang ini, Jumat (2/7), saham SMDM terpantau menguat 24,59% ke harga Rp 456 per lembar saham. Berdasarkan harga tersebut, apabila dikalkulasikan, nilai akuisisi BSDE terhadap 91,99% saham SMDM setara dengan Rp 2 triliun.

Menurut POJK No.9/2018, perusahaan harus membeli sisa kepemilikan saham SMDM dengan harga penawaran tertinggi. Harga ini ditentukan berdasarkan dua opsi, yakni harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham SMDM di BEI selama 90 hari terakhir sebelum pengumuman negosiasi rencana pengambilalihan. Kemudian, harga tersebut juga ditentukan harga yang dibayarkan perusahaan kepada TGL untuk rencana pengambilalihan saham. Dengan demikian, perusahaan harus memilih harga tertinggi di antara kedua opsi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kinerja APBN hingga kuartal II 2024 tetap terjaga dengan defisit yang terkendali di tengah gejolak ekonomi global. Pendapatan negara tercatat turun 6,2% secara tahunan (yoy) sedangkan belanja negara naik 11,3% yoy.

“Dengan kinerja tesebut, APBN mencatatkan defisit Rp 77,3 triliun atau 0,34% dari PDB, tetap terkendali dengan keseimbangan primer masih surplus sebesar Rp 162,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (2/8).

Meskipun begitu, Sri Mulyani yakin kinerja APBN diprakirakan tetap terjaga sampai akhir tahun ini. Hal itu akan menjadi fondasi kuat untuk mendukung transisi yang solid pada 2025.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau 47,1% dari target APBN 2024 yang terkontraksi 6,2% yoy. Bendahara negara tersebut mengatakan realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028,0 triliun atau terkontraksi 7,0% yoy.

“Hal ini dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pajak serta kepabeanan cukai karena moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi, serta terjadinya downtrading ke golongan rokok dengan tarif cukai hasil tembakau yang lebih rendah,” ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, realisasi PNBP mencapai Rp 288,4 triliun yang juga terkontraksi 4,5% yoy. Capaian penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan lifting migas serta moderasi harga mineral dan batubara.

Belanja Negara Capai Rp 1.398 Triliun

Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp 1.398,0 triliun atau tumbuh 11,3% secara yoy. “Ini terutama dipengaruhi upaya untuk terus menopang berbagai agenda pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Realisasi belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 997,9 triliun. Angka tersebut tumbuh 11,9% secara yoy. Lalu realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp 400,1 triliun atau tumbuh 9,9%.

Sri Mulyani menyebut, peningkatan realisasi belanja negara terutama untuk pelaksanaan berbagai program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat seperti program kartu sembako, PKH, PIP, bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi energi, dan stabilisasi harga pangan.

Selain itu, belanja negara juga dimanfaatkan untuk dukungan kegiatan Pemilu 2024, pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk THR, gaji 13, dan kenaikan gaji serta dukungan untuk proyek strategis nasional (PSN).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Mini Hidro (PLTA/M) di Sumatera bagian utara.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan pengembangan PLTA/M di wilayah Aceh dan Sumatera Utara dilakukan untuk mengkonversi sistem kelistrikan yang selama ini masih berbasis gas.

Selain itu, pengembangan PLTA/M di wilayah Sumatera bagian utara dilakukan berlandaskan melimpahnya potensi air di wilayah tersebut.

"Wilayah Aceh dan Sumatera Utara itu ada potensi hampir 5 GW (Gigawatt)," ujar Arifin saat ditemui di kantor Ditjen Migas, Jumat (2/8).

Arifin mengatakan rencana pemerintah mengembangkan PLTA/M di wilayah utara Sumatera telah tertuang dalam draft Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033.

Dalam RUPTL tersebut, pemerintah menargetkan pemanfaatan 586 GW PLTA/M di Sumatera Bagian Utara dengan mempertimbangkan keseimbangan suplai dan demand.

