Ketua DPR Puan Maharani berharap pemberian tunjangan rumah dinas kepada para anggota DPR akan efektif, menyusul kebijakan anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota.

"Ya, Insya-Allah efektif karena memang kami berharap bahwa itu bisa bermanfaat bagi para anggota," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Dia menyebut tunjangan rumah dinas tersebut bisa memfasilitasi konstituen anggota dewan yang datang dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Hal ini sebagai respons soal tunjangan rumah dinas diberikan sekalipun kepada anggota dewan yang sudah memiliki kediaman di wilayah Jakarta.

"Setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa memfasilitasinya jika ada konstituen atau ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya," kata dia.

Akan Tetap Mendapat Tunjangan Rumah Dinas

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan anggota DPR periode 2024-2029 yang sudah memiliki rumah di Jakarta akan tetap mendapatkan tunjangan rumah dinas (rumdis), setelah adanya kebijakan bahwa Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tidak bisa lagi ditinggali oleh para wakil rakyat tersebut.

Dia mengatakan bahwa semua anggota DPR memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai undang-undang sehingga para wakil rakyat itu akan diperlakukan sama terkait tunjangan yang akan diterima bersamaan dengan gaji tersebut.

"Semua diperlakukan sama sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali Pimpinan DPR sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Indra saat meninjau Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR, Kalibata, Jakarta, Senin (7/10).

Pada Jumat (4/10), Indra mengumumkan bahwa anggota DPR periode 2024–2029 sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Hal itu diketahui sejak Kamis (3/10) melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diperkirakan konsolidasi pada perdagangan Selasa (8/10). Analis merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dikoleksi, seperti PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk atau TKIM.

Konsolidasi digunakan untuk menggambarkan waktu setelah tren naik atau turun yang signifikan ketika harga saham bergerak dalam rentang yang relatif kecil

Phintraco Sekuritas menyatakan, ada beberapa sentimen yang dapat mempengaruhi gerak IHSG hari ini. Salah satunya datang dari pasar global, yang mengantisipasi rilis data neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) Agustus 2024 hari ini.

Pasar memperkirakan neraca perdagangan Amerika mengalami defisit US$ 70,4 miliar, lebih baik dibanding Juli 2024 yang tercatat defisit US$ 78,8 miliar. Kondisi ini menunjukkan nilai ekspor Amerika pada Agustus 2024 mengalami perbaikan meskipun masih lebih rendah dibanding nilai impornya.

Sentimen lainnya adalah data pengeeluaran rumah tagga Agustus 2024 di Jepang yang juga dijadwalkan rilis hari ini. Selain itu, terdapat sentimen dari dalam negeri, yakni pasar menantikan rilis data keyakinan konsumen sebagai acuan untuk menilai kondisi ekonomi saat ini maupun dimasa depan. Pasar memperkirakan keyakinan konsumen tetap stabil di level optimis 124,5 pada September 2024.

Data IKK yang stabil memperkuat keyakinan konsumsi masyarakat masih terjaga, setelah Inflasi inti naik ke 2,09% yoy di September 2024 dari 2,02% year on year (yoy) di Agustus 2024.

"Jika IHSG mampu bertahan di atas level 7.500, maka akan berpotensi konsolidasi direntang level 7.500-7,550 hari ini," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Selasa (8/10).

Berikut rekomendasi saham dari Phintraco Sekuritas:

• T Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
• PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)
• PT BFI Finance Tbk (BFIN)
• PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
• PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).

Sementara itu, MNC Sekuritas menilai IHSG masih rawan bergerak terkoreksi kembali untuk menguji rentang 7.347-7.454.

Berikut rekomendasi saham dari MNC Sekuritas:

• Buy on weakness saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di level 4.300-4.350
• Buy on weakness saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) di level 645-660
• Buy on weakness saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di level 7.475-7.575.
• Sale on strength saham PT Saratoga Investama Tbk (SRTG) di rentang 2.520-2.570.

Bursa saham Amerika Serikat, Wall Street anjlok pada perdagangan Senin (7/10) akibat kenaikan harga minyak dan lonjakan imbal hasil surat berharga atau treasury AS. Indeks Dow Jones Industrial Average tergelincir 398,51 poin atau 0,94% menjadi 41.954,24, S&P 500 turun 0,96% ke 5.695,94 dan Nasdaq Composite anjlok 1,18% ke 17.923,90.

