Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berencana membangun transportasi angkutan sungai ‘riverway’ untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Rencana itu diungkapkannya dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Minggu (6/10) malam.

Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan, rencana serupa pernah coba direalisasikan oleh tiga gubernur Jakarta sebelumnya. Riverway merupakan pemanfaatan alur sungai untuk alternatif transportasi. Meski begitu rencana itu gagal lantaran berbagai kendala.

Nirwono mengatakan program sejenis dengan riverway yang ditawarkan RK sudah ada dalam pola makro transportasi terpadu 2007 era Sutiyoso. Saat itu program yang disiapkan Sutiyoso mencakup pengembangan transportasi publik berbasis mass rapid transit atau Moda Raya Terpadu, light rapid transit atau Lintas Raya Terpadu, bus rapid transit/bsuway/bus TJ, dan riverway.

“Sutiyoso, Fauzi Bowo, hingga Joko Widodo sudah pernah menguji coba program riverway tetapi semua gagal,” kata Nirwono saat dihubungi, Senin (7/10).

Ia menjelaskan terdapat tiga faktor penyebab kegagalan realisasi program riverway. Faktor ini menurut dia perlu menjadi perhatian sebelum dapat membangun infrastruktur riverway.

Pertama, sedimentasi sungai tinggi dan sampah yang masih banyak dibuang ke sungai membuat sampah banyak yang menyangkut di baling-baling. “Saat uji coba kapal penumpang, sungai harus bebas sampah,” kata dia.

Faktor kedua, sedimentasi mempercepat pendangkalan sungai. Persoalan ini menjadi lebih kompleks dengan penurunan ketinggian ekstrim saat musim kemarau membuat kapal penumpang tak dapat beroperasi.

“Perlu ada upaya khusus pengaturan ketinggian air sungai yang stabil,” kata dia.

Lalu faktor ketiga, keberadaan jembatan dengan ketinggian rata-rata relatif rendah menjadikan kapal tak bisa melintas. Sehingga perlu revitalisasi ketinggian jembatan. “Misal bentuk jembatan melengkung agar kapal penumpang dapat melintas di bawah jembatan,” kata Nirwono.

Senada dengan Nirwono, Pakar Tata Kota dan Infrastruktur Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyampaikan hal serupa. Ia juga menyebut rencana ini pernah digagas namun gagal.

Ia mengungkapkan program riverway pernah dicoba di era Sutiyoso namun gagal karena sungai di Jakarta dangkal, kering di musim kemarau. Selain itu muka air makin rendah dan sungainya banyak sampah yang membuat mesin pendorong rentan terlilit sampah.

Kondisi jembatan yang pendek juga menjadikan kapal tak dapat melintas. “Bukti saksinya dapat dilihat dermaga naik dan turunnya mangkrak di Banjir Kanal Barat. Pasar penumpangnya sepi dan tidak nyaman,” kata dia.

Dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, RK mengatakan caranya mengatasi kemacetan di Jakarta dengan cara membuat inovasi menggerakan perahu yang melintasi 13 sungai di Jakarta. RK mengatakan dalam pandangannya terdapat dua cara mengatasi macet di Jakarta. Salah satunya dengan memberdayakan angkutan umumnya.

"Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, Busway, Bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta," kata dia.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu lalu mengatakan, cara lainnya yakni dengan perluasan jalan layang atau flyover. "Perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality ya," kata dia.

Komisi pemilihan Umum DKI Jakarta akan menggelar debat perdana pemilihan gubernur Jakarta 2024 pada minggu (6/10). Ketiga paslon beradu gagasan dalam tema 'Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global'.

Sejak tanggal 1 Oktober, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 telah resmi dibuka dan akan berlangsung hingga 20 Oktober 2024.

Proses pendaftarannya sendiri dibagi menjadi dua periode dimana periode pertama berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024, yang ditujukan bagi Pelamar Prioritas, seperti Guru dan Bidan D-IV lulusan tahun 2023, eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II), serta Tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN.

Sementara periode kedua akan dimulai dari 17 November hingga 31 Desember 2024 yang diperuntukkan khusus bagi tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang melamar formasi guru di instansi daerah.

Bagi siapapun yang tertarik mendaftar, ada beberapa informasi yang penting diketahui, termasuklink cara cek formasi seleksi PPPK 2024. untuk lebih jelasnya, simak informasinya di bawah ini.

Link Cara Cek Formasi Seleksi PPPK 2024 (Katadata)

Link Cara Cek Formasi Seleksi PPPK 2024

Pelamar bisa cek formasi selekse PPPK 2024 yang tersedia melalui link SSCASN di https://sscasn.bkn.go.idsebelum mendaftar.

