Israel mengumumkan akan menerima paket bantuan militer dari Amerika Serikat (AS) yang totalnya mencapai US$ 8,7 miliar atau sekitar Rp 131,6 triliun. Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah AS meskipun jajak pendapat menunjukkan lebih dari setengah wargabya percaya bahwa bantuan militer kepada Israel seharusnya dibatasi.

Paket bantuan itu bertepatan dengan hari keempat berturut-turut serangan besar-besaran Israel ke Lebanon. Ini disebut sebagai serangan terbesar sejak perang Lebanon tahun 2006.

“Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel, Mayor Jenderal Eyal Zamir, telah menyelesaikan negosiasi di Washington untuk mendapatkan paket bantuan AS yang besar senilai US$ 8,7 miliar guna mendukung upaya militer Israel yang sedang berlangsung,” ujar Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Anadolu, Jumat (27/9),

Paket tersebut mencakup US$ 3,5 miliar dolar untuk pengadaan kebutuhan perang mendesak yang sudah dikirimkan ke Kementerian Pertahanan Israel (IMoD), dan US$ 5,2 miliar untuk sistem pertahanan udara, termasuk Iron Dome, David's Sling, serta sistem laser canggih.

Israel memiliki beberapa sistem intersepsi rudal, termasuk David's Sling, Arrow, dan Iron Dome. Pernyataan tersebut mencatat bahwa sesuai kesepakatan, dana dan peralatan yang disebutkan akan segera dikirimkan.

Sementara itu, Israel telah menggempur Lebanon sejak Senin (23/9) pagi, dengan serangan yang telah menewaskan sedikitnya 677 korban dan melukai lebih dari 2.500 lainnya, menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan.

Kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah, dan Israel telah terlibat dalam perang lintas batas sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 41.500 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Masyarakat internasional telah memperingatkan tentang serangan ke Lebanon, karena hal ini dapat memperluas konflik Gaza secara regional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pemerintah bersama PT PLN (Persero) tengah menyusun Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2025-2035 dengan menargetkan sedikitnya 60% pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Saya mulai diperintahkan oleh Presiden Jokowi sama Presiden Pak Prabowo untuk mendetailkan, kita konversi RUPTL 2025-2035, 10 tahun kan, RUPTL itu minimum saya katakan 60% itu harus energi baru terbarukan," tuturnya pada acara Kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta, Rabu (25/9).

Untuk mencapai target itu, Bahlil mengatakan, pemerintah tengah mengkaji secara komprehensif skema yang akan digunakan sehingga tidak merugikan PLN, pengusaha Independent Power Producer (IPP), maupun tidak memberatkan negara jika akan memberikan subsidi.

Bahlil mengatakan, anggaran belanja modal dalam pembangunan pembangkit berbasis EBT sangat mahal. Untuk 1 megawatt (MW) pembangkit EBT, membutuhkan US$ 6 juta. Nilai tersebut mencapai 6 kali lebih besar apabila dibandingkan dengan pembangkit berbasis batubara, dengan nilai di bawah US$ 1 juta untuk 1 MW.

Dia mengatakan, pemerintah sedang meriset opsi yang sudah didiskusikan bersama antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha. Caranya adalah memberikan kontrak IPP bekerja sama dengan PLN selama 30 tahun, dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) yang akan diturunkan bertahap setiap 10 tahun.

"Kita tarik break even point-nya (IPP) itu 8 sampai 10 tahun. Setelah harganya tinggi, langsung turun perlahan-lahan. Jadi 10 tahun pertama, supaya ada perbankan yang membiayai pengusahanya hingga break even point, habis itu terus diturunkan, dan kontraknya 30 tahun," ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Dengan skema tersebut, Bahlil memperkirakan IPP bisa mengembalikan modal dalam 10 tahun, dan menikmati hasilnya dalam 20 tahun. Dia mengklaim metode ini dapat diterima baik oleh pemerintah, PLN dan pengusaha.

"Konsep ini saya pikir win-win solution," ujarnya.

Ia pun memberikan contoh skema penurunan harga BPP secara bertahap dalam setiap 10 tahun pada pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), sehingga ke depannya tidak akan memberatkan beban subsidi negara dan PLN sebagai penyedia jaringan listrik nasional.

"Kalau tidak salah PLN itu menerima itu dalam peraturan kemarin saya sudah tanda tangani untuk 10 tahun pertama sekitar 9,5 sen untuk geotermal. Nanti bertahap 10 tahun, habis itu turun menjadi 7 sampai 7,3 sen. Habis itu diturunkan lagi. Supaya apa? PLN bisa dapat untung dan negara tidak diberikan beban," pungkasnya.

