Kementerian BUMN buka suara terkait dengan rencana merger dua BUMN Karya, yakni PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), dan dampaknya terhadap karyawan dari masing-masing perusahaan.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan bahwa jika rencana ini terwujud maka tidak akan berdampak pada pengurangan karyawan di kedua BUMN karya tersebut.

“Jika yang terjadi adalah Waskita menjadi anak usaha Hutama Karya, tidak akan berdampak terhadap karyawan. Ini pembentukan holding bukan peleburan jadi tidak ada pengurangan,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/7).

Dia menyebut tujuan pembentukan holding yaitu agar tiap-tiap perusahaan BUMN Karya memiliki spesialisasi, menghindari persaingan sesama perusahaan konstruksi pelat merah, dan menyehatkan kinerja keuangannya. “Banting harga itu yang bikin BUMN Karya rugi dan tidak sehat karena adu tender,” tuturrnya.

Pemerintah mengebut upaya konsolidasi dua BUMN karya, yakni Waskita dan Hutama Karya. Arya mengungkapkan bahwa upaya penggabungan atau merger ditargetkan rampung sebelum akhir 2024, sebelum pergantian pemerintahan.

Dalam konsolidasi itu, Waskita Karya akan menjadi anak usaha dari HK. "Mudah-mudahan dalam waktu September sudah bisa jalan semua. Semoga sudah beres, sudah sah secara hukum," ujar Arya beberapa waktu lalu, Selasa (7/5).

Dia juga mengharapkan setiap BUMN bisa membantu UMKM. Ia menegaskan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia sehingga harus didorong untuk berkembang.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir telah mengungkapkan skema merger BUMN Karya. PT PP dengan PT Wijaya Karya Tbk akan digabung dan fokus pada pembangunan pelabuhan, bandara, pabrik, dan perumahan.

PT Hutama Karya rencananya akan digabungkan dengan PT Waskita Karya Tbk. Entitas ini nantinya akan fokus membangun jalan tol, jalan non-tol, bangunan institusi, dan perumahan komersial.

Erick kemudian akan meleburkan tiga BUMN Karya, yakni PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Adhi Karya. Perusahaan ini akan fokus menerima proyek seputar sumber daya air dan rel kereta api. Namun dia memastikan bahwa proses ini kemungkinan membutuhkan waktu hingga tiga tahun.

"Bagaimana nanti Hutama Karya dengan Waskita, PP dengan WIKA, dan ini ada prosesnya semua. Dan saya sudah bilang perlu waktu 3 tahunan jadi enggak bisa selesai tahun ini," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (19/3).

PT Bank Mandiri (Persero) menyatakan akan menghentikan pendanaan bagi perusahaan yang tidak memiliki peta jalan transisi energi dan dekarbonisasi. Namun demikian, langkah tersebut dilakukan secara bertahap.

"Ya (tidak dibiayai), jika mereka tidak memiliki jalur yang tepat atau rencana strategis dekarbonisasi atau transisi untuk mendukung Indonesia, maka tidak akan ada perusahaan sama sekali," ujar Senior Vice President Environmental, Soial, & Governance Group Bank Mandiri, Citra Amelya Pane, saat ditemui di kawasan Senayan, Kamis (18/7).

Citra mengatakan, Bank Mandiri tidak akan langsung meninggalkan nasabahnya yang masih menghasilkan emisi karbon. Bank Mandiri akan terlebih dahulu mengajak nasabah bersama-sama menurunkan emisi yang dihasilkan sejalan dengan target pemerintah yaitu pada 2060.

"Cara kita ini, bukan cara gampangnya berhenti kasih kredit langsung nol, bukan seperti itu. Tapi klien kita di masa depan itu adalah klien yang punya perencanaan transisi energi sejalan dengan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, mengatakan PT Bank Mandiri (Persero) berkomitmen menyalurkan pembiayaan net zero emission pada 2060 atau lebih awal. Perusahaan pelat merah itu juga menargetkan dapat mencapai NZE dalam bidang operasional pada 2030.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, perseroan berupaya mencapai target tersebut dengan mendrikan divisi Environmental, Social, and Governance (ESG) pada 2022. Divisi ini berada dibawah kepimpinan Alexandra yang berfungsi sebagai control tower untuk memastikan implementasi aspek ESG ke dalam bisnis dan operasional.