Adapun cara cek formasi PPPK 2024 di SSCASN bisa dilakukan berdasarkan penjelasan dari laman SSCASN BKN berikut ini:

• Akses laman SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.go.id
• Gulir ke bawah pada halaman utama portal SSCASN
• Masukkan jenjang pendidikan terakhir pada fitur pencarian formasi
• Pilih program studi
• Masukkan nama instansi yang dituju
• Masukkan Jenis Pengadaan, pilih PPPK Guru, PPPK Teknis, atau PPPK Tenaga Kesehatan
• Setelah itu, klik tombol Cari

Nantinya, sistem SSCASN akan memunculkan daftar formasi PPPK 2024 sesuai data yang dimasukkan.

Selain itu, tersedia juga informasi terkait tugas jabatan, jumlah kebutuhan formasi, hingga besaran penghasilan yang diterima.

Cara Daftar PPPK 2024

Secara umum, cara daftar PPPK 2024 terdiri dari tahap pembuatan akun, memilih formasi dan instansi, dan mengunggah dokumen persyaratan di sscasn.bkn.go.id.

Untuk lebih jelasnya, simak informasinya di bawah ini:

1. Membuat Akun SSCASN

Membuat akun sscasn memerlukan beberapa dokumen pendaftaran seperti:

• KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
• Kartu Keluarga
• Ijazah
• Transkrip nilai
• Pas foto
• Dokumen yang diminta instansi seperti surat pernyataan dan surat lamaran Kemudian, masukkan data diri, foto selfi, foto KTP dan isikan semua kolom.

2. Mendaftar PPPK

• Klik tombol Lanjutkan Login Pendaftaran atau buka kembali portal SSCASN dan login dengan akun yang sudah didaftarkan di https://sscasn.bkn.go.id
• Pada bagian Pengisian Biodata, baca dan pastikan nama sesuai dengan nama di ijazah, data nama masih dapat diubah bersama email dan jenis kelamin.
• Isi gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah, jika tidak ada maka isi dengan
• Masukkan alamat sesuai KTP dan isi apakah sedang mengikuti program beasiswa.
• Pilih jenis disabilitas, jika memilih selain Non Disabilitas maka isi link video disabilitas sesuai jenis disabilitas yang dipilih.
• Isikan alamat domisili termasuk kelurahan dan kecamatan, negara, provinsi dan kab/kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor handphone, dan tanda tangan pada area yang tersedia.
• Klik Selanjutnya.
• Pada bagian Memilih Jenis Seleksi dan Mendaftar Formasi, pilih jenis seleksi PPPK.
• Jika merupakan eks THK-II, pilih Iya pada pertanyaan "Apakah anda peserta eks THK-II?"
• Klik selanjutnya.

3. Mengisi Pilihan Instansi dan Formasi

• Pilih instansi dan jenis formasi.
• Centang kota jabatan Tenaga Kesehatan jika memilih PPPK Kesehatan. Begitupun pilihan jabatan lainnya.
• Klik Pilih untuk memunculkan form isian lebih lanjut atau klik Ulang untuk mengubah instansi dan formasi yang dipilih.
• Pilih Lokasi Formasi.
• Pilih Lokasi Tes, jika diperbolehkan instansi.
• Isi IPK sesuai dengan data transkrip nilai atau isi nilai ijazah SMA.
• Isikan jenis skor tes bahasa Inggris dan angka skornya.
• Isi kolom di sebelahnya dengan skor pelamar. Isi nomor ijazah.
• Isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah.
• Isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah.
• Isi nama sekolah sesuai yang tertulis di ijazah atau isi nama perguruan tinggi dan nama prodi.
• Isi kode CAPTCHA.
• Klik Selanjutnya.

4. Isi Riwayat

• Masuk tahap Pengisian Riwayat, isikan riwayat pekerjaan jika ada, atau klik tombol Selanjutnya untuk langsung menuju tahap selanjutnya.
• Unggah dokumen sesuai ketentuan instansi maupun ketentuan format.
• Cek kembali tipe dokumen dan ukuran dokumen yang dapat diunggah ke sistem.
• Klik Unggah lalu cari dokumen di komputer.
• Setelah dokumen berhasil diunggah, status dokumen akan berubah menjadi Sudah Diunggah. Cek kembali dokumen yang sudah diunggah dengan klik Lihat.
• Jika salah unggah, klik Unggah kembali, lalu cari dokumen yang benar sehingga sistem menyimpan dokumen yang terakhir diunggah.
• Jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai Ketentuan Unggah Dokumen, maka muncul kotak Galat.
• Setelah unggah semua dokumen, klik Periksa kembali apakah dokumen sudah sesuai ketentuan instansi dan format.
• Jika sudah yakin semua dokumen sesuai, klik Selanjutnya.