Imbal hasil obligasi acuan 10 tahun naik lebih dari empat basis poin dan mencapai 4,02% untuk pertama kalinya sejak Agustus. Adapun harga minyak mentah AS melonjak lebih dari 3%, menembus US$ 77 per barel, didorong oleh ketegangan yang terus berlangsung di Timur Tengah.

Chief Market Strategist di B. Riley Wealth, Art Hogan mengatakan bahwa laporan pekerjaan pada hari Jumat telah membantu menyelamatkan Wall Street pekan sebelumnya. Dua faktor utama yang yang menjadi perhatian para investor pada perdagangan awal pekan ini adalah kenaikan imbal hasil obligasi negara dan meningkatnya harga energi.

Ia menilai kondisi tersebut bisa membuat investor khawatir bahwa situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk. "Hal ini tentu menjadi alasan bagi investor untuk lebih berhati-hati saat memasuki awal musim laporan keuangan,” kata Wealth dikutip CNBC, Selasa (8/10).

Saham-saham di sektor energi naik sekitar 0,4% dan menjadi satu-satunya sektor dalam S&P 500 yang berakhir di zona hijau. Sedangkan sektor utilitas dan consumer discretionary terkoreksi paling dalam, masing-masing sekitar 2%,

Ada beberapa rilis data penting yang dapat mewarnai pergerakan Wall Street pekan ini, antara lain risalah rapat The Federal Reserve pada Rabu (9/10) dan laporan indeks harga konsumen atau inflasi pada Kamis (10/10). Selain itu, musim laporan keuangan akan semakin aktif, dengan Delta Air Lines dan JPMorgan Chase dijadwalkan merilis laporan keuangannya masing-masing pada Kamis dan Jumat.

Harga minyak dunia naik lebih dari 3% pada Senin (7/10) seiring meningkatnya risiko perang di Timur Tengah. Harga minyak Brent bahkan melampaui US$80 per barel untuk pertama kalinya sejak Agustus.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik US$2,88, atau 3,7%, menjadi US$80,93 per barel, sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik US$2,76, atau 3,7%, menjadi US$77,14 per barel.

Harga minyak Brent naik lebih dari 8% dan WTI naik lebih dari 9% dalam sepekan lalu, kenaikan mingguan tertinggi dalam lebih dari setahun. Lonjakan harga terjadi setelah serangan rudal Iran pada 1 Oktober terhadap Israel menimbulkan kekhawatiran bahwa respons dari Israel akan ditujukan pada infrastruktur minyak Teheran.

"Jika itu terjadi, harga minyak bisa naik US$3 hingga US$5 per barel," kata Andrew Lipow, presiden Lipow Oil Associates, seperti dikutip dari Reuters.

Roket yang ditembakkan oleh Hizbullah, kelompok militan Lebanon yang mendapat dukungan dari Iran, menghantam kota terbesar ketiga Israel, Haifa, pada Senin pagi (7/10). Di sisi lain, Israel tampak siap untuk memperluas serangan darat ke Lebanon selatan pada peringatan pertama perang Gaza yang telah menyebarkan konflik di Timur Tengah.

"Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa konflik tersebut dapat terus meningkat,"ujar analis di Tudor, Pickering, Holt & Co pada Senin (7/10).

Ia menilai, kondisi ini tidak hanya membahayakan produksi Iran sebesar 3,4 mmbopd atau juta barel minyak per hari, tetapi juga menciptakan gangguan lebih lanjut terhadap pasokan regional.

"Peningkatan pada hari Senin kemungkinan didorong oleh manajer investasi yang menutup taruhan bearish pada meningkatnya risiko gangguan terhadap pasokan minyak Timur Tengah," kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Bearish adalah istilah yang menggambarkan kondisi penurunan harga. Sedangkan kondisi pasar yang sedang bergerak naik disebut bullish,

Namun, ia memperingatkan bahwa reli yang didorong oleh rasa takut membuat harga minyak terbuka untuk penurunan cukup besar jika Israel memutuskan untuk tidak menyerang infrastruktur minyak Iran. Kondisi Itu dapat menurunkan harga minyak antara US$5 dan US$7 per barel.

"Sampai seminggu yang lalu, saya pikir kita akan menguji harga minyak di bawah US$60," kata Brent Belote, pendiri dana lindung nilai yang berfokus pada komoditas Cayler Capital.