“Kami harapkan ini akan membangun persepsi yang berbeda, khususnya di mata investor, bahwa artinya implementasi ESG di Bank Mandiri itu tidak main-main, kita bener-bener disupervisi langsung dari Wadirut,” ujar Alexandra saat ditemui di kawasan Senayan, Kamis (18/7).

Alexandra mengatakan, Bank Mandiri juga melibatkan nasabah untuk mengimplementasikan ESG. Hal tersebut tergambar dari pengembamgan ESG desk dalam bentuk Corporate Banking.

Dia mengatakan, Corporate Banking memiliki dua fungsi yaitu client center yang menawarkan solusi keuangan berkelanjutan yang inovatif, termasuk green/social loan, sustainability linked loan (SLL), corporate-in-transition financing, dan ESG advisory.

Kedua, yaitu Incubator for Expertise guna membangun keahlian, dengan membentuk pondasi yang kuat terutama bagi para Relationship Manager untuk berinteraksi secara efektif dengan klien.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan saat ini tengah mengkaji opsi pemangkasan anggaran untuk makan bergizi gratis namun belum ditentukan skemanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono belum mau memberikan penjelasan detail dalam perencanaan transisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025.

“Yang bisa saya katakan adalah selama hal yang menyangkut program unggulan apakah itu makan bergizi gratis akan selaras dengan prinsip Bu Sri Mulyani,” kata Thomas dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Kamis (18/7).

Thomas yang saat ini masih menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra itu mengatakan belum saatnya untuk membahas dengan rinci salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Untuk itu, Thomas masih enggan untuk menanggapi lebih lanjut.

“Untuk hal yang sifatnya pertanyaan untuk makan bergizi gratis tadi saya rasa ini bukan saatnya," ucap Thomas.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai anggaran untuk program makan bergizi gratis masih terlalu besar. Dalam RAPBN 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp 71 triliun.

“Anggaran makan bergizi gratis itu masih terlalu besar secara total jadi sebaiknya anggaran makan bergizi gratis difokuskan dulu ke pilot project,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Kamis (18/7).

Bhima mengatakan, program tersebut dapat diprioritaskan ke daerah-daerah yang memiliki angka gizi buruk tinggi, daerah miskin, dan daerah terluar misalnya. Bhima mengungkapkan, akan lebih baik dilakukan sebagai percontohan terlebih dahulu.

“Nanti dilihat apakah kemudian berhasil makan siang gratisnya, baru diperluas tahun kedua, ketiga, dan keempat,” ucap Bhima.

Bhima mengatakan, jika anggaran besar langsung digelontorkan untuk program tersebut akan ada sejumlah potensi risiko. Hal itu termasuk risiko tata kelola jika program tersebut gagal hingga anggaran tidak terserap secara optimal.

“Anggaran ini bisa juga menjadi ladang korupsi, itu yang juga kemudian dikhawatirkan. Nah efektivitasnya belum terukur dan belum teruji tapi anggarannya besar,” ucap Bhima.

Senior Executive Vice President (SEVP) Retail Digital Solutions PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rian Kaslan buka suara soal rencana penghapusan mobile banking BNI.

Rian mengatakan memang perusahaan saat ini ingin menciptakan kemudahan dalam aplikasi barunya. Tetapi proses peralihan dari mobile banking yang lama ke Wondr by BNI akan dilakukan secara bertahap.

“Kami memerlukan waktu transisi lama dan akan lakukan secara bertahap serta kami pastikan tidak menyulitkan transaksi nasabah,” katanya di Kementerian BUMN, Kamis (18/7).

Rian memastikan aplikasi Wondr sudah mencapai 90% dari fitur yang digunakan nasabah di BNI Mobile Banking. ''Mungkin dalam waktu 6 sampai 12 bulan semua sudah bisa transisi ke Wondr,” tuturnya.