5. Resume Pendaftaran

• Masuk ke bagian Resume, baca dan cek lagi data-data yang sudah diisi.
• Jika belum yakin atau hendak memperbaiki data-data sebelumnya, klik sebelumnya.
• Cek dan pastikan data yang sudah diisikan pada sistem tidak salah isi, klik lihat dokumen yang diunggah.
• Setelah yakin tidak ada kesalahan, centang dengan klik semua kotak mulai dari Nama Instansi sampai Persyaratan Instansi.
• Klik Akhir Pendaftaran

Demikian ulasan lengkap mengenai link cara cek formasi seleksi PPPK 2024 beserta informasi lainnya yang perlu diketahui pendaftar.

Kementerian Perdagangan menanggapi rencana aplikasi belanja asal Cina, Temu, yang akan masuk ke Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan pemerintah telah mengatur penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang litas negara minimal harus US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan. “Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ya kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyebut di era digitalisasi saat ini, Indonesia tidak bisa menghindar aplikasi semacam Temu. “Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebelumnya mengupayakan agar aplikasi Temu tidak bisa dibuka di Indonesia karena bisa merusak pasar. Upaya ini akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Perdagangan.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang UKM KemenKop UKM Temmy Satya Permana mengatakan, aplikasi tersebut berpotensi mengancaman pasar UMKM Indonesia. "Agak ngeri-ngeri sedap nih. Kalau sampai betul bisa menjual (dari pabrik) secara langsung ke konsumen)," ucap Temmy pada 10 Maret 2024.

Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi juga menyatakan akan memblokir platform e-commerce asal Cina tersebut. “Aplikasi ini bisa menghancurkan UMKM jika dibiarkan masuk,” kata Budi Arie beberapa waktu lalu.

Pemerintah berkepentingan untuk turut menjaga ekosistem UMKM. Sektor ini berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. “Akan kami proses (kehadiran aplikasi Temu di App store dan Play Store). Kami blokir,” kata Budi.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. OTT berlangsung pada Minggu (6/10) malam terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Informasi mengenai operasi tangkap tangan itu mulanya dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Meski belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas penyelenggara negara yang terjaring operasi tersebut, Nurul mengatakan pemeriksaan terus dilakukan.

"Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih memeriksa, setelah selesai akan kami update," ujar Nurul seperti dikutip, Senin (7/10).

Seiring dengan proses yang bergulir, KPK mengungkap sejumlah temuan berkaitan dengan OTT yang dilakukan.

KPK Temukan Sejumlah Uang di Tangan Orang Dekat Gubernur

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan adanya temuan uang pada saat OTT berlangsung. Uang itu disita dari seseorang yang diduga sebagai orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

"Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur," kata Wakil Alexander memberikan penjelasan kepada media. Adapun Sahbirin merupakan politikus Partai Golkar yang sudah menjabat gubernur selama dua periode sejak 2016.

Alex mengatakan penerimaan uang oleh orang kepercayaan penyelenggara negara adalah modus yang kerap dilakukan dalam praktik korupsi. Hal itu menurut dia berpotensi sebagai bentuk suap atau gratifikasi yang sebenarnya dialamatkan kepada penyelenggara negara.

Meski begitu ia belum bisa memberi kepastian ihwal keterlibatan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kegiatan penyidikan tersebut. "Patut diduga," kata Alex.

Petugas Bawa Koper Berisi Dokumen

Usai OTT yang dilakukan penyidik, seorang petugas membawa koper kecil warna merah yang dilapisi kain hitam ke dalam ruangan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di Markas Polres Banjarbaru, sekitar pukul 11.00 WITA, seorang petugas berpakaian preman menenteng koper turun dari kendaraan roda empat.

Ia berjalan terburu-buru menuju ruang Unit Tipidkor di Markas Polres Banjarbaru. Beberapa menit sebelumnya, sejumlah petugas berlalu lalang di area Satreskrim Polres Banjarbaru sambil membawa beberapa berkas yang terbungkus rapi di dalam map. Ada pula plastik bening yang sering digunakan penyidik sebagai penyimpanan berkas yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Sejak pemeriksaan pada Minggu (6/10) malam, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Polres Banjarbaru.

Dua Mobil Dinas di Polres Banjarbaru

Usai operasi tangkap tangan, sebanyak dua mobil dinas diduga kendaraan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berada di Markas Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, dua kendaraan tersebut berwarna hitam dengan pelat nomor merah DA-1152-PE dan pelat nomor putih DA-1371-PG jenis Mitsubishi Xpander Cross.

Meski begitu belum ada informasi resmi dari kepolisian Banjarbaru mengenai keberadaan dua mobil dinas pemprov tersebut.