Permintaan tetap lemah, dan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC memiliki kapasitas pasokan cadangan yang cukup untuk mengimbangi gangguan apa pun terhadap ekspor Iran. Belote menjelaskan, OPEC+ yang mencakup Rusia akan mulai meningkatkan produksi mulai Desember setelah memangkas produksi dalam beberapa tahun terakhir untuk mendukung harga karena permintaan global yang lemah.

"Namun, harga minyak mentah Brent kemungkinan harus mendekati $90 atau lebih agar OPEC+ dapat meningkatkan pasokan," kata Lipow.

Rencana pemerintah untuk memberi tunjangan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru berbanding terbalik dengan nasib para pekerja yang harus menanggung iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Para wakil rakyat itu digandang-gadang bisa menikmati tunjangan rumah dalam jumlah fantastis yaitu Rp 30 juta sampai 50 juga per bulan. Sebaliknya, gaji pekerja di atas upah minimum regional (UMR) harus dipotong 3% untuk iuran Tapera.

Kondisi ini begitu miris dan mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak termasuk ekonom. Karena pemberian tunjangan rumah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kini sudah defisit Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024.

Defisit itu terjadi karena lonjakan belanja pemerintah, terutama untuk pemilihan umum (Pemilu) dan bantuan sosial (bansos) pada Agustus 2024. Defisit ini melebar dari 0,41% dari PDB pada Juli menjadi 0,68% dari PDB pada Agustus 2024.

Jika defisit terus meningkat, maka pemerintah akan memangkas belanja di sektor prioritas untuk mengurangi tekanan anggaran. Ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain pendapatan negara seret, pertumbuhan ekonomi masih stagnan di kisaran 5%, karena penurunan daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah hingga peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, karena ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas hingga pengaruh ekonomi global.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah menurun. Maka tidak bijak dan tidak layak jika muncul wacana pemberian tunjangan kepada wakil rakyat yang hidup dari uang pajak rakyat.

“Wacana ini menunjukkan ketidakempatian kesekretriatan maupun wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang melemah,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Senin (7/10).

Seharusnya, penggunaan anggaran memprioritaskan program rakyat terlebih dahulu, karena anggaran negara sangat terbatas sehingga tidak bijak memunculkan usulan tunjangan rumah tersebut.

Saat ini, anggota parlemen juga sudah mempunyai rumah dinas yang siap ditempati dengan fasilitas lengkap. “Tentu akan menjadi pertanyaan, jika diberikan uang tunjangan rumah pengganti rumah dinas, rumah dinasnya buat siapa? Apakah buat kesekretariatan DPR/MPR?” ujar Huda.

Huda memperkirakan total tunjangan rumah anggota DPR bisa mencapai Rp 600 juta per tahun. Belum termasuk dengan penambahan gaji dan tunjangan lain yang mencapai Rp 50 juta per bulan.

“Ditambah kehadiran dan uang lain. Jadi, DPR jangan menjadi orang tamak dengan meminta tunjangan ruma,” kata Huda.

Beban APBN Makin Berat

Huda menilai usulan tunjangan ini dapat membebani membebani APBN. “ Karena APBN harus mengeluarkan uang untuk tunjangan rumah anggota dan perawatan rumah dinas. Memang bagi kesekretariatan DPR merupakan uang kecil, bagi rakyat kecil, uang miliaran tersebut justru berarti,” ujar Huda.

Jika digunakan lebih baik, tunjangan tersebut bisa digunakan untuk menyokong program makan bergizi gratis yang layak dengan gizi seimbang bagi delapan ribu anak Indonesia.

“Gizi anggota dewan sudah sehat semua. Tapi mereka tidak memikirkan dan tidak punya rasa empati buat berbagi ke masyarakat miskin,” kata Huda.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menilai rencana tunjangan ini bakal membebani APBN. Karena kondisi fiskal sudah sangat terbatas untuk membiayai program-program pemerintah.

“Seharusnya pengeluaran APBN ini sangat selektif dan diprioritaskan untuk mengangkat pendapatan masyarakat,” ujar Faisal.

Dengan begitu, benefit apapun yang akan diberikan kepada ASN, pejabat tinggi, dan termasuk juga anggota DPR harus menyesuaikan kondisi APBN. Sehingga, benefit yang ada saat ini harus diarahkan kepada masyarakat kelas menengah dan bawah.

“Dari sisi besarannya menurut saya harus lebih adil. Harus ada sense of crisis gitu. Ada empati terhadap kelas menengah ke bawah,” kata Faisal.