Selain kuota PLTA/M di Sumut, terdapat kuota PLTA tersebar Sumatera kapasitas 1.200 MW dalam draft RUPTL 2024-2033

Lanjutnya, untuk wilayah Aceh diputuskan tidak ada penambahan kuota PLTA/M wilayah Aceh karena terkendala infrastruktur transmisi. Untuk itu, ia mengajak keterlibatan swasta dalam investasi sektor transmisi tenaga listrik

"Karena sebenarnya infrastruktur transmisi yang harus banyak dibangun. Swasta juga Kita harapkan bisa masuk dengan kerjasama yang saling menguntungkan," ujarnya.

Tambahan Kapasitas EBT

Arifin mengatakan hingga Juni 2024 penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia mencapai 217,73 Megawatt (MW).

"Hingga bulan 6 2024, penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT 217,73 MW atau 66,6% dari target 326,91 MW sepanjang 2024," ujar Arifin.

Dari realiasi tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mencatatkan pertumbuhan paling tinggi dengan capaian 75,17 MW atau 147% dari target sebesar 51,13 MW.

Sedangkan, jika dilihat dari kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTH) menjadi yang tertinggi dengan penambahan hingga 127,56 MW atau 66,4% dari target sebesar 192,08 MW.

Lanjutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi baru mencatatkan penambahan kapasitas terpasang sebesar 15 MW atau 43,2% dari target yang ditetapkan sebesar 34,7 MW.

Kemudian, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) belum mencatatkan penambahan kapasitas atau 0% dari target sebesar 49 MW.

Sedangkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 1,28 triliun dari target sebesar Rp 2,19 triliun.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyatakan diri ikut dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Kabinet Indonesia Maju akan melaksanakan sidang kabinet di Istana Garuda, Komplek Istana Kepresidenan IKN Nusantara pada Senin, 12 Agustus mendatang.

"Ikut dong, masa nggak ikut," kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (2/8).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, rombongan Presiden Jokowi akan berada di IKN sejak 11-14 Agustus. Adapun Basuki sudah bertolak ke IKN lebih dulu pada 9 Agustus. "Tanggal 12 direncanakan untuk sidang kabinet di IKN," kata Basuki di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/8).

Setelah melaksanakan sidang kabinet, Jokowi akan menggelar pertemuan dengan para pejabat daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota ke IKN Nusantara pada 13 Agustus. Basuki melanjutkan, Istana Garuda saat ini sudah siap untuk melangsungkan rapat kabinet.

Beragam fasilitas layanan dasar seperti air minum dan listrik sudah terpasang seutuhnya. Begitu juga dengan furnitur meja, kursi dan pendingin ruangan atau AC yang sudah terinstal.

"Kalau soal prasarana, minimal jalan di sekitar kawasan Istana Negara dan Istana Garuda sudah selesai," ujar Basuki.

Basuki akan tinggal di rumah dinas menjelang pelaksanaan sidang kabinet. Ia mengatakan sudah ada 14 rumah dinas yang selesai dibangun, dengan spesifikasi tiga kamar tidur, 1 kamar utama dan dua kamar kecil.

"Saya menginap di rumah dinas. Mungkin menteri lainnya ada yang one day trip juga," kata Basuki.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan ada potensi pelaksanaan sidang kabinet paripurna di Istana Garuda IKN Nusantara beberapa hari sebelum Upacara HUT RI.

Jokowi mensyaratkan kondisi Istana Garuda harus komplit seutuhnya saat pelaksanaan sidang kabinet paripurna. Ia lalu menyinggung beberapa fasilitas yang menjadi syarat.

“Tidak hanya listriknya dan airnya, tapi juga AC, kursi, furniturnya. Semua harus komplit,” kata Jokowi seusai memberikan sambutan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta Convention Center pada Kamis (1/8).

Indeks kinerja manufaktur atau Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia tercata anjlok. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi 1,4 poin secara bulanan menjadi 49,3 dari 50,9 pada Juni 2024.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan investigasi terkait penyebab turunnya data PMI Indonesia dari sisi permintaan.

“Ada beberapa faktor yang kita identifikasi dan tentu ini akan terus memacu kita untuk membuat langkah-langkah korektif agar kemudian menjadi baik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (2/8).