Ruang Pemeriksaan KPK di Mapolres

Sebelumnya, pihak Polres Banjarbaru jajaran Polda Kalimantan Selatan membenarkan penyidik KPK menggunakan ruangan untuk pemeriksaan. Berdasarkan pantauan Antara, pada Senin dinihari terdapat kendaraan taktis brimob yang datang ke lokasi.

Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Haris Wicaksono membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik KPK. Ia menyebut kepolisian menyediakan tempat khusus bagi KPK.

"Ada ruangan Polres Banjarbaru yang dipakai KPK untuk keperluan pemeriksaan," ujar Haris.

Meski begitu Haris mengatakan informasi lengkap mengenai operasi tangkap tangan akan disampaikan kepada publik kemudian.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kenaikan tipis 0,05%, atau bertambah 4,04 poin ke level 7.500 pada penutupan perdagangan sesi pertama awal pekan ini, Senin (7/10).

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai transaksi saham hingga siang ini tercatat mencapai Rp 5,81 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 13,95 miliar saham.

Frekuensi transaksi juga terbilang aktif, mencapai 707.225 kali. Dari total saham yang diperdagangkan, 280 saham mengalami kenaikan harga, sementara 270 saham tercatat mengalami penurunan, dan 238 saham lainnya tidak mengalami perubahan harga.

Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi pertama siang ini mencapai Rp 12.574 triliun, menandakan nilai keseluruhan saham yang tercatat di bursa tetap terjaga di angka tinggi.

Tak hanya itu dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, delapan sektor terpantau menguat. Saham-saham teknologi mencatat kenaikan terbesar yakni 3,38%.

Adapun sektor tersebut yang berada di zona hijau yakni PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) melesat 30,43% ke level Rp 150 per lembar saham.

Di sisi lain, bursa saham Asia justru mayoritas menguat. Indeks Nikkei naik 2,22%, Straits Times terangkat 0,18%, dan Hang Seng terangkat 1,38%. Sementara Shanghai Composite stagnan.

Saham top gainers:

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) naik 30,43% Rp 150

PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) naik 5,90% ke Rp 11.225

PT Timah Tbk (TINS) naik 4,20% ke Rp 1.240

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) naik 3,34% ke Rp 3.090

PT ABM Investama Tbk (ABMM) naik 2,46% ke Rp 4.170

Saham top losers:

PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) turun 1,35% ke Rp 1.825

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun 1,44% ke Rp 6.850

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 1,67% ke Rp 10.300

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turun 1,88% ke Rp 5.225

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) turun 1,77% ke Rp 6.925

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencatat sebanyak 195,5 juta jiwa masyarakat di Indonesia berada di kawasan rawan bencana (KRB) akibat aktivitas geologi. Jumlah itu mencapai sekitar 70 persen dari jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 282 juta jiwa.

Kepala PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM, P. Hadi Wijaya, mengatakan Indonesia terletak di persimpangan empat lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Filipina. Posisi ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas geologi seperti gempa bumi, erupsi gunung api, gerakan Tanah dan tsunami. Dalam setahun, tercatat lebih dari 800 kejadian gerakan tanah di Indonesia.

Hadi mengatakan, posisi Indonesia yang kompleks secara geografi dan aktivitas geologi berdampak terhadap luasnya kawasan rawan bencana (KRB) yang melingkupi 195,9 juta jiwa. Berdasarkan updating peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT), terdapat 40,9 juta jiwa terdampak.

"Hal ini diperlukan mitigasi dan kesiapsiagaan semua pihak dengan masuknya musim hujan saat ini," ujar Hadi dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/10).

Dia mengatakan, mitigasi bencana geologi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan pelatihan, membangun infrastruktur yang tahan bencana, pengelolaan resiko bencana serta peringatan dini.

"Melalui pendekatan yang terstruktur dan holistik, Indonesia dapat lebih baik dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan bencana geologi, sehingga mengurangi kerugian dan melindungi masyarakat," ujarnya.

Penyelidik Bumi Utama PVMBG, Supartoyo, mengatakan letak Indonesia yang berada di antara empat lempeng tektonik utama berdampak pada adanya 127 gunung api aktif. Sebanyak 69 gunung aktif di antaranya dipantau selama 24 jam oleh Badan Geologi KESDM melalui PVMBG.

"Ini merupakan jumlah terbanyak di dunia, dan lagi-lagi kita mendapatkan 'medali emas' untuk hal ini," ujar Supartoyo.

Ia mengatakan, Indonesia mencatat sekitar 12-15% dari total kejadian gempa bumi di dunia sejak tahun 2000 hingga 2024, Gempa bumi di Indonesia menyumbang sekitar 12 hingga 15% dari seluruh kejadian gempa dunia. Dalam periode tersebut, Indonesia mengalami antara 5 hingga 29 kejadian gempa bumi merusak setiap tahunnya.

