ekBis#1

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan proyek investasi penangkapan dan penyimpanan carbon capture storage (CCS) akan dilanjutkan di era Pemerintahan Prabowo, Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih mengenai proyek-proyek CCS.

"Saya kira presiden terpilih Prabowo juga akan menyetujui, dan kita juga sudah laporkan ke beliau," ujar Luhut dalam acara "The 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024", di Jakarta, Senin (31/7).

Dia mengatakan, proyek CCS perlu dilanjutkan di era pemerintahan berikutnya. Pasalnya ini sangat penting untuk mencapai target net zero emission (NZE) Indonesia pada 2060.

Selain itu, Luhut mengatakan, pemerintah juga berupaya untuk menyederhanakan regulasi CCS. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur implementasi CCS.

"Regulasi kita buat untuk tidak berbelit-belit. Jangan sampai berhari-hari untuk mendapatkan persetujuan," ujar Luhut dalam acara IICCS Forum 2024, Rabu (21/7).

Selain regulasi, Luhut mengatakan, Indonesia perlu belajar dari negara lain untuk melaksanakan CCS dengan maksimal. Sejumlah faktor yang perlu dipelajari mulai dari teknologi, kredit karbon antar negara,dan tantangan yang aka n dihadapi.

"Saya mengundang semua pengguna untuk berkontribusi aktif untuk memprioritaskan kooperasi dan berusaha untuk berkolaborasi untuk mendukung pengembangan industri CCS di Indonesia," ujarnya.

15 Proyek CCS/CCUS Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 15 proyek Carbon Capture and Storage dan Carbon Capture Utilisation and Storage (CCS/CCUS) dapat Onstream pada 2030.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kementerian ESDM, Ariana Soemanto mengatakan, dari target tersebut ada beberapa yang ditargetkan menajdi CCS hub Asia Timur dan Australia.

"Dua cekungan yang sedang didorong Pemerintah untuk dijadikan CCS Hub di wilayah Asia Timur dan Australia yaitu cekungan Sunda Asri dan cekungan Bintuni," ujar Ariana dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7).

Ariana mengatakan, Indonesia dikenal memiliki cekungan sedimen terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki potensi sumber daya penyimpanan karbon di 20 cekungan dengan kapasitas 573 Giga ton Saline Aquifer dan 4,8 Giga Ton depleted oil and gas reservoir yang tersebar di berbagai wilayah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Ia mengatakan, skema CCS di Indonesia dibagi menjadi dua pilihan. Pilihan pertama adalah penyelenggaraan CCS berdasarkan Kontrak Kerja Sama Migas. Rencana kegiatan CCS dapat diusulkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam POD I maupun POD lanjutan atau revisinya.

Kedua, CCS dapat dikembangkan sebagai usaha tersendiri, melalui Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi dan Izin Operasi Penyimpanan Karbon.

Untuk mendukung pengembangan CCS/CCUS, Pemerintah juga telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, antara lain pembentukan CCS/CCUS National Centre of Excellence bersama dengan lembaga penelitian dan universitas. Pembentukan lembaga tersebut untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang CCS/CCUS, serta menyusun regulasi dan kebijakan turunan.

"Saat ini, telah terbit Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 tahun 2023 dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2024 yang menjadi landasan hukum kuat untuk pengembangan dan penerapan penangkapan dan penyimpanan karbon di Indonesia," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa posisi pemerintah saat ini masih siap untuk memberikan kompensasi sehingga kembali memutuskan untuk menahan tarif listrik kuartal III 2024.

“Meskipun biaya pokok pembiayaannya itu naik yang menyebabkan ada penambahan kompensasi,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat ditemui di kantornya pada Rabu (31/7).

Jisman mengatakan setiap kebijakan tarif listrik per kuartalnya selalu diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) antar kementerian. Dalam ratas tersebut Menteri ESDM akan melaporkan kondisi listrik terkini.

Laporan tersebut kemudian dibahas bersama Menteri Koordinator terkait yang mengacu pada empat parameter, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA).

“Empat hal ini yang membuat tarif adjustment berubah, bisa naik bisa turun. Memang akhir-akhir ini naik karena pengaruh kurs, kalau ICP itu tetap atau naik, sementara untuk inflasi masih terkendali,” ujarnya.