Sebelumnya Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Royke Tumilaar berencana menghapus mobile banking BNI paling lama enam bulan ke depan. Pasalnya, bank pelat merah tersebut telah meluncurkan platform baru yaitu superapp Wondr by BNI.

“Kami tidak akan pakai dua platform, sementara [ini] masih jalan dua, tapi suatu waktu harus tutup atau mobile banking BNI,” ujarnya kepada media usai peluncuran Wondr by BNI, Jumat (5/7).

Royke mengatakan, peluncuran Wondr by BNI merupakan realisasi perwujudan transformasi BNI dalam menghadirkan inovasi aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

Dalam proses peralihannya, lanjut Royke, BNI Mobile Banking masih akan tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Namun, dia menegaskan ke depan pihaknya hanya akan mengoperasikan satu aplikasi mobile banking. "Sementara [ini] masih jalan dua. Tapi suatu waktu harus tutup [mobile banking BNI]," ujarnya.

PT Bank Mandiri (Persero) berkomitmen menyalurkan pembiayaan net zero emission pada 2060 atau lebih awal. Perusahaan pelat merah itu juga menargetkan dapat mencapai NZE dalam bidang operasional pada 2030.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, perseroan berupaya mencapai target tersebut dengan mendrikan divisi Environmental, Social, and Governance (ESG) pada 2022. Divisi ini berada dibawah kepimpinan Alexandra yang berfungsi sebagai control tower untuk memastikan implementasi aspek ESG ke dalam bisnis dan operasional.

“Kami harapkan ini akan membangun persepsi yang berbeda, khususnya di mata investor, bahwa artinya implementasi ESG di Bank Mandiri itu tidak main-main, kita bener-bener disupervisi langsung dari Wadirut,” ujar Alexandra saat ditemui di kawasan Senayan, Kamis (18/7).

Alexandra mengatakan, Bank Mandiri juga melibatkan nasabah untuk mengimplementasikan ESG. Hal tersebut tergambar dari pengembamgan ESG desk dalam bentuk Corporate Banking.

Dia mengatakan, Corporate Banking memiliki dua fungsi yaitu client center yang menawarkan solusi keuangan berkelanjutan yang inovatif, termasuk green/social loan, sustainability linked loan (SLL), corporate-in-transition financing, dan ESG advisory.

Kedua, yaitu Incubator for Expertise guna membangun keahlian, dengan membentuk pondasi yang kuat terutama bagi para Relationship Manager untuk berinteraksi secara efektif dengan klien.

Tantangan Ekonomi Rendah Karbon

Alexandra mengatakan, berbagai tantangan dihadapi perusahaan untuk mendukung target Indonesia menuju ekonomi rendah karbon, khususnya dalam mempromosikan investasi iklim.

Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara peluang dan kepatuhan regulasi dalam pembiayaan iklim, di mana investasi iklim seringkali dianggap mahal meskipun manfaat jangka panjangnya nyata.

"Tidak semua pemangku kepentingan menganggap hal tersebut sebagai prioritas, karena kepentingan bisnis tetap menjadi perhatian utama bagi pelaku industri dan juga bank komersial. Akibatnya, saat ini inisiatif iklim di Indonesia sebagian besar masih bersifat sukarela," ujar Alexandra saat ditemui di kawasan Senayan, Kamis (18/7).

Alexandra mengatakan, salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah kebijakan kuat yang dapat menjadi pemicu utama untuk mendorong pembiayaan iklim.

Penting untuk membuat perihal ini lebih menarik bagi semua pihak melalui mekanisme insentif dan pengurangan biaya untuk mendorong semua pihak bergerak menuju praktik bisnis yang lebih hijau, seperti insentif proyek hijau atau pajak karbon.

Menurutnya, salah satu kuncinya adalah mekanisme pajak karbon dapat menjadi dukungan untuk meningkatkan permintaan pembiayaan hijau. Mekanisme ini memberikan konsekuensi finansial tertentu bagi bisnis yang menghasilkan emisi tinggi dan insentif bagi bisnis yang beralih menuju praktik berkelanjutan.

"Sinergi antara penetapan pajak karbon dan pembiayaan hijau memainkan peran penting untuk mempercepat transisi global menuju ekonomi rendah karbon," ujarnya.