"Gempa bumi merusak adalah gempa yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerusakan geologi permukaan," ujarnya.

Selain gempa bumi, Indonesia juga mengalami 18 kejadian tsunami dalam 29 tahun terakhir. Sedangkan gerakan tanah yang terjadi di Indonesia mencapai lebih dari 800 kejadian setiap tahunnya, sebagian besar dipicu oleh curah hujan tinggi, kemiringan lereng, dan litologi satuan batuan meskipun beberapa di antaranya juga disebabkan oleh gempa bumi.

"Kita memiliki sejarah tsunami dengan tinggi rendaman yang signifikan, seperti yang terjadi di Aceh. Yang menarik, sumber tsunami di Indonesia tidak hanya berasal dari zona megathrust, tetapi juga dari zona non-tektonik lainnya seperti erupsi gunung api," ungkapnya.

Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya penurunan cadangan devisa Indonesia dari US$ 150,2 miliar pada Agustus 2024 menjadi US$ 149,9 miliar pada akhir September 2024.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, penurunan cadangan devisa tersebut karena digunakan untuk membayar utang luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa pada akhir September 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. " kata Denny dalam keterangan resmi, Senin (7/10).

Meski turun, pihaknya memastikan nilai cadangan devisa tersebut tetap mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Cadangan devisa adalah kumpulan aset keuangan berupa mata uang asing dan instrumen keuangan lainnya yang dimiliki oleh suatu negara. Cadangan ini berfungsi sebagai penyangga keuangan negara dalam mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi, tekanan keuangan, hingga memenuhi kewajiban pembayaran internasional.

Secara umum, cadangan devisa terdiri dari valuta asing, deposito di bank-bank internasional, serta investasi dalam surat berharga. Kehadiran cadangan devisa ini untuk melindungi nilai tukar rupiah, menjaga likuiditas dalam perdagangan internasional, dan memberikan kepercayaan kepada investor dan pasar keuangan global terhadap stabilitas ekonomi suatu negara.

Cadangan Devisa ke Depan Tetap Memadai

Ke depan, Bank Indonesia memastikan cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Ditambah lagi, dengan prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus.

Hal tersebut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional. Begitu juga dengan imbal hasil investasi yang menarik dan mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Denny.

PT Sepatu Bata Tbk (BATA) mencatatkan kerugian sebesar Rp 127,34 miliar pada semester pertama 2024, nilai terserbut melonjak 293,7% dibandingkan kerugian Rp 32,3 miliar di periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan kinerja BATA untuk semester satu 2024, penjualan perusahaan juga melemah seiring dengan peningkatan kerugian. Penjualan bersih BATA di paruh pertama tahun 2024 hanya mencapai Rp 260,29 miliar, turun 22,4% dibandingkan Rp 334,76 miliar pada semester pertama 2023.

Pendapatan Sepatu Bata pada semester I 2024 sebagian besar berasal dari penjualan domestik kepada pihak ketiga, yang mencapai Rp 259,51 miliar, turun dari periode sebelumnya yang mencapai Rp 333,17 miliar. Di sisi ekspor, pendapatan dari pihak berelasi juga mengalami penurunan signifikan, hanya mencatat Rp 776,37 juta dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp 2,59 miliar. Penurunan ini terlihat merata baik dari penjualan domestik maupun ekspor.

Selain itu, Sepatu Bata juga mencatat sejumlah beban yang memengaruhi performa mereka pada paruh pertama tahun ini. Beban pokok penjualan perusahaan tercatat sebesar Rp 166,9 miliar, meskipun angka ini turun 15,76% dari Rp 198,2 miliar pada semester I tahun sebelumnya. Penurunan beban ini belum mampu menutupi penurunan penjualan yang cukup tajam.

Selanjutnya dari pos beban penjualan dan pemasaran Sepatu Bata tercatat mengalami kenaikan menjadi Rp 119,4 miliar, meningkat dari Rp 103,16 miliar pada periode yang sama di tahun 2023. Di sisi lain, beban umum dan administrasi perusahaan mengalami penurunan, tercatat sebesar Rp 45,25 miliar dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp 57,7 miliar. Selain itu, perusahaan juga harus menanggung beban restrukturisasi sebesar Rp 64,47 miliar serta beban keuangan senilai Rp 8,06 miliar.

Dari sisi keuangan, BATA mencatatkan peningkatan total liabilitas menjadi Rp 495,05 miliar, naik 7,96% dari Rp 453,38 miliar pada akhir Desember 2023. Namun, kondisi ekuitas perusahaan mengalami penurunan drastis, menyusut hingga 96,5% menjadi Rp 4,48 miliar, dibandingkan dengan Rp 131,35 miliar pada Desember 2023. Total aset perusahaan juga mengalami penurunan, tercatat sebesar Rp 495,05 miliar dari sebelumnya Rp 585,73 miliar, mencerminkan penurunan signifikan dalam kondisi finansial perusahaan.

Pemerintah mengklam telah menyelesaikan pembayaran 90% dari total utang rafaksi minyak goreng kepada peritel. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang menyebut masih ada tujuh perusahaan dalam tahap penyelesaian pembayaran.

“Tujuh perusahaan lagi yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari PT. Sucofindo,” kata Moga saat ditemui di Kemendag pada Senin (7/10).

Rafaksi minyak goreng adalah pembayaran kompensasi oleh pemerintah ke peritel dan produsen akibat implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2022. Aturan tersebut hanya berlaku selama dua minggu pada 19-31 Januari 2022.

Permendag No. 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000 per liter. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Peritel menyampaikan besaran utang rafaksi minyak goreng pada awal 2023, sedangkan verifikasi Sucofindo yang menjadi dasar pemerintah melakukan pembayaran, rampung pada Juni 2023. Meski hanya tersisa 10%, Moga mengatakan penyelesaian utang rafaksi ini tergantung dari kesepakatan produsen atas hasil verifikasi dari surveyor. “Masalahnya kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali,” ujarnya.

Pemerintah akan membayarkan utang rafaksi minyak goreng berdasarkan hasil verifikasi Sucovindo senilai Rp 474 miliar ke produsen dan peritel minyak goreng. Jumlah tersebut hanya 40% dari nilai yang diajukan oleh pengusaha senilai Rp 860 miliar.

Meski proses pembayaran utang rafaksi ini belum selesai, menurut dia, tidak perlu ada proses perpindahan penanganan ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Tidak perlu menyebrang, karena kalau memang produsen tidak puas dengan hasil verifikasinya mereka bisa ke PTUN,” ucapnya.

Pembayaran rafaksi mulai dilakukan BPDPKS pada pertengahan bulan lalu senilai Rp 474 miliar. Dengan kata lain, pembayaran rafaksi baru dilakukan 2,5 tahun setelah Permendag No. 3 Tahun 2022 berlaku.

Bakal Calon Gubernur Jakarta nomor urut 02 Dharma Pongrekun mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial saat debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada Minggu (6/10).

Dharma menyinggung soal asal Covid-19 hingga mempertanyakan tes polymerase chain reaction (PCR) untuk mendiagnosis penyakit ini. Dharma mengatakan pandemi adalah agenda asing untuk mengambil kedaulatan negara.

"Sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini," kata Dharma dalam debat sesi keempat yang digelar di JIExpo, Jakarta, Minggu (6/10).

Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ini melontarkan sejumlah pandangan untuk menjawab pertanyaan lawan debatnya yakni Ridwan Kamil. Ridwan bertanya kepada Dharma, apa yang akan dilakukan untuk mencegah pandemi jika waktu diulang lagi.

Usai debat, Kang Emil menjelaskan maksud pertanyaan ke Dharma Pongrekun. Ia mengatakan status gubernur sebagai perangkat pemerintah tak bisa mandiri meski punya pandangan pribadi.

"Bukan soal percaya tidak percaya (Covid-19), tapi bagaimana menyikapi beda pendapat," kata Ridwan Kamil.

Berikut sejumlah pernyataan kontroversial Dharma Pongrekun dalam debat:

Covid-19 Agenda Asing

Dharma mengatakan pandemi adalah agenda terselubung asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Ia mengaku mewaspadai potensi infiltrasi asing untuk mengambil kedaulatan lewat isu kesehatan.

"Sehingga terlihat sekali rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya. Kenapa (namanya) Covid-19, bukan Taufik," kata Dharma.

Pertanyakan Tes PCR

Dharma juga mempertanyakan tes PCR untuk mendeteksi Covid-19. Ia bertanya, mengapa harus mencolok tenggorokan manusia untuk memeriksa keberadaan virus.

"Kenapa tidak mengambil dari ludah kalau memang mau tes virus," katanya.

Dharma lalu menjelaskan konteks pernyataan kontroversial ini disampaikan. Ia berharap pemerintah melindungi warganya agar ekonomi tak hancur karena pandemi.

"Bagaimana kita menuju kota global sejati kalau hati rakyat disakiti, pikirannya dirusak, dan badannya disakiti," katanya.

Kebocoran Data

Dharma juga mengatakan kebocoran data akan selalu ada selama Indonesia belum mandiri internet. Hal ini disampaikannya saat ditanya soal keamanan siber oleh bakal calon Gubernur Jakarta nomor irit 03 Pramono Anung.