Jisman mengatakan, dalam laporannya ke Menteri ESDM dia menyebut bahwa jika pemerintah memutuskan tarif listrik tetap maka dapat berdampak pada penambahan subsidi dan kompensasi.

“Kalau subsidi kan memang di awal-awal kan sudah ada target, sedangkan kompensasi tidak ada sehingga kami laporkan. Namun keputusannya mungkin di ratas oleh Menteri Koordinator,” ucapnya.

Sebelumnya, Jisman mengatakan tarif tetap listrik pada kuartal III 2024 ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga daya saing industri serta menjaga tingkat inflasi.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, bahwa penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dapat dilakukan setiap 3 bulan, mengacu pada empat parameter di atas.

“Berdasarkan empat parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya,” kata Jisman dalam siaran pers, dikutip Jumat (28/6).

“Namun untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, Pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ujarnya menambahkan.

Sesuai regulasi tersebut, parameter ekonomi makro yang digunakan untuk Triwulan III Tahun 2024 adalah realisasi pada bulan Februari, Maret, dan April Tahun 2024, yaitu kurs sebesar Rp 15.822,65/dolar, ICP sebesar US$ 83,83 /barrel, inflasi sebesar 0,38%, dan HBA sebesar US$ 70/ton sesuai kebijakan DMO Batubara.

Lebih lanjut Jisman menambahkan bahwa tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami kenaikan dan tetap mendapatkan subsidi listrik.

"Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga tidak mampu, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM," ujar Jisman.

PT Cimanggis Cibitung Tollways akan mengenakan tarif pada Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B (Simpang Susun Cikeas-Junction Cibitung) mulai 2 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB. Ruas tol ini sebelumnya dioperasikan tanpa tarif sejak 10 Juli 2024.

"Pemberlakuan tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1627/KPTS/M/2024," kata Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways Indar Barung dalam keterangan di Jakarta, Rabu (31/7).

Besaran tarif tol yang dikenakan berdasarkan golongan jenis kendaraan serta jarak tempuh sesuai gerbang asal dan tujuan. Pengguna jalan yang menggunakan kendaraan golongan I dari arah Cimanggis menuju ke Cibitung akan melakukan transaksi awal di Gerbang Tol Jatikarya Utama dengan membayar tarif tol sebesar Rp5.500.

Tarif tol yang dikenakan berikutnya adalah sesuai dengan jarak tempuh dan tujuan akhir pengguna jalan diantaranya di Gerbang Tol Narogong, Gerbang Tol Burangkeng, Gerbang Tol Setu Utara, dan Gerbang Tol Cibitung.

Bagi pengguna jalan yang ingin bepergian dan akan melintas di Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, diimbau agar menggunakan 1 kartu E-Toll untuk 1 kendaraan, dan selalu pastikan kecukupan saldo kartu E-Toll.

"Tidak lupa kami mengingatkan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara serta ikuti rambu petunjuk dan arahan petugas di lapangan," katanya.

Untuk antisipasi perjalanan dan informasi terkini dapat diakses melalui Call Center 24 jam PT Cimanggis Cibitung Tollways di nomor (021) 29941002 dan aplikasi WhatsApp 088809239889.

Keberadaan jalan tol Cimanggis-Cibitung yang melintas di 4 wilayah yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi diharapkan mampu memperlancar pergerakan komuter maupun logistik kawasan industri besar di Jabodetabek.

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,18 Km saat ini telah beroperasi penuh dari Cimanggis Junction hingga Cibitung Junction setelah diresmikan pada tanggal 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Berikut Daftar Tarif Tol Cimanggis-Cibitung

JC Cimanggis - GT Jatikarya Utama

Rp5.500 (Gol I)
Rp8.500 (Gol II)
Rp8.500 (Gol III)
Rp11.500 (Gol IV)
Rp11.500 (Gol V)

GT Jatikarya Utama - JC Cibitung

Rp48.500 (Gol I)
Rp72.500 (Gol II
- Rp72.500 (Gol III)
- Rp97.000 (Gol IV)
- Rp97.000 (Gol V)
- JC Cibitung - GT Nagrak
  - Rp40.500 (Gol I)
  - Rp61.000 (Gol II)
  - Rp61.000 (Gol III)
  - Rp81.000 (Gol IV)
  - Rp81.000 (Gol V)

JC Cibitung - GT Burangkeng

Rp21.000 (Gol I)
Rp31.500 (Gol II)
Rp31.500 (Gol III)
Rp42.000 (Gol IV)
Rp42.000 (Gol V)

JC Cibitung - GT Setu Utara 2

Rp5.000 (Gol I)
Rp7.500 (Gol II)
Rp7.500 (Gol III)
Rp10.000 (Gol IV)
Rp10.000 (Gol V)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mendata calon penerima program pembagian alat masak listrik berupa rice cooker gratis untuk anggaran 2024.