Ia mencontohkan, seperti yang dilakukan oleh Singapura yang berhasil memperkenalkan pajak karbon pada tahun 2019 dan memiliki berbagai kebijakan serta insentif terkait Green Investment.

Hasilnya, Singapura menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, dengan memiliki porsi investasi hijau yang relatif besar di Asia Tenggara atau lebih dari 2096 total investasi hijau di antara tahun 2020 sampai dengan 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menepis anggapan adanya komunikasi yang buruk dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Ia berpendapat komunikasi terkait dengan proses transisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 berjalan dengan baik.

"Dalam proses politiknya, saya laporkan ke Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih. Komunikasi selama ini berjalan dengan baik," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/7).

Bendahara Negara itu juga memastikan Prabowo memiliki kepedulian yang tinggi dan mendukung semua proses penyusunan anggaran. Keseriusan proses transisi tersebut juga terwujud dengan terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan (wamenkeu) II. Thomas atau akrab disapa Tommy merupakan keponakan Prabowo.

Fokus utama Thomas, Sri Mulyani menyebut, adalah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. Proses penyusunannya sedang dikerjakan Kementerian Keuangan.

Pembahasannya dipastikan tetap sesuai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Rinciannya, defisit APBN antara 2,29%-2,82%, pertumbuhan ekonomi 5,1%-5,5, inflasi 1,5%-3,5%, suku bunga SBN antara 6,9%-7,2%, dan kurs nilai tukar rupiah antara Rp 15.300-15.900 per dolar AS.

Thomas mengatakan koordinasi sudah dilakukan scara konsisten sejak lama antara presiden terpilih dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Kami bekerja hampir 3,5 bulan dengan sangat intens dengan Wamenkeu, Menkeu, dan Dirjen," katanya.

Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Investasi Yuliot Tanjung menyebut sudah ada minat investor asing menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Yuliot mengatakan investasi asing di ibu kota baru yang telah masuk proses perizinan menyasar sektor energi terbarukan atau renewable energy. Meski demikian, ia tak menyebut secara detail siapa investor tersebut.

"Sudah ada investasi asing yang masuk di renewable energy. Sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan investasinya dan mereka sudah masuk tahap perizinan," kata Yuliot sesuai agenda pelantikan pejabat negara di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (18/7).

Menurutnya, hal tersebut lebih progresif ketimbang pengajuan Letter of Intent (LoI) berupa pengajuan niat atau ketertarikan yang disampaikan oleh sejumlah pemodal asing lainnya. Adapun Otorita IKN mencatat telah menerima 421 Lol dari investor asing dan domestik hingga 12 Juli 2024.

Dia menyebut mega proyek bandar baru juga merupakan program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Yuliot, Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah fokus untuk menyelesaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP lewat pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"IKN juga menjadi prioritas. Kalau IKN kawasan inti sudah disiapkan oleh pemerintah, nanti klaster lain perlu peningkatan investasi," ujar Yuliot.

Presiden Jokowi juga tengah fokus untuk mempersiapkan segala infrastruktur untuk mendukung rangkaian upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Istana Kepresidenan IKN.

Rangkaian upacara akan dipimpin oleh Jokowi dan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan kesiapan seluruh infrastuktur dan fasilitas layanan pendukung di IKN saat 17 Agustus hanya 15% dari total pembangunan proyek IKN.

"Ini masih memerlukan investasi, dari dalam maupun luar negeri," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Selasa (16/7).

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengklaim sebagai perusahaan pengekspor ayam hidup pertama di Indonesia. Japfa mencatat telah mengekspor 110.000 ekor selama 13 bulan terakhir ke Singapura.

Emiten pangan berkode JPFA ini mengirimkan sekitar 19.800 ekor ayam hidup ke Singapura dari peternakannya di Kepulauan Riau pada bulan lalu. Ayam yang dikirimkan merupakan ayam pedaging premium dengan merek Olagud.

"Ayam Olagud menjadi produk bersejarah Japfa karena menjadi ayam probiotik pertama yang diekspor ke Singapura sejak Juni 2023 dan terus berlanjut hingga sekarang," kata Head of Marketing Olagud JPFA Priscillia Angelina di Peternakan JPFA Tonjong, Kamis (18/7).