"Selama internetnya tidak mandiri maka selama itu pula bocor semua, seribu kali kita mengganti password apapun yang kita lakukan bocor," kata Dharma.

Dharma lalu mrncontohkan kebocoran di Pusat Data Nasional (PDN). Ia mengatakan, semua data di Indonesia sudah bocor karena tak ada satupun ruang siber yang aman.

"Saya paham betul mengenai internet of things (IoT)," katanya.

Doakan Pramono Anung Jadi Presiden

Dalam debat, Dharma juga mengharapkan Pramono Anung menjadi presiden. Ini agar dia bisa menjadi staf khusus yang mengurus keamanan siber.

Mendapatkan harapan tersebut, Pramono menjawab dirinya lebih memilih fokus maju cagub Jakarta. "Dia terakhir bagi saya, cukup maju Pilkada saja," katanya.

AI Alat Intelijen

Dalam sesi pembahasan keamanan siber, Dharma juga menyinggung kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI). Ia mengattakan AI adalah alat intelijen untuk memata-matai.

Ia lalu menghubungkan AI dengan gawai (gadget) yang dimiliki masyarakat. "Jadi kalau ada kasus, diambil gadget-nya, pusingnya setengah mati," kata dia.

Prospek Bitcoin pada bulan Oktober masih dibayangi konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian terhadap perekonomian Amerika Serikat (AS). Reku memprediksi Bank Sentral AS (The Fed) masih berpotensi menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25-50 basis poin pada pertemuan 6-7 November, yang bisa menjadi katalis bagi reli Bitcoin.

Fahmi Almuttaqin, Crypto Analyst Reku, mengatakan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, pemogokan pekerja pelabuhan di AS, dan dampak badai Helene telah memicu meningkatnya kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi AS. Peristiwa-peristiwa tersebut meningkatkan ketidakpastian inflasi AS yang sempat diproyeksikan akan mencapai target lebih cepat.

"Kemungkinan kembali naiknya inflasi menjadi perhatian utama investor saat ini. Hal tersebut berpotensi membuat The Fed menahan tren penurunan suku bunga yang telah dimulai September lalu," kata Fahmi dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

Pada pertemuan tahunan National Association for Business Economics (NABE) di Nashville, AS, Gubernur The Fed Jerome Powell sempat memaparkan pandangannya terkait kondisi ekonomi AS yang solid. "Sektor tenaga kerja dengan indikator seperti angka pengangguran dan partisipasi angkatan kerja menunjukkan tren yang semakin stabil, meskipun pertumbuhan lapangan pekerjaan melambat," ujar Powell. Ia juga menyebut inflasi telah mereda secara signifikan dengan tingkat inflasi inti di angka 2,7%.

Namun, perkembangan positif yang disampaikan Powell menghadapi tantangan yang serius. "Konflik di Timur Tengah dapat memicu guncangan harga minyak, yang berpotensi meningkatkan kembali kekhawatiran terhadap meningkatnya inflasi," kata Fahmi. Selain itu, kerusakan akibat badai Helene yang diperkirakan mencapai US$160 miliar (Rp 2.506,4 triliun) berpotensi memengaruhi belanja konsumen di wilayah Tenggara AS. Pemogokan sementara di pelabuhan juga menambah kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasokan.

Meskipun demikian, Fahmi menilai The Fed masih berpotensi kembali menurunkan suku bunga sebesar 25-50 basis poin pada pertemuan 6-7 November mendatang. Pasalnya, dampak negatif dari perkembangan yang ada termasuk ketegangan di Timur Tengah masih sangat mungkin untuk diminimalisasi.

Pasar kripto secara historis cenderung mengalami tren positif dengan reli yang cukup kuat pascapemilihan presiden (Pilpres) AS. Setelah Pilpres AS pada 3 November 2020, harga Bitcoin melejit dari level US$13.000 (Rp 203,64 juta) hingga hampir mendekati US$30.000 (Rp 469,9 juta) pada akhir Desember 2020 sebelum melanjutkan reli hingga mendekati level US$70.000 (Rp 1,09 miliar) pada 2021.

"Kami melihat situasi saat ini tidak terlalu jauh berbeda bagi Bitcoin dan pasar kripto secara umum," ujar Fahmi.

Pilpres AS dan Pertemuan The Fed Jadi Momentum yang Krusial

Pilpres AS akan berlangsung pada 5 November mendatang. Hal ini akan diikuti dengan pertemuan pejabat The Fed untuk menentukan kebijakan suku bunga pada 6-7 November. Kedua peristiwa ini akan menjadi momentum krusial yang memengaruhi dinamika pasar kripto, baik di sisi tahun ini maupun tahun depan.