Dia menjelaskan, permintaan produk manufaktur dalam negeri menunjukkan tren penurunan khususnya pada barang konsumsi. Dia memperkirakan penurunan itu bisa saja disebabkan oleh pelemahan secara musiman atau adanya kompetisi dengan produk-produk impor.

“Yang menyebabkan penurunan adalah permintaan baru, yaitu artinya demand side. Jadi barang-barang manufacturing itu mengalami moderasi, berarti sisi demand,” ujar Sri Mulyani.

Selain penurunan permintaan dari sisi domestik, ada kemungkinan bisa dari sisi ekspor. Di luar negeri, lanjut dia, juga terdapat permintaan yang melemah khususnya dari Amerika Serikat (AS).

Optimisme Ekspor RI Tumbuh

Hanya saja, Sri Mulyani tetap optimistis ekspor Indonesia masih bisa tumbuh khususnya ke India. “Kita masih punya harapan terhadap India. Kalau India itu mungkin bukan barang manufaktur, jadi ekspor kita bisa kuat. Memang cenderung pada manufaktur yang simpatnya lebih tradisional seperti tekstil dan alas kaki,” kata Sri Mulyani.

Indonesia tetap akan mengambil langkah korektif untuk mendongkrak kembali PMI Indonesia. Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan akan mendorong sektor manufaktur menjadi salah satu prioritas demi meningkatkan daya tahan eksternal melalui insentif perpajakan.

Koordinasi juga akan dilakukan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengatur regulasi. Bank Indonesia akan memberi insentif likuiditas dan Otoritas Jasa Keuangan mendorong dari sisi sektor keuangan.

“Meski PMI mengalami koreksi di bawah 50, kami waspadai dan lihat datanya. Kemudian, kami akan merumuskan kebijakan supaya masa kontraksi tidak lama,” ujar Sri Mulyani.

Penjelasan Direktur S&P Global

Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, pelambatan pasar secara umum mendorong penurunan marginal pada kondisi pengoperasian selama Juli 2024. Tercatat permintaan baru berkurang dan produksi turun untuk pertama kali dalam dua tahun.

Hal tersebut membuat produsen menjadi lebih waspada dengan sedikit mengurangi aktivitas pembelian. Ketenagakerjaan juga menurun cukup tinggi sejak September 2021 namun masih ada harapan sektor manufaktur akan segera kembali tumbuh dan bangkit.

Dokter tetap bisa melaksanakan praktik di tiga tempat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Kendati demikian, ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang dokter untuk melakukan praktik di tiga tempat.

Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik keprofesiannya wajib memiliki Surat Izin Praktik atau SIP. Dalam Pasal 682 ayat 2 PP 28/2024 disebutkan satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik. Ada pengecualian bagi dokter dan dokter gigi yang boleh praktik di maksimal tiga tempat.

“Tapi, satu SIP berlaku di satu tempat praktik. Artinya, kalau praktik di tiga tempat, SIP-nya harus punya tiga,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Syahril, dalam keterangan pers dilansir Jumat (2/8).

Adapun ketentuan terkait jumlah maksimal tempat praktik ini masih mengacu pada peraturan sebelumnya.

Di sisi lain, dokter tetap harus memastikan kapasitas dan kualitas pelayanan tidak menurun meski mereka praktik di beberapa tempat. Jarak antara tempat praktik juga harus diperhatikan agar tidak mengganggu waktu tempuh dan praktik dokter.

Syahril menyarankan, tempat praktik sebaiknya berada dalam radius yang memungkinkan dokter berpindah dengan efisien.

PP No 28/2024 tentang Kesehatan ini terdiri dari 13 bab dan 1.171 pasal dan berlaku sejak diundangkan pada Jumat (26/7). Peraturan tentang tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing diatur dalam paragraf 11 Pasal 658—668 PP 28/2024.

Secara lengkap, aturan ini mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

Proses rancangan beleid ini dimulai dengan partisipasi publik dan panitia antar kementerian atau PAK pada Agustus—Oktober 2023. Proses dilanjutkan dengan harmonisasi yang berlangsung pada November 2023—April 2024. Kemudian, proses penetapan pada Mei 2024—Juli 2024, hingga akhirnya ditetapkan presiden menjelang akhir Juli 2024.