Rencana pemerintah membatalkan kenaikan cukai rokok tahun depan dinilai merupakan suatu kemunduran dalam upaya perlindungan kesehatan publik setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan), khususnya pada pengamanan bahan zat adiktif.

Hal itu disampaikan koalisi yang merupakan gabungan dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI), Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI).

Ketentuan dalam PP Kesehatan sebagai turunan Undang-undang (UU) No. 17/2023 atau UU Kesehatan mengatur tentang pembatasan penjualan rokok eceran per batang, pembatasan iklan rokok, dan peringatan kesehatan pada iklan rokok. Peraturan Pemerintah Kesehatan tersebut tidak hanya mengatur peredaran produk tembakau, juga rokok elektronik, meningkatkan ukuran peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, hingga melarang penjualan rokok kepada orang di bawah usia 21 tahun.

Koordinator Riset PKJS-UI, Risky Kusuma Hartono, mengatakan rencana pemerintah tersebut akan menghambat berbagai upaya pengendalian rokok yang telah direncanakan. Kebijakan ini juga memberi dampak negatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan keuangan negara.

“Kenaikan tarif cukai rokok merupakan alat yang paling efektif dalam mengurangi konsumsi rokok, yang merupakan faktor risiko utama dari berbagai penyakit tidak menular, seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan," kata Risky dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Dia mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah secara tegas menyatakan bahwa menaikkan harga melalui kebijakan cukai adalah salah satu strategi pengendalian konsumsi rokok yang paling efektif. Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang memiliki prevalensi perokok tertinggi di dunia.

"Tanpa tindakan tegas, angka ini akan terus meningkat,” ujar Risky.

Perlindungan Anak, Kemiskinan, hingga Penerimaan Negara

Berdasarkan studi-studi PKJS-UI yang telah dilakukan, faktor harga sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk merokok. Studi PKJS-UI (2020) menunjukkan semakin mahal harga rokok maka semakin kecil peluang anak merokok. Harga rokok murah juga menjadi faktor yang mendorong anak kambuh untuk merokok kembali/smoking relapse setelah pernah berhenti (PKJS-UI, 2023).

Di samping keterjangkauan oleh anak-anak, masyarakat prasejahtera juga masih mudah membeli rokok sehingga membuat mereka sulit berhenti dari adiksi. Studi PKJS-UI lainnya menunjukkan setiap 1% kenaikan belanja rokok, meningkatkan peluang terhadap kemiskinan sebesar 6 persen poin pada rumah tangga. Artinya, konsumsi rokok memiliki pengaruh besar terhadap garis kemiskinan.

Selain menjadi alat pengendalian konsumsi rokok, kenaikan tarif cukai ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dana yang dihasilkan dari cukai rokok dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama dalam penanganan penyakit yang diakibatkan oleh rokok.

Sejalan dengan PKJS-UI, Hasbullah Thabrany selaku Ketua Komnas PT mengungkapkan praktik baik dari negara-negara yang telah sukses menekan prevalensi perokok melalui instrumen cukai seharusnya bisa menjadi contoh.

"Mereka mengalokasikan pendapatan dari cukai tersebut untuk program-program pencegahan dan pengobatan penyakit terkait rokok,”ujarnya.

Beban Biaya Kesehatan

Project Lead for Tobacco Control CISDI, Beladenta Amalia, menambahkan, salah satu sasaran utama kebijakan cukai rokok ini adalah mengurangi akses generasi muda dan masyarakat prasejahtera terhadap rokok. Banyak studi sudah menunjukkan efektivitas harga rokok yang lebih tinggi untuk menurunkan keterjangkauan rokok, khususnya pada generasi muda. Diharapkan generasi muda akan berpikir berulang kali sebelum memulai kebiasaan merokok.

"Tanpa kenaikan tarif cukai yang signifikan, kelompok rentan, termasuk generasi muda, akan semakin mudah mengakses produk ini dan memperburuk krisis kesehatan masyarakat yang ada,” jelasnya.

Riset CISDI (2021) menjelaskan konsumsi rokok memberi beban biaya kesehatan sebesar Rp17,9-27,7 triliun selama setahun pada 2019 akibat penyakit yang timbul dan berasosiasi dengan rokok. Angka Rp 17,9-27,7 triliun setara dengan 61,75% hingga 91,8% total defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2019. Artinya, pemerintah masih perlu membuat rokok tidak terjangkau untuk menekan beban kesehatan yang masih begitu besar.

Ketiga organisasi ini mendesak Pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, untuk menekan prevalensi perokok dan memutus rantai beban biaya kesehatan akibat rokok yang jelas merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Pemerintah didesak menaikkan tarif CHT tahun 2025 secara bertahap, dimulai dengan 25% di awal tahun, kemudian disesuaikan dengan inflasi ditambah 10% pada tahun berikutnya.

