Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menjelaskan penyebab laporan keuangan tahun lalu mengalami defisit anggaran Rp 317,36 miliar. Ada faktor keputusan pemerintah dan DPR yakni tidak memberikan tambahan biaya untuk jamaah haji lunas pada 2020 dan 2022 yang batal melaksanakan haji akibat pandemi dan diberangkatkan pada 2023.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang keuangan,Amri Yusuf menjelaskan, pihaknya mencatat laporan operasional tahun berjalan 2023 juga berdasarkan anggaran 2020 hingga 2022. Beban nilai manfaat meningkat karena ada jemaah tunda pada 2020 dan 2022. Hal ini membuat akumulasinya menjadi negatif pada 2023.

"Defisit yang dialami bukan karena hasil dari pengelolaan yang kurang baik, tetapi efek dari keputusan pemerintah dan DPR mendukung jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 yang secara akuntansi dicatatkan sebagai beban tahun berjalan 2023,” kata Amri dalam konferensi pers di Kantor BPKH, Jakarta, Kamis (1/8).

Ia menjelaskan, ada sekitar 221.000 jemaah haji yang berangkat pada 2023 dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih Rp 49.812.700 per jemaah. Adapun terdapat tiga skema pelunasan biaya haji untuk jamaah yang berangkat pada tahun lalu yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pertama, jemaah lunas tunda 2020 yang jumlahnya 84.609 jemaah yang tidak dibebankan biaya pelunasan tambahan. Mereka tidak jadi berangkat karena pandemi Covid-19.

Kedua, jemaah lunas tunda 2022 sebanyak 9.864 jemaah harus membayar tambahan Rp 9,4 juta. Jemaah lunas tunda 2022 ini sudah lunas membayar untuk berangkat pada 2022 tetapi tidak bisa berangkat karena usianya lebih dari 65 tahun.

Ketiga, jamaah waiting list 2023 yang jumlahnya 106.590 jemaah dan membayar biaya tambahan Rp 23,5 juta. Mereka harus membayar dana ini agar porsi BPIH dan nilai manfaat yang mereka terima sesuai dengan keputusan DPR, yakni 55:45.

Amri menjelaskan, total tambahan beban nilai manfaat yang diberikan buat dua kategori jemaah lunas tunda mencapai Rp 1 triliun.

Adapun Jemaah lunas tunda 2022 membayarkan 40% dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH. Mereka mendapat subsidi nilai manfaat 60%. Sementara itu, jemaah haji 2023 dikenakan 55% dari total BPIH sehingga subsidi nilai manfaat sebesar 45%.

Badan Pengelola Dana Haji atau BPKH sebelumnya defisit anggaran mencapai Rp 317,36 pada 2023. Ini berbanding terbalik dengan laporan keuangan 2022 yang mencatatkan surplus Rp 2,6 triliun.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengomentari konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ma'ruf meminta dua institusi itu tak saling silang pendapat.

Ma'ruf mengatakan hubungan PKB dengan PBNU bukan hubungan struktural sehingga tak perlu saling mencampuri urusan masing-masing.

"Jadi tidak saling mengintervensi, memiliki independensi," kata Ma'ruf di atas Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/8) dikutip dari Antara.

Ma'ruf merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak sebagai kader PBNU maupun PKB. Ia sebelumnya pernah menjadi Rais 'Aam NU pada 2015 hingga 2018. Ia juga menceritakan pengalamannya dalam membangun PKB.

"Saya Ketua Dewan Syuro pertama sebelum Gus Dur. Jadi sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB itu aspiratif, kultural, dan historis," katanya.

Oleh sebab itu, ia meminta PKB tak berkonflik dengan NU karena memiliki tugas yang berbeda. "PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik," katanya.

Pembukaan Mukernas PKB (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.)

Konflik antara PBNU dengan PKB memanas usai partai besutan Muhaimin Iskandar itu dinilai getol menginisiasi panitia khusus (pansus) haji di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Padahal, menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Ia curiga pansus dilatarbelakangi masalah untuk menyerang PBNU.

“Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, pansus haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi,” katanya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7).

Gus Yahya menduga ada hubungan antara pansus haji dengan dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.

Konferensi pers hasil Rapat Pleno PBNU 2024 (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/YU)

Sedangkan PKB menyatakan tidak ada sentimen pribadi dalam pembentukan pansus angket haji di DPR. Muhaimin Iskandar, menjelaskan pansus angket haji ini berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapat data yang memadai.

"Fokusnya apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji, enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU,” kata Cak Imin dilansir dari Twitter pribadinya, Senin (29/7).

Pemerintah tengah menggempur pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjelang kegiatan sidang kabinet dan rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Kemerdekaan. Beberapa infrastruktur dasar sudah hampir rampung.

Fasilitas air minum dan listrik saat ini sudah tersedia di IKN. Pemerintah juga menargetkan penyelesaian segera pada fasilitas jalan tol, bandara, hotel hingga rumah dinas pejabat. Berikut uraian singkat terkait progres pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung di IKN:

1. Hotel Nusantara

Presiden Jokowi sempat mengunjungi Hotel Nusantara yang terletak di kawasan IKN, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa, 30 Juli kemarin. Kedatangan kepala negara di Hotel Nusantara bertujuan untuk meninjau langsung sejumlah fasilitas yang ada di hotel tersebut, mulai dari lobi, tempat makan, hingga kamar tidur.