Sementara Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai usulan tunjangan rumah DPR sangat tidak tepat di tengah deflasi lima bulan beruntun.

“Pembagian tunjangan rumah Rp 50 juta, sebaiknya bisa dialokasikan untuk masyarakat yang sedang mengalami penurunan daya beli. Apalagi ada iuran Tapera dan kenaikan dana pensiun akan memperparah deflasi,” ujar Esther.

Tak berbeda dengan yang lain, Esther juga menilai tunjangan rumah DPR bakal membebani APBN. Oleh karena itu, Esther meminta pemerintah lebih berhati-hati mengelola belanja anggaran dan lebih fokus pada kegiatan produktif ketimbang konsumtif.

Tunjangan Rumah DPR untuk Ganti Rumah Dinas

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama,anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut anggota dewan akan mendapat tunjangan perumahan lantaran rumahnya dikembalikan ke Kemensetneg.

Indra menyebut riset awal pada hunian di sekitar kompleks parlemen, Senayan dengan tunjangan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan. “Ini untuk hunian tiga kamar, kita cek di Senayan, Kebayoran, Sudirman harganya bagimana?. Kalau untuk kamar kos saja berapa?, enggak mungkin kalau Rp 5 juta atau Rp 10 juta," kata Indra.

Lalu saat ditanya wartawan terkait kisaran tunjangan rumah DPR pada angka Rp 30 sampai Rp 50 juta per bulan, Indra mengkonfirmasi hal itu. “Ya, sekitaran segitulah,” ujar Indra.

Debat perdana tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta pada Minggu (6/10) menarik perhatian publik. Ketiga pasangan yang berlaga tampil percaya diri memaparkan visi dan misi yang akan dijalankan bila terpilih memimpin Jakarta.

Berdasarkan Katadata Telco Survey yang digelar Katadata Insight Center bekerja sama dengan tSurvey debat pilkada Jakarta tersebut ditonton oleh 71,1% pemilih Jakarta. Adapun survei digelar pada 6-7 Oktober usai dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan model online survei lewat broadcast.

Pada survei yang melibatkan 1.081 responden tersebut sebanyak 72% menilai aspek yang mempengaruhi penilaian terhadap calon adalah kejelasan gagasan. Selanjutnya sebanyak 69,4% memperhatikan penguasaan materi, 61,3% memperhatikan inovasi dan gagasan dan 60,6% memperhatikan sikap terhadap lawan debat.

Secara umum, survei menunjukkan pasangan nomor 1 Ridwan kamil - Suswono dinilai tampil lebih menarik dibanding pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana dan Pramono Anung - Rano Karno. Pasangan RK - Suswono yang mendapat nomor urut 1 mengantongi kepuasan dari 45,5% pemilih.

Di posisi kedua ada pasangan Pramono - Rano yang berada di nomor urut 3 dengan penilain menarik diberikan oleh 32,2% responden. Sedangkan dharma - Kun dipilih oleh 7,7% pemilih.

Survei menunjukkan pasangan nomor urut 1 unggul di semua isu baik dari tema penguatan sumber daya manusia dengan 46,8% dam tema transformasi Jakarta menjadi kota global dengan kepuasan 44,8%. Sebanyak 56,4% responden yang puas dengan penampilan Ridwan Kamil - SUswono menyebut pasangan itu unggul dari sisi kejelasan solusi dan gagasan serta intonasi dan efektivitas berbicara.

Sementara itu pasangan Dharma - Kun dinilai unggul dalam hal intonasi dan efektivitas bicara dengan 32,9%. Sementara pasangan Pramono - Rano dinilai oleh 47.7% responden memiliki kejelasan solusi dan Jakarta dalam membangun Jakarta.

Di sisi lain pelaksanaan debat perdana masih belum menjadi penentu Utama bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Hanya 41,2% pemilih yang menyatakan semakin yakin memilih calon yang sudah di hati setelah debat pertama digelar.

Sementara tu terdapat 13,2% pemilih yang masih ragu dan belum menentukan sikap meski sudah menonton debat pertama. Sementara 8,5% menyatakan semakin yakin untuk tidak memilih. Hanya sedikit publik yang memutuskan untuk berpindah pilihan kepada pasangan lain (3.1%).

Debat perdana tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta pada Minggu (6/10) menarik perhatian publik. Ketiga pasangan yang berlaga tampil percaya diri memaparkan visi dan misi yang akan dijalankan bila terpilih memimpin Jakarta.