Untuk mengurangi aksesibilitas anak-anak terhadap murahnya harga rokok saat ini, direkomendasikan untuk dilakukan peningkatan Harga Jual Eceran (HJE) minimum dan penyederhanaan struktur tarif CHT menjadi 5 hingga 3 golongan sebelum 2029. Selain itu, pemerintah diminta mendekatkan tarif antar golongan untuk mempersempit peluang perokok memilih merek yang lebih murah.

Kenaikan cukai ini mencakup semua produk tembakau, termasuk rokok elektronik dan tembakau iris, dengan kenaikan minimal 25% dan khusus untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) di atas 5%.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diperkirakan menguat terbatas pada perdagangan Jumat (27/9). Pergerakan IHSG dipengaruhi oleh meningkatknya ketertarikan pasar pada bursa-bursa di Asia Timur.

Phintraco Sekuritas menyatakan pasar merespon positif pidato Kepala Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve Jerome Powell dalam pembukaan Konferensi Tahunan Pasar Treasury AS. Hal ini yang mendukung penuh keputusan pemangkasan suku bunga agresif oleh the Fed pada pekan lalu.

Di sisi lain, konsolidasi IHSG turut dipengaruhi kenaikan signifikan yang ditorehkan bursa-bursa regional, khususnya di Asia Timur. Penguatan signifikan pada Shanghai Composite Index (SSEC) dan Hang Seng Index (HSI) pada perdagangan Kamis (26/9) mengindikasikan peningkatan ketertarikan pasar pada dua pasar tersebut.

"Kondisi ini kemungkinan membatasi pergerakan IHSG yang sudah mencatatkan penguatan dalam sebulan terakhir," tulis riset Phintraco Sekuritas, Jumat (27/9).

Selain itu, IHSG diperkirakan mempertahankan posisinya di atas level 7.730 sampai dengan penguatan terbatas ke kisaran 7.780 pada hari ini.

Phintraco Sekuritas merekomendasikan PT Saratoga Tbk (SRTG), PT Astra International Tbk (ASII), PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN).

Sementara itu, Analis BinaArtha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan level support IHSG diprediksi akan berada di 7.652, 7.547, 7.460, dan 7.386. Sedangkan level resistance berada di 7.853, 7.995, 8059, dan 8.141.

Support merupakan area harga saham tertentu yang diyakini sebagai titik terendah pada satu waktu. Saat menyentuh support, harga umumnya akan kembali naik karena peningkatan pembelian.

Sedangkan resistance merupakan tingkat harga saham tertentu yang dinilai sebagai titik tertinggi. Setelah saham menyentuh level ini, biasanya akan ada aksi jual cukup besar hingga laju kenaikan harga tertahan.

Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PPT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dengan rentang harga 3.050-3.150. Lalu hold atau trading buy pada saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dengan rentang harga 2.450-2.510. Serta hold atau trading buy pada saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan rentang harga 2.950-3.050.

Rekomendasi selanjutnya yakni hold pada saham PT United Tractors Tbk (UNTR) dengan target harga terdekat di 27.700, Ivan turut merekomendasikan hold atau take profit sebagian pada saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) di 2.330 sebagai harga terdekat.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengungkapkan pemerintah akan menggenjot investasi naik hingga 18 persen demi menunjang target pertumbuhan ekonomi senilai 8 persen pada 2025.

"Presiden terpilih, Prabowo Subianto telah menyebutkan berkali-kali, bahwa ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen atau lebih tinggi dari desain awal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai hal tersebut, realiasi investasi yang harus dilakukan Indonesia pada tahun depan adalah Rp 1.905 triliun atau meningkat 18 persen," kata Nurul di Nanning, Daerah Otonom Guangxi Zhuang, China pada Kamis (26/9).

Nurul menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia-China Investment Forum 2024 yang diselenggarakan oleh BKPM bekerja sama dengan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Guangzhou dan dihadiri sekitar 100 pengusaha.

Target realisasi itu bertambah dari target tahun ini yaitu Rp1.650 triliun. Diketahui realisasi investasi hingga semester I 2024 telah mencapai Rp 829,9 triliun atau mencapai 50,3 persen dari target dan telah berhasil menyerap lapangan kerja sebanyak 1.225.042 orang.

Realisasi investasi tersebut terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp408,2 triliun atau 49,2 persen dari total investasi, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp421,7 triliun atau mencapai 50,8 persen dari total realisasi.