"Jika Pemilu AS berlangsung dengan baik dan The Fed memutuskan untuk menurunkan suku bunga pada pertemuan tersebut, reli utama fase bullish kali ini mungkin akan terjadi setelah kedua peristiwa itu," ujar Fahmi.

Di tengah potensi bullish tersebut, Reku mengimbau investor untuk tetap mengambil keputusan yang cermat dan tidak tergesa-gesa. "Investor bisa menabung rutin dan memantau kondisi pasar secara reguler," ujarnya.

Ia menyebut investor saat ini lebih mudah berinvestasi pada sejumlah aset kripto unggulan (blue chips) sekaligus dengan sekali geser. Hal itu bisa dilakukan melalui fitur Pacs di Reku yang menyediakan Crypto Blue Chip dengan komposisi aset-aset kripto dengan kapitalisasi teratas, seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, dan beberapa aset lainnya.

Fitur tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor jangka panjang yang memiliki preferensi berinvestasi ke aset kripto dengan likuiditas tinggi dan reputasi yang kuat. "Dengan begitu, investor dapat mendiversifikasi portofolionya ke aset kripto potensial dengan lebih mudah dan risiko terukur," kata Fahmi.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti keputusan yang dihasilkan pada pertemuan Menteri Energi ASEAN atau ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) ke-41 di Laos, yang tetap tetap mempertahankan peran batubara dan gas dalam transisi energi melalui penggunaan teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (carbon captured and storage/CCS). Kebijakan terseut mencerminkan sikap setengah hati negara-negara Asia Tenggara dalam melakukan transisi energi.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan ASEAN seharusnya fokus pada upaya mempercepat transisi energi demi memitigasi naiknya suhu bumi akibat emisi dari pembakaran energi fosil.

"Langkah pengembangan energi terbarukan akan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target iklim global, dibandingkan mengandalkan teknologi batubara bersih (Clean Coal Technology/CCT)," ujar Fabby dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/10).

Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR, Arief Rosadi, mengatakan teknologi CCS dan CCUS secara keekonomian masih mahal dengan biaya investasi yang tinggi. Biaya pengoperasiaan CCS akan semakin mahal jika gas yang diproses memiliki konsentrasi CO2 yang rendah.

"Selain itu, teknologi CCS/CCUS belum teruji kehandalannya dalam menurunkan emisi, khususnya di Indonesia," ujar Arief.

Arief menilai, negara di kawasan ASEAN seharusnya memusatkan upayanya untuk mendorong investasi yang tujuannya menurunkan emisi secara signifikan. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, seperti dengan pemanfaatan energi terbarukan. Pasalnya, tren penurunan biaya pembangkitan energi terbarukan menunjukkan teknologi energi terbarukan semakin kompetitif.

"Sementara investasi pada CCT justru akan memperpanjang ketergantungan pada energi fosil dan memperbesar risiko aset mangkrak (stranded assets),” ungkapnya.

Temuan IESR mencatat penggunaan CCS memerlukan investasi yang sangat besar, yaitu sekitar US$ 3 miliar untuk mengurangi 25-33 juta ton CO2 dalam kurun waktu 10-15 tahun. Penggunaan CCS akan menghabiskan biaya lebih banyak dengan nilai manfaat (return value) yang minim dalam upaya mengurangi emisi karbon dan mencapai target iklim, jika dibandingkan dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara Indonesia yang mencapai 44,6 GigaWatt pada 2022.

Selain itu, biaya CCS enam kali lebih mahal dibandingkan pembangkitan listrik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang didukung oleh teknologi penyimpanan energi.

Sementara itu, Koordinator Proyek Transisi Energi Asia Tenggara IESR, Agung Marsallindo, menyoroti terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses AMEM. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik regional yang diambil.

Agung mengatakan, IESR mendorong proses AMEM yang lebih terbuka agar keterlibatan publik dapat memantau dan memberikan masukan. Pelibatan masyarakat sipil harus menjadi bagian dari transisi energi yang adil dan inklusif.

"Dimana keputusan-keputusan terkait kebijakan energi di tingkat ASEAN juga harus mengikutsertakan lembaga-lembaga masyarakat sipil independen dan tidak berpihak pada kepentingan geopolitik negara manapun," ujar Agung.

Menurutnya, keputusan politik ini akan berdampak pada masyarakat regional, sehingga partisipasi publik dalam proses ini sangat penting untuk mengedepankan aspek inklusifitas dan berkeadilan dalam transisi energi. Untuk itu, IESR mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih proaktif mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung energi terbarukan dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain itu, IESR menekankan pentingnya akses yang luas bagi publik untuk berpartisipasi pada pengambilan keputusan terkait energi di ASEAN.