Angelina mencatat, mayoritas ayam hidup yang diekspor pada tahun lalu mencapai 91.000 ekor. Eksportasi ayam hidup tersebut menggunakan jalur laut dan dipotong di negara tujuan.

Ia menyampaikan ayam hidup tersebut digunakan sebagai bahan baku pembuatan menu Ayam Hainan di Singapura. Menurutnya, buyer menyampaikan eksportasi ayam hidup diperlukan agar Ayam Hainam berkualitas tinggi.

Head of Health Control Commercial Poultry Division JPFA Singgih Hujianto mencatat, volume ayam hanya susut 0,5% selama pengiriman tersebut. Sementara itu, total ayam yang mati hanya 0,1% dari total pengiriman selama perjalanan.

Singgih menjelaskan, hal tersebut disebabkan oleh proses pembesaran ayam Olagud yang mengutamakan suasana tanpa stress. Hal tersebut dilakukan dengan mengurangi interaksi ayam dengan manusia melalui otomatisasi pakan dan air.

Selain itu, kandang ayam Olagud dilengkapi dengan sistem pengatur suhu gara stabil pada temperatur 21 derajat celcius. Terakhir, ayam yang dikirimkan ke Singapura diputarkan musik klasik selama delapan jam per hari.

Daging ayam Olagud dijual dengan harga premium atau hingga Rp 56.500 per kilogram di dalam negeri. Badan Pangan Nasional mendata rata-rata nasional harga daging ayam adalah Rp 35.750 per kg hari ini, Kamis (18/7).

"Jadi kami tidak merekayasa ayam di peternakan, tapi merekayasa alur makan dan jalur minum ayam. Dengan demikian, ayam sudah kami bersihkan dengan sendirinya dan tidak harus membutuhkan hormon tambahan," kata Singgih.

Sebelumnya, Direktur JPFA Rachmat Indrajaya menilai program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menguntungkan bisnis produk makanan olahan, khususnya bisnis JPFA.

Rachmat menilai program makan siang gratis dapat menggenjot permintaan produk unggas dan produk ternak perseroan. Ia menyebut penyebaran distribusinya akan merata ke seluruh Indonesia dan menjadi katalis positif bagi industri makanan.

“Perusahaan mengharapkan dapat kalau memang betul-betul seperti yang dianggarkan oleh pemerintah, saya kira akan berdampak positif ya karena permintaan terhadap daging ayam dan juga produk unggas yang lain,” kata Rachmat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/4).

PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) menargetkan total dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) tumbuh 11% menjadi Rp 58 triliun pada akhir 2024 ini.

Direktur Utama Mandiri Manajemen Investasi, Aliyahdin Saugi atau akrab disapa Adi mengatakan bahwa per akhir Desember 2023 dana kelolaan reksa dana Mandiri mencapai Rp 52,6 triliun. Sedangkan hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai Rp 55 triliun.

“Perusahaan menargetkan total dana kelolaan tumbuh 11% dibanding total AUM 2023,” kata Adi kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (18/7).

Di samping itu, Mandiri Investasi memproyeksikan iklim investasi di berbagai sektor tetap kondusif. Tak hanya itu, Mandiri Investasi menyebut imbal hasil dapat optimal bagi investor semester kedua 2024.

Hal itu karena adanya komitmen kuat dari pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa transisi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di antaranya menjaga defisit anggaran tak melebihi dari 2,7% dari PDB, serta tidak menerbitkan SBN baru agar tidak menambah beban negara.

Kemudian dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintahan saat ini telah berkonsultasi dengan tim ekonomi calon presiden baru. Dengan demikian kondisi keuangan negara tahun depan diperkirakan mampu mendukung sejumlah program strategis pemerintahan baru.

Adi mengatakan ekonomi dunia kini dipengaruhi beberapa isu global. Ia menyebut hal yang menjadi perhatian utama yakni perbedaan pertumbuhan ekonomi dan lambatnya inflasi yang cenderung menurun, ditambah tegangnya geopolitik.