Menurut Nurul, Indonesia tidak mungkin mencapai target itu sendirian. Karena itu, Indonesia harus bekerja sama dengan Cina, yang selama 5-6 tahun terakhir selalu berada di peringkat kedua investor terbesar di Tanah Air. Sedangkan di posisi pertama adalah Singapura, dan Hongkong di posisi ketiga.

Namun, Nurul meyakini Cina adalah investor terbesar Indonesia. Pasalnya tidak tertutup kemungkinan perusahaan Singapura yang berinvestasi di Indonesia menginduk kepada Cina. Begitu juga dengan Hong Kong yang sesungguhnya adalah bagian dari Cina.

"Itu sebabnya kami berterima kasih kepada Cina atas kontribusinya di Indonesia, tapi mengapa harus berinvestasi di Indonesia?" tambah Nurul.

Menurut dia, terdapat sejumlah alasan kenapa Indonesia dapat dianggap sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan. Pasca pandemi, Indonesia dapat menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun.

Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam seperti nikel yang menjadi bahan baku dari industri utama Cina yaitu kendaran listrik serta kebijakan pemerintah Indonesia yang berpihak pada hilirisasi.

"Jadi alasan-alasan tersebut dapat membuka peluang yang sangat luas bagi Anda untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah juga memberikan insentif seperti 'tax holiday', 'tax allowance', dan 'special economic zone' bagi para investor," jelas Nurul.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, Kementerian Investasi/BKPM Cahyo Purnomo dalam acara yang sama mengatakan sesungguhnya investasi domestik dan asing di Indonesia cukup berimbang.

"Investor domestik di Indonesia kira-kira mendekati 46 persen sementara sisanya sekitar 54 persen berasal dari investor asing, karena kami juga ingin mencapai keseimbangan antara investasi asing dan juga investasi domestik," ujarnya.

Cahyo menyebut cara pemerintah Indonesia memperlakukan investor asing juga tidak membedakan asal negara dan memberikan perlakuan yang sama juga untuk investor domestik. Selain itu, BKPM sudah menyediakan 81 proyek investasi yang tersebar di seluruh wilayah tanah air mulai dari industri manufaktur, infrastruktur, pangan, pertanian, pariwisata, kawasan industri dan energi terbarukan.

"Idenya adalah, jika Anda tertarik dengan proyek ini, Anda tidak perlu memulainya dari nol, tetapi yang harus Anda lakukan adalah melihat situs web kami, mendapatkan semua informasi yang tersedia, dan tahapan investasi yang telah dijelaskan di website tersebut," ungkap Cahyo.

Pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa kebijakan keringanan pajak, antara lain "tax holiday" berupa pembebasan pajak penghasilan perusahaan mulai 5- 20 tahun untuk yang memiliki nilai investasi besar dan strategis, "tax allowance" berupa pengurangan pajak penghasilan perusahaan dihitung dari nilai investasi sebesar 30 persen yang diberikan selama 6 tahun maupun pembebasan biaya masuk impor selama 2 tahun untuk mesin-mesin, peralatan serta bahan baku.

Lalu ada "super deduction tax" hingga 200 persen untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan vokasi, dan hingga 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia maupun golden visa yaitu izin tinggal atau izin berkewarganegaraan kepada warga negara asing (WNA) yang melakukan investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

Investasi Cina di Indonesia, berdasarkan catatan BKPM pada periode 2019 - semester I-2024 mencapai 32,2 miliar dolar AS (Rp 4.87,1 triliun) dengan sekitar 21,022 ribu proyek. Pada 2023, nilai investasi Cina adalah sebesar US$ 7,4 miliar (Rp 111,96 triliun) atau berada di posisi kedua setelah Singapura yaitu sebesar 15,4 miliar dolar AS (Rp 233 triliun).

Lima sektor utama investasi Cina di Indonesia adalah industri pengolahan logam dasar (US$ 13,626 miliar/Rp206,1 triliun); transportasi, pergudangan dan telekomunikasi (US$ 7,878 miliar/Rp119,1 triliun); kimia dan farmasi serta kawasan industri (US$ 2,746 miliar/Rp41,5 triliun), listrik, gas dan air (US$ 2,651 miliar/Rp40,1 triliun); perumahan dan perkantoran (US$ 2,139 miliar/Rp32,3 triliun).

Terdapat dua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB, diduga terkait kasus korupsi.

Sebanyak tiga petinggi PT Totalindo telah menjadi tersangka karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta.

Sementara di BJB, KPK tengah mengusut dugaan korupsi terkait penempatan dana iklan. Penyidik KPK menduga BJB melakukan penggelembungan harga terhadap anggaran tersebut selama dua tahun, dari 2021 hingga 2023.