“Selanjutnya tugas kita memastikan pelaksanaan program didukung dengan aturan teknis berupa peraturan presiden dan peraturan menteri kesehatan, maupun peraturan setingkat menteri lainnya,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir dari keterangan pers, Selasa (30/7).

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 tidak akan tercapai. Hal ini lantaran masih minimnya investasi di sektor energi bersih.

"Tahun 2025 tidak sampai target, paling hanya 13-14%," ujarnya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/8).

Kementerian ESDM melaporkan bahwa realisasi investasi di sektor Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) sampai dengan Juni sebesar US$ 565 juta atau Rp 9,1 triliun. "Realisasi Investasi Subsektor EBTKE adalah sebesar 0,565 miliar US$ atau 45,9% dari target US$ 1,232 miliar," kata Arifin.

Dia memerinci, realisasi investasi panas bumi pada enam bulan pertama tahun ini mencapai sebesar US$ 218 juta atau sebesar 34,06% dari target US$ 640 juta. Sedangkan untuk aneka energi baru terbarukan (EBT) sebesar US$ 335 juta, 65,43% dari target US$ 512 juta.

Kemudian investasi untuk konservasi energi pada periode ini tercatat mencapai US$ 1,3 juta atau 8,13% dari target sebesar US$ 0,016 miliar. "Bioenergi US$ 11 juta atau 17,19 % dari target US$ 64 juta," ujarnya.

Arifin mengatakan bahwa pemerintah terus menggalakan program untuk mengerek angka bauran energi bersih di dalam negeri. Salah satunya melalui program insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sektor industri.

"PLTS untuk industri-industri dan perumahan-perumahan ini harus bisa di dorong," kata dia.

Bauran EBT Indonesia Diprediksi Tak Lebih dari 30% pada 2060

Institute for Essential Services Reform (IESR) memprediksi bauran EBT Indonesia tidak akan melebihi 30% pada 2060. Bauran EBT berjalan lambat lantaran Indonesia bertumpu pada kebijakan saat ini yang tidak terukur.

Koordinator Grup Riset Sumber Daya Energi dan Listrik IESR, His Muhammad Bintang, mengatakan dibutuhkan pemutakhiran kebijakan mengenai bauran EBT Indonesia untuk mencapai target dan menurunkan emisi sektor energi secara signifikan.

Kebijakan tersebut harus mencakup peningkatan target penurunan emisi dan skema yang mendukung pencapaian tersebut secara terukur.

Kebijakan tersebut seperti, Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET).

"Lambatnya pertumbuhan sektor ketenagalistrikan, yang diharapkan akan mendorong penambahan bauran energi terbarukan, terlihat dari pembangkit energi terbarukan yang baru mencapai sekitar 1 GW hingga 2023, jauh dari target awal 3,4 GW yang ditetapkan pada 2021," ujarnya beberapa waktu lalu, Rabu (3/7).

Bintang mengatakan, terdapat beberapa penyebab lambannya implementasi energi terbarukan. Pertama, rendahnya permintaan energi dibandingkan proyeksinya.

Kedua, lapangan tanding yang tidak setara. Pembangkit energi terbarukan dipaksa bersaing dengan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan regulasi domestic market obligation (DMO).

Ketiga, integrasi energi terbarukan variabel seperti PLTS dan PLTB menghadapi tantangan teknis dari kondisi sistem jaringan listrik saat ini.

Keempat, beberapa peraturan seperti tingkat komponen dalam negeri (TKDN) belum sesuai dengan kondisi saat ini dan mempengaruhi pengembangan proyek energi terbarukan.

Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi komoditas minyak sawit mentah atau CPO periode 1-31 Agustus 2024 sebesar US$ 820,11 per MT, naik 2,42% dibandingkan bulan sebelumnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan, harga referensi CPO saat ini naik ambang batas sebesar 680 dolar AS per MT.

"Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan bea keluar CPO sebesar 33 dolar AS per MT dan pungutan ekspor CPO sebesar 85 dolar AS per MT untuk periode 1-31 Agustus 2024," kata Budi pada Jumat (2/8), seperti dikutip dari Antara.