Berdasarkan Katadata Telco Survey yang digelar Katadata Insight Center bekerja sama dengan tSurvey debat pilkada Jakarta tersebut ditonton oleh 71,1% pemilih Jakarta. Adapun survei digelar pada 6-7 Oktober usai dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan model online survei lewat broadcast.

Pada survei yang melibatkan 1.081 responden tersebut sebanyak 72% menilai aspek yang mempengaruhi penilaian terhadap calon adalah kejelasan gagasan. Selanjutnya sebanyak 69,4% memperhatikan penguasaan materi, 61,3% memperhatikan inovasi dan gagasan dan 60,6% memperhatikan sikap terhadap lawan debat.

Secara umum, survei menunjukkan pasangan nomor 1 Ridwan kamil - Suswono dinilai tampil lebih menarik dibanding pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana dan Pramono Anung - Rano Karno. Pasangan RK - Suswono yang mendapat nomor urut 1 mengantongi kepuasan dari 45,5% pemilih.

Di posisi kedua ada pasangan Pramono - Rano yang berada di nomor urut 3 dengan penilain menarik diberikan oleh 32,2% responden. Sedangkan dharma - Kun dipilih oleh 7,7% pemilih.

Survei menunjukkan pasangan nomor urut 1 unggul di semua isu baik dari tema penguatan sumber daya manusia dengan 46,8% dam tema transformasi Jakarta menjadi kota global dengan kepuasan 44,8%. Sebanyak 56,4% responden yang puas dengan penampilan Ridwan Kamil - SUswono menyebut pasangan itu unggul dari sisi kejelasan solusi dan gagasan serta intonasi dan efektivitas berbicara.

Sementara itu pasangan Dharma - Kun dinilai unggul dalam hal intonasi dan efektivitas bicara dengan 32,9%. Sementara pasangan Pramono - Rano dinilai oleh 47.7% responden memiliki kejelasan solusi dan Jakarta dalam membangun Jakarta.

Di sisi lain pelaksanaan debat perdana masih belum menjadi penentu Utama bagi pemilih dalam menentukan pilihan. Hanya 41,2% pemilih yang menyatakan semakin yakin memilih calon yang sudah di hati setelah debat pertama digelar.

Sementara tu terdapat 13,2% pemilih yang masih ragu dan belum menentukan sikap meski sudah menonton debat pertama. Sementara 8,5% menyatakan semakin yakin untuk tidak memilih. Hanya sedikit publik yang memutuskan untuk berpindah pilihan kepada pasangan lain (3.1%).

Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan terjadi pada November. Pada umumnya, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim hujan pada periode Oktober hingga November 2024.

Dikutip dari situs BMKG, Selasa (8/10), awal musim hujan di Indonesia bervariasi, Wilayah barat Sumatera leboh dulu memasuki musim hujan pada Agustus 2024, kemudian secara bertahap menyebar ke wilayah timur hingga Desember 2024.

Dibandingkan dengan rata-ratanya, musim hujan 2024/2025 akan datang lebih awal dari kebiasaanya. Selain itu, kondisi akumulasi curah hujan pada musim hujan 2024/2025 diprediksi akan berada pada kategori Normal. Hal ini menunjukan tidak ada kondisi yang terlalu basah maupun terlalu kering.

Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim hujan akan banyak terjadi pada bulan November hingga Desember 2024 di wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan puncak musim hujan Indonesia bagian timur berada pada Januari hingga Februari 2025.

"Puncak musim tersebut akan sama hingga maju (lebih awal) jika dibandingkan dengan kondisi kebiasaanya," tulis keterangan BMKG.

Musim Hujan Lebih Panjang dan Potensi La Nina

Durasi musim hujan di berbagai wilayah akan bervariasi, mulai dari 6 dasarian (2 bulan) hingga 33 dasarian (11 bulan). Jika dibandingkan dengan rata-rata, durasi musim hujan 2024/2025 di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan lebih panjang daripada biasanya.

Prediksi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) menunjukkan adanya potensi terjadi fenomena La Nina pada akhir 2024. Secara umum, La Nina cenderung menyebabkan kondisi yang lebih basah di Indonesia, namun dampaknya dapat bervariasi di setiap wilayah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023.