Kasus korupsi yang menjerat dua emiten tersebut menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga mengapa Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menghapus Kementerian BUMN, serta skandal makelar IPO di Bursa.

1. Diburu KPK, Dua Emiten ini Terjerat Skandal Korupsi

Dua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB, kini terjerat kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkapkan bahwa salah satu emiten telah merugikan negara hingga Rp 223 miliar. Selain itu, ditemukan dugaan markup dalam penempatan iklan sepanjang periode 2021 hingga 2023, dengan nilai total sekitar Rp 200 miliar.

2. Prabowo Dikabarkan akan Hapus Kementerian BUMN Jadi Lembaga Non-Departemen

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diisukan akan dirombak menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPNK) pada Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pembahasan ini muncul ketika Penasihat Prabowo, Burhanuddin Abdullah, mengatakan ada rencana melakukan transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN. Ia menilai jika aset BUMN seluruhnya mencapai US$ 1 triliun.

Melansir dari laporan kinerja BUMN, total aset portofolio BUMN tembus Rp 10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Badan Usaha Milik Negara mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp 327,12 triliun. Perolehan tersebut meningkat 5,87% secara tahunan atau year on year (yoy) dari capaian laba tahun sebelumnya yaitu Rp 308,99 triliun.

Burhanuddin menyoroti nilai jumbo yang dimiliki aset BUMN, tetapi sumbangannya untuk negara masih kurang. Sehingga harus ada transformasi bisnis, kultural, dan manajemen.

3. Skandal Makelar IPO Mencoreng Kredibilitas Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia (BEI) belum lama ini diguncang oleh skandal gratifikasi yang terkait dengan proses penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO). Lima orang oknum karyawan BEI akhirnya dipecat akibat pelanggaran ini.

Kabar mengenai kasus gratifikasi ini bermula dari surat kaleng yang ditujukan ke media center BEI, pada Senin, 26 Agustus 2024. Surat yang dibawa orang tak dikenal itu membawa informasi ihwal dugaan kasus gratifikasi proses IPO.

Sebelum kasus ini muncul, otoritas Bursa telah mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh insan Bursa untuk tidak menerima atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Namun, tidak lama kemudian ada surat kaleng baru yang berjudul “Terlibat Gratifikasi Proses Listing Emiten: BEI PHK Karyawan Divisi Penilaian Perusahaan”.

4. Laba BRI Melonjak Jadi Rp 36,2 Triliun, Analis Ungkap Prospeknya

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatatkan laba bersih Rp 36,2 triliun hingga Agustus 2024. Perolehan tersebut naik 4% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).

Lead Investment Analyst di Stockbit Sekuritas, Rahmanto Tyas Raharja menilai, kinerja bank BBRI pada Agustus 2024 juga positif, laba bersih bulan Agustus mencapai Rp 4,8 triliun.

Angka tersebut melesat 51% dibandingkan bulan sebelumnya (mom) dan tumbuh 21% dibandingkan tahun lalu (yoy).

Performa positif BBRI didukung oleh beberapa faktor, misalnya pertumbuhan laba operasional prapenyisihan atau PPOP yang didorong oleh pendapatan non-bunga dan NIM yang masih terjaga. Kemudian adanya perbaikan pada Cost of Credit (CoC) BBRI.

5. The Fed Diproyeksi Bakal Pangkas Suku Bunga Lagi, Bagaimana Efek ke Pasar Modal?

Mandiri Sekuritas memproyeksikan The Fed akan menurunkan suku bunga lagi sebesar 75 basis poin (bps) pada akhir 2024 ini. Angka tersebut lebih tinggi dari proyeksi bulan sebelumnya yakni sebesar 50 bps.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya menurunkan suku bunga acuannya, yaitu BI Rate dari 6,25% menjadi 6%. Selain itu, suku bunga deposit facility dipangkas menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility menjadi 6,75%.

Seiring dengan hal itu, The Fed juga secara bersamaan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) pada Kamis, 19 September lalu. Angka tersebut lebih besar dari ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan penurunan sebesar 25 bps.

Indeks Wall Street menguat dan indeks S&P 500 capai rekor tertinggi pada perdagangan Kamis (26/9). Pergerakan saham tersebut dipengaruhi oleh rilis data ekonomi Amerika Serikat (AS), yang mendukung Bank Sentral AS, Federal Reserve, untuk tidak memotong suku bunga secara agresif.

Indeks pasar umum naik 0,40% menjadi 5.745,37, mencapai level tertinggi sepanjang masa dan ditutup dengan rekor baru, didorong oleh lonjakan saham Micron Technology. Nasdaq Composite terangkat 0,60% dan berakhir di 18.190,29. Kemudian Dow Jones Industrial Average bertambah 260,36 poin atau 0,62%, menutup di 42.175,11.