Budi menjelaskan, kenaikan harga referenci CPO dipengaruhi oleh kenaikan permintaan dari India yang tak diimbangin oleh kenaikan produksi. Selain itu, menurut dia, terdapat faktor kenaikan harga minyak nabati lainnya dan harga minyak mentah dunia.

Penetapan BK CPO periode 1-31 Agustus 2024 merujuk pada kolom angka 4 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebesar US$ 33 per MT. Sementara itu, pungutan ekspor CPO periode 1-31 Agustus 2024 merujuk pada Lampiran Huruf C PMK Nomor Nomor 103/PMK.05/2022 jo.154/PMK.05/2022 sebesar US$ 85 per MT.

Sumber penetapan harga referensi CPO berasal dari rata-rata harga selama periode 25 Juni-24 Juli 2024 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$ 786,00 per MT, Bursa CPO di Malaysia US$ 854,22 per MT, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam US$ 960,62 per MT.

Namun jika terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga lebih dari 40 dolar AS, perhitungan HR CPO akan menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median, yaitu bursa CPO di Malaysia dan bursa CPO di Indonesia. Adapun sesuai dengan perhitungan tersebut, maka dapat ditetapkan harga referensi CPO US$ 820,11 per MT

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN mencatat pemutusan hubungan kerja (PHK) marak terjadi. Presiden KSPN, Ristadi, mengatakan tak semua PHK itu dilaporkan atau tercatat.

“Bila membandingkan data dengan fakta, lebih banyak fakta (yang terkena PHK),” kata Ristadi, lewat panggilan telepon pada Katadata, Jumat (2/8).

Ia menjelaskan sebenarnya banyak perusahaan tekstil, garmen, dan alas kaki, tidak melaporkan PHK kepada Dinas Ketenagakerjaan atau KSPN. Perusahaan ini sudah menyepakati jumlah pesangon dengan pekerja terkena PHK. Alhasil data yang KSPN pegang tidak sesuai dengan kenyataan.

Perusahaan biasanya melapor bila terjadi sengketa, terutama soal hak pesangon. Tujuannya agar pemerintah dan serikat bisa memfasilitasi negosiasi antara perusahaan dan pekerja.

KSPN mencatat 13.800 buruh dari industri tekstil se-Indonesia terkena PHK hingga semester satu 2024. Kemudian sejak awal Juni hingga Juli 2024 terdapat empat perusahaan tekstil di Jawa Tengah yang melakukan PHK pada 750 orang karyawannya. Bahkan KSPN baru menerima laporan ada perusahaan tekstil di Jalan Mohammad Toha, Bandung, Jawa Barat, yang akan mem-PHK 500 orang pekerjanya.

Bila dibanding dengan data tahun lalu, menurut Ristadi angka ini sudah menurun. Puncak PHK tekstil terjadi pada 2021 hingga awal 2023, dan trennya mulai menurun hingga sekarang. Kendati demikian, Ristadi berkilah trennya terjadi karena karyawannya sudah berkurang.

“PT Alenatex misalnya, tadinya pekerja ada 2.500 orang. Pasca PHK Mei 2024, sisa 750 orang. Jadi kalau mau PHK lagi, angkanya turun karena sudah di-PHK sebelumnya,” kata Ristadi.

Ristadi mengatakan penyebab utama banyaknya PHK di industri ini adalah turunnya pesanan, bahkan tidak ada pesanan sama sekali. Produk buatan lokal kerap tidak laku di pasar domestik karena kini pasar dipenuhi barang tekstil impor yang lebih murah, entah itu legal atau ilegal.

“Artinya perusahaan tekstil bisa bertahan sekitar enam bulan sampai satu tahun, tapi cashflow berdarah-darah. Produksi terus-menerus tapi menumpuk di gudang,” katanya, “Kalau pemerintah terus melakukan impor seperti sekarang, maka lama-lama pabrik tekstil akan mati. Pelan-pelan akan mati, nggak kuat.”

Berdasarkan Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 32.064 tenaga kerja terkena PHK dari periode Januari-Juni 2024. Jumlah tersebut naik 21,45% dari periode sama pada tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

Dari jumlah itu, kasus PHK paling banyak terjadi di Jakarta yang mencapai 7.469 orang. Diikuti Banten sebanyak 6.135 orang, Jawa Barat 5.155 orang dan Jawa Tengah 4.275 orang.