Menurut laporan hasil pemeriksaan, BPK mendapati 54.856 peserta tidak memenuhi syarat menerima program Kartu Prakerja. Mengindikasikan penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

Kemudian, pengawasan terhadap kehadiran peserta pelatihan online yang kurang efektif. Akibatnya, terdapat pembayaran sebesar Rp 10,46 miliar yang dinilai tidak layak karena tidak sesuai dengan realisasi kegiatan.

Temuan BPK terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, ketahui juga deretan pernyataan kontroversial calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun saat debat, serta wacana tunjangan dana pensiun seumur hidup untuk anggota DPR.

1. BPK Temukan 54 Ribu Peserta Kartu Prakerja Tak Penuhi Persyaratan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 54.856 peserta program kartu prakerja tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima. Sehingga, penetapan ribuan peserta tersebut tidak tepat sasaran.

BPK juga menemukan permasalahan pengendalian kehadiran peserta kelas pelatihan daring kurang memadai, sehingga mengakibatkan realisasi belanja lain-lain program kartu prakerja tahun 2023 tidak layak dibayarkan sebesar Rp 10,46 miliar.

Ini merupakan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Bagian Anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) tahun 2023 pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Komite Cipta Kerja agar memerintahkan Direktur Eksekutif MPPKP untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Hal ini berkaitan dengan integrasi sistem melalui penyelarasan Application Programming Interface (API) untuk pemutahiran data blacklist.

2. Deretan Pernyataan Kontroversial Dharma Pongrekun saat Debat, Singgung Covid-19

Bakal Calon Gubernur Jakarta nomor urut 02 Dharma Pongrekun mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial saat debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada Minggu (6/10).

Dharma menyinggung soal asal Covid-19 hingga mempertanyakan tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosis penyakit ini. Dharma mengatakan pandemi adalah agenda asing untuk mengambil kedaulatan negara.

"Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini," kata Dharma dalam debat sesi keempat yang digelar di JIExpo, Jakarta, Minggu (6/10).

Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini melontarkan sejumlah pandangan untuk menjawab pertanyaan lawan debatnya yakni Ridwan Kamil. Ridwan bertanya kepada Dharma, apa yang akan dilakukan untuk mencegah pandemi jika waktu diulang lagi.

3. Sufmi Dasco akan Kaji Dana Pensiun Seumur Hidup untuk Anggota DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan mengkaji tunjangan dana pensiun seumur hidup yang diberikan kepada para anggota DPR.

"Jadi memang masukan dari masyarakat itu sudah banyak dan memang kami akan kaji, kami anggap itu sebagai aspirasi dari masyarakat yang ditujukan kepada DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10).

Hal itu dia sampaikan saat merespons sorotan publik terkait dana pensiun anggota DPR yang diberikan seumur hidup meski hanya bekerja selama satu periode. Dia memastikan persoalan terkait dana pensiun anggota DPR akan dibahas dalam rapat pada masa persidangan yang akan datang.

"Jadi tidak hanya aspirasi mengenai pembangunan di daerah, tapi juga termasuk aspirasi tentang DPR sendiri, dan kami akan bawa ini dalam rapat masa sidang yang akan datang," kata dia.

4. Beda Pandangan Sri Mulyani dan Ekonom Soal Penyebab Deflasi 5 Bulan Beruntun

Indonesia mencatatkan deflasi lima bulan beruntun sejak bulan Mei hingga September 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan deflasi pada September 2024 mencapai 0,12% secara bulanan (mtm), atau lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,03%.

Meskipun deflasi terjadi lima bulan beruntun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru tidak khawatir dengan kondisi ini. Dia menilai deflasi pada periode tersebut masih menunjukan kinerja yang positif karena harga pangan menurun.

“Itu merupakan perkembangan yang positif,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/10).

Apalagi, sudah terjadi peningkatan inflasi yang dipengaruhi kenaikan harga pangan pada periode sebelumnya.

Sementara saat ini terjadi penurunan harga pangan hingga mengalami deflasi. Oleh karena itu, penurunan harga pangan sangat menentukan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah bawah yang memiliki pengeluaran paling besar di makanan.

5. 4 Fakta Operasi Tangkap Tangan KPK di Kalsel, Seret Orang Kepercayaan Gubernur

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. OTT berlangsung pada Minggu (6/10) malam terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Informasi mengenai operasi tangkap tangan itu mulanya dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Meski belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas penyelenggara negara yang terjaring operasi tersebut, Nurul mengatakan pemeriksaan terus dilakukan.

"Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih memeriksa, setelah selesai akan kami update," ujar Nurul seperti dikutip, Senin (7/10).

Seiring dengan proses yang bergulir, KPK mengungkap sejumlah temuan berkaitan dengan OTT yang dilakukan.

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa direktur PT Asset Pacific, anak perusahaan PT Duta Palma Group dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Duta Palma. Dalam perkara ini, direktur dengan inisial PA itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (7/10).

Selain PA, penyidik juga memeriksa tiga orang lainnya, yaitu NN selaku Manajer HRD PT Menara Capital Indonusa, MS selaku sopir, dan NP selaku office boy Palma Tower. Sebelumnya, pada Kamis (3/10), penyidik juga memeriksa dua orang saksi terkait kasus yang sama, yaitu TTG selaku Direktur Utama PT Darmex Plantations dan MY selaku pihak swasta.

Harli mengatakan saksi-saksi tersebut diperiksa dalam penyidikan perkara atas nama tersangka korporasi PT Palma Satu (korupsi dan TPPU), PT Siberida Subur (korupsi dan TPPU), PT Banyu Bening Utama (korupsi dan TPPU), PT Panca Agro Lestari (korupsi dan TPPU), PT Kencana Amal Tani (korupsi dan TPPU), PT Asset Pacific (TPPU), dan PT Darmex Plantations (TPPU).

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Harli.

PT Asset Pacific berada di bawah naungan PT Duta Palma Group merupakan perusahaan milik Surya Darmadi yang telah berstatus terpidana korupsi lahan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam proses penyidikan terhadap PT Asset Pacific, Kejagung menyita sejumlah barang bukti, di antaranya berupa uang tunai senilai Rp 450 miliar dan Rp 372 miliar.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai aset rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta yang tak akan dihuni lagi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) Kemenkeu memastikan nasib aset tersebut masih dalam pembahasan.

“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana untuk apa ke depannya," kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta, Senin (7/10).

Sementara Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai aset rumah dinas DPR tersebut. Meskipun begitu, Candra memastikan pihaknya siap mengelola jika diberikan penugasan.

“Untuk rumah dinas belum bisa menjawab kami belum ada informasi. Kami siap kalau ditugaskan ke depannya,” ujar Candra.

Rumah Dinas DPR Diganti Jadi Tunjangan

Sebelumnya Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, anggota dewan akan mendapat tunjangan perumahan lantaran rumahnya dikembalikan ke Kemensetneg.

Indra menyebut riset awal pada hunian di sekitar kompleks parlemen, Senayan dengan tunjangan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan. “Ini untuk hunian tiga kamar, kita cek di Senayan, Kebayoran, Sudirman harganya bagimana? Kalau untuk kamar kos saja berapa? Enggak mungkin kalau Rp 5 juta atau Rp 10 juta," kata Indra.

Lalu saat ditanya wartawan terkait kisaran tunjangan rumah DPR pada angka Rp 30 sampai Rp 50 juta per bulan, Indra mengkonfirmasi hal itu. “Ya, sekitaran segitulah,” ujar Indra.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai aset rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta yang tak akan dihuni lagi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) Kemenkeu memastikan nasib aset tersebut masih dalam pembahasan.

“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana untuk apa ke depannya," kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta, Senin (7/10).

Sementara Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai aset rumah dinas DPR tersebut. Meskipun begitu, Candra memastikan pihaknya siap mengelola jika diberikan penugasan.

“Untuk rumah dinas belum bisa menjawab kami belum ada informasi. Kami siap kalau ditugaskan ke depannya,” ujar Candra.

Rumah Dinas DPR Diganti Jadi Tunjangan

Sebelumnya Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, anggota dewan akan mendapat tunjangan perumahan lantaran rumahnya dikembalikan ke Kemensetneg.

Indra menyebut riset awal pada hunian di sekitar kompleks parlemen, Senayan dengan tunjangan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan. “Ini untuk hunian tiga kamar, kita cek di Senayan, Kebayoran, Sudirman harganya bagimana? Kalau untuk kamar kos saja berapa? Enggak mungkin kalau Rp 5 juta atau Rp 10 juta," kata Indra.

Lalu saat ditanya wartawan terkait kisaran tunjangan rumah DPR pada angka Rp 30 sampai Rp 50 juta per bulan, Indra mengkonfirmasi hal itu. “Ya, sekitaran segitulah,” ujar Indra.