Saham Micron melonjak 14,7% setelah memberikan panduan positif untuk kuartal ini dan melaporkan hasil kuartal keempat yang melampaui estimasi analis. VanEck Semiconductor ETF (SMH) juga naik 2,9%.

Adapun data ekonomi terbaru menunjukkan kuatnya ekonomi AS sehingga mengurangi kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan melakukan pemotongan suku bunga secara agresif. Tak hanya itu, klaim pengangguran mingguan turun lebih dari yang diantisipasi.

Hal ini menandakan stabilnya pasar tenaga kerja, sementara pesanan barang tahan lama pada Agustus tetap datar meski ekonom memperkirakan penurunan. Dengan demikian, pembacaan akhir PDB kuartal kedua tetap tidak berubah di level 3%.

Direktur Pelaksana Perdagangan dan Investasi untuk E-Trade Morgan Stanley, Chris Larkin, menyatakan masalah di pasar tenaga kerja tidak tercermin dalam data klaim pengangguran mingguan. Namun, laporan pekerjaan bulanan akan berperan lebih besar dalam membentuk sentimen pasar.

“Selama tidak ada bukti yang bertentangan, data seperti ini akan terus mendukung harapan bahwa ekonomi bisa pulih dengan baik tanpa mengalami resesi,” kata Larkin dikutip CNBC, Jumat (27/9).

Di sisi lain, sebelumnya S&P 500 dan Dow sempat melemah pada Rabu, setelah melesat dalam beberapa waktu terakhir. Padahal kedua indeks ini baru saja mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sehari sebelumnya.

Badan Pangan Nasional mengatakan realisasi penyerapan beras lewat Perum Bulog telah mencapai 908 ribu ton. Angka tersebut merupakan serapan sejak Januari hingga pekan ketiga September 2024.

"Kami optimistis hingga akhir 2024, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9) dikutip dari Antara.

Arief mengatakan sejak 2022, realisasi penyerapan beras oleh Bulog mencapai 994 ribu ton. Angkanya meningkat jadi 1 juta ton pada 2023.

Badan Pangan bersama Bulog akan membantu menyerap produksi beras petani. Beras tersebut lalu disalurkan ke berbagai program, termasuk bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk 10 kilogram untuk setiap eluarga penerima manfaat.

Sedangkan, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan Bulog tengah melakukan pengadaan beras dari dalam negeri sebanyak 600 ribu ton.

Ia berharap bisa mendapatkan harga untuk penyangga beras seluruh Indonesia. "Termasuk beras PSO dan komersial," kata Wahyu.

Bulog juga meminta Badan Pangan agar fleksibel dalam penetapan harga patokan beras. Bapanas juga diminta menggandeng asosiasi untuk memperkuat stok beras.

"Supaya kami bisa ajak Perpadi, HKTI, KTNA, dan asosiasi lainnya supaya bersama-sama kontribusi dalam penguatan stok dengan harga yang bagus," kata Wahyu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi catatan Bank Dunia yang menyebut situasi petani di Indonesia tidak sejahtera meskipun harga beras eceran domestik cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).

Jokowi menjelaskan bahwa untuk memahami harga beras di Indonesia, perlu melihat harga Free On Board atau BOD yang berkisar antara US$ 530-600 per ton atau sekira Rp 8-9 juta. Besaran FOB mencakup pada biaya produksi, biaya transportasi dari lokasi produksi ke pelabuhan pengiriman, dan biaya pemuatan barang ke kapal.

Selain itu, harga beras di Indonesia juga turut dipengaruhi oleh biaya pengiriman (freight) US$ 40 per ton atau sekira Rp 607 ribu per ton. Biaya ini mencakup pengiriman dari negara penghasil atau importir beras ke Indonesia yang dapat mempengaruhi harga beras di tingkat konsumen.

“Kalau mau membandingkan itu harusnya di konsumen. Di situ akan kelihatan,” kata Jokowi seusai meninjau ketersediaan beras di Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada Kamis (26/9).

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,18% pada 2025 atau di tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi yang memulih.

Menurut data Bank Mandiri yang dipaparkan oleh Andry, belanja masyarakat per semester tiga 2024 meningkat. Hal ini seiring dengan belanja masyarakat per September 2024 yaitu sebesar 24,2% dibandingkan Agustus 2024 yaitu 21,8%.

Dia menjelaskan perubahan gaya hidup terutama dari golongan muda mendorong pertumbuhan ekonomi usai pandemi Covid-19. "Tahun depan ada peluang Indonesia itu akan tumbuh di kisaran 5,18%, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 proyeksi kami masih sama di 5,06%," katanya dalam konferensi pers secara online, Kamis (26/9).