Asisten Direktur Penjualan Hotel Nusantara Hazel Yehezkiel Pauranan mengatakan bahwa hotel berkapasitas 191 kamar tersebut siap untuk diresmikan pada 17 Agustus mendatang. Hazel mengatakan bahwa hotel tersebut sudah selesai dibangun. Saat ini, hanya terdapat proses pengerjaan furnishing di area lobi hotel.

"Progres saat ini sedang masih on progress furnishing di lobi, kalau Nusa Restaurant-nya sudah operasi,” kata Hazel, dikutip dari siaran pers.

2. Rumah Dinas Pejabat dan ASN TNI-Polri

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sudah ada 14 rumah dinas yang selesai dibangun. Masing-masing rumah memiliki spesifikasi tiga kamar tidur, yang terdiri dari satu kamar utama dan dua kamar kecil. Masing-masing rumah juga memiliki 2 lantai dan semi-basement.

Rumah dinas itu disiapkan bagi para menteri yang ikut dalam sidang kabinet di Istana Garuda, Komplek Istana Kepresidenan IKN Nusantara pada Senin, 12 Agustus mendatang. "Saya menginap di rumah dinas. Mungkin menteri lainnya ada yang one day trip juga," kata Basuki di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/8).

Selain rumah dinas menteri, menurut dia, sudah berfungsi delapan tower hunian ASN dan TNI-Polri. Satu tower terdiri dari 60 kamar dengan luas 98 meter persegi (m2). Hunian tersebut sudah dilengkapi dengan furnitur dasar atau meubelair. Sementara fasilitas layanan dasar berupa jaringan air minum dan listrik masih dalam proses pemasangan.

Salah satu rumah susun yang pengerjaannya sedang pemerintah kerjakan adalah Rumah Susun ASN 1. Fisik bangunan pada Tower B telah mencapai 95,39%, lalu Tower C berkisar 91,45%, sedangkan Tower A dalam proses pembangunan.

Tower B terdiri dari 10 lantai dan memiliki 60 unit hunian di setiap lantai. Masing-masing luas hunian berkisar 98 m2 dan mengusung konsep sistem rumah pintar.

3. Air Minum dan Embung

Fasilitas air minum di bandar baru dimulai dari instalasi pengelolaan air, pipa transmisi, reservoir dan pipa distribusi. Pipa air yang terpasang di gedung dan kantor pemerintahan akan mulai mengalir secara bertahap pada 10 Agustus 2024.

Debit pengaliran tahap awal 150 liter per detik dengan kualitas air minum sesuai dengan standar Internasional. Dalam waktu dekat, akan dilakukan uji kualitas air oleh Sucofindo sebagai independent surveyor.

Pemerintah saat ini tengah melakukan flushing/penggelontoran pada jaringan transmisi dan distribusi dalam rangka menjamin kualitas air yang baik.

Sementara itu, pengadaan 15 embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN akan selesai 100% dan menjadi pembentuk lanskap kawasan tempat kegiatan Upacara 17 Agustus.

4. Kereta Otonom Tanpa Rel dari Cina

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadwalkan satu rangkaian kereta otonom dari Cina akan tiba di Ibu Kota Nusantara pada Kamis (1/8). Kereta tersebut akan digunakan untuk Autonomous Rapid Transit atau ART di IKN.

Pemerintah mengimpor dua rangkaian kereta otonom dari China Railway Construction Corporation Limited atau CRRC. Total rangkaian kereta yang dibutuhkan untuk mengoperasikan ART di IKN adalah tiga unit. Dua rangkaian akan digunakan untuk operasional, sedangkan satu merupakan cadangan.

"Panjang rel ART di IKN yang bisa digunakan tujuh kilometer dengan kecepatan rata-rata ART 40 sampai 50 kilometer per jam," kata Budi di Menara Bank Mega, Rabu (31/7).

ART beroperasi secara otomatis tanpa memerlukan pengemudi manusia serta menggunakan tenaga baterai sebagai sumber energi utama yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet.

ART bergerak dengan memanfaatkan marka jalan dan teknologi magnet untuk navigasi. Sebuah rangkaian ART memiliki kapasitas 302 penumpang yang dibagi dalam tiga gerbong. Sejauh ini, ART akan berhenti di tiga stasiun dengan waktu tunggu atau headway sekitar lima menit.

Stasiun ART yang siap digunakan berlokasi di Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, dan Sumbu Timur. Pemerintah akan melakukan uji coba terhadap seluruh rangkaian ART mulai Senin (5/8).

Budi menargetkan,ART dapat digunakan peserta Upacara Kemerdekaan di Istana Kepresidenan IKN pada 17 Agustus mendatang. ART akan berfungsi sebagai feeder pengumpan peserta upacara pada hari tersebut.

5. Bandara IKN

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan bandara IKN berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, menurut Budi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

"Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah," ujar Budi.

Ia mengatakan, ada dua landasan pacu yang akan dibangun di Bandara IKN. Lintasan terbang pertama memiliki panjang 2.200 meter, sedangkan landasan pacu kedua ditargetkan bisa mencapai 3.000 meter yang dapat mengakomodasi penerbangan pesawat besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.

"Yang hampir selesai 2.200 meter itu. Kalaupun tidak selesai saat 17 Agustus ya dialihkan ke Bandara Balikpapan. Kami tidak ingin ada gagal konstruksi. Sementara yang runway 3.000 meter di akhir Desember," kata Budi.

6. Pembangkit Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyelesaikan tiga infrastruktur bertegangan tinggi untuk menopang sistem kelistrikan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Mengutip Antara, tiga infrastruktur dengan realisasi tingkat komponen dalam negeri sebesar 67,29% tersebut, terdiri dari satu unit gas insulated switchgear (GIS) dan dua unit jaringan transmisi bertegangan 150 kilo volt (kV).

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur Raja Muda Siregar menambahkan, pihaknya telah berhasil menyelesaikan infrastruktur kelistrikan dalam waktu yang cepat dan tanpa mengganggu sistem kelistrikan eksisting.

Ia menjelaskan, dua jaringan transmisi itu dibangun dengan panjang total 52,8 kilometer sirkuit (kms) dan GIS IKN menjadi yang pertama di Kaltim dengan kapasitas sebesar 120 megavolt ampere (MVA).

PT Taspen Properti Indonesia optimistis dapat meraup untung dari proyek apartemen mewah besutannya dengan Mitsubishi Estate, Two Sudirman Jakarta. Rata-rata imbal investasi atau IRR proyek apartemen di dekat Patung Sudirman ini diperkirakan menembus dua digit.

Direktur Utama Taspen Properti Cecilia Kristywulan mengatakan, kontribusi pihaknya dalam proyek tersebut adalah penyediaan lahan. Cecilia menjelaskan, Taspen memiliki dua jenis sertifikat tanah dalam lahan seluas 3,3 hektare tersebut, yakni Hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan Atas Tanah.

"Tanah HPL akan digunakan untuk pembangunan menara komersial, sedangkan tanah HGB untuk menara residensial. IRR kedua menara tersebut tentu saja di atas dua digit," kata Cecilia di Hotel Park Hyatt Jakarta, Kamis (1/8).

Cecilia tidak memerinci lebih lanjut persentase IRR proyek Two Sudirman Jakarta tersebut. Namun, ia menjelaskan tingginya IRR proyek tersebut ditunjukkan dari 25 Letter of Intent terkait pembelian unit apartemen di tower residensial.

Tower residensial ini memiliki dua jenis hunian, 322 unit regular dan 17 unit kondominium. Cecilia menargetkan penjualan unit regular dalam menara residensial mencapai 45 unit pada periode Agustus-Desember 2024.

Sementara itu, Cecilia mengatakan penjualan kondominium akan tergantung kondisi pasar, namun akan dijual sebelum proyek tersebut rampung pada 2028. luas kondominium pada menara residensial Two Sudirman Jakarta berkisar antara 950 meter persegi sampai 2.300 meter persegi.

"Kami tidak bisa menentukan kapan kondominium tersebut akan dijual karena tergantung pasar. Jika harga permintaan kondominium telah lebih tinggi dari pasar properti, kami akan jual lebih cepat," ujarnya.

Cecilia mencatat harga per meter dalam area residensial Two Sudirman Jakarta mencapai Rp 60 juta pada akhir tahun lalu. "Kalau sekarang harganya sudah naik," katanya.

Nilai total proyek Two Sudirman Jakarta mencapai Rp 10,6 triliun. Proses konstruksi gedung tertinggi di Asia Tenggara tersebut telah dimulai pada Juni 2021 dan diperkirakan rampung pada 2028.

Kontraktor utama yang terpilih adalah konsorsium China State Construction dan Taisei Joint Operation (CSCT-JO). Kedua perusahaan asing tersebut akan bermitra dengan kontraktor lokal, yakni PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo beri pesan kepada para chief financial officer (CFO) atau biasa disebut direktur keuangan dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Dia mengatakan peran CFO di Indonesia dalam hal manajemen risiko harus semakin ditingkatkan.

''Dengan peningkatan risk management dan peran CFO yang makin baik, perusahaan-perusahaan di Indonesia makin bagus kinerjanya di bursa,'' kata Tiko dalam acara CFO Club Indonesia dengan tema 'Becoming a Public Company: Understanding The Market and IR Best Practices' di Jakarta, dikutip Kamis (1/8).

Menurut Tiko, keberadaan CFO Club bisa memberikan masukan khususnya kepada perusahaan-perusahaan BUMN agar bisa meningkatkan praktik manajemen risiko di bidang keuangan.

President CFO Club Indonesia Yuanita Rohali mengatakan ketidakpastian perekonomian global menjadi salah satu tantangan terbesar bagi CFO pada tahun ini. Misalnya saja seperti tren suku bunga tinggi, fluktuasi nilai tukar mata uang dan harga komoditas, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan ketegangan geopolitik dapat berdampak signifikan pada stabilitas keuangan perusahaan.

''Untuk itu, CFO perlu memiliki strategi yang tepat dan responsif dalam mengelola risiko-risiko tersebut, termasuk diversifikasi portofolio bisnis dan manajemen risiko yang cermat,'' kata Yuanita.

Di tengah kondisi pasar yang tidak menentu, pengelolaan likuiditas yang efektif tentu menjadi hal yang sangat krusial. Yuanita menilai CFO harus memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk mendukung operasi sehari-hari dan menghadapi situasi darurat.

Selain itu, akses ke modal juga menjadi tantangan tersendiri. Terutama bagi perusahaan yang ingin berkembang dan melakukan ekspansi. Oleh karena itu, CFO perlu menjalin hubungan yang kuat dengan lembaga keuangan dan pasar modal untuk memperoleh pendanaan yang dibutuhkan dengan biaya yang efisien.

Yuanita menyebut jika inovasi teknologi juga tidak dapat dilepaskan dari dunia bisnis dewasa ini. Perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang kecerdasan buatan, analitik data, dan otomatisasi, menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi CFO.

Menurutnya, penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan wawasan yang lebih mendalam melalui analisis data yang canggih. Meski demikian, CFO juga harus mengatasi tantangan terkait dengan integrasi teknologi baru, keamanan data, dan perubahan budaya kerja.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris CFO Club Indonesia, Alvin Christian menambahkan jika lingkungan regulasi yang semakin kompleks juga menjadi tantangan bagi CFO.

Alvin mengatakan jika perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan baru yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, pajak, lingkungan, hingga tanggung jawab sosial.

CFO pun kemudian dituntut untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sistem dan proses yang memadai untuk mematuhi semua regulasi ini. Serta menjalin komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan.

''Kami di CFO Club Indonesia memiliki department regulatory dan accounting standard yang rutin meng update para anggota kami tentang peraturan-peraturan yang baru berikut mengadakan diskusi dan seminar tentang hal ini”. sebutnya.

Badan Geologi melaporkan bahwa berdasarkan neraca sumber daya serta cadangan mineral dan batu bara (minerba) nasional tahun 2023, Indonesia memiliki jumlah sumber daya bijih nikel mencapai 17,3 miliar ton dan sumber daya logam nikel sebesar 174,2 juta ton.

“Dengan total cadangan bijih 5 miliar ton,” kata Ketua Tim Kerja Keprospekan dan Evaluasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral-PSDMBP Moehamad Awaludin dalam Kolokium Hasil Kegiatan Tahun 2023 pada Kamis (1/8).

Badan Geologi mencatat, produksi nikel pada 2023 mencapai 175 juta ton. Awaludin mengatakan neraca ini merupakan kesatuan data yang memuat angka-angka jumlah mineral dan logam yang masih ada di Indonesia.

Neraca ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 132.KG/L.01/MEM.G/2024 yang ditetapkan pada 19 Juni 2024. Dalam Kepmen tersebut, Kementerian ESDM mendata ada 29 jenis mineral mengandung logam.

Beberapa diantaranya adalah bauksit, timah, tembaga, emas, logam tanah jarang, dan nikel. “Data-data ini sebagai angka acuan agar kami bisa melihat perkembangan berbagai sumber daya,” ujarnya. “Data neraca ini baru memuat 67% dari total data mineral yang ada di lapangan.”

“Jadi kalau logam itu ada 960 IUP yang kami data, ini baru sekitar 67% saja. Terlebih lagi untuk nikel, hanya 54% saja yang melaporkan data dan angkanya ke kami. Ini berasal dari laporan eksplorasi, laporan MS, maupun laporan RKAB,” ucapnya.

Berikut rincian neraca sumber daya dan cadangan untuk beberapa komoditas minerba:

• Nikel

Sumber daya bijih: 17,3 miliar ton
Sumber daya logam: 174,2 juta ton
Cadangan bijih: 5 miliar ton
Cadangan logam: 55 juta ton
Produksi 2023: 175 juta ton

• Emas Primer

Sumber daya bijih: 16,4 miliar ton
Sumber daya logam: 12,2 ribu ton
Cadangan bijih: 3,8 miliar ton
Cadangan logam: 3,3 ribu ton
Produksi 2023: 69 ton (produksi logam)

• Tembaga

Sumber daya bijih: 15,8 miliar ton
Sumber daya logam: 66,1 juta ton
Cadangan bijih: 3 miliar ton
Cadangan logam: 20,2 juta ton
Produksi 2023: 132 juta ton

• Timah

Sumber daya bijih: 7,3 miliar ton
Sumber daya logam: 2,5 juta ton
Cadangan bijih: 6,9 miliar ton
Cadangan logam: 2,2 juta ton
Produksi 2023: 67 ribu ton

• Bauksit

Sumber daya bijih: 6,2 miliar ton
Sumber daya logam: 1,1 miliar ton
Cadangan bijih:3,1 miliar ton
Cadangan logam: 533 juta ton
Produksi 2023: 7 juta ton

• Logam Tanah Jarang

Sumber daya bijih: 136 juta ton
Sumber daya logam: 118 ribu ton

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mendorong pemerintah melindungi pasar domestik melalui kebijakan tambahan bea masuk. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga performa sektor manufaktur nasional di tengah jebloknya Purchasing Manager's Index atau PMI manufaktur Indonesia .

S&P Global merilis PMI manufaktur Indonesia di level 49,3 atau masuk dalam fase kontraksi untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021.

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Manufaktur Apindo Bobby Gafur Umar mengatakan, pasar domestik harus dilindungi dari gempuran produk impor untuk menjaga tingkat produksi pabrikan. Ia menilai, penurunan PMI Juli 2024 disebabkan oleh melemahnya pasar ekspor akibat pandemi, konflik geopolitik, dan perang dagang.

"Yang mesti dijaga adalah permintaan atau kondisi pasar di dalam negeri terhadap produk impor dengan harga murah yang kemungkinan disebabkan kebijakan dumping," kata Bobby kepada Katadata.co.id, Kamis (1/8).

Ddumping adalah strategi penguasaan sebuah pasar dengan menurunkan harga jual lebih rendah dari produk yang sama di pasar yang dituju. Bobby menilai perlindungan pasar domestik merupakan kebijakan yang dapat diterapkan dalam jangka pendek.

Ia berpendapat kebijakan penambahan bea masuk menjadi penting lantaran praktek dumping telah berhasil membuat sebagian besar pelaku industri garmen gulung tikar. Oleh karena itu, Bobby mendorong pemerintah mempercepat penerbitan aturan Bea Masuk Anti Dumping atau BMAD keramik impor.

Komite Anti Dumping Indonesia menemukan produk keramik Cina melakukan dumping antara 100,12% sampai 199,88% dari harga normal. Dengan kata lain, harga keramik impor dari Tiongkok lebih murah hingga dua kali lipat dari harga sebenarnya. Praktik curang ini telah menggerus industri keramik nasional hingga menyebabkan penurunan kapasitas produksi dan laba.

Praktik dumping keramik Tiongkok juga terjadi di Amerika Serikat, Meksiko, dan India. Ketiga negara tersebut pun kini telah memberlakukan bea masuk anti dumping atau BMAD antara 74,5% hingga 451,6%.

PMI Manufaktur Tak Tiba-tiba Masuk Fase Kontraksi

Bobby mengaku telah memperkirakan PMI manufaktur Indonesia akan turun ke bawah level 50,0. Hal tersebut ditunjukkan dari tren pelemahan PMI manufaktur Indonesia sejak April 2024.

Pelemahan PMI manufaktur Indonesia berlanjut hingga Juni 2024 di posisi 50,7 poin dan Juli 2024 ke level 49,3 poin. "Tren ini akan terus berlanjut kalau tidak ada kerja sama antar lembaga pemerintah dan kebijakan jangka pendek yang tepat," ujarnya.

Bobby mengatakan, data penjualan mobil sepanjang paruh pertama tahun ini membuat penurunan PMI manufaktur sebuah keniscayaan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mendata penjualan mobil domestik pada Januari-Juni 2024 susut 19,43% secara tahunan menjadi 408.012 unit.

Senada, performa ekspor mobil pada paruh pertama turun 23,12% secara tahunan menjadi 218.333 unit. Penurunan penjualan domestik dan ekspor pada akhirnya membuat pasokan mobil di gudang menumpuk.

Volume produksi mobil paruh pertama tahun ini turun 19,99% dari capaian Januari-Juni 2023 sejumlah 702.144 unit menjadi 561.772 unit. Dengan kata lain, biaya produksi industri mobil naik karena peningkatan volume simpan, namun volume produksi susut.

Bobby mengatakan, kondisi serupa terjadi di sektor manufaktur lainnya. Oleh karena itu, Bobby mengatakan kebijakan perlindungan pasar lokal harus diikuti dengan kebijakan penurunan biaya produksi untuk menyelamatkan pabrikan, yakni dengan perluasan dan melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu.

"Kalau ada kombinasi banjir produk impor dan biaya produksi tinggi, ujungnya pasti industri manufaktur akan terkena dampak langsung," katanya.

Bobby mengingatkan bahwa kontribusi sektor manufaktur ke perekonomian nasional cukup besar atau lebih dari 16%. Maka dari itu, Bobby menilai pemerintah harus mengambil langkah penyelamatan cepat dalam waktu tiga bulan ke depan.

"Harus ada langkah penyelamatan agar industri dalam negeri bisa bertahan hidup dan tidak terjadi efek sistemik, misalnya PHK massal," katanya.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memblokir tiga penyedia Virtual Private Network atau VPN gratis. Hal ini dalam rangka mengatasi judi online.

VPN merupakan layanan koneksi yang membantu pengguna mengakses ke situs secara aman dan pribadi atau private, dengan mengubah jalur koneksi. Server VPN bertugas meneruskan koneksi ke situs yang ingin diakses.

Koneksi yang dilakukan akan dikira berasal dari server VPN, bukan jaringan yang tengah digunakan pengguna. Semua data yang diakses atau dikirim menggunakan VPN akan diamankan lewat kode tertentu oleh provider.

“Pengguna judi online menggunakan VPN. Jadi kami tutup VPN,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8).

Kominfo mencatat ada sekitar 23 sampai 30 perusahaan yang menyediakan VPN gratis. Kementerian sudah memblokir tiga VPN gratis, karena terpantau paling banyak digunakan untuk bertransaksi judi online dan konten negatif lainnya, seperti pornografi.

Proses blokir VPN gratis akan dilakukan bertahap.

Kominfo juga akan meninjau penyedia VPN berbayar. Jika digunakan untuk bertransaksi judi online, kementerian tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan kebijakan lanjutan.

Sebelumnya, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan, rencana memblokir VPN gratis sudah dibahas oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Tony Supriyanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir.

"Kemarin mereka rapat, dan kami akan menutup VPN gratis supaya semakin berkurang akses ke jaringan bagi masyarakat kecil penjudi online," kata Budi dalam Power Breakfast Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Pada 2019, Kominfo pernah berencana mengatur VPN. Hal ini karena penggunaan VPN gratis dinilai berpotensi membahayakan data pribadi pengguna.

Prinsip kerja layanan VPN bersifat tertutup, karena semua data yang diakses atau dikirim akan diamankan lewat kode tertentu oleh provider. Akan tetapi, Dirjen Aptika saat itu Semuel Abrijani Pangerapan meragukan keamanan data pengguna yang menggunakan VPN gratis.

“VPN harusnya melindungi data pengguna. Kami akan mengkaji regulasi layanan VPN, agar harus berizin,” kata Semuel di kantornya, Jakarta, pada Juni 2019.

Kominfo memang sudah mengatur operasional penyedia layanan internet atau ISP, termasuk layanan VPN di Indonesia. Akan tetapi, masyarakat Indonesia masih bisa menggunakan layanan VPN yang disediakan oleh provider asing secara gratis misalnya, ketika kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei 2019, banyak yang menggunakan VPN gratis milik asing untuk membuka platform yang diblokir.

Sementara itu, ketiadaan regulasi khusus VPN, membuat Kominfo tidak dapat melakukan pemblokiran. Menurut Semuel, diskresi saja tak cukup untuk memblokir layanan VPN, tanpa ada dasar hukum yang jelas.

Kini, Kominfo kembali mengkaji wacana memblokir VPN gratis.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika merujuk data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK bahwa 194 ribu anak-anak terindikasi bermainjudi online.

“Angka 194 ribu itu bukan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, kami memberikan literasi kepada ibu rumah tangga,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi usai menghadiri acara Deklarasi Emak-emak Anti-judi online di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8).

Data PPATK sebelumnya menyebutkan, pemain judi online di bawah 10 tahun mencapai 2% dari total atau sekitar 80 ribu. Sementara itu, usia 10 - 20 tahun 11% atau kurang lebih 440 ribu dan umur 21 - 30 tahun 13% atau 520 ribu.

Ia berharap, para ibu rumah tangga memperhatikan aplikasi atau platform apa saja yang digunakan oleh anak. “Jangan-jangan itu judi online,” ujar Budi.

Ada beberapa platformgame online yang sebenarnya merupakan judi online dan sudah diblokir oleh Kominfo di antaranya Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino hingga Pop Poker.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menyampaikan minggu lalu, kementerian sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 tahun 2024 yang mengatur klasifikasi game online. Penerbit gim online harus melakukan klasifikasi berdasarkan usia.

Regulasi tersebut juga melarang keras aplikasi game online mengandung unsur judi online untuk klasifikasi usia apapun.

Kominfo juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA menggelar program SAPA, yang mendorong anak-anak untuk berani melaporkan aktivitas ilegal termasuk judi online.

Kerja sama kedua kementerian itu juga terkait konsultasi psikologis kepada anak-anak yang bermain judi online.

Kominfo juga bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK untuk mencegah anak-anak terlibat dalam judi online.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra P.G Talatov, mengatakan bauran energi Indonesia dapat tercapai, tanpa didorong skema pemanfaatan jaringan bersama atau power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET)

Menurut Abra, salah satu cara mencapai target bauran energi tersebut adalah dengan menjalankan rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030. Pasalnya, RUPTL tersebut menetapkan target tambahan pembangkit EBT mencapai 20,9 gigawatt (GW) dengan porsi swasta mencapai 56,3 persen atau setara dengan 11,8 GW.

"Artinya, dengan menjalankan RUPTL 2021-2030 secara konsisten saja, secara alamiah bauran pembangkit EBT hingga akhir 2030 akan mencapai 51,6 persen," ujar Abra dalam webinar "Menyoal Penerapan Skema Power Wheeling Dalam RUU EBET", Kamis (1/8).

Abra mengatakan, penerapan skema power wheeling akan berisiko memberikan beban tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena adanya potensi tambahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena skema power wheeling bersumber dari energi terbarukan yang bersifat intermiten. Dengan begitu, akan menimbulkan biaya tambahan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem.

Menurutnya, setiap masuknya 1 gigawatt (GW) pembangkit power wheeling akan mengakibatkan tambahan beban biaya hingga Rp3,44 triliun biaya take or pay ditambah dengan biaya pencadangan yang akan membebani keuangan negara.

"Artinya jika asumsikan rata-rata oversupply listrik sebesar 6-7 GW per tahun, maka potensi oversupply selama 2022-2030 mencapai 48 GW- 56 GW atau setara dengan tambahan biaya Rp 165-192 triliun," ujarnya.

Penerapan Power Wheeling Tidak Relevan

Abra menyebut, penerapan skema power wheeling tidak relevan dengan kondisi oversupply listrik yang terus melonjak. Pasalnya, saat ini terjadi disparitas yang jauh antara pasokan dan permintaan listrik. Pada 2022 kondisi oversupply listrik diproyeksi menyentuh angka 6-7 GW.

Situasi oversupply listrik tersebut berpotensi makin membengkak karena masih adanya penambahan pembangkit baru hingga 16,3 GW pada 2026 sebagai implikasi dari megaproyek 35 GW.

Dia mengatakan, skema power wheeling juga akan meningkatkan risiko oversupply listrik akibat tergerusnya permintaan listrik PLN baik permintaan organik maupun permintaan tidak organik.

"Risiko melonjaknya oversupply listrik sebagai implikasi skema power wheeling selanjutnya akan berdampak terhadap kesehatan keuangan negara. Di tengah kondisi oversupply listrik sebesar 1 GW saja, biaya yang harus dikeluarkan tax payers melalui kompensasi kepada PLN atas konsekuensi skema Take or Pay bisa mencapai Rp 3 triliun per GW," ungkapnya.

Power Wheeling Diajukan Masuk dalam RUU EBET

Saat ini, pemerintah mengebut penyelesaian draf Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) yang tengah digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan RUU EBET tersebut diharapkan rampung tahun sebelum pergantian presiden yang baru.

"Kita lagi dorong terus, mudah-mudahan clear lah (pembahasannya). Ini rapat terus supaya tahun ini bisa diundangkan dan turunan regulasinya dipercepat," kata Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Iswahyudi, di Jakarta, Rabu (3/7).

Dia mengatakan, saat ini masih ada satu pembahasan yang belum mendapatkan titik temu antara Kementerian ESDM dan DPR yaitu pemanfaatan bersama jaringan listrik atau power wheeling. Hal itu diharapkan dapat mengoptimalkan utilitas jaringan sehingga bisa mendorong penyaluran listrik EBT.

Hendra mengatakan, Kementerian ESDM mendorong power wheeling ada di RUU EBET. Hal itu terutama untuk melayani perusahaan yang sepenuhnya ingin menggunakan energi terbarukan secara penuh.

Dalam kesempatan itu, Hendra juga menegaskan jika bauran energi baru terbarukan (RUU EBET) belum berubah yaitu sebesar 23 persen pada 2025. Dia mengakui target tersebut sulit dicapai karena realisasi bauran EBT hingga akhir 2023 baru mencapai 13 persen.

Namun, pemerintah berupaya untuk mengejar target bauran tersebut. Menurut laporan Kementerian ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia.

Pada 2023, bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46%, dan minyak bumi 30,18%. Sementara bauran gas bumi 16,28%, dan energi baru terbarukan (EBT) paling kecil, yakni 13,09%. Kementerian ESDM mencatat, bauran EBT sebenarnya ditargetkan naik menjadi 17,9% pada 2023. Namun, target ini belum berhasil tercapai.

"Peningkatan (bauran EBT) ada, tapi belum signifikan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Senin (15/1).

"Perlu upaya keras untuk bisa mendekati target capaian (bauran EBT). Tahun 2025 itu kita targetkan 23% bauran EBT," kata Arifin.

PT Mitsubishi Estate Indonesia menyatakan proyek Two Sudirman Jakarta dapat memimpin perbaikan pasar kondominium di Jakarta. Two Sudirman Jakarta merupakan proyek properti besutan Mitsubishi Estate dan PT Taspen Properti Indonesia di dekat Patung Jenderal Sudirman.

Two Sudirman Jakarta terdiri dari dua menara yang masing-masing mencapai 70 lantai. Salah satu menara tersebut adalah properti hunian yang terdiri dari dua jenis, yakni 322 unit regular dan 17 unit kondominium.

"Lokasi Tow Sudirman Jakarta sangat premium, jadi proyek ini dapat memimpin perbaikan di pasar kondominium. Kami sangat positif dan bullish terkait perbaikan pada pasar kondominium," kata Presiden Direktur Mitsubishi Estate Indonesia Yasuaki Oda di Park Hyatt Jakarta, Kamis (1/8).

Oda menilai, perbaikan pasar kondominium di Jakarta saat ini masih tahap awal. Hal tersebut ditunjukkan oleh minat konsumen properti kondominium yang mulai menyerap kondominium eksisting.

Ia menemukan minat tersebut mulai menyebar pada kondominium yang hampir rampung di Jakarta. "Kami sangat positif pasar kondominium akan membaik di area pusat bisnis Jakarta," ujarnya.

Berdasarkan paparan Oda, luas kondominium pada menara residensial Two Sudirman Jakarta berkisar antara 950 meter persegi sampai 2.300 meter persegi. Walau demikian, Oda tidak menjelaskan lebih lanjut berapa harga per unit kondominium tersebut.

Direktur Utama Taspen Properti Cecilia Kristywulan mengatakan unit kondominium Two Sudirman Jakarta tidak akan dijual dalam waktu dekat. Menurutnya, penjualan kondominium akan tergantung kondisi pasar, namun akan dijual sebelum proyek tersebut rampung pada 2028.

"Kami tidak bisa menentukan kapan kondominium tersebut akan dijual karena tergantung pasar. Jika harga permintaan kondominium telah lebih tinggi dari pasar properti, kami akan jual lebih cepat," ujarnya.

Cecilia mencatat harga per meter dalam area residensial Two Sudirman Jakarta mencapai Rp 60 juta pada akhir tahun lalu. "Kalau sekarang harganya sudah naik," katanya.

Nilai total proyek Two Sudirman Jakarta mencapai Rp 10,6 triliun. Proses konstruksi gedung tertinggi di Asia Tenggara tersebut telah dimulai pada Juni 2021 dan diperkirakan rampung pada 2028.

Kontraktor utama yang terpilih adalah konsorsium China State Construction dan Taisei Joint Operation (CSCT-JO). Kedua perusahaan asing tersebut akan bermitra dengan kontraktor lokal, yakni PT. Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS), Marwan Batubara, menilai pasal yang mengatur pemanfaatan bersama jaringan atau power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Salah satu pelanggarannya adalah diabaikannya hak prinsip natural monopoli BUMN/PLN yang diamanatkan dan dijamin Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut mengatur mengenai sektor strategis dan menyangkut hidup orang banyak, dikuasai negara/BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Ketentuan power wheeling dalam PP No.14/2012 telah melanggar Pasal 33 UUD, serta menyabot hak monopoli dan menggerogoti bisnis BUMN. PP ini bisa saja tetap berlaku," ujar Marwan dalam webinar "Menyoal Penerapan Skema Power Wheeling Dalam RUU EBET" yang ditayangkan secara daring, Kamis (1/8).

Menurutnya, penerapan skema power wheeling akan memberikan kerugian bagi negara/BUMN, konsumen listrik dan APBN hingga saat ini dan masa depan. Maka dari itu, ia berharap Pemerintah dan DPR dapat menjamin prinsip-prinsip bernegara menjadi pegangan utama pembahasan RUU EBET.

Selain itu, Marwan mengatakan, DPR dan pemerintah harus menjamin azas-azas keterbukaan, demokrasi dan partisipasi publik, serta berjalannya proses pembentukan (formil) UU EBT sesuai konstitusi dan UU PPP (UU No.12/2011 atau UU No.15/2019).

"Dalam hal ini publik/rakyat diminta untuk ikut berperan aktif," ujarnya.

Marwan mengatakan, Ia sangat mendukung pemerintah dalam memenuhi target-target pemenuhan demand energi, investasi, net zero emission, ketahanan energi dan Pembangunan nasional.

Namun, berbagai target ideal tersebut harus dicapai dengan tetap memperhatikan aspek-aspek konstitusional, legal, keadilan, kebersamaan, keberlanjutan pelayanan publik dan berbagai kepentingan strategis nasional.

"IRESS menuntut agar pembentukan UU EBET harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip bernegara dan kepentingan nasional tersebut," ucapnya.

Pembahasan RUU EBET

Saat ini, pemerintah mengebut penyelesaian draf Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) yang tengah digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan RUU EBET tersebut diharapkan rampung tahun sebelum pergantian presiden yang baru.

"Kita lagi dorong terus, mudah-mudahan clear lah (pembahasannya). Ini rapat terus supaya tahun ini bisa diundangkan dan turunan regulasinya dipercepat," kata Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Iswahyudi, di Jakarta, Rabu (3/7).

Dia mengatakan, saat ini masih ada satu pembahasan yang belum mendapatkan titik temu antara Kementerian ESDM dan DPR yaitu pemanfaatan bersama jaringan listrik. Hal itu diharapkan dapat mengoptimalkan utilitas jaringan sehingga bisa mendorong penyaluran listrik EBT.

Hendra mengatakan, Kementerian ESDM mendorong power wheeling ada di RUU EBET. Hal itu terutama untuk melayani perusahaan yang sepenuhnya ingin menggunakan energi terbarukan secara penuh.

Dalam kesempatan itu, Hendra juga menegaskan jika bauran energi baru terbarukan (RUU EBET) belum berubah yaitu sebesar 23 persen pada 2025. Dia mengakui target tersebut sulit dicapai karena realisasi bauran EBT hingga akhir 2023 baru mencapai 13 persen.

Namun, pemerintah berupaya untuk mengejar target bauran tersebut. Menurut laporan Kementerian ESDM, batu bara dan minyak bumi masih mendominasi bauran energi Indonesia.

Pada 2023, bauran batu bara dalam energi primer nasional mencapai 40,46%, dan minyak bumi 30,18%. Sementara bauran gas bumi 16,28%, dan energi baru terbarukan (EBT) paling kecil, yakni 13,09%. Kementerian ESDM mencatat, bauran EBT sebenarnya ditargetkan naik menjadi 17,9% pada 2023. Namun, target ini belum berhasil tercapai.

"Peningkatan (bauran EBT) ada, tapi belum signifikan," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers, Senin (15/1).

"Perlu upaya keras untuk bisa mendekati target capaian (bauran EBT). Tahun 2025 itu kita targetkan 23% bauran EBT," kata Arifin.