"Tenaga kerja yang kena PHK paling banyak di Jakarta, sekitar 23,29% dari jumlah keseluruhan kasus yang dilaporakan," tulis laporan Portal Satu Data Kemnaker yang dipublikasikan, Kamis (25/7).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut setidaknya ada lima sektor manufaktur yang kini terancam gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK. Kelimanya adalah industri tekstil, alas kaki, obat herbal, kecantikan, dan mainan anak-anak.

"Saya tidak tahu jumlahnya, tapi akan banyak tenaga kerja yang terkena PHK," kata Wakil Ketua Umum Bidang Industri Manufaktur Apindo Bobby Gafur Umar kepada Katadata.co.id, Jumat (2/8).

Ia mengatakan kelima sektor tersebut kini dibanjiri produk impor yang harganya lebih murah daripada barang lokal. Dampaknya, utlisasi pabrik domestik menurun akibat permintaan yang melemah. Kondisi ini yang dapat berujung pada gelombang pemecatan karyawan.

"Industri seperti mainan anak-anak, obat herbal, dan kecantikan juga tergempur produk impor. Itu sektor yang seharusnya diperhatikan dalam enam bulan ke depan," kata Bobby kepada Katadata.co.id, Jumat (2/8).

Bahan baku kelima industri tersebut masih bergantung pada impor. Namun, menurut Bobby, tantangan utama sektor manufaktur nasional bukan pada bahan bahan baku impor, tapi impor barang jadi.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari posisi saat ini 11% menjadi 12% pada Januari 2025. Aturan tersebut harus ditunda setidaknya hingga perekonomian nasional kembali stabil.

Dalam rilis S&P Global beberapa waktu lalu Purchasing Manager's Index atau PMI Juli 2024 Indonesia sudah berada di level 49,3. Angka ini menunjukkan fase kontraksi pertama kalinya sejak Agustus 2021.

Angka PMI manufaktur, menurut Bobby, tidak dapat langsung naik. "PMI bulan depan pasti tetap di bawah 50 poin dan mungkin masih bisa turun lagi," ucapnya.

Tren pelemahan PMI manufaktur Indonesia sudah terjadi sejak April 2024. "Tren ini akan terus berlanjut kalau tidak ada kerja sama antar lembaga pemerintah dan kebijakan jangka pendek yang tepat," ujarnya.

Kementerian ESDM mengatakan Indonesia memiliki sejumlah prospek lapangan migas yang dapat berproduksi dalam tiga tahun ke depan, menambah produksi minyak bumi domestik lebih dari 100 ribu barel per hari (bph).

“Dalam jangka pendek, ada enam prospek minyak bumi yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya pada 2028,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif pada Gedung Ditjen Migas pada Jumat (2/8).

Enam proyek tersebut yang pertama adalah Forel yang dikelola oleh Medco S. Natuna Sea B dengan produksi 10 ribu bph. Proyek ini diproyeksikan onstream pada kuartal IV 2024. Proyek Forel ini awalnya dijadwalkan onstream pada tahun lalu, namun karena terkendala isu finansial vendor sehingga produksinya mundur.

Kedua, proyek Ande-Ande Lumut yang dikelola oleh Prima Energy NW Natuna Pte. Ltd. dengan produksi 20 ribu bph. Proyek ini dijadwalkan onstream pada kuartal I 2028.

Sama seperti Forel, proyek ini juga mundur dari jadwal karena kendala sumber daya berjenis minyak berat dan terletak di perairan. Sehingga, sangat critical ke skenario dan nilai keekonomiannya.

Ketiga, proyek Singa Laut Kuda Laut yang dikelola oleh Harbour Energy dengan produksi 20.313 bph. Proyek yang mundur karena sanksi Rusia ini estimasi onstream pada kuartal IV 2026.

Keempat, proyek OO-OX yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi ONWJ dengan produksi 2.996 bph. Proyek ini dijadwalkan onstream pada kuartal I 2026. Kelima, proyek BUIC yang dikelola oleh Mobil Cepu Ltd dengan produksi 19.206 bph yang rencananya akan onstream pada kuartal III 2024.

Keenam, proyek Hidayah oleh Petronas North Madura dengan produksi 25.276 bph. Proyek ini diestimasikan akan produksi pada kuartal I 2027.

Tidak hanya keenam proyek tersebut, Arifin menyampaikan prospek tambahan produksi minyak bumi domestik juga diupayakan melalui peningkatan recovery dari sumur-sumur yang ada.

“Jadi kalau dulu recovery-nya itu biasanya hanya 30%, sekarang kami coba minta Pertamina untuk bisa meningkatkannya menjadi ke 50%,” ujarnya.

Guna memenuhi permintaan ini, Arifin menyebut Pertamina akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan migas yang memiliki pengalaman dan teknologi.

“Jadi lebih sebulan lalu kita pergi ke Cina yang memang memiliki kemampuan untuk bisa mengangkat recovery itu diatas 50%. Jadi kami sedang memadukan supaya bisa mengangkat produksi. Nah, kami harapkan nanti dari sini bisa ada tambahan lifting,” ucapnya.

Upaya lain untuk menambah lifting dilakukan dengan pengeboran dua sumur di WK Rokan dan pelaksanaan infield drilling melalui pengeboran di area klastik.

Pemerintah berencana membangun 50 unit bendungan hingga 2029. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembangunan bendungan ini dilakukan untuk mengatasi defisit air ke irigasi yang mencapai 20% atau sekitar 1,4 juta hektare dari total 7,3 juta hektare daerah irigasi nasional.

Basuki menjelaskan, jumlah bendungan pada tahun ini akan bertambah 61 unit menjadi sekitar 300 unit.

"Pasokan air dari bendungan ke daerah irigasi dapat meningkatkan frekuensi tanam di daerah irigasi menjadi setidaknya dua sampai tiga kali setahun," kata Basuki di kantornya, Jumat (2/8).

Basuki menjelaskan daerah irigasi tanpa pasokan air bendungan hanya mengandalkan sumber air dari sungai maupun air hujan. Skema tersebut tidak efektif lantaran frekuensi penanaman pangan hanya mencapai sekali setahun.

Ia pun memaparkan capaian pembangunan bendungan di Korea Selatan yang telah mencapai sekitar 19.000 unit pada tahun ini. Untuk diketahui, hari kemerdekaan Korea Selatan adalah 15 Agustus 1945 atau dua hari lebih cepat dari hari kemerdekaan Indonesia.

"Kami tidak membandingkan capaian pembangunan bendungan dengan Korea Selatan. Kalau di Cina, jumlah bendungan saat ini sudah 98.000 unit, sedangkan kita baru 300 bendungan kalau 60 bendungan sejak 2014 rampung tahun ini," ujarnya.

Basuki menilai, kelanjutan pembangunan bendungan menjadi penting mengingat karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan demikian, tidak semua pulau saat ini memiliki bendungan untuk meningkatkan frekuensi penanaman tanaman pangan.

Pemerintah menargetkan penyelesaian 19 unit bendungan hingga masa akhir periode Presiden Joko Widodo dari target 28 bendungan pada tahun ini. Penyelesaian sembilan bendungan akan diserahkan ke pemerintahan selanjutnya.

Basuki sebelumnya mengatakan, pemerintah belum dapat menyelesaikan tujuh bendungan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada saat yang sama, Ia berencana membangun dua bendungan baru pada tahun ini, yakni Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dan Bendungan Kedunglanggar di Jawa Tengah.

"Seluruh pekerjaan konstruksi pada 2024 lebih banyak rampung pada semester pertama 2024, kecuali beberapa paket infrastruktur kontrak tahun jamak yang baru dimulai pada Oktober 2023, seperti Bendungan Pelosika," ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Senin (1/4)

Tujuh bendungan yang tidak akan rampung pada 2024 adalah Bendungan Karangnongko di Jawa Timur, Cabean di Jawa Tengah, Jenelata di Sulawesi Selatan, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Mbay di Nusa Tenggara Timur, dan dua bendungan di Jawa Barat, yakni Cibeet dan Cijurey.