Andry mengatakan tingkat belanja meningkat di semua wilayah, terutama Maluku, Papua dan Kalimantan. Secara umum, porsi terbesar belanja masyarakat masih untuk kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, proporsi belanja leisures seperti sport, hobby, entertainment dalam tren meningkat dan merupakan yang tertinggi saat ini yaitu 6,4%. Selain itu, periode-periode libur sekolah berdampak positif menaikkan konsumsi.

Namun Bank Mandiri juga menyorot persepsi kelompok menengah dan bawah terkait penghasilan. Dibandingkan 2023, saat ini mereka cenderung lebih khawatir dengan ketersediaan lapangan kerja.

Meskipun tingkat keyakinan terkait ketersediaan lapangan kerja relatif telah pulih pada semua kelompok, namun ekspektasi penghasilan ke depan adalah hal yang paling dikhawatirkan.

"Terdapat kecenderung perubahan pola status pekerjaan dari pekerja formal menjadi pekerja informal usai pandemi," katanya.

Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri Eka Fitria memperkirakan perekonomian Indonesia pada tahun ini akan berada pada kisaran 5,06% yang didorong oleh konsumsi masyarakat yang bertumbuh positif.

Selain konsumsi masyarakat, ia juga menyoroti sektor manufaktur yang diprediksi akan bertumbuh dengan pesat. "Lalu sektor manufaktur pada pasar domestik juga tumbuh positif seperti misalnya industri makanan minuman, hingga industri kimia farmasi," kata Eka.

Namun, ia juga mengkhawatirkan pelemahan permintaan ekspor akan menjadi sentimen negatif sektor manufaktur. Misalnya saja seperti ekspor garmen, furnitur, kayu dan elektronik.

Tetapi ia berharap sektor manufaktur berorientasi ekspor bisa tetap bertumbuh dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan seiring dengan era suku bunga rendah.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membantu evakuasi warga negara Indonesia di Lebanon. Personel yang akan membantu evakuasi adalah mereka yang tengah bertugas bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

TNI saat ini juga menyiapkan rencana kontingensi dan evakuasi untuk situasi darurat. Namun, evakuasi perlu mendapatkan izin pimpinan UNIFIL yakni Letnan Jenderal Aroldo Azàro dari Angkatan Bersenjata Spanyol.

"Evakuasi pengungsi yang berada di dekat perbatasan Israel harus seizin Force Commander UNIFIL," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto di Jakarta, Kamis (26/9) dikutip dari Antara.

Markas Besar TNI dan Kementerian Luar Negeri juga telah menggelar rapat membahas situasi Lebanon dan rencana evakuasi WNI. Kemenlu mencatat saat ini ada 155 WNI yang tinggal di Lebanon. Mayoritas adalah mahasiswa dan mereka yang menikah dengan warga Lebanon.

Israel menolak usulan gencatan senjata dengan Hizbullah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon. Usulan penghentian konflik selama 21 hari itu sebelumnya diajukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Prancis dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Rabu, 25 September.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyampaikan bahwa negaranya menolak usulan gencatan senjata dengan Hizbullah. Malahan, Israel berniat untuk mengerahkan operasi militer darat ke wilayah perbatasan Lebanon.

“Kami akan terus berperang melawan organisasi teroris Hizbullah dengan segenap kekuatan kami hingga meraih kemenangan dan memastikan kembalinya penduduk utara ke rumah mereka dengan aman,” ujar Katz dalam sebuah pernyataan di kanal media sosial X, dikutip dari Reuters pada Kamis (26/9).

Pernyataan Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz dan rangkaian serangan udara Israel ke Lebanon memupuskan harapan akan penyelesaian damai dua negara. Harapan itu sebelumnya muncul ketika Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, menyatakan gencatan senjata dapat segera tercapai.

Mikati menyambut positif adanya seruan untuk gencatan senjata yang diserukan oleh AS dan Prancis, namun ia mengatakan kunci keberhasilan damai sementara tergantung pada komitmen Israel. Ketika ditanya apakah gencatan senjata dapat segera dicapai, Mikati mengatakan kepada Reuters, “Semoga.” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani angkat bicara soal pemecatan Tia Rahmania sebagai kader. Puan membantah pemecatan Tia karena mengkritik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Puan mengatakan surat keputusan Mahkamah Partai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pergantian Tia sebagai Anggota DPR dilakukan sebelum acara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Tidak ada hubungannya, karena acara di Lemhanas itu dilaksanakan sesudah surat (keputusan Mahkamah Partai)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9) dikutip dari Antara.

Puan juga meminta masyarakat tak menghubungkan pemecatan Tia sebagai bentuk rasa tidak suka PDIP kepada KPK. Ketua DPR ini mengatakan pembatalan Tia Rahmania sebagai Anggota DPR periode 2024-2029 ini merupakan keputusan internal.

Tia digantikan Bonnie Triyana sebagai Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten I. Surat tersebut diteken Ketua KPU pada 23 September 2024.

Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP Ronny Talapessy mengatakan putusan memecat Tia berdasarkan putusan Mahkamah Partai. Mahkamah memutus Tia menggelembungkan suara, melanggar kode etik, dan disiplin partai.

“Terbukti bersalah melakukan pelanggaran pemindahan suara yang menguntungkan saudari Tia Rahmania," ujar Ronny di Jakarta, Kamis (26/9).

Dalam acara pembekalan calon Anggota DPR yang digelar Lemhanas pada Minggu (22/9), Tia menyentil Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang hadir sebagai pembicara. Ia menyoroti Ghufron yang pernah kena sanksi oleh Dewan Pengawas KPK.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kabarnya akan merombak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Pengamat menyebut perombakan tersebut dinilai bisa mencetak profit hingga memajukan BUMN.

Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, rencana perombakan Kementerian BUMN sebenarnya merupakan ide lama.

Rencana ini sudah diinisiasi di bawah Tanri Abeng yang sempat menjabat sebagai Menteri BUMN periode 1998-1999. Saat Indonesia memasuki era transisi dari Orde Baru ke Reformasi, Tanri mendapatkan tugas mendirikan Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN.

Dalam cetak birunya, Tanri hanya akan mempertahankan kementerian tersebut selama 2000 hingga 2010. Lalu kementerian akan berubah menjadi badan atau super holding BUMN yang mengelola seluruh perusahaan pelat merah di Indonesia, lepas dari kepentingan politik.

"Sebetulnya nomenklatur nama kementerian itu Kementerian BUMN garis miring Badan Pelaksana Pengelola BUMN," kata Toto saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (26/9).

Saat itu, Tanri berdiskusi dengan Toto jika ia ingin ada pemisahan antara tugas pembuatan peraturan mengenai BUMN hingga tugas eksekusi. Adapun, kementerian hanya membuat aturan.

Sedangkan eksekusi bisnis seperti aksi korporasi dan lain-lainnya dikerjakan di badannya. Harapannya, BUMN bisa lebih lincah dibandingkan di bawah kementerian langsung.

Namun ide ini pupus sebab Tanri tidak lama menjabat sebagai Menteri BUMN. Toto mengatakan pembahasan ide soal perombakan BUMN menjadi badan hidup kembali sekitar dua tahun yang lalu namun ide tersebut belum terealisasikan.

"Mungkin Pak Prabowo melihat (jika) eksekusinya di tangan kementerian (BUMN) dianggap birokratis sampai kelincahannya kurang," tuturnya.

Apalagi saat ini beberapa perusahaan pelat merah sedang melaksanakan restrukturisasi hingga merger, sampai dengan pembuatan holding. Maka BUMN akan berfungsi sebagai pihak eskekutif yang mengelola seluruh perusahaan pelat merah.

Model seperti ada di Malaysia yakni Khazanah atau menjadi Temasek seperti di Singapura. Namun, Toto menilai nantinya BUMN lebih mirip dengan Khazanah.

Ini karena Khazanah berisi BUMN yang lebih berorientasi ke komersil sehingga lebih diarahkan untuk mencetak keuntungan sebanyak mungkin. Di sisi lain, ada BUMN yang tugasnya memang untuk menjaga kepentingan publik.

Isu perombakan Kementerian BUMN bermula ketika Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, memberi pidato dalam acara UOB Economic Outlook 2025 pada Rabu (25/9).

Ia mengatakan ada rencana pemerintahan mendatang melakukan transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN. Ia menilai jika aset BUMN seluruhnya mencapai US$ 1 triliun.

Melansir dari laporan kinerja BUMN, total aset portofolio BUMN tembus Rp 10.401,50 triliun atau naik 6,26% secara tahunan. Selain itu, BUMN juga mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp 327,12 triliun, naik 5,8% dari 2022.

Burhanuddin menyoroti nilai jumbo yang dimiliki aset BUMN, tetapi sumbangannya untuk negara masih kurang. Sehingga harus ada transformasi bisnis, kultural, dan manajemen.

"Jadi itu yang nanti barangkali kami akan lakukan sejak Januari yang akan datang," ujarnya dalam UOB Economic Outlook, Rabu (25/9).