“Kondisi ekonomi global tersebut tentu mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia,” kata Adi dalam Market Outlook 2024 bertajuk “Cruising the Crossroads on the Narrow Strait” dikutip pada Kamis (18/7).

Namun, kata Adi, struktur ekonomi Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Ia menyebut pemilu yang baru saja dilangsungkan berjalan damai yang menunjukkan kekuatan demokrasi Indonesia.

Di samping itu, Indonesia juga mencatatkan surplus perdagangan selama 50 bulan berturut-turut, pertumbuhan PDB kuartal pertama 2024 masih terjaga di atas 5%.

Dari sisi kebijakan fiskal Indonesia mampu menggunakan anggaran secara disiplin dan dari sisi kebijakan moneter BI proaktif menjaga nilai tukar rupiah di tengah suku bunga AS yang masih tinggi.

Terkait investasi, Mandiri Investasi percaya dengan mempertimbangkan aspek Environmental, Social and Governance atau ESG dalam penyusunan portofolio investasi. Adi mengatakan investor dapat berperan penting dalam keberlanjutan dunia serta memberikan manfaat return yang menarik bagi investor.

Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Alexandra Askandar, mengatakan investasi hijau atau investasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim masih dinilai mahal oleh pelaku bisnis. Padahal investasi tersebut memiliki manfaat jangka panjang yang nyata.

“Investasi terkait climate ini dinilai masih mahal. Mengapa hal itu dinilai mahal ? Karena biaya yang harus kita keluarkan di saat ini lebih besar daripada manfaat jangka pendeknya. Padahal, kita sama-sama pasti meyakini bahwa manfaat jangka panjangnya jelas dan nyata,” kata Alexandra di Jakarta, Kamis (18/7).

Sebagai green market leader dengan pangsa pasar lebih dari 30 persen di Indonesia, Alexandra mengungkapkan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Bank Mandiri dalam mendukung target Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Tantangan itu khususnya dalam mempromosikan investasi iklim.

Alexandra mengatakan, salah satu dukungan yang dibutuhkan adalah kebijakan kuat yang dapat menjadi pemicu utama untuk mendorong pembiayaan iklim. Pembiayaan iklim harus dibuat lebih menarik bagi semua pihak melalui mekanisme insentif dan pengurangan biaya seperti insentif proyek hijau atau pajak karbon. Hal ini dapat mendorong semua pihak bergerak menuju praktik bisnis yang lebih hijau.

Dia mengatakan, mekanisme pajak karbon dapat menjadi dukungan untuk meningkatkan permintaan pembiayaan hijau. Mekanisme ini memberikan konsekuensi finansial tertentu bagi bisnis yang menghasilkan emisi tinggi dan insentif bagi bisnis yang beralih menuju praktik berkelanjutan.

"Sinergi antara penetapan pajak karbon dan pembiayaan hijau memainkan peran penting untuk mempercepat transisi global menuju ekonomi rendah karbon," ujarnya.

Ia mencontohkan Singapura yang berhasil memperkenalkan pajak karbon pada 2019. Negara tersebut memiliki berbagai kebijakan serta insentif terkait investasi hijau. Hasilnya, Singapura menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, dengan memiliki porsi investasi hijau yang relatif besar di Asia Tenggara.

Tercatat lebih dari 2096 total investasi hijau yang dibukukan antara tahun 2020 sampai dengan 2023. Alexandra optimistis perkembangan industri di Indonesia akan tetap baik meskipun kebijakan pajak karbon diterapkan.

Alexandra optimistis perkembangan industri di Indonesia akan tetap baik meskipun kebijakan pajak karbon diterapkan. Saat ini regulasi masih dalam tahap pengembangan dan uji coba Sistem Perdagangan Emisi (ETS) di sektor Energi dan memulai perdagangan karbon di bursa karbon pada 2023.