“Sudah mulai disiapkan, kami berharap di bulan Oktober semuanya sudah selesai,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat ditemui di kantornya pada Rabu (31/7).

Jisman mengatakan pembagian rice cooker gratis ini merupakan program lanjutan dari tahun lalu. Dalam paparan kinerja awal tahun ini, Jisman mengatakan pemerintah baru menyalurkan 342 ribu unit rice cooker pada 2023. Sehingga masih ada 158 ribu unit yang belum tersalurkan dan menjadi angka target program pembagian pada 2024.

Terkait merek yang akan dibagikan tahun ini, Jisman belum dapat menyebut sebab nanti akan melewati skema lelang. “Ini kan pengadaan baru jadi harus lelang lagi, tergantung siapa nanti yang menang,” ujarnya.

Jisman memastikan program ini akan dilanjutkan tahun ini sebab Kementerian ESDM telah menghitung segala manfaat dari program ini. “Sudah ada laporannya dan ada kenaikan konsumsi listrik,” ucapnya.

Selain kenaikan jumlah konsumsi listrik, Jisman menyebut program ini juga sudah terbukti dapat menurunkan emisi sehingga lebih bersih dan juga mengurangi angka impor LPG Indonesia.

Dia menyebut, laporan manfaat program ini telah disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar untuk melihat keberhasilan pembagian rice cooker gratis tersebut.

“Setelah kami perlihatkan angkanya, mereka sudah mengiyakan dan ini dalam proses sehingga AML ini kami akan teruskan mudah-mudahan tidak lama lagi. Sekarang sudah ada review anggarannya kalau tidak salah Rp 85 miliar untuk tahun ini,” kata dia.

Selama 2023, Kementerian ESDM telah membagikan rice cooker di 36 provinsi, dengan 325 kabupaten atau kota, 2460 kecamatan, dan 12.961 desa atau kelurahan.

“Kalau program rice cooker sudah dijalankan maka akan didapatkan clean cooking, peningkatan kwh, dan yang paling utama mengurangi impor LPG. Karena kalau rice cooker digunakan pasti penggunaan LPG-nya berkurang,” kata Jisman pada awal tahun ini.

Dari total 342 ribu unit rice cooker yang dibagikan, berikut rincian pembagian setiap wilayahnya:

Sumatra 61.040 unit (17,82%)
Jawa-Bali 192.890 unit (56,30%)
Kalimantan 35.307 unit (10,30%)
Sulawesi 36.648 unit (10,70%)
Nusa Tenggara 7.459 unit (2,18%)
Maluku 5.640 unit (1,65%)
Papua 3.637 unit (1,06%)

Catatan Redaksi: Kementerian ESDM meralat pernyataan terkait anggaran untuk program rice cooker gratis tahun 2024 dari sebelumnya Rp 182 miliar menjadi Rp 85 miliar untuk pengadaan 157 ribu unit rice cooker.

Bank syariah digital, PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), membukukan total pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib sebesar Rp 256,60 miliar pada semester I 2024. Perolehan tersebut naik 82,1% dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya Rp 140,91 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan BANK, secara rinci pendapatan dari jual beli, bagi hasil dan ujrah melonjak 123,7% menjadi Rp 173,36 miliar di semester I 2024 dari sebelumnya Rp 77,51 miliar. Pendapatan usaha utama lainnya juga naik 31,3% menjadi Rp 83,24 miliar.

Bank Aladin Syariah juga mencatatkan hak bagi hasil milik bank naik 22,8% menjadi Rp 121,09 miliar. Selain itu, total pendapatan usaha lainnya melonjak 443% menjadi Rp 61,45 miliar per Juni 2024 dari Rp 11,31 miliar pada periode yang sama di tahun 2023.

Adapun rugi tahun berjalan Bank Aladin Syariah menyusut hingga 40,2% menjadi Rp 57,57 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 96,25 miliar.

Hingga semester I 2024, total dana pihak ketiga (DPK) BANK mencapai Rp 4,7 triliun, naik 44% dibandingkan Desember 2023. Dari sisi pembiayaan, Bank Aladin Syariah mencatatkan outstanding pembiayaan sebesar Rp 4 triliun pada semester I 2024, naik 29% dibandingkan dengan Desember 2023.

Firdila Sari, Direktur Bank Aladin Syariah, menyatakan Bank Aladin Syariah terus berfokus demi memenuhi kebutuhan nasabah melalui berbagai produk perbankan. Layanan tarik setor tunai (Tarsetun) dan QRIS terus diperluas dan kini tersedia di lebih dari 20.000 gerai Alfamart, Alfamidi, serta jaringan Lawson dan DAN+DAN di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, Bank Aladin Syariah juga berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk memperluas layanan perbankan, termasuk melalui layanan Banking as a Service (BaaS) yang menghubungkan sistem Bank Aladin Syariah dengan mitra melalui Application Programming Interface (API). Saat ini, kerja sama BaaS telah dilakukan dengan Alfagift, sehingga memungkinkan pelanggan Alfamart melakukan pembayaran belanja.

“Serta transaksi perbankan dengan mudah dengan terkoneksi langsung dengan app Bank Aladin Syariah,” kata Firdila dalam keterangan resmi, Selasa (30/7).

Lebih lanjut, Firdilla mengatakan Bank Aladin Syariah terus mengedepankan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian (prudent), dan tata kelola yang Baik. Kualitas pembiayaan bank yang baik tercermin dari rasio Non Performing Financing (NPF) yang terjaga di level 0%. Dengan demikian, Bank Aladin Syariah berkomitmen untuk mendorong ekspansi bisnis dengan inovasi-inovasi baru yang dekat dengan keseharian masyarakat.

“Kami terus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia,” tambahnya.

Apabila melihat dari sisi neraca, total aset Bank Aladin Syariah naik 17,6% mencapai Rp 8,34 triliun pada semester I 2024 dibandingkan pada Desember 2023 Rp 7,09 triliun. Kemudian ekuitas perusahaan juga naik tipis 0,6% menjadi Rp 3,10 triliun per Juni 2024. Sementara itu, liabilitas Bank Aladin Syariah turun 25% menjadi Rp 564,75 miliar pada semester I 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Salah satu aturan di dalamnya adalah melarang produsen atau distributor susu formula melakukan promosi dan memberi potongan harga.

PP yang terbit pada Jumat (26/7) itu dengan spesifik menunjukkan komitmen pemerintah mendukung pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Selain itu dalam hal ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif maka diharapkan bisa mencarikan donor ASI.

Di sisi lain pada Pasal 29 disebutkan ibu dapat memberikan susu formula pada bayi bila tidak dapat memberi air susu atau menemukan donor ASI. Namun penggunaan susu formula diatur sangat ketat.

"Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula bayi," tulis Pasal 30 PP Kesehatan.

Daftar larangan yang tidak boleh dilakukan produsen dan distributor susu formula

Dalam hal pemberian susu formula diperkenankan dengan indikasi medis, pemerintah memberi aturan ketat pada produsen dan distibutor. Pada Pasal 33 dituliskan sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh produsen dan distributor susu formula

Pemberian contoh produk susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu lainnya secara cuma-cuma, penawaran kerja sarna, atau bentuk apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, kader kesehatan dan ibu hamil.
Penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah;
Pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual;
Penggunaan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, kader Kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat;
Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial; dan/atau f. promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya.

Mesk begitu berbagai larangan yang termuat di PP ini dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang Kesehatan. Pengecualian juga berlaku bila mendapat persetujuan menteri, dan memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti air susu ibu.

Hal lain yang turut diatur dalam PP adalah larangan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan, organisasi profesi di bidang kesehatan, serta tenaga medis untuk menerima hadiah atau bantuan dari produsen maupun distributor susu formula. Bantuan hanya dapat diterima untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan dengan persyaratan yang ketat.

Sanksi Melanggar Aturan Susu Formula

Selain menetapkan sejumlah aturan, PP tentang Kesehatan juga memuat sanksi kepada tenaga medis dan layanan Kesehatan yang melanggar ketentuan. Merujuk Pasal 42 tenaga medis yang tetap bekerja sama dengan distributor dan produsen susu formula akan mendapat teguran lisan hingga pencabutan izin.

Teguran lisan dan tertulis juga mungkin diberikan kepada fasilitas layanan Kesehatan, sekolah, yang tidak memenuhi aturan. "Pengurus atau pengelola tempat kerja dan penyelenggara tempat fasilitas umum harus mendorong dan memfasilitasi pemberian air susu ibu eksklusif melalui kebijakan yang mendukung program air susu ibu eksklusif.

Sebagai dukungan pemerintah mewajibkan pengurus dan pengelola tempat kerja untuk menyediakan fasilitas khusus menyusui. Selain penyediaan fasilitas pengurus dan pengelola tempat kerja juga harus memberikan Waktu kepada ibu bekerja untuk memberikan air susu eksklusif kepada bayi.

Pemerintah terus berupaya mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat melalui berbagai cara mulai dari menaikkan tarif cukai hingga yang paling baru adanya larangan penjualan rokok eceran per batang.

Bahkan sejak awal tahun 2024, harga rokok hasil tembakau sudah naik. Hal tersebut lakukan seiring dengan pemberlakukan ketentuan harga jual eceran (HJE) minimum dan tarif cukai hasil tembakau (CHT) per batang.

Kenaikan cukai rokok tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Berdasarkan beleid tersebut, harga jual minimal per batang dan tarif cukai naik dan hal ini menyebabkan harga rokok per bungkus juga menjadi lebih mahal. Tarif cukai rokok naik rata-rata sebesar 10% pada 2023 dan 2024.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan kenaikan tarif cukai tersebut merupakan hasil dari pertimbangan beberapa hal. "Berupa pilar pada pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, target penerimaan, dan pemberantasan rokok ilegal," kata Nirwala dikutip Kamis (4/1).

Larangan Penjualan Rokok Ketengan

Pemerintah berencana menaikan tarif CHT pada 2025. DPR dikabarkan sudah memberikan lampu hijau terkait kenaikan tarif CHT yang akan diberlakukan pada tahun depan tersebut.

Pada Juni 2024, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan persetujuan dari DPR tersebut. "Kami sudah dapat persetujuan untuk menyesuaikan tarif cukainya pada 2025, intensifikasi," kata Askolani.

Upaya pembatasan konsumsi rokok tidak sampai situ. Presiden Joko Widodo bahkan resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada Jumat (26/7).

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik (…) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektrik,” tulis Pasal 343 ayat 1c PP No 28/2024.

Selain melarang penjualan rokok eceran, beleid ini juga melarang penjualan rokok tembakau dan elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Hal ini ditulis dalam Pasal 434 ayat 1e.

PP yang diundangkan dan diberlakukan mulai 26 Juli 2024, Jokowi memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik.

Berdasarkan pasal 452 PP Kesehatan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat. PP tersebut juga memuat memuat pengaturan terkait Kesehatan termasuk pengamanan zat adiktif.

Dalam pasal 434, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik yang menggunakan mesin layan diri dan kepada orang yang berusia di bawah 21 tahun. Penjualan rokok juga dilarang secara eceran per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Penerimaan Cukai Rokok Anjlok

Penerimaan cukai rokok sepanjang Januari 2024 bahkan mengalami penurunan Rp 600 miliar dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Angkanya menjadi Rp 17,89 triliun atau sekitar 7,27% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.

Mengutip publikasi APBN KiTa Kementerian Keuangan edisi Februari 2024, penurunan kinerja tersebut terjadi karena produksi dan tarif efektif pada bulan November 2023 dan adanya pelunasan maju cukai rokok ke 2023.

“Tarif efektif tersebut dipengaruhi oleh produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) golongan 1 yang memiliki tarif tinggi terus mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan jenis lainnya,” tulis publikasi APBN KiTa Februari 2024 dikutip Rabu (28/2).

Pemerintah terus berupaya mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat melalui berbagai cara mulai dari menaikkan tarif cukai hingga yang paling baru adanya larangan penjualan rokok secara eceran.