"Sekali lagi, menyeimbangkan antara peluang dan kepatuhan regulasi adalah hal yang krusial. Kami percaya bahwa beralih dari partisipasi voluntary menjadi mandatory dapat meningkatkan dampak kolektif kami dan memperkuat upaya keberlanjutan kami," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkenalkan wakil menteri barunya, yakni Thomas Djiwandono, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, sore tadi, Kamis (18/7). Thomas merupakan keponakan presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

Usai dilantik Presiden Joko Widodo, Thomas kini mengisi posisi sebagai wakil menteri keuangan II. Salah satu fokus kerjanya adalah menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025. "Ini periode transisi, fokusnya Thomas untuk menyusun RAPBN 2025," kata Sri Mulyani.

Ia menyebut Thomas juga akan bekerja sama dengan dengan Wakil Menteri Keuangan II Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon satu. Hal itu dilakukan untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara dan menjalankan tugas sebagai bendahara negara bersama-sama.

"Tentunya terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang terus meningkat," ujarnya.

Dengan memiliki personel baru, Kementerian Keuangan harus mampu memitigasi risiko dari berbagai dinamika. Dengan begitu, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi serta menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. "Sekaligus menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus berkelanjutan," ucap Sri Mulyani.

Ia memastikan arah pembahasan APBN 2025 tidak akan berubah dan mengikuti sesuai dalam pembahasan yang sudah dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya. "Sudah saya laporkan ke presiden terpilih, Prabowo. Jadi defisit (anggaran) antara 2,29%-2,82%, inflasi 5,1%-5,5%, suku bunga SBN antara 6,9%-7,,2%, dan kurs Rp 15.300-Rp 15.900 per dolar Amerika Serikat," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu melanjutkan, Kementerian Keuangan sedang dalam tahap penyusunan dan menghitung penerimaan negara yang bisa didapatkan dan kapasitas belanja negara. Termasuk juga program-program yang sudah disampaikan presiden terpilih termasuk makan bergizi gratis.

Dalam kesempatan yang sama, Thomas mengatakan akan selaras dengan apa yang tengah dilakukan Kementerian Keuangan saat ini. "Konsistensi itu berkelanjutan dari kebijakan Presiden Jokowi dan presiden terpilih. Terutama untuk menjaga instrumen fiskal yang akan datang," kata pria yang akrab disapa Tommy tersebut.

Presiden Joko Widodo melantik Yuliot Tanjung sebagai wakil menteri investasi pada Kamis (18/7). Yuliot menyatakan, salah satu tugas yang akan menjadi prioritasnya adalah mempercepat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"IKN jadi prioritas. Kalau IKN kan kita melihat infrastruktur untuk kawasan inti pemerintahan itu kan sudah disiapkan oleh pemerintah," ujar Yuliot usai dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Wamen Investasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7)

Tugas selanjutnya, menurut dia, membangun klaster-klaster lainnya yang tentunya membutuhkan banyak investor. "ada juga kita mendorong untuk adanya kawasan ekonomi. Dan, untuk kawasan financial center itu juga menjadi target ke depan," ungkapnya.

Untuk itu, menurut dia, Kementerian Investasi juga akan berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk percepatan investasi di IKN tersebut. Berdasarkan data yang diterima Kementerian Investasi, terdapat sekitar 400 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi di IKN hingga saat ini.

"Sebenarnya komitmen investasi sudah lebih dari 400, tetapi ini kan kita ada prioritas terlebih dahulu, menyiapkan KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan). Jadi, setelah KIPP ini sudah siap, kami akan mendorong investasi lebih tersebar lagi sesuai dengan klaster-klaster yang ada," ujar Yuliot.

Selain IKN, menurut dia, tugas prioritas lainnya adalah memastikan agar target-target investasi dapat tercapai hingga akhir pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Program hilirisasi juga harus tetap dilanjutkan di pemerintahan mendatang.

Sebelum dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Yuliot sempat menempati jabatan fungsional sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama Kementerian Investasi/BKPM.

Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sejak September 2023 hingga Juni 2024. Semasa di kedeputian tersebut, Yuliot fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan.

Yuliot pernah pula menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sejak Oktober 2020-September 2023.

Karier Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada 1988, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II, dan Direktur Deregulasi.

Pria kelahiran Padang pada 7 Oktober 1963 ini merupakan lulusan Sarjana Produksi Ternak Universitas Andalas dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM.